PELAKSANAAN PENYANDERAAN (GIJZELING) TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (STUDI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II)
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh LAYLA FACHRUNNISA ISNINDYA E0012228
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
ii
iii
iv
ABSTRAK
LAYLA FACHRUNNISA ISNINDYA. E0012228. PELAKSANAAN PENYANDERAAN (GIJZELING) TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (STUDI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dalam pelaksanaan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa beserta kendalanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data primer meliputi data yang diperoleh di lapangan, data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II telah menerapkan penegakan hukum berupa pelaksanaan hukum akibat telah terjadinya pelanggaran hukum yang mengatur aturan pemenuhan perpajakan didalamnya, yang mana pelanggaran tersebut berupa ketidakpatuhan dalam pembayaran kewajiban pajak. Aturan hukum tersebut ditegakkan melalui penagihan pajak dengan upaya penyanderaan (gijzeling) yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: pelaksanaan hukum, penagihan pajak, penyanderaan (gijzeling)
v
ABSTRACT LAYLA FACHRUNNISA ISNINDYA. E0012228. IMPLEMENTATION OF HOSTAGING (GIZELING) FOR THE TAX PAYER IN TAX BILLING EFFORT BASED ON ACT NUMBER 19 OF 2000 ON THE AMANDEMENT OF ACT NUMBER 19 OF 1997 ON CHANGING OF TAX BILLING WITH FORCED LETTER. (General at Regional Tax Office of Central Java II). LEGAL RESEARCH (THESIST). Faculty of law, Sebelas Maret University. The purpose of this research is to find out about the implementation of hostage (gizeling) for tax payer at Regional Tax Office of Central Java II, based on Act Number 19 of 2000 on the Amandement of Act Number 19 of 1997 on changing of tax billing with forced letter and the obstacles. This research is non doctrinal research, with qualitative approach. The primary data involved empirical data, the secondary data involved primary legal material and secondary legal material. The technique of data collecting using interview method and library research with qualitative analytical technique. The result of this research shows that the Regional Tax Office of Central Java II has implemented the law enforcement as the form of following legal action as the impact of breach of law on taxation through tax violation by the tax payer. This regulation is enforced through tax billing with gijzeling method, which is conducted based on Act Number 19 of 2000 on the Amandement of Act Number 19 of 1997 on changing of tax billing with forced letter. Key word : Implementation of Law, Tax Billing, Hostaging (Gizeling)
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Always start everything with Bismillahirahmanirrahim “In the name of ALLAH, Most Gracious, Most Merciful. (Writter)
Life is short. Time is fast. No replay. No rewind. So enjoy every moment as it comes. (Anonim)
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S: Al-Ra’ad 13:11)
“Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu niscaya Allah akan memudahkan jalannya menuju surga..” (Shahih, HR. Abu Daud:3642, at-Tirmidzi: 2682, Shahihul Jami: 6297) “Belajarlah sungguh-sungguh Dek, belajar yang didasarkan sematamata hanya untuk menggapai Ridho Allah SWT bukan didasarkan pada tujuan duniawi” (Suwartini Ibunda Tercinta) Karya ini penulis persembahkan kepada : Allah SWT yang Maha Pemilik Asmaul Husna, tempat dimana aku memohon pertolongan dan petunjuk Bapak dan Ibuku tercinta Kakakku tersayang dan Keluarga Besarku Sahabat-sahabat terbaik yang terhebat dalam hidupku.
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Pelaksanaan Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Wajib Pajak Dalam Upaya Penagihan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II” tanpa hambatan dan rintangan yang berarti. Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terselesaikkannya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Dr. Supanto,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi. 2. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H,S.H.,M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi. 3. Bapak Wasis Sugandha,S.H.,M.H.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi pertama yang telah menyediakan waktunya, yang tidak hanya untuk memberikan ilmu, bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini, namun juga untuk memberikan nasihat serta mendengar keluh kesah penulis. 4. Ibu Wida Astuti,S.H,M.H. selaku Pembimbing Skripsi kedua yang telah menyediakan waktunya yang tidak hanya untuk memberikan ilmu, bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini, namun juga untuk memberikan nasihat serta mendengar keluh kesah penulis terkait perbedaan pandangan antara kedua pembimbing.
viii
5. Ibu Anugrah Adiastuti,S.H,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi nasihat, selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya. 7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi. 8. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan staf Perpusatakaan Pusat Universitas Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan penelitian ini. 9. Ibu Lusiani, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. 10. Bapak Basuki Rakhmad selaku Kepala Bidang P2 Hubungan Masyarakat beserta seluruh bidang P2 Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang telah membantu untuk memberikan data yang dibutuhkan penulis serta menjembatani penulis mendapatkan izin untuk melakukan penelitian. 11. Ibu Agustina Siswandari, selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelejen dan Penyelidikan (PPIP) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan data dalam penulisan. 12. Bapak Jaya Kusuma, selaku Kepala Seksi Bidang Penagihan yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi serta memberikan tambahan ilmu baru kepada penulis terkait penelitian yang diangkat. 13. Bapak Nindi Darifki, selaku staff Bidang Penagihan yang telah tulus ikhlas memberikan segenap waktu, tenaga, pikiran, kesabarannya untuk menjadi narasumber selama penelitian, serta banyak memberikan masukan ilmu hukum
ix
dan ilmu organisasi secara luas kepada penulis yang selalu bertanya tanpa lelah telah memberikan jawaban ilmiahnya. 14. Seluruh pegawai dan staf di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, yang telah memberikan data, informasi, dan membantu penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. 15. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ichtirom dan Ibu Suwartini terimakasih telah memberikan motivasi, doa, dan dukungannya baik secara materiil maupun spiritual. 16. Kakakku tercinta Nisrina Elva Maidar terimakasih atas motivasi dan nasehatnasehatnya, serta telah mendengarkan curahan keluh kesah selama penulisan. 17. Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Davina Eka Maretasari, Khanza Tsabita, Novia Yuli Enty, Wityarsiningrum, Respati Damardjati, Yunita Hapsari. 18. Teman-teman S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2012 yang telah memberikan informasi akademik seputar penulisan hukum ini. 19. Sahabat-sahabat kos Amanah Mbak Ines, Mbak Meking, Mbak Prista, Asta, Dina, Dwi, Eka, Ferifta, Ifa, Mita, Nofi, Rosi, Upik, Mayang, Prisil, Rizka. 20. Teman-teman organisasi FOSMI, SOLO MENGAJAR, PERMAHI yang tidak lupa selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan. 21. Dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi dan masyarakat umum.
Surakarta, 9 April 2016 Layla Fachrunnisa Isnindya
x
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL..........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI...........................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN ...........................................................................
iv
ABSTRAK .........................................................................................................
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... vii KATA PENGANTAR........................................................................................ viii DAFTAR ISI ......................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xv DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.........................................................................
1
B. Rumusan Masalah ..................................................................................
7
C. Tujuan Penelitian....................................................................................
7
D. Manfaat Penelitian..................................................................................
8
E. Metode Penelitian ..................................................................................
8
F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................................... 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori....................................................................................... 18 1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum................................................ 18 2. Tinjauan Tentang Pajak ..................................................................... 21 3. Tinjauan Tentang Utang Pajak .......................................................... 26 4. Tinjauan Tentang Penagihan Pajak.................................................... 28 5. Tinjauan Tentang Penyanderaan (Gijzeling) ..................................... 31 B. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 40
xi
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Singkat Lokasi .....................................................................
43
1. Sejarah Berdirinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II .................................................................. 43 2. Visi Dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II ............................................................................ 44 3. Stuktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II .................................................................. 44 4. Fungsi dan Tugas Setiap Seksi di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen, dan Penyidikan dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Penagihan Pajak ........................................ 46 5. Realisasi Pencapaian Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Surakarta Jawa Tengah II .................. 47 B. Pelaksanaan Penyanderaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ...................................................................................................... 48 1. Pengusulan Penyanderaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II ................................................... 48 2. Proses
Pelaksanaan
Penyanderaan
Terhadap
DW
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ................... 50 3. Hambatan Pelaksanaan Penyanderaan (Gijzeling) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II ....... 78
xii
BAB IV PENUTUP A. Simpulan................................................................................................. 83 B. Saran....................................................................................................... 84 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 86 LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1
Pendapatan Negara 2014-2015 .....................................................
2
Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan DJP Kanwil II Jateng ..............
47
xiv
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1
Model Analisi Interaktif ..........................................................
15
Gambar 2
Model Upaya Optimalisasi Kepatuhan Pajak ..........................
26
Gambar 3
Kerangka Pemikiran ................................................................
40
Gambar 4
Stuktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II .......
45
Gambar 5
Proses Penetapan Penyanderaan Terhadap DW ......................
58
xv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1
Siaran Pers
Lampiran 2
Surat Permohonan Izin Penyanderaan
Lampiran 3
Daftar Kelengkapan Data Permohonan Izin Penyanderaan
Lampiran 4
Surat Perintah Penyanderaan
Lampiran 5
Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Penyanderaan
Lampiran 6
Berita Acara Penyanderaan
Lampiran 7
Surat Izin Mendapat Kunjungan Dari Keluarga
Lampiran 8
Surat Izin Dirawat Dirumah Sakit Diluar Rumah Tahanan
Lampiran 9
Berita Pengajuan Gugatan Beserta Foto Persidangan
Lampiran 10
Surat Pemberitahuan Pelepasan
xvi
