perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
TELAAH PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN ALASAN JUDEXFACTIE MENGABAIKAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR ( Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1136 K/Pid.Sus/2010)
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : Ratih Perwira Hutami NIM. E0008417
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013
commiti to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
TELAAH PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN ALASAN JUDEXFACTIE MENGABAIKAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR ( Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1136 K/Pid.Sus/2010)
Oleh: Ratih Perwira Hutami E0008417
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 14 Januari 2013 Pembimbing I,
Pembimbing II,
Edy Herdyanto, S.H., M.H.
Muhammad Rustamaji, S.H, M.H
NIP.19570629 198503 1002
NIP. 19821008 200501 1001
commitii to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) TELAAH PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN ALASAN JUDEXFACTIE MENGABAIKAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR ( Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1136 K/ Pid.Sus/ 2010) Oleh Ratih Perwira hutami NIM. E0008417 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari : Senin Tanggal: 28 Januari 2013 DEWAN PENGUJI
1. Bambang Santosa, S.H., M.Hum. NIP.1962020919890 3100 2. Muhammad Rustamaji, S.H, M.H.:.............................................................. NIP. 19821008 200501 1001 3.Edy Herdyanto, S.H., M.H:.............................................................. NIP. 19570629198503 1002
Mengetahui Dekan,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum NIP. 19570203 198503 2 001
commitiiito user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERNYATAAN
Nama
: Ratih Perwira Hutami
NIM
: E0008417
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: TELAAH PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN ALASAN
JUDEX
FACTIE
MASYARAKAT DALAM
MENGABAIKAN
MENJATUHKAN
RASA
KEADILAN
PUTUSAN PERKARA
PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda cita dan ditunjukan dalam daftar pustaka.Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta,12 Januari 2013 Yang membuat pernyataan,
Ratih Perwira Hutami NIM. E0008417
commitivto user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK Ratih Perwira Hutami, E0008417, TELAAH PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN ALASAN JUDEX FACTIE MENGABAIKAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1136 K/PID.SUS/2010), Penulisan Hukum (SKRIPSI), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan judex factie mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur sesuai dengan KUHAP.Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif doktrinal.Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan kasus. Jenis data yang dipergunakan ialah data sekunder yaitu bahan hukum dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan judex factie mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan yang ternyata sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan mengenai argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum berkaitan dengan kasus yang dimaksud yaitu kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur , peneliti dapat menemukan beberapa argumentasi hukum yang berkaitan dengan sikap hakim yang mengkualifisir, mengkonstantir dan mengkonstitutif.Arti mengkualifisir yaitu hakim dengan cara mengkualifisir tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya yaitu mengkonstantir yang artinya hakim akan memasukkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sesuai hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara mengkonstitutif yang artinya hakim tersebut menentukan hukumnya secara sah dan meyakinkan sesuai dengan tindak pidana sesuai dengan bukti yang ada. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan bagi Hakim dalam membuat pertimbangan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum harus dilakukan secara arif dan bijaksana agar putusan judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum. Kemudian bagi seorang korban yang mengalami tindak pidana persetubuhan sebaiknya diberikan suatu perlindungan dan rehabilitasi.Adapun bagi para pelaku tindak pidana persetubuhan ini harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Kata Kunci :judex factie, persetubuhan, putusan
commitv to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT Ratih Perwira Hutami, E0008417, A STUDY ON APPEAL TO SUPREME COURT BY PUBLIC PROSECUTOR WITH THE RATIONALE THAT JUDEX FACTIE SENTENCING THE COPULATION WITH MINOR CASE (A CASE K/PID.SUS/2010), Thesis, Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University, 2013. The objective of research is to find out the compatibility of Public judex factie case with KUHAP.This study was a doctrinal normative law research. The approach used was case approach method. The type of data used was secondary data, the one from library materials including: books, literatures, legislations, official documents, research finding in the form of report and other sources relevant to this research.The result of research showed that the public judex factie with the provision of KUHAP and concerni supreme court regarding the intended case (copulation with minor case), the g, constant, and constituting attitude.The meaning of qualifying is the judge will be qualifying about criminal offense to committed by the offender. The next is constant which means the judge will include act judge will include acts committed by the offender according to the law set out in the legislation. And the last is constituting attitude which means the judge will determines the law beyond reasonable doubt in accordance with criminal offenses in accordance with the evidence. The benefit of research was that it gave the Judge input in deliberating judex factie from misapplying the law. Then to a victim encountering copulation crime, protection and rehabilitation should be given. Finally, to this copulation crime perpetrator, appropriate punishment should be imposed. Keywords: judex Factie, copulation, verdict.
commitvito user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Alam Nasyrah: 6-7) Jalan akan selalu terbuka lebar bagi mereka yang berusaha, hanya tinggal hati harus bersabar agar bisa melihatnya. (Mario Teguh) Kesalahan-kesalahan seperti jerami mengalir diatas permukaan air.Barang siapa mau mencari mutiara-mutiara, haruslah menyelam ke bawah. (John Drydan) Kesuksesan bukanlah takdir yang ditetapkan Tuhan bagi seseorang, namun buah perjuangan yang telah dijanjikan Tuhan bagi orang yang mengerjakannya. (Mario Teguh)
Karya ini penulis persembahkan kepada : Allah SWT, tempat dimana aku memohon pertolongan Rasulullah SAW sebagai suritauladan terbaik di muka bumi Bapak & Ibuku Tercinta Kakakku, Keponakanku tersayang dan Keluarga Besarku Sahabat-sahabatku Almamater
commitviito user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Skripsi dengan judul : Penuntut Umum Dengan Alasan Judex Factie Mengabaikan Rasa Keadilan Masyarakat Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1136 dengan tanpa hambatan dan rintangan yang berarti. Dalam penulisan skripsi ini Penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1.
Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2.
Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Hukum Acara Pidana dan pembimbing I yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3.
Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4.
Bapak Waluyo, S.H., M.Si., selaku pembimbing akademik.
5.
Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6.
Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Hadi Utomo, S.E. dan Ibu Endang Budi Prihati S.Pd., terima kasih atas doa dan dukungannya baik secara materiil dan spirituil.
7.
Kakakku tercinta Anita Puspaningtyas, S.E. dan kakak iparku Herlan Dwianto, S.E. serta keponakanku tersayang Humaira Nasyithah Utomo, terima kasih atas motivasi dan nasehat-nasehatnya.
viii commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
8.
digilib.uns.ac.id
Kepada seluruh keluarga besar Puspowiryono (Alm) dan keluarga besar Muhammad Asrof (Alm), saudara-saudaraku tercinta Sindy, Jesika, Asna, Pulung, dan semuanya yang telah memberi semangat penulis.
9.
Terima kasih untuk sahabat-sahabatku SMADA Surakarta Tenta, Puspa, Yuniar, Evi, Corima, Melty, Nurul.
10. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum UNS Mei, Rosi, Tiara, Vina, Putri, Icha, Adit, Kiki, Randu, Endah. 11. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2008. 12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi para pembaca yang budiman.
Surakarta, 12 Januari 2013 Ratih Perwira Hutami
commitixto user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
Halaman HALAMANJUDUL ......................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN .....................................................................
iv
ABSTRAK .....................................................................................................
v
ABSTRACT ..................................................................................................
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................
vii
KATA PENGANTAR ................................................................................
viii
DAFTAR ISI ..................................................................................................
x
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
xii
BABI.PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .........................................................
1
B. Rumusan Masalah ................................................................
4
C. Tujuan Penelitian .................................................................
5
D. Manfaat Penelitian .................................................................
6
E. Metode Penelitian ..................................................................
6
F. Sistematika Penulisan Hukum ..............................................
10
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ......................................................................
12
1. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum .........................
12
2. Tinjauan Umum tentang Kasasi .......................................
14
3. Tinjauan Umum tentang Judex Factie dan Judex Juris ...
20
4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur ..........................................
21
B. Kerangka Pemikiran ..............................................................
28
commitx to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kesesuaian Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Dengan Alasan
Judex
Masyarakat
Factie
dalam
Mengabaikan
Menjatuhkan
Rasa
Keadilan
Putusan
Perkara
Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur Sesuai Dengan Ketentuan KUHAP..................................................................
64
B. Kesesuaian Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Perkara Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur ...........................................................................
70
BAB IV PENUTUP A. Simpulan ................................................................................
77
B. Saran .....................................................................................
78
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
80
LAMPIRAN - LAMPIRAN
commitxi to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran ....................................................
28
Gambar 2. Skematik Analisis Pengajuan Kasasi Menurut KUHAP..............
65
Gambar 3. Analisis Peran Putusan Mahkamah Agung ..................................
72
commitxiito user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu sifat
dari
hukum
adalah
dinamis.Bangsa
Indonesia
selain
mengalami
perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan teknologi.Tetapi disadari atau tidak bahwa perkembangan itu tidak selamanya membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif. Fenomena anomali seperti yang telah terjadi di masyarakat antara lain perkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi merupakan dasar dari perbuatan masyarakat yang menyimpang. Institusi keluarga dan lingkup sekitarnya sebagai entitas terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan, khususnya terhadap anak dan perempuan yang mencakup fisik, seksual, dan psikologi berupa tindakan-tindakan pengancaman. Maraknya tindak kekerasan seksual atau perkosaan yang banyak dialami oleh kaum perempuan yang banyak diberitakan di berbagai media akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan.Perempuan seakan tidak henti-hentinya menjadi korban dan objek seksual kaum laki-laki.Lebih memprihatinkan lagi adalah tindakan pemerkosaan itu tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa dan remaja, tetapi juga dialami oleh anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dan menikmati masa kanak-kanak dengan penuh keceriaan dan kasih sayang dari orang tua, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar.
commit1 to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2
Anak-anak merupakan manusia yang secara fisik, mental dan sosial belum dewasa dan masih lemah.Akibat kelemahanya secara fisik, mental, dan sosial inilah yang membuat anak-anak menjadi rawan terhadap kekerasan dan seringkali menjadi
korban tindak
pidana perkosaan
yang
dilakukan
oleh
orang
dewasa.Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka kejahatan yang selama ini terungkap dan dapat diadili.Harus diingat, perkosaan adalah hal yang sensitif, sulit diungkapkan atau dibuktikan.Data kasus perkosaan yang tercatat barangkali hanya mewakili sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya.Kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan (Sudaryono, 2007: 88). Dalam hal persetubuhan,sesuai Pasal 285 KUHP menegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas tahun). Pasal 285 KUHP ini mengatur
tentang
perkosaan
terhadap
wanita
secara
umum
(segala
umur).Sedangkan perkosaan terhadap anak (wanita dibawah umur) diatur dalam Pasal 287 KUHP. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak-anak diatur secara lebih khusus dalam Pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan bahwa : 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); 2. Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Namun demikian, lembaga peradilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan terkadang tidak dapat menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Seorang Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil keputusan untuk menghukum seorang terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu lainnya. Suatu bentuk putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim. Berdasarkan uraian di atas, salah satu kasus yang penulis kaji yaitu mengenai kasus tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sambas. Dalam hal ini perempuan tersebut seorang anak yang usianya masih di bawah umur yang mendapat suatu perlakuan tidak mnyenangkan oleh dua orang pelaku tindak pidana tersebut dan ditetapkan sebagai terdakwa serta divonis bersalah oleh ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Sambas. Namun, penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas perkara ini dan menilai bahwa pertimbangan atas putusan hakim tersebut telah
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4
menyimpulkan fakta hukum yang salah dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan mengenai alat bukti, keterangan saksi dari korban dan keterangan kedua terdakwa. Adanya petunjuk serta alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan menurut penuntut umum kedua terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan penuntut umum mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pengadilan negeri dengan alasan bahwa pengajuan kasasi tersebut oleh penuntut umum dengan alasan judex factie mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Maka berdasarkan pada uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :TELAAH TENTANG PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT
UMUM
MENGABAIKAN
DENGAN
RASA
ALASAN
KEADILAN
JUDEX
FACTIE
MASYARAKAT
DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR ( Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1136 K/ Pid.Sus/ 2010). B. Rumusan Masalah Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan di bahas berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut: 1. Apakah pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan judex factie mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur nomor 1136 K/Pid.Sus/2010 sesuai ketentuan KUHAP?
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5
2. Bagaimanakah argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur nomor 1136 K/Pid.Sus/2010?
C. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini pasti memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai sesuai dengan arah serta maksud yang sesuai dengan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis yaitu: 1. Tujuan Obyektif a. Mengetahui secara umum kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasanjudex factiemengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur sesuai dengan KUHAP. b. Mengetahui argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur. 2. Tujuan Subyektif a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan guna penulisan penelitian, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret b. Menambah pengetahuan penulis dalam penulisan ilmu hukum acara pidana c. Membandingkan materi di perkuliahan dengan realita kenyataan kehidupan masyarakat
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu antara lain : 1. Manfaat teoritis a. Merupakan sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta b. Memberi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya c. Untuk lebih mendalami teori-teori hukum yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberi dasar bagi penelitian tersebut. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus
untuk
mengetahui
kemampuan
penulis
dalam
mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
E. Metode Penelitian Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu
pemecahan atas
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
7
Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini memiliki pengertian yang sama dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) merupakan penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer serta sekunder (Johny Ibrahim,2006:44). 2. Sifat Penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22). Penelitian memberikan
ini
bersifat
argumentasi
preskriptif, atas
yaitu
hasil
dimaksudkan
penelitian
yang
untuk telah
dilakukan.Argumentasi disini dilakukanuntuk memberikan perspektif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
3.
Pendekatan Penelitian Pendekatan (approach)
yang digunakan
dalam
suatu
penelitian
normatifakan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmunya berupa temuan yang bersifat empiris maupun normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penulisan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
8
hukum yaitu berupa pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan Historis (historical approach), pendekatan
Perbandingan
(comparative
approach),
serta
pendekatan
Konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki,2005:93). Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 94).
4.
Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier sebagai sumber data penelitian. Menurut Peter bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari : a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah, dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu: 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentangHukum Pidana (KUHP), 2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
9
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1136 K/Pid.sus/2010 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b. Bahan hukum sekunder brupa buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait , majalah, internet, dan komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan topik yang dibahas. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu dengan mempelajari, membaca, dan mencatat
buku-buku,
literatur,
catatan-catatan
peraturan
perundang-
undangan serta artikel artikel pentingdari media internet, dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini, untuk selanjutnya data tersebut pelajari, diklarifikasidan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini. 6. Teknik Analisa Bahan Hukum Dalam
penelitian
ini
menggunakan
teknik
analisis
logika
deduktif.Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunanaan metode deduksi berpangkal pada pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus), dari kedua premis itu dapat ditarik kesimpulan atau conclusion.Akan tetapi didalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana silogisme tradidisional (Peter Mahmud Marzuki,2009:47).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
10
Menurut Arief Sidharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran deduktif adalah otak dari aturan penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus dan
konkret
yang
dihadapi
(Johnny
individual
Ibrahim,2006:249-250).
Dapat
disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang kebih khusus. F.Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka peneliti menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum (skripsi).
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan
dengan
permasalahan
yang
sedang
penulis
teliti.Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang judex
factie,
tinjauan
umum
commit to user
tentang
tindak
pidana
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
11
persetubuhan dengan anak dibawah umur. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran. BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini diuraikan mngenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan judex factie mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur sesuai KUHAP dan relevansinya dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum perkara persetubuhan dengan anak dibawah umur.
BAB IV
: PENUTUP Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum a. Pengertian Upaya Hukum Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang. b. Jenis Upaya Hukum Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP sementara pengaturan tentang upaya hukum luar terdapat dalam Bab XVIII KUHAP. 1)
Upaya hukum biasa a)
Banding Pemeriksaan tingkat banding dalam hukum pidana diatur
dalam
Pasal
233
sampai
KUHAP.Pengajuan banding diajukan
dengan
Pasal
243
selambat-lambatnya
dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.Pengajuan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan Pada dasarnya setiap putusan pengadilan dapat diajukan permohonan
banding,
tetapi
ada perkecualiannya yang
sebagaiman yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP.perkecualian untuk mengajukan banding mnurut Pasal 67 KUHAP
commit12to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
13
yaitu:Putusan bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum serta Putusan pengadilan dalam acara cepat. b) Kasasi Kasasi diatur dalam Pasal
244 sampai dengan Pasal 262
KUHAP. Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal 2 macam kasasi, yaitu kasasi oleh pihak-pihak termasuk Jaksa/ Penuntut Umum dan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung. Kasasi demi kepentingan hukum tidak membawa akibat hukum apa-apa bagi pihak yang bersangkutan.Permohonan kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama, selambat-lambatnya 14 (empat
belas)
hari
setelah
putusan
Pengadilan
Tinggi
diberitahukan.Memori kasasi dan kontra memori kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama. Dalam Pasal 253 ayat (1) disebutkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan : 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaiman mestinya; 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang; 3) Apakah
benar
pengadilan
telah
melampaui
batas
kewenangannya. 2).
Upaya hukum luar biasa Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa upaya hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Bab
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
14
XVIII KUHAP.Terdapat dua macam upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. 2. Tinjauan Umum Tentang Kasasi Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Bersamaan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan penuntut u pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi, tidak ada alasan untuk menolak (Yahya Harahap, 2005: 537). Adapun tujuan utama dari upaya hukum kasasi, antara lain sebagai berikut : a. Koreksi Terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. b. Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru Di samping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk judge making law, sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru
dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang
perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
15
baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan maka Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap. c. Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum Tujuan lain pemeriksaan kasasi yaitu untuk mewujudkan
kasasi yang menciptakan yurisprudensi, maka akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindar dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya. Alasan pengajuan kasasi terbagi menjadi dua yaitu alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang dan alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang yaitu sebagai berikut : 1. Alasan Kasasi yang Dibenarkan oleh Undang-undang Alasan kasasi yang suda Pasal 253ayat (1). Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, permohonan kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan pada Pasal 253 ayat (1). Yang harus diutarakan dalam memori kasasi ialah keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dapat dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1) terdiri dari :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
16
a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. c) Apakah
benar
pengadilan
telah
melampaui
batas
wewenangnya. Ketiga hal ini kebertan kasasi yang dibenarkan oleh undangundang sebagai alasan kasasi. Diluar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus
perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Diluar ketiga hal itu, undangundang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar keberatan itu dapat mengenai sasaran yang ditentukan Pasal 253 ayat (1). Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga alasan tadi, tidak diperhatikan dan tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Sedapat mungkin permohonan kasasi dapat memperlihatkan dalam memori kasasi bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung : a) Kesalahan penerapan hukum. b) Atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang. c) Atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
17
relatif atau
pelampauan wewenang dengan cara
memasukkan hal-hal yang
nonyuridis
dalam
pertimbangannya. 2. Alasan Kasasi Tidak dapat Dibenarkan oleh Undang-Undang a. Keberatan kasasi putusan pengadilan tinggi mengutakan putusan pengadilan negeri. Alasan yang memuat keberatan, putusan pengadilan tinggi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan pengadilan negeri, tidak dapat dibenarkan dalm pemeriksaan kasasi. Percuma permohonan kasasi mengajukan alasan keberatan yang demikian, sebab seandainya pengadilan tinggi menguatkan putusan serta sekaligus menyetujui perimbangan pengadilan negeri, hal itu : 1) Tidak merupakan kesalahan penerapan hukum, dan tidak merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang serta tidak dapat dikategorikan melampaui batas wewenang yang ada padanya; 2) Malahan tindakan pengadilan tinggi menguatkan putusan
pengadilan
negeri,
masih
dalam
batas
wewenang yang ada padanya, karena berwenang penuh menguatkan dan mengambil alih putusan pengadilan negeri yang dianggap telah tepat. b. Keberatan atas penilaian pembuktian. Keberatan kasasi atas penilaian pembuktian termasuk diluar alasan kasasiyang dibenarkan Pasal 253 ayat (1). Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berhak menilainya dalam pemeriksaan tingkat kasasi.Hal ini berbeda dengan kesalahan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
18
penerapan hukum pembuktian, kesalahan penerapan hukum pembuktian
bukan
atau
tidak
merupakan
penilaian
pembuktian. di c. Alasan Kasasi Yang Bersifat Pengulangan Fakta. Alasan kasasi yang sering dikemukakan pemohon pengulangan
al sudah jelas alasan kasasi
seperti ini tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Arti pengulangan fakta ialah mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang pengadilan negeri maupun dalam memori banding. Isi memori kasasi yang diajukan hanya mengulang kembali
kejadian
dikemukakannya
dan dalam
keadaan pemeriksaan
yang
telah
pernah
pengadilan
negeri,
pemohon telah mengemukakan keadaan dan fakta-fakta. Kemudian hal itu kembali lagi diutarakannya dalam memori kasasi menjadi alasan kasasi. Keberatan kasasi yang seperti ini, tidak dibenarkan undang-undang, dan Mahkamah Agung menganggapnya sebagai pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi. d. Alasan Yang Tidak Menyangkut Persoalan Perkara. Alasan yang seperti ini pun sering dikemukakan pemohon dalam memori kasasi, mengemukakan keberatan yang menyimpang dari apa yang menjadi pokok persoalan dalam putusan perkara yang bersangkutan. Keberatan kasasi yang seperti ini dianggap irrelevant karena berada diluar jangkauan pokok permasalahan atau dianggap tidak mengenai masalah pokok yang bersangkutan dengan apa yang diputus pengadilan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
19
e. Berat Ringannya Hukuman Atau Besar Kecilnya Jumlah Denda. Keberatan semacam ini pun pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undang-undang, sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takhluk pada pemeriksaan tingkat kasasi. f. Keberatan Kasasi Atas Pengembalian Barang Bukti. Alasan kasasi semacam ini pun tidak dapat dibenarkan. Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah wewenang pengadilan yang tidak tahluk pada pemeriksaan kasasi.Pengadilan sepenuhnya berhak menentukan kepada siapa barang bukti dikembalikan. g. Keberatan Kasasi Mengenai Novum. Suatu prinsip yang juga perlu diingat dalam masalah keberatan kasasi harus mengenai halsehubungan dengan perkara yang bersangkutan, baik dalam sidang pengadilan negeri maupun dalam tingkat banding. Berarti suatu hal yang diajukan dalam keberatan kasasi, padahal hal itu tidak dapat diperiksa dan diajukan baik pada pemeriksaan sidang pengadilan negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dibenarkan karena tidak takhluk pada pemeriksaan kasasi. Pengajuan hal seperti ini dalam keberatan kasasi
novum.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
20
3. Tinjauan Umum Tentang Judex Factie dan Judex Juris a. Pengertian Judex Factie Judex factie adalah suatu badan peradilan dimana memeriksa mengenai fakta-fakta tentang terjadinya suatu bentuk tindak pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa.Majelis hakim di tingkat pertama (pengadilan negeri) wajib menentukan fakta mana, antara yang disampaikan para pihak, yang dapat diterima, kemudian menentukan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta tersebut.Judex factie mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu fakta yang mana yang benar.Dalam sidang juri, juri yang memainkan peran ini, bukan hakim. Di Indonesia, peran judex factie ini dijalankan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. b. Pengertian Judex Juris Peran seorang hakim dalam menentukan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap fakta-fakta dalam kasus yang dia adili dan dalam menerapkan hukum tersebut terhadap fakta yang ada.Pada umumnya di Indonesia hanya Mahkamah Agung berperan secara eksklusif sebagai judex juris sehingga Mahkamah Agung tidak menentukan fakta-fakta.Tujuan utama dari Mahkamah Agung adalah untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu kasus sudah tepat dan memriiliki dasar hukum yang kuat.Di negara yang menganut tradisi common law, pengadilan tertinggi lazimnya memiliki bagian yang menangani kedua jenis banding, baikjudex juris maupun judex factie. some hierarchy in some court system where judex juris which in general handled by Supreme Court which has higher statue to control the judgement by judex factie. In this case, as Lax said that judex factie which has lower level as a court will obey the rules
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
21
(Lee Epstein and Tonja Jacobi, 2010:345) 4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur a. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Menurut
harusada unsur-unsur yaitu perbuatan (manusia),yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum sebab hal ini merupakan syarat materiil (Moeljatno,2000:54). strafbaar feit adalah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut teori strafbaar freit bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum,dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.Dalam
hukum
positif,
sifat
melawan
hukum
(wederrechtlijkheid) dan kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (strafbaarfeit) (Soedarto, 2000: 42). b. Pengertian Persetubuhan Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
22
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persetubuhan adalah hal bersetubuh atau hal berjimak, hal bersenggama. Menurut M.H. Tirtaamidjaja bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan.tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan (Leden Marpaung, 1996: 53). Yang disebut persetubuhan (coitus) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual.Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina
dan
ejakulasi.Menurut
kalangan
ahli
hukum
suatu
persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi.Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan. Persetubuhan ini dibedakan menjadi dua macam,
yaitu
persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang dilakukan secara tak legal.Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnya atau persetujuannya. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang wanita dianggap cukup umur dalam soal persetubuhan jika ia sudah genap berumur 15 tahun. Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami resiko-resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri apakah ia akan menyetujui suatu persetubuhan atau tidak. Namun persetubuhan dari seorang wanita yang tidak sehat akalnya tidak dianggap syah, meskipun wanita itu sudah berumur 15 tahun. Ikatan perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau izin bagi suami untuk melakukan persetubuhan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
23
dengan
istrinya. Jika persetubuhan dilakukan dengan tidak
mengindahkan prinsip-prinsip di atas maka persetubuhan tersebut dianggap tak legal dan dapat dipidana. Berdasarkan KUHP, persetubuhan tak legal terdiri atas persetubuhan tak legal yang dilakukan didalam perkawinan dan persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan. Yang dimaksud persetubuhan tak legal yang dilakukan didalam perkawinan disini adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang belum cukup umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan luka-luka. Ancaman hukumannya berdasarkan Pasal 288 KUHP ialah penjara selama-lamanya 4 tahun, jika mengakibatkan luka berat maka ancaman hukumannya 8 tahun dan jika mengakibatkan mati ancaman hukumannya 12 tahun. Sedangkan persetubuhan tak legal yang dilakukan diluar perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lakilaki dengan wanita yang bukan istrinya. Dengan kata lain antara lakilaki dan wanita yang melakukan persetubuhan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan. Perbuatan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 1)
Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur dan perzinahan.
2)
Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya. Yang dimaksud dengan persetubuhan dengan wanita yang belum
cukup umur ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan Pasal 287 KUHP, jika umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
24
termasuk delik aduan. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan dengan wanita tidak berdaya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 286 KUHP ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang keadaan kesehatan jiwanya tidak memungkinkan wanita itu dapat diminta persetujuannya ataupun izinnya. Wanita tak sadar, gila, atau idiot tidak mungkin dapat diminta persetujuan ataupun izinnya untuk disetubuhi, kalaupun ia memberikan persetujuan ataupun izinnya maka persetujuan tersebut harus dianggap tidak syah, begitu juga wanita yang pingsan, dengan catatan pingsannya itu bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya, namun jika pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu maka tindak pidana tersebut termasuk pemerkosaan, bukan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya. c. Pengertian Anak di Bawah Umur Sistem perundang-undangan Indonesia bersifat pruralisme sehingga pengertian mengenai anak dibawah umur mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundangundangan dengan perundang-undangan yang lain. Berikut ini akan diuraikan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundangundangan : 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pengertian anak menurut KUHPerdata dicantumkan dalam Pasal 330 ayat (1) yang menyatakan bahwa : dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai usia 21 tahun
Pengertian dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata tersebut diletakkan sama dengan mereka yang belum dewasa dari seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subyek hukum seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
25
Kedudukan seorang anak akibat belum dewasa menimbulkan hakhak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut hak-hak keperdataan tersebut. Anak dalam hukum perdata mempunyai kedudukan hukum yang luas dan majemuk karena tergantung pada peristiwa hukum yang meletakkan hak-hak anak dalam hubungan dengan lingkungan hukum, sosial, agama, adatistiadat dan lain-lain.Kedudukan dan pengertian anak dalam hukum perdata ini menunjuk pada hak-hak dan kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formil maupun materiil. 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. 3). Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan bagi pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Penyimpangan atas ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No.1 tahun 1974 hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Apabila melihat Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut maka batas kedewasaan seorang pria adalah 19 tahun sehingga seorang pria yang berumur dibawah 19 tahun dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Sedang untuk wanita
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
26
dikategorikan sebagai anak adalah untuk wanita yang berumur kurang dari 16 tahun. 4). Undang-Undang Kesejahteraan Anak No.4 Tahun 1979 Pengertian anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1979 diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahw Penjelasan dari Pasal 1 ayat (2) menyebutkan batas usia 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula batas usia 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan itu berdasarkan hukum yang berlaku. 5). Undang-Undang PeradilanAnak No.11 Tahun 2012 Pengertian anak menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak terdapat dalam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan : Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana . Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 juga menyebutkan
Anak yang menjadi saksi tindak pidana
yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan
guna
kepentingan
penyidikan,
penuntutan
dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri .
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
27
6). Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 Pengertian anak menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam bab I ketentuan berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, namun menurut Dr.Zakiah Darajat anak merupakan suatu generasi muda, dimana dalam generasi muda tersebut di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun).Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya,lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai
dirinya
sendiri.Selanjutnya
pada
masa
ini
pula
perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian (Gatot Supramono, 2000:2-3).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
28
B. Kerangka Pemikiran
Tindak pidana persetubuhan Nomor 1136 K/Pid.Sus/2010
Putusan Pemidanaan
Kasasi Oleh Penuntut Umum
Pengajuan Kasasi dengan alasan judex factie mengabaikan rasa keadilan masyarakat
Alasan kasasi menurut Pasal 248 KUHAP
Putusan Hakim Mahkamah Agung g Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
29
Penjelasan : Tindak pidana persetubuhan dalam hukum di Indonesia sudah terdapat aturan yang secara langsung mengatur mengenai hal tersebut dalam KUHP, namun persetubuhan yang didalamnya melibatkan anak di bawah umur di dalamnya perlu suatu aturan yang lebih khusus untuk membahasnya.Perkara tindak pidana persetubuhan
merupakan
suatu
bentuk
perbuatan
yang
sangat
tidak
asusila.Perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut dilakukan secara sengaja untuk membangkitkan nafsu seksual diluar maupun didalam perkawinan termasuk di dalamnya persetubuhan. Dalam hal putusan pemidanaan, seorang hakim berperan penting sebagai pengambil keputusan tersebut di Pengadilan tingkat pertama. Sebagai contoh dalam kasus yang sedang di bahas yaitu persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh dua terdakwa yang telah diadili di Pengadilan Negeri Sambas, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari masing-masing kedua terdakwa tersebut dijatuhkan pidana selama 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut kemudian dikuatkan dan ditindak lanjuti oleh Penuntut Umum untuk dilakukan kasasi dengan alasan judex factie mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang mejatuhkan putusan terhadap anak di bawah umur.Pengajuan Kasasi dilakukan karena adanya fakta untuk kebenaran yang diberikan oleh terdakwa sebagai persyaratan untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan judexfactie tersebut menurut penuntut umum menganggap terlalu ringan karena telah terbukti bersalah melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang usianya masih di bawah umur yang masih memerlukan perlindungan serta mewujudkan suatu hukum yang berkeadilan bagi korban tersebut.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian Pada bab ini peneliti menyajikan hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian, bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisa kasus yang telah menjadi berkas perkara. Berkas perkara yang dipelajari adalah berkas perkara yang telah diputus pada pengadilan tingkat Kasasi yaitu di Mahkamah Agung. Kasus atau berkas perkara tersebut diperoleh dengan cara pengambilan bahan hukum dari dokumen putusan perkara yang tercatat di Mahkamah Agung. Adapun kasus tersebut di atas dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu putusan perkara Mahkamah Agung No. 1136 K/Pid.Sus/2010 yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi. Untuk mengetahui lebih rinci dan mendalam tentang berkas perkara tersebut, maka berikut ini peneliti akan menguraikan kasus posisi yang telah diperoleh. 1. Identitas Pelaku/Terdakwa a. Nama
: AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN;
Tempat lahir
: Tebas;
Umur/tanggal lahir
: 20 tahun/ 21 Agustus 1989;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
commit30to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
31
Tempat tinggal
: Dusun Melati, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Swasta;
b. Nama
: SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI
Tempat lahir
: Tanjab;
Umur /tanggal lahir
: 19 tahun/ 25 Januari 1990;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Cempaka Rt. 48/Rw. 21, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Swasta;
2. Kasus Posisi Kasus ini terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekitar pukul 20.00 WIB, antara saksi korban Sri Astuti binti Delmi bertemu dengan Dino (buron) dan Agus Marhani alias Badut bin Burhan di sebuah Kafe Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Setelah itu Dino dan Agus Marhani alias Badut bin Burhan pergi dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan yang dikendarai oleh Dino serta mambawa saksi korban Sri Astuti binti Delmi duduk di tengah antara Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan Dino.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
32
Selanjutnya setelah sampai di tempat yang sepi dan gelap di sebuah kebun di Kanis, Dino menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban Sri Astuti binti Delmi turun dari sepeda motor kemudian Dino dan Agus Marhani alias Badut bin Burhan juga turun dari motornya lalu Dino mengajak pergi saksi Korban Sri Astuti binti Delmi dan langsung menarik tangan korban kemudian membaringkan saksi korban Sri Astuti binti Delmi dengan mendorongnya ke tanah. Setelah itu Dino membuka celana pendek saksi korban dan celana dalam saksi korban Sri Astuti binti Delmi serta Dino membuka celana yang dipakainya langsung menimpa tubuh korban dengan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban tersebut. Sedangkan Agus Marhani alias Badut bin Burhan menunggu giliran di tempat tersebut. Setelah Dino selesai melakukan persetubuhan kemudian Agus Marhani alias Badut bin Burhan langsung membuka celana yang dipakainya yaitu celana panjang jeans serta celana dalam warna biru yang mana batang kemaluannya sudah dalam menegang langsung menimpa tubuh saksi korban Sri Astuti binti Delmi yang dalam keadaan telanjang dan tidak bisa melakukan perlawanan karena terdakwa Agus Marhani alias Badut bin Burhan yang sudah menimpa tubuh korban terlebih dahulu kemudian dalam keadaan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Sri Astuti binti Delmi. Setelah tiga menit air maninya keluar maka ia mencabut batang kemaluannya dan membuang air maninya ke tanah. Kemudian Dino mengajak saksi korban Sri Astuti binti Delmi untuk minum-minuman beralkohol sesampainya di sebuah Kafe di Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas bertemu dengan saksi Herpiansyah alias Boyot bin Herman (terdakwa dengan berkas perkara terpisah) dan terdakwa dua yaitu Syahputra alias Bangah bin Hamidi, Heri (buron) serta Kalik (buron). Korban tersebut lalu minum-minuman
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
33
beralkohol bersama-sama dengan Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan Syahputra alias Bangah bin Hamidi sehingga menyebabkan saksi korban Sri Astuti binti Delmi mabuk tanpa sadarkan diri. Melihat keadaan tersebut maka Kalik dan Heri (keduanya buron) membawa saksi korban Sri Astuti binti Delmi menuju ke arah Simpang Pajar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan cara berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Heri. Sedangkan terdakwa Syahputra alias Bangah bin Hamidi berboncengan berdua dengan saksi Herpiansyah alias Boyot menggunakan sepeda motor mengikuti dari arah belakang dengan jarak 4 (empat) meter dan terdakwa Agus Marhani alias Badut bin Burhan masih menunggu di Kafe Kanis tersebut. Setelah setengah jam kemudian datang saksi Herpiansyah alias Boyot ke kafe menemui Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan saksi Erwan lalu saksi Herpiansyah tersebut memberitahukan ada seorang perempuan yang sedang disetubuhi rame-rame. Mendengar hal tersebut maka terdakwa Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan saksi Herpiansyah pergi ke simpang Fajar tempat saksi korban Sri Astuti disetubuhi. Sesampainya di sana Agus Marhani melihat saksi korban Sri Astuti sudah dalam keadaan mabuk dan telanjang tidak memakai celana serta celana dalamnya, sedangkan saksi Erwandi menyusul terdakwa Agus Marhani yang sudah pergi terlebih dahulu. Setelah sampai di sana saksi Erwandi melihat terdakwa Agus Marhani dengan jarak lima meter membuka celana yang dipakainya kemudian menimpakan tubuhnya ketubuh korban yang dalam keadaan bugil atau telanjang dengan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban Sri Astuti dan korban tersebut tidak melakukan perlawanan hanya merintih kesakitan. Setelah melakukan tindakan tersebut terdakwa Agus Marhani alias Badut bin Burhan pergi meninggalkan saksi korban Sri Astuti pulang menuju Kanis.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
34
3. Dakwaan Dakwaan untuk Terdakwa I Pertama : Bahwa Terdakwa I . AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain
dalam bulan September 2009 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di dalam kebun di Dusun Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempatla i n yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut diakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagaiberikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekitarA pukul 20.00 WIB, saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI bertemu dengan DINO (buron) dan Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN di sebuah Kafe Kanis, Desa TebasSungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas setelah itu DINO dan Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan yang dikendarai DINO dengan membawa saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI duduk di tengah antara Terdakwa I dan DINO, selanjutnya setelah sampai di tempat yang sepi dan gelap di sebuah kebun di Kanis, DINO menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban SRI ASTUTI turun dari sepeda motor kemudian DINO dan Terdakwa Iturun dari sepeda motor lalu DINO mengajak pergi saksi korban SRI ASTUTI dan langsung menarik tangan saksi korban SRI
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
35
ASTUTI binti DELMI kemudian DINO membaringkan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI dengan mendorong ke tanah setelah itu DINO membuka celana pendek saksi korban SRI ASTUTI warna putih merek "TOMBOY" dan celana dalam saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI dan ke bawah kemudian DINO membuka celana yang dipakainya lalu langsung menimpa tubuh saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI dan memasukkan batangkemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI sedangkan Terdakwa I menunggu gilirannya di tempat tersebut dan setelah DINO selesai melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa I langsung membuka celana panjang jeans warna
yang mana batang kemaluan Terdakwa I sudah dalam keadaan menegang lalu Terdakwa I langsung menimpa saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI yang dalam keadaan telanjang dan tidak bisa melakukan perlawanan karena Terdakwa I sudah menimpa terlebih dahulu kemudianTerdakwa I memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI, setelah 3 (tiga) menit air mani Terdakwa I keluar dan Terdakwa I mencabut batang kemaluannya lalu membuang air maninya ke tanah, setelah itu Terdakwa I dan DINO mengajak saksi korban SRI ASTUTI bintiDELMI untuk minum-minuman beralkohol, setelah sampai disebuah Kafe di Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas bertemu dengan saksi HERPIANSYAH aliasBOYOT bin HERMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI,HERI (buron) dan KALIK (buron), lalu saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI minum-minuman beralkohol bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah minum-minuman beralkohol kemudian saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI mabuk tanpa sadarkan diri,
commit to user
melihat
keadaan saksi korban
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
36
SRIASTUTI binti DELMI tersebut kemudian KALIK dan HERI (buron) membawa saksi korban SRI ASTUTI binti
DELMI menuju ke arah
simpang Pajar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan cara berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor HERI,
sedangkan Terdakwa II berboncengan berdua dengan saksi
HERPIANSYAH alias BOYOTdengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari arah belakang dengan jarak 4 (empat) meter, dan Terdakwa I masih menunggu di Kafe Kanis tersebut dan setelah setengah jam kemudian datang saksi HERPIANSYAH alias BOYOT ke kafe menemui Terdakwa I dan saksi ERWAN lalu saksi HERPIANSYAH alias BOYOT, memberitahukan ada seorang perempuan
lagi disetubuhi rame-rame
kemudian Terdakwa I dan saksi HERPIANSYAH alias BOYOT pergi ke simpang Fajar tempat saksikorban SRI ASTUTI
disetubuhi dan
sesampainya di sana, Terdakwa I melihat saksi korban SRI ASTUTI sudah dalamkeadaan mabuk dan telanjang tidak memakai celana dan celana dalamnya, sedangkan saksi ERWANDI menyusul Terdakwa I yang sudah pergi terlebih dahulu dan sesampainya di sana saksi ERWANDI melihat dari jarak 5 (lima) meter, Terdakwa I membuka celana yang dipakainya kemudian menimpa saksikorban SRI ASTUTI yang dalam keadaan bugil/ telanjang dan setelah itu Terdakwa I memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban SRI ASTUTI, sedangkan saksi korban SRI ASTUTI tidak melakukan perlawanan hanya merintih kesakitan kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban SRI ASTUTI pulang menuju Kanis. Bahwa umur saksi korban SRI ASTUTI adalah 14 (empat belas) tahun sehingga masih tergolong anak-anak menurut Undang-Undang. Akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et RepertumNomor : 52/RS-VIS/2009 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. DANY LESMANA Dokter Pemerintah di Rumah
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
37
Sakit Umum Pemangkat pada tanggal 15 September 2009, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut : 1. Mulut bau alkohol ; 2. Keadaan umum setengah sadar, gelisah (-) ; 3. Luka robekselaput kemaluan/hymen pada posisi arah jarum jam 1,3,4 ,7 dan 9 ; 4. Tidak terdapat darah dan sperma pada daerah kemaluan. Dari pemeriksaan tersebut di atas disimpuIkan bahwa telah diperiksa perempuan di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 jam 01.40 WIB dalam keadaan tidak setengah sadar. Dari pemeriksaan didapat luka robeknya selaput kemaluan karena benda tumpul. Perbuatan Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Atau Kedua: Bahwa Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalambulan September 2009
atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di dalam kebun di Dusun Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
38
untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI bertemu dengan DINO (buron) dan Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN di sebuah Kafe Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas setelah itu DINO dan Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan yang dikendarai DINO dengan membawa saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI duduk di tengah antara Terdakwa I dan DINO, selanjutnya setelah sampai di tempat yang sepi dan gelap di sebuah kebun di Kanis, DINO menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban SRI ASTUTI turun dari sepeda motor kemudian DINO dan Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu DINO mengajak pergi saksi korban SRI ASTUTI dan langsung menarik tangan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI kemudian DINO membaringkan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI dengan mendorong ke tanah setelah itu DINO membuka celana pendek saksi korban SRI ASTUTI warna putih merek "TOMBOY" dan celana dalam saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI dan ke bawah kemudian DINO membuka celana yang dipakainya lalu langsung menimpa tubuh saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban SRIASTUTI binti DELMI sedangkan Terdakwa I menunggu gilirannya di tempat tersebut dan setelah DINO selesai melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa I langsung membuka celana panjang jeans warna hitam merek "LOISX II" dan celana dalam warna biru yang dipakainya yang mana batang kemaluan Terdakwa I sudah dalam keadaan menegang lalu Terdakwa I langsung menimpa saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI yangdalam keadaan
telanjang dan tidak bisa melakukan
perlawanan karena Terdakwa I sudah menimpa terlebih dahulu kemudian
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
39
Terdakwa I memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI, setelah 3 (tiga) menit air mani Terdakwa I keluar dan Terdakwa I mencabut batang kemaluannya lalu membuang air maninya ke tanah, setelah itu Terdakwa I dan DINO mengajak saksi korban SRI ASTUTI bintiDELMI untuk minum-minuman beralkohol, setelah sampai disebuah Kafe di Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas bertemu dengan saksi HERPIANSYAH
alias BOYOT bin HERMAN
(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI, HERI (buron) dan KALIK (buron), lalu saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI minum-minuman beralkohol bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah minum-minuman beralkohol kemudian saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI mabuk tanpa sadarkan diri, melihat keadaan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI tersebut kemudian KALIK dan HERI (buron) membawa saksi korban SRI ASTUTI
binti DELMI menuju ke arah
simpang Pajar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan cara berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor HERI, sedangkan Terdakwa II berboncengan berdua dengan saksi HERPIANSYAH alias BOYOT dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari arah belakang dengan jarak 4 (empat) meter, dan Terdakwa I masih menunggu di Kafe Kanis tersebut dan setelah setengah jam kemudian datang saksi HERPIANSYAH alias BOYOT ke kafe menemui Terdakwa I dan saksi ERWAN lalu saksi HERPIANSYAH alias BOYOT, memberitahukan ada seorang perempuan lagi
disetubuhi rame-rame
kemudian Terdakwa I dan saksi HERPIANSYAH alias BOYOT pergi ke simpang Fajar tempat saksi korban SRI ASTUTI disetubuhi dan sesampainya di sana, Terdakwa I melihat saksi korban SRI ASTUTI sudah dalam keadaan mabuk dan telanjang tidak memakai celana dan celana
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
40
dalamnya, sedangkan saksi ERWANDI menyusul Terdakwa I yang sudah pergi terlebih dahulu dan sesampainya di sana saksi ERWANDI melihat dari jarak 5 (lima) meter, Terdakwa I membuka celana yang dipakainya kemudian menimpa saksi korban SRI ASTUTI yang dalam keadaan bugil/ telanjang dan setelah itu Terdakwa I memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban SRI ASTUTI, sedangkansaksi korban SRI ASTUTI
tidak melakukan perlawanan hanya merintih
kesakitan kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban SRI ASTUTI pulang menuju Kanis. Bahwa umur saksi korban SRI ASTUTI adalah 14 (empat belas) tahun sehingga masih tergolong anak-anak menurut Undang-Undang. Akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et RepertumNomor:52/RS-VIS/2009 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. DANY LESMANA Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada tanggal 15 September 2009, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut : 1. Mulut bau alkohol ; 2. Keadaan umum setengah sadar, gelisah (-) ; 3. Luka robek selaput kemaluan/hymen pada posisi arah jarum jam 1,3,4 ,7 dan 9 ; 4. Tidak terdapat darah dan sperma pada daerah kemaluan. Dari pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa telah diperiksa perempuan di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 jam 01.40 WIB dalam keadaan tidak setengah sadar. Dari pemeriksaan didapat luka robeknya selaput kemaluan karena benda tumpul. Perbuatan Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
41
Atau Ketiga: Bahwa Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalambulan September 2009 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yangmasih dalam tahun 2009, bertempat di dalam kebun di Dusun Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak
jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk
dikawin ; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI bertemu dengan DINO (buron) dan Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN di sebuah Kafe Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas setelah
itu
DINO dan Terdakwa I pergi dengan
menggunakan sepeda motor berboncengan yang dikendarai DINO dengan membawa saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI duduk di tengah antara Terdakwa I dan DINO, selanjutnya setelah sampai di tempatyang sepi dan gelap di sebuah kebun di Kanis, DINO menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban SRIASTUTI turun dari sepeda motor kemudian DINO dan Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu DINO mengajak pergi saksi korban SRI ASTUTI dan langsung menarik tangan
saksi korbanSRI ASTUTI
membaringkan
binti DELMI kemudian
saksi korban SRI ASTUTI
commit to user
DINO
binti DELMI dengan
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
42
mendorong ke tanah setelah itu DINO membuka celana pendek saksi korban SRI ASTUTI warna putih merek "TOMBOY" dan celana dalam saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI dan ke bawah kemudian DINO membuka celana yang dipakainya lalu langsung menimpa tubuh saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang
kemaluan saksi korban SRIASTUTI binti DELMI
sedangkan Terdakwa I menunggu gilirannya di tempat tersebut dan setelah DINO selesai melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa I langsung membuka celana panjang jeans warna hitam merek "LOISX II" dan celana dalam warna biru yang dipakainya yang mana batang kemaluan Terdakwa I sudah dalam keadaan menegang lalu Terdakwa I langsung menimpa saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI yang dalam keadaan telanjang dan tidak bisa melakukan perlawanan karena Terdakwa I sudah menimpa terlebih dahulu kemudianTerdakwa I memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI, setelah 3 (tiga) menit air mani Terdakwa I keluar dan Terdakwa I mencabut batang kemaluannya lalu membuang air maninya ke tanah, setelah itu Terdakwa I dan DINO mengajak saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI untuk minum-minuman beralkohol, setelah sampai disebuah Kafe di Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan
Tebas,
Kabupaten
Sambas
bertemu
dengan
saksi
HERPIANSYAH alias BOYOT bin HERMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI, HERI (buron)
dan KALIK (buron), lalu saksi korban
SRIASTUTI binti DELMI minum-minuman beralkohol bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah minum-minuman beralkohol kemudian saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI mabuk tanpa sadarkan diri, melihat keadaan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI tersebut kemudian KALIK dan HERI (buron) membawa saksi korban SRI ASTUTI
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
43
binti DELMI menuju ke arah simpang Pajar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan cara berboncengan 3 ( tiga ) orang menggunakan sepeda motor HERI, sedangkan Terdakwa II berboncengan berdua dengan saksi HERPIANSYAH alias BOYOT dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari arah belakang dengan jarak 4 (empat) meter, dan Terdakwa I masih menunggu di Kafe Kanis tersebut dan setelah setengah jam kemudian datang saksi HERPIANSYAH alias BOYOT ke kafe menemui Terdakwa I dan saksi ERWAN lalu saksi HERPIANSYAH alias BOYOT, memberitahukan ada seorang perempuan lagi
disetubuhi rame-rame
kemudian
Terdakwa I dan saksi
HERPIANSYAH alias BOYOT pergi ke simpang Fajar tempat saksi korban SRI ASTUTI disetubuhi dan sesampainya di sana, Terdakwa I melihat saksi korban SRI ASTUTI sudah dalam keadaan mabuk dan telanjang tidak memakai celana dan celana dalamnya, sedangkan saksi ERWANDI menyusul Terdakwa I yang sudah pergi terlebih dahulu dan sesampainya di sana saksi ERWANDI melihat dari jarak 5 (lima) meter, Terdakwa I membuka celana yang dipakainya kemudian menimpa saksi korban SRI ASTUTI yang dalam keadaan bugil/telanjang dan setelah itu Terdakwa I memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban SRI ASTUTI, sedangkan saksi korban SRI ASTUTI tidak melakukan perlawanan hanya merintih kesakitan kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan saksi korban SRI ASTUTI pulang menuju Kanis. Bahwa umur saksi korban SRI ASTUTI adalah 14 (empat belas) tahun sehingga masih tergolong anak-anak menurut Undang-Undang. Akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:52/RS-VIS/2009 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. DANY LESMANA Dokter Pemerintahdi Rumah Sakit Umum Pemangkat pada tanggal 15 September 2009, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
44
1. Mulut bau alkohol ; 2. Keadaan umum setengah sadar, gelisah (-) ; 3. Luka robek selaput kemaluan/hymen pada posisi arah jarum jam 1,3,4 ,7 dan 9 ; 4. Tidak terdapat darah dan sperma pada daerah kemaluan. Dari pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa telah diperiksa perempuan di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 jam 01.40 WIB dalam keadaan tidak setengah sadar. Dari pemeriksaan didapat luka robeknya selaput kemaluan karena benda tumpul. Perbuatan Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP.
Dakwaan Khusus untuk Terdakwa II :
Pertama : Bahwa Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI pada hari Kamis tanggaI 10 September 2009 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam bulanSeptember 2009 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainyang masih dalam tahun 2009, bertempat di pinggir jalan menuju simpang Fajar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kafe di Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
45
Tebas, Kabupaten Sambas, saat Terdakwa II. BANGAH
bin
SYAHPUTRA alias
HAMIDI, saksi HERPIANSYAH alias BOYOT
(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), HERI (buron), KALIK (buron) sedang duduk-duduk minum-minuman beraIkohol kemudian datang DINO (buron) bersama-sama dengan Terdakwa I. AGUS MARHANI
alias
BADUT bin BURHAN dan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI untuk minum-minuman beraIkohol, lalu saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI minum-minuman beralkohol bersama-sama denganTerdakwa I dan Terdakwa II, setelah minum-minuman beralkohol kemudian saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI mabuk tanpa sadarkan diri, melihat keadaan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI tersebut kemudian KALIK dan HERI (buron) membawa saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI menuju ke arah simpang Pajar Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan cara berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor HERI, sedangkan Terdakwa I masih menunggu di Kafe Kanis tersebut dan Terdakwa HERPIANSYAH
II berboncengan berduadengan
saksi
alias BOYOT dengan menggunakan sepeda motor
mengikuti dari arah belakang dengan jarak 4 (empat) meter, dan setelah sampai di pinggir jalan menuju simpang Fajar kemudian saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI diturunkan dari sepeda motor selanjutnya HERI langsungmelakukan persetubuhan dengan saksi korban SRI ASTUTI yangsudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya lagi sedangkan Terdakwa II, KALIK dan saksi HERPIANSYAH alias BOYOTmenunggu di pinggir jalan berjarak sekitar 4 (empat) meter, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut lalu HERI(buron) kembali ke tempat Terdakwa II, saksi HERPIANSYAH, dan KALIK bergiliran Terdakwa II.
SYAHPUTRA
menunggu, selanjutnya secara alias BANGAH
melakukan
persetubuhan dengan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI yang sudah dalam keadaan terbaring di tanah dalam keadaan mabuk dan tidak
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
46
berdaya tanpa memakai celana maupun celana dalamnya
kemudian
Terdakwa II menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga kepaha lalu Terdakwa II memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, setelah batang kemaluan Terdakwa II masuk lalu Terdakwa II menggoyanggoyangkannya sekitar 3 (tiga) menit kemudian air mani Terdakwa II keluar dan Terdakwa II mencabut batang kemaluannya lalu mengeluarkan air
maninya ke tanah selanjutnya KALIK melakukan
dengan saksi korban SRI ASTUTI dan
persetubuhan
dilanjutkan dengan
saksi
HERPIANSYAH alias BOYOT di lokasi yang sama, setelah melakukan persetubuhan, saksi HERPIANSYAH alias BOYOT datang lagi ke kafe menemui Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN sedangkanTerdakwa
II masih di tempat
saksi korban SRI ASTUTI
disetubuhi dan melihat HERI melakukan persetubuhan yang kedua dengan saksi korban SRI ASTUTI kemudian saat Terdakwa II hendak pulang melihat Terdakwa I dan saksi HERPIANSYAH alias BOYOT datang ke tempat saksi korban SRI ASTUTI,
selanjutnya Terdakwa II pulang
menggunakan sepeda motor menuju Kanis. Bahwa umur saksi korban SRI ASTUTI adalah 14 (empat belas) tahun sehingga masih tergolong anakanak menurut Undang-Undang. Akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum
Et
Repertum
Nomor:52/RS-VIS/2009
yang
dibuat
dan
ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. DANY LESMANA Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada tanggal 15 September 2009, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut : 1. Mulut bau alkohol ; 2. Keadaan umum setengah sadar, gelisah (-) ; 3. Luka robek selaput kemaluan/hymen pada posisi arah jarum jam 1,3,4 ,7 dan 9 ; 4. Tidak terdapat darah dan sperma pada daerah kemaluan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
47
Dari pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa telah diperiksa perempuan di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 jam 01.40 WIB dalam keadaan tidak setengah sadar. Dari pemeriksaan didapat luka robeknya selaput kemaluan karena benda tumpul. Perbuatan TerdakwaII.SYAHPUTRA alias BANGAH binHAMIDI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
Atau Kedua : Bahwa Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI pada hari Kamis tanggaI 10 September 2009 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam bulanSeptember 2009 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainyang masih dalam tahun 2009, bertempat di pinggir jalan menuju simpang Pajar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagaiberikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kafe di Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, saat Terdakwa II.
SYAHPUTRA alias
BANGAH bin HAMIDI, saksi HERPIANSYAH alias BOYOT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), HERI (buron), KALIK (buron) sedang duduk-duduk minum-minuman beraIkohol kemudian datang DINO (buron) bersama-sama dengan Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN dan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI untuk minum-
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
48
minuman
beraIkohol,
lalu saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI
minum-minuman beralkohol bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa
II,
setelah minum-minuman
beralkohol kemudian
saksi
korban SRI ASTUTI binti DELMI mabuk tanpa sadarkan diri, melihat keadaan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI tersebut kemudian KALIK dan HERI (buron) membawa saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI menuju ke arah simpang Pajar Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, KabupatenSambas dengan cara berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor HERI, sedangkan Terdakwa I masih menunggu di Kafe Kanis tersebut dan Terdakwa berduadengan
saksi
HERPIANSYAH
alias
II berboncengan BOYOT
dengan
menggunakan sepeda motor mengikuti dari arah belakang dengan jarak 4(empat) meter, dan setelah sampai di pinggir jalan menuju simpang Fajar kemudian saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI diturunkan dari sepeda
motor selanjutnya HERI langsung
melakukan
persetubuhan
dengan saksi korban SRI ASTUTI yangsudah dalam keadaan mabuk dan tidak
berdaya lagi sedangkan Terdakwa II, KALIK dan saksi
HERPIANSYAH
alias BOYOT
menunggu di pinggir jalan berjarak
sekitar 4 (empat) meter, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut lalu
HERI
(buron)
kembali
ke
tempat
Terdakwa
II,
saksi
HERPIANSYAH, dan KALIK menunggu, selanjutnya secara bergiliran Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH melakukan persetubuhan dengan saksi korban SRI
ASTUTI binti DELMI yang sudah dalam
keadaan terbaring di tanah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya tanpa memakai celana maupun celana dalamnya
kemudian
Terdakwa
II
menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga kepaha lalu Terdakwa II memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, setelah batang kemaluan Terdakwa II masuk
lalu Terdakwa II menggoyang-
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
49
goyangkannya sekitar 3 (tiga) menit kemudian air mani Terdakwa II keluar dan Terdakwa II mencabut batang kemaluannya lalu mengeluarkan air maninya ke tanah selanjutnya KALIK melakukan persetubuhan dengan saksi korban SRI ASTUTI dan dilanjutkan dengan saksi HERPIANSYAH alias BOYOT di lokasi yang sama, setelah melakukan persetubuhan, saksi HERPIANSYAH alias BOYOT datang lagi ke kafe menemui Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN sedangkan Terdakwa II masih di tempat saksi korban SRI ASTUTI disetubuhi dan melihat HERI melakukan persetubuhan yang kedua dengan saksi korban SRI ASTUTI kemudian saat Terdakwa
II hendak
pulang melihat
Terdakwa I dan saksi HERPIANSYAH alias BOYOT datang ke tempat saksi korban SRI ASTUTI, selanjutnya Terdakwa II pulang menggunakan sepeda motor menuju Kanis. Bahwa umur saksi korban SRI ASTUTI adalah 14 (empat belas ) tahun sehingga masih tergolong anak-anak menurut Undang-Undang. Akibat kejadian tersebut berdasarkanVisum Et Repertum Nomor:52/RS-VIS/2009 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah
jabatan oleh
dr. DANY LESMANA Dokter Pemerintah
di
Rumah Sakit Umum Pemangkat pada tanggal 15 September 2009, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut : 1. Mulut bau alkohol ; 2. Keadaan umum setengah sadar, gelisah (-) ; 3. Luka robek selaput kemaluan/hymen pada posisi arah jarum jam 1,3,4 ,7 dan 9 ; 4. Tidak terdapat darah dan sperma pada daerah kemaluan. Dari
pemeriksaan
tersebut
di atas
disimpulkan
bahwa telah
diperiksa perempuan di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hariJumat tanggal 11 September 2009 jam 01.40 WIB dalam keadaan tidak setengah sadar. Dari pemeriksaan didapat luka robeknya selaput kemaluan karena benda tumpul.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
50
Perbuatan Terdakwa II.SYAHPUTRA alias BANGAH binHAMIDI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP. Atau Ketiga : Bahwa Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI pada hari Kamis tanggaI 10 September 2009 sekira pukul22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam bulanSeptember 2009 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainyang masih dalam tahun 2009, bertempat di pinggir jalan menuju simpang Pajar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kafe di Kanis, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, saat Terdakwa II.
SYAHPUTRA alias
BANGAH bin HAMIDI, saksi HERPIANSYAH alias BOYOT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), HERI (buron), KALIK (buron) sedang duduk-duduk minum-minuman beraIkohol kemudian datang DINO (buron) bersama-sama dengan Terdakwa I. AGUS MARHANIalias BADUTbin BURHAN dan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI untuk minumminuman
beraIkohol,
lalu saksi korban SRI ASTUTI binti
DELMI
minum-minuman beralkohol bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa
II,
setelah minum-minuman
beralkohol kemudian
saksi
korban SRI ASTUTI binti DELMI mabuk tanpa sadarkan diri, melihat
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
51
keadaan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI tersebut kemudian KALIK dan HERI (buron) membawa saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI menuju ke arah simpang Pajar, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan cara berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor HERI, sedangkan Terdakwa I masih menunggu di Kafe Kanis tersebut dan Terdakwa II berboncengan berdua dengan
saksi HERPIANSYAH
alias BOYOT dengan menggunakan
sepeda motor mengikuti dari arah belakang dengan jarak 4 (empat) meter, dan setelah sampai di pinggir jalan menuju Simpang Fajar kemudian saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI diturunkan dari sepeda motor selanjutnya HERI langsung melakukan persetubuhan dengan saksi korban SRI ASTUTI yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya lagi sedangkan Terdakwa II, KALIK dan saksi HERPIANSYAH alias BOYOT menunggu di pinggir jalan berjarak sekitar 4 (empat) meter, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut lalu HERI (buron) kembali ke tempat Terdakwa II, saksi HERPIANSYAH, dan KALIK menunggu, selanjutnya secara bergiliran Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH melakukan persetubuhan dengan saksi korban SRI ASTUTI binti DELMI yang sudah dalam keadaan terbaring di tanah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya tanpa memakai celana maupun celana dalamnya kemudian Terdakwa II menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga kepaha lalu Terdakwa II memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, setelah batang kemaluan
Terdakwa
II
masuk
lalu
Terdakwa
II
menggoyang-
goyangkannya sekitar 3 (tiga) menit kemudian air mani Terdakwa II keluar dan Terdakwa II mencabut batang kemaluannya lalumengeluarkan air maninya ke tanah selanjutnya KALIK melakukan persetubuhan dengan saksi korban SRI ASTUTI dan dilanjutkan dengan saksi HERPIANSYAH alias BOYOT di lokasi yang sama, setelah melakukan persetubuhan,
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
52
saksi HERPIANSYAH alias BOYOT datang lagi ke kafe menemui Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN sedangkan Terdakwa II masih di tempat saksi korban SRI ASTUTI disetubuhi dan melihat HERI melakukan persetubuhan yang kedua dengan saksi korban SRI ASTUTI kemudian saat Terdakwa
II hendak
pulang melihat
Terdakwa I dan saksi HERPIANSYAH alias BOYOT datang ke tempat saksi korban SRI ASTUTI, selanjutnya Terdakwa II pulang menggunakan sepeda motor menuju Kanis. Bahwa umur saksi korban SRI ASTUTI adalah 14(empat belas) tahun sehingga masih tergolong anak-anak menurut Undang-Undang. Akibat kejadian tersebut berdasarkanVisum Et Repertum Nomor:52/RS-VIS/2009 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. DANY LESMANA Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada tanggal 15 September 2009, dengan
hasil
pemeriksaan fisik sebagai berikut : 1. Mulut bau alkohol ; 2. Keadaan umum setengah sadar, gelisah (-) ; 3. Luka robek selaput kemaluan/hymen pada posisi arah jarum jam 1,3,4 ,7 dan 9 ; 4. Tidak terdapat darah dan sperma pada daerah kemaluan. Dari
pemeriksaan
tersebut
di atas
disimpulkan
bahwa telah
diperiksa perempuan di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 jam 01.40 WIB dalam keadaan tidak setengah sadar. Dari pemeriksaan didapat luka robeknya selaput kemaluan karena benda tumpul. Perbuatan Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 290 Ayat (2) KUHP.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
53
4. Tuntutan Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 25 Januari 2010 sebagaiberikut : a. Menyatakan Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN binHAMIDI
dan
Terdakwa
II.
masing-masing
SYAHPUTRA
alias
BANGAH
terbuktisecara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidanapersetubuhan dengan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana masing-masing dalam dakwaan pertama; b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN dan Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selamaTerdakwa I dan Terdakwa II berada
dalam
tahanan
dan
denda
masing-masing
sebesar
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) Subsidair masing- masing 2 (dua)bulan kurungan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap di tahan ; c. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu ) helai celana pendek warna putih merekTOMBOY ; - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi merahabu-abu sebelah kanan bagian dada bertulis 8 ; Dikembalikan kepada saksi korban SRI ASTUTI bin NASIR ; - 1 (satu) helai celana panjang Jeans berwarna biru kombinasi abu- abu bertulis 68 XEA ; - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu merekBontek ; Dikembalikan kepada saksi HERPIANSYAH aliasBOYOT ; -
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
54
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat motif kotak-kotak merek "Nisa" ; Dikembalikan kepada Terdakwa II. SYAHPUTRA aliasBANGAH bin HAMIDI ; - helai celana panjang warna hitam merek " LOIS XII " ; - 1 (satu helai celana dalam laki-laki warna biru ; Dikembalikan kepada Terdakwa I . AGUS MARHANI aliasBADUT bin BURHAN d. Menetapkan supaya Terdakwa Idan terdakwa II masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sambas Amar putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 230/Pid.B/2009/PN.Sbs tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut : a. Menyatakan terdakwa I. AGUS MARHANI alias Badut bin Burhan dan Terdakwa II. SYAHPUTRA alias Bangah bin Hamidi telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: orang yang belum berumur 15
b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing : Untuk Terdakwa I. AGUS MARHANI alias Badut bin Burhan selama 5 (lima) tahun ; Untuk Terdakwa II. SYAHPUTRA alias Bangah bin Hamidi selama 6 (enam) tahun ; c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; d. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
55
e. Menetapkan barang berupa ; -
1 (satu) helai celana pendek warna putih warna putih merek TOMBOY ;
-
1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi merah abu-abu sebelah kanan bagian dada bertulis 8 ;
Dikembalikan kepada saksi korban Sri Astuti : -
1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna hitam merah LOIS XIII
-
1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna biru ;
Dikembalikan kepada Agus Marhani, sedangkan : -
1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek Crocodiele ;
-
1 (satu) helai celana pendek warna cokelat motif kotak-kotak merek NISA ;
Dikembalikan kepada Syahputra alias Bangah bin Hamidi ; f. Membebani Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.54/Pid/2010/PT.Ptk tanggal 22 Maret 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut : a.
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
b.
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Sambas
No.230/Pid.B/2009/Pn.Sbs tanggal 28 Januari 2010 yang dimintakan banding tersebut ; c.
Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
7. Pertimbangan Permohonan Kasasi Mengingat
akan
akta
tentang
permohonan
kasasi
No.19/Akta.Pid/2010/Pn.Sbs dan No.230/Pid.B/2009/Pn.Sbs yang dibuat
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
56
oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; a. Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 April 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 April 2010; b. Membaca surat-surat yang bersangkutan : Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 1 April 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya dalah sebagai berikut : -
Bahwa
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Baratdi
Pontianak yang mengadili perkara ini dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama oleh sebab itu pertimbangan hukum hakim tingkat
pertama
tersebut diambilalih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak telah melakukan penerapan fakta hukum yang salah karena menilai dan menyimpulkan fakta hukum dipersidangan
tidak sesuai yang terungkap
yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan
Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang sahdan yang telah
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
57
diajukan dalam persidangan dimana menurut Pemohon Kasasi Penuntut Umum perbuatan Terdakwa I. AGUSMARHANI alias BADUT bin BURHAN dan Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang Pemohon Kasasi dakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat(1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan juga yang menjadi korban adalah saksi SRI ASTUTI binti DELMI yang masih dibawah umur dan merupakan tergolong anak-anak kiranya lebih tepat di terapkan peraturan yang khusus sebagaimana azas hukum yang berlaku yaitu "Lex spesialis derogat lex generalis" (hukum/peraturan
yang
khusus
mengesampingkan
hukum/peraturan yang umum) ; -
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas No.230/PID.B/2009/PN. SBS. tanggal 28 Januari 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN dan Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI telah
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana untuk Terdakwa I "berbuat cabul dengan orang yang belumberumur 15 tahun" dan untuk Terdakwa II "menyetubuhi perempuan dalam keadaan pingsan dalam mengadili
perkara tersebut
telah
melakukan
penerapan fakta hukum yang salah karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa I
danTerdakwa II, petunjuk dan barang bukti yang sah dan yang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
58
telah diajukan dalam persidangan dan menurut Pemohon Kasasi Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN dan Terdakwa II. SYAHPUTRA alias BANGAH bin HAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang Pemohon Kasasi
dakwakan
kepada
Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga korban SRI ASTUTI binti DELMI yang berumur 15 (lima belas) tahun, meskipun Majelis Hakim dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum bahwa persetubuhan yang terjadi terhadap saksi korban SRI ASTUTI bukanlah semata-mata keinginan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, namun korban SRI ASTUTI binti DELMI adalah anak-anak
yang masih dibawah umur yang memerlukan
perlindungan dan bimbingan kiranya lebih tepat di terapkan peraturan yang khusus sebagaimana azas hukum yang berlaku yaitu "lex spesialis derogat lex generalis" (hukum/peraturan yang khusus mengesampingkan hukum/peraturan yang umum), sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding telah secara nyata melakukan kekeliruan yaitu Majelis Hakim Tinggi Pontianak
tidak
menerapkan
peraturan hukum sebagaimana
mestinya ; -
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak
yang
mengadili
perkara
ini
telah menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I. AGUS MARHANI alias BADUT bin BURHAN selama 5 (lima)
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
59
tahun dan Terdakwa II.SYAHPUTRA HAMIDI selama 6(enam) tahun,
alias
sehingga
BANGAH bin Pemohon
Kasasi
berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dalam perkara ini yang menjadi korban adalah anak yang masih dibawah umur yaitu saksi SRI ASTUTI bin DELMI berumur lima belas tahun yang begitu trauma dan tentunya akan menjadi aib baginya dan keluarganya dalam kehidupan korban selanjutnya sehingga akan
menjadi beban
psikologis
yang
harus
di
tanggungnya dalam pergaulan sehari-harinya, serta penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak memberi efek jera bagi yang lain karena begitu ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping itu penjatuhan pidana tersebut
Hakim
tidak memberikan
pertimbangan yang cukup ; Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1545 K/Pid/1985 atas nama Terdakwa Taslim alias Tey Ciay Hwat
menerapkan hukum yakni telah memperbaiki pidana yang dijatuhkan
pada Terdakwa oleh Pengadilan
memberikan pertimbangan
yang cukup
veerd) dan tidak memberikan dijatuhkan oleh
Negeri tanpa
(Onvoldoende gemoti
alasan-alasan apa sebab pidana
Pengadilan Negeri
terlalu ringan dan tidak
Disamping itu juga berdasarkan hasil Raker antara Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi tahun 1984 yang menyatakan
akan tetapi disamping itu berwenang memriksa fakta-fakta termasuk berat ringannya hukuman.Kesalahan yang dibuat itu
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
60
sebagai pertimbangan masih muda, mengaku sopan dianggap tidak cukup seharusnya dipertimbangkan apakah beratnya perbuatan yang
Pemohon Kasasi Berpendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak sesuai dengan pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya: Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu Majelis
Pengadilan
Tinggi
Pontianak
telahmenganggap
perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 286 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan Terdakwa II. Syahputra alias Bangah bin Hamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana persetubuhan
terhadap anak sebagaimana yang
Pemohon Kasasi dakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak kiranya lebih tepat diterapkan peraturan yang khusus sebagaimana azas Lex spesialis derogate lex (hukum
atau
peraturan
yang
khusus
mengesampingkan hukum/peraturan yang umum); Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak memberikan pertimbangan mengenai hal-hal keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa saja sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak hanya menilai hal yang meringankan perbuatan Terdakwa saja sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana badan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
61
yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa sudah dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. 8. Pendapat Mahkamah Agung Mengenai Alasan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat terhadap alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, judex factie salah menerapkan hukum karena sesuai dengan fakta persidangan bahwa umur sari korban yaitu Sri Astuti adalah 14 tahun (masih dibawah umur) sehingga terhadap kasus a quo tepat kiranya untuk Terdakwa I diterapkan Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk Terdakwa II, yang telah terbukti menyetubuhi saksi korban dalam keadaan pingsan/tidak berdaya karenanya lebih tepat diterapkan Pasal 286 KUHP (karena Pasal 81 ayat (1) No.23/2002 tidak diketemukan unsur dalam keadaan pingsan/tidak berdaya. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut: -
Bahwa Korban diajak oleh Terdakwa I, tetapi kemudian di bawa ke tempat yang sepi dan gelap di dekat kuburan sekitar pukul 20.00 WIB, di tempat tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan secara bergantian. Setelah itu mereka bertiga kembali ke kafe Kanis untuk minum-minuman. Oleh Terdakwa II, Boyot, Heri dan kawankawan, korban tersebut kemudian disetubuhi oleh Terdakwa II dilakukan secara bergantian dalam keadaan korban mabuk/tidak berdaya;
-
Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya tipu daya dan kata-kata bohong dari Terdakwa I dan Doni yang mengajak jalan-jalan, tetapi
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
62
kemudian membawa korban ke tempat yang sepi dan gelap di dekat kuburan sekitar pukul 20.00 WIB dan setelah tidak berdaya/mabuk, korban tersebut disetubuhi lagi oleh Terdakwa II. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 54/Pid/2010/Pt.Ptk tanggal 22 Maret yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas No.230/Pid.B/2009/Pn.Sbs tanggal 28 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar tertera di bawah ini; Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi di bebankan kepada terdakwa; Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahum 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 9. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1136 K/Pid.Sus/2010 a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut; b. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Tinggi
Pontianak
No.
54/Pid/2010/Pt.Ptk tanggal 22 Maret 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 230/Pid.B/2009/Pn.Sbs tanggal 28 Januari 2010; c. Mengadili sendiri :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
63
Menyatakan Terdakwa I. Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan Terdakwa II. Syahputra alias Bangah bin Hamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Untuk Ter
erempuan dalam keadaan
d. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing; Untuk Terdakwa I. Agus Marhani alias Badut bin Burhan 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) susidair 2 (dua) bulan kurungan; Untuk Terdakwa II. Syahputra alias Bangah bin Hamidi 6 (enam) tahun; e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; f. Menetapkan barang bukti berupa: -
1 (satu) helai celana pendek warna putih merek Tomboy;
-
1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi merah abu-abu sebelah kanan bagian dada bertuliskan 8;
Dikembalikan kepada Sri Astuti : -
1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna hitam merah Lois XIII;
-
1 (satu) helai cealana dalam laki-laki warna biru;
Dikembalikan kepada Agus Marhani : -
1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek Crocodile;
-
1 (satu) helai celana pendek warna cokelat motif kotakkotak merek Nisa;
Dikembalikan kepada Syahputra alias Bangah bin Hamidi;
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
64
g. Membebankan para Termohon Kasasi/para Terdakwa
tersebut
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan tingkat, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah). B. Pembahasan 1. Kesesuaian Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Dengan Alasan Judex Factie Mengabaikan Rasa Keadilan Masyarakat dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur Sesuai Dengan Ketentuan KUHAP. Mencermati hasil pada sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam kasus dimaksud judex factie menjatuhkan putusan pada para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur dan menghukum kedua terdakwa masing-masing untuk terdakwa I dengan hukuman 5 (lima) tahun, sedangkan untuk terdakwa II dengan hukuman 6 (enam) tahun. Padahal pada kasus tersebut Penuntut Umum berhasil membuktikan secara rinci dan menuntut dengan hukuman masing-masing 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan dan denda masing-masing Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
65
Untuk memberikan gambaran yang memudahkan kajian selanjutnya, perlu digambarkan berupa skema sebagai berikut : Alasan Permohonan Kasasi tentang Pengabaian JudexFactie oleh Penuntut Umum
Ketentuan Pengajuan Kasasi dalam KUHAP berdasarkaan Pasal 248 KUHAP
Putusan Judex Factie Gambar 2. Skematik Analisis Pengajuan Kasasi Menurut KUHAP Berdasarkan gambar di atas dapat dapat diketahui bahwa kasasi sebagai upaya hukum merumuskan persyaratan-persyaratan tertentu terdapat dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) dimana ayat tersebut berbunyi bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan : a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; c. Apakah benar pengadilan telah melampui batas wewenangnya. Pada kasus No.1136 K/Pid.Sus/2010 yang menjelaskan mengenai telaah tentang pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan judex factie mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur, alasan yang digunakan sebagai berikut :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
66
Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya: -
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak telah menganggap perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 286 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan Terdakwa II. Syahputra alias Bangah bin Hamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang Pemohon Kasasi dakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak kiranya lebih tepat diterapkan peraturan yang khusus sebagaimana azas hukum yang lex spesialis derogate lex generalis peraturan yang khusus mengesampingkan hukum/peraturan yang umum);
-
Bahwa
Majelis
memeberikan
Hakim
Pengadilan
pertimbangan
mengenai
Tinggi hal-hal
Pontianak
tidak
keadaan
yang
meringankan perbuatan Terdakwa saja sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak hanya menilai hal yang meringankan perbuatan Terdakwa saja sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa sudah dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat terhadap alasan-alasan tersebut dapat
dibenarkan, judex factie salah menerapkan hukum
karena sesuai dengan fakta persidangan bahwa umur saksi korban
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
67
yaitu Sri Astuti adalah 14 tahun (masih dibawah umur) sehingga terhadap kasus a quo tepat kiranya untuk Terdakwa I diterapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk Terdakwa II, yang telah terbukti menyetubuhi saksi korban dalam keadaan pingsan/tidak berdaya karenanya lebih tepat diterapkan Pasal 286 KUHP (karena Pasal 81 ayat (1) No.23/2002 tidak diketemukan unsur dalam keadaan pingsan/tidak berdaya). Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut: -
Bahwa Korban diajak oleh Terdakwa I, tetapi kemudian di bawa ke tempat yang sepi dan gelap di dekat kuburan sekitar pukul 20.00 WIB, di tempat tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan secara bergantian. Setelah itu mereka bertiga kembali ke kafe Kanis untuk minum-minuman. Oleh Terdakwa II, Boyot, Heri dan kawan-kawan, korban tersebut kemudian disetubuhi oleh Terdakwa II dilakukan secara bergantian dalam keadaan korban mabuk/tidak berdaya;
-
Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya tipu daya dan kata-kata bohong dari Terdakwa I dan Doni yang mengajak jalan-jalan, tetapi kemudian membawa korban ke tempat yang sepi dan gelap di dekat kuburan sekitar pukul 20.00 WIB dan setelah tidak berdaya/mabuk korban tersebut disetubuhi lagi oleh Terdakwa II. Maka untuk lebih memahami alasan dari pengajuan dari pertimbangan
kasasi dalam kasus ini terdapat 2 point yaitu : a. Bahwa pengajuan kasasi telah sesuai dengan alasan pengajuan kasasi yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menyimpulkan bahwa Hakim menentukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya untuk terdakwa I
dan terdakwa II
dijatuhkan hukuman berdasarkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
68
Perlindungan Anak dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. b. Disamping
melanggar Pasal tersebut Pengadilan Tinggi Pontianak
menganggap bahwa kedua terdakwa melanggar Pasal 286 KUHP. Sedangkan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi tersebut Hakim di Pengadilan itu hanya menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri yakni terdakwa I dan terdakwa II dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang dikenakan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana mestinya yang diatur juga dalam Pasal 197 KUHAP. Menurut analisis peneliti seharusnya terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan kronologisnya dimana dalam kasus ini keduanya melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pada Pasal 81 ayat (1)
Undang-undang Perlindungan Anak
daripada Pasal 286 KUHP sesuai dengan asas lex spesialis derogate lex generalis yaitu hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum. Masing-masing pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak ja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
Pasal 286 KUHP
diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
69
Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan di tingkat Kasasi dengan alasan judex factie tidak menerapkan peraturan hukum itu dengan sebagaimana mestinya, maka hal ini dijelaskan bahwa meskipun terhadap terdakwa I dan terdakwa II dijatuhkan hukuman yang sama yaitu 5 (lima) dan 6 (enam) tahun namun ada denda yang harus dipikul oleh kedua terdakwa yaitu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Hal demikian, mencerminkan kepentingan daripada pihak korban dimana
denda
tersebut
Perlindungan Anak
muncul
dari
konsep
Undang-undang
demi kepentingan korban, dikarenakan korban
tersebut masih di bawah umur yaitu masih berumur 14 tahun. Maka dengan putusan hakim Kasasi ini meskipun pidananya sama dengan judex factie, pada unsur kepentingan korban dengan dijatuhkan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dengan
demikian,
dengan
masuknya
denda
sebesar
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai putusan hakim Kasasi maka terbuktilah Pasal 253 ayat (1) huruf a bahwa judex factie mengabaikan rasa keadilan pada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah korban itu sendiri. Maka dengan masuknya denda tersebut pihak korban tersebut dapat diberikan suatu cara yaitu dengan adanya rehabilitasi terhadap si korban baik secara psikis maupun kesehatan melalui konsep-konsep yang dituangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Untuk itu dengan adanya Pasal 253 ayat (1) huruf a tersebut dapat dibuktikan oleh penuntut umum, walaupun kedua terdakwa telah dijatuhi hukuman masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun juga ada denda yang dibebankan kepada keduanya. Denda tersebut dimaksudkan untuk membiayai rehabilitasi baik secara psikis maupun kesehatan bagi korban sesuai tata cara dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
70
Jadi, adanya pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan judex factie mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur yang menyimpulkan fakta-fakta sebelumnya dengan dua terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan Terdakwa II yang bernama Syahputra alias Bangah bin Hamidi telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam dimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a. Adapun mengenai terdakwa I dan terdakwa II oleh hakim dinilai sudah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan pembuktian yang kuat, sehingga hakim di tingkat Mahkamah Agung mengadili sendiri dan mengangulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebelumnya.
2. Kesesuaian Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Perkara Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur. Untuk mengetahui argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur dengan dua terdakwa yaitu terdakwa I yang bernama Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan terdakwa II yang bernama Syahputra alias Bangah bin Hamidi, maka harus memperhatikan putusan Mahkamah Agung sebelumnya dimana di dalam putusan tersebut berlaku bagi pelaku atau terdakwa dan disisi lain berlaku juga bagi korban. Dalam putusan tersebut dapat juga diketahui Mahkamah Agung berpendapat terhadap alasan-alasan yang diajukan sebelumnya bahwa judex factie salah menerapkan hukum. Pasal yang bersangkutan dalam putusan ini yaitu :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
71
Pasal 197 KUHAP (1) Surat putusan pemidanaan memuat : a.
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa ; c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ; e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ; f. pasal
peraturan
perundang-undangan
yang
menjadi
dasar
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan , disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ; h. pernyataan kesalahan terdakwa ,pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ; i. ketentuan
kepada
siapa
biaya
perkara
dibebankan
dengan
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ; j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
72
l. hari dan tanggal putusan ,nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera ; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undangundang ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gambaran kajian selanjutnya maka perlu digambarkan skema sebagai berikut : Alasan-alasan pertimbangan Mahkamah Agung sesuaijudex factie
Putusan Mahkamah Agung
Berat
Ringan
Gambar 3. Analisis Peran Putusan Mahkamah Agung
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung berperan penting selain bagi pelaku penting juga bagi korban. Padahal ketika judex factie memutus kedua terdakwa yaitu terdakwa I diputus 5 (lima) tahun dan terdakwa II di putus 6 (enam) tahun. Dalam hal ini Mahkamah Agung juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan di samping menyimpulkan fakta-fakta hukum atau alasan-alasan yang ada dalam persidangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yaitu sebagai berikut: Bahwa Mahkamah Agung berpendapat terhadap alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, judex factie salah menerapkan hukum karena sesuai dengan fakta persidangan bahwa umur saksi korban yaitu Sri Astuti adalah 14 tahun
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
73
(masih dibawah umur) sehingga terhadap kasus a quo tepat kiranya untuk Terdakwa I diterapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk Terdakwa II, yang telah terbukti menyetubuhi saksi korban dalam keadaan pingsan/tidak berdaya karenanya lebih tepat diterapkan Pasal 286 KUHP (karena Pasal 81 ayat (1) No.23/2002 tidak diketemukan unsur dalam keadaan pingsan/tidak berdaya. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut: -
Bahwa Korban diajak oleh Terdakwa I, tetapi kemudian di bawa ke tempat yang sepi dan gelap di dekat kuburan sekitar pukul 20.00 WIB, di tempat tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan secara bergantian. Setelah itu mereka bertiga kembali ke kafe Kanis untuk minum-minuman. Oleh Terdakwa II, Boyot, Heri dan kawan-kawan, korban tersebut kemudian disetubuhi oleh Terdakwa II dilakukan secara bergantian dalam keadaan korban mabuk/tidak berdaya;
-
Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya tipu daya dan kata-kata bohong dari Terdakwa I dan Doni yang mengajak jalan-jalan, tetapi kemudian membawa korban ke tempat yang sepi dan gelap di dekat kuburan sekitar pukul 20.00 WIB dan setelah tidak berdaya/mabuk korban tersebut disetubuhi lagi oleh Terdakwa II. Sebelum
menjatuhkan
pidana
Mahkamah
Agung
juga
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu : Hal-hal yang memberatkan : -
Perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur ;
-
Khusus untuk Terdakwa II, perbuatan tersebut dilakukan pada saat saksi korban sudah pingsan/ tidak berdaya;
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
74
-
Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi.
Hal-hal yang meringankan : -
Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
-
Para terdakwa belum pernah dihukum;
-
Para terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.
Dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung maka dapat dijelaskan bahwa dalam perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh dua terdakwa yang telah disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) ke-4 KUHAP.Hakim tersebut sudah menguraikan secara rinci dan jelas mengenai penguraian fakta dan kondisi atau keadaan yang ditemukan di dalam persidangan serta memuat seluruh bukti-bukti dari hasil pemeriksaan persidangan yang menjadi penentu kesalahan dari kedua terdakwa. Dalam argumentasi hukum hakim atau ratio decidendi atau dapat dikatakan sebagai nalar hukum hakim terdapat 3 konsep yang seharusnya digunakan oleh hakim dalam berfikir tentang hukum. Tiga konsep tersebut
yaitu
dengan
cara
mengkualifisir,
mengkonstantir
dan
mengkonstitutif. Maksud dari mengkualifisir yaitu hakim dengan cara mengkualifisir tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang dimaksud dalam hal ini dimana dia melakukan persetubuhan dengan anak yang masih di bawah
umur
dan masih dilindungi
oleh
peraturan perundang-
undangan.Undang-undang yang digunakan oleh hakim tersebut yaitu undang-undang Perlindungan Anak selain KUHP. Setelah diketahui tindak pidananya,maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengkonstantir. Maksud dari mengkonstantir yaitu hakim akan memasukkan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku sesuai hukum yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dengan unsur-
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
75
unsur Pasalnya atau sesuai dengan perbuatannya. Jadi, seorang hakim akan memeriksa apakah hal tersebut masuk atau tidak dalam undangundang Perlindungan Anak. Dalam hal mengkonstantir ini dimaksudkan hakim tersebut memasukkan dengan konsep-konsep hukum yang ada. Kemudian langkah yang terakhir yaitu dengan mengkonstitutif. Mengkonstitutif adalah hakim tersebut menentukan hukumnya secara sah dan meyakinkan sesuai dengan tindak pidana
dalam hal seperti itu
dengan bukti yang ada. Hakim dalam tingkat kasasi tersebut melihat serta menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.Sesuai dengan konstitutifnya di dalam rumusan Undang-undang Perlindungan Anak seharusnya ada denda yang dibebankan kepada kedua terdakwa.Maka untuk itu hakim mengkoreksi putusan judex factie karena dianggap mengabaikan keadilan masyarakat,sehingga ditambahkan denda dalam peraturan pidananya. Maka disitulah terbukti bahwa Pasal 253 ayat (1) huruf a itu sudah dilakukan oleh hakim dijudex factie dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena tidak ada denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah dibebankan untuk keduanya, padahal secara konstitutif diperintahkan oleh Undang-undang Perlindungan anak. Jadi, argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur dengan dua terdakwa yaitu terdakwa I yang bernama Agus Marhani alias Badut bin Burhan dan terdakwa II yang bernama Syahputra alias Bangah bin Hamidi menurut peneliti legal sah menurut hukum atau undang-undang yang diterapkan yaitu KUHAP. Hal ini karena dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur ini Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di Kalimantan Barat yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas telah melakukan
kekeliruan/tidak
menerapkan
commit to user
hukum
sebagaimana
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
76
mestinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kesimpulan yang dapat direpahkan pada bab penutup sebagai berikut : 1. Mengenai kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan judex factie mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan yang ternyata sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Ketentuan KUHAP yang mengatur yaitu Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan judex factie atau alasan-alasan untuk mengajukan kasasi itu diantaranya adalah adanya fakta dalam persidangan bahwa judex factie tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dan dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa putusan hakim atau putusan judex factie yang dijatuhkan kepada terdakwa I dan II yaitu selama 5 (lima) tahun dan 6 (tahun) hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan KUHP semata serta tidak mengindahkan ketentuan bahwa korban adalah masih berusia di bawah umur sehingga harus dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Disinilah peneliti melihat bahwa alasan yang diajukan oleh penuntut umum untuk mengajukan kasasi itu berkesesuaian dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a. Oleh karena itu alasan demikian sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. 2. Mengenai argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum berkaitan dengan kasus yang dimaksud yaitu kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur dalam kasus nomor 1136 K/Pid.Sus/2010, peneliti dapat menemukan beberapa argumentasi hukum
yang
berkaitan
dengan
sikap
hakim
yang
mengkualifisir,
mengkonstantir dan mengkonstitutif. Arti mengkualifisir yaitu hakim dengan cara mengkualifisir tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya
commit77to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
78
yaitu mengkonstantir yang artinya hakim akan memasukkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku sesuai hukum yang diatur dalam peraturan perundangundangan dengan unsur-unsur Pasalnya atau sesuai dengan perbuatannya. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara mengkonstitutif yang artinya hakim tersebut menentukan hukumnya secara sah dan meyakinkan sesuai dengan tindak pidana sesuai dengan bukti yang ada. B. Saran 1. Seorang Hakim Pengadilan Negeri dalam membuat pertimbangan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum harus dilakukan secara arif dan bijaksana agar putusan judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum. Hakim harus diberikan banyak literatur terkini agar penilaian atas alat bukti dan penemuan hukum dalam persidangan semakin tajam. Disamping itu juga diperlukan evaluasi dan pelatihan berkala bagi hakim untuk meningkatkan kinerja demi meningkatkan profesionalitas seorang hakim agar dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum. 2. Diperlukan adanya dokumentasi mengenai putusan-putusan yang kontroversial agar menjadi pembelajaran bagi hakim dalam memutus perkara-perkara yang ada. Hal ini dimaksudkan agar antara para pihak yang berkaitan yaitu pelaku, korban maupun saksi sama-sama diberikan keputusan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bagi seorang korban yang mengalami tindak pidana persetubuhan sebaiknya diberikan suatu perlindungan dan rehabilitasi. Hal ini di maksudkan untuk memperbaiki kondisi kejiwaan korban baik secara mental, emotional, maupun psikisnya sesuai pada aturan yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak. 4. Bagi pelaku tindak pidana persetubuhan ini harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tindakan ini bertujuan agar pelaku tersebut merasa jera dan menanggung apa yang telah dilakukannya. Selain hal itu juga
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
79
dapat diberikan rehabilitasi bagi pelaku untuk memperbaiki kejiwaan emotional serta psikisnya oleh lembaga-lembaga yang berkaitan.
commit to user
