Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA (Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol. BP/113/IV/2005/Reskrim)

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

INDARWATI DARMASTUTI NIM : E1107166

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum ( Skripsi )

PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA (Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol. BP/113/IV/2005/Reskrim)

Disusun oleh : INDARWATI DARMASTUTI NIM : E1107166

Disetujui untuk Dipertahankan Dosen Pembimbing

BAMBANG SANTOSO, S.H, MHum. NIP. 196202091989031001

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum ( Skripsi ) PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA (Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol. BP/113/IV/2005/Reskrim) Disusun oleh : INDARWATI DARMASTUTI NIM : E1107166

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada : Hari

: Selasa

Tanggal : 5 April 2011 TIM PENGUJI 1.

Edy Herdyanto, S.H, M.H Ketua

: ……………………………...

2.

Kristiyadi, S.H, M.Hum Sekretaris

: ……………………………...

3.

Bambang Santoso, S.H, M.H Anggota

: ……………………………...

MENGETAHUI Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum commit to user NIP : 196109301986011001

iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN Nama : INDARWATI DARMASTUTI NIM : E1107166 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA ( Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol : BP/ 113/ IV/ 2005/ Reskrim ) adalah betulbetul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Maret 2011 Yang membuat pernyataan

INDARWATI DARMASTUTI NIM. E1107166

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Indarwati Darmastuti, 2011. PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA ( STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA NO. POL. BP/ 113/ IV/ 2005/ RESKRIM ). Fakultas Hukum UNS. Penelitian Hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan perkara pembunuhan berencana di Polresta Surakarta. Penelitian yang dilakukan di Polresta Surakarta ini termasuk penelitian empirik yang bersifat deskriptif yang mengunakan data primer dan data sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dari aparat penyelidik dan penyidik Polresta Surakarta melalui wawancara serta studi dokumen. Kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif. Tujuan Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penyidikan dalam penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana pembunuhan berencana serta kendalakendala yang dihadapi penyidik selama proses penanganan perkara tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana tersebut. . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penanganan perkara pembunuhan berencana ini adalah sebagai berikut : Pertama penyelidikan, dimulai dari diketahui terjadinya tindak pidana pidana pembunhan berencana yaitu dari laporan dari saksi pertama kemudian dibuatkan Laporan Polisi. Kedua penyidikan, yaitu membuat surat perintah penyidikan, membuat surat perintah tugas, melakukan pemanggilan terhadap saksi, melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, melakukan upaya paksa, menyusun sampul berkas perkara, serta menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.

kata kunci : Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, pembunuhan berencana.

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Indarwati Darmastuti, 2011. THE INVASTIGATION PROCESS IN EFFORT TO NEWS EVENT EXAMINATIONS COMPLETION IN SURAKARTA POLICE DEPARTEMENT (PREMEDITATED MURDER CASE STUDY POL. NUMBER. BP / 113 / IV / 2005 / RESKRIM). FACULTY OF LAW, UNS. Legal research is to describe and assess the process of investigation in efforts to settle the minutes of proceedings premeditated murder in Surakarta Police. Research conducted at the Surakarta Police include descriptive empirical research that uses primary data and secondary data, which the authors collect the data obtained directly from the Surakarta Police investigators and investigators apparatus through interviews and document study. Then from all the collected data analyzed by an interactive qualitative analysis techniques. The purpose of this research paper is to investigate the implementation process of the investigation in progress Interrogation crime premeditated murder and the constraints faced by investigators during the process of handling the case of a criminal act was premeditated murder. Based on the results of research conducted, it is known that the implementation of this murder case handling is as follows: First, investigation starting from the known to the criminal offense of premeditated murder of a report from the first witness then made a police report. Secondly, the investigations is to make the investigation warrant, make an order assignment, to call on witnesses, examine witnesses and suspects, conduct forcible efforts, preparing case files cover, and hand over case files to prosecutors. key words: investigation, news event examinations, premeditated murder.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO Jadikanlah Sholat dan Sabar Sebagai Penolongmu. Dan Sesungguhnya yang Demikian itu Sungguh Berat, Kecuali Bagi Orang-orang Yang Khusyu’(yaitu) Orang-orang Yang Meyakini Bahwa mereka Akan Menemui Tuhan-Nya dan Mereka Akan Kembali KapadaNya. (QS. Al-Baqoroh: 45) “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S Alam Nasyrah: 6-8) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami (Al-Baqarah : 286) ”Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah bila kita berhasil melakukan apa yang menurut orang lain tidak dapat kita lakukan” (Walter Beganhot) “Kamu maju bukan dengan memperbaiki apa yang sudah terjadi melainkan menggapai ke arah apa yang belum terjadi” (Kahlil Gibran)

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada : 1. Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang telah diberikan-Nya 2. Kedua orang tuaku tercinta Alm. Bapak Iskandar Rianto dan Ibu Indah Prasetyowati atas segala doa, bimbingan, nasehat, kehangatan cinta dan kasih sayang yang senantiasa tercurahkan untukku. 3. Adikku tersayang Pratitis Arum Wicaksono atas semangat, perlindungan dan bantuannya. 4. Seluruh keluarga besarku atas dukungan dan semangatnya.

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “ PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA ( Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol. BP/113/IV/2005/Reskrim ) ” Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syaratsyarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.. Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada : 1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara. 3. Bapak Mohammad Adnan, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik Penulis. 4. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. 5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta. commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

7. Bapak Kombes Pol Drs. Nana Sudjana AS, MM selaku Kapolresta Surakarta yang telah mengijinkan Penulis untuk melakukan penelitian di bagian Reskrim Polresta Surakarta. 8. Bapak Kompol Edhei Sulistyo, SH.MH selaku Kasat Reskrim Polresta Surakarta yang telah mengijinkan Penulis memperoleh data yang dibutuhkan. 9. Bapak Bripka Agung Purwoko, SH selaku Penyidik Reskrim Polresta Surakarta yang telah membantu Penulis dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. 10. Kedua orang tuaku dan adikku ( Pratitis Arum Wicaksono ) yang telah memberikanku doa, cinta, kasih sayang dan ridho yang menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini. 11. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis. 12. Teman-teman Angkatan 2007 Non Reguler, teman-teman kuliah, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan senang hati Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Surakarta, Maret 2011

commit to user

x

Penulis


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii HALAMAN PERNYATAAN.........................................................................iv ABSTRAK ............................................................................................................ v HALAMAN MOTTO ..........................................................................................vii HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... viii KATA PENGANTAR..........................................................................................ix DAFTAR ISI.........................................................................................................xi DAFTAR GAMBAR........................................................................................xiii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................... 4 C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 4 D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 4 E. Metode Penelitian ........................................................................... 5 F. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ...............................................................................11 1. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan .........11 a. Pengertian Penyelidikan ....................................................11 b. Pengertian Penyidikan ....................................................... 12 2. Tinjauan Umum tentang Berita Acara Pemeriksaan ..............17 a. Pengertian Berita Acara Pemeriksaan ............................... 17 b. Jenis-Jenis Berita Acara Pemeriksaan .............................. 17 commit to user 3. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana ................. 19

xi


digilib.uns.ac.id

B. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Proses Penyidikan sebagai Upaya Penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Polresta Surakarta ............................. 23 1. Struktur Organisasi Reserse Kriminal Polresta Surakarta ................................................................................... 23 2. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di PolrestaSurakarta …………………………....25 3. Pembahasan Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ..............................................49 B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Aparat Penyidik Dalam Penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ................................................................. 54

BAB IV PENUTUP A. Simpulan..........................................................................................57 B. Saran ................................................................................................59

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif Gambar 2. Kerangka Pemikiran Gambar 3. Struktur Organisasi Reserse Kriminal Polresta Surakarta

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dewasa ini manusia tidak mungkin lepas dari hukum, seringkali seseorang

dengan

mudahnya

melakukan

kejahatan

pembunuhan,

menghilangkan nyawa orang lain, apakah itu dalam dunia politik, kegiatan terorisme, kejahatan perampokan, atau karena hal-hal yang lainnya yang memicu seseorang melakukan suatu pembunuhan. Contoh yang mendasari terjadinya kejahatan pembunuhan misalnya

untuk memenuhi kebutuhan

pokok yakni memperoleh uang atau harta benda, kemudian berkembang disertai motif lain seperti merampok, memperkosa dan tujuan politik. Semua pembunuhan dilakukan untuk mempertahankan hidup atau membela diri, sekarang kejahatan dilakukan secara sadis tanpa sedikitpun ada perasaan kemanusiaan (Romli Atmasasmita, 1994: 117). Media elektronik seperti televisi dan media cetak menunjukkan bahwa salah satu kegiatan yang tidak pernah sepi adalah pembunuhan. Berbagai kasus pembunuhan muncul dari daerah-daerah dengan banyak variasi, sejak dari pemukulan, penusukan, penembakan sampai mutilasi. Salah satu bentuk dari

pembunuhannya

adalah

pembunuhan

yang

dilakukan

dengan

direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan, artinya dirancang terlebih dahulu, ada jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan langkah, cara, serta segala upaya pembunuhan itu dan untuk berfikir dengan tenang dalam menjalankan aksi sadisnya. Pembunuhan berencana adalah kejahatan yang tidak manusiawi yang mendatangkan keresahan dan rasa tidak nyaman masyarakat. Meskipun demikian cara penegakan hukum atas perbuatan kejahatan pembunuhan itu, harus tetap berdasarkan hukum yang berlaku dan cara hukum yang rasional, tidak main hakim sendiri. Karena betapapun

kejahatan yang dilakukan

pelaku, namun pelaku tetap manusia yang mempunyai hak untuk commitDidasarkan to user diperlakukan secara manusiawi. atas hukum dasar sebagai 1


digilib.uns.ac.id 2

manusia, dimana semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dengan baik tidak ada kecualinya. Oleh karena itu diperlukan adanya aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan profesional, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih berwibawa dan bertanggungjawab Sesuai dengan konsiderans dalam pertimbangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dimana tercantum antara lain : “ Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak - hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (Soesilo, 1988 : 1). Lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 sebagai bukti telah diperhatikannya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hakhak tersangka, salah satunya perlindungan di tingkat penyidikan. Pejabat yang berwenang harus melakukan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mengutamakan terlindunginya hak-hak manusia dan tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Hukum memperlancar dan menjaga ketertiban daripada pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan di lain pihak hukum terus dibina, tidak terkecuali hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana telah diatur tata cara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya, yang merupakan sumber dari rasa aman, tenteram serta penghargaan terhadap hak asasi manusia yang benar-benar dijamin oleh negara, sehingga pejabat kepolisian dalam melakukan setiap tindakan upaya paksa sebagai tindakan untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan berencana harus didasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tata tertib yang telah ditentukan. Penyelidikan dan penyidikan oleh Polri terhadap tersangka pidana to user berarti serangkaian tindakancommit penyelidik dan penyidik menurut cara yang


digilib.uns.ac.id 3

diatur undang-undang, untuk mengetahui apakah

peristiwa tersebut

merupakan peristiwa pidana dan juga mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan juga untuk menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mempertegas terjadinya tindak pidana. Titik pangkal pemeriksaan penyidikan adalah tersangka, dari tersangkalah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya. Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, namun terhadap tersangka harus diperlakukan dia sebagai subyek sesuai dengan asas akusatoir sehingga tersangka mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Di dalam menjalani pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan, seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai ditetapkan kesalahannya dengan kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tercantum dalam Undangundang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Oleh karena itu Pejabat yang berwenang dalam menyusun dan menyelesaikan Berita Acara suatu perkara ditingkat penyidikan dilakukan upaya untuk memenuhi persyaratan hukum guna menentukan apakah seseorang yang telah menjadi tersangka itu

pantas disangka telah

melakukan

kejahatan

pembunuhan berencana berdasar alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum (Yahya Harahap, 1997: 127) Bertolak dari gambaran keadaan di atas yaitu masih adanya upaya kepolisian dalam menyelesaikan berita acara yang dilakukan oleh aparat Polri sebagai pejabat penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, maka penulis akan mengkaji mengenai perbuatan pidana pembunuhan berencana tersebut . Untuk itu penulis memilih judul penelitian “PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA (Studi

Kasus

Pembunuhan Berencana BP/113/IV/2005/Reskrim).)”commit to user

No.

Pol.


digilib.uns.ac.id 4

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pertimbangan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polresta Surakarta ? 2. Hambatan apa saja yang ditemui penyidik Polresta Surakarta dalam proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polresta Surakarta ?. C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui : 1. Tujuan Obyektif : a. Mengkaji proses penyidikan sebagai upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polresta Surakarta. b. Mengkaji hambatan yang ditemui penyidik Polresta Surakarta dalam menyelesaikan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polresta Surakarta. 2. Tujuan Subyektif a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan akademik dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya wawasan dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat terlebih-lebih civitas akademika. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang bisa digunakan secara luas, khususnya dalam bidang hukum acara pidana. Adapun manfaat commit to user yang diharapkan dari penelitian ini adalah :


digilib.uns.ac.id 5

1. Manfaat Teoritis. a. Memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, terutama masalah upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polresta Surakarta. b. Untuk

menambah

perbendaharaan

ilmu Hukum Acara Pidana,

khususnya dalam mengdeskripsikan hambatan yang ditemui penyidik Polresta Surakarta dalam menyelesaikan berita acara (BAP) terhadap tindak pidana

pemeriksaan

pembunuhan berencana di Polresta

Surakarta. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta meningkatkan nkemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan. b. Hasil penelitian i i diharapkan dapat memberi masukan kepada semua pihak, khususnya dalam pemahaman terhadap ilmu hukum dan pihakpihak terkait dalam masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian Metode penelitian adalah cara pandang seorang ilmuan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode juga merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa metode seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa

maupun

memecahkan

masalah-masalah

tertentu

untuk

mengungkapkan kebenaran (Soerjono Soekanto, 1986 : 13). Mengingat

pentingnya metode penelitian

dalam

menemukan,

merumuskan, dan menganalisa suatu masalah, maka dalam penelitian ini Penulis menggunakan metodecommit penelitian sebagai berikut : to user


digilib.uns.ac.id 6

1. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum dalam pelaksanaannya langsung di lapangan untuk memperoleh data yang faktual dan nyata. Dalam penelitian ini Penulis mengemukakan mengenai proses penyidikan dalam upaya penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan di Polresta Surakarta. 2. Sifat Penelitian Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). Penelitian deskriptif, yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran ( deskripsi ) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ( Abdulkadir Muhammad. 2004: 50) Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data, menggambarkan data dan menguraikan semua data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini Penulis akan memaparkan dan melukiskan keadaan jalannya proses penyidikan dalam upaya penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polresta Surakarta. 3. Pendekatan Penelitian Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus. Dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan secara mendalam mengenai proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan di Polresta Surakarta. Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Berita Acara Pemeriksaan tentang pembunuhan berencana.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

4. Sumber Data Oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini adalah dari Polresta Surakarta. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa dokumen atau studi kepustakaan. a. Sumber data primer. Merupakan sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung dari suatu penelitian lapangan melalui wawancara tersusun maupun

spontan

dengan

penyidik

Polresta

Surakarta

yang

menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan. b. Sumber data sekunder. Merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan, perundang-undangan, atau bahkan beberapa literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi : a. Wawancara Teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara dengan narasumber, dalam hal ini wawancara terhadap responden ( key person ) langsung untuk menanyakan perihal proses penyelesaian dan penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) tindak pidana pembunuhan berencana, fakta-fakta yang ada, pendapat (opinion) maupun persepsi responden. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan aparat penyidik Polresta Surakarta. b. Studi dokumen commit to user


digilib.uns.ac.id 8

Penggunaan berbagai macam pustaka atau dokumen yang relevan yang mendukung perolehan data. 6. Analisis Data Teknik analisis data merupakan faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian. Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Menurut H.B Sutopo ada tiga komponen utama yang menjadi dasar dari tahap analisis data kualitatif. Tiga tahap tersebut adalah : a. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memeperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis. b. Penyajian Data Alur penting yang kedua ini adalah sekumpulan informasi tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam

konfigurasi

yang

mudah

dipakai

sehingga

memberi

kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan. c. Penarikan Kesimpulan Pada awal pengumpulan data, Penulis harus sudah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi segala hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya Penulis menarik kesimpulan (H.B Sutopo, 2002 : 37). commit to user


digilib.uns.ac.id 9

Gambaran teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut : Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan

Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif

F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu penulisan hukum yang bertujuan untuk membantu para pembaca agar dapat dengan mudah memahami dan menelaah uraian-uraian yang disajikan. Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian. Adapun sistematika penulisan hukum adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah yang mendiskripsikan mengenai

segala

sesuatu

yang

menjadi

alasan

perlunya

permasalahan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Berisi tentang kajian pustaka atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan kerangka pemikiran yang menggambarkan kerangka logika berpikir mengenai timbulnya permasalahan, pokok permasalahan, serta pemecahannya.

BAB IIII HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN commit to user


digilib.uns.ac.id 10

Berisi tentang hasil penelitian yang penting dan relevan berupa data-data primer maupun sekunder yang diperoleh di lokasi penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran dengan teknik analisis yang telah ditentukan dalam metode penelitian. BAB IV

PENUTUP Berisi tentang kesimpulan yang dirumusakan secara singkat dan jelas menjawab rumusan masalah yang harus sinkron dengan pembahasan serta rumusan masalah dan saran sebagai alternative solusi atas masalah yang ditemukan

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan a. Penyelidikan 1) Pengertian Penyelidikan Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Menurut Yahya Harahap “Penyelidikan

sebagai

tindakan

tahap

pertama

permulaan

penyidikan yang.merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan” (Yahya Harahap, 2002 : 101). 2) Pejabat Penyelidik Pihak yang melakukan penyelidikan disebut penyelidik. Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP, “Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan”. 3) Kewajiban dan Wewenang Penyelidik Kewajiban dan wewenang penyelidik dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu : a) Kewajiban dan wewenang berdasar hukum, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Terdiri dari : (1)

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana

(2)

Mencari keterangan dan barang bukti.

(3)

Menyuruh

berhenti

orang

yang

dicurigai

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. commit to user

dan



(4)

Mengadakan tindakan

lain menurut hukum yang

bertanggung jawab. b) Kewajiban dan wewenang yang bersumber dari perintah penyidik, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. Terdiri dari (1)

Penangkapan,

larangan

meninggalkan

tempat,

penggeledahan, dan penyitaan (2)

Pemeriksaan dan penyitaan surat

(3)

Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

(4)

Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Atas pelaksanaan tindaan-tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, maka penyelidik wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut b. Penyidikan 1) Pengertian Penyidikan Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Yahya Harahap “Penyidikan menitik beratkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana” (Yahya Harahap, 2002 : 109). Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan yaitu : a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik. to kejadian. user c) Pemeriksaan commit di tempat



d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa. e) Penahanan sementara. f)

Penggeledahan.

g) Pemeriksaan atau interogasi. h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat). i)

Penyitaan.

j)

Penyampingan perkara.

k) Pelimpahan

perkara

kepada

penuntut

umum

dan

pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (Andi Hamzah, 2001 : 118).

2) Wewenang Penyidik Pasal 7 KUHAP menyebutkan mengenai wewenang penyidik, yaitu : a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. f)

Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. h) Mendatangkan

orang

ahli

yang

diperlukan

dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara. i)

Mengadakan penghentian penyidikan.

j)

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung commit to user jawab.



3) Pejabat Penyidik Penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan, yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 4) Kepangkatan Pejabat Penyidik Sesuai Pasal 6 ayat (1) KUHAP, sedang dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dapat disebutkan bahwa syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia itu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi (Ajun Inspektur Polisi), sedangkan bagi Pegawai Negeri yang diberi wewenang penyidikan adalah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I/Gol II b atau yang disamakan dengan itu. 5) Tindakan Penyidikan Tindakan penyidikan adalah tindakan mencari dan menemukan semua peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana, dimana titik beratnya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Pekerjaan

penyidikan

dimaksudkan

sebagai

suatu

persiapan kearah pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam taraf commit tosegala user kegiatan untuk memperoleh penyidikan diharapkan



jawaban sementara atas pertanyaan apakah telah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika demikian siapa pelakunya, dimana dan dalam keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyidikan ini didapat hasil yang diharapkan dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut diatas maka tindakan dapat diteruskan dalam wujud penyidikan lanjutan. Penyidikan yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan. Polisi dengan segala kelengkapannya penyidikan dan pengusutannya diharapkan dapat memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke pengadilan yang akan dilakukan oleh kejaksaan. “Tugas penyidikan dan tugas penuntutan dalam suatu proses

penyelesaian

perkara

pada

hakekatnya

juga

menggambarkan bahwa tugas penyidikan adalah tidak lain daripada tindakan persiapan tugas penuntutan” (Soehardi, 1993: 128). Penyidikan dapat berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, maupun penahanan orang, yang kesemuanya erat hubunganya dengan hak asasi seseorang. Memang tidak dapat disangkal lagi, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan tidak dilakukan di muka umum sebagaimana dalam sidang pengadilan. Sehubungan dengan itu dalam penyidikan ini, perlu adanya aturan-aturan untuk menjaga agar jangan sampai timbul ekses-ekses selama pemeriksaan dalam penyidikan. Apabila penyidikan

telah selesai dilakukan, maka

penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggungjawab atas penanganan perkara itu dari penyidik kepada Penuntut Umum. Pelimpahan

itu dilakukan commit to user

dengan

menyerahkan



tersangka/tersangka bersama-sama berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum (Darwan Prinst, 1998: 86). Penyerahan ini dilakukan dua tahap yakni : 1) Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; 2) Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat (Darwan Prinst, 1998: 86) : 1) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk. 2) Melengkapi sendiri, berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1991. Penyidikan

dimulai

setelah

penyidik

menggunakan

wewenang penyidikan seperti yang tercermin dalam Pasal 7 KUHAP dan dalam tindakan penyidikan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana, baik mengenai kebebasannya, nama baiknya maupun mengenai harta kekayaannya. Oleh karena itu di satu sisi tersangka berhak memperoleh hak-haknya selama penyidikan dan penyidik dapat melakukan tugasnya dengan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Hal ini diperhatikan dalam hubungannya dengan titik fokus pemeriksaan yakni oknum tersangka, dan dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, namun terhadapnya harus diperlakukan berdasar asas praduga tak bersalah. Penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses commit to user pada putusan pidana dijatuhkan penyidikan, penuntutan, sampai



oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas itu (yaitu pidana dilihat sebagai suatu proses), maka “kewenangan penyidikan” pada hakikatnya merupakan bagian juga dari “kewenangan pemidanaan”. Tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan (antara lain : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan/interogasi)

2. Tinjauan Umum tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) a. Pengertian BAP Sesuai dengan KUHAP pada bab XVI bagian ketiga tentang acara pemeriksaan biasa, bagian keempat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, bagian kelima acara pemeriksaan singkat, bagian keenam tentang acara pemeriksaan cepat. Dalam bab tersebut diterangkan mengenai mekanisme penanganan tindak pidana. Dalam hal ini unsure terpenting dari proses tersebut adalah dengan adanya suatu ringkasan keterangan saksi dan atau tersangka yang dikemas dalam suatu bentuk Tanya jawab dan disusun oleh penyidik / penyidik pembantu dalam format yang telah baku sesuai dengan juklak / juknis yang pelaksanaannya diatur oleh Perkap No. 12/ 2009. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah suatu proses pemeriksaan yang menceritakan alur dari suatu peristiwa atau kejadian baik itu yang disaksikan oleh orang yang melihat ( saksi ) maupun orang yang melakukan tindak pidana tersebut( tersangka ). BAP tersebut bisa menceritakan atau menggambarkan suatu rangkaian peristiwa secara jelas dan urut serta dapat menjelaskan suatu kejadian. b. Jenis Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Sesuai dengan Juklak / Juknis yang diatur oleh Perkap No. 12/ to user 2009. Jenis Beritacommit Acara Pemeriksaan ( BAP ) terbagi dalam :



1) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Saksi BAP Saksi adalah suatu format baku yang telah diatur oleh Juklak/

Juknis

dan

memuat

tentang

keterangan

yang

disampaikan oleh seorang saksi kepada pejabat Kepolisian yang berwenang dan kemudian pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut baik saksi maupun pejabat yang berwenang memberikan tanda tangannya. 2) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Saksi Ahli BAP Saksi Ahli adalah suatu format baku yang telah diatur oleh Juklak/ Juknis dan memuat tentang Pendapat yang disampaikan oleh seorang saksi ahli kepada pejabat Kepolisian yang berwenang dan kemudian pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut baik saksi ahli maupun pejabat yang berwenang memberikan tanda tangannya. 3) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Tersangka BAP Tersangka adalah suatu format baku yang telah diatur oleh Juklak/ Juknis dan memuat tentang keterangan yang disampaikan

oleh

Seorang

Tersangka

kepada

pejabat

Kepolisian yang berwenang dan kemudian pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut baik tersangka maupun pejabat yang berwenang memberikan tanda tangannya. 4) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Lanjutan BAP Lanjutan adalah suatu format baku yang telah diatur oleh Juklak/ Juknis dan memuat tentang keterangan lanjutan yang disampaikan oleh Seorang Saksi/ Tersangka kepada pejabat Kepolisian yang berwenang dan kemudian pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut baik saksi /tersangka maupun pejabat yang berwenang memberikan tanda tangannya. 5) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Konfrontir BAP Konfrontir adalah suatu format baku yang telah diatur commit dan to user oleh Juklak/ Juknis memuat tentang keterangan yang



disampaikan secara bersama – sama oleh dua orang atau lebih Saksi/ Tersangka kepada pejabat Kepolisian yang berwenang dan kemudian pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut baik saksi / tersangka maupun pejabat yang berwenang memberikan tanda tangannya.

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 338 KUHP menentukan "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun", memperhatikan Pasal 338 KUHP, maka unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu : a. Unsur subyektif, atau dengan sengaja b. Unsur obyektif, atau menghilangkan, atau nyawa atau orang lain. Memperhatikan Pasal 338 KUHP tersebut dengan sengaja jelas terpenuhi, dimana pelaku tindak pidana pembunuhan

melakukan

perbuatan tersebut ada maksud-maksud tertentu, dengan demikian jelas bahwa tindak pidana

pembunuhan itu sendiri dilakukan dengan

sengaja. Unsur menghilangkan juga terpenuhi dimana tindak pidana pembunuhan

sebagai suatu perbuatan pidana dimaksudkan untuk

menghilangkan sesuatu. Unsur nyawa juga terpenuhi, dimana perbuatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menghilangkan sesuatu, sesuatu yang dimaksud adalah nyawa. Unsur orang lain juga terpenuhi, dimana nyawa yang dihilangkan itu tidak lain adalah nyawa orang lain. Bila nyawa yang dihilangkan itu adalah nyawa diri sendiri, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan bunuh diri. Mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka jelas bahwa tindak pidana pembunuhan sebagai perbuatan pidana dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana to user pembunuhan dengan commit sengaja. Hal ini tergantung dari awal dan



pelaksanaan perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam arti bila perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan yang sebelumnya diawali dengan perbuatan pidana lainnya, maka tindak pidana pembunuhan tersebut masuk kategori tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan. Bila diidentifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, maka pelaku carok dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP. Selain dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, tindak pidana

pembunuhan

dapat juga

diidentifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan terlebih dahulu bila untuk melakukan tindak pidana pembunuhan itu pelaku telah menyusun keputusannya secara tenang. Selain itu pelaku juga telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu. Bila demikian kenyataannya, maka pelaku tindak pidana pembunuhan

dapat diancam dengan pidana pembunuhan dengan

direncanakan terlebih dahulu, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Mengingat dalam pembahasan skripsi ini berawal dari adanya tindak pidana

pembunuhan berencana, maka pembunuhan yang

hendak diuraikan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain secara umum, yaitu yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi : “ barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. “

commit to user



A. Kerangka Pemikiran Mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dalam suatu bagan seperti berikut: Perkara Pembunuhan Berencana No.Pol : BP/113/IV/2005/Reskrim Tidak Dapat Dilakukan Penyidikan Proses Penyelidikan Oleh Polresta Surakarta

Dapat Dilakukan Penyidikan

Proses Penyidikan Oleh Polresta Surakarta

Kejelasan Hukum Atas Kejahatan Pembunuhan Berencana

Penetapan Tersangka/Pelaku Tindak Pidana

Penyelesaian BAP

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan : Proses penanganan suatu perkara pidana bermula dari commit to user terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam



penelitian ini tindak pidana yang diteliti adalah kejahatan pembunuhan berencana. Sedangkan proses penanganan perkara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana pembunuhan berencana No.Pol : BP/ 113 /IV / 2005 /Reskrim di Polresta Surakarta. Polisi sebagai penyelidik melakukan tindakan awal berupa penyelidikan karena adanya dugaan bahwa telah terjadi suatu kejahatan pembunuhan berencana. Penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan pembunuhan berencana yang diduga sebagai tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut berguna untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa kejahatan pembunuhan berencana yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dari proses penyelidikan tersebut kemudian ditemukan adanya bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjut berupa penyidikan. Dengan adanya bukti permulaan yang cukup tersebut kemudian penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta saksi-saksi. Dari hasil pengumpulan bukti - bukti tersebut maka tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana tersebut menjadi jelas serta dapat menetapkan tersangkanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan tersebut.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses

Penyidikan

sebagai

Upaya

Penyelesaian

Berita

Acara

Pemeriksaan (BAP) terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Polresta Surakarta 1. Gambaran Lokasi a. Struktur organisasi Reserse Kriminal Polresta Surakarta KASAT RESKRIM

WAKASAT RESKRIM

KANIT IDENTIFIKASI ANGGOTA

KAUR BIN OPS

KAUR MINTU

ANGGOTA

ANGGOTA

KANIT I / RESUME

KANIT II/ EKONOMI

KANIT III/

KANIT IV /

KANIT V /

TIPIKOR

TIPITER

KORWAS

KASUB UNIT

KASUB UNIT

KASUB UNIT

KASUB UNIT

KASUB UNIT

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

commit to user

23

ANGGOTA

KANIT VI /

PPA

KASUB UNIT

ANGGOTA



Pejabat Reserse Kriminal Polresta Surakarta. Kepala Satuan Reskrim

: Kompol Edhei Sulistyo, SH.MH

Wakil Kepala Satuan Reskrim

: AKP Sugeng Dwiyanto

Kepala Unit Identifikasi

: AKP Sri Hartoyo, SH

Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional

: IPDA Petra C. K Tumengkol, SH

Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha

: AIPTU Eko Santoso

Kepala Unit Resume

: AKP Sutoyo S, S.Sos

Kepala Unit Ekonomi

: AKP Suwanto

Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi

: AKP Dwi Haryadi, SH.MH

Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu

: AKP Budi Rahmadi, SH.MH

Kepala Unit Koordinator dan Pengawasan

: AKP Bambang Kadarisman

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

: AKP Sri Rahayu

b. Tugas dan Wewenang Melakukan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Bujuklak ini dapat digolongkan sebagai berikut : 1). Penyidikan tindak pidana meliputi : a) Penyelidikan b) Penindakan (1) pemanggilan (2) penangkapan (3) penahanan (4) penggeledahan c) Pemeriksaan (1) Saksi

commit to user



(2) Ahli (3) Tersangka d) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara (1) Pembuatan Resume (2) Penyusunan Berkas Perkara (3) Penyerahan Berkas Perkara 2). Dukungan Tehnis Penyidikan 3). Administrasi Penyidikan 4). Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan Dalam hal pengawasan dan pengendalian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidk/ Penyidik Pembantu dilakukan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku Penanggung jawab fungsi Reskrim

2. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Polresta Surakarta dengan tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE a. Diketahuinya terjadinya tindak pidana pembunuhan Berdasarkan teori, maka ada beberapa cara Penyidik mengetahui adanya tindak pidana, yaitu berdasarkan : 1). Laporan Yaitu pemberitahuan yang disampai oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan diterima dari seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik / penyidik pembantu / penyelidik kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi yang ditanda tangani oleh pelapor dan penyidik / penyidik pembantu / penyelidik. Setelah selasai penerimaan laporan, kepada pelapor diberikan commit to Laporan. user Surat Tanda Penerimaan



2). Pengaduan Yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan

kepada pejabat yang berwenang untuk

menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan ( delik aduan

relative ) yang

merugikannya. Pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis dan terhadap pengaduan tersebut

harus dibuatkan laporan

pengaduan oleh Pejabat Kepolisian yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan Pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan. 3). Tertangkap tangan Yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan sengaja, sesudah, beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian dan padanya ditemukan benda yang diduga keras sebagai hasil kejahatan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dalam hal tertangkap tangan, setiap petugas Polri tanpa Surat Perintah dapat melakukan tindakan : -

Penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan melakukan tindakan lain menurut hokum yang bertanggung jawab.

-

Segera melakukan tindakan pertama di TKP dan setelah menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada petugas Polri yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya. commit to user



Petugas Polri yang berwenang apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti baik dan anggota Polri maupun masyarakat, wajib : -

Membuat Laporan Polisi

-

Mendatangi

TKP

dan

melakukan

tindakan

yang

diperlukan -

Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan

-

Diketahui langsung oleh petugas Polri Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polri tersebut wajib segera melaporkan tindakantindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya.

Perkara pembunuhan berencana dengan pelaku bernama CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE, Penyidik mengetahui adanya pembunuhan berencana

berdasarkan Laporan Polisi yang

dibuat oleh Paulus Bambang Wijanarko dengan nomor : B/ LP/ 254 / III / 2005 / SPK III Tanggal 19 Maret 2005. Dimana pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2005 pukul 13.45 WIB dalam rumah Blewah III RT.02 RW.07 Karangasem Laweyan Surakarta ditemukan mayat seorang wanita tua yang membusuk bernama NYO SIOK HOO. Paulus Bambang Wijanarko selaku ketua RT setempat segera melaporkan kepada pihak berwajib.

b. Uraian singkat kasus : Dasar : Laporan Polisi No Pol Tanggal Perkara :

: B/LP/254/III/2005/SPK III

: 19 Maret 2005 commit to user



Diduga telah terjadi tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang sebelumnya dengan rencana lebih dahulu atau Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan meninggalnya seseorang dilakukan tersangka oleh CANDRA al BABAHE dan RIFKI BAMBANG SULISTYO al NYONYO (Berkas split) terhadap korban NYO SIOK HOO dengan cara keduanya masuk kerumah korban kemudian tersangka CANDRA al BABAHE melakukan pemukulan dengan sepotong besi lalu mencekik lehernya dengan menggunakan kain sarung bantal dan saudara RIFKI BAMBANG SULISTYO al NYONYO pemukulan dengan tangan kosong mengenai leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005, sekitar jam : 01.30 Wib di Jl. Bleweh III Rt 02/VII Laweyan Surakarta.

c. Identitas tersangka : Nama

: CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN

SAN

al BABAHE Jenis kelamin

: Laki-laki

Tempay/Tgl lahir

: Karanganyar, 30 April 1981

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Swasta

Pendidikan Terakhir : SMP Alamat

: Kp. Bonorejo RT 1/16 Nusukan Banjarsari Surakarta

d. Langkah Polresta Surakarta dalam pelaksanaan penyidikan : 1). Membuat surat perintah penyidikan Berdasar Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 108, Pasal 109 ayat (1), Pasal 10 ayat (1); Undang – undang Nomor 2 commit to userRI; Laporan Polisi No.Pol : B / LP tahun 2002 tentang Kepolisian



/ 254 / III / 2005 tanggal 19 Maret 2005. Pentingnya dibuat Surat perintah penyidikan No.Pol : Sp. Dik / 100 / III / 2005 / Reskrim adalah untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, membuat rencana penyidikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana. 2). VER ( Visum Et Revertum ) Berdasar Pasal

133 dan

Pasal

136 KUHP, Kapolresta

mengirimkan surat permohonan Visum Et Revertum jenazah No.Pol : Ver/ 254/ III/ 2005/ SPK III kepada Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman UNS Surakarta untuk melakukan Visum Et Revertum jenazah atas nama NYO SIOK HOO dengan maksut mengetahui sebab kematian. Dengan Surat nomer 14/ MF/ III/ 2005 mengeluarkan Visum Et Revertum Jenazah dengan kesimpulan bahwa korban bernama NYO SIOK HOO meninggal karena patahnya tulang leher. 3). Membuat surat perintah tugas Dengan mempertimbangkan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE, kepolisian melakukan tindakan berupa Penangkapan tersangka, Penggeledahan, Penyitaan serta Tindakan Kepolisian yang lain sehubungan dengan adanya tindak pidana ini, maka perlu dikeluarkannya Surat Perintah ini. 4). Membuat

pemberitahuan

kepada

kejaksaan

dimulainya

penyidikan (SPDP) Menurut ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP setiap penyidik yang akan memulai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum. Hal ini sebagai wujud adanya hubungan dan koordinasi fungsional antara kepolisian dan kejaksaan. Dalam perkara ini to user: B/ 881 / III / 2005 / Reskrim, Penyidik dengan commit surat No.Pol



tanggal 24 Maret 2005 memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Surakarta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2005, sekitar jam 21.00 WIB, telah dimulai Penyidikan Perkara Tindak Pidana pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, terhadap laki-laki bernama CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE 5). Melakukan pemanggilan : (a) Terhadap tersangka. Dalam kasus Pembunuhan Berencana No.Pol : BP/ 113/ IV /2005/ Reskrim, tidak dilakukannya pemanggilan terhadap tersangka karena tersangka langsung dilakukan penangkapan. (b) Terhadap Saksi Pemanggilan : (i)

Dengan Surat Panggilan No.Pol : Sp.Gil/ 248/ IV/ 2009/ Reskrim, tanggal 8 April 2005 telah dilakukan pemeriksaan

terhadap

saksi

perempuan

MERAPI YATMI, pada tanggal

bernama

11 April 2005

selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. (ii)

Dengan Surat Panggilan No.Pol : Sp.Gil/ 270/ IV/ 2005/ Reskrim, tanggal 18 April 2005 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi laki-laki bernama JIMAN, pada tanggal 21 April 2005 selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

(iii)

Dengan Surat Panggilan No.Pol : Sp.Gil/ 271/ IV/ 2005/ Reskrim, tanggal 18 April 2005 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi laki-laki bernama DODO, pada tanggal 21 April 2005 selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

(iv)

Dengan Surat Panggilan No.Pol : Sp.Gil/ 272/ IV/ commit to user 18 April 2005 telah dilakukan 2005/ Reskrim, tanggal



pemeriksaan terhadap saksi laki-laki bernama BASUKI RAHMAT, pada tanggal

21 April 2005 selanjutnya

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.. (v)

Dengan Surat Panggilan No.Pol : Sp.Gil/ 279/ IV/ 2005/ Reskrim, tanggal 20 April 2005 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi laki-laki bernama HERI SUSANTO, pada tanggal

23 April 2005 selanjutnya

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. (vi)

Terhadap

RIFKI

BAMBANG

SULISTYO

al

NYONYO tidak dilakukan pemanggilan , dikarenakan saksi RIFKI BAMBANG SULISTO al NYONYO dilakukan penangkapan dan dipersangkakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP dalam Berkas Perkara Splitsing. (vii) Terhadap

SINTA DEWI al ITA tidak dilakukan

pemanggilan , dikarenakan saksi SINTA DEWI al ITA dilakukan penangkapan dan dipersangkakan melakukan tindak pidana pertolongan jahat ( tadah ) sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP dalam Berkas Splitsing. (viii) Terhadap

EVI

RIWAYATI

tidak

dilakukan

pemanggilan , dikarenakan saksi EVI RIWAYATI dilakukan penangkapan dan dipersangkakan melakukan tindak pidana pertolongan jahat ( tadah ) sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP dalam Berkas Splitsing. (ix)

Terhadap

AGUS

PRIANTO

tidak

dilakukan

pemanggilan , dikarenakan saksi AGUS PRIANTO dilakukan penangkapan dan dipersangkakan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan atau membantu melakukan kejahatan sebagaimana diatur commit to user



Pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dalam Berkas Splitsing. (x)

Terhadap

ARI NUR RAHMAN al KIKUK tidak

dilakukan pemanggilan , dikarenakan saksi ARI NUR RAHMAN al KIKUK dilakukan penangkapan dan dipersangkakan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan atau membantu melakukan kejahatan sebagaimana diatur Pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dalam Berkas Splitsing. (xi)

Terhadap

ISMANTORO al KIKI tidak dilakukan

pemanggilan , dikarenakan saksi ISMANTORO al KIKI dilakukan penangkapan dan dipersangkakan melakukan tindak pidana pertolongan jahat ( tadah ) sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP dalam Berkas Splitsing. 6). Melakukan pemeriksaan Berdasarkan Surat Panggilan terhadap saksi-saksi serta Surat Perintah Penangkapan yang dibuat oleh Kapolresta Surakarta

tersebut,

maka

penyidik

kemudian

melakukan

pemeriksaan kepada tersangka dan saksi-saksi serta membuat Berita

Acara

Pemeriksaan

Tersangka

dan

Berita

Acara

Pemeriksaan Saksi. (a) Pemeriksaan terhadap tersangka Terhadap tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE oleh Penyidik

telah dilakukan

pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun dua ribu lima, dimana tersangka memberikan keterangan sebagai berikut : -

bahwa tersangka saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup dimintai keterangan commit to user

dengan

sebenar-benarnya



sehubungan dengan telah meninggalnya NYO SIOK HOO (neneknya BAMBANG al NYONYO) -

bahwa tersangka CANDRA bersama saksi BAMBANG al NYONYO melakukan pembunuhan terhadap korban NYO SIOK HOO pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2005 sekitar jam : 01.30 WIB di Jl. Blewah III RT. 02/07 Karangasem Laweyan Surakarta

-

Bahwa tersangka CANDRA bersama ARI al KIKUK, AGUS,

WAHYUDI

dan

saksi

BAMBANG

al

NYONYO merencanakan melakukan pembunuhan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005 sekitar jam : 16.00 WIB di Sangkrah. -

Bahwa

tersangka

BAMBANG

al

CANDRA NYONYO

bersama akan

saksi

melakukan

pembunuhan terhadap NYO SIOK HOO (neneknya BAMBANG) dengan menggunakan sarana sepeda motor Mega Pro No Pol : AD 2239 TF milik tersangka CANDRA. -

Bahwa

tersangka

CANDRA

bersama

saksi

BAMBANG al NYONYO dalam perencanaan yang bertugas mengetuk pintu dan menyekap korban adalah saksi BAMBANG al NYONYO dan setelah masuk saksi dan tersangka melakukan pembunuhan. -

Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap NYO SIOK HOO tersangka CANDRA bersama saksi BAMBANG al NYONYO mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perhiasan berupa : 2 gelang emas, cincin emas tanpa akik 2 buah, kalung emas 2 buah, cincin emas biasa 2 buah, tusuk konde emas 1 buah, sepasang giwang emas atasnya ada to user berlian,commit bandulan kalung emas bertuliskan huruf Cina 1



buah, liontin gambar dewi kwan im 1 buah, emas batangan 3 buah, batu akik 2 buah warna biru dan warna hijau, 3 cincin emas ulie dan 2 cincin emas berlian. -

Bahwa saat berbincang-bincang di teras kemudian saksi BAMBANG al NYONYO meminta buku tabungan dan NYO SIOK HOO masuk akan membuka pintu kemudian tersangka memukul dengan sebatang besi ke leher belakang kemudian korban teriak-teriak dan BAMBANG

al

NYONYO,

menyekap

mulut

(MAKnya) dan tersangka keluar menyimpan besi di sela-sela kolam di teras kemudian saksi BAMBANG al NYONYO memukul ke leher korban sebelah kiri menggunakan tangan kosong sebanyak 2 - 4 kali lalu saksi mengambil kain sarung bantal diberikan kepada tersangka agar dijeratkan ke leher korban kemudian tersangka CANDRA menjerat leher korban setelah meninggal kain sarung bantal diletakkan di atas muka korban. -

Bahwa setelah korban meninggal dunia tersangka CANDRA dan saksi BAMBANG al NYONYO mencari kunci serta ditemukan di baju (MAKnya BAMBANG) kemudian tersangka candra mengambil cincin yang dipakai oleh korban kemudian saksi masukkan didalam tas kresek warna hitam dicampur barang lainnya.

-

Bahwa saksi BAMBANG al NYONYO dan tersangka CANDRA di Jogjakarta bersama ITA (pacarnya BAMBANG) dan EVI (istri tersangka) dan dalam perjalanan saksi BAMBANG al NYONYO di dalam commit todengan user ITA kalau habis melakukan taksi bercerita



pembunuhan terhadap neneknya (NYO SIO HOO) dan keduanya dibelikan sepasang

sandal di Malioboro

Yogyakarta. -

Bahwa saksi BAMBANG al NYONYO bersama ARI al KIKUK datang kerumah tersangka berboncengan sepeda motor Kaze milik BAMBANG. Mereka bertiga membongkar hasil kejahatan berupa emas dan saksi BAMBANG al NYONYO untuk dipindahkan ketempat lain kemudian diberikan Dos HP Samsung X 350. Kemudian barang berupa perhiasan emas dititipkan kepada

ISMANTORO

al

KIKI

oleh

tersangka

CANDRA dan BAMBANG. -

Bahwa tersangka CANDRA bersama ARI al KIKUK membelikan HP Nokia warna Biru Type 3530 seharga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang hasil kejahatan di Caunter kemudian HP tersebut diberikan kepada saksi BAMBANG.

-

Bahwa tersangka membenarkan perhiasan berupa : : 2 gelang emas, cincin emas tanpa akik 2 buah, kalung emas 2 buah, cincin emas biasa 2 buah, tusuk konde emas 1 buah, sepasang giwang emas atasnya ada berlian, bandulan kalung emas bertuliskan huruf Cina 1 buah, liontin gambar dewi Kwan Im 1 buah, emas batangan 3 buah, batu akik 2 buah warna biru dan warna hijau, dan 2 cincin emas hasil kejahatan dan sudah disita pihak berwajib.

-

Bahwa Tersangka membenarkan sepotong besi panjang sekitar 73 cm yang digunakan untuk melakukan pembunuhan korban dengan cara memukul dibagian tengkuknya dan kain sarung guling yang digunakan commit to user yang telah disita Polisi. menjerat leher korban



-

bahwa benar Nokia 3530 warna biru yang tersangka beli dengan saksi ARI al KIKUK kemudian diberikan kepada saksi BAMBANG dan tersangka membenarkan sepeda motor Mega Pro warna Hitam No.Pol : AD2239-TF yang digunakan tersangka CANDRA dan saksi

BAMBANG

digunakan

untuk

melakukan

pembunuhan NYO SIOK HOO. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, maka oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka No.Pol : BP/ 113/ IV/ 2005/ Reskrim, Tanggal 24 Maret 2005, dimana tersangka

membubuhkan

tanda

tangan

persetujuannya

terhadap materi Berita Acara Pemeriksaan. (b) Pemeriksaan terhadap saksi (i)

PAULUS BAMBANG WIJANARKO Pada hari Senin tanggal 21 Bulan Maret tahun dua ribu. Menerangkan : -

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2005 sekitar jam 13.30 WIB di rumah korban Jl. Blewah III RT.02 RW VII Kl. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta dan yang meninggal yaitu NY. NYO SIOK HOO

-

Bahwa mengetahui kejadian tersebut dari salah satu keluarga korban yang datang kerumah bernama NY.SUGIARTO

-

Bahwa setelah mendapat laporan, saksi langsung mengecek kerumah korban dan ternyata benar disana ada bau busuk yang menyengat dari dalam rumah dan selanjutnya saya melapor ke Polsekta Laweyan dan Polresta Surakarta.

(ii)

MERAPI YATMI commit to user



Pada hari Senin tanggal 11 bulan April tahun dua ribu lima. Menerangkan : -

Bahwa saksi adalah keponakan Korban

-

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2005, sekirat pukul 13.00 WIB setelah mendapat telephone dari seseorang yang tidak dikenal

-

Bahwa setelah menerima kabar tersebut saksi datang kerumah korban dan melapor ke bapak PAULUS BAMBANG WIJANARKO

(iii) JIMAN Pada hari Senin tanggal 21 Maret Dua ribu lima Menerangkan : -

bahwa sepengetauan saksi yang tinggal ditempat tinggal tersebut adalah NYO SIOK HOO sendiri tetapi NYO SIOK HOO pernah bercerita dengan saksi kalau tinggal dirumah dengan cucunya lakilaki

-

bahwa saksi bertemu terakhir saat berbincangbincang diluar tembok pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005, sekitar jam : 08.00 WIB dirumahnya NYO SIOK HOO

-

Bahwa saksi bersama teman-teman mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2005 sekirar jam : 10.00 WIB sedang mengerjakan bangungan melihat lalat masuk lewat difentilasi serta mencium bau busuk yang menyengat kemudian

saksi

bersama-sama

DODO,

WIJI,PARIJO, USUP untuk masuk kerumah serta commit to user ternyata dikamarnya ditemukan melihat didalam



NYO SIOK HOO dalam tergeletak serta agak sudah membusuk. (iv)

DODO Pada hari Senin tanggal 21 Maret Dua ribu lima. Menerangkan : -

Bahwa saksi mengenal Ny. NYO SIOK HOO sejak bekerja mengerjakan bangunan di samping kiri / barat rumahnya Ny. NYO SIOK HOO

-

Bahwa saksi mengenal korban karena material bangunan yang para saksi kerjakan dititipkan didepan rumah Ny. NYO SIOK HOO dan kuncinya diserahkan ke korban

-

Bahwa saksi mengetahui kalau Ny. NYO SIOK HOO tinggal dirumahnya sendirian

-

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2005 saat Kami sedang bekerja mengerjakan bangunan disamping rumahnya Ny. NYO SIOK HOO, kami mencium bau tidak sedap / busuk, kemudian melihat ada lalat keluar masuk lewat loster, setelah itu Kami menemui Ny. NYO SIOK HOO tetapi pintu rumah tidak dikunci, lalu Kami bertiga melihat Ny. NYO SIOK HOO sudah terkapar kaku dan berbau busuk, dikerumuni lalat.

(v)

BASUKI RAHMAD Pada hari Senin tanggal 21 Maret dua ribu lima. Menerangkan : -

Bahwa pada sebelum hari Sabtu saat diketahuinya Ny. NYO SIOK HOO meninggal dunia saksi mengetahui ada satu orang laki-laki

datang

kerumah Ny. NYO SIOK HOO pada hari Rabu commit to user



malam Kami sekitar jam 21.00 WIB dengan naik sepeda motor. -

Bahwa benar pada malam kamis tanggal 16 Maret 2005, sekitar jam 21.00 WIB lebih, saksi sedang tiduran didepan bangungn saksi melihat kendaraan dari arah Timur menuju ke Barat dan dampai diperempatan kecil melok ke selatan kearah rumahnya Ny. NYO SIOK HOO, dan mengetahui hal itu saksi langsung duduk, karena saya waspada karena dilokasi dekat rumahnya Ny. NYO SIOK HOO ada bangunan baru dan saya piket yang mempunyai rumah Ny. NYO SIOK HOO atau yang jaga piket yang mempunyai rumah Ny. NYO SIOK HOO atau yang jaga bangunan, dan selang beberapa saat saksi tertidur tidak mengetahui lagi.

(vi) RIFKI BAMBANG SULISTYO al NYONYO Pada hari Selasa tanggal 29 Maret Dua ribu lima. Menerangkan : Bahwa

saksi

melakukan

pembunuhan

dengan

tersangka CANDRA dan sebelumnya direncanakan dengan saksi BAMBANG al NYONYO, tersangka CANDRA, AGUS, KENTHER, dan ARI al KIKUK dan perencanaan pada hari Rabu sekitar jam 15.00 WIB di Pemakaman umun Sangkrah dan yang mempunyai ide perencanaan tersangka BAMBANG al NYO NYO. (vii) SINTA DEWI al ITA Menerangkan : -

Bahwa saksi mengetahui kalau tersangka BAMBANG dan CANDRA melakukan pembunuhan terhadap to user NYO commit SIOK HOO pada hari Kamis tanggal 17 Maret



2005 sekitar jam 10.00 WIB di Hotel Wijaya Yogyakarta pada saat saksi bersama EVI ( istrinya CANDRA

),

CANDRA

dan

BAMBANG

al

NYONYO sedang makan kedua tersangka bercerita kalau

habis

BAMBANG

melakukan dengan

pembunuhan mengambil

neneknya

uang

dan

perhiasannya. -

Bahwa saksi saat

diceritakan

kalau

tersangka

BAMBANG al NYONYO dan CANDRA melakukan pembunuhan menggunakan linggis dan sarana lainnya ridak tahu. (viii) EVI RIWAYATI Menerangkan : -

Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2005 sekitar jam 10.00 WIB di Hotel wilayah Yogyakarta saat itu bersama CANDRA, BAMBANG al NYO NYO, ITA ( pacarnya BAMBANG ) dan juga menceritakan mengambil perhiasan dan uangnya.

-

Bahwa saksi saat di Malioboro Yogyakarta diberikan sepasang sepatu sandal seharga Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan juga saksi ITA.

(ix) AGUS PRIANTO Menerangkan : -

Bahwa

saksi

mengetahui

kalau

tersangka

BAMBANG al NYO NYO dan CANDRA al BABAHE melakukan pembunuhan NYO SIOK HOO. Sehabis melakukan pembunuhan datang ketempat saksi ( dirumah saksi ) pada hari Kamis commit user2005 sekitar jam 04.00 WIB. tanggal 17 to Maret



-

Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) yang diberikan oleh tersangka BAMBANG al NYO NYO dari hasil kejahatannya dan uangnya sudah habis untuk makan sehari-hari dan masih sisa sebesar Rp. 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan sekarang uang tersebut sudah disita pihak berwajib.

(x)

ARI NUR RAHMAN al KIKUK Menerangkan : -

Bahwa

saksi

mendengar

kalu

tersangka

BAMBANG al NYO NYO dan CANDRA melakukan pembunuhan terhadap NYO SIOK HOO dari saudara AGUS al KENTHUS saat dibengkel didepanStasiun Sangkrah pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2005, sekitar jam 10.00 WIB -

Bahwa tersangka BAMBANG SULISTYO

al

NYO NYO sebelum melakukan pembunuhan direncanakan terlebih dahulu saat dipemakaman Umum Sangkrah pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005 sekitar jam 17.00 WIB dan saat itu sarana belum disiapkan terlebih dahulu (xi) ISMANTORO al KIKI Menerangkan : -

Bahwa saksi saat bercerita dengan tersangka BAMBANG al NYO NYO dan CANDRA melakukan pembunuhan terhadap NYO SIOK HOO dengan menggunakan linggis serta sarana yang digunakan dengan menggunakan sepeda commit to Pro usermiliknya tersangka CANDRA. motor Mega



-

Bahwa saksi mempunyai niat untuk menyuruh tersangka BAMBANG al NYO NYO pergi ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2005 sekitar jam 19.00 WB

-

Bahwa tersangka BAMBANG al NYO NYO ke Jakarta untuk menghilangkan jejak supaya tidak ditangkap Polisi dan kemudian disusul oleh CANDRA

(xii) HERI SUSANTO Menerangkan : -

Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui kalau sepedan motor Honda Mega Pro warna hitam AD 2239 TF berikut kunci kontak dan STNK milik tersangka CANDRA telah berada dirumah saksi yang berada di Jurug RT. 02 RW.02 Jurug Ngringgo Karanganyar

7). Melakukan upaya paksa Dalam

pelaksanaan

penyidikan

perkara pembunuhan

berencana dengan tersangka CANDRA al LIEM BUN SAN al BABAHE ini, Penyidik melakukan upaya paksa berupa : a) Penangkapan (1) Membuat Surat Perintah Penangkapan Kapolresta Surakarta selaku penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol : SP.Kap / 92 / III / 2005 / Reskrim pada tanggal 23 Maret 2005, yang memerintahkan kepada penyidik dan penyidik pembantu untuk

melakukan

penangkapan

terhadap

tersangka

CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE karena diduga keras telah melakukan tindak pidana commit to user pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian



dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 jo Pasal 365 KUHP. Surat perintah ini mulai berlaku dari tanggal 23 Maret 2005 sampai 24 Maret 2005. Surat Perintah

Penangkapan

tersebut

diserahkan

kepada

tersangka sebanyak 1(satu) lembar dan kepada keluarga tersangka sebanyak 1 (satu) lembar. (2) Melakukan penangkapan dan membuat Berita Acara Penangkapan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol : SP.Kap / 92 / III / 2005/ Reskrim maka pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2005 pukul 21.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap tersangka CANDRA al LIEM BUN SAN al BABAHE dan kemudian membuat Berita Acara Penangkapan. Jalannya penangkapan dimulai dari adanya Laporan Polisi, keterangan

saksi dan

keterangan

tersangka RIFKI

BAMBANG SULISTYO al NYO NYO serta adanya barang bukti yang ada pada tersangka RIFKI BAMBANG SULISTYO berupa uang dan perhiasan

kemudian

penyidik menerbitkan surat penangkapan atas nama CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE. Setalah ada Surat Perintah Penangkapan, petugas yang ditunjuk mendatangi rumah

tersangka

CANDRA

SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE yang saat itu tersangka dijemput dirumah ibunya yang beralamat di jln Kp. Bonorejo RT. 01 RW. 16 Nusukan Banjarsari Surakarta. Pada saat dilakukan penangkapan tersangka CANDRA SUTRISNO melakukan aktivitas sehari – hari dan tersangka tidak melakukan perlawanan. commit to user



b) Penahanan (1) Membuat Surat Perintah Penahanan Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan

penahanan,

tersangka

dikhawatirkan

akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : Sp. Han/ 51/ III/ 2005/ Reskrim yang bertujuan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE yang diduga melakukan Tindak Pidana pembunuhan yang direncanakan selama 20 ( dua puluh ) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2005 sampai dengan tanggal 12 April 2005. Surat Perintah Penahanan tersebut diserahkan kepada tersangka sebanyak 1(satu) lembar dan tembusan kepada keluarga tersangka sebanyak 1 (satu) lembar. (2) Melakukan

Penahanan

dan

Membuat

Berita

Acara

Penahanan Berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : Sp. Han/ 51/ III/ 2005/ Reskrim, maka pada hari Kamis, 24 Maret 2005 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka CANDRA al LIEM BUN SAN al BABAHE dan kemudian membuat Berita Acara Penahanan. Setelah

tersangka

CANDRA

SUTRISNO

berhasil

ditangkap, selanjutnya tersangka dibawa ke Kantor Reskrim untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik / penyidik

pembantu.

Setelah

dilakukan

pemeriksaan,

tersangka mengakui perbuatannya, selanjutnya penyidik / commit to user penyidik pembantu melakukan pencarian barang bukti



berupa perhiasan emas dan giok menurut pengakuan tersangka, barang tersebut masih disimpan dirumah tersangka. Hal tersebut untuk memenuhi Pasal 184 KUHAP yaitu memenuhi syarat formil dan materiil terhadap tersangka guna dilakukan penahanan. Setelah Penyidik / Penyidik Pembantu memenuhi Pasal 184 KUHAP terhadap tersangka dilakukan penahanan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol : Sp. Han/ 51/ III/ 2005/ Reskrim, tanggal 24 Maret 2005 telah di tahan tersangka CANDRA SUTRINO al LIEM BUN SAN al BABAHE untuk selama 20

( dua puluh ) hari dan menempatkan

tersangka di Ruang Tahanan Polresta Surakarta / di Rutan Surakarta. c) Penyitaan (1) Membuat

Surat

Perintah

Penyitaan

dan

Membuat

permohonan ijin/penetapan penyitaan barang bukti kepada Ketua PN Surakarta. Dengan pertimbangan untuk kepentingan Penyidikan Suatu Tindak Pidana, Penuntutan dan Peradilan, berupa Penyitaan terhadap benda – benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, Surat Perintah Penyitaan dikeluarkan guna melakukan Penyitaan terhadap Barang atau Benda dan atau Surat lain yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 jo 365 KUHP, yang diduga dilakukan oleh tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE. commit to user



(i) Dengan Surat Penyitaan No.Pol : SP. Sita/ 51/ III/ 2005/ Reskrim, tanggal 23 Maret 2005 telah dilakukan Penyitaan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- terdiri dari 1 ( satu ) lembar uang kertas lima puluh ribuan, 1 ( satu ) lembar uang kertas dua puluh ribuan, 1 ( satu ) lembar uang kertas sepuluh ribuan dan 1 ( satu ) lembar uang kertas lima ribuan. Dan telah dimintakan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Surakarta No.Pol : B/ 721/ III/ 2005/ Reskrim, tanggal 24 Maret 2005. (ii) Dengan Surat Penyitaan No.Pol : SP. Sita/ 62/ III/ 2005/ Reskrim, tanggal 23 Maret 2005 telah dilakukan Penyitaan berupa : 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda GL III / Mega Pro Warna Hitam Tahun 2004, No Pol. AD 2239 TF No. Sin. KEHLE1098329, No.Ka : MH1KEHL 174K098977, berikut kunci Kontak dan STNK an : HERI SUSANTO, Palur Rt. 05 Rw. 03 Nggringo Jaten Karanganyar. Dan telah dimintakan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Surakarta No.Pol : B/ 748/ III/ 2005/ Reskrim, tanggal 26 Maret 2005. (iii) Dengan Surat Penyitaan No.Pol : SP. Sita/ 65/ III/ 2005/ Reskrim, tanggal 24 Maret 2005 telah dilakukan Penyitaan berupa : 3 ( tiga ) emas batangan ukuran kecil terdiri dari 2 ( dua ) emas batangan utuh dan satu ( satu ) emas batangan bekas dipotong. commit to user



Dan telah dimintakan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Surakarta No.Pol : B/ 749/ III/ 2005/ Reskrim, tanggal 26 Maret 2005. (2)

Membuat Berita Acara Penyitaan Setelah dilakukannya Penyitaan terhadap benda – benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana Pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, yang terjadi kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

d) Penggeledahan (1) Membuat Surat Perintah Penggeledahan Kapolresta Surakarta selaku penyidik dengan mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta mengeluarkan Surat Perintah Penggeledahan dengan No. Pol : SP.Dah / 62 / III / 2005 / Reskrim pada tanggal 24 Maret 2005, yang memerintahkan kepada penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan Penggeledahan Rumah dan atau Tempat tertutup

lainnya

atas

nama

tersangka

CANDRA

SUTRISNO sehubungan dengan adannya Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 340 jo Pasal 365 KUHP guna untuk kepentingan Penyidikan. Dalam waktu 2 ( dua ) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini petugas yang ditunjuk segera membuat Berita Acara Penggeledahan. (2) Cara melakukan penggeledahan Penyidik dan atau penyidik pembantu yang ditunjuk melakukan penggeledahan datang ke alamat yang akan dituju dan mencari Ketua lingkungan atau Ketua RT yang selanjutnya

menjelaskan commit to user

maksut

kedatangan

dengan



menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah penggeledahan. Penyidik

dan

atau

penyidik

pembantu

kemudian

mendatangi rumah atas nama CANDRA SUTRISNA al LIEM BUN SAN al BABAHE dengan didampingi Ketua Lingkungan

atau

Ketua

RT

untuk

melakukan

penggeledahan rumah dengan tujuan guna menemukan barang bukti hasil kejahatan.

8). Menyusun sampul berkas perkara. Sampul berkas perkara dibuat oleh Penyidik dengan No.Pol : BP/ 113/ IV/ 2005/ Reskrim.tanggal berisi : a) Nomor Berkas Perkara b) Waktu Kejadian Perkara c) Tanggal dilaporkan d) Nomor Laporan Polisi e) Uraikan perkara pidana f) Pasal yang dilanggar g) Identitas Tersangka

9). Menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Menurut KUHAP penyerahan berkas perkara ada 2 tahap, yaitu : 1) Tahap pertama menyerahkan berkas perkara Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta sesuai dengan Surat Kapolresta Surakarta No.Pol : B/ 1222/ IV/ 2005/ Reskrim tanggal 27 April 2005 telah dikirmakan Berkas Perkara No.Pol : BP/ 113/ IV/ 2005/ Reskrim tanggal 27 April 2005 atas nama tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE. 2) Tahap kedua menyerahkan tersangka dan barang bukti. commit user pembunuhan berencana dengan Dalam perkara tindaktopidana



tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE ini berkas perkara dilimpahkan oleh Penyidik kepada Kejaksaan Negeri Surakarta sesuai dengan Surat Kapolresta Surakarta No.Pol : B/ 567/ VII/ 2005/ Reskrim tanggal 19 Juli 2005 selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti yang ditanda tangani oleh

petugas

Kepolisian

selaku

pihak yang

menyerahkan tersangka dan barang bukti ( Baur Tahti ) dan Jaksa Penuntut Umum selaku penerima tersangka dan barang bukti. Apabila dalam waktu 14 hari Berkas Perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, maka penyidikan dianggap selesai dan Jaksa bersangkutan membuat P-21 (BAP sudah lengkap) ke Penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II), namun apabila BAP belum lengkap (belum

memenuhi

persyarataan

untuk

dilimpahkan

ke

Pengadilan) maka Jaksa yang bersangkutan membuat P-18 dan P19 (Pemberitahuan BAP belum lengkap dan Pengembangan BAP untuk dilengkapi).

3. Pembahasan Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya penanganan tindak pidana , pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Kepolisian RI, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf f, g, h, dan j. Demikian pula ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, e, g, i, dan k. Kemudian juga dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e, g, h, I, dan j. dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, e, f, g, h, I, j dan k. Masing masing ketentuan Pasal - Pasal tersebut antara lain menyatakan : Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa (Pasal 14 ayat (1) commit to user huruf f ), Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak



pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan Iainnya ( Pasal 14 ayat (1) huruf g), Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedoteran kepolisian, laboratorium, forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian (Pasal 14 ayat (1) huruf h), Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi lain dan/ atau pihak yang berwenang (Pasal 14 ayat (1) huruf j ). Sehubungan dengan penanganan tindak pidana kejahatan maka Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

lainnya

berwenang menerima laporan dan atau pengaduan (Pasal 15 huruf a ), Mengeluarkan

peraturan

kepolisian

dalam

lingkup

administratif

kepolisian (Pasal 15 huruf a ), Melakukan tindakan di tempat kejadian (Pasal 15 huruf g), mengambil sidik jari dan identitas Iainnya serta memotret seseorang (Pasal 15 huruf h ), mencari keterangan barang bukti ( Pasal 15 huruf i), Mengeluarkan izin dan/atau keterangan yang diperlukan (Pasal 15 huruf k), Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Selanjutnya diatur pula penanganan tindak pidana kejahatan di dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan: Memberikan izin dan mengawasan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat Iainnya Pasal 15 ayat (2) huruf a), Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; (Pasal 15 ayat (2) huruf b ), Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam (Pasal 15 ayat (2) huruf e), Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan (Pasal 15 ayat (1) huruf f), Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian (Pasal 15 ayat (2) huruf g), Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan to user internasional (Pasal 15 commit ayat (2) huruf h ), Melakukan pengawasan



fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait (Pasal 15 ayat (2) huruf i), Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional (Pasal 15 ayat (2) huruf j) dan Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup Kepolisian (Pasal 15 ayat (2) huruf k). Disamping tugas umum Kepolisian sebagaimana tersebut di atas, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kewenangan dalam penanganan tindak kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dari Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002. Untuk itu jelas disebutkan bahwa di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang

untuk

;

Melakukan

penegakan,

penahanan,

dan

penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 16 Ayat (1) huruf a) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik Pasal 16 Ayat (1) huruf b ), Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan ( Pasal 16 Ayat (1) huruf c), Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri (Pasal 16 Ayat (1) huruf d), Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ( Pasal 16 Ayat (1) huruf e), Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 16 Ayat (1) huruf f), Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ( Pasal 16 Ayat (1) huruf g dan Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 16 Ayat (1) huruf h), Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 16 Ayat (1) huruf i) . Selanjutnya mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana (Pasal 16 Ayat (1) huruf j) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk commit to user diserahkan kepada penuntut umum ( Pasal 16 Ayat (1) huruf k ), dan



Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ( Pasal 16 Ayat (1) huruf I ). Dalam rangka wewenang tersebut di atas, maka Kepolisian negara dalam menangani peristiwa hukum balk yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kejahatan, akan melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan dengan memebuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) undang Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kewajiban hukum ; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal dan termasuk dalam Iingkungan jabatannya; serta mempertimbangkan yang Iayak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak Azasi Manusia. Dalam kegiatan penanganan kejahatan, Kepolisian negara akan melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam undang undang yang telah diuraikan di atas. Kemudian dalam upaya penanganan terjadinya kejahatan , apapun bentuknya baik oleh karena adanya pengaduan perorangan maupun

masyarakat

atas

terjadinya

pelanggaran

atau

telah

terjadinya kejahatan, maka pihak Kepolisian negara akan melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan barang bukti adanya kejahatan tersebut terhadap tersangka. Selanjutnya mencari informasi data data dalam usaha penyidikan dan penyelidikan. Dalam rangka penanganan adanya tindak pidana kejahatan maka kepolisian membuat

Laporan

memerintahkan

Polisi

kepada

dimana

Penyidik

Kepala

Pembantu

Kepolisian untuk

Sektor

mengadakan

pengecekan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian membuat laporan mengenai apa yang terjadi di TKP. Selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor membuat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri setempat tentang dimulainya penyidikan user dengan memberitahukancommit tanggaltodimulainya penyidikan dan untuk itu



Kepala Kepolisian Sektor menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Polisi mengadakan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan tersangka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , maka yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang. Apabila hasil penyidikan telah menemukan tersangkanya, maka terhadap tersangka perlu dilakukan penangkapan, untuk itu Kepala kepolisian Sektor menerbitkan Surat Perintah Penahanan dan dibuat Berita Acara Penahanan . Setelah itu pemberitahuan penahanan tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penahanan yang dilakukan penyidik hanya dapat diberikan paling lama 20 hari , namun apabila pemeriksaan oleh penyidik belum selesai, maka Kepala Kepolisian Sektor dapat mengajukan permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Waktu perpanjangan penahanan tidak lebih dari 40 (empat puluh hari) yang kemudian dibuat berita acaranya. Disamping hal tersebut di atas, apabila untuk kepentingan penyidikan diperlukan penyitaan barang bukti, maka Kepala Kepolisian Sektor mengirim laporan permohonan dan persetujuan terhadap penyitaan tersebut dan Kepala Kepolisian Sektor mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dan dibuat berita acara penyitaan dan apabila to user penyitaan barang bukti commit dibuat pula surat tanda penerimaan dan dibuat



berita acara penerimaan barang bukti. Kemudian apabila diperlukan adanya penggeledahan, maka Kepala Kepolisian Sektor mengajukan permohonman persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan

penetapan

tentang

persetujuan

atas

tindakan

penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila diperlukan pemeriksaan laboratories kriminalistik maka dibuatlah berita acara pemeriksaan laboratories krminalistik oleh pemeriksa semua surat surat tersebut dijadikan satu yang disebut berkas dari kepolisian ditambah dengan ; daftar saksi, daftar tersangka, daftar barang bukti. Kemudian resume yang memuat dasar, laporan polisi, dukuk perkara fakta atas pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penyitaan. Berkas tersebut juga berisi keterangan saksi - saksi, keterangan tersangka sendiri, barang bukti dan pembahasan yang memuat adanya unsur - unsur tindak pidana yang dilakukan tersangka, kemudian menjadi keterangan terdakwa. Kemudian berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri setempat yang selanjutnya untuk dijadikan dasar penuntutan jaksa di Pengadilan negeri setempat.

B. Hambatan-Hambatan Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana

pembunuhan

Berencana Polresta Surakarta tersebut antara lain adalah : 1. Sebelum dilakukannya langkah – langkah Penyidikan, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian terhadap tempat kejadian perkara (TKP). Dalam pelaksanaan oleh TKP tersebut, terdapat kendala dalam hal pengumpulan barang bukti dan saksi-saksi. 2. Setelah proses penyelidikan selesai, didapatkan fakta Hukum bahwa Tersangka pelaku berjumlah 2 (dua) orang, yaitu tersangka RIFKY commit user NYO dan tersangka CANDRA BAMBANG SULISTYO alias toNYO



SUTRISNO alias LIEM BUN SAN alias BABAHE, sedangkan tersangka RIFKY BAMBANG SULISTYO alias NYO NYO dietahui telah melarikan diri kedaerah Batam. 3. Dikarenakan sebagian besar barang bukti hasil kejahatan telah berpindah tangan, Penyidik kesulitan dalam menyita barang bukti tersebut.

Atas adanya hambatan – hambatan tersebut diatas, Penyidik telah mengambil langkah – langkah untuk menyelesaikan Berkas Perkara tersebut diatas, langkah yang diambil diantaranya : melakukan pencarian saksi-saksi dari pihak keluarga korban serta melakukan penyelidikan terhadap latar belakang keluarga korban, dari hasil keterangan saksi dan hasil penyelidikan, didapatkan fakta bahwa sebelum teradinya perkara yang dialami oleh korban, korban selama ini tinggal di rumah dengan ditemani oleh salah satu cucu korban yang bernama RIFKY BAMBANG SULISTYO alias NYO NYO, sedangkan dari hasil oleh TKP, tidak diketemukan kerusakan pada pintu maupun tempat lain yang dipergunakan sebagai akses masuk rumah, atas hal tersebut penyidik menyimpulkan bahwa tersangka merupakan orang terdekat korban atau setidak tidaknya orang yang telah dikenal oleh korban. Atas hal tersebut dilakukan pencarian terhadap RIFKY BAMBANG SULISTYO alias NYO NYO, namun didapatkan keterangan bahwa RIFKY BAMBANG alias NYO NYO telah melarikan diri ke Batam, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka RIFKY BAMBANG alias NYO NYO di Bandara Adi Soetjipto Jogjakarta saat hendak pulang ke Solo dan kemudian dibawa ke Polresta Surakarta. Setelah bahwa

tersangka didengar keterangannya, didapatkan keterangan

tersangka

RIFKY BAMBANG

alias

NYONYO

melakukan

perbuatannya dengan dibantu oleh tersangka CANDRA SUTRISNO alias LIEM BUN SAN alias BABAHE, mendasari keterangan tersangka tersebut, dilakukan penangkapan tersangka CANDRA SUTRISNO alias LIEM BUN SAN alias BABAHE,

atas proses penangkapan tersangka tersebut commit topemeriksaan user dilaksanakan dan kemudian dilakukan terhadap tersangka.



Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka terdapat kesesuaian tentang modus dan motifasi melakukan kejahatan adalah untuk membunuh NYO SIOK HOO karena tersangka RIFKI BAMBANG SULISTYO merasa sakit hati sering dimarahi oleh neneknya dan melakukan pencurian barang berharga miik korban. Kejahatan tersebut telah direncanakan dengan baik beberapa hari sebelumnya, sedangkan terhadap barang bukti hasil kejahatan sebagian besar telah dijual oleh para tersangka, untuk mendapatkan kembali barang bukti tersebut, penyidik membawa para tersangka untuk menunjukkan tempat menjual barang hasil kejahatan tersebut.

commit to user



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan

yang

telah

dilakukan,

selanjutnya

Penulis

mengambil

kesimpulan sebagai berikut : 1. Proses Penyidikan dalam upaya penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 jo 365 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut : a. Penyelidikan 1) Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, diketahui berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh PAULUS BAMBANG WIJANARKO tentang ditemukannya mayat seorang wanita tua didalam rumah dalam keadaan terlentang dilantai dengan luka di kepala bagian belakang. 2) Setelah membuat laporan Polisi petugas Polresta Surakarta melakukan pengecekan di tempat kejadian dan mengetahui bahwa tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana tersebut benarbenar terjadi. b. Penyidikan 1) Membuat

surat

perintah

penyidikan

sebelum

dimulainya

penyidikan kejahatan pembunuhan berencana. 2) Membuat surat perintah tugas setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) guna melaksanakan tindakan kepolisian yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan. commit to user

57



3) Membuat surat pemanggilan dan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi saja sedangkan terhadap tersangka tidak dilakukan pemanggilan karena tersangka telah menyerahkan diri dan ditangkap sebelum dilakukan pemanggilan. 4) Melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi berdasarkan surat pemanggilan saksi serta surat penangkapan tersangka yang kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan. 5) Melakukan upaya paksa berupa : a) Penyitaan, berdasarkan surat perintah penyitan yang kemudian dibuatkan berita acara penyitaan serta surat tanda penerimaan. b) Penangkapan, berdasarkan surat perintah penangkapan yang kemudian dibuatkan berita acara penangkapan. c) Penahanan, berdasarkan surat perintah penahanan yang kemudian dibuatkan berita acara penahanan. d) Penggeledahan, berdasar surat perintah penggeledahan yang kemudian dibuatkan berita acara penggeledahan. 6) Menyusun sampul berkas perkara setelah proses penanganan perkara selesai. 7) Menyerahkan berkas perkara yang dilimpahkan terlebih dahulu kepada Kepolisian Resort Kota Surakarta. Kemudian penyidik Kepolisian Resort Kota Surakarta menyerahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Surakarta.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan Tindak Pidana Pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang ini adalah : a.

Sulitnya pengumpulan barang bukti dan saksi-saksi

b.

Sebelum tertangkapnya Tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE, penyidik kesulitan mencari tersangka utama commit to user yang melarikan diri ke Batam yaitu RIFKI BAMBANG SULISTYO



c.

Penyidik kesulitan dalam menyita barang bukti karena sudah dijual ke orang yang tidak dikenal.

B. Saran-Saran Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Penulis ingin memberikan saran sebagai berikut : 1. Penyidik Polri lebih tegas dalam menindak pelaku kejahatan khususnya pembunuhan dengan direncanakan tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. 2. Penyidik Polri harus selalu bersikap obyektif dalam menangani setiap perkara tindak pidana, khususnya mengenai pembunuhan dengan direncanakan tanpa memandang siapa pelaku tindak pidana, jabatan pelaku tindak pidana serta instansi dimana pelaku tindak pidana bekerja. 3. Pada waktu melakukan pemeriksaan tersangka, penyidik Polri seharusnya tidak melakukan penekanan atau pemaksaan terhadap tersangka karena selain bertentangan dengan KUHAP juga bertentangan dengan hak asasi manusia. 4. Masyarakat harus meningkatkan peran sertanya dalam memberantas segala jenis tindak pidana khususnya pembunuhan dengan direncanakan.

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents