Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 1

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMASAMA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan No. Perkara 111/Pid.B/ 2008 di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : DENNY WAHYU HIDAYAT NIM.E. 1105067

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

commit to user


digilib.uns.ac.id 2

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi) KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMASAMA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan No. Perkara 111/Pid.B/ 2008 di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Disusun Oleh : DENNY WAHYU HIDAYAT NIM.E.1105067

Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing I

Pembimbing II

RAHNELEMKAN GINTING, S.H.,M.H.

SABAR SELAMET, S.H.,M.H.

NIP. 19580727 198601 1 001

NIP. 19560105 198403 1 001

commit to user ii


digilib.uns.ac.id 3

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMASAMA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan No. Perkara 111/Pid.B/ 2008 di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Disusun Oleh : DENNY WAHYU HIDAYAT NIM : E. 1105067 Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari

: Jumat

Tanggal

: 29 Oktober 2010 TIM PENGUJI

1. Siti Warsini, S.H., M.H

: ……………………….

2. Rahnelemkan Ginting, S.H., M.H

: ……………………….

3. Sabar Selamet,S.H., M.H

: ……………………….

MENGETAHUI Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. NIP. 19610930 198601 1 001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id 4

HALAMAN MOTTO

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,maka apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain”. (QS. Al Insyirah:6-7)

”Di dalam ketakutan ada kebenaran sejati,bahwa cara untuk mengatasi ketakutan itu adalah dengan menghadapinya”. (puccino) ”Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”. (Al-Hadist) ’’Rasa percaya diri adalah kunci rahasia pertama dari sukses seseorang’’. (Ralph.W.Emerson)

commit to user iv


digilib.uns.ac.id 5

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI, PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA :

·

ALLAH S.W.T YANG MEMBERIKAN RIDHO-NYA

·

AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA YANG SENANTIASA MENDIDIK,

MENGASIHI,

MENYAYANGI

DAN

MENDOAKAN KU ·

KAKAKKU TERSAYANG RENNY SUPRIYANTI, RAIHLAH YANG KAMU INGINKAN DAN TERBAIK UNTUKMU. SEMOGA TERCAPAI CITA-CITAMU DAN KEBAHAGIAAN SELALU BARSAMAMU

· ·

SELURUH DOSEN DAN STAF FAKULTAS HUKUM UNS ALMAMATERKU

commit to user v


digilib.uns.ac.id 6

ABSTRAK

DENNY WAHYU HIDAYAT,2010. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan No. Perkara 111/Pid.B/ 2008 di Pengadilan Negeri Karanganyar).Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencabulan dan kendala yang di alami hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pencabulan. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat analisis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang pertimbangan hakim dalam menjatukan pidana terhadap tindak pidana pencabulan dan kendala yang di alami hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pencabulan. Lokasi penelitian di lakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, serta data sekunder berupa bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca,dan mencatat buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen.Teknik analisa data menggunakan teknik analisis (content analysis) dengan model memanfaatkan buku dan dokumen untuk ditarik kesimpulan yang sahih. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara pidana pencabulan harus di dasari oleh dua aspek yaitu aspek yuridis dan aspek sosiologis. Aspek yuridis meliputi perangkat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti surat dakwaan, alat bukti yang sah, dan pertimbangan Hakim. Sedangkan sosiologis meliputi hal-hal yang sifatnya wawancara terhadap Hakim seperti hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hambatan yang di alami oleh hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan yaitu terdakwa berbelit-belit dalam memberikan jawaban di persidangan, hakim lebih mempertimbangkan unsur kemanusiaan, trauma bagi korban yang menyebabkan kesulitan dalam memperoleh keterangan, perlu kerja ekstra keras dalam menangani perkara pidana pencabulan. Kata Kunci: Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur

commit to user vi


digilib.uns.ac.id 7

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan hukum ini membahas tentang KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK

PIDANA

MEMBUJUK

ANAK

SECARA

BERSAMA-SAMA

UNTUK

MELAKUKAN

DENGAN

ATAU

SENGAJA

MEMBIARKAN

DILAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan No. Perkara 111/Pid.B/ 2008 di Pengadilan Negeri Karanganyar). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik material maupun non material sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada : 1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS. 2. Bapak Rahnelemkan Ginting, S.H.,M.H.,selaku pembimbing I dan Bapak Sabar Selamet, S.H.,M.H., selaku pembimbing II penulisan hukum (skripsi), yang telah menyediakan waktu, arahan dan pikirannya untuk memberikan bimbingan bagi tersusunnya penulisan hukum (skripsi) ini.

commit to user vii


digilib.uns.ac.id 8

3. Ibu Gayatri Dyan Suprobowati S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademis. 4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum UNS. 5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar. 6. Ayahanda dan Ibunda tercinta’’Bapak dan Ibu adalah kaki tangan ALLAH yang di ciptakan untuk ku,yang telah memberikan doa, dorongan, perhatian, dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis. 7. Kakakku tersayang Renny dan Yogi terima kasih atas semangat dan doanya. 8. Keponaanku tersayang Adila Pandji Pramudya 9. My LOVELY’’ thank’s for eferything. 10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta,

Oktober 2010

Penulis

commit to user viii


digilib.uns.ac.id 9

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN....................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN..............................................................................

iii

HALAMAN MOTTO..........................................................................................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..........................................................................

v

ABSTRAK...........................................................................................................

vi

KATA PENGANTAR ........................................................................................

vii

DAFTAR ISI.......................................................................................................

ix

DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................

x

BAB I

PENDAHULUAN................................................................................

1

A. Latar Belakang................................................................................

1

B. Perumusan Masalah........................................................................

7

C. Tujuan Penelitian............................................................................

8

D. Manfaat Penelitian..........................................................................

8

E. Metode Penelitian...........................................................................

9

F. Sistematika Skripsi.........................................................................

15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................

17

A. Kerangka Teori...............................................................................

17

1. Tinjauan Umum Tentang Pidana…………………………...

17

a. Pengertian Pidana ……………………………………....

17

b. Jenis-Jenis Pidana ………………………………..…….

17

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana...............................

20

a. Pengertian Tindak Pidana................................................

20

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana ...........................................

23

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana................................................

24

commit to user ix


digilib.uns.ac.id 10

d. Tempat dan Waktu Tindak Pidana...................................

26

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan...............................................................

27

a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.............................

27

b. Unsur-unsur Perbuatan Cabul Menurut Pasal 290 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP...........................................

28

4. Tinjauan Umum Tentang Anak ............................................

36

a. Pengertian Anak...............................................................

36

b. Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana..........

39

B. Kerangka Pemikiran.......................................................................

41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....................................

43

A. Pernyataan Hakim dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak………………………...………………………..

43

B.1. Hambatan dan Pertimbangan yang dihadapi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencabulan di Pengadilan Negeri Karanganyar ……………………………………………………..

51

2.Penerapan Saksi Pidana oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan diPengadilan Negeri Karanganyar……………………………………………………...

73

BAB IV PENUTUP............................................................................................

86

A. SIMPULAN...............................................................................

86

B. SARAN...........................................................................................

88

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………….…

90

LAMPIRAN …………………………………………………………………....

92

commit to user x


digilib.uns.ac.id 1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Seluruh Warga Negara Indonesia secara mutlak mendapat jaminan kepastian hukum serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Disamping menjadi jaminan hidup manusia, hukum juga mempunyai sifat mengatur dan memaksa, dimana hukum merupakan peraturanperaturan hidup yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh dan mentaatinya. Tujuannya adalah agar tercipta keadilan dan ketentraman dalam masyarakat, dan mengurangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat dewasa ini semakin canggih dan semakin banyak seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, perkosaan, pencabulan dan lain sebagainya saat ini menjadi tindak pidana yang sering diberitakan di media masa, baik cetak atau elektronik. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Sesuai dengan sifat hukum yang memaksa, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang mana dapat diancam dengan hukuman. Hukum yang baik dan sempurna tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika, perumusan Pasal-Pasal dan sanksi-sanksi yang ada

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

melainkan tergantung juga pada tata pelaksanaan serta pada manusia yang menjadi pendukung dan pelaksana dari hukum itu sendiri. Di antara anggota masyarakat yang rawan menjadi korban kejahatan pencabulan adalah anak-anak. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara dan masyarakat maupun keluarga. Mereka adalah tumpuan harapan masa depan bangsa dan negara. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya. Menyadari kenyataan di atas, norma hukum juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum, tetapi apabila dilakukan terhadap anak-anak akan menjadi tindak pidana (Darwan Prinst, 2003: 99). Anak merupakan anugerah Tuhan YME yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, sedangkan dari sudut pandang kenegaraan anak merupakan calon generasi penerus bangsa yang dapat meneruskan cita-cita dari suatu bangsa tersebut, untuk itu anak juga berhak mendapatkan hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuanagan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kondisi fisik dan psikologi anak yang mempunyai kedudukan tertentu, dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya memerlukan usaha yang menjamin perlakuan adil dan mengakibatkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang apa arti dan pengertian anak menurut proporsi yang sebenarnya. Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu (Agung Wahyono.1993 : 19).

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 menyebutkan bahwa : Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Pembuat Undang-Undang merumuskan hal semacam ini karena menilai bahwa anak seringkali menjadi objek kejahatan dan kekerasan, baik fisik, mental, maupun seksual karena sifat dari anak itu yang masih lugu dan lemah, untuk itu harus ada perlindungan hukum secara khusus agar dapat lebih melindungi anak dari segala macam bentuk tindakan kekerasan. Yang termasuk kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan kegiatan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis sertam meninggalkan seseorang (termasuk yang tergolong usia anak-anak) setelah melakukan hubungan seksualitas, segala perilaku yang mengarah pada tindak kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Apalagi masalah ini hanya dipandang dan diperbincangkan sebagai masalah lokal semata-mata. Masalah kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya terhadap anak yang masih di bawah umur, menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak orang. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecahan seksual bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari realita yang terjadi dalam masyarakat. Pelaku kejahatan memang dapat dikenakan sanksi pidana, namun dalam hal ini

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

kedudukan korbanlah yang kurang mendapat perhatian secara serius terutama di dalam korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu anak-anak di bawah umur. Kekerasan dan penyalahgunaan seksual masa kanak-kanak dapat berdampak sangat serius. Di satu sisi, karena anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror sepanjang kehidupannya. Di sisi lain, bila tindakan seksual dari orang dewasa itu sedemokian rupa, anak juga mengalami perasaan nikmat. Selain itu, berbagai bujukan, ancaman sekaligus langkah-langkah pelaku dapat menambah rumit permasalahan dengan memunculkan perasaan bersalah dan berdosa pada diri anak. Karena masalah seksual adalah masalah-masalah yang ditutup-tutupi dan tabu dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya secara sehat. Ketidakmampuan anak memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa (A.S. Luhulima,2000;41). Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau wali, setiap lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat wajib ikut berperan dalam upaya perlindungan terhadap anak. Hal ini bertujuan demi terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan Undang-undang yang bersifat khusus jika terjadi suatu korban tindak pidana pada anak. Undang-undang ini lebih mengatur secara terperinci mengenai perlindungan anak, mulai dari hak-hak anak sampai dengan siapa saja yang harus berperan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Pencabulan terhadap anak seringkali terjadi karena sifat anak yang lugu dan lemah sehingga memudahkan bagi pelaku untuk melampiaskan nafsu birahinya. Korban pencabulan (kejahatan seksual) akan mengalami dampak

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

secara psikologis maupun gangguan seksualitas dampak psikologis antara lain korban menjadi depresi, bahkan ganguan kejiwaan. Sedangkan gangguan masa kanak-kanaknya karena banyak diantara mereka terpaksa bekerja baik sebagai pemulung, buruh atau melakukan pekerjaan kasar lainnya. Anakanak seringkali mengalami pelecehan seksual bahkan pelakunya tidak hanya orang lain tetapi juga dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban bahkan masih mempunyai hubungan darah dengan korban. Kita harus menyadari bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sehingga agar anak dapat berkembang secara baik, diperlukan kepedulian baik dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan perhatian. Pencabulan merupakan salah satu dari jenis kejahatan yang akhir-akhir ini baik melalui koran, majalah maupun media massa lannya diberitakan mengalami peningkatan yang relatif cukup serius. Memang ironis sekali, bahwasanya untuk jenis tindak pidana pencabulan tersebut justru mengalami peningkatan pada saat Negara kita sedang giat-giatnya melakukan reformasi hukum dan tertib hukum dalam upaya menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan tentram berdasarkan Pancasila. Masalah pencabulan yang merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma maka kita tidak bisa melepaskannya dari moral yang berlaku dalam masyarakat kita. Terlebih sebagai masyarakat Timur yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan maka kejahatan yang berkenaan dengan masalah kesusilaan akan mempunyai arti tersendiri pula. Yang dapat diartikan bahwa dengan tengah berkecamuknya kejahatan susila dalam suatu masyarakat, berarti pula dalam masyarakat tersebut tengah berlangsung prahara moral yang

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

dirasakan sangat meresahkan kondisi masyarakat. Sebab bagaimanapun juga, moral merupakan nilai prima yang sangat dijunjung tinggi dan diletakkan pada kedudukan teratas. Sesuai dengan sifat dari hukum yaitu memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap dari perbuatan melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Banyaknya tindak pidana yang terjadi di negara Indonesia terutama kasuskasus pencabulan sudah tentu tidak terlepas dari lemahnya Sistem Peradilan Pidana (SPP), mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim yang tidak menegakkan supremasi hukum sebagaimana mestinya. Dikatakan demikian karena seharusnya pemidanaan dapat memberikan sekurang-kurangnya 3 dampak baik bagi pelaku itu sendiri, bagi masyarakat, maupun terhadap korban itu sendiri. Terhadap pelaku seharusnya dapat memberikan rasa jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga meresosialisasi pelaku dengan harapan ketika dikembalikan pada masyarakat ia mempunyai kepribadian yang baik, sedangkan bagi masyarakat pemidanaan seharusnya dapat membuat kesan takut pada suatu pemidanaan sehinga diharapkan masyarakat lain tidak mencontoh perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan bagi korban adalah terlindunginya hakhak korban yang telah dirampas oleh pelaku sehingga korban dapat merasakan keadilan. Perlindungan hukum terhadap anak terutama yang menjadi korban pencabulan seharusnya bukan hanya menjadi retorika belaka, disini dituntut peran dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan keluarga, karena tanpa adanya peran dari berbagai pihak sudah tentu tidak dapat tercapai, sedangkan

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pada umumnya dan korban tindak pidana pencabulan pada khususnya bisa secara penal maupun non penal. Pada kali ini penulis membahas upaya perlidungan secara penal,

karena

penulis

menilai

No.111/Pid.B/2008/PN.Kray tidak

bahwa

pada

putusan

perkara

memberikan rasa keadilan baik bagi

masyarakat maupun korban, apalagi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tentu putusan ini batal demi hukum karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat. Selain daripada itu hakim dalam memutus perkara seolah-olah terlalu menggunakan subjektifitas keyakinan pribadi dan tidak menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang sebagaimana mestinya dalam memutus perkara. Upaya mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan merupakan suatu hal yang relevan, mengingat perlindungan yang diharapkan masih belum memadai. Oleh karena latar belakang di atas pernyusunan skripsi ini mengambil judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA

MEMBUJUK

ANAK

UNTUK

MELAKUKAN

ATAU

MEMBIARKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan No. Perkara 111/Pid.B/2008 di Pengadilan Negeri Karanganyar). B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yang ditetapkan dalam penulisan hukum (Skripsi) ini adalah : 1. Bagaimana penyelesaian tindakan pencabulan dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dan hambatan apa sajakah yang ditemui hakim dalam memutus tindak pidana pecabulan?

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perorangan dari penulis. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penulisan hukum (Skripsi) ini adalah : 1. Tujuan Obyektif. a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pecabulan. b) Untuk mengetahui apa sajakah hambatan-hambatan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan. 2. Tujuan Subyektif a) Meningkatkan kualitas penelitian penulis dan pengetahuan penulis serta mengetahui kesesuaian antara teori yang didapat penulis dari perkuliahan. b) Untuk memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan. c) Memperoleh data yang cukup dan relevan yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan hukum (Skripsi) ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

1. Manfaat Teoretis. a) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan. b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Manfaat Praktis. a) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan. b) Untuk memberikan informasi dan mengetahui kendala penyidikan dan penuntutan dalam menangani tindak pidana pencabulan di Karanganyar.

E. Metode Penelitian Penelitian adalah untuk kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakberatan dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. “Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten” (Soerjono Soekanto, 2006 : 42). Dengan demikian metode penelitian adalah ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sedangkan metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

commit to user



melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian ”Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian di lanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat” (Soerjono Soekanto 2006: 52-53). 2. Sifat Penelitian ”Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya” (Soerjono Soekanto, 2006: 10). Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklasifikasikannya seterusnya menganalisa dan menginteprestasikan untuk kemudian diperoleh suatu hasil. Berkaitan dengan pengertian mengenai jenis penelitian di atas maka penulis hendak memaparkan tentang kendala yang dihadapi penyidik dan penuntut umum dalam menangani tindak pidana pencabulan di Karanganyar yang sekaligus untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala penyidikan dan penuntutan dalam menangani tindak pidana pencabulan tersebut.

commit to user



3. Lokasi Penelitian Untuk kepentingan identifikasi dan analisis akan dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar. 4. Jenis Data Data yang digunakan penulis untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut: a)

Data Primer Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

b)

Data Sekunder Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dapat ditambahkan pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa data-data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2006 : 12).

commit to user



5. Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : a) Sumber Data Primer Sumber data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. b) Sumber Data Sekunder “Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundang-undangan, dokumendokumen, tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti” (Soerjono Soekanto, 2006 : 11). c) Sumber Data Tertier “Sumber data tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya” (Soerjono Soekanto, 2006 : 113). 6. Teknik Pengumpulan Data Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang penulis teliti, maka melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu:

commit to user



a) Studi Lapangan Merupakan suatu penelitian dengan penelitian secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapat data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui penelitian lapangan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada obyek yang diteliti. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah yaitu wawancara yang telah ditentukan pelaksanaannya, telah diatur catatan-catatan

dan

keterangan-keterangan

pertanyaan

yang

telah

ditentukan pokok permasalahannya serta membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. b) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menginfentariskan dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku tulisan-tulisan dan dokumendokumen lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam setiap penelitian di samping metode yang tepat dan alat pengumpulan data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpulan data sangat berpengaruh obyektivitas hasil penelitian. 7. Teknik Analisis Data Analisa

data

adalah

proses

mengatur

urutan

data,

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, ketegorisasi, dan satuan uraian

commit to user



dasar. Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka dalam mengolah data dan menganalisisnya peneliti menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data interaktif. ”Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh” (Soerjono Soekanto, 1986: 250). Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama, dimana ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menentukan hasil akhir analisis. Adapun tiga komponen tersebut adalah : a) Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnot. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. b) Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi “Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar

commit to user



mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan” (HB. Sutopo. 2002: 91-93) Menurut H.B. Sutopo skema cara kerja analisis data interaktif tersebut adalah sebagai berikut (H.B. Sutopo, 2002 : 96):

Pengumpulan data

Reduksi data

Sajian data

Penarikan simpulan/verifikasi

Gambar 2 Model Analisis Interaktif Aktifitas yang dilakukan dengan proses siklus antara komponen – komponen tersebut menghasilkan data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh. F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

commit to user



BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dikemukakan tentang Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran dari Permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Kerangka teori terdiri dari beberapa tinjauan yaitu Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Penuntut Umum antara lain : pengertian dan tinjauan umum mengenai pidana dan Tindak Pidana. Kemudian yang kedua mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana pencabulan yang isinya antara lain: Pengertian pencabulan, Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencabulan, Tinjauan Umum tentang anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini terdiri dari dua pokok pembahasan, pertama dari kendala yang dihadapi penyidik dan penuntut umum dalam menangani tindak pidana pencabulan di Karanganyar, kedua dari upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencabulan di Karanganyar . BAB IV

PENUTUP Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Tentang Pidana. a. Pengertian Pidana. Pada dasarnya pidana adalah sama dengan penderitaan. Perbedaanya hanya terletak, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan, dari pada penderitaan yang dijatuhi oleh pidana. Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang adakalanya disebut sebagai hukuman. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. b. Jenis-Jenis Pidana KUHP sebagai induk pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan adanya pidana pokok dan pidana tambahan. a) Pidana pokok terdiri dari: 1. Pidana mati Berdasarkan Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia, yang sesungguhnya hak itu hanya mutlak milik Tuhan.

commit to user 17



Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat berat saja, seperti : (a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat 3 jo 129) (b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang-orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya (Pasal 140 (3), 340) (c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatka (Pasal 365 ayat (4), 368 ayat (2)) (d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).

Tindak pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, menggunakan upaya pidana mati selalu diancamkan juga alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara setinggi-tingginya 20 tahun. 2. Pidana penjara Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Batas waktu pidana penjara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum adalah lima belas tahun. Seseorang yang dipidana penjara akan kehilangan hakhak tertentu: (a) hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu (b) hak memangku jabatan politik (c) hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan

commit to user



(d) hak mendapat ijin tertentu (e) hak untuk mengadakan asuransi hidup (f) hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan (g) hak untuk kawin (h) beberapa hak sipil lainya. (3) Pidana kurungan Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang dianggap ringan seperti tindak pidana kealpaan dan pelanggaran. Perbedaannya dengan pidana penjara adalah pelaksanaan pidana kurungan lebih ringan dari pada pelaksanaan pidana penjara. (4) Pidana denda Pidana denda banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga bagi kejahatan-kejahatan ringan maupun culpa, pidana denda sering dijadikan alternatif dari pidana kurungan. (5) Pidana tutupan. Pidana tutupan ini ditambahkan kedalam Pasal 10 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa, dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara, karena

commit to user



terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Tempat dan menjalani pidana tutupan dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalani Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam PP tahun 1948, yang dikenal dengan PP rumah tutupan. b. Pidana tambahan terdiri dari: Ada 3 jenis pidana tambahan: (a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu. (b) Pidana perampasan barang-barang tertentu (c) Pidana pengumuman keputusan hakim. b. Tinjauan Tentang Tindak Pidana. 1) Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana juga merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan pengertian kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis

atau

kriminologis.

Para

ahli

hukum

pidana

sering

menggunakan istilah straafbaar feit untuk menyebut tindak pidana. Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan penjelasan mengenai perkataan “straafbaarfeit” tersebut. Perkataan “feit” dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedang “straafbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “straafbaar feit” berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan (P.A.F. Lamintang,1990:181).

commit to user



Dengan adanya pendapat tersebut diatas, timbul doktrin-doktrin dan berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang disebut dengan “strafbaar feit” tersebut, pendapat tersebut misalnya : Simons : Dalam rumusannya “strafbaar feit” itu adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun

tidak dengan

sengaja

oleh

sesorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”. Alasan dari Simon mengapa “strafbaar feit” harus dirumuskan seperti di atas karena : 1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 2) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang. 3) Setiap “strafbaar feit” sebagai setiap pelanggaran tehadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechtmatige handeling” (Lamintang, 1990:184). Jadi sifat melawan hukum itu timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur yang lain.

commit to user



Moeljatno : Untuk lebih jelasnya dalam membahas masalah tindak pidana maka penulis menguraikan istilah tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan ( yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu” (Moeljatno, 1982 : 37). Pompe : strafbaarfeit adalah: “Tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” (Lamintang, 1990 :174). Perbedaaan pemakaian istilah tidak menjadikan masalah asalkan diketahui apa yang dimaksudkannya dan dalam hal ini yang terpenting adalah isi dari pengertian istilah dari tindak pidana, dan yang terpenting dalam teori tentang tindak pidana adalah bahwa “ tiada seorang pun dapat dipidana apabila tindakannya itu benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk “schuld”, yaitu sengaja atau tidak sengaja”. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Di Indonesia setelah Perang Dunia II persoalan ini di “hangatkan” oleh Prof. Muljatno, guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato beliau pada dies natalis universitas tersebut pada tahun 1955 yang berjudul “Perbuatan pidana danpertanggungan jawab dalam hokum pidana”. Beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijir van het feit) dan “dapat dipidananya

commit to user



orangnya” (strafbaarheid vanden persoon), dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan “pertanggungan jawab pidana” (criminal responsibility atau criminal liability) (Sudarto, 1990 : 40).

2) Unsur-unsur Tindak Pidana Jika kita menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsurunsurnya, maka yang akan kita jumpai pertama kali adalah tindakan manusia, dengan seseorang melakukan tindakan yang terlarang dan melanggar undang-undang. Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam, dimana tindakan dari pelaku dapat dilaksanakan. Unsur subjektif dan unsur objektif terdiri dari : 1) Unsur subjektif (a) Kesengajaan atau kelalaian (dolus atau Culpa). (b) Maksud dari suatu percobaan (poging) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. (c) Macam-macam maksud (oogmerk) seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. (d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

commit to user



(e) Perasaan takut (vrees) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur objektif (a) Sifat melawan hukum (b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam menurut Pasal 415 KUHP. (c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis dan (2) dari sudut

undang-undang.

Dari

sudut

teoritis

maksudnya

ialah

berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Pengertian unsur tidak pidana hendaklah dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-undang. Pengertian yang pertama adalah lebih luas dari yang kedua. Unsur dalam pengertian yang kedua dalam bahasa belanda disebut tatbestandsmerkmale. Misalnya: unsur-unsur dalam arti sempit (Sudarto, 1990 : 48). 3) Jenis-jenis Tindak Pidana Menurut Van Hammel pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Dimana hal itu dipengaruhi

oleh

pembagian

tindak

pidana

yang

disebut

“rechtsdeliden dan wethsdelideen”. Dikatakan bahwa kejahatan

commit to user



adalah ”rechtsdeliden” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai suatu perbuatan pidana , telah dirasakan sebagai “onrecht”, sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah sebaliknya ”wethsdelideen” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu : 1)

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.

2)

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3)

Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

4)

Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

commit to user



5)

Kesengajaan dan Kealpaan “Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP” (Lamintang, 1990 : 214).

6)

Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang pada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221, 261, 282, KUHP (Lamintang, 1990 : 216).

7)

Delik Tunggal dan Delik Berangkai Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.

4) Tempat dan waktu Tindak Pidana Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana

orang

tersebut

telah

menggunakan

alat-alat

yang

bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu dimana terjadinya

commit to user



suatu tindak pidana dan yang dimaksud dengan locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti” itu adalah : a) Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya. b) Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja. c) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul. d) ”Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul” (Lamintang, 1990 : 227). c. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan 1) Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Menurut Anwar Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga pada setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan (HAK Mochammad Anwar, 1986 : 23). Pencabulan terhadap anak termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak, termasuk inses (incest) kekerasan dan abuse seksual pada masa kanak-kanak sering tidak teridentifikasi karena berbagai

commit to user



alasan. Seperti terlewat dari perhatian, anak-anak tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya, anak diancam pelaku untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, atau laporan anak tidak ditanggapi secara serius karena berbagai alasan misalnya anak tidak dipercaya, pengingkaran dari orang-orang dewasa yang dilapori anak terhadap kejadian yang sesungguhnya. “Sedangkan perbuatan cabul menurut Poerwodarminto adalah sebagai sesuatu yang keji dan kotor, melanggar kesopanan” (Poerwodarmanto, 1987 : 186). Pengertian cabul menurut R.Soesilo adalah Segala perbuatan yang melanggar atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota-anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri. 2) Unsur-unsur Perbuatan Cabul Menurut Pasal 290 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kasus yang menjadi bahan kajian dalam skripsi ini sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan atau tidak berdaya. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan yang dilakukan oleh beberapa orang menurut Pasal 290 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah: a) melakukan perbuatan cabul b) terhadap orang lain yang tidak berdaya atau pingsan; c) jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih

commit to user



Melakukan Perbuatan Cabul Perbuatan cabul disini haruslah mengacu pada pasal 289 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah : a) Barangsiapa b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang c) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul Barangsiapa : Menurut ajaran ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Unsur ini mengandung pengertian bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul adalah dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah secara fisik sedangkan ancaman kekerasan adalah secara batin atau psikologis. Yang dimaksud dengan memaksa seseorang adalah mengatur kehendak orang lain yang bukan merupakan kehendaknya dengan cara fisik maupun psikologis untuk melaksanakan keinginan orang yang memaksa. Menurut Hanim Ilyas, secara umum akar kausa terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya dominasi laki-laki(male domination culture) dalam struktur dominasi, kekerasan sering digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, menyatakan tidak puas, mencegah perbuatan dimasa yang akan datang, dan kadang kala hanya menunjukkan domianasi semata (Hanim Ilyas, Jurnal Pemberdayaan Komunitas, volume 3, nomor 2, hal106-111).

commit to user



Untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul Melakukan adalah sebagai pelaku sedangkan membiarkan dilakukannya adalah kedudukannya sebagai saksi. Cabul menurut KUHP pasal 289 adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,

seperti

cium-ciuman,

meraba-raba

anggota-anggota

kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya Berdasarkan penjelasan KUHP dari Pasal 289 KUHP R. Soesilo arti dari pingsan ialah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih “Ciri yang terdapat dalam unsur ini adalah apabila dua orang atau lebih itu senua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja” (Pasal 56) (R.Soesilo, 1996:251). Unsur-Unsur Perbuatan Cabul Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagai bahan kajian yang lain penulis memasukkan unsurunsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

commit to user



Perlindungan anak, karena penulis menilai bahwa korban disini adalah anak, maka unsur-nsur yang terkandung dalam pasal ini adalah : 1) Setiap orang. 2) Dengan sengaja. 3) Melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan,

melakukan

tipu

muslihat,

serangkaian

memaksa,

kebohongan,

atau

membujuk anak. 4) Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Setiap orang : Menurut ajaran ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tanpa terkecuali. Dengan sengaja : Dengan sengaja disini adalah bahwa pelaku secara sadar dan mengetahui akibatnya jika perbuatan yang dilakukannya itu bersifat melawan hukum dan diancam oleh pidana. Melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan,

melakukan

tipu

muslihat,

serangkaian

memaksa,

kebohongan,

atau

membujuk anak Unsur ini mengandung pengertian bahwa pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dengan

melakukan

melakukan

tipu

suatu

kekerasan,

muslihat,

serangkaian

ancaman

kekerasan,

kebohongan,

atau

membujuk anak. Di sini termasuk melakukan tipu muslihat kepada

commit to user



anak dengan memberikan minuman beralkohol supaya korban menjadi tidak berdaya dan tidak sadarkan diri. Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul : Perbuatan cabul yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang melanggar atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, merabaraba anggota-anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak-Hak anak yang menjadi korban kejahatan adalah : 1. Berhak mendapatkan hak pembinaan dan rehabilitasi. 2. Berhak mendapat hak miliknya kembali. 3. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor atau menjadi saksi. 4. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum. 5. Berhak untuk menggunakan upaya hukum. 6. Berhak mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. 7. Berhak menolak retitusi atau kompensasi pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya). “Beberapa hak-hak dalam proses peradilan pidana perlu perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Beberapa hak anak sebagai korban kejahatan yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama” (Mulyana W Kusuma, 1986 : 52) antara lain :

commit to user



1. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan fisik, mental, dan sosialnya. 2. hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (korelatif) 3. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosial dari siapa saja. 4. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo. 5. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi atau korban. Selama persidangan hak-haknya meliputi : 1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi atau korban. 2. Hak

untuk

mendapatkan

penjelasan

mengenai

tata

cara

persidangan dan kasusnya. 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosial dari siapa saja. 4. Hak untuk menyatakan pendapat. 5. Hak untuk

memohon

ganti kerugian atas

kerugian

penderitaannya. 6. Hak untuk memohon persidangan ditutup. 7. Hak untuk mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi.

commit to user

dan



Setelah persidangan hak-haknya meliputi : 1. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan,

menimbulkan penderitaan

fisik,

mental,

sosial

(berbagai macam ancaman, penganiayaan, pemerkosaan) 2. Hak atas pelayanan dibidang fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi

dimana

setiap

anak

dapat

melaksanakan

hak

dan

kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya

keadilan dalam suatu

masyarakat.

Dengan

demikian

perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ditinjau secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu : a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam : 1. Bidang hukum publik 2. Bidang keperdataan b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi : 1. Bidang sosial 2. Bidang kesehatan 3. Bidang pendidikan Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Terdapat 2 rumusan tentang perlindungan anak yaitu : 1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun

lembaga

mengusahakan

pemerintah

keamanan,

commit to user

dan

swasta

penguasaan

yang bertujuan dan

pemenuhan



kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. 2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah anak berusia 0–21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi manusia dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal mungkin. Perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban kejahatan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan terhadap anak korban kejahatan dengan mengusahakan pencegahan terjadinya korban serta pengambilan tindakan pemberian bantuan, pendampingan kepada korban dalam penyelesaian permasalahan. Seperti dikemukakan di bawah ini, meski Undang-Undang sudah ditetapkan dalam perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung, baik dari negara ataupun dari pelaku kekerasan belum nampak secara jelas. Oleh karenanya perlu ditetapkan model pemberian perlindungan anak korban kekerasan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Where public officials or other agents acting in official or quasi-official capacity have violated national criminal laws, the victim should receive restitute from the state whose officials or agents were responsible for the harm influented” Butir 11). Selanjutnya dalam butir 12 disebutkan: “When compensation is’nt fully available from the often or other sources, state should endeavor to provide compensation to: (a) victims who have sustained significant bodily injure or impaiment of physical or mental healt as a res of serious crime; (b)

commit to user



the family, in particular dependents of persons have diet or become physically or

mentally incapacitateda as a result of

such

victimization”. Di mana pejabat publik yang bertindak dalam kapasitas resmi atau tidak resmi telah melanggar hukum pidana nasional, korban harus menerima ganti rugi dari negara yang pejabatnya yang bertanggung jawab atas kerugian dipengaruhi dari butir 11. Selanjutnya dalam butir 12 disebutkan: "Ketika semua itu tidak sepenuhnya tersedia kompensasi dari sumber memberikan

lain, negara harus berusaha untuk

kompensasi kepada: (a) korban

yang tubuhnya

mengalami luka yang signifikan atau luka serius baik fisik atau mental sebagai resiko dari kejahatan yang serius, (b) keluarga, yang juga menjadi

korban

menjadi

tanggungan

dari

orang

yang

melakukan/melanggar hukum baik fisik atau mental sebagai akibat dari apa yang terjadi kepada korban"(United Nations, Generall Asembly, 1993, Compilation o f International Instrument, Volume I. New York, hal. 383). d. Tinjauan umum tentang anak 1) Pengertian Anak Karena adanya pluralisme hukum dalam sistem perundangundangan di Indonesia, maka pengertian anak di bawah umur mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan dalam uraian di bawah ini:

commit to user



1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (Minderjerighed) dengan telah dewasa (Merderjeringed) yaitu 21 tahun kecuali: (a) Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun yang berlaku bagi bangsa Timur Asing kecuali Tionghoa (b) Pendewasaan Pasal 419 Bw yang menyatakan dengan menggunakan pelunakan, seorang anak belum dewasa atau bolehlah diberikan kepadanya hak kedewasaan yang tertentu.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang ini tidak secara langsung mengatur masalah ukuran penggolongan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: (a) Pasal 6 ayat (2) (b) Memuat tentang ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. (c) Pasal 7 ayat (1) (d) Memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. (e) Pasal 47 ayat (1) (f) Menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya.

commit to user



(g) Berarti anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Dari Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang tersebut menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 19 tahun. 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2), anak dirumuskan dalam perkara Anak Nakal dengan syarat: (a) antara umur 8 tahun sampai dengan 18 tahun (b) anak belum pernah kawin, apabila seorang anak pernah mengalami perceraian walaupun belum genap 18 tahun dianggap telah dewasa. 4) KUHP Dalam Pasal 45, 46 dan 47 merumuskan anak dengan batasan kurang dari 16 tahun. Setelah adanya Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal tersebut tidak berlaku. Tetapi batasan umur anak sebagai korban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297 yaitu belum genap berumur 15 tahun. 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak didefinisikan sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

commit to user



7) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Mendefinisikan bagaimana menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal. 2) Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana “Ketentuan larangan melakukan tindak pidana secara umum sesungguhnya adalah berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sehingga juga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana“ (Darwan Prinst, 2003: 103). Pernyataan hak-hak anak dalam konvensi hak anak menyatakan tentang hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal-Pasal konvensi tersebut berhak dinikmati oleh anak seluruhnya. Selain hal tersebut anak-anak berhak memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan dalam bentuk apapun dan harus memperoleh kesempatan serta fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas yang bermanfaat. Atas pernyataan tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang demi memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam menikmati hak-haknya. Dalam hal seorang anak yang menjadi korban suatu tindak pidana undang-undang mewajibkan pemerintah dan lembaga negara yang lain untuk memberikan perlindungan khusus. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengkategorikan anak sebagai korban tindak pidana sebagai anak dalam situasi darurat. Perlindungan khusus bagai anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui: 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.

commit to user



2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi. 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial. 4) Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002). Untuk anak-anak yang diekploitasi secara ekonomi

dan atau

seksual merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, yang dilakukan melalui: (a) Penyebarluasan

dan

atau

sosialisasi

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang diekploitasi secara ekonomi dan atau seksual. (b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. (c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan ekploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.

commit to user



2. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana Pencabulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan No. Perkara 111/Pid.B/ 2008 di Pengadilan Negeri Karanganyar

Hambatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pertimbangan Hakim

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran Maraknya praktek tindak pidana pencabulan terutama di Indonesia membuat resah masyarakat maupun membuat banyak kerugian di berbagai pihak terutama yang menjadi korban. Pencabulan khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Pencabulan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa maupun negara serta

commit to user



terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana pencabulan timbul dan berkembang disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan, seperti

yang

tercantum

dalam

pembahasan

sebelumnya.

Dalam

menindaklanjuti pemberantasan tindak pidana pencabulan diperlukan peran aparat penegak hukum seperti penyidik yaitu Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan dari pihak penuntut yaitu Kejaksaan. Kedua pihak aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya perlu juga dilengkapi beberapa dasar aturan hukum. Dasar aturan hukum tersebut meliputi Pasal 82 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengadilan anak. Dalam menangani tindak pidana pencabulan pihak penyidik maupun penuntut bisa timbul kendala dalam penangannya. Dalam menghadapi kendala tersebut pihak penyidik maupun penuntut harus cermat dan segera mencari upaya dalam penanganannya sehingga akan timbul suatu hukum yang diinginkan dalam artian memunculkan suatu pemecahan kasus yang adil dan benar. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana pencabulan bisa tercapai dengan baik.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan dalam perspektif Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tindak pidana pencabulan dalam KUHP ada beberapa hal yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam perbuatan-perbuatan yang menyingung rasa susila karena bertentangan dengan pendapat orang berkaitan dengan kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik dipandang dari segi pemandangan masyarakat setempat dimana kata-kata tersebut telah diucapkan atau dimana perbuatan-perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan sosial. Dalam suatu perkara hukum yang didalamnya melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangkanya maka pada proses penyidikannya penyidik harus memperhatikan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Untuk itu sebelum mengkaji mengenai hasil penelitian dan pembahasan, peneliti terlebih dahulu menguraikan hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 itu terdiri dari 93 pasal yang mengatur mengenai hak-hak anak. Dari 93 Pasal yang sesuai

commit to user 43



untuk menyelesaikan tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Hal ini, berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan kata lain bertujuan untuk melindungi masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 menyebutkan bahwa : Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Pembuat Undang-Undang merumuskan hal semacam ini karena menilai bahwa anak seringkali menjadi objek kejahatan dan kekerasan, baik fisik, mental, maupun seksual karena sifat dari anak itu yang masih lugu dan lemah, untuk itu harus ada perlindungan hukum secara khusus agar dapat lebih melindungi anak dari segala macam bentuk tindakan kekerasan. Dengan demi dan pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungan jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian

commit to user



kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sendiri mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yg utuh, menyeluruh, dan komprehensif,

Undang-Undang

ini

meletakan

kewajiban

memberikan

perlindungan kepada Anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1. Nondiskriminasi 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 3. Hak untuk hidup dan perkembangan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu, memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (duabelas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.

commit to user



Pembedaan

perilakuan

tersebut

didasarkan

atas

pertumbuhan

dan

perkembangan fisik, mental dan social anak. Dalam

penyelasaian

perkara

Anak

Nakal,

Hakim

wajib

mempertimbangkan laporan hasil penelitian ke masayarakat yang dihimpun oleh Pembimmbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sabagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak. B.1 Hambatan dan Pertimbangan yang dihadapi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencabulan di Pengadilan Negeri Karanganyar Berdasarkan Penjelasan di atas bahwa pada kenyataannya banyak hambatan dan pertimbangan yang dialami hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar, diperoleh keterangan bahwa hambatan–hambatan yang dialami hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana terhadap pencabulan antara lain adalah masalah :

commit to user



a. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan jawaban selama pemeriksaan di persidangan b. Hakim lebih mempertimbangkan unsur kemanusiaan mengingat kasus ini adalah nama baik keluarga. c. Dalam kasus ini korban sulit dimintai penjelasan secara detail mengingat kondisi mental yang ada pada korban d. Trauma bagi korban sehingga, perlu kesabaran dalam mengorek keterangan. Dalam memberikan putusan Hakim juga berpegangan pada beberapa faktor : a. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma psikolgis bagi korban; b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tekanan batin bagi korban c. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan; d. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban Faktor yang meringankan : a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; b. Terdakwa belum pernah dihukum; c. Terdakwa adalah kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga; d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi e. serta uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang dikemukakan penuntut umum setelah dihubungkan dengan keterangan saksi dan para terdakwa di persidangan. Mengenai penerapan sanksi pidana, Hakim tetap berpegang pada UndangUndang Terbaru sesuai Tuntutan jaksa yaitu menggunakan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua, yaitu melanggar pasal-pasal 82 undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini, berkaitan

commit to user



dengan tujuan pemidanaan, yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan kata lain bertujuan untuk melindungi masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum yang dianggap memahami hukum dalam mengadili perkara pidana khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, perbuatan pertimbangan hakim tersebut bertujuan dan berintikan memberikan suatu keadilan. Dalam mengadili perkara pidana Hakim mengatakan sebagaimana di bawah ini : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana (Wawancara Hakim).

commit to user



2. Penerapan Saksi Pidana oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Karanganyar. PUTUSAN Nomor: 111 / 2008 / PID B / PN. Kray DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap

: PARTINI Binti ATMO PRAWIRO

Tempat lahir

: Karanganyar

Umur/Tanggal Lahir

: 34 Tahun / 28 Desember 1973

Jenis Kelamin

: Perempuan

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Dk. Blumbang RT 04 RW 01, Kel. Blumbang, Kec.Tawangmangu, Kab. karanganyar

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan: 1. Penyidik tanggal 28 Maret 2008 s/d tanggal 16 April 2008. 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2008 s/d tanggal 14 Juni 2008. 3. Penuntut Umum Sejak tanggal 26 Mei 2008 s/d tanggal 14 Juni 2008. 4. Hakim Pengadilan Negri Karanganyar sejak tanggal 12 Juni 2008 s/d 11 Juli 2008. 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negri sejak tanggal 12 Juli 2008 s/d tanggal 11 September 2008.

commit to user



Terdakwa selama proses tidak didampingi Penasehat Hukum ; Pengadilan Negri Karanganyar ; Telah Membaca: 1. Penentapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 Juni 2008 Nomor 111/Pen.pid/2008/PN.Kray tentang Penujukan Hakim yang mengadili perkara ini. 2. Penentapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 Juni 2008 Nomor 111/Pen.pid/2008/PN.Kray tentang penetapan hari siding. 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Partini Binti Atom Pawiro beserta seluruh lampiranya. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dan Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Partini Binti Atom Pawiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama sama dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa dengan tipu muslihat,

serangtkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Partini Binti Atom Pawiro dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan perintah tetap ditahan.

commit to user



3. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) potong kaos rajut lengan pendek warna coklat bergaris putih. b. 1 (satu) potong celana panjang warna ungu muda merk XINGGEYA. c. 1 (satu) potong celana dalam warna putih. d. 1(satu) potong BH warna putih. 4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah). Menimbang. bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pala tanggal 27 Agustus 2008 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya. Menimbang. bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 12 Juni 2008 nomor reg.perkara : PDM-29/KN/Ep.2/0508 terdakwa telah didakwa sebagai berikut: DAKWAAN KESATU : Bahwa terdakwa Partini Binti Atmo Pawiro bersama-sama dengan Suradi Bin Pawiro Kasimin (diajukan dengan berkas perkara terpisah) pada hari kamis 20 Maret 2008 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 bertempat di Dk. Ngunut RT.04 RW.VI, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperdagangkan, menjual

commit to user



atau menculik anak yakni saksi korban Yanti Binti Sugino (anak perempuan umur 16 tahun) untuk diri sendiri atau untu dijual, perbuatan tersebut dilakukan awalnya sebelum kejadian terdakwa Partini dan Suradi bertemu dengan seorang lelaki yang sudah mereka kenal bernama agus (belum tertangkap/DPO), saat itu Agus minta kepada terdakwa Suradi mencarikan seorang perempuan untuk dijadikan istri dan menyembuhkan barangnya (kemaluannya) yang tidak bisa berfungsi, dan Agus akan menjanjikan memberikan imbalan sebuah sepeda motor Honda Mega Pro kepada terdakwa dan Suradi jika dapat mencarikan perempuan yang masih perawan. Terdakwa dan Suradi menyanggupi permintaan Agus tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2008, terdakwa dan Suradi berangkat dari rumah Suradi di Boyolali dengan tujuan untuk mencari perempuan yang masih perawan di Tawangmangu, sedangkan Suradi menunggu di dekat Terminal Tirtonadi Solo, sesampai di Tawangmangu terdakwa menuju ke rumah nenek saksi Ika di Kp. Ngunut, Tawangmangu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ika untuk menjemput korban (Yanti) supaya menemui terdakwa di rumah nenek saksi Ika, lalu saksi Ika pergi kerumah korban, setelah menemui korban lalu saksi menyampaikan pesan terdakwa bahwa korban ditunggu oleh terdakwa dirumah nenek saksi Ika, karena sudah merasa kenal dengan terdakwa, lalu korban mengikuti ajakan saksi Ika menuju ke rumah nenek saksi Ika. Sesampai di rumah nenek, kemudian terdakwa yang sudah menunggu berkata kepada korban (Yanti): “kesini saya bilangi, kamu masih perawan atau tidak”, dijawab oleh korban: “masih”, lalu terdakwa berkata lagi terhadap korban: “kalau benar masih perawan, kamu akan saya kenalkan dengan orang kaya, kalau kamu mau dijadikan istri kamu minta apapun akan di turuti”, lalu korban menjawab kok saya?, yang di jawab oleh terdakwa: ya, orang itu mencari obat buat barangnya/alat kelaminnya yang tidak bisa berfungsi/ereksi, katanya yang bisa menyembuhkan dia adalah seorang perawan namanya Yanti rumahnya dekat dengan saya (terdakwa Partini), sehingga korban percaya kata-kata terdakwa

commit to user



yang sudah cukup lama dikenalnya tersebut. Selanjutnya korban dan Ika diajak oleh terdakwa peri nonton ke sekaten di alun-alun Solo, di tempat itu bertemu dengan Suradi yang sudah menunggu, selanjutnya mereka (terdakwa, Suradi, korban,dan Ika) naik ankot menuju ke rumah Suradi di Manggung, Boyolali. Sesampai di rumah Suradi, sore hari sekira pukul 18.00 WIB, Suradi bertanya kepada korban seperti yang pernah ditanyakan oleh terdakwa Partini; apakah kamu masih perawan? yang di jawab masih, lalu Suradi berkata; “kalau kamu masih perawan ada orang mencari obat, katanya yang bisa ngobati dia hanyalah Yanti dari Tawangmangu yang dekat dengan rumah Partini. Pada hari Jumat, 21 Maret 2008 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa dan Suradi mengajak korban keluar rumah untuk dikenalkan dengan seorang lelaki bernama Agus yang katanya mencari seorang perempuan yang masih perawan untuk dijadikan istri, setelah dipertemukan dengan Agus dan berkenalan kemudian korban disuruh naik mobil Panther yang dikemudikan Agus, lalu Agus membawa korban ke sebuah Hotel di Solo dan di ajak masuk ke kamar nomor 7, lalu pintu kamar dikunci, korban merasa takut namun tidak berani menolak saat Agus memeluk dan menciumi korban serta memegang payudaranya, lalu korban ditidurkan diatas ranjang, dan Agus melepas pakaiannya, kemudian Agus melepas celana panjang dan celana korban, dan kaos serta BH korban dinaikan, lalu korban disuruh memegang kemaluan korban namun korban menolak, selanjutnya tangan korban dipegang dan diarahkan memegang kemaluan Agus sambil menciumi korban, lalu Agus menggerayangi kemaluan korban, lalu kedua kaki korban direnggangkan, tubuh Agus diatas menindih tubuh korban, kemudian kemaluan Agus dimasukan kedalam kemaluan korban namun kemaluan Agus dalam keadaan lemas/tidak bisa ereksi, lalu korban yang merasa takut dan kesakitan berkata; “sudah pak, sakit”, namun Agus tidak menjawab dan terus memeluk tubuh korban, selanjutnya Agus mengajak korban agar bermalam di hotel, namun korban menolak, kemudian Agus mengajak korban pulang ke rumah Suradi di Boyolali, sesampai di rumah Suradi, korban di Tanya oleh

commit to user



terdakwa; tidak diapa-apakan oleh Agus kan?, lalu korban yang merasa dijerumuskan oleh terdakwa dan Suradi itu menjawab dengan nada marah’ “tidak diapa-apakan bagaimana, saya diajak berbuat tidak senonoh”, kemudian korban minta di pulangkan ke rumah, lalu malam hari itu juga kurang lebih pukul 02.00 WIB, korban dan Ika diantar oleh terdakwa dan Suradi ke Terminal Solo dan dicarikan bus jurusan Tawangmangu. Sesampai di rumah, sambil menangis korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu korban yang baru pulang dari Surabaya, selanjutnya peristiwa yang menimpa korban dilaporkan kepihak berwajib. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yanti mengalami trauma serta menderita luka lecet pada alat kelamin, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/36/111/2008 tertanggal 26 Maret 2008 yang dibuat oleh dr. Wahyu Cahyo Utomo dari Puskesmas Tawangmangu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : a. Selaput dara masih utuh b. Luka lecet pada bibir alat kelamin kemungkinan disebabkan oleh tindak kekerasan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. ATAU KEDUA

:

PRIMAIR

:

Bahwa terdakwa Partini Binti Atmo Pawiro bersama-sama dengan Suradi Bin Pawiro Kasimin (diajukan dengan berkas perkara terpisah) pada hari kamis 20 Maret 2008 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 bertempat di Dk. Ngunut RT.04 RW.VI, Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar

commit to user



atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperdagangkan, menjual atau menculik anak yakni saksi korban Yanti Binti Sugino (anak perempuan umur 16 tahun) untuk diri sendiri atau untu dijual, perbuatan tersebut dilakukan awalnya sebelum kejadian terdakwa Partini dan Suradi bertemu dengan seorang leleki yang sudah mereka kenal bernama Agus (belum tertangkap/DPO), saat itu Agus minta kepada terdakwa Suradi mencarikan seorang perempuan untuk dijadikan istri dan menyembuhkan barangnya (kemaluannya) yang tidak bias berfungsi, dan Agus akan menjanjikan memberikan imbalan sebuah sepeda motor Honda Mega Pro kepada terdakwa dan Suradi jika dapat mencarikan perempuan yang masih perawan. Terdakwa dan Suradi menyanggupi permintaan Agus tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2008, terdakwa dan Suradi berangkat dari rumah Suradi di Boyolali dengan tujuan untuk mencari perempuan yang masih perawan di Tawangmangu, sedangkan Suradi menunggu di dekat Terminal Tirtonadi Solo, sesampai di Tawangmangu terdakwa menuju ke rumah nenek saksi Ika di Kp. Ngunut, Tawangmangu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ika untuk menjemput korban (Yanti) supaya menemui terdakwa di rumah nenek saksi Ika, lalu saksi Ika pergi kerumah korban, setelah menemui korban lalu saksi menyampaikan pesan terdakwa bahwa korban ditunggu oleh terdakwa dirumah nenek saksi Ika, karena sudah merasa kenal dengan terdakwa, lalu korban mengikuti ajakan saksi Ika menuju ke rumah nenek saksi Ika. Sesampai di rumah nenek, kemudian terdakwa yang sudah menunggu berkata kepada korban (Yanti): “kesini saya bilangi, kamu masih perawan atau tidak”, dijawab oleh korban: “masih”, lalu terdakwa berkata lagi terhadap korban: “kalau benar amsih perawan, kamu akan saya kenalkan dengan orang kaya, kalau kamu mau di jadikan istri kamu minta apapun akan di turuti”, lalu korban menjawab kok saya?, yang di jawab oleh terdakwa: ya, orang itu mencari obat buat

commit to user



barangnya/alat kelaminnya yang tidak bias berfungsi/ereksi, katanya yang bias menyambuhkan dia adalah seorang perawan namanya Yanti rumahnya dekat dengan saya (terdakwa Partini), sehingga korban percaya kata-kata terdakwa yang sudah cukup lama dikenalnya tersebut. Selanjutnya korban dan Ika diajak oleh terdakwa pergi nonton ke sekaten di alun-alun Solo, di tempat itu bertemu dengan Suradi yang sudah menunggu, selanjutnya mereka (terdakwa, Suradi, korban,dan Ika) naik angkot menuju ke rumah Suradi di Manggung, Boyolali. Sesampai di rumah Suradi, sore hari sekira pukul 18.00 WIB, Suradi bertanya kepada korban seperti yang pernah ditanyakan oleh terdakwa partini; apakah kamu masih perawan?, yang di jawab masih, lalu Suradi berkata; “kalau kamu masih perawan ada orang mencari obat, katanya yang bisa ngobatin dia hanyalah Yanti dari Tawangmangu yang dekat dengan rumah Partini. Pada hari Jumat, 21 Maret 2008 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa dan Suradi mengajak korban keluar rumah untuk dikenalkan dengan seorang lelaki bernama Agus yang katanya mencari seorang perempuan yang masih perawan untuk dijadikan istri, setelah dipertemukan dengan Agus dan berkenalan kemudian korban disuruh naik mobil Panther yang dikemudikan Agus, lalu Agus membawa korban ke sebuah Hotel di Solo dan di ajak masuk ke kamar nomor 7, lalu pintu kamar dikunci, korban merasa takut namun tidak berani menolak saat Agus memeluk dan menciumi korban serta memegang payudaranya, lalu korban ditidurkan diatas ranjang, dan Agus melepas pakaiannya, kemudian Agus melepas celana panjang dan celana korban, dan kaos serta BH korban dinaikan, lalu korban disuruh memegang kemaluan korban namun korban menolak, selanjutnya tangan korban dipegang dan diarahkan memegang kemaluan Agus sambil menciumi korban, lalu agus menggerayangi kemaluan korban, lalu kedua kaki korban direnggangkan, tubuh Agus diatas menindih tubuh korban, kemudian kemaluan Agus dimasukan kedalam kemaluan korban namun kemaluan Agus dalam keadaan lemas/tidak bisa ereksi, lalu korban yang merasa takut dan kesakitan berkata; “sudah pak, sakit”, namun Agus tidak menjawab

commit to user



dan terus memeluk tubuh korban, selanjutnya Agus mengajak korban agar bermalam di hotel, namun korban menolak, kemudian Agus mengajak korban pulang ke rumah Suradi di Boyolali, sesampai di rumah Suradi, korban di Tanya oleh terdakwa; tidak diapa-apakan oleh Agus kan?, lalu korban yang merasa dijerumuskan oleh terdakwa dan Suradi itu menjawab dengan nada marah “tidak apa-apakan bagaimana, saya diajak berbuat tidak senonoh”, kemudian korban minta di pulangkan ke rumah, lalu malam hari itu juga kurang lebih pukul 02.00 WIB, korban dan Ika diantar oleh terdakwa dan Suradi ke Terminal Solo dan dicarikan bus jurusan Tawangmangu. Sesampai di rumah, sambil menangis korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu korban yang baru pulang dari Surabaya, selanjutnya peristiwa yang menimpa korban dilaporkan kepihak berwajib. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yanti mengalami trauma serta menderita luka lecet pada alat kelamin, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/36/111/2008 tertanggal 26 Maret 2008 yang dibuat oleh dr. Wahyu Cahyo Utomo dari Puskesmas Tawangmangu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : a. Selaput dara masih utuh b. Luka lecet pada bibir alat kelamin kemungkinan disebabkan oleh tindak kekerasan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. SUBSIDAIR

:

Bahwa terdakwa Partini Binti Atmo Pawiro bersama-sama dengan Suradi Bin Pawiro Kasimin (diajukan dengan berkas perkara terpisah) pada hari kamis 20 Maret 2008 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 bertempat di Dk. Ngunut RT.04 RW.VI,

commit to user



Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar atau stidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperdagangkan, menjual atau menculik anak yakni saksi korban Yanti Binti Sugino (anak perempuan umur 16 tahun) untuk diri sendiri atau untuk dijual, perbuatan tersebut dilakukan awalnya sebelum kejadian terdakwa Partini dan Suradi bertemu dengan seorang leleki yang sudah mereka kenal bernama Agus (belum tertangkap/DPO), saat itu Agus minta kepada terdakwa Suradi mencarikan seorang perempuan untuk dijadikan istri dan menyembuhkan barangnya (kemaluannya) yang tidak bisa berfungsi, dan Agus akan menjanjikan memberikan imbalan sebuah sepeda motor Honda Mega Pro kepada terdakwa dan Suradi jika dapat mencarikan perempuan yang masih perawan. Terdakwa dan Suradi menyanggupi permintaan Agus tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2008, terdakwa dan Suradi berangkat dari rumah Suradi di Boyolali dengan

tujuan

untuk

mencari

perempuan

yang

masih

perawan

di

Tawangmangu, sedangkan Suradi menunggu di dekat Terminal Tirtonadi Solo, sesampai di Tawangmangu terdakwa menuju ke rumah nenek saksi Ika di Kp. Ngunut, Tawangmangu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ika untuk menjemput korban (Yanti) supaya menemui terdakwa di rumah nenek saksi Ika, lalu saksi Ika pergi kerumah korban, setelah menemui korban lalu saksi menyampaikan pesan terdakwa bahwa korban ditunggu oleh terdakwa dirumah nenek saksi Ika, karena sudah merasa kenal dengan terdakwa, lalu korban mengikuti ajakan saksi Ika menuju ke rumah nenek saksi Ika. Sesampai di rumah nenek, kemudian terdakwa yang sudah menunggu berkata kepada korban (Yanti): “kesini saya bilangi, kamu masih perawan atau tidak”, dijawab oleh korban: “masih”, lalu terdakwa berkata lagi terhadap korban: “kalau benar masih perawan, kamu akan saya kenalkan dengan orang kaya, kalau kamu mau di jadikan istri kamu minta apapun akan di turuti”, lau korban menjawab kok

commit to user



saya?, yang di jawab oleh terdakwa: ya, orang itu mencari obat buat barangnya/alat kelaminnya yang tidak bisa berfungsi/ereksi, katanya yang bisa menyembuhkan dia adalah seorang perawan namanya Yanti rumahnya dekat dengan saya (terdakwa Partini), sehingga korban percaya kata-kata terdakwa yang sudah cukup lama dikenalnya tersebut. Selanjutnya korban dan Ika diajak oleh terdakwa pergi nonton ke sekaten di alun-alun Solo, di tempat itu bertemu dengan Suradi yang sudah menunggu, selanjutnya mereka (terdakwa, Suradi, korban dan Ika) naik ankot menuju ke rumah Suradi di Manggung, Boyolali. Sesampai di rumah Suradi, sore hari sekira pukul 18.00 WIB, Suradi bertanya kepada korban seperti yang pernah ditanyakan oleh terdakwa Partini; apakah kamu masih perawan? yang di jawab masih, lalu Suradi berkata; “kalau kamu masih perawan ada orang mencari obat, katanya yang bisa ngobati dia hanyalah Yanti dari Tawangmangu yang dekat dengan rumah Partini. Pada hari Jumat, 21 Maret 2008 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa dan Suradi mengajak korban keluar rumah untuk dikenalkan dengan seorang lelaki bernama Agus yang katanya mencari seorang perempuan yang masih perawan untuk dijadikan istri, seteah dipertemukan dengan Agus dan berkenalan kemudian korban disuruh naik mobil Panther yang dikemudikan Agus, lalu Agus membawa korban ke sebuah Hotel di Solo dan di ajak masuk ke kamar nomor 7, lalu pintu kamar dikunci, korban merasa takut namun tidak berani menolak saat Agus memeluk dan menciumi korban serta memegang payudaranya, lalu korban ditidurkan diatas ranjang, dan Agus melepas pakaiannya, kemudian Agus melepas celana panjang dan celana korban, dan kaos serta BH korban dinaikan, lalu korban disuruh memegang kemaluan korban namun korban menolak, selanjutnya tangan korban dipegang dan diarahkan memegang kemaluan Agus sambil menciumi korban, lalu agus menggerayangi kemaluan korban, lalu kedua kaki korban direnggangkan, tubuh Agus diatas menindih tubuh korban, kemudian kemaluan Agus dimasukan kedalam kemaluan korban namun kemaluan agus dalam keadaan lemas/tidak bisa ereksi, lalu korban yang merasa takut dan

commit to user



kesakitan berkata; “sudah pak, sakit”, namun agus tidak menjawab dan terus memeluk tubuh korban, selanjutnya Agus mengajak korban agar bermalam di hotel, namun korban menolak, kemudian Agus mengajak korban pulang ke rumah Suradi di Boyolali, sesampai di rumah Suradi, korban di tanya oleh terdakwa; tidak diapa-apakan oleh Agus kan?, lalu korban yang merasa dijerumuskan oleh terdakwa dan Suradi itu menjawab dengan nada marah’ “tidak diapa-apakan bagaimana, saya diajak berbuat tidak senonoh”, kemudian korban minta di pulangkan ke rumah, lalu malam hari itu juga kurang lebih pukul 02.00 WIB, korban dan Ika diantar oleh terdakwa dan Suradi ke Terminal Solo dan dicarikan bus jurusan Tawangmangu. Sesampai di rumah, sambil menangis korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu korban yang baru pulang dari Surabaya, selanjutnya peristiwa yang menimpa korban dilaporkan kepihak berwajib. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yanti mengalami trauma serta menderita luka lecet pada alat kelamin, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/36/111/2008 tertanggal 26 Maret 2008 yang dibuat oleh dr. Wahyu Cahyo Utomo dari Puskesmas Tawangmangu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : a. Selaput dara masih utuh b. Luka lecet pada bibir alat kelamin kemungkinan disebabkan oleh tindak kekerasan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi : Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadiri saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

commit to user



Saksi I : Yanti Binti Sugiono a. Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan didepan penyidik ; b. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Suradi, namun tidak ada hubungan keluarga atau Family; c. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil karena bertetangga; d. Bahwa hari kamis tanggal 20 Maret 2008 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dating kerumah nenek saksi Ika di Kp. Ngunut, Tawangmangu dengan maksud untuk menjemput saksi; e. Bahwa terdakwa menyuruh saksi Ika menyampaikan pesan kepada saksi supaya menemui terdakwa di rumah nenek Ika, lalu saksi Ika pergi ke rumah saksi setelah bertemu dengan saksi lalu saksi Ika menyampaikan pesan terdakwa bahwa saksi ditunggu oleh terdakwa di rumah nenek Ika; f. Bahwa karena sudah dikenal dengan terdakwa, lalu saksi mengikuti ajakan saksi Ika menuju ke rumah nenek saksi Ika; g. Bahwa sesampai di rumah nenek, kemudian terdakwa yang sudah menunggu berkata kepada korban (Yanti): “kesini saya bilangi, kamu masih perawan atau tidak”, dijawab oleh korban: “masih”, lalu terdakwa berkata lagi terhadap korban: “kalau benar amsih perawan, kamu akan saya kenalkan dengan orang kaya, kalau kamu mau di jadikan istri kamu minta apapun akan di turuti”; h. Bahwa setelah nonton sekaten lalu saksi diajak terdakwa ke hotel surya dekat terminal Solo dan bertemu dangan saksi Suradi yang sudah menunggu di hotel tersebut; i.

Bahwa setelah bertemu dengan saksi Suradi, saksi dan Suradi bertemu dengan seorang temanya yang bertanya : mana? Lalu saksi Suradi melirik sambil mengatakan “barang sempel sudah siap”, tapi saksi tidak tau apa maksudnya;

commit to user



j.

Bahwa hari jumat tanggal 21 Maret 2008 sekitar jam 20.00 WIB saksi dan Suradi bertemu dengan yang bernama Agus di warung bakso, saksi melihat Suradi dan Agus mengobrol, kemudian saksi di panggil Suradi dan disuruh menemani Agus, kemudian saksi diajak naik mobil Panther oleh Agus ke sebuah Hotel di Solo, saksi mau karena setelah diajak makan bakso badan saksi lemas dan pikiran tidak karuan

k. Bahwa saksi mau diajak karena saksi takut dan tidak melawan karena sempat diancam sebelumnya oleh saksi Suradi, “kamu kalau iya bilang iya, kalu tidak ya tidak, pak Agus itu orang besar, kalau macam-macam kamu bias dibunuh”; l.

Bahwa orang yang bernama Agus tersebut berumur kira-kira 50 Tahun keatas, rambut putih dan berbadan besar;

m. Bahwa setelah di dalam kamar Hotel, pakaian saksi dilepas oleh Agus dan disetubuhi, tetapi kemaluan Agus tidak bisa tegang sehingga tidak bisa masuk kedalam kemaluan saksi, dan saksi merasa sakit pada kemaluannya saksi; n.

Bahwa saksi diciumi dan dipegang payudaranya oleh Agus dan saksi juga disuruh memegangi alat kelamin Agus, lalu Agus memasuki jari tangannya kedalam kemaluan saksi;

o. Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan, saksi hanya berteriak “sudah, Pak”, karena saksi merasa kesakitan ; p. Bahwa agus juga menjajikan akan memeberikan sesuatu pada saksi; q. Bahwa saksi bersama dengan Agus di dalam kamar hotel kira-kira selama 2 jam, lalu saksi diajak pulang ke rumah Suradi; r. Bahwa setelah berada di rumah Suradi lalu terdak3wa bertanya kepada saksi “tidak diapa-apakan to?”,dan saksi menjawab “tahu akan seperti ini lebih baik tidak mau saja”, tetapi terdakwa menjawab “tidak apa-apa hanya percobaan saja, nanti kamu saya mintakan motor”;

commit to user



s. Bahwa kemudian saksi dan saksi Ika diantar dengan sepeda motor oleh saksi Suradi ke Terminal Solo, lalu saksi dan saksi Ika naik bus pulang ke Tawangmangu ; t. Bahwa sebelum bertemu dangan Agus, Suradi sempat mencabuli saksi hanya di rumah berdua dengan Suradi, saksi ditanya oleh Suradi “masih perawan apa tidak ?”, saksi menjawab “masih”; u. Bahwa kemudian Suradi mencabuli saksi dengan mencium bibir dan menciumi payudara saksi; v. Bahwa setelah sampai di rumah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu saksi; w. Bahwa ibu saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Surabaya; x. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan adalah baju yang dipakai saksi pada saat dipakai saksi didalam hotel bersama Agus, baju tersebut adalah milik terdakwa yang dipinjamkan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Saksi II : Ny. Painem Binti Wahyowiyono a. Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik; b. Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Yanti; c. Bahwa saksi tidak tau kejadian yang menimpa anak saksi karena saat itu saksi berada di Suarbaya; d. Bahwa saksi tahu setelah kejadian karena saksi diberitahu oleh saksi Yanti bahwa terdakwa memperkenalkan saksi Yanti kepada orang kaya yang bernama Agus dan akan dijadikan istri, namun ternyata saksi Yanti dicabuli oleh Agus; e. Bahwa saat kejadian saksi bekerja di Surabaya lalu dietpon oleh saksi Yanti agar pulang ke rumah, lalu saksi yanti menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi;

commit to user



f. Bahwa saksi merasa terpukul atas kejadian tersebut dan terdakwa mengajak pergi saksi yanti dan diperkenalkan dengan Agus untuk dijadikan isrinya tidak seijin saksi sebagai orang tua saksi Yanti; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Saksi 3 : Lamini alias Mini Bint Karto Pawiro a. Bahwa saksi adalah ibu kanung saksi Ika; b. Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Ika di rumah nenek saksi Ika yang pada intinya terdakwa akan memperkenalkan saksai Yanti dengan orang kaya tetapi sudah tua bernama Agus, yang saat ini sedang sakit tidak bias berhubungan suami istri, nanti kalau orang tersebut bias sembuh, saksi Yanti akan dinikahi secara resmi dan semua permintaan Yanti akan dipenuhi; c. Bahwa terdakwa membujuk saksi Yanti di rumah orang tua saksi agar saksi Yanti mau diperkenalkan oleh Agus yang katanya anak Bupati ; d. Bahwa atas bujukan terdakawa tersebut saksi Yanti mau diajak pergi oleh terdakwa ke Solo untuk dipertemukan oleh lakai-laki tersebut; e. Bahwa saksi Ika juga ikut dengan saksi Yanti dan terdakwa karena saksi Ika mau melihat sekaten; f. Bahwa mengajak pergi saksi Yanti tanpa seijin orang tua saksi Yanti yang pada saat itu bekerja di Surabaya; g. Bawha saksi merasa khawatir karena saksi Ika dan saksi Yanti diajak pergi oleh terdakwa tidak pulang-pulang; h. Bawa pada hari Sabtu tangga 22 Maret 2008 sekira pukul 05.00 Wib saksi Ika pulang ke rumah, dan saksi Tanya apa saja yang dilakukan saksi Ika dan saksi Yanti pergi; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Saksi 4 : Andi Rahman Bin Kamijan

commit to user



a. Bahwa saksi bekerja sebagai pengrajin di rumah tetangganya nenek saksi Ika yang merupakan teman saksi Yanti di Ds. Ngunut Rt 03 Rw VI Kel./Kec. Tawangmangu; b. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2008 saksi mendengar terdakwa Partini bilang kepada saksi Yanti tentang perawan-perawan, tetapi saksi tidak terlalu memperhatikan karena saksi sedang bekerja; c. Bahwa saksi merasa kaget saat saksi diberitahu oleh saksi Lamini bahwa saksi Yanti dan saksi Ika diajak pergi oleh terdakwa ke Solo; d. Bahwa saksi lalu menyuruh saksi Lamini agar menghubungi saksi Yanti dan saksi Ika untuk segera pulang melelui sms; e. Bahwa setelah kejadian dan saksi Yanti pulang ke Tawangmangu, saksi bersama dengan Dwi Suhasto mengawasi terdakwa dan suradi pada saat menuju ke tempat sekoleh saksi Yanti; f. Bahwa saksi dan terdakwa bertengkar lalu terdakwa dibawa Polsek Tawangmangu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Saksi 5 : Suradi bin Pawiro kasimin a. Bahwa saksi bekerja sebagai tukang pijat, dank arena saksi sering memijat Agus maka hubungan saksi dengan Agus menjadi baik; b. Bahwa agus pernah bilang bahwa dirinya sakit impoten dan bias sembuh asal dicarikan perawan maka saksi akan diberikan pekerjaan yaitu merwat kuda-kuda dan tukang kebun dan juga diberi sepeda motor; c. Bahwa

kemudian

saksi

mengatakan

kepada

Agus,

saksi

sanggup

mencarikan gadis yang masih perawan asal nantinya Agus memperistri gadis tersebut; d. Bahwa setelah itu saksi membicarakan hal tersebut kepada istrinya yaitu terdakwa, danterdakwa mengusulkan mengenalkan Agus kepada saksi Yanti yang dulu pernah ikut terdakwa;

commit to user



e. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2008 terdakwa menjemput saksi Yanti ke Tawangmangu, dan saksi menunggu di sekitar terminal Tirtonadi di dekat Hotel Surya; f. Bahwa setahu saksi, terdakwa menjemput saksi Yanti tanpa ijin dari orang tua saksi Yanti; g. Bahwa setelah bertemu dengan saksi Yanti, saksi Ika dan terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah saksi yang beralamat di Boyolali; h. Bahwa keesokan harinya pada heri Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan terdakwa memperkenalkan saksi Yanti dengan Agus; i.

Bahwa kemudian saksi yanti diajak Agus pergi dengan mengendarai mobil Isuzu Panther kemudian saksi bersama dengan Ika dan terdakwa pulang ke rumah saksi;

j.

Bahwa selang beberapa lama kemudian saksi Yanti pulang ke rumah saksi di Boyolali, sesampai di rumah saksi, saksi yanti ditanya oleh saksi : ‘tidak diapa-apakan oleh Agus kan?”, lalu saksi Yanti menjawab “tahu akan seperti ini lebih baik tidak mau saja”;

k. Bahwa kemudian saksi Yanti minta di pulangakan ke Tawangmangu, lalu pada pukul 02.00 Wib saksi mengantar saksi Yanti dan saksi Ika ke Terminal Solo dengan sepeda motor dan saksi mencarikan bus jurusan Tawangmangu; l.

Bahwa Agus memperbolehkan mengajak pergi saksi Yanti karena kata Agus cuma di ajak ke Restoran untuk pendekatan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Meimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh ketua majelis dan persetujuan terdakwa di persidangan jaksa penuntun umum telah membacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir dalam persidangan, keterangan saksi tersebut di bawah sumpah di depan penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

commit to user



Saksi VI : Ika Prihati Binti Suwarno a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2008 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa dating ke rumah nenek saksi minta tolong untuk dipanggilkan saksi Yanti, kemudian saksi pergi ke rumah saksi Yanti; b. Bahwa saat di rumah nenek saksi, terdakwa membujuk saksi Yanti katanya dikenalkan dengan orang kaya untuk dijadikan istri tapi orangnya sudah tua, tas bujukan tersebut saksi Yanti mau dikenalkan dengan orang dimaksud oleh terdakwa; c. Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yanti diajak terdakwa pergi ke Solo untuk melihat sekaten di Solo; d. Bahwa setelah selesai melihat sekaten saksi dan saksi Yanti dijak oleh terdakwa naik becak menuju ke Hotel Surya dekat terminal Tirtonadi Solo untuk manemui saksi Suradi; e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama saksi Yanti diajak terdakwa dan saksi Suradi menemui seseorang yang bernama Agus; f. Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Yanti diajak makan bakso, selesai makan bakso, terdakwa dan saksi Suradi mengajak saksi pulang ke rumah saksi Suradi, sedangkan saksi Yanti diajak pergi oleh Agus; g. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib saksi Yanti pulang ke rumah saksi Suradi, lalu sekira pukul 02.00 Wib saksi bersams saksi Yanti diantar saksi Suradi ke Terminal Tirtonadi Solo menggunakan sepeda motor untuk pulang ke Tawangmangu; Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Saksi VII : Dwi Suhasto Bin Suwarno a. Bahwa terdakwa membujuk saksi Yanti untuk dikenalkan dengan seorang yang kaya yang akan menjadikan korban sebagai istrinya;

commit to user



b. Bahwa terdakwa membujuk saksi Yanti di rumah saksi, agar saksi yanti mau dikenalkan kepada seorang yang kaya anak bupati; c. Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk mangantarkan saksi Yanti, Ika dan terdakwa ke Somokado mencari bis untuk pergi ke Solo; d. Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian terdakwa dan saksi Suradi dating ke Sekolah saksi Yanti dengan maksud untuk mencari saksi korban; e. Bahwa saksi bersama dengan saksi Andi mengawasi terdakwa dan saksi Suradi pada saat menuju ke tempat Sekolah saksi Yanti; f. Bahwa kemudian saksi Andi dan terdakwa bertengkar lalu terdakwa dibawa ke Polsek Tawangmangu; Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa hubungan antara terdakwa dan suami terdakwa yaitu saksi Suradi dengan Agus sudah baik dan sudah seperti saudara; b. Bahwa Agus pernah mengatakan kepada saksi Suradi bahwa dirinya sakit impotent dan bias sembuh asal dicarikan perawan dan kalau saksi Suradi bisa mencarikan perawan maka saksi Suradi akan diberi pekerjaan yaitu merawat kuda-kuda dan tukang kebun dan juga diberi sepeda motor; c. Bahwa kemudian

saksi

Suradi mengatakan kepada

Agus,

sanggup

mencarikan gadis yang masih perawan asal nantinya Agus memperistri gadis tersebut; d. Bahwa setelah itu saksi Suradi membicarakan hal tersebut kepada istrinya yaitu terdakwa, danterdakwa mengusulkan mengenalkan Agus kepada saksi Yanti yang dulu pernah ikut terdakwa; e. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2008 terdakwa menjemput saksi Yanti ke Tawangmangu, dan saksi Suradi menunggu di sekitar terminal Tirtonadi di dekat Hotel Surya;

commit to user



f. Bahwa sesampai di Tawangmangu, terdakwa menuju ke rumah saksi Ika dan minta tolong kepada saksi Ika untuk memanggil saksi yanti di rumahnya; g. Bahwa setelah saksi Yanti datang ke rumah saksi Ika,terdakwa membujuk saksi Yanti untuk dikenalkan dengan seseorang laki-laki yang sudah tua namun kaya bernama Agus; h. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Yanti bahwa laki-laki tersebut mencari seorang perempuan yang masih perawan untuk menyembuhkan alat kelaminnya yang tidak bisa berfungsi dan akan di jadikan istri; i.

Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi Yanti apabila saksi yanti mau maka semuayang diminta saksi Yanti oleh Agus akan dituruti;

j.

Bahwa setelah saksi Yanti mau maka terdakwa lalu mengajak saksi yanti dan saksi Ika pergi ke Solo untuk melihat sekaten;

k. Bahwa terdakwa mengajak pergi saksi Yanti tanpa ijin dari orang tua saksi Yanti; l.

Bahwa sesampai di terminal Solo dan bertemu saksi Suradi maka terdakwa, saksi Yanti , saksi Ika dan saksi suradi kemudian langsung pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Boyolali;

m. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi Suradi memperkenalkan saksi Yanti dengan Agus; n. Bahwa kemudian saksi yanti diajak Agus pergi dengan mengendarai mobil Isuzu Panther kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ika dan saksi Suradi pulang ke rumah terdakwa; o. Bahwa selang beberapa lama kemudian saksi Yanti pulang ke rumah terdakwa di Boyolali, sesampai di rumah terdakwa, saksi Yanti di tanya oleh terdakwa : “tidak diapa-apakan oleh Agus kan ?” lalu saksi Yanti menjawab “tahu akan seperti ini lebih baik tidak mau saja”;

commit to user



p. Bahwa kemudian saksi Yanti minta dipulangkan ke Tawangmangu, lau pada pukul 02.00 WIB saksi Suradi mengantar saksi Yanti dan saksi IKa ke terminal

Solo

dengan

sepeda

motor

untuk

naik

bis

pulang

ke

Tawangmangu; q. Bahwa terdakwa memperbolehkan Agus mengajak pergi saksi Yanti karena kata Agus Cuma mau diajak ke restoran untuk pendekatan saja; r. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; s. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; t. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) potong kaos rajut lengan pendek warna coklat bergaris putih; 2. 1 (satu) potong celana panjang warna ungu muda merk XINGGEYA; 3. 1 (satu) potong celana dalam warna putih; 4. 1 (satu) potong BH warna putih; Barang bukti mana telah disita secara sah dan menurut hukum serta telah diperlihatkan di persidangan dan baik oleh terdakwa maupun saksi-saksi barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakin barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini : Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain terdapat persesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : a. Bahwa benar pada hari kamis, tanggal 20 Maret 2008 terdakwa pergi ke Tawangmangu dengan maksud untuk menjemput saksi Yanti untuk dikenalkan kepada seorang laki-laki kaya yang sudah tua bernama Agus;

commit to user



b. Bahwa sebelumnya Agus menyuruh suami terdakwa untuk mencarikan seorang perempuan yang masih perawan untuk mengobati alat kelaminnya yang tidak bisa berfungsi, dan kemudian terdakwa mengusulkan untuk mengenalkan saksi Yanti kepada Agus; c. Bahwa setelah bertemu dengan saksi Yanti, terdakwa mengatakan bahwa saksi Yanti akan dikenalkan dengan laki-laki yang mencari seorang perempuan yang masih perawan untuk menyembuhkan alat kelaminnya yang tidak bisa berfungsi dan akan dijadikan istri; d. Bahwa terdakwa juga mengatakan apabila saksi Yanti mau makan semua yang diminta saksi Yanti oleh Agus akan dituruti, saksi Agus juga akan membelikan motor dan rumah; e. Bahwa setelah saksi Yanti mau maka terdakwa lalu mengajak saksi Yanti dan saksi Ika pergi ke Solo untuk melihat sekaten; f. Bahwa terdakwa mengajak pergi saksi Yanti tanpa ijin dari orang tua saksi Yanti; g. Bahwa sesampainya di terminal Solo dan bertemu saksi Suradi maka terdakwa, saksi Yanti, saksi Ika, dan saksi Suradi kemudian langsung pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Boyolali; h. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Suradi memperkenalkan saksi Yanti dengan Agus; i.

Bahwa kemudian saksi Yanti diajak Agus pergi dengan mengendarai mobil Isuzu Panther kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ika dan saksi Suradi pulang ke rumah tedakwa;

j.

Bahwa saksi Yanti mau diajak oleh Agus karena saksi Yanti merasa takut karena sempat diancam sebelumnya oleh saksi Suradi dan terdakwa, “kamu kalau iya bilang iya, kalau tidak ya tidak, Pak Agus itu orang besar, kalau macam-macam kamu bisa dibunuh” ;

commit to user



k. Bahwa terdakwa dan Suradi memperbolehkan Agus mengajak pergi saksi Yanti meskipun saksi Yanti baru pertama kali bertemu dengan saksi Agus; l.

Bahwa selang beberapa lama kemudian saksi yanti pulang ke rumah terdakwa di Boyolali, sesampai di rumah terdakwa, saksi Yanti di tanya terdakwa : “tidak diapa-apakan oleh Agus kan ?”, lalu saksi Yanti menjawab “tahu akan seperti ini lebih baik tidak mau saja”;

m. Bahwa kemudian saksi Yanti minta di pulangkan ke Tawangmangu, lalu pada pukul 02.00 WIB saksi Suradi mengantar saksi Yanti dan saksi Ika ke terminal

Solo

dengan

sepeda

motor

untuk

naik

bis

pulang

ke

Tawangmangu; n. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; o. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; p. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang antara lain seperti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu : Dakwaan KESATU : melanggar pasal 83 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ATAU

commit to user



Dakwaaan KEDUA : melanggar pasal 82 Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu pasal 82 undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memuat unsure-unsur sebagai berikut : 1. Barang siapa; 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa; 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak; 4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; 5. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan; Ad. 1. Unsur Barang Siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum. Menimbang,

bahwa

Penuntut

Umum

telah

menghadapkan

terdakwa Partini Binti Atmo Pawiro ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terpenuhilah unsur ini.

commit to user



Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu dengan kata-kata ancaman yang di sertai dengan peralatan seperti senjata tajam atau lainnya yang membuat orang merasa ketakutan. Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta

yang

terungkap

di

persidangan sebelum bertemu dengan Agus, terdakwa dan Suradi mengatakan kepada saksi Yanti “kamu kalau iya bilang iya, kalau tidak ya tidak, pak Agus itu orang besar, kalau kamu tidak serius kamu bisa di bunuh”, terdakwa mengucapkan kata-kata ancaman tersebut dengan maksud agar saksi Yanti mau menuruti kemauan terdakwa, sehingga karena merasa takut terhadap ancaman terdakwa maka saksi Yanti mau di ajak oleh Agus pergi ke Hotel, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi. Ad. 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Menimbang, bahwa pengertian dari tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang di ucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu yang dapat di terima sebagai suatu yang logis dan benar, sedangkan yang dimaksud anak menurut undangundang nomor 23 tahun 2002 adalah anak sejak dalam kandungan sampai dengan berumur 18 tahun. Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 20 Maret 2008 bertempat di Dk. Ngunut Rt. 04 RW. VI, kel. Tawangmangu, Kec.

commit to user



Tawangmangu,

Kabupaten Karanganyar, terdakwa membujuk dan

merayu saksi Yanti yang baru berumur 16 tahun (sesuai kutipan akta kelahiran dari kantor catatan Sipil Kab. Karanganyar No. 9900/TPI/1999 yang menerangkan bahwa saksi Yanti lahir tanggal 23 Februari 1992) untuk dikenalkan dengan orang kaya yang akan menjadikan saksi Yanti sebagai istri dan apabila saksi Yanti mau dijadikan istri mau minta apapun akan dituruti, terdakwa juga mengatakan orang itu mencari obat untuk menyembuhkan alat kelaminnya yang tidak bisa berdiri. Dan yang bisa menyembuhkan orang tersebut adalah perawan yang bernama Yanti yang rumahnya dekat dengan terdakwa. Menimbang, bahwa setelah mendengar kata-kata terdakwa, saksi Yanti yang sudah cukup lama kenal dengan terdakwa tersebut mempercayai kata-kata terdakwa dan merasa yakin terdakwa tidak akan membohonginya, sehingga akhirnya saksi Yanti mau diajak terdakwa untuk dikenalkan dan bertemu dengan orang yang bernama Agus tersebut, sehingga unsur ini terpenuhi pula. Ad. 4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi Suradi mengajak saksi Yanti untuk dikenalkan dengan seorang laki-laki bernama Agus yang katanya mencari seorang perempuan yang masih perawan untuk dijadikan istri, setelah dipertemukan dengan Agus dan berkenalan kemudian saksi Yanti disuruh naik mobil panther yang dikemudikan Agus, saat itu terdakwa melihat saksi Yanti dibawa pergi oleh Agus hanya diam saja/membiarkannya padahal saksi Yanti baru pertama kali bertemu dengan Agus. Menimbang, bahwa kemudian Agus membawa saksi Yanti menuju ke sebuah hotel di Solo, dan saksi Yanti diajak masuk ke kamar

commit to user



nomor 7 lalu pintu kamar di kunci, sehingga saksi Yanti merasa takut namun tidak berani menolak saat Agus memeluk dan menciumi saksi Yanti serta memegang payudaranya, lalu saksi Yanti di tidurkan di atas ranjang, dan Agus melepas pakaiannya, kemudian Agus melepas celana panjang dan celana dalam saksi Yanti, dan kaos serta BH saksi Yanti dinaikan, lalu saksi Yanti disuruh memegang kemaluan Agus sambil menciumi saksi Yanti, lalu Agus menggerayangi kemaluan saksi Yanti, lalu kedua kaki saksi Yanti di renggangkan, tubuh Agus berada di atas menindih tubuh saksi Yanti, kemudian kemaluan Agus dimasukan ke dalam kemaluan saksi Yanti namun kemaluan Agus tidak bisa ereksi, lalu saksi Yanti yang takut dan kesakitan berkata; “sudah Pak, sakit”, namun Agus tetap menolak tubuh saksi Yanti. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Agus kepada saksi Yanti terjadi karena terdakwa hanya diam dan membiarkan saja ketika Agus membawa saksi Yanti pergi, maka unsure ini terpenuhi pula. Ad. 5. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Agus meminta saksi Suradi untuk mencarikan seseorang perempuan yang masih perawan untuk dijadikan istri dan menyembuhkan kemaluannya yang tidak bisa berfungsi, dan Agus menjanjikan akan memberikan imbalan sebuah sepeda motor Honda Mega Pro dan pekerjaan kepada saksi Suradi, atas permintaan Agus tersebut selanjutnya terdakwa yang merupakan istri saksi Suradi membujuk dan merayu saksi Yanti yang baru berumur 16 tahun untuk di perkenalkan dengan Agus yang akan menjadikannya istri, apabila saksi Yanti mau dijadikan istri maka mau

commit to user



minta apapun akan dituruti, terdakwa mengatakan orang itu mencari obat untuk menyembuhkan alat kelaminnya yang tidak bisa berfungsi, dan yang bisa menyembuhkan orang tersebut adalah seorang perawan namanya Yanti yang rumahnya dekat dengan terdakwa, sehingga saksi Yanti yang sudah cukup lama kenal dengan terdakwa tersebut mempercayai kata-kata terdakwa dan merasa yakin terdakwa tidak akan membohonginya, selanjutnya saksi Yanti mau diajak terdakwa. Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2008 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi Suradi mengajak saksi Yanti untuk dikenalkan dengan Agus, setelah di pertemukandan berkenalan dengan Agus kemudian terdakwa dan saksi Suradi menyuruh saksi Yanti naik mobil Panther yang dikemudikan Agus, saat ini terdakwa dan saksi Suradi melihat saksi Yanti dibawa pergi oleh Agus hanya diam saja/membiarkan padahal saksi Yanti baru pertama kali bertemu dengan Agus, dengan demikian terpenuhilah unsure ini. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur dari pasal dakwaan alternative kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua, yaitu melanggar pasal-pasal 82 undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjwaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus kepadanya.

commit to user

dipertanggungjawabkan



Menimbang,

bahwa

oleh

karena

terdakwa

mampu

bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus di jatuhi pidana. Menimbang,

bahwa

pidana

yang

dijatuhkan

bukanlah

merupakan suatu balas dendam akan tetapi merupakan suatu pengajaran dan pembelajaran bagi terdakwa agar dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih dapat memberi rasa keadilan baik bagi

terdakwa

maupun

masyarakat

yang

masih

membutuhkan

keberadaan terdakwa. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan : a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan tekanan batin orang lain yaitu saksi Yanti. b. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi Yanti yang masih anak-anak. Hal-hal yang meringankan : a. Terdakwa

menyesali

perbuatannya

dan

berjanji

tidak

akan

mengulangi perbuatannya lagi. b. Terdakwa mengakui perbuatannya. c. Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

commit to user



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : a. 1 (satu) potong kaos rajut lengan pendek warna coklat bergaris putih; b. 1

(satu)

potong

celana

panjang

warna

ungu

muda

merk

XINGGEYA; c. 1 (satu) potong celana dalam warna putih; d. 1 (satu) potong BH warna putih; Karena merupakan milik saksi Yanti maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yanti ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus di pidana maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan di bawah ini : Mengugat pasal 82 undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Partini binti Atmo Pawiro telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

commit to user



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; 3. Menetapkan lamanya pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Memerintahkan barang bukti berupa : a. 1 (satu) potong kaos rajut lengan pendek warna coklat bergaris putih; b. 1 (satu) potong celana panjang warna ungu muda merk XINGGEYA; c. 1 (satu) potong celana dalam warna putih; d. 1 (satu) potong BH warna putih; Dikembalikan kepada saksi Yanti; 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari R A B U, tanggal 20 Agustus 2008 oleh kami Sunarjo, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arlandi Triyogo, S.H dan Dyan Martha, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari K A M I S, tanggal 21 Agustus 2008 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan di bantu oleh Ratih Dewanti, S.H, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dihadiri oleh Eko Kuntadi, S.H, M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan terdakwa.

commit to user



Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Hasil wawancara dengan Bapak Sunarjo,S.H.,M.Hum. (Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar) yang menangani kasus Pencabulan di Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai berikut : a) Selama berdinas sebagai hakim dan menangani kasus Pencabulan mengacu Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga mempertimbangkan ketentuan dalam KUHP, Selain itu juga berpijak pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Putusan tetap menitik beratkan atau tetap menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;. b) Pada prinsipnya hakim dalam memutus disesuaikan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. c) Hakim tidak perlu bersusah payah dalam hal menjatuhkan putusan. d) Kasus ini adalah kasus keluarga yang lebih mengedepankan unsur kemanusiaan. e) Penerapan Pasal-Pasal tentang Ketentuan Pemidanaan dalam KUHP tetap menjadi pertimbangan serta Pasal-pasal dalam Undang-undang

No.

23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dibawah Umur, Dalam kasus ini mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena mempunyai nilai minimal hukuman. f) Sulitnya memberikan penjelasan secara detail kepada terdakwa masalah perlindungan anak dan kesejahteraan anak g) Dalam kasus ini korban sulit dimintai penjelasan secara detail mengingat kondisi mental yang ada pada korban h) Trauma bagi korban sehingga, perlu kesabaran dalam mengorek keterangan C. Pembahasan Analisis Putusan Kasus Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Karanganyar.

commit to user



Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar, tepatnya di propinsi Jawa Tengah. Perkara tindak pidana ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar yang menjatuhkan putusan pidana berupa Kekerasan Pencabulan berdasarkan data dari putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkannya dan menyesuaikan antara satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenaranya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum. Kemudian hakim mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum. Bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana, harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Disini. terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan telah terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan. Selanjutnya, karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya. Di dalam persidangan juga tidak terbukti adanya alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman.

commit to user



Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang jauh lebih ringan karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Adapun hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan tekanan batin kepada korban dan merusak masa depan korban yang masih anak-anak. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Tindak pidana ini diputus dengan menggunakan UU No.

23

Tahun

2002 tentang Perlindungan

Anak, melainkan dan juga

menpertimbangkan Pasal-pasal dalam KUHP, mengingat tindak pidana Pencabulan itu dilakukan pada saat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam undang-undang ini.

Alasan yang dikemukakan hakim untuk tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memutus perkara tindak pidana terhadap pencabulan adalah bahwa hakim memutus perkara tersebut berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan UU No. 23 Tahun 2002 namun juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tersebut dilakukan karena prinsip tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga tetap menggunakan UU No. 23 tahun 2002 serta mempertimbangkan Pasal-pasal dalam KUHP.

commit to user



Berdasarkan hasil penelitian terhadap hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar, diperoleh keterangan bahwa hambatan yang dihadapi hakim selama dalam pemeriksaan sebelum menjatuhkan putusan antara lain: a. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan jawaban selama pemeriksaan di persidangan b. Dalam kasus ini korban sulit dimintai penjelasan secara detail mengingat kondisi mental yang ada pada korban c. Trauma bagi korban sehingga, perlu kesabaran dalam mengorek keterangan. d. Perlu kerja ekstra keras dalam menangani perkara pencabulan

Selain itu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana terhadap pencabulan antara lain obyek tindak pidana yang dalam hal ini adalah Faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan, serta uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang dikemukakan penuntut umum setelah dihubungkan dengan keterangan saksi dan para terdakwa di persidangan. Undang-Undang Perlindungan Anak perlu adanya campur tangan negara dan peran aktif masyarakat untuk mencegah pencabulan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan oleh faktor-faktor lainnya. Termasuk faktor yang ikut menentukan bagaimana respon yang diberikan pemegang peranan ialah : 1. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya 2. Aktifitas

dari

lembaga-lembaga/badan-badan

pelaksana

hukum

(para

hakimnya sendiri) dan juga jaksa 3. Fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan. Mengenai masalah penggunaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam memutus perkara tindak pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan, hal ini diserahkan pada hakim. Ini berarti prinsip kebebasan hakim untuk memutus perkara yang menurutnya paling tepat dan sesuai dengan kondisi serta situasi yang ada

commit to user



dalam masyarakat. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan tanpa batas yang hanya mengikuti seleranya sendiri sehingga dapat berbuat sewenang-wenang dan bila perlu melakukan penyelewengan. Kebebasan hakim ini diikat dengan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk menciptakan hukum sesuai dengan Pancasila dan rasa keadilan masyarakat atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

commit to user



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa : 1. Hakim dalam menerapkan putusan dalam Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar, diputus oleh hakim menggunakan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan PasalPasal dalam KUHAP, serta peraturan-pertauran lain yang bersangkutan. Dalam suatu perkara hukum yang didalamnya melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangkanya maka pada proses penyidikannya penyidik harus memperhatikan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Untuk itu sebelum mengkaji mengenai hasil penelitian dan pembahasan, peneliti terlebih dahulu menguraikan hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saya setuju dengan keputusan hakim dalam memutus perkara pencabulan karena hakim menggunakan dasar aturan hukum tersebut meliputi Pasal 82 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengadilan anak. Dalam undang-undang ini hakim menangani tindak pidana pencabulan timbul kendala dalam penangannya. Dalam menghadapi kendala tersebut hakim cermat dan segera mencari upaya dalam penanganannya sehingga akan timbul suatu hukum yang diinginkan dalam artian memunculkan suatu pemecahan kasus yang adil dan

commit to user 86



benar. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana pencabulan bisa tercapai dengan baik.

2. Hambatan yang dialami oleh hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana terhadap pencabulan antara lain : Hambatan yang dialami selama pemeriksaan adalah: a. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan jawaban selama pemeriksaan di persidangan b. Hakim lebih mempertimbangkan unsur kemanusiaan mengingat kasus ini adalah nama baik keluarga. c. Dalam kasus ini korban sulit dimintai penjelasan secara detail mengingat kondisi mental yang ada pada korban d. Trauma bagi korban sehingga, perlu kesabaran dalam mengorek keterangan. e. Perlu kerja ekstra keras dalam menangani perkara pencabulan. f. Dalam memutus perkara juga faktor kemanusiaan tidak bisa ditinggalkan, mengingat masalah ini menyangkut masalah keluarga. Faktor yang memberatkan terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim : a. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma psikolgis bagi korban; b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tekanan batin bagi korban c. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan; d. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban Faktor yang meringankan : a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan b. Terdakwa mengakui perbuatannya

commit to user



c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi d. Terdakwa belum pernah dihukum Hakim sebagai penegak hukum yang dianggap memahami hukum dalam mengadili perkara pidana khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, perbuatan pertimbangan hakim tersebut bertujuan dan berintikan memberikan suatu keadilan.

B. Saran 1

Penetapan standar kinerja di Pengadilan Negeri benar-benar dilaksanakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan penanganan tindak pidana pencabulan secara cepat, tepat dan tuntas, sehingga dengan adanya penetapan standar kinerja tersebut dapat mengoptimalkan penanganan tindak pidana itu, Yaitu: a. Dengan diberlakukannya Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak hendaknya dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai halhal yang berkaitan tindak pidana pencabulan. Penerapan undangundang tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya dan dapat menyurutkan keinginan pihak lain untuk melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut. b. Sebaiknya beban pemberantasan tindak pidana pencabulan tidak hanya menjadi permasalahan pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung

commit to user



jawab bersama semua warga. Dalam hal ini diperlukannya kesadaran dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Keterlibatan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah mutlak diperlukan untuk memperkecil ruang para pelakunya karena kejahatan ini sifatnya yang kompleksitas. 2

Kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan harus menanggapi betul-betul dari pihak pelapor mengenai tindak pidana pencabulan dan berusaha mencegah maupun memberantas tindak pidana tersebut karena masih banyak orang-orang dicabuli walaupun sampai ini tindak pidana tersebut belum dapat terungkap sepenuhnya. Oleh karena itu aparat penegak hukum tersebut harus menerapkan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentunya melihat juga unsur-unsurnya tindak pidana tersebut sesuai ataupun tidak dengan undangundang tersebut, yaitu seperti: a. Diharapkan adanya sosialisasi dari berbagai instansi yang berwenang terutama aparat penegak hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencabulan yang khususnya di Karanganyar, sehingga orang awam menjadi mengerti tentang tindak pidana pencabulan. b. Adanya koordinasi baik intern maupun ekstern yang jelas dan terarah dalam penanganannya.

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents