Penulisan Hukum. (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN PROPOSAL PALSU DALAM PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH DARI MASJID ISTIQOMAH DAN MASJID NUR ROHMAH DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh: WURI PALMA PARWITHA NIM: E0008096

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Wuri Palma Parwitha, E0008096, TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN PROPOSAL PALSU DALAM PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH DARI MASJID ISTIQOMAH DAN MASJID NUR ROHMAH DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh yang dipalsukan dalam hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif.Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen disamping itu juga menggunakan wawancara hakim yang memutus perkara tersebut untuk menguatkan hasil analisa.Analisis data menggunakan analisis isi untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu hanya didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pasal 378.Karena dalam peraturan perundang-undang lainnya belum ada yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan yang didasarkan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah ditanda tangani oleh para saksi yang dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan yaitu melalui keterangan saksi yang telah disumpah serta pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keyakinan hakim. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi tuntutan dari Penuntut Umum.Penuntut Umum adalah pengacara yang mewakili kepentingan negara termasuk kepentingan korban itu sendiri. Kewenangan Penuntut Umum untuk menentukan batas maksimal pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dijadikan patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor yang meringankan adalah terdakwa mengakui dengan berterus terang mengenai perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan dalam keluarga, terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, dan yang penting adalah terdakwa telah mengembalikan uang saksi korban sebanyak Rp 120.000,. Dengan

commit to user v


digilib.uns.ac.id

demikian terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus tetap menjalani hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan dan telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta yang diputuskan oleh hakim.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Pidana, pengumpulan zakat, infaq, shadaqoh.

commit to user vi

Penggunaan

proposal

palsu,


digilib.uns.ac.id

ABSTRAC Wuri Palma Parwitha, E0008096, A CRIMINAL LAW REVIEW ON THE USE OF COUNTERFEIT PROPOSAL IN COLLECTING ZAKAT, INFAQ, AND SHODAQOH FROM ISTIQOMAH AND NUR ROHMAH MOSQUES IN SURAKARTA CITY (A Case Study in Surakarta First Instance Court).Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University, 2012. This research aims to give a clear description about the regulation of fraud crime with counterfeit proposal of zakat, infaq, and shodaqohcollection mode and the judge’s rationale in sentencing the fraud crime with the use of counterfeit proposal mode. This study was a sociological law research that was descriptive in nature. The research was taken place in Surakarta First Instance Court. The type of data used was primary and secondary data. Techniques of collecting data used were library study constituting books, legislations, and documents, and interview with the judge sentencing the case to confirm the result of analysis. The data analysis was conducted using content analysis to draw a conclusion deductively later. From this research, it could be found that the judge in sentencing the fraud crime case with counterfeit proposal mode was only based on the provisions of Penal Code, particularly article 378, because there was no other legislation governing specifically such the criminal case. The judge’s rationale in sentencing the case was based on the Examination Document (BAP) signed by the witnesses connected to the facts revealed and proved in the trial, through the information of the witness taken for oath as well as the examination on the defendant’s information and evidence presented in the trial and connected to the elements prosecuted by the Public Prosecutor as well as the Judge’s conviction. The Chamber of Judge in sentencing the case must not beyond the Public Prosecutor’s prosecution. The Public Prosecutor was the lawyer representing the state’s interest including the victim’s interest. The Public Prosecutor’s authority in determining the maximal limit of punishment was consistent with the legislation that in turn would be the guideline for the Chamber of Judge in sentencing the case. The alleviating factors included the defendant admitted frankly his/her action and regretted it, he/she had family burden, he/he had not been punished before, and importantly, the defendant had repaid the victim’s money of Rp. 120,000. Thus, the defendant remained to be stated as guilty and should undertake his/her punishment according to the crime he/she perpetrated and governed in the Penal Code as well as sentenced by the judge. Keywords: Criminal Law Review, Counterfeit proposal use, zakat, infaq, and shodaqohcollection mode

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras. ( Penulis)

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan. ( Penulis)

Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan. (Frederick E. Crane)

Banyak kegagalan dalam hidup ii dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas Alva Edison)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius)

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHAN KEPADA:

· ALLAH SWT YANG TELAH BANYAK MEMBERIKAN KARUNIA DAN RIDHA-NYA. · AYAHANDA DAN ALMARHUMAH IBUNDA TERCINTA YANG SELALU MENDOAKAN, MEMBERIKAN MOTIVASI, PERHATIAN DAN KASIH SAYANGNYA YANG TAK TERHINGGA. · KELUARGA BESAR YANG JUGA SELALU MENDOAKAN DAN MEMBERIKAN DORONGAN UNTUK MEWUJUDKAN CITA – CITAKU DAN HARAPANKU SELAMA INI. · SELURUH DOSEN DAN STAFF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. · ALMAMATERKU.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat dan hidayahNya serta shalawat dan salam penulis sampaikan pula kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW

sehingga penulis dapat

menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan lancar, dengan segala rahmatNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “TINJAUAN HUKUM

PIDANA

TERHADAP PENGGUNAAN

PROPOSAL PALSU DALAM PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH DARI MASJID ISTIQOMAH DAN MASJID NUR ROHMAH DI KOTA

SURAKARTA

(STUDI

KASUS

DI

PENGADILAN

NEGERI

SURAKARTA)”. Penulisan Hukum (Skripsi) ini menjelaskan mengenai pengaturan hukum pidana dalam menangani tindak pidana berupa penipuan dengan menggunakan proposal palsu dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dari beberapa masjid – masjid yang ada di Kota Surakarta serta menjelaskan pertimbangan dan putusan hakim yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam

proses penyusunan Penulisan

Hukum (Skripsi) ini, penulis

mendapatkan dukungan dan masukan baik materiil maupun immateriil dari beberapa pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada; 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan lancar.

commit to user x


digilib.uns.ac.id

2. Ibu Rofikah, SH, MH., selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan banyak memberikan masukan guna untuk penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini. 3. Bapak Ismunarno, SH, M.Hum., selaku Pembimbing II atas segala bimbingannya yang telah memberikan banyak ilmu, masukan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 4. Bapak R. Ginting, SH, MH., selaku ketua bagian hukum pidana yang telah memberikan bimbingan, dukungan, pengalamannya didalam hukum pidana serta saran – saran yang membangun guna untuk penyelesaian penulisan hukum ini. 5. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S. SH, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh masa pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Ibu Diana Lukitasari SH, MH, yang telah banyak memberikan masukan terhadap penulisan hukum (skripsi) ini dan pengalaman hidupnya yang bermakna bagi penulis. 7. Seluruh Staff dan Karyawan yang bertugas di Pengadilan Negeri Surakarta yang telah ikut membantu penulis dalam mengumpulkan data – data tertulis guna untuk penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini. 8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan segenap

jajaran

staffnya yang telah

memberikan

ilmunya,

membimbing penulis, memberikan motivasi dan ikut membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. 9. Papa dan Almarhumah Mama yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi penuh kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan nilai yang baik. Terima kasih untuk kasih sayangnya, perhatian, kepercayaan,

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

kesabaran, dukungan moril maupun materiil dan pelajaran tentang arti kehidupan selama ini. 10. Kakak – Kakak tercinta, Kak Kris, Mas Pran, Kak Indah, Mas Hadi, dan Kak Putri yang juga selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 11. Mas Raden Pandji Martstiawan Darsono yang juga selalu memberikan kasih sayangnya, perhatian, pengertian, kepercayaan dan dukungannya selama ini untuk penulis. 12. Keponakan – Keponakanku tersayang, Mas Enggar, Kakak Prajna, Mas Mada, Evan “Acan - Acun” dan adek Nara yang selalu membuat keramaian dan kelucuan – kelucuan. 13. Sahabat – Sahabatku Enny, Delissa, Putri, Renny, Mbak Heni, Nia, Meda, Suci, Arrumaisha, Ressa, Hutma, Sendy, Artha, Rifky, Eko, Heru, Bangkit dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk segala dukungannya. 14. Teman – Teman Kost Putri Wahyu Lestari 2 yang telah memberikan banyak kenangan – kenangan indah selama tinggal bersama didalam kost. 15. Teman - Teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta kakak tingkat, adek tingkat maupun teman seangkatan terima kasih untuk semuanya. 16. Seluruh pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun guna untuk penyempurnaan penulisan hukum ini.Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

Surakarta, 21 September 2012

PENULIS WURI PALMA PARWITHA

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL………………………………………………………….i HALAMANPERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI…………………............................iii SURAT PERNYATAAN……………………………………………….……iv ABSTRAK…………………………………………………………………….v ABSTRAC…………………………………………………………………...vii HALAMAN MOTTO………………………………………………………...ix HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………..…..x KATA PENGANTAR………………………………………………….…….xi DAFTAR ISI………………………………………………...........................xv DAFTAR BAGAN…………………………………………………………xvii DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………xviii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah…………………......................................1 B. Perumusan Masalah……………………………………………….5 C. Tujuan Penelitian………………………………….........................6 D. Manfaat Penelitian………………………………………………..7 E. Metode Penelitian……………………………................................8 F. Sistematika Penulisan Hukum……………………………………13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori………………………………………………….15 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana………………...15 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Proposal Palsu…………...29 B. Kerangka Pemikiran……………………………………………...44

commit to user xiv


BAB III

digilib.uns.ac.id

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dengan Penggunaan Proposal Palsu Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)………………………………………………………46 B. Analisa Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penggunaan

