Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Perkara Nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh: HERU PRIHANANTO E0008358

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Heru Prihananto. E 0008358. 2012. KAJIAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA” (Studi Perkara Nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta untuk mengetahui hambatan normatif maupun empiris terkait pemenuhan hak-hak perlindungan hukum bagi terdakwa anak dalam proses persidangan di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang bersifat deskriptif, Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model imteraktif. Penulis dalam penelitian ini mengkaji hukum dalam pelaksanaanya (law in action.). Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Karanganyar. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa perkara nomor: 87/pid/B/2011/PN.kray Ibu Asih Widiastuti,SH, selain itu penulis juga melakukan studi pustaka berkas perkara nomor: 87/pid/B/2011/PN.kray, buku buku literature dan sumber sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu: pelaksanaan pemeriksaan sudah dengan Hakim Tunggal, pemeriksaan acara persidangan tertutup untuk umum, hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan kepada terdakwa, hak untuk memberikan keterangan bebas kepada hakim atau hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatan-keberatan terhadap kasus yang melibatkan dirinya oleh terdakwa, hak untuk melakukan pembelaan atau pledoi dan hak untuk tidak dibebani pembuktian. Sedangkan hak-hak anak sebagai terdakwa yang tidak di diterapkan adalah hak untuk didampingi Penasehat Hukum karena dalam perkara ini terdakwa sendiri menolak untuk didampingi Penasehat Hukum. Selain itu proses pemeriksaan persidangan dengan terdakwa anak juga menemui hambatan, baik itu hambatan normatif maupun empiris, antara lain sulitnya penerapan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu tidak adanya tempat tahanan anak, terbatasnya jumlah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Karanganyar dan kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap Hak-haknya sehingga terdakwa anak tidak menggunakan haknya, padahal hak tersebut sangat membantu terdakwa. Misalnya, dalam proses pemeriksaan sidang anak terdakwa mempunyai hak untuk didampingi penasehat hukum. Kata kunci : terdakwa anak, hak hukum anak, perlindungan anak

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Heru Prihananto. E 0008358. Of 2012. STUDY ON THE LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF MEETING DEFENDANTS IN THE TRIAL PROCESS CRIME AGAINST CHILDREN UNDER THE PERFORMED BY LAW NUMBER 3 OF 1997 ON THE CHILDREN AND THE COURTS OF LAW NUMBER 8 OF 1981 ON THE LAW OF CRIMINAL PROCEDURE "(Case Study No. 87 / Pid/B/2011/PN.kray Karanganyar District Court) This study aims to determine the implementation of the provision of legal protection for the fulfillment of the rights of defendants in criminal proceedings against that done by children as well as to determine the normative and empirical constraints affecting the fulfillment of the rights of the accused legal protection for children in court proceedings. This study is an empirical legal research is descriptive, analysis of the data used is the analysis of qualitative data with the model imteraktif. The author in this study examines the implementation of law (law in action.). This research sites in the District Court Karanganyar. The data of this study includes primary data and secondary data. Data collection techniques used are interviews with Karanganyar District Court Judge who examined the case number: Mother 87/pid/B/2011/PN.kray Asih Widiastuti, SH, in addition, the authors also conducted literature docket number: 87/pid/B / 2011/PN.kray, literature books and other literature sources related to this research. Based on the results of research and discussion of the resulting conclusion, that the implementation of legal protection for the fulfillment of child rights as a defendant in the trial process in the District Court had properly applied Karanganyar in accordance with the provisions of Law. 3 Year 1997 on Juvenile Court and the Law. 8 of 1981 on Criminal Procedure, namely: the conducting of a Judge is, check the event closed to the public hearing, the right to receive an explanation regarding the procedures for the implementation of the trial to the defendant, the right to provide information to the judge or the right freely to express opinions and objections to the case involving him by the defendant, the right to defend or pledoi and the right not to be burdened with proof. While children's rights as applied to defendants who are not in the right to be assisted by legal advisers in this case because the defendant himself refused to be assisted by legal advisers. In addition the examination process hearing with the accused child is also confronted with obstacles, both normative and empirical obstacles include the difficulty of application of Article 61 paragraph (1) of Act 3 of 1997 on the Juvenile Court is not the place of detention of children, the limited number of judges Karanganyar children in the District Court and the lack of knowledge of the defendant against the rights-rights that the defendant did not exercise its right child, was very helpful when the right defendant. For example, in the process of checking a child hearing the defendant has a right to be accompanied by legal counsel. to user Key words: accused children, rightscommit of children, child protection

vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah urusan (yang lain) dengan sungguh-sungguh. (Q.S. Al Insyirah: 6-7) Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah ,mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa berlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya (H.R Muslim dalam Shahih-nya). kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

Man Jadda wajada (barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil).

PERSEMBAHAN Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: Allah SWT Muhammad SAW Kedua orang tuaku Ayahanda Ir. Ahmad Ngadiyo dan Ibunda Tukinem. SE Keluarga besarku Kekasih hati Ria Hartati Para pembimbing skripsiku yang telah membimbing Sahabat FH Racing Almamaterku commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih, kekuatan, dan jalan kemudahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan

skripsi

dengan

judul:

“KAJIAN

PELAKSANAAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA” (Studi Perkara Nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar) Dalam masa penulisan skripsi ini Penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; 2. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; 3. Bapak Edy Herdiyanto, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Acara yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penulisan hukum. 4. Bapak Kristiyadi S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia dengan teliti memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini; 5. Bapak Muhammad Rustamaji S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia memberikan waktu dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, dan dengan teliti memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini; 6. Ibu Aminah, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik; commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

7. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan selama dalam perkuliahan; 8. Ibu Asih Widiastuti, SH dan Bapak Sularno, SH, masing-masing selaku Hakim dan Panitera Pengganti yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian; 9. Sahabatku “Niko, Adud, Putut, Bangkit, Ryan, Eko kodoxz, Hanafi, Dimas Madiun, Dimas Ndemek, Agus Ngawi, Agus Ninja, Arta, Step, Taufik, Wawan, Sendy, Reza Sabani, Hutma, Rifky, Redi, Gunawan, Erwan, Pitik, Purbo, Bang Kepik, Bang Sanahan, Bang Kempong, Eli, Eni, Meda, Wuri, Ika, Siska, Farah dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.” yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 10. Teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum UNS “This is Our Story”, terima kasih untuk 4 tahun ini kekompakan dan kebersamaan kalian patut untuk dikenang.

Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi para pembaca yang budiman.

Surakarta, 24 Juli 2012

Heru Prihananto commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN .........................................................................

iv

ABSTRAK .......................................................................................................

v

ABSTRACT .....................................................................................................

vi

MOTO DAN PERSEMBAHAN .....................................................................

vii

KATA PENGANTAR ....................................................................................

viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

xiii

BAB I.

BAB II

PENDAHULUAN ........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................

1

B. Rumusan Masalah ...................................................................

5

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

6

D. Manfaat Penelitian....................................................................

7

E. Metode Penelitian .....................................................................

8

F. Sistematika Penulisan Hukum ..................................................

12

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori .........................................................................

14

1. Tinjauan Umum tentang Anak ...........................................

14

a. Pengertian Anak ..........................................................

14

b. Batas Usia Anak ...........................................................

15

2. Tinjauan Tentang Kenakalan Remaja ................................

17

3. Tinjauan Tentang Hak Anak Sebagai Terdakwa ...............

20

4. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Sidang Anak ....................

22

a. Disidangkan oleh Hakim Anak ....................................

22

b. Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Tidak Memakai Toga ............................................................. commit to user

x

24


BAB III

digilib.uns.ac.id

c. Disidangkan dengan Hakim Tunggal ...........................

24

d. Terdakwa Didampingi Penasehat Hukun .....................

25

e. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan .......................

25

B. Kerangka Pemikiran .................................................................

27

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................

29

A. Hasil Penelitian .........................................................................

29

B. Pembahasan ..............................................................................

51

1. Analisis Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Hak Hak Terdakwa dalam Persidangan terhadap Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Karanganyar ......................................................................

51

2. Analisis Hambatan Normatif Maupun Empiris yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Anak sebagai Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Karanganyar .......................................................................

57

BAB IV PENUTUP A. Simpulan ...................................................................................

60

B. Saran ..........................................................................................

61

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

62

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif..................................................

11

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran ..........................................................

27

Gambar 3. Denah Ruang Sidang .....................................................................

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2

Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3

Putusan Berkas Perkara Pidana Anak

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, hal ini dilakukan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Salah satu aspek kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi sasaran pembangunan adalah di bidang hukum yang merupakan suatu konsekuensi dari predikat bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sasaranya adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum yang mantap, yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan perlindungan hukum yang bertumpu kepada kebenaran dan keadilan. Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia, tetapi juga membawa dampak negatif. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian masyarakat Indonesia sekarang ini, yaitu banyaknya tindakan kriminal yang terjadi. Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan ke dalam pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi atau instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian khusus adalah tindakan kriminal tersebut dilakukan oleh anak-anak atau remaja, ini terlihat dari data yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yang mencatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah terjadi disepanjang kuartal pertama 2012. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, angka commit to user kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah cenderung meningkat setiap

1


digilib.uns.ac.id

tahunnya. Dari data yang diperoleh Komnas PA, pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus.Melihat dari hal itu, maka keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Anak-anak dalam perkembangan ke arah yang lebih dewasa, terkadang seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang

lain

atau

merugikan

dirinya

sendiri

(http://metro.vivanews.com/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukananak-anak). Dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat ini merupakan salah satu faktor penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Selain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, masih terdapat beberapa faktor lain yaitu arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan hidup sebagian orang tua. Semua faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret ke dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkunganya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya ( Zulkhair, 2001 : 102) Anak adalah bagian dari generasi muda yang berperan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Perwujudan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan commit to user bangsa di masa depan (Penjelasan UU No. 3 Tahun 1997).

2


digilib.uns.ac.id

Masalah pembinaan terhadap tingkah dan perilaku anak merupakan bagian yang sangat penting dari masalah pembangunan. Berbagai upaya pembinaan dan tantangan dalam masyrakat terkadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak. Lebih dari itu, terdapat pula anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Selain itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal itu disebabkan oleh keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka lebih baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbutannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindakan pidana seperti mencuri, menganiaya, merampok, pornografi bahkan memperkosa sehingga anak tersebut harus menjalani sebuah hukuman karena perbuatannya itu. Mengingat hal itu, maka dalam mengahadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut ( Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1997). Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang

hakiki,

baik

hubungan

psikologis

maupun

hubungan

mental

spiritualnya.Mengingat ciri-ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak yang dimaksud tidak dpisahkan dari orang tuanya.Apabila karena hubungan orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatanya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan commit to user

3


digilib.uns.ac.id

perkembangan anak secara sehat dan wajar ( Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1997) Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Hal ini berhubungan dengan pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang jangka waktu penahanan ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidanaya ditentukan (satu per dua) dari maksimum ancamam pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Pembedaan perlakuaan dan ancaman bertujuan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar anak dapat menyongsong masa depanya yang masih panjang, serta untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1997). Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistim tersebut akan merugikan kepentingan anak yamg bersangkutan. Sebagai contoh Kasus yang pernah menjadi sorotan publik di tanah air mengingat proses pemeriksaannya dianggap kontroversi yaitu kasus Raju seorang bocah kelas 3 Sekolah Dasar yang harus duduk dikursi terdakwa akibat perkelahian yang dilakukan dengan teman sekolahnya dan berujung pada diadilinya yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara dan cara penanganannya pun tidak berbeda jauh dengan penanganan perkara orang dewasa.Sehingga dalam perkara ini anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkara yang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Anak

akan merasa ketakutan, stres, dan

akibatnya menjadi pendiam. Selain itu, anak akan juga merasa dijauhi masyarakat dan

hal

ini

sangat merugikan commit to user (http://elisatris.wordpress.com/perlindungan-anak/).

4

kepentingan

anak


digilib.uns.ac.id

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan pengadilan umum.Proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.Hakhak anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili tersebut harus dilindungi. Hak-hak anak dalam peradilan pidana harus dipahami sebagai perwujudan adanya keadilan, namum dalam pelaksanaannya tidak demikian. Anak-anak seringkali tidak mendapatkan hak-haknya disebabkan oleh hal tertentu, sehingga perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan (Gatot Supramono, 2000: 18-22). Usaha menangani perkara anak terutama bagi para hakim diperlukan perhatian khusus.Pemeriksaanya atau perlakuaanya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, tetapi perlu pendekatan-pendekatan tertentu sehingga anak yang diperiksa terbebas dari rasa ketakutan dan mendapatkan rasa aman. Petugas yang menangani perkara anak dari tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan harus mendalami masalah anak sebagai bekal petugas dalam menyelesaikan perkara, agar anak setelah perkara diputus, secara fisik dan mental siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Berdasarkan berbagai kondisi yang telah diuraikan diatas, maka Hak-hak anak dalam proses peradilan harus diberi perhatian khusus dan diperlakukan secara beda mengingat hak anak tidak sama dengan hak orang dewasa. Anak perlu benar-benar mendapatkan perlakuan khusus terutama dalam proses pemeriksaan di muka sidang. Dari wacana di atas maka penulis hendak mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan terhadap tindak pidana yag dilakukan oleh anak dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul: “KAJIAN

PELAKSANAAN

PEMENUHAN

HAK-HAK

PERLINDUNGAN TERDAKWA

HUKUM DALAM

BAGI PROSES

PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN commit toANAK user 1997 TENTANG PENGADILAN DAN UNDANG-UNDANG

5


digilib.uns.ac.id

NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA” (Studi Perkara Nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar)

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Penulis merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan mengkaji data secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah

pelaksanaan

pemberian

perlindungan

hukum

hak-hak

terdakwa dalam proses persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada perkara Nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar ? 2. Bagaimanakah hambatan normatif maupun empiris terkait pemenuhan hakhak perlindungan hukum bagi terdakwa anak pada perkara Nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. b. Untuk mengetahui hambatan normatif maupun empiris terkait pemenuhan hak-hak perlindungan hukum bagi terdakwa anak dalam proses persidangan di pengadilan. 2. Tujuan Subyektif commit to user

6


digilib.uns.ac.id

a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal mengetahui pemberian perlindungan hukum hak-hak terdakwa dalam proses persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam mempraktekan teori ilmu hukum, mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran serta pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan guna mengkaji tentang pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi pemenuhan hakhak terdakwa dalam proses persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. d. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar akademik sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Salah satu pemilihan masalah dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu bagi penulis maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature kepustakaan tentang pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses persidangan terhadap tindak commit pidana yang dilakukan oleh anak.to user

7


digilib.uns.ac.id

2. Manfaat Praktis a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama dibangku kuliah. b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman, memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti dan juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu

atau beberapa

gejala hukum

tertentu dengan

jalan

menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1981). Istilah metodelogi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinankemungkinan sebagai berikut: 1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, 3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto,1986:5) Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis penelitian Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebab-sebab berlangsungnya suatu proses, commit to user akibat, serta efek-efek dari suatu kondisi tertentu (Bambang Sunggono, 2003 :

8


digilib.uns.ac.id

38). Dalam penelitian ini, penulis mengkaji hukum dalam pelaksanaanya (law in action). 2. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut

Soerjono Soekanto,

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainya. Maksud

dari

metode

penelitian

deskriptif

adalah

terutama

untuk

memepertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru (Soerjono Soekanto,1998 : 10) 3. Pendekatan kasus atau law study Penelitian ini menggunakan pendekatan empirik atau sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yaitu dari bahan pustaka dan kemudiaan dilanjutkan dengan penelitian terhadap bahan primer yang diperoleh dari lapangan (Soerjono Soekanto,1984 : 52). 4. Lokasi penelitian Penulis dalam melakukan penelitian mengambil lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil pra penelitian bahwa di Pengadilan Negeri Karanganyar telah melakukan proses

persidangan

tindak

pidana

anak

yaitu

Perkara

nomor

87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar. 5. Jenis dan sumber data penelitian Jenis dan sumber data yang dipergunakan penulis dalam menyususn penelitian ini meliputi : a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan. Data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Karanganyar. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari dokumen atau berupa dokumen. Data sekunder user diperoleh penulis dari commit berkasto perkara pidana anak dan arsip dari

9


Pengadilan

digilib.uns.ac.id

Negeri

Karanganyar,

buku-buku

refrensi,

peraturan

perundang-undangan, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. c. Sumber Data Primer Sumber data primer yaitu sumber data yang bersumber dari orang (responden atau informan) atau suatu peristiwa. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari keteranagan-keterangan hasil wawancara dengan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak. d. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku refrensi, berkas perkara, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, media masa, seperti internet dan bahan- bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 6. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Wawancara / interview Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab dengan responden atau informan. Penulis sebagai interviewer melakukan tanya jawab dengan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak. b. Studi kepustakaan Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, berkas perkara, arsip dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku refrensi, laporan, teori-teori, internet, dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan commit to user dengan permasalahan yang diteliti.

10


digilib.uns.ac.id

7. Teknik analisis data Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). Terdapat tiga komponen utama dalam proses analisis data, yaitu : (HB.Sutopo, 2002 : 91-93) a. Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi filednot. Proses ini berlangsung selama penelitian. b. Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk

narasi

yang

memungkinkan

simpulan

penelitian

dapat

dilakukan.Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga table sebagai pendukung narasinya. c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Kesimpulan akhir tidak dapat terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar mantab dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian empiris ini menggunakan teknik analisis dan data kualitatif dengan model analisis interaktif. Model analisis interaktif maksudnya peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Model analisis interaktif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : (HB.Sutopo, 2002 : 95-96)

commit to user

11


digilib.uns.ac.id

Pengumpulan Data Penyajian Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Gambar 1.Skema model analisis interaktif.

Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan data peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian data harus disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajiannya, maka peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data.

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka peneliti menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, commit to user

12


digilib.uns.ac.id

pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai Latar Belakang Masalah,

Perumusan

Masalah,

Tujuan

Penelitian,

Manfaat

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literature-literatur yang berhubungan permasalahan penelitian yang diangkat. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Kerangka Teori, yang berisikan Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Tentang Kenakalan Remaja, Tinjauan Tentang Hak Anak Sebagai Terdakwa, Tinjauan Tentang Pemeriksaan Sidang Anak. 2. Kerangka pemikiran, yang berisikan gambaran alur berfikir dari penulis berupa konsep yang akan dijabarkan dalam penelitian ini.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis hendak menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka ada dalam bab ini penulis akan membahas 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah pelaksanaan pemberian perlindungan hukum hak-hak terdakwa dalam proses persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan Bagaimanakah

hambatan

normatif

maupun

empiris

terkait

pemenuhan hak-hak perlindungan hukum bagi terdakwa anak pada perkara Nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar. commit to user

13


BAB IV

digilib.uns.ac.id

: PENUTUP Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

14


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Anak a. Pengertian anak Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi

selaras,

dan

seimbang.

Anak

lebih

diutamakan

dalam

pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang di tanamkan dari bentuk

pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek

hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (Kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk

kepribadian dan

tanggungjawab

yang

akhirnya

anak

tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik ( Zulkhair, 2001 : 101). Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Pasal 1 angka 1: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Batas

usia

anak

memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa

atau

menjadi seorang commit to user subyek hukum

15

yang

dapat


digilib.uns.ac.id

bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan

hukum

yang

dilakukan anak

itu. Anak dalam

pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal. (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) b. Batas Usia Anak Batas usia anak mempunyai pengertian mengenai pengelompokkan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Arti batas usia anak adalah pengelompokkan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga jika usia anak tersebut telah melebihi batas maksimum usia anak, anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya. Menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seorang anak. Hukum hanya mentolerir seseorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa

dan

dipandang

sebagai

mempertanggungjawabkan tindakan hukum

usia

normal

dalam

yang dilakukan dalam

masyarakat. Penjelasan dari Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. "Menyatakan frasa 8 tahun dalam Pasalcommit 1 angka Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) to 1, user

16


digilib.uns.ac.id

Undang-undang Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Batasan usia 12 tahun ini telah sesuai ketentuan pidana anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-undang Pengadilan Anak. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin pasal 28B ayat (2) UUD 1945. “Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 tahun dalam Pasal 4 ayat (1) dan frasa belum mencapai umur 8 tahun dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 tahun

sebagai

batas

minimum

pertanggungjawaban

pidana

(www.hukum//online//putusan MK batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum usia 12 tahun.com). Batas usia anak disebutkan dalam Hukum Adat dengan “kapan disebut dewasa” sangat terlalu umum, menurut ahli Hukum Adat R. Soepomo dalam Maulana Hasan Wadong (2000: 24) menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan adalah dapat bekerja sendiri, cakap dan dapat bertanggung jawab dalam masyarakat, dapat mengurus harta kekayaan sendiri, telah menikah, berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak commit to user

17


digilib.uns.ac.id

yang berbeda-beda pula. beberapa pengertian anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain adalah : 1) Menurut

Kitab

Undang-undang

Hukum

Perdata:

Pasal

330

KUHPerdata: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.” 2) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh sebab itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan ini Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tentang Perlindungan Anak. 3) Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 4) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 1 angka 2: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.” 5) Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Pasal 1 angka 1: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 6) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi commit to user Manusia: Pasal 1 angka 5: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di

18


digilib.uns.ac.id

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” 7) Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal 1 angka 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

2. Tinjauan Tentang Kenakalan Remaja Kenakalan remaja atau jouvenie delinquency bukanlah suatu pengertian yang sederhana. Pengertian kenakalan remaja yang populer adalah tingkah laku anak-anak atau remaja yang tidak baik atau tidak disetujui oleh masyarakat. Pengertian ini berarti bahwa hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang tidak disukai oleh orang lain adalah kenakalan remaja. Berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang jouvenie deliquency, seperti diuraikan di bawah ini: (Wagiati Soetedjo, 2006 : 9-10). a. Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita, 1983: 22) memberikan perumusan mengenai pengertian jouvenie deliquency sebagai berikut: 1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan deliquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya. 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, dan sebagainya. 3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

commit to user

19


digilib.uns.ac.id

b. Kartono (1992: 7) Jouvenie deliquency adalah perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan. Kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (petologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. c. Fuad Hassan (dalam Romli Atmasasmita, 1983: 22) Jouvenie deliquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan. d. Maud A. Merril (dalam Gerungan, 1966: 199) Jouvenie deliquency adalah seorang anak digolongkan anak delikuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya. Kenakalan remaja terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan yang dikehendaki secara struktural dimana kaum muda (anak) dengan kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah. Masalah kenakalan remaja juga terdapat di dalam KUHP. Ketentuan kenakalan remaja yang terdapat di dalam delik kejahatan maupun pelanggaran yaitu: a. Pengelompokkan delikuensi pelanggaran anak, terdiri dari: Pelanggaran lalu lintas, Pelanggaran minuman keras, Pelanggaran narkotika dan obat terlarang, Perkelahian, Prostitusi b. Pengelompokkan dilikuensi kejahatan anak, terdiri dari: Pencurian, Perampokan,

Pemerasan,

Penggelapan,

Perkelahian,

Pembunuhan,

Pornografi, Kejahatan kesusilaan, Kejahatan yang menanggu ketertiban umum, Pemerkosaan. commit to user

20


digilib.uns.ac.id

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak atau remaja, yaitu: a. Faktor pribadi atau lingkungan di sekitar anak 1) Rumah tangga atau keluarga retak 2) Ditelantarkan oleh kedua orang tuanya (baik secara materiil, kasih sayang, acuh tak acuh) 3) Kekurangan psikologis pada diri seorang anak. 4) Pergaulan dari teman-teman yang negatif atau tidak baik. b. Faktor-faktor struktural 1) Sistem ekonomi dan pendidikan serta struktur kesempatan untuk memperolehnya di suatu Negara. 2) Proses perubahan sosial sebagai akibat dari kemajuan industri, urbanisasi, dan teknik. 3) Faktor-faktor struktural penyebab delikuensi ini dapat ditanggulangi pada level perencanaan sosial dan kebijaksanaan sosial. c. Faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan tindakan terhadap anak nakal, yaitu: 1) Pilihan perundang-undangan atau peraturan. Benar bahwa peraturan perundang-undangan itu sudah dibuat sebelum suatu kejahatan atau pelanggaran timbul, akan tetapi ada kalanya lebih bijaksana bila suatu perbuatan itu tidak diatur. Misalnya tidak terlalu bijaksana untuk mengadakan larangan terhadap dipekerjakannya tenaga anak untuk kurang dari 16 (enam belas) tahun dalam suatu industri jika penduduk negara yang bersangkutan demikian miskin sehingga anak-anak harus ikut bekerja mencari nafkah. 2) Over acting petugas kepolisian. 3) Perlakuan dalam lembaga-lembaga pendidikan atau institusional treatment. Banyaknya peraturan atau larangan terhadap anak-anak hanya menambah pelanggaran atau kejahatan anak, adanya kemungkinan apabila commit to user terlalu banyak perbuatan yang dianggap sebagai tindakan delikuensi, anak-

21


digilib.uns.ac.id

anak lebih delikuensi lagi. Kemungkinan itu diperbesar apabila anak-anak atau remaja nakal diisolasikan dari masyarakat dan diperlakukan dalam suatu lembaga. Hal ini banyak mendapatkan sorotan dari psikologi, sosiologi, dan kriminolog (Sri Widayati Wiratmo Soekito, 1983: 12).

3. Tinjauan Tentang Hak Anak Sebagai Terdakwa Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (match) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan (Maulana Hasan Wadong, 2000: 29). Maulana Hasan Wadong (2000: 76) mengemukakan bahwa ada beberapa hak anak sebagai pelaku kejahatan (terdakwa) yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan selama proses persidangan, yaitu sebagai berikut: a. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya. b. Hak untuk mendapat penasehat hukum. c. Hak untuk mendapatkan fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perwatan kesehatan, libur dari sekolah, dan lain-lain). d. Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang probartion (social worker) e. Hak untuk memohon ganti kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan tanpa putusan perkara pra peradilan. f. Hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatan-keberatan terhadap kasus yang melibatkan dirinya. g. Hak untuk mendapatkan proses persidangan tertutup. commit to user

22


digilib.uns.ac.id

Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 mengatur mengenai hak-hak anak sebagai tersangka atau terdakwa, adalah sebagai berikut: a. Pasal 45 ayat (4) menyatakan bahwa: “Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi”. b. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selam dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. c. Pasal 51 ayat (3) menyatakan bahwa: “Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum dengan diawali tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang”. Hak-hak anak sebagai tersangka atau terdakwa juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64. ketentuan dalam KUHAP masih diperlukan karena Undang-undang Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Hak yang terdapat dalam Pasal 64 KUHAP tersebut dikecualikan, karena dalam pasal tersebut menghendaki persidangan terdakwa dilakukan secara terbuka untuk umum. Hak ini bertentangan dengan persidangan pengadilan anak yang dilakukan secara tertutup.

4. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Sidang Anak Selama pemeriksaan di depan Pengadilan, pengadilan memberikan perlakuan khusus kepada seorang terdakwa anak. Perlakuan khusus tersebut adalah: commit to user

23


digilib.uns.ac.id

a. Disidangkan oleh Hakim Anak Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh Hakim khusus yaitu Hakim Anak. Menurut Sri Widayati, kenyataan-kenyataan dalam praktek pengadilan anak walaupun secara intern masuk dalam peradilan umum dapat ditunjukkan Hakim Anak untuk mengadili perkara anak. Di Pengadilan Negeri dapat ditunjuk Hakim yang khusus menangani perkara anak, begitu pula di Pengadilan Tinggi. Hal ini berarti Hakim-hakim anak disamping mengadili perkara anak tidak dapat mengadili perkara biasa (Agung Wahyono, 1993: 30). Pengangkatan Hakim Anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Negeri tempat Hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua pengadilan Tinggi. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 9 Undangundang Pengadilan Anak. Pengangkatan Hakim Anak oleh Ketua Makhamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan khusus (spesialis). Syarat-syarat untuk dapat diterapkan menjadi Hakim Anak dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut: 1) Telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak Tugas Hakim Anak adalah memeriksa dan menyelidiki sedalamdalamnya apa sebab seorang anak melakukan tindak pidana atau kenakalan anak atau apa sebabnya anak menjadi terlantar dan sebagainya, untuk

memperoleh

keterangan-keterangan

yang

diperlukan

untuk

memenuhi tugas tersebut maka padanya diperbantukan para pejabat pengawas (probation offiver social worker) (Sri Widayati, 1989: 16). commit to user

24


digilib.uns.ac.id

Kewajiban Hakim Anak yang mendasar adalah memberi keadaan sekaligus melindungi, mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga anak yang bersangkutan. Hasil laporan tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan (Bambang Waluyo, 2000: 115). Kewajiban Hakim Anak menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang perlu mendapat perhatian diantaranya: (Bambang Waluyo, 2000: 115-116). 1) Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak tidak memakai toga. 2) Kecuali dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim Tunggal. 3) Kecuali dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. 4) Dalam pembacaan putusan pengadilan atas perkaara anak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 5) Apabila Hakim memutuskan bahwa anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, maka dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan. 6) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan ikhwal yang bermanfaat bagi anak. 7) Putusan wajib mempertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. commit to user

25


digilib.uns.ac.id

8) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. b. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Tidak Memakai Toga Pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga, juga Panitera yang bertugas membantu Hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. c. Disidangkan dengan Hakim Tunggal Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa: “Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim Tunggal”. Tujuannya adalah agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumnya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak Pidana yang dimaksud adalah antara lain Tindak Pidana pencurian Pasal 362 KUHP, Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, dan Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP. Apabila tindak pidanya diancam dengan hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak bahwa perkara diperiksa dengan Hakim Majelis.

commit to user

26


digilib.uns.ac.id

d. Terdakwa Didampingi Penasehat Hukum Penasehat Hukum dan bantuan hukum bagi terdakwa anak diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 51 (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (2) Pejabat

yang melakukan penangkatan atau penahanan wajib

memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (3) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Pasal 52 Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasehat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar. e. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat (Gatot Supromono, 2000: 67). Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 butir 11 menyebutkan mengenai pengertian pembimbing kemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang commit to user melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

27


digilib.uns.ac.id

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari: (Pasal 3 UU No 3 Tahun 1997). 1) Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman 2) Pekerja Sosial dari Departemen Sosial 3) Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Data individual anak dan data keluarga anak yang bersangkutan. 2) Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman antara lain: (Pasal 34 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997). 1) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. 2) Membimbing,

membantu,

dan

mengawasi

anak

nakal

yang

berdasarkan putusan peradilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 34 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997). Pekerja Sosial Sukarela bertugas membantu pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Selanjutnya pekerja sosial sukarela memberikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. commit to user

28


digilib.uns.ac.id

B. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak

Studi Perkara Nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar

Bentuk perlindungan anak sebagai terdakwa

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

commit to user

29


digilib.uns.ac.id

Keterangan: Masalah anak-anak adalah kompleks sehingga menarik untuk dibicarakan, apalagi pada saat ini kejahatan anak-anak menunjukkan prosentase yang cukup memprihatinkan, dimana hal ini menimbulkan dampak-dampak yang negatif, baik bagi anak-anak sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Masalah kejahatan anak ini bukan saja merupakan gangguan keamanan dan ketertiban semata-mata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa, oleh karena mereka adalah "a generation who will one day become our national leader". Menyadari akan hal ini maka kita semua harus bertanggung jawab atas masa depan anak-anak ini. Dalam hal anak melakukan tindak pidana maka penanganannya harus dilakukan secara khusus sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dan apabila ada anak yang diajukan ke sidang peradilan anak maka perlu dibedakan dengan sidang pengadilan yang berlaku bagi orang dewasa, jadi penggolongan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat digolongkan ke dalam tindak pidana khusus, yang mana bentuk perlindungan anak sebagai terdakwa dalam pemeriksaan sidang di pengadilan perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, anak perlu diberitahu mengenai hak-hak anak sebagai terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, dalam hal ini penulis memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar apakah sudah melaksanakan sebaik mungkin dan sesuai prosedur proses Pengadilan Anak menurut Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu dengan mengkaji studi putusan No 87/Pid/B/2011/PN.kray.

commit to user

30


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar, yang mana telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa anak, dapat diketahui berkas perkara yaitu berkas acara pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan Hakim dengan perkara nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar mengenai Tindak Pidana pencurian oleh pelaku anak. Data yang diperoleh dari berkas perkara tersebut sebagai hasil penelitian dianalisis oleh penulis sebagai berikut : 1. Nomor Perkara 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar 2. Identitas Terdakwa Nama lengkap

: WAHID NUR FAUZAN alias ANDI bin RATNO ;

Tempat lahir

: Karanganyar ;

Umur / tanggal lahir : 17 tahun 8 bulan / 31 juli 1993 ; Jenis kelamin

: Laki-laki ;

Kebangsaan

: Indonesia ;

Tempat tinggal

: Dk. Mendalan RT 02 RW 05 Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar ;

Agama

: Islam ;

Pekerjaan

: Swasta ;

Pendidikan

: SMP ;

3. Masa Penahanan Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini (telah ditahan dalam berkas perkara lain). 4. Dakwaan Terdakwa Wahid Nur Fauzan alias Andi bin Ratno didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali. commit to user

31


digilib.uns.ac.id

5. Tuntutan Penuntut Umum a. Menyatakan terdakwa WAHID NUR FAUZAN alias ANDI bin RATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa perbuatan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. b. Menghukum terdakwa WAHID NUR FAUZAN alias ANDI bin RATNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah tetap ditahan ; c. Menyatakan barang bukti berupa : -

1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio beserta kunci kontak dan STNKnya dikembalikan kepada saksi MEI TRI WAHYUNINGSIH.

-

1 (satu) buah celana pendek dikembalikan kepada saksi DISEP.

d. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; 6. Laporan Hasil Penelitian BAPAS a. No. Register : 104 B/PA/V/2011 dan 104 C/PA/V/2011 atas nama WAHID NUR FAUZAN b. Identitas 1) Klien Nama

: WAHID NUR FAUZAN alias ANDI bin RATNO

Tempat/Tanggal lahir

: Karangayar, 31 juli 1993

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Bangsa/Kewarganegaraan/suku : Indonesia/WNI/Jawa Pendidikan

: Tamat SMP

Pekerjaan

: Swasta commit to user

32


digilib.uns.ac.id

Alamat

: Dk. Mendalan RT 02 RW 05 Desa Koripan,Kecamatan

Matesih,

Kabupaten Karanganyar Ciri-ciri khusus

: -

2) Orang Tua a) Ayah Nama

: Suratno

Tempat/Tanggal Lahir

: Karanganyar, 10 Januari 1968

Agama

: Islam

Bangsa/Suku/kewarganegaraan : Indonesia/Jawa/WNI Pendidikan

: SLTP

Pekerjaan

: Buruh

Alamat

: Dk. Mendalan RT 02 RW 05 Desa Koripan,Kecamatan

Matesih,

Kabupaten Karanganyar Keterangan

: Ayah Kandung

b) Ibu Nama

: Larti

Tempat/Tanggal Lahir

: Karangayar, 3 April 1970

Agama

: Islam

Bangsa/Suku/kewarganegaraan : Indonesia/Jawa/WNI Pendidikan

: SLTA

Pekerjaan

: Buruh

Alamat

: Dk. Mendalan RT 02 RW 05 Desa Koripan,Kecamatan Kabupaten Karanganyar

Keterangan

: Ibu Kandung

commit to user

33

Matesih,


digilib.uns.ac.id

3) Susunan Keluarga No

Nama

Umur

L/P

Status

Keterangan

1.

Suratno

43 tahun

L

Ayah

Kepala Keluarga

2.

Larti

41 tahun

P

Ibu

Ibu Rumah Tangga

3.

Wahid Nur Fauzan

17 tahun

L

Klien

Ditahan di Polres

4.

Sidik Nur Kolis

8 tahun

L

Adik

Pelajar

5.

Rohmat Saifudin

5 tahun

L

Adik

-

c. Masalah 1) Masa Penahanan Klien diperiksa oleh pihak yang berwajib kepolisian resort karanganyar pada hari senin tanggal 2 mei 2011, untuk dimintai keteranganya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian sebagai mana dimaksud dalam pasal 362 KUHP 2) Latar Belakang dan Faktor Penyebab Perbuatan Klien Klien melakukan perbuatan ini karena : a) Pengaruh pergaulan klien diluar ruamah yang kurang baik b) Ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah c) Pribadi klien tergolong masih labil, sehingga dalam melakukan perbuatanya tidak memikirkan akibat yang terjadi d) Kurangnya pengawasan dari orang tua terutama dalam pergaulan diluar rumah serta kondisi ekonomi orang tua yang kurang mampu. 3) Kronologis Peristiwa Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa WAHID sedang mengamen dan ketika melewati sebuah rumah terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi AD 3819 DZ milik korban MEI TRI WAHYUNINGSIH yang sedang diparkir dihalaman rumah saksi Teguh di Kalisoro RT 02 RW 03 Kel. Kalisoro, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar dalam keadaan tidak dikunci stangnya commit to usersedangkan saksi korban MEI TRI

34


digilib.uns.ac.id

WAHYUNINGSIH sedang berbincang-bincang dengan saksi YULIA sehingga tidak memperhatikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dan kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut kearah jalan raya selanjutnya

terdakwa

menaiki

sepeda

motor

tersebut

tanpa

menghidupkan mesinya sampai di daerah Selonjok didekat areal persawahan, lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Mei tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju sebuah gubuk dan menemukan sebuah linggis kecil yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Yamaha Mio yang diambilnya selanjutnya dalam jok terdakwa menemukan ada tang, obeng adan kunci atau tool kit selanjutnya dengan mempergunakan alat tersebut terdakwa membuka cover body bagian depan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Mei tersebut selanjutnya terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor dan menyambunya lagi dengan menggunakan tangan sehingga akhirnya sepeda motor tersebut dapat menyala mesinya lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah kontrakanya di daerah Songgorunggi, Jaten, Karanganyar selanjutnya terdakwa melepas dan membuang nomor polisinya dengan nomor palsu dan terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio nopol AD 3819 DZ tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MEI TRI WAHYUNINGSIH dan kemudian pada tanggal 10 April 2011, klien melepas dan menjual speedometer di pasar Klitikan Semanggi Surakarta. Pada akhirnya sepeda motor jenis mio hasil curian itu dipergunakan klien sehari-hari hingga tertangkap pada kasus pemerasan berikutnya. 4) Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Klien a) Terhadap dirinya Klien harus berurusan dengan pihak yang berwajib untuk commit to user mempertanggungjawabkan perbuatanya (ditahan)

35


digilib.uns.ac.id

b) Terhadap keluarga Orang tua klien menjadi sedih, bingung dan merasa malu terhadap warga sekitar saat mendengar anaknya melakukan tindak pidana pencurian, mereka menjadi repot karena harus mondar-mandir guna menyelesaikan urusan klien sehingga waktu untuk bekerja menjadi terganggu. c) Terhadap korban Dalam masalah ini pihak korban kehilangan satu unit sepeda motor jenis Mio. d) Terhadap lingkungan masyarakat Warga masyarakat tempat tinggal klien secara langsung tidak merasakan akibat masalah ini, namun demikian nama baik kampung menjadi tercemar selain itu warga masyarakat juga merasakan was-was karena ada warganya yang melakukan pencurian sehingga berurusan dengan pihak yang berwajib. d. Riwayat Hidup Klien 1) Riwayat Pertunbuhan Klien Sejak dalam kandungan hingga lahir, klien sehat jasmani maupun rohani, klien dilahirkan dirumah bersalin setempat dengan dibantu bidan,proses kelahiranya berjalan lancar, cukup umur 9 bulan 9 hari, klien merupakan anak pertama dari tiga bersaudara,sejak lahir klien diasuh oleh orang tuanya sendiri sampai data ini diperoleh pertumbuhan

klien

cukup

normal

sesuai

dengan

umur

dan

perkembanganya. 2) Riwayat perkembangan kesehatan klien Selama ini klien belom pernah menderita sakit yang membahayakan fisik dan jiwanya. 3) Riwayat Pendidikan a) Pendidikan Formal (1) TK Pertiwi, Koripan 1 Tahun commit to user (2) SDN 3 Koripan selama 6 Tahun

36


digilib.uns.ac.id

(3) SMP N 2 Tawangmangu selama 3 Tahun b) Pendidikan Non Formal Klien pernah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) atau kursus otomotif CTS (Citra Technologi School) selama 8 bulan. e. Pandangan Masa Depan Klien Apabila permasalahanya telah selesai, klien ingin bekerja di pabrik lagi untuk membantu perekonomian keluarganya. f. Tanggapan Klien Terhadap Masalah Yang Dialaminya Klien telah menyadari dan menyesali akan perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. g. Keadaan Keluarga 1) Riwayat Perkawinan Orang Tua Orang tua klien menikah pada tahun 1991 di Karanganyar berdasarkan tata cara agama islam, atas dasar suka sama suka, antara jejaka dan perawan,serta mendapat restu dari orang tua. Dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga anak laki-laki. 2) Relasi Sosial Dalam Keluarga a) Hubungan Suami istri Hubungan kedua orang tua klien juga berjalan baik dan tidak ada masalah yang berarti b) Hubungan Orang Tua dengan Anak-anaknya Hubungan orang tua dengan anak-anaknya berjalan baik, ia berusaha sekuat mungkin untuk memenuhi kebutuhan anaknya terutama

pemenuhan

keperluan

sekolahnya

sesuai

dengan

kemampuannya. c) Hubungan klien dengan saudaranya Hubungan klien dengan adiknya juga berjalan cukup baik, diantara mereka saling menyayangi satu sama lain. commit to user

37


digilib.uns.ac.id

3) Relasi Sosial Keluarga dengan Masyarakat Hubungan soaial keluarga klien dengan warga masyarakat sekitar tempat tinggalnya berjalan cukup baik, mereka cukup aktif mengikuti kegiatan yang di kampungnya. 4) Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Keadaan sosial ekonomi keluarga klien dapat dikategorikan tidak mampu, kesehariannya ayah klien bekerja sebagai buruh serabutan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya, sata ini ayah klien bekerja sebagai tukang di Arab Saudi. 5) Keadaan Rumah Klien dan keluarga bertempat tinggal di rumah sendiri warisan dari pihak ibu, yang terletak di daerah perkampungan, rumah berukuran 9 x 6 m2 dan rumah sudah permanen. h. Keadaan Lingkungan Masyarakat Lingkungan masyarakat di mana klien dan keluarga bertempat tinggal di pedesaan, pada umumnya anak-anak sebaya klien masih sekolah.Strata kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya sebagai buruh, petani, pedagang.Ada juga yang merantau ke luar daerah, mayoritas penduduknya beragama Islam sudah tersedia sarana peribadatan yang memadai. i. Tanggapan berbagai pihak 1) Keluarga Orang tua klien sangat menyesalkan perbuatan yang klien lakukan, mereka berharap agar permasalahan klien segera diproses dan cepat terselesaikan, sehingga klien dapat bekerja untuk membantu ekonomi orang tuanya. Setelah masalahnya selesai, orang tua klien masih sanggup menerima, mendidik, dan mengawasi agar tidak berbuat yang melanggar hukum lagi (surat pernyataan terlampir). 2) Korban Pihak korban menyerahkan sepenuhnya agar masalah ini diproses to user sesuai dengan hukumcommit yang berlaku.

38


digilib.uns.ac.id

3) Masyarakat dan Pemerintah Setempat Masyarakat dan pemerintah setempat ikut prihatin dan menyayangkan atas tindak pidana perampasan serta pencurian yang telah dilakukan klien agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan mereka berharap agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. j. Kesimpulan dan Saran 1) Kesimpulan Pada saat kejadian, klien berusia 17 tahun lebih 9 bulan sehingga masih dikategorikan sebagai anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Klien sebelumnya sudah pernah dihukum 3 bulan karena kasus pencurian cengkeh di Matesih yaitu tahun 2009. Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan klien di luar rumah serta pribadi klien yang ingin mendapat uang dengan cepat serta kondisi orang tua yang kurang mampu merupakan faktor penyebab masalah ini. Klien telah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali, namun demikian ia juga telah menyadari, dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak mengulanginya. Orang tua klien masih sanggup untuk menerima, mendidik, mengawasi klien secara lebih agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. 2) Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, dan atas rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Surakarta tanggal 10 Mei 2011, merekomendasikan sebaiknya klien diputus pidana penjara, dengan harapan agar klien mendapatkan pembinaan secara intensif di Lembaga Pemasyarakatan serta ia benar-benar menyesali akan perbuatannya sehingga diharapkan tidak mengulangi lagi di masa mendatang. 7. Kasus Posisi

commit to user

39


digilib.uns.ac.id

Bahwa terdakwa WAHID NUR FAUZAN alias ANDI bin RATNO, pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat dirumah saksi Teguh di Kalisoro RT 02 RW 03, Kel. Kalisoro, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar dan padahari Jumat tanggal 15 April 2011 bertempat dirumah saksi Ira di Dk. Songgorunggi RT 02 RW 05, Kel. Dagen, Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar atau setidak-tidaknya pada tahun 2011 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa WAHID sedang mengamen dan ketika melewati sebuah rumah terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi AD 3819 DZ milik korban MEI TRI WAHYUNINGSIH yang sedang diparkir dihalaman rumah saksi Teguh di Kalisoro RT 02 RW 03 Kel. Kalisoro, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar dalam keadaan tidak dikunci stangnya sedangkan saksi korban MEl TRI WAHYUNINGSIH sedang berbincang-bincang dengan saksi YULIA sehingga tidak memperhatikan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dan kemudian menuntunnya kearah jalan raya selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut tanpa menyalakan mesinnya sampai di daerah Selonjok didekat areal persawahan, lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio milik commit to user berjalan menuju ke sebuah gubuk saksi Mei tersebut kemudian terdakwa

40


digilib.uns.ac.id

dan menemukan sebuah linggis kecil yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Yamaha Mio yang diambilnya selanjutnya didalam jok terdakwa menemukan ada tang, obeng dan kunci atau tool kit selanjutnya dengan mempergunakan alat tersebut terdakwa membuka cover body bagian depan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Mei tersebut selanjutnya terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor dan menyambungnya lagi dengan menggunakan tangan sehingga akhimya sepeda

motor

tersebut

dapat

menyala

mesinnya

lalu

terdakwa

mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah kontrakannya di daerah Songgorunggi, Jaten, Karanganyar selanjutnya terdakwa melepas dan membuang nomor polisinya dengan nomer palsu dan terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio nopol AD 3819 DZ tersebut tanpa seijin dan pemiliknya yaitu saksi korban MET TRI WAHYUNINGSIH dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 15 April 2011 bertempat di rumah saksi Ira di Dk. Songgorunggi RT 02/05, Kel. Dagen, Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar tempat terdakwa WAHID kost sehingga terdakwa WAHID mengetahui kalau pintu rumah dikunci dan dalam kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu memanjat dinding kamar lalu terdakwa masuk kedalam kamar kost yang ditempati oleh saksi korban Di Sepp Abdi Kinasih Gusti, saksi korban Sudarinanta, saksi korban Heti Nur Asikin dan saksi korban Joko Suntoro dan didalam kamar terdakwa Wahid kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam kamar saksi korban berupa 3 buah handphone (2 buah handphone merk Nokia dan 1 buah hanphone merk Mito), 2 buah celana panjang, 1 buah kemeja lengan pendek, 1 buah kaos oblong dan 2 buah celana pendek tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu para saksi korban dan ditaksir keseluruhannya seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), selanjutnya commit to user barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dimasukkan

41


digilib.uns.ac.id

kedalam tas yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu terdakwa menjual Handphone yang telah diambilnya dan uang hasil penjualan handphone telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 8. Proses Pemeriksaan Proses pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan menghadurkan terdakwa dan saksi-saksi untuk didengar keteranganya, serta pengajuan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tersebut berupa : a. Alat bukti barang : 1) 1 (satu ) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. AD 3819 DZ beserta kunci kontak dan STNK nya. 2) 1 (satu ) buah celana pendek jenis Boxer merk BALI SUCI warna hitam motif coret-coret warna putih dan bertuliskan BALLIBONG. b. Keterangan saksi-saksi 1) Saksi 1: Meri Tn Wahyuningsih. a) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarg dan pekerjaan dengan terdakwa; b) Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar jam 11.00 WIB saksi datang kerumah saksi Yulia di Kalisoro RT 02 RW 03 Kel. Kalisoro, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AD 3819 DZ milik saksi; c) Bahwa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi tersebut diparkir dihalaman rumah saksi Yulia tanpa dikunci stang, kemudian saksi mengobrol dengan saksi Yulia dihalaman rumah saksi Yulia tanpa memperhatikan sepeda motor miliknya tersebut; d) Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi Teguh (orang tua commitdan to user saksi Yulia) datang menanyakan kepada saksi “kesini naik

42


digilib.uns.ac.id

apa?” lalu dijawab oleh saksi “naik motor” dan saksi Teguh bertanya lagi “mana sepeda motornya, yang ada cuma helm saja”; e) Bahwa kemudian saksi bermaksud menunjukkan sepeda motomya namun ternyata sudah tidak ada lagi; f) Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) bulan saksi mendapat kabar dan Polres Karanganyar sepeda motor Yamaha Mio saksi telah ditemukan dan setelah itu saksi melihat ke Polres kondisi sepeda motor Yamaha Mio milik saksi sudah banyak yang berubah, antara lain plat nomor sudah diganti, totok depan dilepas, spion sudah tidak ada, knalpot dan bodi banyak lecet, kunci kontak dan kunci jok rusak; g) Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); h) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; 2) Saksi 2 : Yulia Santi; a) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekeijaan dengan terdakwa; b) Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 jam 11.00 Wib saksi Mei datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AD 3819 DZ milik saksi; c) Bahwa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Mei tersebut diparkir di halaman rumah saksi, kemudian saksi mengobrol dengan saksi Yulia dihalaman rumah saksi Yulia tanpa memperhatikan sepeda motor milik Saksi Mei tersebut; d) Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 wib saksi Teguh (orang tua saksi) datang dan menanyakan kepada saksi Mei “kesini naik apa?” lalu dijawab oleh saksi Mei “naik motor” dan saksi Teguh bertanya lagi “mana sepeda motomya, yang ada cuma helm saja”; commit to user

43


digilib.uns.ac.id

e) Bahwa kemudian saksi Mei bermaksud menunjukkan sepeda motomya namun ternyata sudah tidak ada lagi; f) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; 3) Saksi 3: Heri Nur Asikin; a) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan terdakwa; b) Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Virtu dan 1 (satu) buah handphone merk Mito dikamar kontrakan saksi di Songgorunggi Jaten, Karanganyar; c) Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang milik saksi sekira jam 11.45 wib saat saksi pulang kerja bersama-sama dengan teman saksi yaitu saksi Disepp, Sudarmanta, Joko Suntoro dan Waskita masuk kedalam kamar kontrakan temyata sudah dalam keadaan berantakan; d) Bahwa handphone milik saksi disimpan didalam lemari yang tidak dikunci; e) Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah); f) Bahwa selain saksi teman-teman saksi yang lain juga kehilangan barang-barang miliknya; g) Bahwa menurut keterangan tetangga kontrakan ada yang melihat pelakunya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio datang kerumah kontrakan saksi tersebut; h) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; 4) Saksi 4: Disepp Abdi Kinasih Gusti: a) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan/keluarga; commit to user

44


digilib.uns.ac.id

b) Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone Nokia type 3315 wama hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam motif kotak-kotak kecil, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak besar, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bergambar telpon rumah, 1 (satu) buah charger HP samsung corby; c) Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang milik saksi sekira jam 11.45 wib saat saksi pulang kerja bersama-sama dengan teman saksi yaitu saksi Heri, Sudarmanta, Joko Suntoro dan Waskita masuk kedalam kamar kontrakan ternyata sudah dalam keadaan berantakan; d) Bahwa pelaku masuk kedalam kontrakan melalui pintu utama yang memang tidak pernah dikunci lalu memanjat tembok kamar mandi untuk masuk kedalam kamar kontrakan saksi; e) Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); f) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; 5) Saksi 5 Sudarmanta; a) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan; b) Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone Nokia type 1110 warna putih biru dengan SIMCard simpati beserta chargemya dikamar kontrakan saksi di Songgorunggi Jaten, Karanganyar; c) Bahwa saksi menempati kontrakan tersebut bersama dengan teman-teman saksi yaitu Disepp, Heri dan Joko Suntoro; d) Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang milik saksi user pulang kerja bersama-sama dengan sekira jam 11.45 commit wib saattosaksi

45


digilib.uns.ac.id

teman saksi yaitu saksi Heri, Disepp,Joko Suntoro dan Waskita masuk kedalam kamar kontrakan ternyata sudah dalam keadaan berantakan; e) Bahwa pelaku masuk kedalam kontrakan melalui pintu utama yang memang tidak pernah dikunci lalu memanjat tembok kamar mandi untuk masuk kedalam kamar kontrakan saksi; f) Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); g) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipenlihatkan dipersidangan; 6) Saksi 6 Alfian Edo; a) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan; b) Bahwa terdakwa sudah pemah tinggal/ngontrak dirumah kontrakan milik Ibu Ira (orangtua saksi) yang dijaga oleh saksi di Songgorunggi Jaten, Karanganyar; c) Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi menerima laporan dari penghuni kontrakan ada pencurian dikamar kontrakan saksi Disepp, Heri, Sudarmanta, Joko Suntoro dan Waskita; d) Bahwa barang-barang yang dicuri antara lain 4 (empat) buah handphone, baju, dan celana; e) Bahwa saksi menduga pelaku masuk kedalam kamar dengan cara masuk melalui pintu utama yang tidak pemah dikunci kemudian memanjat tembok kamar mandi yang berbatasan langsung dengan kamar saksi korban tersebut; f) Bahwa saksi mendapat informasi dari tetangga ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam berhenti dirumah kontrakan sekira jam 10.00 wib; g) Bahwa pada saat kejadian rumah kost dalam keadaan sepi karena saksi sedang sekolah dan penghuni kost sedang bekerja; commit to user

46


digilib.uns.ac.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; 7) bahwa 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi 7: Teguh Bin Wiryo Marimin, telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan terdakwaketerangan saksi yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada Reskrim Polres Karanganyar pada tanggal 04 Mei 2011, oleh Penyidik Pembantu yang bernama Danang Tri Praptomo; a) bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya; 9. Pertimbangan Hakim Pemeriksaan perkara anak, majelis hakim memutuskan putusan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas dapat menjadikan para terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dan diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative subsidaritas, maka Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1997tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : a. Unsur Barang Siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada orang atau manusia yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Menimbang, bahwa yang diniaksud dengan “barang siapa” commitWAHID to user NUR FAUZAN alias ANDI bin dalam perkara ini adalah

47


digilib.uns.ac.id

RATNO yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa sendiri dan sepanjang pemeriksaan perkaranya terdakwa adalah orang yang normal, terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsure “barangsiapa” telah terpenuhi / terbukti; b. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira jam 11.00 Wib terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nopol AD 3819 DZ milik saksi Mei Tri di Kalisoro RT 02 RW 03 Kel. Kalisoro, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira jam 10.00 wib terdakwa masuk kerumah kontarakan milik ibu Ira dimana dulu terdakwa pernah kost di Dk. Songgorunggi RT 02105, Kel. Dagen, Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar lalu terdakwa masuk kedalam kamar kost yang ditempati oleh saksikorban Di Sepp Abdi Kinasih Gusti, saksi korban Sudarmanta, saksi korban Hen Nur Asikin dan saksi korban Joko Suntoro dan mengambil barang-barang yang ada didalam kamar saksi korban berupa 3 buah handphone (2 buah handphone merk nokia dan 1 buah handphone merk Mito), 2 buah celana panjang, 1 buah kemeja lengan pendek, 1 buah kaos oblong dan 2 buah celana pendek. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. AD 3819 DZ yang dicuri terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi Mei Tri dan bukan milik terdakwa, sedangkan 3 buah handphone (2 buah handphone merk commit to user nokia dan 1 buah handpbone merk Mito), 2 buah celana panjang, 1

48


digilib.uns.ac.id

buah kemeja lengan pendek, 1 buah kaos oblong dan 2 buah celana pendek yang diambil terdakwa dari dalam kamar kost adalah milik saksi Di Sepp Abdi Kinasih Gusti, saksi Sudarmanta, saksi Heri Nur Asikin dan saksi Joko Suntoro. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti; c. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AD 3819 DZ milik saksi Mei Tri dan 3 buah handphone (2 buah handphone merk nokia dan 1 buah handphone merk Mito), 2 buah celana panjang, 1 buah kemeja lengan pendek, 1 buah kaos oblong dan 2 buah celana pendek dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dan pemiliknya yaitu saksi Mei Tri, saksi Di Sepp Abdi Kinasih Gusti, saksi Sudarmanta, saksi Heri Nur Asikin dan saksi Joko Suntoro. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti; d.

Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Mei Tri dengan cara menaiki sepeda motor tersebut tanpa menyalakan mesinnya sampai di daerah Selonjok didekat areal persawahan kemudian terdakwa berjalan menuju ke sebuah gubuk dan menemukan sebuah linggis kecil yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor Yamaha Mio yang diambilnya, didalam jok terdakwa menemukan ada tang, obeng dan kunci atau tool kit selaniutnya dengan mempergunakan alat tersebut to user terdakwa membuka commit cover body bagian depan sepeda motor Yamaha

49


digilib.uns.ac.id

Mio milik saksi Mei tersebut lalu terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor dan menyambungnya lagi dengan menggunakan tangan sampai sepeda motor tersebut dapat menyala mesinnya lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah kontrakannya dan terdakwa ganti plat nomornya dengan plat nomor palsu. Menimbang, bahwa terdakwa masuk kerumah kontrakan milik ibu Ira selanjutnya pintu rumah ditutup oleh terdakwa dan dikunci dan dalam kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu memanjat dinding kamar lalu terdakwa masuk kedalam kamar kost yang ditempati oleh saksi korban Di Sepp Abdi Kinasih Gusti, saksi korban Sudarmanta. saksi korban Heri Nur Asikin dan saksi korban Joko Suntoro dan didalam kamar terdakwa Wahid kemudian mengambil 3 buah handphone (2 buah handphone merk nokia dan 1 buah hanphone merk Mito), 2 buah celana panjang, 1 buah kemeja lengan pendek, 1 buah kaos oblong dan 2 buah celana pendek. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. e. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Mei Tri dan mengambil 3 buah handphone (2 buah handphone merk nokia dan 1 buah hanphone merk Mito), 2 buah celana panjang, 1 buah kemeja lengan pendek, 1 buah kaos oblong dan 2 buah celana pendek milik saksi Di Sepp Abdi Kinasih Gusti, saksi Sudarmanta, saksi Heri Nur Asikin dan saksi Joko Suntoro merupakanbeberapa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terpenuhi, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti commit to user

50


digilib.uns.ac.id

bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut. Menimbang, bahwa Hakim telah pula membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta No. Register: 104B/PA/V/2011 dan No. Register: 104 C/PA/V/2011 atas nama WAHID NUR FAUZAN tertanggal 11 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Samiyati, A.KS, PembimbingKemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka terbadap terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Menimbang, bahwa pada prinsipnya tujuan dan pemidanaan bukanlah untuk sekedar agar terdakwa menjalani hukuman penjara atau tidak, akan tetapi semata-mata untuk mendidik dan membina terdakwa agar ia dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini. Menimbang,

bahwa

sebelum

Pengadilan

menjatuhkan

hukuman atas diri para terdakwa perlu dipertimbangkan tentang halhal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan: Hal-hal yang memberatkan:  Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;  Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan kejahatan; commit to user

51


digilib.uns.ac.id

Hal-hal yang meringankan:  Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;  Terdakwa masih anak-anak diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini; Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo UndangUndang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; 10. Amar Putusan a. Menyatakan terdakwa WAHID NUR FAUZAN alias ANDI bin RATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali”; b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; c. Memerintahkan barang bukti berupa: - 1 (satu ) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. AD 3819 DZ beserta kunci kontak dan STNK nya, dikembalikan kepada saksi Mei Tn Wahyuningsih; - 1 (satu ) buah celana pendek jenis Boxer merk BALI SUCI warna hitam motif coret-coret warna putih dan bertuliskan BALLIBONG, dikembalikan kepada saksi DiSepp; d. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebera Rp 1.000,- (seribu rupiah); commit to user

52


digilib.uns.ac.id

B. Pembahasan 1. Analisis Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Hak-hak Terdakwa dalam Persidangan Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Karanganyar

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari dan memahami segala sesuatu hal yang mengenai proses pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa anak dalam Berita Acara Persidangan Nomor : 87/pid/B/2011/PN.Kray dan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tersebut di Pengadilan Negeri Karanganyar, maka penulis mencoba memberikan pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan serta hambatan-hambatan normatif maupun empiris yang dihadapi. Dalam hal ini pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai terdakwa adalah sebagai berikut: Tata ruang dan ukuran ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Karanganyar sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP. Bahwa ruang sidang Pengadilan Anak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu ruangan untuk tempat Hakim, Panitera dan Rohaniawan, ruangan untuk tempat Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Terdakwa, Saksi dan Orang tua wali atau Orang tua asuh, ruangan untuk umum. Dan di Pengadilan Negeri Karanganyar sudah memenuhi standar ketentuan aturan yang berlaku, dalam hal ini bisa digambarkan dalam gambar seperti berikut :

commit to user

53


digilib.uns.ac.id

1

7

2

8 3

4

5

6

9

15 10 12

16 14 17

13 11

18 19

19

Keterangan: 1. Kursi panitera

11. Tempat penyumpahan agama Budha

2. Meja panitera

12. Kursi Pemeriksa

3. Hakim Anggota

13. Kursi saksi/ahli/orang tua anak

4. Hakim Ketua

14. Meja pengacara

5. Hakim Anggota

15. Kursi pengacara

6. Meja Hakim

16. Kursi pengacara

7. Kursi rohaniawan

17. Kursi terdakwa

8. Meja rohaniawan

18. Kursi peembimbing kemasyarakatan

9. Kursi Jaksa 10. Meja Jaksa

Gambar 3 Denah Ruang Sidang commit to user

54


digilib.uns.ac.id

Pemeriksaan perkara nomor 87/pid/B/2011/PN.Kray tersebut sudah dilakukan oleh Hakim Tunggal, yaitu perlakuan khusus terhadap terdakwa anak adalah disidangkan dengan Hakim Tunggal seperti tertera dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa: “Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim Tunggal.” Hal ini dimaksudkan agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Namun dalam hal tertentu perkara anak dapat pula disidangkan oleh Hakim Majelis seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa: “Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan Hakim Majelis.” Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah apabila ancaman atas tindak pidana yang dilkukan anak tersebut lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiaanya, sedangakan maksud yang “dipandang perlu” tidak dijelaskan, jadi penetapan sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal atau karena hal tertentu dapat dilakukan dengan Hakim Majelis. Dalam proses persidangan ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dan yang bertindak sebagai Hakim adalah Ibu Asih Widiastuti, SH, Sedangkan yang bertindak sebagai Penuntut Umum adalah Ibu Dwi Ernawati, SH dan sebagai Panitera Pengganti adalah Bapak Sularno, SH. Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sebelumnya Penasihat Hukum dan bantuan hukum bagi terdakwa anak diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu Pasal 51 : (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini; (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan commit to user hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (3) Setiap anak nakal yang

55


digilib.uns.ac.id

ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Dan Pasal 52 Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar, untuk perkara ini menurut penuturan Ibu Asih Widiastuti, SH selaku Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini, pada awalnya terdakwa sudah diberitau terlebih dahulu akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tapi terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, jadi dalam perkara ini terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga dalam perkara ini menurut saya selaku penulis belum sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tedakwa dalam perkara ini tidak ditahan, dan ditahan dalam perkara lain. Dalam pelaksanaan pemeriksaan sidang anak ini dihadiri oleh Penuntut Umum, Saksi dan Pembimbing Kemasyarakatan, namun tidak dihadiri Penasehat Hukum dan Orang Tua atau Wali. Hal ini belum sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam pemeriksaan sidang anak ini, para pejabat pemeriksa yaitu Hakim dan Penuntut Umum tidak mengenakan toga atau pakaian dinas, juga panitera yang bertugas membantu Hakim tidak memakai jas. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Menurut penuturan Ibu Asih Widiastuti, SH selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara tersebut, hal ini dimaksudkan antara lain : agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat, dalam persidangan terdakwa tidak merasa ketakutan dan tegang, dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa, selain itu juga agar dengan memakai pakaian biasa dapat menjadikan suasana persidangan penuh kekeluargaan dan berjalan lancar. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum, sidang Pengadilan Anak user Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan dilaksanakan tertutup sudah commit sejalan todengan

56


digilib.uns.ac.id

Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yang merupakan kewajiban hukum dan tidak dapat dilalaikan. Dengan demikian, sidang pemeriksaan perkara nomor 87/pid/B/2011/PN.Kray ini telah sesuai dengan peraturan Undang-undang yaitu persidangan tersebut dinyatakan tertutup untuk umum, sehingga hak para terdakwa untuk menjalani pemeriksaan sidang secara tertutup sudah terpenuhi. Menurut Gatot Supramono, S.H, Sidang Pengadilan Anak tidak dapat sekali selesai karena adanya keberatan terdakwa, saksi-saksi yang tidak dapat hadir seluruhnya atau tuntutan pidana belum siap diajukan, sehingga kemungkinan sidangnya beberapa kali. setiap sidang lanjutan sampai sebelum putusan, sidangnya tetap wajib tertutup untuk umum. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan Pembimbimng Kemasyarakatan (BAPAS) untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai terdakwa Wahid Nur Fauzan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Selanjutnya sebelum mengambil putusan Hakim Ibu Asih Widiastuti, SH, juga mempertimbangkan laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) yang sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan mengamati hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dimaksudkan agar Hakim dapat mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Kesimpulan atas penelitian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPPBAPAS) merekomendasikan sebaiknya klien diputus pidana penjara, dengan harapan agar klien mendapatkan pembinaan secara intensif di Lembaga Pemasyarakatan serta ia benar-benar menyesali akan perbuatannya sehingga diharapkan tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Proses persidangan dilakukan dengan menghadirkan terdakwa untuk commit to user keterangan yang pada intinya didengar keteranganya. Terdakwa memberi

57


digilib.uns.ac.id

mengakui semua kronologis perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga menyesal atas kejadian perbuatan melawan hukum tersebut. Saksi-saksi dihadirkan dalam pembuktian, para saksi memberikan keterangan sesuai kejadian perkara, dan saat para saksi memberikan keteranganya terdakwa ikut mendengar dan menyaksikan keterangan para saksi. Untuk melengkapi pembuktian Penuntut Umum menyertakan alat-alat bukti barang yaitu 1 (satu ) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. AD 3819 DZ beserta kunci kontak dan STNK nya, 1 (satu ) buah celana pendek jenis Boxer merk BALI SUCI warna hitam motif coret-coret warna putih dan bertuliskan BALLIBONG. Hakim dalam memberikan putusan juga mempunyai pertimbangan yaitu : 1. Unsur barang siapa sudah terbukti, bahwa terdakwa Wahid Nur Fauzan telah melakukan tindak pidana pencurian. Terdakwa juga dalam keadaan

sehat

jasmani

dan

rohani

sehingga

dapat

mempertanggungjawabkan perbuatanya. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain sudah terbukti, bahwa terdakwa Wahid Nur Fauzan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan maksud sengaja mengambil 1 (satu ) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. AD 3819 DZ beserta kunci kontak dan STNK nya milik saksi Mei Tn Wahyuningsih, 1 (satu ) buah celana pendek jenis Boxer merk BALI SUCI warna hitam motif coret-coret warna putih dan bertuliskan BALLIBONG milik saksi DiSepp . 3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hokum sudah terbukti, bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seijin ataupun sepengetahuan si pemiliknya. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sudah terbukti, bahwa commit to user

58


digilib.uns.ac.id

terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan merusak barang milik saksi Mei Tn Wahyuningsih. 5. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sudah terbukti, bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan melawan hukum mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya. Hakim

dalam

menjatuhkan

sanksi

untuk

para

terdakwa

mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : 1. Hal-hal yang memberatkan:  Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;  Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan kejahatan; 2. Hal-hal yang meringankan:  Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  Terdakwa

menyesali

perbuatannya

dan

berjanji

tidak

akan

mengulanginya lagi;  Terdakwa masih anak-anak diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya; Setelah Hakim Tunggal menjatuhkan putusan atas perkara pidana nomor 87/pid/B/2011/PN.Kray di depan sidang terbuka untuk umum, putusan tersebut adalah: 1. Menyatakan terdakwa WAHID NUR FAUZAN alias ANDI bin RATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali”. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 3. Memerintahkan barang bukti berupa:  1 (satu ) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. AD 3819 DZ beserta kunci kontak dan STNK nya, dikembalikan kepada saksi Mei Tn Wahyuningsih. commit to user

59


digilib.uns.ac.id

 1 (satu ) buah celana pendek jenis Boxer merk BALI SUCI warna hitam motif coret-coret warna putih dan bertuliskan BALLIBONG, dikembalikan kepada saksi DiSepp. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebera Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Putusan Hakim sudah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak. Menurut penuturan Ibu Asih Widiastuti, SH, semua putusan Hakim dalam perkara apapun wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Walaupun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang yang tertutup, akan tetapi pada acara pengucapan putusan tetap dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini bertujuan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu peradilan. Dengan demikian pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan Wahid Nur Fauzan di persidangan telah diterapkan dengan semestinya di Pengadilan Negeri Karanganyar. Pelaksanaan perlindungan hak-hak terdakwa anak tersebut adalah pelaksanaan pemeriksaan sudah dengan Hakim Tunggal, pemeriksaan acara persidangan tertutup untuk umum, hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya kepada terdakwa, hak untuk memberikan keterangan bebas kepada hakim atau hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatankeberatan terhadap kasus yang melibatkan dirinya oleh terdakwa, hak untuk melakukan pembelaan atau pledoi dan hak untuk tidak dibebani pembuktian. Sedangkan hak-hak anak sebagai terdakwa yang tidak dilaksanakan atau diterapkan adalah hak untuk didampingi Penasehat Hukum karena dalam perkara ini terdakwa sendiri menolak untuk didampingi Penasehat Hukum.

2. Analisis Hambatan Normatif Maupun Empiris yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Terdakwa dalam Proses commit to user Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Karanganyar

60


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari berita acara pemeriksaan pada perkara Nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar beserta wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tersebut, penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang signifikan baik itu hambatan normatif maupun hambatan empiris dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Pada dasarnya pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan sidang anak di Pengadilan Negeri Karanganyar telah berjalan dengan baik, tetapi tidak jarang para pejabat pemeriksa khususnya dalam hal ini Hakim menemui beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagain berikut : 1. Hambatan Normatif : Sulitnya Penerapan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Yaitu Tidak Adanya Tempat Tahanan Anak Dalam Undang-undang Pengadilan Anak menghendaki supaya anak menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Kemasyarakatan, jadi terpidana anak tempat menjalani pidananya tidak sama dengan tempat orang dewasa menjalani pidananya. Tidak semua kota atau daerah sudah membangun Lembaga Pemasyarakatan Anak mengingat untuk membangun sebuah Lembaga Pemasyarakatan Anak di setiap kota atau daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka lebih efektif apabila suatu daerah yang belum ada Lembaga Pemasyarakatan Anak, dalam satu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) penempatan terpidana anak dipisahkan dengan terpidana orang dewasa. Pemisahan tempat tersebut agar terpidana anak dapat menjalani masa pidananya commit to userdengan sebaik-baiknya, ini untuk

61


digilib.uns.ac.id

kepentingan anak dan untuk mencegah jangan sampai anak terpengaruh dengan tahanan orang dewasa yang pikiranya sudah stabil. Dalam perkara ini terdakwa anak yang telah diputus oleh Hakim dengan putusan pidana penjara ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Surakarta, penempatan anak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sudah dipisahkan dengan tahanan dewasa atau sudah menempati ruangan tersendiri, sehingga pengaruh negatif atau buruk dari tahanan orang dewasa dapat diminimalisir bagi tahanan anak. Karena itu tujuan dari sistim pemasyarakatan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik atau untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal ini khususnya terpidana anak belum bisa tercapai sepenuhnya mengingat di Surakarta belum tedapat tempat tahanan khusus anak atau penjara anak. 2. Hambatan Empiris : a. Terbatasnya Jumlah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Karanganyar. Pada proses pemeriksaan perkara pidana anak, tidak semua dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak. Untuk menjadi seorang Hakim Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terlebih dahulu yaitu sebagai berikut: b)

Telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

c) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak Dan pengangkatan Hakim Anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Negeri tempat Hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua pengadilan Tinggi. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 9 Undangundang Pengadilan Anak. Pengangkatan Hakim Anak oleh Ketua commit to user Makhamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut 62


digilib.uns.ac.id

menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan khusus (spesialis). Di Pengadilan Negeri Karanganyar pun masih memiliki keterbatasan jumlah Hakim Anak, dalam hal ini hanya ada satu Hakim yang biasa memeriksa perkara anak yaitu Ibu Asih Widiastuti, SH, sehingga perkara-perkara anak menemui kendala waktu di proses dalam persidangan. b. Kurangnya Pengetahuan Terdakwa Terhadap Hak-haknya Kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap Hak-haknya, sehingga terdakwa anak tidak menggunakan haknya, padahal hak tersebut sangat membantu terdakwa. Misalnya, dalam proses pemeriksaan sidang anak terdakwa mempunyai hak untuk didampingi Penasehat Hukum. Bantuan hukum ini sebanarnya merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara terdakwa oleh penasehat hukumnya. Bantuan hukum yang diberikan Penasehat Hukum terhadap terdakwa anak adalah pada saat dilakukanya pemeriksaan dipengadilan.

commit to user

63


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar sudah berjalan baik sesuai ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan demikian pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa telah diterapkan dalam proses pemeriksaan sidang pada perkara Nomor 87/Pid/B/2011/PN.kray di Pengadilan Negeri Karanganyar. Pelaksanaan perlindungan hak-hak tersebut antara lain disidangkan oleh Hakim Anak, Hakim bersama Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak memakai pakaian dinas, selain itu juga hak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan Hakim Tunggal, hak untuk menjalani sidang secara tertutup, hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya kepada terdakwa, hak untuk memberikan keterangan bebas kepada Hakim atau hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatan-keberatan terhadap kasus yang melibatkan dirinya oleh terdakwa , hak untuk melakukan pembelaan atau pledoi dan hak untuk tidak dibebani pembuktian sudah diterapkan. Sedangkan hak-hak anak sebagai terdakwa

yang tidak

dilaksanakan atau diterapkan adalah hak untuk didampingi Penasehat Hukum karena dalam perkara ini terdakwa sendiri menolak untuk didampingi Penasehat Hukum, jadi dalam perkara ini terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga belum sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. commit to user

64


digilib.uns.ac.id

2. Dalam proses pemeriksaan sidang anak di Pengadilan Negeri Karanganyar ternyata tidak sepenuhnya berjalan lancar, ada beberapa hambatan baik itu hambatan normatif maupun empiris yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : hambatan normatif, yaitu sulitnya penerapan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu tidak adanya tempat tahanan anak, belum semua kota atau daerah sudah membangun Lembaga Pemasyarakatan Anak mengingat untuk membangun sebuah Lembaga Pemasyarakatan Anak di setiap kota atau daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit termasuk di Surakarta. Sedangkan hambatan empiris antara lain : keterbatasan jumlah Hakim Anak atau Hakim yang khusus menangani perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Karanganyar dan kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap hak-hak yang dimilikinya sehingga terdakwa anak tidak menggunakan haknya, padahal hak tersebut sangat membantu terdakwa.

B. Saran 1. Proses pemeriksaan persidangan perkara pidana anak diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya di Pengadilan Negeri Karanganyar sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga tidak merugikan kepentingan anak dan agar pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan perkara pidana anak dapat sepenuhnya terpenuhi, maka para pihak yang terlibat baik itu pihak intern maupun ekstern harus dapat mendukung dan menciptakan suasana kondusif demi kelancaran sidang anak. 2. Terkait karena keterbatasan jumlah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Karanganyar, untuk itu Hakim-hakim Pengadilan Negeri Karanganyar diharapkan mempunyai minat lebih terhadap anak, yaitu lebih perhatian dan lebih memahami masalah anak, dengan demikian jumlah Hakim Anak dapat user Anak yang bisa memeriksa dan bertambah dan diharapkan commit menjaditoHakim

65


digilib.uns.ac.id

memutus perkara anak dengan sebaik-baiknya atau menciptakan putusan yang seadil-adilnya bagi kepentingan terdakwa anak. 3. Berdasarkan tujuan yang terkandung dalam Undang-undang Pengadilan Anak menghendaki proses peradilan anak dilaksanakan lebih cepat, maka kiranya setiap ada perkara anak mendapat prioritas utama dalam penangananya. Untuk itu sebaiknya dalam sampul berkas perkara bagian depan diberi tanda atau tulisan “Perkara Anak” supaya petugas atau pejabat yang memeriksa perkara tersebut (Penyidik, Penuntut umum, Hakim) akan lebih memperhatikan dan lebih mengutamakan.

commit to user

66

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents