Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM HAL PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Agus Toni Hartono NIM. E0006059

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM HAL PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen)

Oleh Agus Toni Hartono NIM. E0006059

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 20 Januari 2012

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing II

Mohammad Adnan, S.H., M.Hum.

Agus Rianto, S.H., M.Hum.

NIP. 19540712 1984031002

NIP. 19610813 1989031002

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM HAL PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen)

Oleh Agus Toni Hartono NIM. E0006059 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari Tanggal

: 03 Februari 2012

DEWAN PENGUJI 1 Zeni Lutfiyah, S.Ag., M.Ag

: ...............................................

Ketua 2 Agus Rianto, S.H., M.Hum

: ...............................................

Sekretaris 3 Mohammad Adnan, S.H., M.Hum

: ...............................................

Anggota Mengetahui Dekan

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum NIP. 19570203 198503 2 001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Agus Toni Hartono, E. 0006059. 2012. IMPLEMENTASI UNDANGUNDANG RI NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM HAL PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen). Fakultas Hukum UNS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di BAZ Kabupaten Sragen, untuk mengetahui problematika yang menghambat pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di BAZ Kabupaten Sragen, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sragen dalam mengatasi problematika pelaksanaan Undangundang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis yaitu melalui terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara bebas terpimpin. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi Undangundang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ada dua prosedur. Pertama, prosedur pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. Kedua, prosedur pemanfaatan zakat yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu ; (1) kelompok asnaf fakir, miskin, gharimin dan riqab, (2) Kelompok asnaf Sabilillah, (3) Kelompok Ibnu Sabil dan Muallaf. Hambatan-hambatan BAZ Kabupaten Sragen dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat adalah ; (1) Pemahaman masyarakat yang masih belum optimal tentang wajibnya zakat dan menghitung zakat, (2) Rendahnya kesadaran berzakat bagi sebagian masyarakat, (3) Sumber daya manusia di BAZ Kabupaten Sragen. Upaya yang dilakukan BAZ Kabupaten Sragen dalam mengatasi hambatan adalah ; (1) Dibuat peraturan daerah, (2) Sosialisasi pengelolaan zakat terhadap masyarakat, (3) Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pengurus BAZ Kabupaten Sragen dengan program-program yang menyentuh kepentingan umat, sehingga umat tahu persis zakatnya bermanfaat.

Kata kunci : Implementasi, Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999, Pengelolaan Zakat, Zakat.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Agus Toni Hartono, E. 0006059. 2012. IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 38 OF 1999 ABOUT ZAKAH MANAGEMENT IN THE MATTER OF ZAKAH COLLECTION AND UTILIZATION (Studies in Badan Amil Zakat of Sragen Regency). Law Faculty of Sebelas Maret University. This research aims to determine the implementation of Law No. 38 of 1999 about Zakah Management in the matter of collection and utilization of zakah in BAZ Sragen, to know the problems that impede the implementation of Law No. 38 of 1999 about Zakah Management in the matter collection and utilization of zakah in BAZ Sragen, and to know about the BAZ Sragen efforts in addressing the problem of implementation of Law No. 38 of 1999 about Zakah Management in the matter collection and utilization of zakah. This research is descriptive and viewed from the research aims, including empirical legal research. The data of this study includes primary data and secondary data. Data collection techniques used by the author is going directly into the field to conduct interviews and library research. Data were collected with free guided interview techniques. Data analysis using qualitative data analysis with an interactive model. Based on this study obtained results that the implementation of Law No. 38 of 1999 about Zakah Management there are two procedures. First, the zakah collection procedures undertaken by Executing Agency. Second, the zakah uses procedure which is divided into three groups, namely: (1) group of asnaf fakir (indigent), poor, gharimin and riqab, (2) Group of asnaf Sabilillah, (3) Group of Ibnu Sabil and Muallaf. BAZ of Sragen barriers for the collection and utilization of zakah are: (1) society understanding about obligatory zakah and zakah calculate is still not optimal, (2) The low awareness of zakah for some people, (3) Human resources in BAZ of Sragen. Efforts are made by BAZ of Sragen in overcoming the barriers are: (1) Made local regulations, (2) Socialization zakah management to the community, (3) breakthroughs made by BAZ of Sragen Management with programs that touch the people interests, so people know exactly zakah benefit.

Keywords: Implementation, Law No. 38 of 1999 Zakah Management, Zakah.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihatmenasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran (Q.S Al-Asr: 1-3)

pada Allah di manapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan

(HR Tirmidzi)

mata-mata hanyalah

hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan, hingga keletihan itu letih bersamamu. Teruslah bertahan, hingga kefuturan itu futur menyertaimu.

(alm. Ust Rahmat Abdullah)

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk : 1. Ibu dan bapak yang tiada henti menasehatiku dalam kebaikan. 2. Seluruh teman-temanku yang turut serta menempa jati diri penulis hingga saat ini. 3. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan hukum ini. 4. Seluruh umat muslim yang rindu wawasan dan pengetahuan, semoga membawa manfaat.

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

aalamiin. Segala puji syukur senantiasa terpanjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat, barokah dan petunjuknya penulis memperoleh kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM HAL PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT (Studi di Badan Amil Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan dan pemimpin terbaik umat manusia Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang beristiqomah di jalan yang Lurus. Penulisan Hukum ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan S1 dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan dan terwujud tanpa bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Humas dan Pembimbing I penulisan hukum (skripsi) yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 3. Bapak Agus Rianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II penulisan hukum (skripsi) yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

4. Ibu Adriana Grahani F, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.Hum., selaku ketua PPH yang telah menerima judul penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 6. Tim Penguji Penulisan Hukum yang terdiri dari Ibu Zeni Lutfiyah, S.Ag., M.Ag, Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum, serta Bapak Agus Rianto, S.H., M.Hum, atas kritik dan saran yang membangun bagi penulis. 7. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 8. Teruntuk Ibu dan Bapak yang telah tulus ikhlas penuh pengorbanan, membimbing, mendidik dan memberikan yang terbaik kepada penulis tanpa mengharap pamrih. Sekarang saatnya saya memberikan yang terbaik pula kepada Ibu dan Bapak atas apa yang dipersembahkan selama ini, tapi saya sadar semuanya tidak akan mampu menggantikan dan menandingi yang telah kau berikan kepada putramu ini. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang dan anugerah kepada Ibu dan Bapak. Amin. 9. Kepada saudara kandung, Siti Aminah dan Tri Rahmad Darmawan. 10. Bapak Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag., selaku Ketua Kementrian Agama Kabupaten Sragen yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta informasi-informasi yang penulis butuhkan dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 11. Bapak Ahmad Ulin Nur Hafsun, S.Th., selaku Gara Bimb. Zawa Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sragen yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 12. Mas Ari, Mas Agus, Mas Nirwan, Mba Dewi, Mba Nanik, selaku Pegawai BAZ Kabupaten Sragen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data penelitian yang dibutuhkan penulis selama melakukan penelitian.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

13. Ustadz-Ustadz Pesantren Mahasiswa (Pesma) Ar-Royyan: Ustadz Ahmad Yani, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Imam,

Ustadz Hatta, Ustadz

Fakhruddin, Ustadz Muhtarom yang telah memberikan ilmu-ilmu agamanya kepada penulis sehingga penulis menjadi lebih tahu tentang ilmu agama Islam. 14. Sahabat-sahabat santri Pesantren Mahasiswa (Pesma) Ar-Royyan : Mas Tomi, Mas Pramuji, Mas Seno, Mas Ratman, Rian, Singgih, Faiz, Rizal dan masih banyak lagi sahabat-sahabat santri yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. 15. Sahabat-sahabat Kos Salman: Tri, Hakim, Januar, Farit, Fauzan, Fauzi, Amri, Ahmed, Ali, Ija, Afif, Bayu, Arif, Anas dan Habibi. 16. Sahabat-sahabat guru TPA Hidayatullah: Fendi, Joko, Rizki, Rizal, Agus, Agung, Ukh Ulya, Ukh Ulfa. 17. Sahabat-sahabat di Bekasi : Indra, Daus, Anto, Sadam, Ajeng, Agung, Desi 18. Kepada mas-mas yang pernah menjadi murobbi-murobbiku: Mas Anas, Mas Kholid, Mas Ridwan, Ustadz Imam . 19. Sahabat-sahabat Hukum: Wiwid, Prastowo, Ari Itong, Luqman, Yayak, Rorys, Zacky, Tejo, Bayu, Agung, Wendi, Yoga, Mas Rifin, Mas Yusuf, Mas Reo, Mas Haryono, Bang Kholid, Mas Anas, Mas Rizki, Mas Jun, Mas Yudo, Mas Bambang. 20. Akhwat 05: Mba Wiwiek, Mba Farin, MbaNunik. 21. Akhwat 06: Ukh Pipin, Ukh Arunda. 22. Akhwat 07: Ukh Ririn Gagarin, Ukh Aya. 23. Teman-teman

seluruh

angkatan

2006,

semoga

perjalanan

masa

perkuliahan kita bisa berlanjut terus hingga tua. 24. Serta semua pihak yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

commit to user x


digilib.uns.ac.id

Dalam menyusun Penulisan Hukum ini, Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam isi materi maupun dalam penulisan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Amin. Surakarta, 20 Januari 2012

Penulis

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ..................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................

iii

PERNYATAAN ..........................................................................................

iv

ABSTRAK ..................................................................................................

v

ABSTRACK ................................................................................................

vi

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN ............................................

vii

KATA PENGANTAR ...............................................................................

viii

DAFTAR ISI ..............................................................................................

xii

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .................................................................

1

B. Perumusan Masalah ........................................................................

3

C. Tujuan Penelitian ............................................................................

4

D. Manfaat Penelitian ..........................................................................

5

E. Metode Penelitian............................................................................

6

F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................................

11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................

14

A. Kerangka Teori................................................................................

14

1. Mengenai UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 14 2. Mengenai Zakat ...........................................................................

17

a. Pengertian Zakat .......................................................................

17

b. Hukum Berzakat.......................................................................

20

c. Macam-macam Zakat ...............................................................

23

d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat ................................

27

e. Hal Penting Dalam Berzakat ....................................................

30

B. Kerangka Pemikiran ........................................................................

31

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................

33

A. Hasil Penelitian .............................................................................

33

1. Mekanisme Pengelolaan Zakat Dalam Hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat di BAZ Kabupaten Sragen ................

33

2. Hambatan-hambatan BAZ Kabupaten Sragen Dalam Hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat .....................................

41

3. Upaya Yang dilakukan BAZ Kabupaten Sragen Dalam Mengatasi Hambatan .................................................................

42

B. Pembahasan ....................................................................................

43

1. Mekanisme Pengelolaan Zakat Dalam Hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat di BAZ Kabupaten Sragen .................

43

2. Hambatan-hambatan BAZ Kabupaten Sragen Dalam Hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat .....................................

51

3. Upaya Yang dilakukan BAZ Kabupaten Sragen Dalam Mengatasi Hambatan .................................................................

53

BAB IV PENUTUP ....................................................................................

56

A. Simpulan .........................................................................................

56

B. Saran ...............................................................................................

59

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................

61

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi adalah hal krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat, dan negara. Kesejahteraan dan ketenteraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Permasalahan ekonomi negara Indonesia adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan tahun 2011 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan angka pengangguran tahun 2011 berdasarkan data BPS sebesar 8,12 juta orang atau 6,8 persen dari total angkatan kerja (http://Suara Pembaruan.htm, 2011: 1).

Keadaan tersebut segera menyadarkan betapa mendesaknya sebuah terobosan alternatif untuk memangkas mata rantai kemiskinan dan pengangguran. Tidak bermaksud menafikan upaya pemrintah dalam meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran, namun dalam konteks ini zakat perlu dilirik sebagai sebuah solusi alternatif yang cukup efisien untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial.

Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan kelompok masyarakat mampu (the have) ke tangan kelompok masyarakat yang tidak mampu (the have not). Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, zakat hadir dalam Islam sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan menjadi penyambung antara si kaya dan si miskin (Asmuni Mth, 2006: 3).

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

Zakat adalah ibadah yang bermuatan dua dimensi sekaligus yaitu ibadah kepada Allah dan hubungan kemanusiaan. Pada perkembangan pengamalan zakat tidak hanya memenuhi kewajiban semata, tetapi mengarah kepada perkembangan perekonomian Islam. Dalam konteks Indonesia, berbicara tentang ekonomi Islam, akan mengarah kepada pelaksanaan zakat.

Mengoptimalkan pengamalan zakat diperlukan intervensi pemerintah, terutama melalui pembuatan undang-undang yang mengatur secara tegas. Hal ini disadari bahwa undang-undang memiliki daya paksa yang kuat. Sebagai komperatif, keberhasilan pengumpulan dan pengelolaan pajak adalah sebagai contoh kongkrit dari efektifitas undang-undang. Dalam konteks ini, tidak sedikit ulama dan cendikiawan muslim Indonesia menginginkan zakat dikelola sebagaimana halnya pajak.

Zakat sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam, dimungkinkan untuk diaplikasikan secara totalitas di Indonesia. Sebab bagaimanapun juga eksistensi hukum Islam diakui sebagai bagian dari hukum nasional, sebab mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim. Jumlahnya kurang lebih 87,21 % dari keseluruhan rakyat Indonesia. Kondisi objektif ini menyebabkan setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai aspek, tidak terkecuali aspek ekonomi, akan langsung dirasakan dampaknya oleh umat Islam, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini. Pada tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden RI menetapkan undang-undang yang mengatur tentang mengelola zakat yaitu Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Presiden Habibie (Zulfahmi Bustami, 2007: 566-567).

Dengan disahkannya Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, negara Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan lembaga zakat yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, organisasi pengelola zakat dibedakan menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Kedua organisasi pengelola zakat tersebut pada dasarnya merupakan pengganti peran otoritatif pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Ditetapkannya Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan

zakat

sehingga

peran

zakat

menjadi

lebih

optimal.

(http://sejarahpengelolaanZISdiIndonesia«DAY'sBlog.htm, 2011: 1).

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya

lebih

lanjut

dalam

penulisan

hukum

yang

berjudul

-UNDANG RI NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM HAL PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen)".

B. Perumusan Masalah Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang di atas. Maka permasalahan penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen ?

2. Problematika apa yang menghambat pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen ?

3. Upaya apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen dalam mengatasi problematika pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian sebagai sesuatu yang memang diperlukan dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya tujuan penelitian berarti jawaban dari masalah

untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbu 2006: 41). Dalam penelitian ini terdapat tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Antara lain sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen. b. Untuk mengetahui problematika yang menghambat pelaksanaan Undangundang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen. c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen dalam mengatasi problematika pelaksanaan Undangundang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat .

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan bagi penulis di bidang ilmu hukum, khususnya bagian humas. b. Untuk menambah pemahaman penulis mengenai implementasi Undangundang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen. c. Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian hukum sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan. Hal tersebut guna memberikan nilai dan daya guna dari akhir penulisan hukum ini, serta di masa yang akan datang. Berkaitan dengan manfaat tersebut, maka penulis berharap manfaat yang dapat dicapai dari penulisan hukum ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan humas pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan di bidang karya ilmiah serta bagi penelitian dan penulisan hukum sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang terkait, akademisi dan pihak yang berkepentingan lainnya. b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

c. Sebagai sarana untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis bagi penulis guna mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini guna mempermudah pengembangan data kelancaran penyusunan penulisan hukum. Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk satu beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2005: 43). Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian entasi Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat termasuk penelitian hukum empiris, penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat. Penulis mencari data dan informasi secara langsung ke lapangan dari sumbernya yaitu pihak BAZ Kabupaten Sragen.

2. Sifat Penelitian Penelitian hukum ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti.

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

Maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2005: 10).

3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan maupun tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2005: 32).

4. Lokasi Penelitian Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian di BAZ Kabupaten Sragen yang beralamat di Jalan Raya Sukowati Timur km 4 Ngrampal, Pilangsari, Sragen.

5. Jenis Data Penelitian Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variable atau obyek yang diteliti. Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer/ primary data) dan dari buku pustaka (data sekunder/secondary data) (Soerjono Soekanto, 2005: 12).

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Penulis memperoleh data langsung dari sumbernya berupa hasil wawancara (interview) dengan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

Republik Indonesia (POLRI) serta dari satuan kerja lainnya dalam Institusi Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Sragen dan beragama Islam. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang menunjang dan mendukung data primer, berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku literatur, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Sumber Data Penelitian Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa : a. Sumber Data Primer Sumber data primer dari Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) serta dari satuan kerja lainnya dalam Institusi Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Sragen dan beragama Islam. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau sudah ada sebelumnya yang dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder berupa

buku-buku,

artikel-artikel,

peraturan

perundang-undangan,

makalah dan dokumen kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara dan observasi. a. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisa jurnal hukum, buku-buku,

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

peraturan-peraturan,

surat

kabar

dan

dokumen-dokumen

yang

berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. b. Wawancara (Interview) Wawancara adalah keadaan dimana seseorang bertatap muka dan pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancangnya untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Wawancara yang dilakukan penulis menggunakan metode wawancara yang bebas terpimpin yaitu tanya jawab dalam pengumpulan data secara bebas dengan pengumpulan data berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan sehingga masih dimungkinkan variasi pertanyaan sesuai dengan kondisi saat wawancara dilakukan. Penulis mewawancarai bapak Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag selaku Wakil Ketua 1 Pengurus Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Sragen dan bapak Ahmad Ulin Nur Hafsun, S.Th.I selaku Wakil Sekretaris II Pengurus Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Sragen. c. Observasi Observasi digunakan untuk menggali data dari sember data yang berupa peristiwa, tempat lokasi, benda dan gambar. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan cara melihat langsung orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) diberikan dana zakat oleh pegawai BAZ Kabupaten Sragen.

8. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi sebuah laporan, data yang diperoleh diproses dan dimanfaatkan sedimikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moeleong, 2011: 103).

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan analisa model interaktif. Teknik analisis data interaktif adalah data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula, proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis (HB. Sutopo, 2000: 8).

Ketiga komponen tersebut adalah: a. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari data-data yang ada sedimikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi Berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data tersebut, penulis berusaha untuk menarik kesimpulan atau verifikasinya. Adapun skema kerja analisis model interaktif sebagai berikut :

commit to user



Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan

Gambar 1 : Skema Model Analisis Interaktif

F. Sistematika Penulisan Hukum Guna memberikan gambaran yang cukup rinci terhadap penulisan hukum yang akan penulis laksanakan, maka perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan hukum tersebut. Secara keseluruhan penulisan hukum ini akan terbagi menjadi empat (4) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya. Sistematika penulisan hukum tersebut terbagi antara lain dengan pemaparan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menggambarkan tentang urgensi dan alasan kenapa mengambil tema penulisan hukum yang bersangkutan, bab ini memuat : A. Latar Belakang Masalah B. Perumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian E. Metode Penelitian F. Sistematika Penulisan Hukum

commit to user



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori Dalam kerangka teori penulis akan memperbanyak referensi teoriteori yang berhubungan dengan judul dan penelitian hukum ini. Sehingga sub bab ini memuat tentang : 1. Tinjauan tentang Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 2. Tinjauan tentang Zakat. B. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran berisi alur pemikiran yang akan menjadi dasar pemecahan dan pencarian jawaban dari perumusan masalah penelitian dalam bentuk skema atau bagan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini memuat dan berisi hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasannya mengenai pengaturan tentang pengelolaan zakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Mekanisme pengelolaan zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen. B. Problematika yang menghambat pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen. C. Upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen dalam mengatasi problematika pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat.

commit to user



BAB IV

PENUTUP Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terlebih dahulu, serta memberikan saran terkait kekurangan-kekurangan yang ditemukan penulis selama melakukan penelitian

terkait dengan substansi penelitian

pembahasan.

commit to user

dan


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Mengenai Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pengaturan tentang pengelolaan zakat diatur di dalam Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengaturan tersebut antara lain mengatur sebagai berikut : a. Pasal 2 mengatur setiap WNI yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. b. Pasal 3 mengatur pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat. c. Pasal 4 mengatur pengeloaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945. d. Pasal 5 mengatur pengelolaan zakat yang bertujuan : 1) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan aturan agama; 2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3) meningkatnya hsil guna dan daya guna zakat. e. Pasal 6 mengatur : 1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. 2) Pembentukan badan amil zakat : a) nasional oleh Presiden atas usul Menteri; b) daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;

commit to user 14



c) daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; d) kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. 3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. 4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. 5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. f.

Pasal 7 ayat 1 mengatur lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.

g. Pasal 8 mengatur badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. h. Pasal 9 mengatur badan amil zakat dan lembaga amil zakat, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. i.

Pasal 11 mengatur : 1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. 2) Pasal 11 ayat 2 mengatur harta yang dikenai zakat adalah : a) emas, perak dan uang; b) perdagangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil pendapatan dan jasa; g) tikaz.

commit to user



j. Pasal 12 ayat 1 mengatur pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. k. Pasal 12 ayat 2 mengatur bahwa badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. l. Pasal 13 mengatur badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat. m. Pasal 14 mengatur : 1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. 3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. n. Pasal 15 mengatur lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri. o. Pasal 16 mengatur : 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. 3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

commit to user



p. Pasal 17 mengatur hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. q. Pasal 18 mengatur : 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5). 2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota. 3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat. 4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik. r. Pasal 19 mengatur Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rayat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. s. Pasal 20 mengatur masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

2. Mengenai Zakat a. Pengertian Zakat Menurut Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 7-8), Zakat Berasal dari kata bahasa arab. Kata

z-

(pujian),

dalam

memiliki beberapa makna, diantaranya

(tumbuh), -

-

-

(bertambah), (berkah) dan

-

-

(bersih), (baik).

Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunnya yang ada dalam Alpengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah -orang yang berhak.

commit to user



Rumusan ini melibatkan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat. Zakat berkaitan dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau nisab, jenis harta yang dikenakan wajib zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proporsi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta.

Menurut Iqbal M. Ambara (Iqbal M. Ambara, 2009: 19), Zakat secara etimologi merupakan bentuk isim masdar dari akar kata yang bermakna an-

(tumbuh), al-baraqah (barakah), at-thaharah (bersih),

as-sallah (kebaikan), safwatu asy-

(jernihnya sesuatu) dan al-madu

(pujian).

Menurut M. Hasbi ash-shiddieqy (M. Hasbi ash-shiddieqy, 2009: 3), zakat menurut bahasa berati

yang artinya kesuburan, thaharah

yang artinya kesucian, barakah yang artinya keberkatan dan berari juga takziyah tathhir untuk kedua arti ini.

Pertama,

dengan

zakat diharapkan akan

Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.

Menurut Gazi Inayah, unsur-unsur zakat adalah sebagai berikut (Gazi Inayah, 2003: 3-6) : 1) Zakat adalah kewajiban yang bersifat material, seorang mukallaf muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun berupa barang. 2) Zakat adalah kewajiban yang bersifat mengikat, artinya membayar zakat bagi seorang muslim mukallaf adalah suatu keharusan. 3) Zakat adalah kewajiban pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah Islam, pejabat yang berwenang, para hakim atau para imam mewajibkan

commit to user



zakat berdasarkan anggapan bahwa mereka melaksanakan kewajiban ilahiyah ini sebagai kewajiban. 4) Zakat adalah kewajiban final, artinya orang Islam tidak boleh menolak, tidak ada hak bagi orang Islam untuk menentang dan menuntutnya, bahkan sekalipun pembayar dan pengelola zakat adalah orang yang durhaka atau dzalim, tetapi boleh tidak membayar zakat ketika beban gugur dan sebelumnya ia telah memberikan infak kepada salah seorang yang berhak menerima zakat. 5) Zakat adalah kewajiban yang tidak ada imbalannya, tidak ada syarat untuk memperoleh kemanfaatan atau fasilitas yang seimbang bagi pembayar zakat, tidak ada hubungan antara kewajiban zakat dengan imbalan yang seimbang setelah membayar zakat. 6) Zakat adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan Islam.

Selain digunakan untuk nama bagian tertentu dari harta kekayaan, dalam praktik penggunaannya, zakat juga berarti proses mengeluarkan harta zakat. Seperti bila kita mendengar seseorang bertanya kepada kita,

sudah menyerahkan sejumlah harta kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana diwajibkan oleh Allah Swt (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 8).

Sesuai dengan pengertian terminologis, menurut bahasa yang digunakan dalam dalam Aldengan istilah ash-shadaqah (sedekah). Kata sedekah yang menempati makna yang sama dengan kata zakat muncul sebanyak 12 kali dalam Al-

-

Taubah [9] ayat 60 dan 103 yang artinya: -orang yang fakir

: 197).

commit to user



(Departemen Agama RI, 2005: 204).

Satu kata lain yang juga digunakan dalam Al-

an untuk

pengertian yang sama dengan zakat adalah kata al-haqq. Seperti yang termuat dalam Al-

-

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebi Agama RI, 2005: 147).

b. Hukum Berzakat Menurut Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 9-10), Zakat atau berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu dari lima sendi Islam atau rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu di antara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perintah berzakat sudah diturunkan pada saat Rasulullah Saw. dan para sahabat ra. masih berada di Mekah. Saat itu, perintah berzakat bersifat mutlak. Jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya juga belum ditentukan proporsinya. Perintah berzakat secara lengkap diturunkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua pasca Hijrah. Perintah ini turun setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah, dengan perincian jenis harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya. Kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh AlBeberapa ayat Alsebagai berikut:

commit to user

ijma

katan) ulama.



Al-

-

laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-

gama RI, 2005: 8).

Al-

-

laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa

Alorang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terp : 46). Al-Qur Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih(Departemen Agama RI, 2005: 147). Alzakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha (Departemen Agama RI, 2005: 204). Allaksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dia-lah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik2005: 342). Al-

-Nuur [24] ayat 56 yang artinya:

laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul temen Agama RI, 2005: 358).

commit to user



Almereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang (Departemen Agama RI, 2005: 599). Sedangkan dalil-dalil dari hadis Nabi Saw. yang menjadi dasar penetapan kewajiban berzakat adalah sebagai berikut: 1) Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ra. dalam HR Bukhari dan Muslim, dia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, yang artinya:

Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 13). 2)

dalam HR Bukhari dan Muslim, b mengajarkan Islam, beliau berpesan, yang artinya: ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah rasul Allah. Jika mereka menaatinya, maka terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mengikutinya juga, ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk bersedakah dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka menaatimu untuk melakukannya, maka hati-hatilah engkau terhadap harta mereka dan waspadalah terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Sebab, antara Allah dan orang-orang yang teraniaya itu tidak ada Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 13-14). Penggalan riwayat Bukhari lainnya, masih dalam konteks yang

sama, memuat sabda Rasulullah Saw. dalam HR Bukhari Seperti berikut, yang artinya :

(Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 14).

commit to user



Bunyi riwayat Bukhari terakhir ini menjelaskan maksud dari

sebagai zakat. 3) Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. dalam HR Bukhari dan Muslim, bahwa pada suatu hari, ketika Rasulullah Saw. Sedang berada di tengah-tengah sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya bertanya tentang Iman, Islam, dan Ihsan kepada beliau. Untuk menjawab pertanyaan tentang Islam, beliau bersabda, yang artinya:

mempersekutukan-Nya

dengan

apapun,

mendirikan

shalat,

menunaikan zakat yang difardhukan, dan berpuasa di bulan Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 14).

Ketiga hadis di atas menunjukkan membayar zakat hukumnya wajib, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu rukun Islam.

Kaum muslimin sepanjang masa meyakini bahwa berzakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus salah satu dari kewajibankewajiban yang ada dalam Islam. Para sahabat pada masa Abu Bakar ra. bahkan sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat.

c. Macam-macam Zakat Menurut Nur Barizah Abu Bakar, Conditions for zakah able asset and income are specified and determined by Islamic Shariah. Zakah is traditionally levied not only on money, but also on commercial goods or merchandise, agricultural produce, livestock, minerals including gold, silver and treasure trove. {Kondisi untuk pendapatan dan aset zakat dapat ditentukan dan ditetapkan oleh

Zakat secara tradisonal

dikenakan tidak hanya pada uang, tetapi juga pada barang-barang komersial atau barang dagangan, hasil pertanian, ternak, mineral termasuk

commit to user



didalamnya emas, perak dan harta karun} (Nur Barizah Abu Bakar, 2007:2).

Menurut Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat Id dan zakat mal yang bisa dibayar kapan saja asalkan sudah terpenuhi segala ketentuannya (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 65-66). 1) Zakat Fitrah Zakat

fitrah

sesuai

dengan

namanya

berguna

untuk

membersihkan jiwa seorang Muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya. Membersihkan jiwa dan kesalahan yang diperbuat selama bulan Ramadhan.

Selain itu, zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama ikut merasakan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan untuk seluruh umat Islam yang telah menahan nafsunya dengan berpuasa selama satu bulan penuh. Dan hari kemenangan sudah sewajarnya dirayakan dengan kegembiraan dan kecerian. Tidak ada satu orang Muslim pun yang sedih menyambutnya disebabkan oleh tidak adanya makanan untuk keluarganya karena semua Muslim yang tidak mampu telah mendapatkan bantuan atau haknya dari zakat fitrah.

(setara dengan 2,5 kg). Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok atau sejumlah uang seharga makanan pokok tersebut. Ketentuan waktu pembayaran zakat fitrah dan bahwa semua Muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali, termasuk seorang budak

commit to user



pun. Bahkan dalam hadis lain dipertegas lagi tentang kewajiban seorang tuan untuk membayarkan zakat fitrah budak-budaknya (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 67).

Menurut beberapa ulama, ada beberapa perbedaan pilihan waktu dalam membayar zakat fitrah (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 68) : a) Sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan sampai sebelum shalat Id. Hal ini berdasarkan pendapat Abu Tsauri, Ahmad, Ishak, Abu Hanifah, Alhal ini, Abu Hanifah, Al-Laits, dan I lebih tepatnya waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu saat terbit fajar di hari raya Idul Fitri. b) Boleh mulai dari dua hari sebelum hari raya. Ini merupakan hasil kesepakatan dari jumhur ulama. c)

Mulai dari awal Ramadhan sampai sebelum shalat Id. Hal ini

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan mereka yang berhak menerima zakat yang disebutkan dalam Alan Surah At-Taubah ayat 60. Fakir miskin lebih berhak didahulukan daripada yang lain.

Sementara itu, untuk syarat orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah, berikut keterangan lengkapnya setelah dijelaskan beberapa sebelumnya (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 69) : a) Islam ini sudah pasti dan merupakan syarat mutlak. Allah hanya mewajibkan zakat kepada Muslim saja. b) Masih hidup atau terlahir sebelum shalat Id.

makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk malam hari

commit to user



raya sampai siangnya. Sedangkan yang benar-benar tidak mempunyai kecukupan harta untuk malam sampai siang hari raya tidak wajib membayar zakat, justru akan mendapatkan zakat dari orang lain.

2) Zakat Maal Menurut Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, mal berasal dari bahasa Arab

yang artinya harta benda. Zakat mal adalah zakat

yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 69). Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan, karena sesungguhnya di dalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan.

Allah berfirman dalam Al-

-Dzariat [51] ayat

19 yang artinya: hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta

(Departemen

Agama RI, 2005: 522).

Ketika seseorang yang memiliki kelebihan harta dan orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya maka orang tersebut menyimpan bagian orang lain dalam hartanya. Tentu saja hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghilangkan keberkahan atas harta yang dimilikinya dan tidak tersucikannya harta.

Harta benda yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi nisabnya meliputi : hewan ternak, emas dan perak, hasil pertanian, perniagaan / perdagangan, zakat profesi / pekerjaan, hasil tambang (

) dan barang temuan (rikaz).

commit to user



d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Menurut Akhmad Akbar Susamto (Akhmad Akbar Susamto, 2003: 10), Zakah has a very important meaning in Islam and must be bestowed by every Moslem. Government holds

responsibility to motivate and

facilitate Moslems so that they can implement all their religious duties including zakah (Zakat memiliki arti yang sangat penting dalam Islam dan harus dikeluarkan oleh setiap muslim. Pemerintah memegang tanggung jawab untuk memotifasi dan memfasilitasi muslim sehingga mereka dapat melaksanakan semua tugas agama termasuk zakat).

Allah dengan sangat gamblang menjelaskan siapa-siapa saja orangorang yang berhak mendapatkan zakat (mustahiq Surat Athanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha epartemen Agama RI, 2005: 197).

Berdasarkan ayat Al-Qur sebagai berikut (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 53-59) : 1) Fakir Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, meliputi kebutuhan makan, pakaian, dan rumah. Jika pun memiliki usaha, pendapatan dari usaha tersebut kurang dari setengah kebutuhannya serta tidak ada orang lain yang memberinya nafkah.

2) Miskin Adalah orang-orang yang mempunyai usaha dan memiliki penghasilan dari usahanya tersebut yang dengan penghasilan itu dapat memenuhi

commit to user



setengah atau lebih dari kebutuhan hidupnya. Hanya setengah atau lebih, tetapi tetap saja belum bisa mencukupi segala kebutuhannya sendiri. Orang miskin memiliki penghasilan yang lebih besar dari orang fakir, tapi belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri.

3) Amil Yaitu panitia atau orang yang mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran zakat meskipun mampu.

4) Muallaf Yaitu orang Islam yang masih lemah imannya. Berdasarkan pendapat muallaf memiliki empat pengertian, yaitu sebagai berikut. a) Tokoh masyarakat yang beragama Islam dan memiliki pengaruh yang luas di daerah tempat tinggalnya, dan ada harapan jika dia diberi zakat, orang lain diluat Islam akan tertarik untuk mempelajari Islam dan pada akhirnya membuat mereka masuk Islam. b) Seseorang yang baru masuk Islam dan kondisi keimanannya masih lemah. c) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti terhadap zakat. d) Orang Islam yang memiliki pengaruh terhadap orang kafir. Ketika kita memberi zakat kepada orang ini, kita dapat terhindar dari perlakuan jahat orang-orang kafir yang berada di bawah pengaruhnya.

5) Hamba sahaya yang boleh menebus dirinya oleh tuannya diberi zakat untuk bisa menebus dirinya.

commit to user



6) Orang yang berutang

orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, orang yang berutang untuk kepentingan sendiri, serta orang yang berutang karena dia menjamin utang yang dimiliki oleh orang lain kemudian baik orang yang dijamin maupun dia yang tidak mampu untuk membayar utang tersebut. Unruk kasus pertama, tetap berhak diberi zakat meskipun aslinya orang yang berkecukupan atau bahkan kaya, sedangkan untuk kasus yang kedua dan yang ketiga, hanya berhak menerima zakat ketika benar-benar tidak bisa membayar utangnya.

7) Fisabilillah Maksudnya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orangorang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dia tidak mendapatkan gaji tertentu, orang-orang seperti ini berhak diberi zakat sebanyak keperluannya dalam mengemban dakwah atau amanah. Dahulu, makna fisabilillah hanya memiliki makna sempit yaitu pasukan yang berperang di jalan Allah. Namun dalam perkembangannya dan berdasarkan ketetapan para ulama dalam kaidah ilmu Ushul Fikh, maknanya diperluas. Selama tidak ada dalil yang mempersempitnya, fisabilillah diartikan sebagai semua kebaikan yang diridhai Allah dan untuk kemaslahatan bersama umat, seperti membangun madrasah, membuat jembatan, dan lain-lain.

8) Musafir Yaitu seseorang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal ketika berada dalam perjalanannya tersebut. Mereka berhak menerima zakat sejumlah yang diperlukan oleh mereka untuk menyelesaikan perjalanannya sampai tempat tujuan dengan syarat perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat.

commit to user



e. Hal Penting Dalam Berzakat Menurut Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika (Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, 2010: 61-63), jika syarat wajib kita dan harta sudah terpenuhi, maka segerakanlah membayar zakat. Dalam hal membayar zakat ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap muzaki. 1) Sucikan niat sebelum menunaikan zakat (juga infak/sedekah). Pastikan bahwa amal perbuatan kita ditujukan hanya dan semata-mata untuk Allah Swt. Bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia dan dipandang sebagai dermawan. 2) Telitilah sasaran zakat, apakah dia benar-benar termasuk golongan yang berhak menerima uang zakat atau bukan. Sebab zakat hanya diberikan kepada mustahiq. Berbeda halnya dengan infak yang boleh diberikan kepada siapa saja. 3) Utamakanlah orang-orang yang dekat jika memberi zakat langsung kepada mustahiq dan tidak melalui lembaga amil. Tetapi perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang dekat disini, tidak termasuk istri, anak-anak, atau orang tua. Sebab, ketiga kelompok ini memang berhak atas nafkah seseorang. 4) Ketika memberikan zakat, ucapkan kata-kata yang baik dan santun kepada penerima. Janganlah kita membatalkan pahala atas perbuatan atau amal kita dengan perkataan yang tidak patut atau menyakitkan penerima. 5) Tunaikanlah zakat ketika saatnya tiba. Menunda-nunda pembayaran zakat tidak dikehendaki oleh Islam. Dalam hal ini, zakat mendidik manusia untuk disiplin dan tepat waktu.

Pada prinsipnya, Islam membenarkan apabila seseorang ingin memberikan sendiri zakatnya kepada para mustahiq. Asalkan kriteria mustahiq sesuai dengan Al-

ntunan Nabi Muhammad Saw.,

akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat lembaga zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berdasarkan acuan teoritik diatas maka dapat diperjelas dengan alur berpikir yang akan mendukung serta mempermudah dalam melakukan penyusunan penelitian hukum ini, berdasarkan sebab tersebut maka penulis dapat merumuskan alur kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Pengumpulan Zakat Pemanfaatan Zakat

Studi di BAZ Kabupaten Sragen

Mekanisme Pengelolaan Zakat Dalam Hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Problematika yang menghambat pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Dalam Hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat Upaya yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sragen dalam mengatasi problematika pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Dalam Hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat.

commit to user



Keterangan: Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolan Zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pertama, Implementasi Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen. Implementasi Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam penelitian ini adalah tentang pengumpulan zakat yang diatur di dalam pasal 11, 12, 13, 14, 15 Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pemanfaatan zakat yang diatur di dalam pasal 16, 17 Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua, Problematika apa yang menghambat pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen. Ketiga, upaya apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen dalam mengatasi problematika pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat .

Penelitian tersebut dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen. Penulis melakukan kajian di BAZ Kabupaten Sragen karena BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan agama.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pengelolaan Zakat Dalam Hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Dalam Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terhadap penelitian ini adalah tentang pengumpulan zakat yang diatur di dalam pasal 11, 12, 13, 14, 15 Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pemanfaatan zakat yang diatur di dalam pasal 16, 17 Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

a. Prosedur Pengumpulan Zakat di BAZ Kabupaten Sragen Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. BAZ dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. BAZ wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Penyaluran zakat kepada mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing. Penyaluran dana zakat dapat

bersifat

bantuan

sesaat

yaitu

membantu

mustahiq

dalam

menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat. Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

commit to user 33



Dalam penghitungan harta dan kewajiban zakatnya, muzakki melakukan penghitungan sendiri berdasarkan hukum agama. Dalam hal tidak dapat menghitung harta dan kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ untuk menghitung harta dan kewajiban zakatnya.

Pengumpulan zakat di BAZ Kabupaten Sragen dilakukan oleh badan pelaksana di divisi pengumpulan. Divisi pengumpulan inilah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program agenda kerja yang ada kaitannya dengan pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Di Kabupaten Sragen pertama kali yang dilihat dalam pengumpulan zakat adalah sasarannya. Sasaran pengumpulan zakat itu dari masyarakat umum dan jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jajaran PNS, prosedur pengumpulan zakat adalah PNS diberi formulir pernyataan persedian. Formulir pernyataan persedian itu adanya ada di tiap satuan kerja yang menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Jadi BAZ Kabupaten Sragen membentuk UPZ yang ada di tiap satuan kerja. Dimana satuan kerja tersebar di Kabupaten Sragen. Satuan kerja tidak hanya ada di Instansi Pemerintah tetapi juga tersebar di sekolah-sekolah, kecamatan, puskesmas. Se-Kabupaten Sragen jumlah UPZ ada 148.

PNS yang bekerja di Instansi Pemerintah, oleh UPZ diberikan surat pernyataan kesediaan membayar zakat, apakah mereka akan membayar zakat melalui gaji yang mereka terima sebesar 2,5% atau infaq. Kalau mengeluarkan zakat tinggal dikalikan 2,5% dari gaji pokok. Kalau mengeluarkan infaq terserah PNS nya, apakah itu sebesar tiga ribu, lima ribu, sepuluh ribu atau dua puluh ribu. Bendahara di tiap UPZ setiap bulan setor ke rekening yang ada di Bank Jateng. Rekening BAZ Kabupaten Sragen di Bank Jateng sudah terbagi. Ada rekening zakat, ada juga rekening infaq. Apabila itu berupa zakat, maka bendahara di tiap UPZ tinggal menyetor ke rekening zakat di Bank Jateng. Apabila itu berupa

commit to user



infaq, maka bendahara di tiap UPZ tinggal menyetor ke rekening infaq di Bank Jateng.

Pengumpulan zakat dari masyarakat yang terdaftar sebagai muzakki tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan karena ada pemilahan wilayah pengumpulan zakat. Di Kabupaten Sragen ada BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan. BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat dari jajaran PNS, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Perusahaan-Perusahaan besar. Sedangkan BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat dari Perusahaan-Perusahaan kecil, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum lebih diarahkan untuk membayar zakat di BAZ Kecamatan karena sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kabupaten Sragen (Wawancara dengan Wakil Sekretaris II BAZ Kabupaten Sragen tanggal 06 Oktober 2011).

Tabel I. Hasil Pengumpulan Zakat dan Infaq Periode April 2010 Sampai dengan Maret 2011

No

Bulan

Zakat

1.

April 2010

102.625.966

48.462.108

151.088.074

2.

Mei 2010

105.420.491

43.032.371

148.452.862

3.

Juni 2010

103.141.621

43.595.186

146.736.807

4.

Juli 2010

108.191.039

48.471.936

156.662.975

5.

Agustus 2010

101.242.080

45.103.611

146.345.691

6.

September 2010

99.283.421

74.603.936

173.887.357

7.

Oktober 2010

95.324.333

45.576.886

140.901.219

8.

November 2010

95.098.618

44.612.016

139.710.634

9.

Desember 2010

97.447.277

44.410.329

141.857.606

10.

Januari 2011

104.355.507

46.271.648

150.627.155

commit to user

Infaq

Jumlah



11.

Februari 2011

12.

93.805.395

41.489.598

135.294.993

Maret 2011

110.647.733

38.988.648

149.636.381

Jumlah

1.216.583.481

564.618.273

1.781.201.754

b. Prosedur Pemanfaatan Zakat di BAZ Kabupaten Sragen Prosedur pemanfaatan zakat di BAZ Kabupaten Sragen dilakukan oleh badan pelaksana di divisi pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan. Divisi pendistribusian melaksanakan program-program yang sifatnya konsumtif, seperti santunan terhadap orang miskin dan bantuan terhadap masyarakat Kabupaten Sragen yang terkena musibah. Divisi pendayagunaan melaksanakan program-program yang sifatnya produktif,

seperti

pelatihan

kewirausahaan

dengan

tujuan

untuk

melahirkan pengusaha-pengusaha baru dari kalangan mustahiq agar kedepannya menjadi muzakki. Divisi pengembangan melaksanakan program-program yang sifatnya pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat, seperti mengadakan kajian-kajian keagamaan dan mengkoordinasikan Koperasi Jasa Keuangan

BAZ).

Alur-alur pemanfaatan zakat direncanakan dalam rapat kerja yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana setiap setahun sekali untuk menyusun program-program kerja selama setahun. Hasil dari rapat kerja dibawa ke rapat lengkap. Di dalam rapat lengkap dihadiri oleh Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan UPZ. Kemudian apabila rancangan program kerja sudah disepakati bersama dalam rapat lengkap maka rancangan program kerja ditandatangani oleh Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas untuk disahkan sebagai program kerja (Wawancara dengan Wakil Sekretaris II BAZ Kabupaten Sragen tanggal 06 Oktober 2011).

commit to user



Beberapa program pemanfaatan zakat yang diselenggarakan BAZ Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : 1) Kelompok asnaf fakir, miskin, gharimin dan riqab a) Program Pendidikan : (1) Bantuan biaya pendidikan Siswa SMA / MA/ SMK. (2) Bantuan biaya pendidikan mahasiswa perguruan tinggi. (3) Santunan santri ponpes atau panti asuhan. (4) Pendidikan Pelatihan dan Ketrampilan bagi Pemuda / Remaja Muslim putus sekolah. b) Program Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin :

(2) Gerobak HIK dan modal usaha awal. c) Program Santunan Kemanusiaan : (1) Santunan Lansia / Jompo. (2) Santunan keluarga miskin. (3) Santunan penjaga masjid miskin. (4) Perbaikan rumah tidak layak huni. (5) Bantuan pengobatan keluarga miskin. (6) Tanggap bencana. (7) Santunan gharimin PNS. 2) Kelompok asnaf Sabilillah a) Program ekonomi produktif melalui organisasi kepemudaan. b) Insentif ustadz TPQ. c) Insentif Kyai / Pengasuh / Ustadz Pondok Pesantren / Panti Asuhan Islam. d) Insentif Guru Agama Islam Tidak Tetap pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

f) Diklat Ustadz TPQ. g) Diklat pembinaan mental rohani Islam bagi murid SMA / MA / SMK.

commit to user



h) Diklat dan penyuluhan BAZ bagi kepala KUA, UPZ dan Penyuluh Agama. i) Seminar motivasi kewirausahaan bagi penerima modal usaha. j) Bina tempat ibadah (sertifikasi tanah wakaf). k) Bantuan ormas Islam. l) Bantuan kegiatan TPQ Kabupaten Sragen. 3) Kelompok Ibnu Sabil dan Muallaf a) Penyaluran untuk Musafir kehabisan bekal. b)

n Agama / Pemberdayaaan Ekonomi).

Tabel II. Pemanfaatan Zakat Di BAZ Kabupaten Sragen Periode April 2010 Sampai dengan Mei 2011

No.

Uraian

Jumlah

Keterangan

Ashnaf Fakir, Miskin, Riqab dan Gharim 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Beasiswa SMA/MA Muslim miskin (untuk 250 siswa, per@ Rp 300.000) Beasiswa SMP/MTS Muslim miskin (untuk 240 siswa, per @Rp 150.000) Sertifikasi uji Kompetensi Siswa Miskin (untuk 200 siswa, per @Rp 250.000) Diklat Tram Remaja CC (Carier Centre) (untuk 200 orang per @ Rp 250.000) Modal usaha Dhu'afa muslim (untuk 200 orang, per @ Rp 250.000) Santunan Lansia Jompo Muslim (untuk 1.000 orang, per@Rp 30.000) Keluarga Fakir miskin (untuk 2.500 orang, per@

75.000.000

36.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

6 April 2011 Ruang Sukowati Kab. Sragen 6 April 2011 Ruang Sukowati Kab. Sragen 6 April 2011 Ruang Sukowati Kab. Sragen 6 April 2011 Ruang Sukowati Kab. Sragen 9 April 2011 Ruang Sukowati Kab. Sragen

30.000.000

4 September 2010 di Kantor BAZ

125.000.000

4 September 2010 di Ruang Krida

commit to user



8.

9.

10.

11.

12. 13.

Rp 50.000) Santri KK Miskin Ponpes Panti (untuk 300 anak, per@ Rp 50.000) Penjaga Masjid KK Miskin (untuk 100 orang, per@ Rp 100.000) Bedah rumah KK Miskin Muslim (untuk 60 rumah per@ Rp 2.500.000) Biaya Pengobatan KK Miskin (untuk 100 orang, per@ Rp 350.000) Ghorimin PNS (Gol I,II) (untuk 45 orang per @Rp 400.000) Air Bersih pada bencana kekeringan

15.000.000

10.000.000

150.000.000

35.000.000

18.000.000 10.000.000

Manggala 6 April 2010 Ruang Sukowati Kab. Sragen 6 April 2010 Ruang Sukowati Kab. Sragen 4 September 2010 di Kantor BAZ 4 September di Pendopo Rumah Dinas Bupati 9 April 2011 Ruang Sukowati Kab. Sragen Dialihkan program Santunan RTLH kerjasama dengan Dinsos pada tanggal 30 mei 2011. Pentasharufan melalui TMMD.

Ashnaf Fisabilillah 1.

Insentif Ustdaz TPQ/TPA (untuk 200 orang per@ Rp 300.000)

60.000.000

2.

Insentif Kyai Ponpes (untuk 250 orang, per@ Rp 300.000)

75.000.000

3.

Diklat dan Insentif Da'i Mubaligh dan Khatib

30.000.000

4.

Diklat Dan Insentif Ustadz TPQ Madin

21.350.000

5. 6.

Ormas Islam (NU,MUH,MTA,LDII,MUI) (untuk 5 ormas, per@ Rp. 2.000.000) Diklat Bintal Rohis Guru TK

10.000.000 17.500.000

commit to user

6 Nopember 2010 di Pendopo Rumah Dinas Bupati 31 Desember 2010 di Masjid BAZIS 9 April 2011 Ruang Sukowati Kab. Sragen 23 Desember 2010 di Ruang Sukowati Kab. Sragen 6 September 2010 di Pendopo Rumah Dinas Bupati 12 Mei 2011 di



Muslim

7.

Program Ekonomi produktif

100.000.000

Aula Sukowati, diikuti 250 orang terdiri dari IGRA 50 orang, GOP TKI 50 orang, Badko TPQ 75 orang, Himpaudi 75 orang Diserahkan kepada kelompok usaha secara bergulir. 12 Mei 2011 di Aula KanKemenag

Ashnaf Ibnu Sabil, Muallaf

1.

Musafir Kehabisan Bekal

Ashnaf Amil 1. Operasional BAZ

9.000.000

44.487.000

2.

Insentif UPZ Satker

26.763.000

3.

BAZ Kecamatan

20.000.000

4.

BAZ Kabupaten

40.000.000

5.

Peningkatan SDM

10.000.000

JUMLAH

Sampai dengan saat ini, ibnu sabil penerima zakat sejumlah 102 orang denngan total dana yang keluar Rp 6.875.000. Masih ada saldo Rp 2.125.000

1.118.100.000

commit to user

7 September 2010 di Ruang Krida Manggala Kab. Sragen 7 September 2010 di Ruang Krida Manggala Kab. Sragen 7 September 2010 di Ruang Krida Manggala Kab. Sragen 7 September 2010 SIMZAKI dan Raker BAZ



2. Hambatan-Hambatan BAZ Kabupaten Sragen Dalam Hal Pengumpulan Dan Pemanfaatan Zakat

a. Pemahaman masyarakat yang masih belum optimal tentang wajibnya zakat dan menghitung zakat Masyarakat disini termasuk dari jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) serta dari satuan kerja lainnya dalam Institusi Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Sragen dan beragama Islam. Sebagian besar masyarakat sragen masih belum paham tentang wajibnya zakat dan cara menghitung zakat.

b. Rendahnya kesadaran berzakat bagi sebagian masyarakat Rata-rata sebagian besar orang meyakini bahwa harta zakat adalah menyisihkan atau mengambil hartanya yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Padahal, sesungguhnya harta zakat adalah mengembalikan harta orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang dititipkan Allah Swt kepada orang-orang yang mampu / kaya.

c. Sumber Daya Manusia di BAZ Kabupaten Sragen Sumber daya manusia yang ada aslinya sudah mempunyai tugas, pokok dan fungsi masing-masing di lembaga-lembaga dimana mereka bekerja, sehingga waktu yang dimiliki sangat sedikit dalam mengelola zakat. Kemudian, belum semua Pengurus BAZ Kabupaten Sragen

dengan Wakil Ketua I BAZ Kabupaten Sragen tanggal 06 Oktober 2011).

commit to user



3. Upaya Yang Dilakukan BAZ Kabupaten Sragen Dalam Mengatasi Hambatan

a. Dibuat peraturan daerah Dengan dibuatnya peraturan daerah tentang wajibnya menunaikan zakat bisa mengikat masyarakat Sragen. Akan tetapi, dalam aplikasinya belum tentu bisa memaksa masyarakat Sragen untuk membayar zakat. Akan tetapi, yang paling penting adalah bagaimana memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat Sragen tentang penting dan wajibnya zakat.

b. Sosialisasi terhadap masyarakat BAZ Kabupaten Sragen telah melakukan sosialisasi pengelolaan zakat terhadap masyarakat Sragen dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Buletin, Facebook, Website dan Jaringan Radio serta Baliho.

c. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pengurus BAZ dengan program-program yang menyentuh kepentingan umat, sehingga umat tahu persis zakatnya bermanfaat Selama ini pengelolaan zakat hanya bersifat normatif, jarang dipikir bagaimana zakat itu bisa merubah orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) menjadi orang yang wajib menunaikan zakat (muzakki). Akan tetapi, BAZ Kabupaten Sragen sudah melakukan upaya agar zakat itu dapat merubah mustahiq menjadi muzakki dengan cara memberikan modal usaha dan memberikan pelatihan untuk usaha kecil seperi gerobak (Wawancara dengan Wakil Ketua I BAZ Kabupaten Sragen tanggal 06 Oktober 2011).

commit to user



B. Pembahasan

1. Mekanisme Pengelolaan Zakat Dalam Hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat di BAZ Kabupaten Sragen Dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di BAZ Kabupaten Sragen.

a. Prosedur Pengumpulan Zakat di BAZ Kabupaten Sragen Pengumpulan

zakat

merupakan

salah

satu

kegiatan

yang

dilaksanakan secara rutin yang harus dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Sragen. Kegiatan mengumpulkan zakat di BAZ Kabupaten Sragen dapat dikatakan sebagai perantara saja dari dana yang dikumpulkan yang diperoleh dari orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) yang diberikan kepada orang atau golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq).

Dengan kata lain, BAZ Kabupaten Sragen yang dibentuk oleh Bupati Sragen atas usul Ketua Kementrian Agama Kabupaten Sragen hanyalah sebagai mediator atau perantara saja dari fungsinya yang mengumpulkan/menerima

zakat

yang

kemudian

memanfaatkan/

mendistribusikan zakat. Oleh karena itu dalam hal mengumpulkan zakat haruslah memenuhi prosedur yang ditentukan. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki dan BAZ dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank selama

commit to user



ini belum terealisasi. Kerja sama BAZ dengan bank selama ini hanya berfungsi sebagai menyimpan dana zakat hasil dari pengumpulan zakat.

Dalam pasal 13 Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa BAZ dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat. Akan tetapi, sampai saat ini yang baru bisa dikumpulkan oleh BAZ Kabupaten Sragen adalah zakat profesi (pekerjaan) dan infaq dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi / Lembaga Pemerintah. Pengumpulan zakat oleh BAZ Kabupaten Sragen belum menyentuh masyarakat umum Kabupaten Sragen yang beragama Islam dan mampu. Padahal di dalam pasal 2 Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kabupaten Sragen menyebutkan bahwa setiap warga Sragen yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Prosedur pengumpulan zakat oleh BAZ Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut: 1) Melakukan pendataan pada muzakki di Instansi Pemerintah Aktifitas pendataan terhadap muzakki dilakukan sebagai salah satu langkah awal sebelum melakukan pengumpulan zakat. Pendataan dilakukan dan digunakan sebagai data seberapa banyak muzakki yang ada di Instansi Pemerintah. Pendataan dilakukan oleh Pengurus Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Sragen.

2) Adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Instansi Pemerintah Aktifitas selanjutnya setelah melakukan pendataan muzakki di setiap Instansi Pemerintah adalah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Sragen. BAZ Kabupaten Sragen

commit to user



membentuk UPZ dengan tujuan untuk mengumpulkan zakat dan infaq secara langsung maupun melalui rekening bank. Pengumpulan zakat tersebut ada yang dikumpulkan oleh UPZ ataupun langsung ke Bank Jateng Cabang Sragen dengan nomor rekening 1-00-00330-4 atas nama BAZ Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak ada paksaan terhadap muzakki. Muzakki mengisi sendiri formulir pernyataan persedian membayar zakat, apakah muzakki akan membayar zakat melalui gaji yang diterima sebesar 2,5% atau infaq. Muzakki juga boleh melakukan penghitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan UPZ yang ada di Instansi Pemerintah diserahkan pada masing-masing Instansi Pemerintah tersebut untuk melakukan pengumpulan zakat. Dalam hal muzakki tidak bisa menghitung harta dan kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan ke Pengurus BAZ Kabupaten Sragen.

3) UPZ mengumpulkan zakat dan infaq UPZ dalam mengumpulkan zakat dan infaq, hingga penulis selesai melakukan penelitian di BAZ Kabupaten Sragen menerima zakat dan infaq dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi / Lembaga Pemerintah, Perusahaa-Perusahaan Swasta, SMPN, SMAN dan beberapa orang dari masyarakat. Hal ini dibuktikan berdasarkan buletin BAZ Kabupaten Sragen yang diterbitkan pada bulan Agustus 2011.

4) Zakat yang terkumpul oleh UPZ kemudian diserahkan pada BAZ Kabupaten Sragen Pengumpulan zakat dan infaq oleh UPZ dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi / Lembaga Pemerintah, Perusahaa-Perusahaan Swasta, SMPN, SMAN dan beberapa orang dari masyarakat kemudian diserahkan kepada BAZ Kabupaten Sragen.

commit to user



b. Prosedur Pemanfaatan Zakat di BAZ Kabupaten Sragen Dalam pemanfaatan zakat yang diperoleh dari UPZ maupun masyarakat yang terkumpul di BAZ Kabupaten Sragen melalui prosedur sebagai berikut : 1) Mengadakan pendataan dan penetapan para mustahiq dari dana zakat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sragen. Pendataan dilakukan oleh BAZ kecamatan bekerjasama dengan kantor kecamatan di daerah masing-masing. 2) BAZ di tiap kecamatan yang nantinya akan menentukan dan menetapkan prioritas mustahiq yang memperoleh dana zakat dan infaq. 3) Pemanfaatan zakat dilangsungkan berdasarkan program kerja BAZ Kabupaten Sragen. 4) Mustahiq memperoleh zakat dan infaq berdasarkan hasil dari rapat Badan Pelaksana.

Pemanfaatan zakat oleh BAZ Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Allah dengan sangat gamblang menjelaskan siapa-siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan zakat (mustahiq

-

untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya

(mualaf),

untuk

(memerdekakan)

hamba

sahaya,

untuk

(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha (Departemen Agama RI, 2005: 197).

Pemanfaatan zakat dapat dilakukan secara langsung kepada mustahiq atau dengan diarahkan / dibimbing untuk menjadi modal usaha

commit to user



produktif. Pemanfaatan zakat yang diberikan langsung kepada mustahiq, harus dilakukan sesuai dan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq termasuk ke dalam delapan asnaf. 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pemanfaatan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : 1) Apabila pemanfaatan zakat yang diberikan langsung kepada mustahiq sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan. 2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. 3) Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut : 1) Melakukan studi kelayakan. 2) Menetapkan jenis usaha produktif. 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan. 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. 5) Mengadakan evaluasi dan membuat pelaporan.

Pemanfaatan zakat periode April 2010 sampai dengan Mei 2011 diberikan berdasarkan golongan (ashnaf). Pertama, ashnaf fakir, miskin, riqab dan gharim yang berbentuk : 1) Beasiswa SMA / MA Muslim miskin untuk 250 siswa per @ Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di ruang Sukowati pada tanggal 6 April 2011.

commit to user



2) Beasiswa SMP / MTS Muslim miskin untuk 240 siswa per @ Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang diserahkan di ruang Sukowati pada tanggal 6 April 2011. 3) Sertifikasi uji Kompetensi Siswa Miskin untuk 200 siswa per @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di ruang Sukowati pada tanggal 6 April 2011. 4) Diklat Tram Remaja CC (Carier Centre) untuk 200 orang per @ Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di ruang Sukowati pada tanggal 6 April 2011. 5) Modal usaha Dhu'afa muslim untuk 200 orang per @ Rp 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di ruang Sukowati pada tanggal 9 April 2011. 6) Santunan Lansia Jompo Muslim untuk 1.000 orang per @ Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan di Kantor BAZ pada tanggal 4 September 2010. 7) Keluarga Fakir miskin untuk 2.500 orang per @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di Ruang Krida Manggala pada tanggal 4 September 2010. 8) Santri KK Miskin Ponpes Panti untuk 300 anak per @ Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan di Ruang Sukowati pada tanggal 6 April 2010. 9) Penjaga Masjid KK Miskin untuk 100 orang per @ Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan di ruang Sukowati pada tanggal 6 April 2010.

commit to user



10) Bedah rumah KK Miskin Muslim untuk

60

rumah per @ Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di Kantor BAZ pada tanggal 4 September 2010. 11) Biaya Pengobatan KK Miskin untuk 100 orang per @ Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada tanggal 4 September 2010. 12) Ghorimin PNS Gol I & II untuk 45 orang per @ Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diberikan di ruang Sukowati pada tanggal 9 April 2011. 13) program Santunan RTLH yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan melalui TMMD pada tanggal 30 mei 2011.

Kedua, ashnaf fisabilillah yang berbentuk : 1) Insentif Ustdaz TPQ / TPA untuk 200 orang per @ Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada tanggal 6 Nopember 2010. 2) Insentif Kyai Ponpes untuk 250 orang per @ Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di Masjid BAZIS pada tanggal 31 Desember 2010. 3) Diklat dan Insentif Da'i Mubaligh dan Khatib yang berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan di ruang Sukowati pada tanggal 9 April 2011. 4) Diklat dan Insentif Ustadz TPQ Madin yang berjumlah Rp. 21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan di ruang Sukowati pada tanggal 23 Desember 2011. 5) Ormas Islam (NU, MUH, MTA, LDII, MUI) untuk 5 ormas per @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berjumlah Rp. 10.000.000,-

commit to user



(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada tanggal 6 September 2010. 6) Diklat Bintal Rohis Guru TK Muslim yang berjumlah Rp. 17.500.000,(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di Aula Sukowati pada tanggal 12 Mei 2011. 7) Program Ekonomi produktif yang berjumlah Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) yang diserahkan di Aula Kantor Kemetrian Agama pada tanggal 12 Mei 2011.

Ketiga, ashnaf Ibnu Sabil dan Muallaf yang berbentuk : 1) Musafir Kehabisan Bekal yang berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Keempat, ashnaf Amil yang berbentuk : 1) Operasional BAZ yang berjumlah Rp. 44.487.000,- (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). 2) Insentif

UPZ Satker yang berjumlah Rp. 26.763.000,- (dua puluh

enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang diserahkan di ruang Krida Manggala pada tanggal 7 September 2010. 3) BAZ Kecamatan yang berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan di ruang Krida Manggala pada tanggal 7 September 2010. 4) BAZ Kabupaten yang berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan di ruang Krida Manggala pada tanggal 7 September 2010. 5) Peningkatan SDM yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 7 September 2010.

Total pemanfaatan zakat periode April 2010 sampai dengan Mei 2011 yang telah disalurkan oleh BAZ Kabupaten Sragen kepada mustahiq berjumlah Rp. 1.118.100.000,- (satu miliar seratus delapan belas juta seratus ribu rupiah).

commit to user



2. Hambatan-Hambatan BAZ Kabupaten Sragen Dalam Hal Pengumpulan Dan Pemanfaatan Zakat

a. Pemahaman masyarakat yang masih belum optimal tentang wajibnya zakat dan menghitung zakat Masyarakat disini termasuk dari jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) serta dari satuan kerja lainnya dalam Institusi Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Sragen dan beragama Islam. Seperti yang dinyatakan pada Pasal 2 Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kabupaten Sragen yang berbunyi a Sragen yang beragama Islam dan mampu atau badan

Pasal 2 tersebut mencoba menjelaskan bahwa setiap warga atau masyarakat yang beragama Islam dan memiliki tingkat perekonomian menengah ke atas diwajibkan untuk menunaikan zakat meskipun dalam fakta di lapangan tidak semua menggambarkan bahwa tidak seluruh warga atau masyarakat di wilayah Kabupaten Sragen terikat pada ketentuan di pasal tersebut. Selain itu, kewajiban dalam menunaikan zakat yang diatur pada pasal 2 tersebut dan juga di dalam Alkewajiban zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah saja, tetapi masih ada zakat mal yang juga wajib ditunaikan bagi setiap muslim.

Penghitungan terhadap penunaian kewajiban zakat pada dasarnya di alpenghasilan. Hal ini pulalah yang kurang dimengerti bagi orang yang wajib menunaikan zakat (muzakki) dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Dimana banyak ditemui pada khususnya di Kabupaten Sragen yang dalam menunaikan kewajiban zakatnya kurang atau lebih dari 2,5% (dua setengah persen).

commit to user



b. Rendahnya kesadaran berzakat bagi sebagian masyarakat Seperti yang dinyatakan diatas, masyarakat pada pembahasan disini adalah jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) serta dari satuan kerja lainnya dalam Institusi Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Sragen dan beragama Islam. Rendahnya kesadaran berzakat masyarakat Sragen dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arnis Rachmawati dari Kementerian Agama bidang Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Kota semarang yang menyatakan bahwa penunaian zakat oleh masyarakat Sragen hanya sebesar 3% dari total masyarakat Sragen yang beragama Islam dan mampu yakni sebanyak kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Anis Rachmawati tersebut, fakta yang dapat diambil yakni sangat rendahnya kesadaran dari penunaian kewajiban zakat pada masyarakat Kabupaten Sragen yang beragama Islam dan mampu. Dimana dalam hal ini, Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat menyatakan hal yang sama, bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sragen dalam menunaikan kewajiban zakat masih rendah, meskipun kewajiban dalam penunaian zakat sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kabupaten Sragen.

c. Sumber Daya Manusia di BAZ Kabupaten Sragen Setelah melakukan pengamatan kegiatan di kantor sekretariat BAZ Kabupaten Sragen, penulis berpendapat bahwa waktu dan perhatian Pengurus BAZ Kabupaten Sragen untuk mengurus BAZ Kabupaten Sragen sangat terbatas. Bahwa ketidakmaksimalan kinerja Pengurus BAZ Kabupaten Sragen disebabkan oleh tenaga, waktu dan perhatian mereka

commit to user



yang sudah habis tercurahkan untuk mengerjakan tugas-tugas rutin di kantor mereka masing-masing.

Salah satu faktor penghambat dari kinerja Pengurus BAZ Kabupaten Sragen adalah adanya rangkap jabatan Pengurus BAZ Kabupaten Sragen. Sebagian besar Pengurus BAZ Kabupaten Sragen merangkap jabatan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Pemerintah maupun sebagai tokoh masyarakat.

Kondisi seperti ini bisa menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap kinerja dari Pengurus BAZ Kabupaten Sragen sehingga pengelolaan zakat kurang efektif antara kerja sebagai Pengurus BAZ juga sebagai pegawai pada Instansi Pemerintah maupun sebagai tokoh masyarakat.

3. Upaya Yang Dilakukan BAZ Kabupaten Sragen Dalam Mengatasi Hambatan

a. Dibuat peraturan daerah Menurut penulis, dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat sebagai salah satu upaya agar BAZ Kabupaten Sragen dapat mengatasi problematika pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat akan berjalan efektif karena Peraturan Daerah tersebut sifatnya mengikat, sedangkan pengelolaan zakat yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kabupatan Sragen sifatnya tidak mengikat, bahkan hanya berupa himbauan. Selain itu, langkah yang perlu dilakukan oleh seluruh jajaran Pengurus BAZ Kabupaten Sragen adalah evaluasi yang lebih intensif dari internal lembaga maupun dari eksternal lembaga terkait lainnya terhadap kinerja BAZ Kabupaten Sragen. Dengan melakukan pengelolaan zakat secara amanah, profesional dan tercatat, menurut hemat penulis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

commit to user



Sragen terhadap pengelolaan dana zakat dan infaq, khususnya yang dikelola oleh BAZ Kabupaten Sragen.

b. Sosialisasi terhadap masyarakat Menurut penulis, sosialisasi merupakan faktor utama dari keberhasilan pelaksanaan terhadap suatu kegiatan atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dimana dalam hal ini, perlu adanya sosialisasi yang lebih optimal terhadap kewajiban penunaian zakat oleh masyarakat Kabupaten Sragen yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kabupatan Sragen, sosialisasi yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen maupun lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat yakni BAZ.

c. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pengurus BAZ dengan program-program yang menyentuh kepentingan umat, sehingga umat tahu persis zakatnya bermanfaat Sejauh ini terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Pengurus BAZ Kabupaten Sragen dengan program-program yang menyentuh kepentingan umat adalah dengan cara memberikan modal usaha dan pelatihan kepada mustahiq untuk usaha kecil seperti gerobak.

Menurut penulis, terobosan yang dilakukan oleh Pengurus BAZ Kabupaten Sragen yang menyentuh kepentingan umat harus lebih dalam yaitu program pemberian pelatihan kewirausahaan yang berbasis Islam yaitu mustahiq disuruh untuk membuka unit usaha dengan diberikan modal yang cukup kemudian dibimbing oleh Pengurus BAZ Kabupaten Sragen dalam menjalankan unit usaha tersebut, setelah mustahiq mampu menjalankan sendiri unit usahanya dan mampu mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menghidupi keluarganya, barulah BAZ Kabupaten Sragen melepas mustahiq tersebut. Setelah mustahiq tersebut berhasil

commit to user



dengan usahanya, maka mustahiq yang sudah berhasil tersebut harus membimbing mustahiq-mustahiq yang lain. Dengan cara ini, mustahiqmustahiq yang baru dapat lebih termotivasi untuk menjadi muzakki karena mereka mempunyai panutan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat (studi di BAZ Kabupaten Sragen), maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa mekanisme pengelolaan zakat

dalam

hal pengumpulan dan

pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen sudah dilaksanakan. Bentuk dari pelaksanaannya adalah dengan melakukan pengumpulan dan pemanfaatan dana zakat dan infaq terhadap sebagian masyarakat Kabupaten Sragen. Mekanisme pengelolaan zakat dalam hal pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen sudah sesuai menurut Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Bahwa problematika yang menghambat pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat di BAZ Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman masyarakat yang masih belum optimal tentang wajibnya zakat dan menghitung zakat Masyarakat disini termasuk dari jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan POLRI serta dari satuan kerja lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Sragen. Sebagian besar masyarakat Sragen masih belum paham tentang wajibnya zakat dan cara menghitung zakat.

Di dalam pasal 2 Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kabupaten Sragen menyatakan

commit to user 56



bahwa setiap warga Sragen yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Menunaikan zakat tidak hanya zakat fitrah saja, tetapi masih ada zakat mal yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu yang besarnya sebesar 2,5% dari penghasilan.

b. Rendahnya kesadaran berzakat bagi sebagian masyarakat Masyarakat disini termasuk dari jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan POLRI serta dari satuan kerja lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Sragen. Urgensi meningkatkan pengumpulan dana zakat dan infaq dari sekitar 3% yang digali dari seluruh masyarakat Kabupaten Sragen perlu ditindaklanjuti oleh BAZ Kabupaten Sragen. Selain itu potensi dari 13.000 muzakki perlu segera dikaji dan digarap secara lebih serius untuk menaikkan kepercayaan muzakki yang baru mencapai 15% yang telah menunaikan zakat dan infaq.

c. Sumber Daya Manusia di BAZ Kabupaten Sragen Salah satu faktor penghambat dari kinerja Pengurus BAZ Kabupaten Sragen adalah adanya rangkap jabatan Pengurus BAZ Kabupaten Sragen. Sebagian besar Pengurus BAZ Kabupaten Sragen merangkap jabatan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Pemerintah maupun sebagai tokoh masyarakat.

Kondisi seperti ini bisa menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap kinerja dari pengurus BAZ Kabupaten Sragen sehingga pengelolaan zakat kurang efektif antara kerja sebagai Pengurus BAZ juga sebagai pegawai pada Instansi Pemerintah maupun sebagai tokoh masyarakat.

commit to user



3. Upaya yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sragen dalam mengatasi problematika pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat adalah sebagai berikut:

a. Dibuat peraturan daerah Dengan dibuatnya peraturan daerah tentang wajibnya menunaikan zakat bisa mengikat masyarakat Sragen. Akan tetapi, dalam aplikasinya belum tentu bisa memaksa masyarakat Sragen untuk membayar zakat. Akan tetapi, yang paling penting adalah bagaimana memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat Sragen tentang penting dan wajibnya zakat.

b. Sosialisasi terhadap masyarakat BAZ Kabupaten Sragen telah melakukan sosialisasi pengelolaan zakat terhadap masyarakat Sragen dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Buletin, Facebook, Website dan Jaringan Radio serta Baliho.

c. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pengurus BAZ dengan program-program yang menyentuh kepentingan umat, sehingga umat tahu persis zakatnya bermanfaat Selama ini pengelolaan zakat hanya bersifat normatif, jarang dipikir bagaimana zakat itu bisa merubah orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) menjadi orang yang wajib menunaikan zakat (muzakki). Akan tetapi, BAZ Kabupaten Sragen dudah melakukan upaya agar zakat itu dapat merubah mustahiq menjadi muzakki dengan cara memberikan modal usaha dan memberikan pelatihan untuk usaha kecil seperi gerobak.

commit to user



B. Saran Berdasarkan dari simpulan yang telah dituliskan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, yakni: 1. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat perlu direvisi, dengan alasan sebagai berikut: a. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak mewajibkan muzakki untuk menunaikan zakatnya. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi dalam Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terhadap muzakki yang tidak menunaikan zakatnya, yang ada hanyalah sanksi terhadap pengelola zakat karena kelalaiannya. b. Organisasi pengelola zakat tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil sebagian harta muzakki untuk menunaikan zakatnya. Hal ini disebabkan Undang-undang RI Nomor 38

Tahun

1999 tentang

Pengelolaan Zakat tidak mengaturnya.

2. Penulis mempunyai solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat di BAZ Kabupaten Sragen yaitu dengan cara melakukan perubahan terhadap susunan kepengurusan Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Sragen. Selama ini Pengurus Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Sragen banyak yang rangkap jabatan baik sebagai pegawai di Instansi Pemerintah maupun sebagai Pengurus Badan Pelaksana di Kabupaten Sragen. Saran penulis, alangkah baiknya agar Pengurus Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Sragen tidak rangkap jabatan, dengan tujuan supaya kinerja BAZ Kabupaten Sragen lebih optimal dalam mengumpulkan dan memanfaatkan zakat.

commit to user



3. Upaya yang perlu dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sragen dalam mengatasi problematika pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat, menurut penulis adalah dengan lebih transparan, profesional dan amanah dalam mengelola zakat agar masyarakat Sragen dapat lebih percaya terhadap kinerja Pengurus BAZ Kabupaten Sragen dalam mengelola zakat.

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents