IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN YANG DIKELOLA PEMERINTAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA SURAKARTA
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh : Oktavia Ajeng Putri Sari NIM. E0011238
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015
ii
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN YANG DIKELOLA PEMERINTAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA SURAKARTA
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh : Oktavia Ajeng Putri Sari NIM. E0011238
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015
iii
iv
v
vi
ABSTRAK OKTAVIA AJENG PUTRI SARI, E0011238. 2015. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN YANG DIKELOLA PEMERINTAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Pembangunan rumah susun merupakan kecenderungan masa depan yang tidak bisa dihindari. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakan bukti implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pembangunan rumah susun berlatar belakang pada penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bersih, sehat, rapi dan indah. Program pembangunan rumah susun tersebut adalah penyediaan perumahan serta penataan dan peremajaan lingkungan yang sesuai dengan pasal 3 huruf (c) dan (e) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pengaturan dan pembinaan rumah susun merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kewenangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada kebijakan Pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi Daerah setempat Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap program pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surakarta, serta kendala dan solusi yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan program pembangunan rumah susun. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Pemerintah Kota Surakarta telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat terhadap kebutuhan akan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan kendala yang dihadapi adalah penyalahgunaan fungsi tempat tinggal yang disewa, adanya beberapa penyewa yang tidak rutin dalam pembayaran uang sewa, masyarakat yang menghuni rumah susun ternyata masyarakat yang tergolong mampu. Kata Kunci : Implementsi, Program pembangunan rumah susun, Masyarakat Berpenghasilan Rendah kota Surakarta
vii
ABSTRACT OKTAVIA AJENG PUTRI SARI, E0011238. 2015. THE IMPLEMENTATION OF THE ACT OF NUMBER 20 YEAR 2011 ABOUT FLAT BY A CITY GOVERNMENT SURAKARTA OF THE PROGRAM THE CONSTRUCTION OF FLATS RUN BY THE GOVERNMENT FOR LOW INCOME RESIDENT IN THE CITY SURAKARTA . FACULTY OF LAW, SEBELAS MARET UNIVERSITY. The construction of flats is the tendency the future that cannot be avoided .The area of a city regulation surakarta number 7 in 2011 about of flats is the proof of the implementation of the act number 20 year 2011 about of flats .The construction of flats has a background as a on the provision of the house for lowincome citizens ( mbr ) , meeting the needs of the houses that clean , healthy , neat and beautiful .Program the construction of flats is provision of the housing and on the management and rejuvenation the environment in accordance with article the 3rd letter ( c ) and ( e ) the act number 20 year 2011 about of flats .Regulations and guidance flat is the job and responsibility of central government and regional governments .Authority is exercised by the government regions should be based on government policy and adjusted with local condition Writing law aims to understand the implementation of undang- act number 20 year 2011 about flat by a city government surakarta of the program the construction of flats for low income resident in the city surakarta , and constraints and solutions faced by a city government surakarta in implementing the program the construction of flats . Research this law is research law empirical , namely research that uses facts empirical taken of human behavior .Research locations carried out in local planning and development board , spatial department city , urban public works agency surakarta .Technique data collection used is through interviews and the literature study . Based on the results of research conducted by writer , the city government surakarta had implemented the act of number 20 year 2011 about flat by a provincial regulation city surakarta number 7 2011 about flat .Regulation the area of a city surakarta number 7 2011 about flat for aiming to create a prosperous community to the needs will housing who are reached by low income resident ( mbr ) .While the obstacles is abuse function dwellings hired , the some tenants who do not routinely in the payment of the rent , the community inhabiting flat in fact the community who are capable of . Keywords: implementation , development programs tenement , low income citizens city surakarta
viii
MOTTO
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (QS. Al Isra’ 17:14)
“Apa saja musibah yang menimpa adalah disebabkan oleh perbuatan tangan sendiri, dan apa saja bencana yang menimpa maka itu dari (kesalahan) diri sendiri”. ( Asy-Syuura 30 dan An Nisaa : 79)
“Melangkahlah dalam keadaan Ringan atau Berat, jadilah siapapun yang engkau inginkan, lakukanlah apa yang telah engkau putuskan”. (OAPS)
ix
PERSEMBAHAN
Karya Tulis ini saya persembahkan kepada : Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat beserta doa Seluruh keluarga besar yang memberi dukungan Almamater Fakultas Hukum UNS Keluarga besar LPM Novum Fakultas Hukum UNS dan teman-temanku yang selalu mendampingi
x
KATA PENGANTAR Alhamdhulillahirabil’alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas Penulisan Hukum dengan judul IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR
20
PEMERINTAH
TAHUN KOTA
2011
TENTANG
SURAKARTA
RUMAH
SUSUN
TERHADAP
OLEH
PROGRAM
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN YANG DIKELOLA PEMERINTAH BAGI
MASYARAKAT
BERPENGHASILAN
RENDAH
DI
KOTA
SURAKARTA. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Atas berbagai bantuan yang telah Penulis dapatkan selama menempuh studi sampai dengan terselesaikannya penyusunan Penulisan Hukum ini, maka dalam kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 1. Prof.Dr.Supanto,S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta seluruh Pembantu Dekan yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 2. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H. S.H., M.M selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 3.
Diah Apriani Atika Sari, S.H., LLM selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4.
Ibu Wida Astuti S.H.,M.H dan Ibu Rosita Candrakirana S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing skripsi. Terima kasih untuk kesabarannya dalam memberikan bimbingan, saran dan nasihat kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan lancar.
xi
xii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI …………………………………….
iii
HALAMAN PERNYATAAN………………………………………………..
iv
ABSTRAK ………………………………..…………………………………
v
ABSTRACT …………………………………………………………………
vi
HALAMAN MOTTO…………………………………………………………
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………………. viii KATA PENGANTAR ………………………………………………………..
ix
DAFTAR ISI …………………………………………………………………
xi
DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………
xiv
DAFTAR TABEL…………………………………………………………….
xv
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………..
xvi
BAB I.
BAB II.
PENDAHULUAN……………………………………………......
1
A. Latar Belakang Masalah …………………………………….
1
B. Rumusan Masalah ……………………………………………
7
C. Tujuan Penelitian …………………………………………….
7
D. Manfaat Penelitian ……………………………………………
9
E. Metode Penelitian ……………………………………………
9
F. Sistematika Penulisan Hukum ………………………………..
15
TINJAUAN PUSTAKA………………………………………….
19
A. Kerangka Teori ……………………………………………….
19
1. Tinjauan tentang Hukum Administrasi Negara …………………………………………………….
19
2. Tinjaun tentang Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik ……………………………………..
21
3. Tinjauan tentang Teori Bekerjanya Hukum .…….………..
21
4. Tinjauan tentang Program Pemerintah Daerah…………....
23
xiii
a. Pengertian Program Pemerintah Daerah………………
23
b. Urusan Pemerintahan………………………………….
25
5. Tinjauan tentang Rumah Susun…………………………….
26
a. Definisi Rumah Susun……………….
26
b. Asas dan Tujuan Pembangunan Rumah Susun………..
28
6. Tinjauan tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)……………….……………………………………..
33
a. Pengertian Masyarakat Berpenghasilan Rendah……....
33
b. Hak dan Kewajiban Orang dalam Penyelenggaraan
BAB III.
Rumah Susun………………………………………….
34
B. Kerangka Pemikiran ………………………………………….
37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………………..
41
A. Hasil Penelitian………………………………………………..
41
1. Gambaran Umum wilayah kota Surakarta …………...…..
41
2. Instasi Pelaksana Program Pembangunan Rumah Susun di Kota Surakarta…………………………………………….
49
3. Kebijakan Program Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Oleh Plemerintah Kota Surakarta…………………………………………….
68
4. Mekanisme Pelaksanaan Program Pembanguan Rumah Susun yang Dikelola Pemerintah Bagi Masyarakar Berpenghasilan Rendah di Kota Surakarta………………………………………….
70
B. Pembahasan……………………………………………………
79
1.
Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 201 tentang Rumah Susun Oleh Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Program Pembangunan Rumah Susun yang Dikelola Pemerintah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota surakarta………………….…………….. a. Analisis Program Pembangunan Rumah Susun yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Surakarta
xiv
79
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun………………………………….
79
b. Analisis Program Pembangunan Rumah Susun yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun………………………………….
83
c. Analisis Program Pembangunan Rumah Susun yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Surakarta Berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum Lawrence M. Friedman….... 2.
85
Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam Melaksanakan Program Pembangunan Rumah Susun yang dikelola Pemerintah Kota Surakarta ……………………... 89
BAB IV.
PENUTUP………………………………………………………… 96 A. Simpulan…………………………………………….…….. 96 B. Saran………………………………………………………. 98
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Kerangka Pemikiran....................................................................
37
Gambar 2
Kondisi Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2013........
42
Gambar 3
Analisis Kebutuhan Rumah di Kota Surakarta Tahun 2031 (Unit). .....................................................................
Gambar 4
47
Kebutuhan lahan permukiman kota Surakarta 2014-2031 (Ha).................................................. .
48
Gambar 5
Struktur organisasi Bappeda Kota Surakarta…………………...
52
Gambar 6
Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Surakarta....………
58
Gambar 7
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum……………………
60
Gambar 8
Susunan Organisasi UPTD Rumah Sewa Kota Surakarta………. 68
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Klasifikasi MBR Menurut Permenpera Nomor 5/PERMEN/M/2007. ..................................................................
Tabel 2
Banyaknya Penduduk yang Datang dan Pindah Di Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-1014…… ..... ……………
Tabel 3
34
42
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2013-2014………............................................................
43
Tabel 4
Kondisi Perumahan Kota Surakarta............................................
43
Tabel 5
Sebaran Rumah Tidak Layak Huni Kota Surakarta Tahun 2012-2013........................................................................
44
Tabel 6
Ketersediaan Lahan Kota Surakarta. ..........................................
48
Tabel 7
Kelembagaan yang Melaksanakan Pembangunan Rumah Susun di Kota Surakarta. .......................................................................
Tabel 8
68
Upaya Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun Terhadap Kendala Di Setiap Kelembagaan yang Melaksanakan Pembangunan Rumah Susun. .....................................................
xvii
92
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.
Capaian Program Pembanguna Rusunawa Di Kota Surakarta
Lampiran 2.
Paparan UPTD Rumah Sewa
xviii
