ARGUMENTASI HAKIM PENGADILAN TINGGI MENERIMA PENGAJUAN PERLAWANAN PENUNTUT UMUM TERHADAP SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg)
Penulisan Hukum (Skripsi) Diajukan dan Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh : BAYU ARFIANTO NIM. E0011053
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015
ii
iii
PERNYATAAN
Nama
: Bayu Arfianto
NIM
: E 0011053
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul ARGUMENTASI HAKIM
PENGADILAN
TINGGI
MENERIMA
PENGAJUAN
PERLAWANAN
PENUNTUT UMUM TERHADAP SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg) adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, September 2015 Yang membuat pernyataan
Bayu Arfianto NIM. E0011053
iv
ABSTRAK
Bayu Arfianto. 2015. E0011053. ARGUMENTASI HAKIM PENGADILAN TINGGI MENERIMA PENGAJUAN PERLAWANAN PENUNTUT UMUM TERHADAP SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengajuan perlawanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang terhadap surat dakwaan tidak dapat diterima oleh Hakim dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerima pengajuan perlawanan Penuntut Umum perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pegumpulan bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengajuan perlawanan Penuntut Umum atas dasar Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya diputus dengan putusan akhir, bukan putusan sela. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum acara dengan menerima eksepsi terdakwa pada persidangan kedua yang beragendakan pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum. Sehingga argumentasi pengajuan perlawanan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 156 KUHAP khususnya ayat (3). Argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 jo Pasal 241 KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima pengajuan perlawanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang karena mempunyai dasar hukum.
Kata kunci: Putusan Sela, Perlawanan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi
v
ABSTRACT
Bayu Arfianto. 2015. E0011053. THE ARGUMENTATION OF HIGH COURT’S JUDGE IN ACCEPTING THE PUBLIC PROSECUTOR’S RESISTANCE SUBMISSION AGAINST INDICTMENT UNACCEPTABLE TO THE JUDGE IN CORRUPTION CASE (A Study on Verdict Number: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg). Thesis. Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University. This study aimed to find out the rationale of Public Prosecutor of Semarang District Attorney’s Resistance Submission against the Indictment Unacceptable to the Judge in Corruption Case, whether or not it had been consistent with the provision of KUHAP and to find out the argumentation of High Court’s Judge in Accepting the Public Prosecutor’s Resistance Submission against Indictment Unacceptable to the Judge in Corruption Case, whether or not it had been consistent with the provision of KUHAP. This study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature with case approach. The law material source employed included primary and secondary ones with library study as the technique of collecting law material. Technique of analyzing law material used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern. Considering the result of research, it could be concluded that the Public Prosecutor’s resistance submission based on Verdict stating that the indictment was unacceptable to the first level-Chamber of Judge should be decided with final judgement rather than interlocutory decision of judgement. The first level-Chamber of Judge had misapplied the procedural law by accepting the indictment’s exception in the second session with the agenda of examining the witness from Public Prosecutor. Thus, the argumentation of the Public Prosecutor’s Resistance Submission had been consistent with Article 156 of KUHAP, particularly clause (3). The argumentation of Provincial Court’s Judge had been consistent with the provision of Article 156 jo Article 241 of KUHAP. The Judges of High Court’s accepted the Public Prosecutor of Semarang District Attorney’s Resistance Submission because it had legal rationale.
Keywords: Interlocutory Decision of Judgement, Resistance, Judges’ Rationale, Corruption Crime
vi
MOTTO
“All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.” (Walt Disney) “We don’t have to smarter than the rest. We have to be more diciplined than the rest.” (Warren Buffett) "Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri." (Ibu Kartini)
vii
PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan hati sebuah karya kecil ini penulis persembahkan kepada:
1. Allah SWT atas segala kenikmatan dan karunia-Nya, yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis; 2. Bapak dan Ibu tersayang, yang memiliki harapan besar terhadapku; 3. Kakak saya sayangi dan banggakan; 4. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberi keceriaan dan semangat; 5. Semua yang telah mendukung saya sampai penulisan hukum ini selesai, terima kasih banyak dan Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
viii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “ARGUMENTASI HAKIM PENGADILAN TINGGI MENERIMA PENGAJUAN PERLAWANAN PENUNTUT UMUM TERHADAP SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg)”. Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini jauh dari sempurna, sehingga adanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan. Penulis tetap berharap semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yang ada di masyarakat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan selesai tanpa doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. Supanto., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2.
Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3.
Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, atas nasehat yang berguna bagi Penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5.
Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah tela memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan hukum (Skripsi) ini. ix
6. Segenap Staff Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas bantuan dan kerjasamanya. 7.
Bapak, Ibu, Kakak-kakak, terima kasih atas semangat, doa dan pengorbanannya selama ini hingga sampai detik ini penulis hanya mampu membalas dengan doa dan ucapan terima kasih.
8.
Mefta Fitrikasari, Satrio Putrantro, Buana Indrapura, dan Azis Nurariffin atas kasih sayang, doa, dukungan, semangat, dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai.
9. Sahabat-sahabatku “Kibo” Kiky, Ferizky, Shinta, Pandu, Otniela, Fadhil, Nathania, Marina, Tony, terima kasih atas cerita hidup, keceriaan, bantuan, kasih sayang, doa, dukungan, semangat, dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai. 10. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret terutama angkatan 2011 yang telah memberikan keceriaan dan semangat pada penulis. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna baik dari segi subtansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhir kata penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.
Surakarta, September 2015 Penulis,
Bayu Arfianto
x
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL .....................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................
iv
ABSTRAK .....................................................................................................
v
MOTTO .........................................................................................................
vii
PERSEMBAHAN ..........................................................................................
viii
KATA PENGANTAR ...................................................................................
ix
DAFTAR ISI..................................................................................................
xi
DAFTAR GAMBAR............................................................................... ......
xiii
BAB I.
BAB II.
PENDAHULUAN ..................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ..................................................
1
B. Perumusan Masalah ........................................................
5
C. Tujuan Penelitian ............................................................
5
D. Manfaat Penelitian ..........................................................
6
E. Metode Penelitian............................................................
7
F. Sistematika Penulisan Hukum.........................................
10
TINJAUAN PUSTAKA .........................................................
12
A. Kerangka Teori ................................................................
12
1. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim ....................
12
2. Tinjauan tentang Putusan Hakim .............................
14
3.
16
Tinjauan tentang Penuntut Umum ..................
4. Tinjauan tentang Upaya Hukum Terhadap Putusan
BAB III.
atas Keberatan (Eksepsi) ..........................................
19
5. Tinjauan tentang Surat Dakwaan .............................
21
6. Tinjauan tentang Korupsi .........................................
25
B. Kerangka Pemikiran ........................................................
28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................
30
A. Hasil Penelitian ...............................................................
30
xi
1.
Identitas Terdakwa ...................................................
30
2.
Uraian Singkat Fakta Hukum ...................................
30
3.
Dakwaan Penuntut Umum .......................................
35
4.
Amar Putusan Sela ...................................................
76
5.
Memori Perlawanan Penuntut Umum ......................
77
6.
Kontra Memori Perlawanan Penasihat Hukum Terdakwa ....................................................................
78
7.
Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.......
79
8.
Amar Putusan Pengadilan Tinggi ............................
81
B. Pembahasan .....................................................................
82
1. Kesesuaian Pengajuan Perlawanan Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima oleh Hakim dalam Perkara Korupsi dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (3) KUHAP ........................................
82
2. Kesesuaian Argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam Menerima Perlawanan Peuntut
BAB IV.
Umum Perkara Korupsi dengan Ketentuan KUHAP .
93
PENUTUP ..............................................................................
102
A. Simpulan .........................................................................
102
B. Saran ................................................................................
103
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran ..........................................
xii
28