Perkara

Tindak

Proposal

Palsu

Pidana di

Penipuan

Dengan

Pengadilan

Negeri

Surakarta……………………………………………………..52 BAB IV

PENUTUP A. Simpulan……………………………………………………….76

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..78 LAMPIRAN

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR BAGAN Gambar

1. Kerangka Berpikir ...........................................................................44

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

1. Surat Ijin Penelitian kepada Pengadilan Negeri Surakarta

Lampiran

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Pengadilan Negeri Surakarta

Lampiran

3 Daftar Pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

Lampiran

4. Putusan Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan Penggunaan Proposal Palsu Dengan Nomor Perkara 291/PID.B/2011/PN.Ska

commit to user xvii


digilib.uns.ac.id

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Cita – cita pembangunan nasional di Indonesia ialah menginginkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, damai, tentram dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini telah tercermin didalam dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tercantum didalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun salah satu misi pembangunan nasional di Indonesia ialah mewujudkan

suatu

kesejahteraan

masyarakat

yang

ditandai adanya

peningkatan dalam kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian yang lebih terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, papan, dan pangan bagi setiap warga masyarakat. Kemajuan dibidang ekonomi dapat membantu Negara dalam menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan keadaan ekonomi yang baik maka akan sedikit demi sedikit dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia sehingga dapat tercipta masyarakat yang sejahtera. Kemajuan dibidang ekonomi dapat dilakukan dengan cara membuka lapangan – lapangan pekerjaan baru yang dilakukan secara merata keseluruh penjuru Indonesia agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun hal tersebut tentu menemui suatu kendala seperti lambatnya pemulihan perekonomian dibidang pemerataan pendapatan masyarakat yaitu masih kurangnya lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah baik di kota – kota

commit1to user


digilib.uns.ac.id

2

besar maupun di daerah – daerah guna untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di daerah – daerah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya pemerataan di bidang perekonomian tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan masyarakat yang memprihatinkan. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya pemerataan pendapatan dan kurangnya lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Banyak warga masyarakat yang tidak memiliki

pekerjaan

sehingga

mengakibatkan

meningkatnya

angka

penggangguran di kota – kota besar maupun didaerah - daerah. Sering kali, kita lihat ada seseorang yang berasal dari desa melakukan transmigrasi dari daerah ke kota guna untuk mencari pekerjaan di kota namun setelah ia berada di kota ternyata ia tidak memperoleh pekerjaan seperti yang ia harapkan sehingga ia hidup di kota serba kekurangan dan tidak mendapatkan penghidupan yang layak serta ia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya di kota seperti kebutuhan sandang, papan dan pangan. Dengan adanya peningkatan angka pengangguran di kota – kota besar, hal ini dapat berpengaruh buruk dalam tatanan kehidupan masyarakat. Peningkatan angka pengangguran ini dapat menimbulkan pula peningkatan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Adanya tindak kejahatan ini, didorong oleh kurangnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya pemerataan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat sehingga seseorang yang dalam keadaan tidak terpenuhinya suatu kebutuhan hidupnya dapat melakukan tindakan – tindakan yang melawan hukum dalam hal ini adalah tindak pidana. Suatu tindakan pidana tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara Indonesia.

commit to user


digilib.uns.ac.id

3

Indonesia

merupakan

suatu

Negara

yang

didasarkan

atas

hukum.Hukum yang ada di Indonesia berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi segala tindakan yang dianggap menyimpang dari peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi setiap warga negaranya yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat. Dalam hal ini apabila seseorang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana terhadap dirinya. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, kurungan, denda, sanksi pidana mati, sanksi pidana tutupan atau dapat dikenakan sanksi pidana tambahan. Hal ini tercantum didalam Pasal 10 KUHP yang berlaku di Indonesia. Adanya tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia dapat menjadi suatu faktor penghambat dalam pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama – sama mengatasi dan mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga dapat tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia yang tercantum didalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya tindak kejahatan yang makin merebak di Indonesia membuat masyarakat resah didalam kehidupan mereka. Masyarakat dibayang – bayangi rasa ketakutan dan perasaan yang tidak nyaman akibat dari makin bertambahnya tindak kejahatan yang terjadi. Semakin berkembangnya masyarakat tanpa diimbangi dengan adanya perkembangan dibidang perekonomian, maka kejahatan – kejahatan baru pun akan bermunculan seiring dengan perkembangan masyarakat. Berkaitan dengan beberapa penjelasan diatas, akhir – akhir ini sering kali didalam kehidupan sehari – hari kita mendengar beberapa kasus kejahatan yang disebabkan hal – hal yang berkaitan dengan latar belakang keadaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

4

ekonomi sehingga seseorang tersebut termotivasi untuk melakukan kejahatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya, misalnya banyaknya kasus pencurian seperti kasus pencurian kendaraan bermotor maupun pencurian terhadap barang – barang elektronik atau barang – barang berharga lainnya. Kemudian kasus pencurian bahan – bahan sembako dan kasus pencurian ditempat – tempat perbelanjaan. Hal ini pula didorong oleh suatu keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang, sehingga seseorang

tersebut

terdorong

untuk

melakukan

suatu

tindak

kejahatan.Kemudian banyaknya aksi penjambretan atau pencopetan di tempat – tempat keramaian. Ada pula tindakan penipuan yang dilakukan seseorang atau lebih guna untuk mendapatkan sejumlah uang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Tindak penipuan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku, baik penipuan yang berkedok akan memberikan hadiah dengan jumlah yang besar seperti kendaraan bermotor berupa mobil dan motor. Kemudian penipuan yang dilakukan melalui jaringan telepon seperti SMS yang menjanjikan akan memberikan hadiah dengan jumlah uang yang sangat besar. Kemudian ada pula kasus penipuan

yang

berkedok

meminta

–

minta

sumbangan

yang

mengatasnamakan sebuah yayasan, masjid atau lembaga - lembaga lainnya maupun panti – panti sosial yang ada dengan cara membuat proposal palsu atau memalsukan tanda tangan maupun stempel yang berhubungan dengan lembaga yang ia pergunakan. Dengan adanya beberapa kasus tersebut diatas yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok melalui penggunaan proposal palsu dari masjid – masjid untuk meminta sumbangan kepada masyarakat, baik sumbangan berupa zakat, infaq, shadaqoh dengan memakai berbagai alasan yang menggunakan nama masjid tersebut. Hal ini dikarenakan makin

commit to user


digilib.uns.ac.id

5

maraknya tindak pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu dari masjid – masjid yang seringkali terjadi akhir – akhir ini di dalam masyarakat dan telah membuat masyarakat resah terhadap hal tersebut. Dalam penipuan dengan modus seperti ini pelaku berusaha meyakinkan korban dengan segala bujuk rayunya bahkan tidak segan – segan memaksa korbannya untuk dapat menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Pelaku juga seringkali melakukan penyamaran dengan memakai atribut – atribut yang mendukung agar ia dapat meyakinkan korbannya. Selain itu pelaku juga dapat melakukan pemalsuan identitas diri agar diri pelaku tersebut dapat tidak terlacak oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti mengenai cara – cara pengaturan hukum pidana untuk dapat menanggulangi tindakan penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu serta metode – metode yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan penggunaan proposal palsu . Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN PROPOSAL PALSU DALAM PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH DARI MASJID ISTIQOMAH DAN MASJID NUR ROHMAH DI KOTA SURAKARTA

(STUDI

KASUS

DI

PENGADILAN

NEGERI

SURAKARTA).”

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada uraian yang ada dalam uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu dalam Hukum Pidana?

commit to user


digilib.uns.ac.id

6

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu di Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis rasa memerlukan suatu tujuan dalam sebuah penelitiannya.Tujuan tersebut dapat dikemukakan secara deklaratif dan merupakan suatu pernyataan – pernyataan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan penelitian tersebut terdapat dua macam yaitu tujuan penelitian objektif dan tujuan penelitian subyektif. Adapun antara lain sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu. b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan tindakan penipuan dengan penggunaan proposal palsu tersebut.

2. Tujuan Subyektif a. Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menangani perkara – perkara pidana khususnya di bidang tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu . b. Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu guna untuk menyusun skripsi sebagai prasyarat

commit to user

memperoleh

gelar


digilib.uns.ac.id

7

kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Untuk dapat menerapkan seluruh ilmu – ilmu dan teori – teori yang telah didapat oleh penulis.

D. Manfaat Penelitian Didalam setiap penelitian, penulis mengharapkan adanya manfaat yang terkandung dalam penelitian tersebut yang dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum pada umumnya dan penulisan hukum pidana pada khususnya. b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai cara – cara pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu. c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat didalami dan dipakai mengenai teori – teori yang didapat dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Manfaat Praktis a. Dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya. b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada masyarakat nantinya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

8

c. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penulis dan masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Penelitian Dalam suatu penulisan hukum (skripsi) diperlukan suatu metodologi dalam penyusunan hukum ini.Metodologi sangat diperlukan dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan

metodologi

kualitatif.Menurut

Bogdan

dan

Taylor

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya ( Lexy J Moleong, 2009:4). Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti ( Lexy J Moleong, 2009:5-6). Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan penulis diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

9

1.

Jenis Penelitian Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah

penelitian sosiologis.Penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbasis pada hukum normatif atau peraturan perundang – undangan, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang – undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat (law in action) (Mukti Fajar&Yulianto Achmad, 2010:47). Dalam penelitian hukum sosiologis ini penulis menjelaskan secara objektif tentang dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana penipuan yang menggunakan proposal palsu dalam hal meminta sumbangan dari beberapa masjid.Penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. 2.

Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan

data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif mengenai apakah sesuatu peristiwa tersebut ssalah atau benar menurut hukum, tetapi hanya memaparkan fakta – fakta secara sistematis (Mukti Fajar&Yulianto Achmad, 2010:53). 3.

Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian sosiologis yang dilakukan penulis ialah melalui

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Mukti Fajar&Yulianto Achmad, 2010:192).

commit to user


digilib.uns.ac.id

10

4.

Lokasi Penelitian Untuk mendapatkan data – data yang akurat dan data – data yang

dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Dalam hal pemilihan lokasi penelitian dikarenakan dilokasi tersebut terdapat data – data yang lengkap mengenai tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu. 5.

Jenis Data Dalam penelitian sosiologis, data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan data primer sebagai data yang utama selain data sekunder atau kepustakaan. Data primer dalam penelitian hukum sosiologis dapat membangun dari fakta – fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata yang berupa wawancara terhadap hakim yang memutus perkara tindak pidana yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder sebagai data pembanding dalam penelitian hukum sosiologis yang berupa kepustakaan (Mukti Fajar&Yulianto Achmad, 2010:59-60). Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah: a) Data Primer Data primer adalah keterangan, info, fakta yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara terhadap hakim yang bersangkutan dengan perkara pidana yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dari Pengadilan Negeri Surakarta. b) Data Sekunder Data ini adalah keterangan, info, dan fakta yang diperoleh bukan secara langsung dari narasumber yang ada dilapangan melainkan dari studi kepustakaan yaitu dari tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, majalah, literatur, Peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya yang tentunya mempunyai relevansi dengan topik yang akan penulis bahas pada

commit to user


digilib.uns.ac.id

11

penelitian hukum ini, untuk kemudian akan penulis telaah dan kaji lebih lanjut.

6.

Sumber Data Sumber data merupakan dimana tempat ditemukannya data – data

yang diperlukan dalam penulisan hukum ini.Dalam memecahkan suatu isu – isu hukum, dibutuhkan suatu sumber – sumber data yang diperlukan dalam menjelaskan atau memaparkan suatu isu hukum tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data ialah sebagai berikut: a. Sumber Data Primer Sumber data primer merupakan suatu data yang dibutuhkan dalam menunjang penulisan hukum ini. Sumber data primer diperoleh dari keterangan maupun data yang diperoleh dari hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh bukan secara langsung oleh narasumber dilapangan. Dalam prakteknya sumber data sekunder adalah data dari kepustakaan yang sifatnya dapat mendukung data primer yang terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas peraturan perundang – undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Dalam penulisan ini seperti peraturan perundangundangan yang meliputi: a). Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP); b). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); c). Salinan Putusan dan Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 291/Pid.B/2011/PN.Ska;

commit to user


digilib.uns.ac.id

12

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang – undangan, hasil penelitian, buku – buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), pamflet, lefleat, brosur dan berita dari internet. 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang menjelaskan dengan baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain sebagainya (Mukti Fajar&Yulianto Achmad, 2010: 157-158). 7.

Teknik Pengumpulan Data a. Studi kepustakaan Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. b.Wawancara Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sebenarnya serta untuk mengetahui pendapat tentang permasalahan tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan hakim yang memutus perkara tindak pidana penipuan dengan penggunan proposal palsu yang berada di Pengadilan Negeri Surakarta.

8. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan. Kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik

commit to user


digilib.uns.ac.id

13

kesimpulan untuk menentukan hasil.Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan Hukum Penulisan Hukum ini tersusun atas 4 (empat) bab yang terbagi dalam beberapa sub bab – bab. Hal ini digunakan agar dapat mempermudah dalam memahami isi dari materi yang disajikan oleh penulis yang dapat diperinci sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah,

rumusan

masalah, tujuan

penelitian,

manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini Penulis menguraikan dua hal yaitu yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung didalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, antara lain: Pertama, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana. Kedua, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan

Proposal

Palsu.

Pembahasan

yang

kedua

mengenai kerangka pemikiran yang berisikan alur pemikiran yang hendak ditempuh Penulis. BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui penggunaan proposal

commit to user


digilib.uns.ac.id

14

palsu serta menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan melalui penggunaan proposal palsu yang bernomor perkara 291/Pid.B/2011/PN. Ska. BAB IV

: PENUTUP Pada Bab ini berisi beberapa hal mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diberikan oleh penulis dari beberapa hal yang dibahas pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Hukum Pidana merupakan suatu tatanan hukum yang ada didalam masyarakat pada umumnya.Hukum Pidana adalah suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara. Objek hukum pidana adalah kejahatan yang terjadi secara konkret didalam masyarakat serta orang yang melakukan kejahatan tersebut. Adapun yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya ialah mengenai pengenaan sanksinya terhadap seseorang yang melanggar suatu peraturan perundang – undangan. Apabila seseorang tersebut melanggar atau melakukan suatu kejahatan yang dapat merugikan orang lain, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana atau sanksi pidana. Sanksi pidana disini memiliki sifat yang khusus yaitu sanksi pidana bersifat legal atau dapat dikatakan memiliki sanksi yang dapat dipaksakan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan atau suatu pelangggaran. Didalam hukum pidana juga terdiri atas norma – norma yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Hukum pidana dan peraturan hukum lainnya juga memiliki suatu aturan mengenai norma – norma yang terkandung didalamnya. Secara terperinci hukum pidana dapat dijelaskan bahwa, didalam hukum pidana memiliki dasar – dasar dan aturan – aturan hukum untuk dapat; a. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

15

commit to user


digilib.uns.ac.id

16

b. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksananakan apabila ada dua orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2000:1) Menurut Pompe, memberikan definisi Hukum Pidana adalah semua aturan – aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan – perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu (Moeljatno, 2000:7). Sedangkan menurut Simon almarhum Utrecht dalam bukunya Leerboek Nederlandas Strafrecht 1937 memberikan definisi hukum pidana adalah kesemuanya perintah – perintah dan larangan – larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan – aturan yang menentukan syarat- syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan – aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut (Moeljatno, 2000:7). Selanjutnya dari Van Hamel dalam bukunya Inleiding Studie Ned. Strafrecht 1927, yang mendefinisikan hukum pidana adalah semua dasar – dasar dan aturan – aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan – larangan tersebut (Moeljatno, 2000:8). Jadi, menurut penulis Hukum pidana dapat diartikan sebagai bagian hukum pada umumnya yang memiliki norma – norma serta mengandung sanksi yang bersifat khusus karena sanksi tersebut dapat dipaksakan yang berupa suatu pemidanaan. Hukum pidana digolongkan sebagai hukum

commit to user


digilib.uns.ac.id

17

publik.Hal ini dikarenakan hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antar Negara dan perseorangan atau mengatur suatu kepentingan umum. Didalam hukum pidana mengenal beberapa azas – azas. Azas – azas tersebut ialah sebagai berikut; 1) Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).(http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana/ 17 Maret 2012 Pukul 20:00). 2) Asas Retroaktif, salah satu konsekuensi dari suatu ketentuan asas legalitas yang melarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang – undangan pidana. Meskipun prinsip dasar dari hukum berpegang pada asas legalitas namun dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan asas legalitas ini tidak berlaku mutlak. Artinya dimungkinkan pemberlakuan asas retroaktif walaupun hanya dalam hal-hal tertentu saja. Pemberlakuan surut diizinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyebutkan “ Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling

menguntungkannya”.

Suatu

peraturan

perundang-undangan

mengandung asas retroaktif jika menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Pasal 12 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi

commit to user


digilib.uns.ac.id

18

Manusia)(http://bunga-legal.blogspot.com/2010/05/asas-retroaktif-dalamsistem-hukum.html / 1 Juni 2012 Pukul 11:00). 3) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. 4) Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. 5) Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada. 6) Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi

semua

tindak

pidana

yang

merugikan

kepentingan

negara

Indonesia(http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana/ 17 Maret 2012 Pukul 20:00). 7) Asas Universal, bertumpu pada kepentingan hukum yang lebih luas ialah pada kepentingan penduduk dunia atau bangsa – bangsa dunia. Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini berlakunya hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang – orang tertentu, melainkan berlaku dimanapun dan terhadap siapapun (Adami Chazawi, 2002:217). Pada hukum pidana terdapat 3 (tiga) rumusan. Rumusan yang pertama memuat aturan hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP. Dalam buku I KUHP tersebut, diatur mengenai hal – hal yang berupa aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan – perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam Buku II KUHP (Kejahatan) dan Buku III KUHP (Pelanggaran), maupun

commit to user


digilib.uns.ac.id

19

tindak pidana yang berada diluar KUHP (Adami Chazawi, 2002:3). Kemudian diatur pula mengenai aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana. Hal ini sering disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana (strafbaarfeit) atau delik. Tindak pidana merupakan suatu rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang – undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.Perbuatan pidana ini terdapat perbuatan pidana aktif dan perbuatan pidana pasif. Dalam perbuatan pidana aktif dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: a) Dengan menyebutkan bentuknya secara tegas atau konkrit. Misalnya perbuatan mengambil barang atau pencurian dalam pasal 362 KUHP. b) Dengan menyebutkan bentuknya secara abstrak atau tidak disebutkan secara konkrit mengenai bentuknya, seperti dalam pasal 338 KUHP yang mengatur perbuatan mengenai menghilangkan nyawa. c) Dengan menyebutkan bentuknya saja tanpa menyebutkan cara atau upaya melakukannya misalnya dalam pasal 372 KUHP yang berisi tentang hal memiliki (penggelapan). d) Dengan menyebutkan bentuk perbuatan yang sekaligus menyebutkan cara

melakukannya,

misalnya

perbuatan

menyebarkan

atau

mengembangkan ajaran Komunisme. e) Dengan menyebutkan bentuknya dan yang sekaligus menyebutkan cara melakukan serta akibatnya, misalnya perbuatan memaksa dengan cara kekerasan dan dibawah ancaman sehingga orang tersebut menyerahkan benda, membuat hutang dan menghapuskan piutang. f) Dengan menyebutkan bentuknya dan menyebutkan akibatnya, seperti perbuatan tidak memberikan pertolongan dan mengakibatkan matinya orang yang tidak ditolong tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 531 KUHP (Adami Chazawi, 2002:4 - 6).

commit to user


digilib.uns.ac.id

20

Sedangkan dalam perbuatan pidana pasif, sesungguhnya adalah tidak berbuat secara fisik, tidak berbuat justru malah melanggar suatu kewajiban hukum dimana dituntut bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan perbuatan tertentu misalnya perbuatan seseorang yang membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara yang berarti membiarkan seseorang yang seharusnya perlu untuk ditolong. Hal ini tercantum dalam pasal 304 KUHP.Oleh karena itu, seseorang tersebut dapat dijatuhi pidana (Adami Chazawi, 2002: 6). Kemudian rumusan kedua dari hukum pidana ialah mengenai kesalahan (schuld) dan pertangungan jawab pidana (toerekeningsvadbaarheid) pada diri si pembuat. Dalam rumusan pertama mengandung aspek larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya, yang dalam aspek ini tidak dihubungkan dengan adanya si pembuat dan dipidananya si pembuat itu. Si pembuat dapat dijatuhi pidana atau tidak, tergantung terhadap perbuatan nyata apa yang dianggap melanggar suatu larangan tertentu. Kemudian mengandung unsur kesalahan atau tidak, jika tidak mengandung unsur kesalahan maka si pembuat tidak boleh dijatuhi hukuman pidana. Mengenai hal ini, dimuat dalam pasal 44 dan 48 KUHP (Adami Chazawi, 2002: 7). Selanjutnya rumusan ketiga memuat hal – hal pelaksanaan hukum pidana.Hukum pidana haruslah melalui hukum pidana pula.Hukum pidana yang memiliki fungsi sebagai dasar – dasar untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Hukum pidana dalam arti rumusan ketiga adalah hukum pidana dalam arti bergerak. Hal itu dikarenakan, memuat aturan mengenai bagaimana Negara harus berbuat dalam rangka penegakan hukum hukum pidana dalam arti diam (Adami Chazawi, 2002: 8). Didalam hukum pidana juga dikenal pembagiannya, yaitu sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

21

(1) Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. Hukum pidana disini dibedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. (2) Hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif Hukum pidana dalam arti objektif (ius poenale) dapat diatikan sebagai suatu peraturan yang mengandung larangan – larangan atau suatu keharusan – keharusan dan bagi pelanggarnya dapat diancam hukuman. Hukum pidana dalam arti objektif terbagi atas 2 (dua) yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan suatu peraturang yang berisi tentang perbuatan yang dapat diancam hukuman, peraturan yang mengatur siapa yang dapat dihukum atau dapat disebut sebagai pertanggungjawaban pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang terdapat didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara – cara Negara dalam menggunakan haknya dalam melakukan hukuman atau bagaimana prosedur untuk menuntut ke muka pengadilan. Hukum pidana formil merupakan aturan hukum pidana yang terdapat didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pidana dalam arti subjektif (ius poeniendi) dapat diartikan sebagai sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan kejahatan atau yang dilarang oleh Negara atau yang melanggar Undang – Undang. Hukum pidana dalam arti subjektif dapat berupa Undang – Undang Kepolisian, Undang – Undang Pokok Kejaksaan, Undang – Undang Pokok Kehakiman dan lain sebagainya(Adami Chazawi, 2002: 9).

commit to user


digilib.uns.ac.id

22

(3) Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana Dalam hal ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi setiap warga Negara. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dikhususkan pada subjek tertentu (Adami Chazawi, 2002: 11). (4) Atas dasar sumbernya Hukum pidana atas dasar sumbernya dibedakan antara Hukum Pidana Dikodifikasikan dan Hukum Pidana tidak Dikodifikasikan. Hukum pidana dikodifikasikan maksudnya ialah hukum pidana yang disusun secara sistematis dalam suatu kitab Undang – Undang seperti yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Pidana tidak Dikodifikasikan dapat diartikan bahwa hukum pidana tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam peraturan perundang – undangan misalnya Hukum Pidana Adat (Adami Chazawi, 2002: 12). (5) Atas dasar wilayah berlakunya hukum Hukum pidana atas dasar wilayah berlakunya hukum dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku secara nasional. Sedangkan Hukum pidana lokal ialah hukum pidana yang terdapat didalam peraturan daerah (Adami Chazawi, 2002: 13). (6) Atas dasar bentuk atau wadahnya Didalam bentuk ini dibagi menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis merupakan hukum pidana yang dibukukan atau dituangkan dalam bentuk tulisan. Hukum pidana tidak tertulis merupakan hukum pidana

commit to user


digilib.uns.ac.id

23

yang tidak dituangkan dalam bentuk tulisan atau dibukukan seperti Hukum Adat (Adami Chazawi, 2002: 14). Adanya hukum pidana di Indonesia sangat berpengaruh dalam pengaturan hukum yang ada didalam tatanan Negara Indonesia. Hukum pidana disini memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut: (a) Fungsi Umum Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat pada umumnya. Hukum pidana disini hanya memperhatikan perbuatan – perbuatan yang ada hubungannya dengan masyarakat. (b) Fungsi Khusus Dalam fungsi khususnya, hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan – perbuatan yang melanggar kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum disini dapat berupa benda, nyawa, kehormatan dan jasmani (badan). (c) Fungsi Subsidair Hukum pidana dalam fungsi subsidair berfungsi sebagai cara alternatif dalam penyelesaian suatu perkara apabila cara melalui jalan perdamaian tidak menemui kata sepakat atau gagal. (d) Fungsi Ultimum Remedium Dalam fungsi ini, hukum pidana baru dapat dipergunakan setelah cabang – cabang hukum lain tidak tepat digunakan atau gagal. Di dalam hukum pidana juga memiliki manfaat dalam peraturan hukum di Indonesia. Manfaat hukum pidana ialah untuk memberikan keterangan apa hukum pidana itu dan bagaimana mengenai pemidanaannya serta sebagai suatu ilmu pendamping pidana. Hukum pidana dikenal mengenai jenis – jenis pidananya yang diatur dalam buku I KUHP yang terdapat dalam pasal 10 sampai dengan pasal 43 KUHP (Adami Chazawi, 2002: 25).Dalam

commit to user


digilib.uns.ac.id

24

pasal 10 KUHP, pidana tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas; 1. Pidana Mati Pidana mati merupakan hukuman pidana yang terberat dalam KUHP. Oleh karena itu dalam KUHP yang dapat dijatuhi hukuman pidana mati adalah kejahatan – kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga terbatas seperti; a. Kejahatan yang mengancam keamanan Negara yaitu pasal 104 KUHP, 111 ayat 2 KUHP, 124 ayat 3 jo 129 KUHP. b. Kejahatan – kejahatan pembunuhan terhadap orang – orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor – faktor pemberat, misalnya pasal 140 ayat 3 KUHP, 340 KUHP. c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan misalnya pasal 365 ayat 4 KUHP, pasal 368 ayat 2 KUHP. d. Kejahatan – kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai yang terdapat dalam pasal 444 KUHP. Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang dilakukan oleh algojo ditempat tiang gantungan atau digantung yang sekarang telah ditiadakan dan diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam Undang – Undang Nomor 2 (PNPS) tahun 1964 (Adami Chazawi, 2002: 32). 2. Pidana Penjara Dalam pasal 10 KUHP ada 2 (dua) jenis pidana hilangnya kemerdekaan untuk bergerak yaitu pidana penjara dan kurungan. Adapun perbedaan antara pidana penjara dan kurungan adalah dalam segala hal, pidana

commit to user


digilib.uns.ac.id

25

kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringannya itu terbukti sebagai berikut: a. Dari sudut macam atau jenis tindak pidana yang diancam pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancam pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang dincam dengan pidana penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan dalam tindak pidana pelanggaran. Sedangkan pidana penjara diancamkan dalam jenis tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran. b. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara yakni 15 tahun lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan yakni 1 tahun. c. Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan. Hal ini berdasarkan pasal 69 KUHP. d. Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. Tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan yang dapat disebut kurungan pengganti denda yang tercantum dalam pasal 30 ayat 2 KUHP. e. Dalam melaksanakan pidana penjara, dapat saja di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia atau dapat dipindah – pindahkan. Tetapi dalam melaksanakan pidana kurungan adalah ditempat Lembaga Pemasyarakatan dimana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan atau dengan kata lain tidak dapat dipindah – pindahkan, apabila ia tidak memiliki tempat kediaman, didaerah mana ia berada kecuali bila Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana meminta menjalani pidana ditempat lain yang dalam hal ini diatur dalam pasal 21 KUHP.

commit to user


digilib.uns.ac.id

26

f. Pekerjaaan – pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan – pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan yang diatur dalam pasal 19 KUHP. g. Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan (Adami Chazawi, 2002: 34). Menurut pasal 13 KUHP, narapidana penjara itu dibagi dalam beberapa kelas, pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam pasal 49 Peraturan Kepenjaraan, yaitu: a. Kelas I ialah bagi narapidana penjara seumur hidup dan narapidana penjara

sementara

yang

membahayakan

orang

lain

atau

masyarakat. b. Kelas II ialah diperuntukkan bagi narapidana penjara yang dipenjara lebih dari 3 bulan yang tidak termasuk kelas I, bagi narapidana yang pidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama jika narapidana kelas I kemudian ternyata berkelakuan baik, maka ia dapat dinaikkan kekelas II, bagi narapidana yang dipidana sementara yang karena alasan pelangggaran tertentu, diturunkan menjadi kelas II dan kelas III. c. Kelas III yaitu bagi narapidana yang dipidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas II, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain. d. Kelas IV ialah bagi narapidana yang dipidana sementara penjara sementara paling tinggi 3 bulan (Adami Chazawi, 2002: 37). 3. Pidana Kurungan Ada beberapa hal dalam pidana kurungan yang sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut: a. Dalam hal hilangnya kemerdekaan seseorang untuk bergerak.

commit to user


digilib.uns.ac.id

27

b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, minimum umum,dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun apabila ada alasan – alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun. Kemudian pidana kurungan 1 tahun dapat diperpanjang menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri – sendiri. c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu, walaupun pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisahkan. Hal ini yang tercantum dalam pasal 28 KUHP. e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan yaitu pada hari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap dapat dieksekusi yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa dengan memasukkan terpidana kedalam lembaga permasyarakatan (Adami Chazawi, 2002: 39). 4. Pidana Denda Pidana denda diancamkan pada jenis tindak pidana pelanggaran yaitu yang tercantum dalam buku III KUHP baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri (Adami Chazawi, 2002: 40). 5. Pidana Tutupan Undang – Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 287/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Undang – Undang tersebut terdiri dari 6 pasal (Wirjono Prodjodikoro, 2002:173). Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat

commit to user


digilib.uns.ac.id

28

dijatuhkan apabila orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan serta terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pengecualian terhadap ketentuan diatas adalah jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara (Bambang Waluyo, 2000:18) Selanjutnya, selain pidana pokok juga terdapat pidana tambahan.Dalam pasal 10 KUHP dikenal beberapa pidana tambahan. Dalam pidana tambahan terdapat 3 (tiga) jenis, ialah sebagai berikut: a. Pidana pencabutan hak – hak tertentu Hak – hak yang dapat dicabut ialah berupa hak memegang jabatan pada umumnya maupun jabatan tertentu, hak menjalankan jabatan dalam Angkatan bersenjata/TNI, hak untuk dipilih dan memilih dalam peraturan tertentu, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjalankan kekuasaan bapak sebagai perwalian atau pengampuan atas anaknya

sendiri,

dan hak

menjalankan

mata

pencaharian. b. Pidana perampasan barang tertentu Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana ada 2 (dua) jenis ialah barang – barang yang diperoleh dari suatu kejahatan dan barang – barang yang digunakan dalam melakukan sutu tindak kejahatan. c. Pidana pengumuman putusan hakim Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan pada hal – hal yang ditentukan oleh Undang – Undang misalnya yang terdapat dalam pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan 405 KUHP (Adami Chazawi, 2002: 53).

commit to user


digilib.uns.ac.id

29

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Proposal Palsu Didalam Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang hukum pidana mengenal adanya istilah tindak pidana atau yang dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit. Istilah – istilah yang pernah digunakan didalam perundang – undangan sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Strafbaar feit terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni straf, baar, feit.Straf dapat diartikan sebagai pidana dan hukum. Sedangkan baar yang berarti dapat dan boleh. Kemudian feit berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Adami Chazawi, 2002: 69). Menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Adami Chazawi, 2002: 71). Menurut Moeljatno, pula penggunaan istilah tindak pidana dan peristiwa pidana adalah sesuatu yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan kata peristiwa menggambarkan suatu hal yang konkret sedangkan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang abstrak (Moeljatno, 2000:55). Istilah strafbaarfeit atau tindak pidana atau perbuatan pidana dapat didefinisikan oleh beberapa tokoh ahli yang memiliki beberapa pengungkapan kata – kata yang berbeda – beda namun memiliki inti yang sama satu sama lainnya. Terdapat 2 (dua) aliran yang mendefinisikan strafbaarfeit ini, yaitu aliran monisme dan dualisme. Berikut merupakan definisi dari beberapa tokoh ahli dualisme yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

commit to user


digilib.uns.ac.id

30

a. Menurut Pompe, strafbaarfeit ialah tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang – Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. b. Menurut Vos, strafbaarfeit merupakan suatu kelakuan manusia yang dapat diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan. c. Menurut R. Tresna mendefiniskan peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang – Undang atau Peraturan Perundang – Undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Sedangkan definisi dari beberapa ahli monisme mengenai definisi tentang tindak pidana ialah sebagai berikut; 1) Menurut J. E Jonkers, mendefinisikan peristiwa pidana sebagai perbuatan

yang melawan

hukum

yang

berhubungan dengan

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 2) Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 3) Menurut H. J. Van Schravendijk, yang merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. 4) Menurut Simons, strafbaarfeit merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (Adami Chazawi, 2002: 75).

commit to user


digilib.uns.ac.id

31

Dalam tindak pidana atau strafbaarfeit ini pula terdapat unsur – unsur yang dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang – Undang. Berdasarkan pendapat para ahli hukum, sudut pandang teoritis ialah yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang Undang – Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal – pasal peraturan perundang – undangan yang ada. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut; a) Menurut Moeljatno, unsur – unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). b) Menurut R. Tresna, unsur – unsur tindak pidana terdiri dari yakni perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, dan diadakan tindakan penghukuman. c) Menurut Vos, unsur – unsur tindak pidana berupa kelakuan manusia, diancam dengan pidana dan dalam peraturan perundang – undangan. d) Sedangkan menurut Jonkers, unsur – unsur tindak pidana dapat dirinci antara lain ialah mengenai perbuatan (yang), melawan hukum (yang berhubungan dengan) dan kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat). (Adami Chazawi, 2002: 80) Selanjutnya didalam peraturan perundang – undangan yang berlaku diatur pula unsur – unsur mengenai rumusan – rumusan tentang tindak pidana tertentu yang diatur di dalam KUHP. Didalam KUHP tersebut terdapat 8 (delapan ) unsur – unsur tindak pidana yaitu antara lain; (1) Unsur tingkah laku. (2) Unsur melawan hukum.

commit to user


digilib.uns.ac.id

32

(3) Unsur kesalahan. (4) Unsur akibat konstitutif. (5) Unsur keadaan yang menyertai (6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. (7) Unsur syarat tambahan yang dapat memperberat pidana. (8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Dari ke 8 (delapan) unsur – unsur tersebut, diantara 2 (dua) unsur yakni kesalahan dan melawan hukum merupakan termasuk unsur subyektif. Unsur subyektif merupakan semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin seseorang. Sedangkan yang selebihnya merupakan unsur objektif. Maksud dari unsur objektif ialah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau si pembuat yaitu semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan – keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana (Adami Chazawi, 2002: 82). Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dalam penulisan ini penulis lebih menekankan pada tindak pidana kejahatan yang berupa tindak pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu. Didalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipergunakan perkataan penipuan karena dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatanperbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelaku dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. Tindak pidana penipuan atau bedrog, juga disebut oplichting dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu

commit to user


digilib.uns.ac.id

33

barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun” Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut; (a)

unsur subjektif

: i) ii)

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

iii) secara melawan hukum (b)

unsur-unsur objektif

: i) ii)

barangsiapa menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:

a. menyerahkan suatu benda b. mengadakan suatu perikatan utang c. meniadakan suatu piutang iii)dengan memakai : a. sebuah nama palsu b. kedudukan palsu c. tipu muslihat d. rangkaian kata-kata bohong (PAF. Lamintang, 1989:142). Kata dengan maksuditu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Menurut van bemmelen-van hattum yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, sementara itu menguntungkan

commit to user


digilib.uns.ac.id

34

diri adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula (PAF. Lamintang, 1989:145). Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan ialah barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan maka ia dapat disebut pelaku atau dader dari tindak pidana penipuan tersebut. Unsur objektif kedua ialah menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut; a. mau menyerahkan sesuatu benda, atau b. mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kata menyerahkan suatu benda ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Benda yang dimaksud adalah benda berwujud dan benda bergerak. Penyerahan dalam hal ini merupakan suatu unsur konstitutif dari tindak pidana penipuan, sehingga penyerahan tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung kepada pelaku, hal ini berarti bahwa pelaku dapat menyuruh orang yang ditipu untuk menyerahkan benda tersebut kepada seorang perantara atau kepada beberapa orang perantara yang dikirimkan oleh pelaku untuk menerima penyerahan benda yang bersangkutan (PAF. Lamintang, 1989:149). Unsur objektif ketiga adalah sarana penipuan yang salah satu diantaranya dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya :

commit to user


digilib.uns.ac.id

35

1. memakai nama palsu 2. memakai kedudukan palsu 3. dengan memakai tipu muslihat, atau 4. memakai serangkaian kebohongan Menurut Satauchid Kartanegara, suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui secara umum. Kata kedudukan palsu tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan yang resmi seperti hakim, jaksa, penyidik dan sebagainya, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu. Tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan rangkaian kata-kata bohong ialah serangkaian kata-katayang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran(PAF. Lamintang, 1989:155). Menurut R. Tresna, tindak pidana penipuan dapat diartikan dalam 2 (dua) pengertian yaitu dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, tindak pidana penipuan ialah semua tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP. Sedangkan dalam pengertian sempit ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya),

atau

yang

biasa

disebut

dengan

oplichting.

(http://pakarhukum.site90.net/penipuan1.php/29Februari 2012 Pukul 19:00).

commit to user


digilib.uns.ac.id

36

Kemudian menurut literatur lainnya, maksud dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain memiliki arti sebagai adanya suatu unsur kesengajaan sebagai maksud. Sedangkan perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum yang berarti dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu misalnya dengan mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya dengan mengaku sebagai seseorang yang memiliki kedudukan yang dapat dipercayai oleh orang yg ditipu.Rangkaian kebohongan maksudnya ialah segala upaya penipuan. Menggerakkan orang lain yang dapat diartikan sebagai suatu cara – cara tersebut yang dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberikan utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian inti delik yang bermakna dalam delik penipuan. Objeknya sendiri biasanya berupa hak membuat utang atau menghapuas piutang (Andi Hamzah, 2009:111). Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda sehingga delik penipuan dianggap lebih berat daripada delik penggelapan. Hal ini disebabkan karena pada delik penggelapan memiliki alternatif denda. Oleh sebab itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan dakwaan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan delik penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair ialah mengenai penggelapan. Menurut Cleiren, delik penipuan merupakan delik dengan adanya suatu akibat dan delik berbuat atau delik komisi. Pada umumnya, delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat dan delik dengan berbuat. Pembuat Undang – Undang memandang delik penipuan sebagai delik kecurangan yang paling penting. Hal itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang – undang. Rumusan mengenai delik penipuan sudah beberapa kali dirubah di Belanda. Dibelakang kata – kata ”menggerakkan orang lain memberikan suatu barang” ada kata – kata ”untuk menguasai data yang memiliki nilai uang dalam lalu lintas perdagangan” (Andi Hamzah, 2009:112).

commit to user


digilib.uns.ac.id

37

Untuk hal dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP, hakim harus melakukan 2 (dua) macam pemeriksaan, yakni apakah benar terdakwa sebagai berikut; 1. terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan jaksa, dan 2. terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa (PAF. Lamintang, 2009:151). Berdasarkan paham tersebut diatas, bahwa inti pengertian kesengajaan ialah menghendaki dan mengetahui sedang yang dapat atau yang dikehendaki itu hanyalah perbuatan – perbuatan saja, dan keadaan – keadaan itu hanyalah dapat diketahui, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksud diatas, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah: a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; b. menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang; c. mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang; d. mengetahui bahwa yang ia pakai ialah untuk menggerakkan orang lain itu adalah sudah nama palsu,

suatu sifat palsu, suatu tipu

muslihat atau suatu rangkaian kebohongan atau rangkaian kata – kata bohong.

commit to user


digilib.uns.ac.id

38

Jika maksud, kehendak, dan pengetahuan terdakwa itu semua dapat dibuktikan, barulah orang dapat mengatakan bahwa terdakwa memang terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa terhadap dirinya. Jika salah satu maksud, kehendak, atau pengetahuan – pengetahuan terdakwa itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa. Pembuktian tentang maksud, kehendak, dan pengetahuan – pengetahuan terdakwa itu dalam praktik memang tidak mudah terutama jika terdakwa menyangkal apa yang didakwakan oleh jaksa (PAF. Lamintang, 2009:152). Berdasarkan pernyataan diatas, menurut Van Bemmelen mengatakan bahwa ”dalam banyak kejadian, terutama jika menghadapi seorang terdakwa yang selalu menyangkal, hakim akan menarik kesimpulan dari keadaan – keadaan yang pada waktu kejadian itu terjadi, untuk menentukan apakah benar bahwa pada pelaku terdapat kesengajaan untuk melakukan tindakan yang bersangkutan atau tidak. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur yang sebagaimana yang dimaksud dengan sendirinya hakim harus dapat memberikan arti yang sebenar – benarnya kepada masing – masing unsur yang bersangkutan baik menurut undang – undang, menurut yurisprudensi, maupun menurut doktrin (PAF. Lamintang, 2009:153). Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 (dua puluh) pasal. Diantara bentuk – bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus (Moch. Anwar, 1982:40). Dalam pasal 378 KUHP merupakan delik pokok yang ada didalam delik penipuan. Kemudian disebutkan dalam pasal 379 KUHP merupakan bentuk penipuan ringan dan dalam pasal – pasal lainnya dirumuskan tindak – tindak pidana lain yang semuanya bersifat ”menipu” (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 41).

commit to user


digilib.uns.ac.id

39

Ketentuan dalam pasal 379 KUHP disebut penipuan ringan, jika objeknya bukan ternak dan harganya tidak melebihi dari dua ratus lima puluh rupiah. Nilai ini sudah tidak berarti sekarang. Jadi, sampai dengan pidana denda disesuaikan dengan keadaan sekarang (Andi Hamzah, 2009:113). Pada pasal 379a KUHP diatur mengenai penipuan dari pihak pembeli serta pasal 383 dan 386 KUHP diatur mengenai penipuan dari pihak penjual. Dalam pasal 379a diancam hukuman apabila seseorang pembeli menjadikan pencarian atau kebiasaan membeli barang itu untuk dirinya atau untuk orang lain dengan tidak membayar lunas yang biasanya disebut fresschen trekkerij (Wirjono Prodjodikoro, 2002:42). Adapun bagian inti dalam delik ini ialah menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang – barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, dan memastikan penguasaan barang – barangitu untuk diri sendiri atau orang lain ( Andi Hamzah, 2009: 114). Pasal 380 KUHP merupakan tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya – karya dibidang sastra, dibidang ilmu pengetahuan, dan dibidang seni oleh pembentuk undang – undang (PAF.Lamintang, 2009:176). Bagian inti dalam delik ini ialah menaruh nama atau tanda palsu diatas suatu hasil sastra, kesenian, kerajinan dengan memalsukan nama atau tanda asli dengan maksud supaya orang lain dapat mengira bahwa itu adalah hasil karyanya dan dilakukan dengan kesengajaan untuk dijual, ditawarkan, diserahkan hasil karya sastra tersebut yang didalamnya telah dipalsukan nama atau tandanya yang asli. Pada 381 KUHP ialah merupakan bentuk penipuan terhadap perasuransian atau pertanggungan, dimana dalam perbuatan perjanjian asuransi penanggung disesatka oleh seseorang yang akan meminta ditanggung atas sesuatu dengan tipu muslihat (Moch. Anwar, 1982:48). Dalam delik ini

commit to user


digilib.uns.ac.id

40

jalan tipu muslihat dilakukan dengan menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan – keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga perjanjian tersebut disetujui tanpa adanya syarat – syarat sedemikian rupa. Pasal 382 KUHP diatur mengenai tindak pidana yang merugikan penanggung atau pemegang yang sah dari akta uatang - piutang uang dengan jaminan sebuah alat pembayaran atau muatannya yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan (PAF Lamintang, 2009:190). Pada delik ini sering dilakukan oleh orang yang mengasuransikan barangnya, gedungnya, kapalnya dengan sengaja membakar sendiri atau menenggelamkan kapalnya untuk mendapatkan asuransi baik gedungnya maupun isinya, begitu pula kapal dan muatannya (Andi Hamzah, 2009:118). Kemudian pada pasal 382 bis KUHP diatur mengenai persaingan curang untuk mendapatkan melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu. Pada pasal 383 KUHP merupakan pasal yang mengatur mengenai delik berupa penipuan yang dilakukan oleh penjual barang terhadap pembelinya. Delik ini dilakukan dengan kesengajaan menyerahkan barang lain dari apa yang ditunjuk oleh pembeli yang berkaitan dengan jenis, keadaan dan jumlah barang yang diberikan. Sedangkan pasal 383 bis KUHP dipergunakan untuk melindungi penerima konosemen. Dalam pasal 384 KUHP merumuskan perbuatan pidana yang termasuk dalam pasal 383 KUHP yang dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah jika jumlah tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

41

Selanjutnya dalam pasal 385 KUHP diatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tanah. Dalam pasal 385 KUHP bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki penduduk asli berdasarkan hukum adat ataupun atas bangunan – bangunan ataupun tanaman – tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut (PAF Lamintang, 2009:201). Pada pasal 386 KUHP merupakan tindak pidana berupa penjualan makanan, minuman dan obat – obatan yang dipalsukan. Pasal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari tindak pidana penipuan berupa pemalsuan minuman, makanan dan obat – obatan. Kemudian pada pasal 387 KUHP diatur mengenai tindak pidana berupa perbuatan – perbuatan yang sifatnya menipu dalam pelaksanaa perjanjian – perjanjian pembuatan bangunan – bangunan dan penyerahan bahan – bahan bangunan. Sedangkan pada pasal 389 KUHP diatur mengenai tindak pidana menghancurkan, memindahkan atau menyingkirkan sesuatu yang dipakai orang untuk menunjukkan batas – batas halaman dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam pasal 390 KUHP dirumuskan mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga – harga barang dagang, dana – dana dan surat – surat berharga menjadi turun atau naik. Sedangkan pada pasal 391 KUHP merupakan bentuk penipuan dengan memberikan gambaran yang tidak benar terhadap surat berharga. Pada delik ini pelaku dengan sengaja menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dengan memberikan bayangan yang tidak benar. Pada pasal 392 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dengan bentuk mengumumkan neraca yang tidak benar terhadap pengusaha, pengurus atau komisaris dalam sebuah perseroan terbatas. Sedangkan dalam pasal 393

commit to user


digilib.uns.ac.id

42

KUHP merupakan bentuk penipuan dengan memperdagangkan barang – barang yang dilengkapi dengan nama, firma atau cap yang dipalsukan. Kemudian dalam pasal 393 bis KUHP diatur mengenai bentuk penipuan yang menyuruh memasukkan alamat yang tidak sebenarnya dari seorang tergugat dalam surat gugatan dalam perceraian atau perkara kepailitan yang dilakukan oleh seorang pengacara yang diketahui bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan hal yang sebenarnya. Selanjutnya dalam pasal 394 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam suatu keluarga dan dalam pasal 395 KUHP diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar pasal 394 KUHP dapat dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak – hak terhadap diri pelaku tersebut. Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana penipuan terbagi atas berbagai bentuk dan berbagai cara yang dilakukan oleh si pelaku dalam melancarkan tindak kejahatannya tersebut yang pada pokoknya diatur dalam pasal 378 KUHP. Oleh sebab itu hukum pidana memiliki suatu sanksi – sanksi pidana yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tindak pidana yang terjadi di Indonesia dapat diminimalisir sehingga dapat menciptakan suatau tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tentram. Berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan penggunaan proposal palsu dapat dilihat dari unsur – unsur yang ada didalam tindak pidana penipuan yang tercantum didalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur yang pertama adalah unsur subjektif ialah pelaku tindak pidana melakukan tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Kemudian unsur yang kedua ialah unsur objektif. Unsur objektif tersebut ialah berupa adanya unsur barangsiapa atau adanya pelaku

commit to user


digilib.uns.ac.id

43

tindak pidana penipuan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya baik suatu benda, perikatan utang maupun peniadaan piutang yang dilakukan dengan penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat maupun rangkaian kata – kata bohong. Apabila semua unsur telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, maka pelaku tindak pidana penipuan dengan penggunaan surat proposal palsu tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh si pelaku.

commit to user


digilib.uns.ac.id

44

B. Kerangka Pemikiran

Penggunaan Proposal Palsu

Pasal 378 KUHP

Hakim

Putusan

Sanksi Pidana

commit to user

Dasar Pertimbangan


digilib.uns.ac.id

45

Berhubungan dengan adanya kasus penggunaan proposal palsu dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh yang digunakan oleh pelaku tindak pidana maka seorang pelaku tersebut dapat dikenakan pasal yang ada didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.Dalam hal tindak pidana penipuan ini, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana berupa hukuman pidana penjara paling lama selama empat tahun. Penetapan sanksi pidana tersebut juga harus melalui adanya dasar – dasar pertimbangan yang diambil oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana penipuan. Dasar – dasar pertimbangan hakim tersebut harus memperhatikan unsur – unsur yang ada dalam suatu tindak pidana penipuan. Mengenai tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP memiliki beberapa unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif ialah unsur yang memuat mengenai hal – hal yang berkaitan dengan unsur barangsiapa, unsur menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan serta meniadakan suatu piutang dengan memakai nama palsu, sifat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kata – kata bohong. Berdasarkan penjelasan diatas, maka apabila seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang telah disebutkan diatas maka seseorang tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara melalui dasar petimbangan hakim dan hakim pula dapat memberikan sanksi pidana tersebut sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh si pelaku tindak pidana penipuan dengan penjatuhan pidana yang seadil- adilnya. Dengan adanya pengenaan sanksi pidana tersebut, diharapkan dapat memberikan suatu efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir pelaku – pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan penipuan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.

Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dengan Penggunaan Proposal Palsu Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan suatu

bentuk perundang – undangan yang mengatur tentang perkara – perkara yang berkaitan dengan tindak pidana. Kitab Undang – Undang Hukum pidana digunakan para hakim dalam memutus suatu perkara perkara tindak pidana yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia, para hakim sebagian besar menggunakan pasal – pasal yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang benar – benar bersalah dengan putusan yang seadil – adilnya. Hukum positifyang berlaku di Indonesia adalah KUHP, dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman

dalam peraturan

hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Sudarto, 1990:16). Hukum pidana adalah hukum tentang penjatuhan sanksi, ihwal penegakan norma – norma (aturan – aturan) oleh alat kekuasaan Negara yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih tampak disini dibandingkan dengan bidang - bidang hukum lainnya semisal dengan hukum sipil. Umumnya sanksi tersebut berupa pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh suatu instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum (Jan Remmelink, 2003: 6-7). 46

commit to user


digilib.uns.ac.id

47

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki suatu pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan proposal palsu dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqoh dari masjid - masjid yang ada di kota Surakarta yang dikenakan pasal tentang tindak pidana penipuan. Hukum pidana tidak hanya melihat unsur – unsur dari tindak pidana penipuan saja namun hukum pidana juga melihat adanya unsur penyertaan didalam tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan tersebut. Berkaitan dengan kasus tersebut, terdapat dua pasal yang dikenakan, yaitu: 1. Pasal 378 KUHP 2. Pasal 55 ayat (1) KUHP Dalam pasal 378 KUHP disebutkan bahwa, “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun” Dalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana pelaku menggunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau menggunakan tipu muslihat. Kemudian didalam tindak pidana penipuan terdapat unsur - unsur seperti unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terdiri atas unsur dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum. Selanjutnya unsur objektif terdiri dari barangsiapa, menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut, menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang dan dengan memakai sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat serta rangkaian katakata bohong.

commit to user


digilib.uns.ac.id

48

Sedangkan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa, “ Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: Ke- 1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Ke- 2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Penyertaan. Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang – orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing – masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana (Adami Chazawi, 2002:71). Menurut pendapat Satochid Kartanegara mengartikan deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut Leden Marpaung mengatakan bahwa pendapat Satochid Kartanegara tersebut kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk deelmening. Lebih tepat jika deelmening diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban. Menurut doktrin, deelmening menurut sifatnya terdiri atas deelmening yang berdiri sendiri dan deelmening yang tidak berdiri sendiri.

Deelmening yang berdiri sendiri dapat

diartikan sebagai

pertanggungjawaban dari tiap peserta yang dihargai sendiri – sendiri. Sedangkan deelmening yang tidak berdiri sendiri merupakan pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. Namun dalam KUHP tidak menganut pembagian deelmening menurut sifatnya ( Leden Marpaung, 2005: 77). Dalam

hal penyertaan dikenal

dua

bentuk yang

termasuk dalam

penyertaan.Penyertaan tersebut diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dalam

commit to user


digilib.uns.ac.id

49

pasal 55 KUHP diatur mengenai Pembuat (dader) dan dalam pasal 56 KUHP diatur mengenai Pembantu. Dalam Kamus Bahasa Belanda, dader diartikan pembuat. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaku dan dalam Kamus Bahasa Inggris diartikan dengan doer atau pelaku. Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang – undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, pelaku dapat diketahui dari jenis delik. Delik formil yaitu berkaitan dengan pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik – delik dalam undang – undang. Sedangkan delik materiil ialah yang berkaitan dengan pelakunya yang barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. Kemudian delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentukan pasal 55 KUHP yang antara lain mengutarakan bahwa yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan ( Leden Marpaung, 2005: 78-79). Dalam pasal 55 KUHP menyebut empat golongan orang yang dipidana sebagai pembuat ialah: a) Mereka yang melakukan tindak pidana (pelaku/pleger) Pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dala bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang – orang lain atau bawahan mereka (Jan Remmelink, 2003: 308). Menurut Satochid Kartanegara, dalam pasal 55 adalah berkelebihan sebab andaikata perumusan itu tidak dicantumkan dalam pasal tersebut, tetap akan diketahui siapa pelakunya dalam delik dengan perumusan formil yaitu pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi rumusan delik. Kemudian delik dengan perumusan materiil yaitu pelakunya adalah

commit to user


digilib.uns.ac.id

50

barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang. Lalu yang terakhir, delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (A.Z Abidin Farid&A. Hamzah, 2006:165-166). b) Mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana (doen pleger) Menurut penulis ilmu hukum pidana di Indonesia doen pleger diterjemahkan dengan menyuruh, sebenarnya tidak tepat. Doen berarti membuat dan plegen bermakna melakukan. Kalau hendak diterjemahkan dengan tepat, doen plegen harus diterjemahkan membuat orang lain melakukan delik atau lebih tepat membuat orang lain yang tidak dapat dipidana mewujudkan delik. Doen pleger

secara harfiah dapat

diterjemahkan dengan pembuat pelaku karena setiap orang di Indonesia sudah memakai istilah penyuruh atau pembuat pelaku (A.Z Abidin Farid&A. Hamzah, 2006:176). Orang yang menyuruh lakukan mengambil prakarsa

sendiri

pula,

namun

berbeda

dengan

pembujuk

ia

mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Kadang – kadang juga diungkapkan demikian: orang yang “menyuruh melakukan” itu mempergunakan orang lain sebagai “ alat tak berkehendak”. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung jawab Pasal 44 KUHP, atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh lakukan asli yakni mempergunakan orang lain (yang tidak mampu bertanggung jawab atau yang tidak tahu) sekan – akan sebagai alat yang tidak berkehendak di tangannya sendiri untuk mencapai tujuan – tujuan jahat, dalam yurisprudensi tidak menjadi kabur (D. Schaffmeister dkk, Editor J.E Sahetapy, 1995:253). c) Mereka yang turut serta melakukan (medepleger) Medepleger (kepelakusertaan) terjadi cukup kalau dua orang bekerja sama secara sadar dan bersama – sama melakukan perbuatan pelaksaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksaan, sedangkan kawan

commit to user


digilib.uns.ac.id

51

berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik (A.Z Abidin Farid&A. Hamzah, 2006:223). Seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama – sama melaksanakan delik (D. Schaffmeister dkk, Editor J.E Sahetapy, 1995:255). d) Mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasaan atau ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan (membujuk) orang lain supaya melakukan perbuatan (uitlokker). Dalam hal pemidanaan mereka yang termasuk dalam empat macam pembuat itu, tidak ada perbedaan (Winarno Budyatmojo, 2009:26). Uitlokking dalam hal ini terdapat kemiripan dengan medeplichtig (pembantuan), dimana sama-sama melibatkan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Perbedaannya adalah apabila dalam kasus dengan medeplechtighyang melakukan adalah si pelaku sendiri namun dengan menggunakan fasilitas atau bantuan dari si

orang

lain. Maka

pada

kasus

yang terjadi dengan uitlokking,

yang memberi kesempatan atau fasilitas adalah si pelaku, namun ia menyarankan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukannya, sedangkan inisiatif melakukan tetap ada di diri si pelaku sendiri (R.Soesilo, 1996:73). Kasus tindak pidana penipuan dengan adanya perbuatan penyertaan dapat dilakukan dengan berbagai modus operandi yang dapat dilakukan dalam suatu lingkungan masyarakat. Suatu tindak pidana dapat dikatakan termasuk dalam suatu tindak pidana penipuan apabila telah memenuhi unsur – unsur seperti unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terdiri atas unsur dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum. Selanjutnya unsur objektif terdiri dari barangsiapa, menggerakkan orang lain agar orang lain

commit to user


digilib.uns.ac.id

52

tersebut, menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang dan dengan memakai sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat serta rangkaian kata-kata bohong. Sebagai suatu contoh kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu yang pernah terjadi dan telah diputus

oleh

Pengadilan

Negeri

Surakarta

dalam

Putusan

Nomor

291/Pid.B/2011/PN.Ska.

B.

Analisa Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus

Perkara

Tindak

Pidana

Penipuan

Dengan

Penggunaan Proposal Palsu di Pengadilan Negeri Surakarta Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut dan melalui data – data yang diperoleh secara langsung yang berupa Putusan Hakim dalam perkara nomor 291/PID.B/2011/PN.Ska. Dari hasil penelitian tersebut, maka didapat data sebagai berikut; Perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah di Surakarta dengan identitas terdakwa sebagai berikut; 1) Terdakwa Kesatu Nama Lengkap

: PUJI LESTARI BINTI JIMIN

Tempat Lahir

: Boyolali

Tanggal Lahir

: 28 Desember 1982

Jenis Kelamin

: Perempuan

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Kp. Jetak Rt 03 Rw 01 Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab Karanganyar

Agama

: Islam

commit to user


digilib.uns.ac.id

53

Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga

2) Terdakwa Kedua Nama Lengkap

: HARI AGUNG Alias AGUNG BIN SURAHMAN

Tempat Lahir

: Surakarta

Tanggal Lahir

: 19 Januari 1975

Jenis Kelamin

: Laki – laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Kp. Jetak Rt 03 Rw 01 Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab Karanganyar

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Buruh

Berdasarkan identitas para terdakwa diatas maka dapat dijelaskan secara terperinci mengenai kasus posisi yang terjadi terkait dengan penggunaan proposal palsu dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh di Kota Surakarta ialah sebagai berikut; Pada awalnya terdakwa Hari Agung alias Agung Bin Surahman mendatangi rumah korban yang bernama H. Ahmad Walid, SH, ST Bin Irsam pada bulan Agustus 2011 yang beralamat di Jalan Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta.Terdakwa kemudian menyerahkan proposal panitia penerimaan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah yang beralamat di Lemah Abang Rt.05 Rw. 22 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta kepada korbannya tersebut. Kemudian karena korban ingin mempelajari proposal tersebut, maka korban menyuruh untuk meninggalkan proposal tersebut dan menyuruh terdakwa kembali pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa Puji Lestari datang menanyakan kapan akan memberikan bantuan lalu korban menjawab nanti akan diberikan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011. Sebelumnya terdakwa Puji juga telah menyerahkan proposal yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan shadaqoh dari Masjid

commit to user


digilib.uns.ac.id

54

Nur Rohmah yang beralamat di Losari Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dan yang menerima proposal tersebut adalah istri korban. Kemudian istri korban menjawab bahwa akan memberikan bantuan tersebut pada hari Sabtu pada tanggal 27 Agustus 2011. Akhirnya pada hari Sabtu sehabis sholat magrib tersangka Puji datang, namun korban menyuruh terdakwa untuk datang kembali pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 WIB. Hal tersebut dikarenakan korban belum menanyakan dan memperlihatkan kepada pengurus Masjid Istiqomah yang bernama Muhammad Khozin Sidiq Bin Ahmad Yasin

dan Masjid

Nur

Rohmah yang bernama Muhammad Irsam Bin

Sumarjo.Kemudian setelah korban memperlihatkan proposal tersebut pada masing – masing pengurus masjid tersebut keduanya menjelaskan bahwa proposal tersebut adalah palsu.Hal tersebut terlihat dari model dan stempel masjid yang berbeda dari yang aslinya. Selanjutnya korban meminta kepada kedua pengurus tersebut untuk datang kerumahnya pada saat terdakwa datang. Lalu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa Puji datang dan menanyakan kapan akan memberikan bantuan tersebut kepada korban. Lalu korban menyerahkan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 100.000,.kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya. Setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah korban dan tidak jauh dari rumah korban terdakwa diamankan oleh kedua pengurus masjid tersebut. Kemudian tidak berapa lama terdakwa Hari Agung datang dan ikut juga diamankan oleh kedua pengurus masjid tersebut serta terdakwa Hari Agung mengakui bahwa Puji Lestari adalah istrinya, maka keduanya pun ikut diamankan dan diserahkan pada pihak yang berwajib. Dengan adanya kasus posisi yang terjadi tersebut, selanjutnya penuntut umum mengajukan suatu dakwaan terhadap terdakwa, yaitu sebagai berikut; Bahwa ia Terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN bersama – sama dengan terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN (suaminya), pada bulan Agustus 2011 atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011

commit to user


digilib.uns.ac.id

55

bertempat dirumah korban H. AHMAD WALID, SH, ST Bin IRSAM, tepatnya Jl. Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta atau pada tempat – tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN, mendatangi rumah korban H. AHMAD WALID, SH, ST Bin IRSAM pada bulan Agustus 2011 tepatnya Jl. Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta, dengan menyerahkan proposal Panitia Penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqoh Masjid Istiqomah Lemah Abang Rt. 05 Rw. 22 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Surakarta dan oleh karena korban ingin mempelajari proposal tersebut kemudian menyuruh terdakwa menyimpannya dan menyuruh kembali pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa PUJI LESTARI datang menanyakan kapan akan memberikan bantuan lalu korban jawab nati pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011, akhirnya pada hari Sabtu sehabis sholat magrib tersangka PUJI LESTARI datang, namun korban menyuruhnya kembali pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 WIB , karena korban belum memperlihatkan proposal tersebut kepada saksi KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN (salah satu pengurus di masjid Istiqomah) dan setelah proposal tersebut diperlihatkan dan KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN menjelaskan bahwa proposal tersebut palsu karena model dan stempel berbentuk persegi panjang kemudian korban meminta ke KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN jika terdakwa datang, saksi juga ada.

commit to user


digilib.uns.ac.id

56

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa PUJI LESTARI datang menanyakan bantuan tersebut lalu korban menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 100.000,.dan diterima oleh tersangka PUJI LESTARI dan ketika amplop tersebut telah diterima terdakwa PUJI, KHOZIN langsung mengamankan terdakwa dan tak berapa lama kemudian terdakwa HARI AGUNG datang mengakui bahwa terdakwa PUJI adalah istrinya. Akhirnya keduanya pun diamankan. Dari pengakuan terdakwa HARI AGUNG mengakui sebelumnya pernah meminta sumbangan juga kepada korban yang pada saat itu korban menyerahkan uang Rp. 20.000,. yang mana uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban merasa dibohongi dan menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) KUHP. Berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan dari terdakwa dan diperkuat dari barang – barang bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan di pengadilan, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukumnya ialah sebagai berikut: 1. Bahwa pada bulan Agustus 2011 terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG mendatangi rumah saksi H. AHMAD WALID, SH, ST Bin IRSAM di Jl. Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta, dengan menyerahkan proposal Panitia Penerimaan Zakat, Infaq, Shodaqoh Mesjid Istiqomah Lemah Abang Rt. 05 Rw. 22 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Surakarta; 2. Bahwa oleh karena saksi H. AHMAD WALID, SH, ST ingin mempelajari proposal tersebut, kemudian menyuruh terdakwa kembali lagi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011; 3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa PUJI LESTARI datang menanyakan kapan akan menerima bantuan, lalu H. AHMAD WALID jawab nanti pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011; akhirnya pada hari Sabtu sehabis sholat magrib tersangka PUJI datang,

commit to user


digilib.uns.ac.id

57

namun korban menyuruhnya kembali pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar pukul 09.00 WIB , karena korban belum menanyakan dan memperlihatkan proposal tersebut kepada saksi KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN, ia menjelaskan bahwa Proposal tersebut palsu karena model dan stempel berbentuk persegi panjang; 4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa PUJI datang dan menanyakan bantuan tersebut lalu korban menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 100.000,. dan diterima tersangka PUJI dan ketika amplop tersebut telah diterima tersangka PUJI, KHOZIN langsung mengamankan terdakwa dan tak berapa lama kemudian terdakwa HARI AGUNG datang dan mengakui bahwa terdakwa PUJI adalah istrinya akhirnya keduanya pun diamankan, dari pengakuan terdakwa HARI AGUNG mengakui sebelumnya pernah meminta sumbangan juga kepada korban yang saat itu korban menyerahkan uang Rp. 20.000,. yang mana uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa. Dalam penelitian ini pula, penulis melakukan wawancara dengan Majelis Hakim terkait dengan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perkara tindak pidana mengenai penggunaan proposal palsu dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah di Kota Surakarta. Adapun hasil dari wawancara berkaitan dengan proses pemeriksaan di persidangan dan hal – hal yang berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan terhadap tersangka. Pertama – tama, penyidik dalam hal ini pihak kepolisian menerima laporan dari saksi korban mengenai tindak pidana berupa penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh yang dilakukan oleh kedua tersangka. Kemudian kedua tersangka tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian mencari keterangan dan barang bukti yang ada pada tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana

commit to user


digilib.uns.ac.id

58

tersebut.Kemudian penyidik dalam hal ini pihak kepolisian tersebut setelah mendapatkan keterangan yang jelas dari tersangka dan saksi – saksi maka penyidik dapat melakukan suatu tindakan penahanan, penyitaan, penggeladahan, mengambil sidik jari, dan memotret tersangka. Selanjutnya penyidik membuat berita acara yang memuat hal – hal yang berkaitan dengan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan benda – benda yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi dan lain – lain sebagainya yang kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum. Dalam hal penyidikan dianggap selesai dan penyidik menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti yang ada kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum menerima dan memeriksa berita acara yang diberikan oleh penyidik dan kemudian penuntut umum berwenang untuk memberikan perpanjangan penahanan, lalu penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara tersebut. Setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang, kemudian pengadilan tersebut menentukan majelis hakim dan panitera pengganti untuk proses persidangan selanjutnya. Kemudian majelis hakim dan panitera pengganti menentukan hari, tanggal dan waktu untuk melakukan persidangan yang kemudian diberitahukan kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum memberitahukan kepada terdakwa mengenai hari, tanggal dan waktu perkara disidangkan disertai dengan surat panggilan baik untuk terdakwa dan para saksi – saksi untuk dapat hadir dalam sidang yang telah ditentukan. Kemudian pada hari persidangan, majelis hakim menanyakan mengenai identitas terdakwa dan apakah pada hari itu terdakwa sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan. Apabila terdakwa tidak dalam keadaan sehat, maka majelis hakim dapat menunda jalannya persidangan sampai dengan terdakwa siap menjalani proses persidangan. Setelah itu, majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk

commit to user


digilib.uns.ac.id

59

membacakan dakwaannya dan memerintahkan kepada terdakwa untuk dapat mendengarkan dengan seksama. Proses persidangan ini memerlukan beberapa waktu yang cukup lama untuk dapat menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Didalam persidangan, majelis hakim memperoleh keterangan saksi – saksi yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh baik saksi korban maupun saksi – saksi lain yang menguatkan perkara tersebut. Kemudian majelis hakim dapat mempertimbangan mengenai tuntutan yang diberikan penuntut umum kepada terdakwa dengan memperhatikan berbagai aspek yang menjunjung tinggi keadilan dan mematuhi hak – hak terdakwa dalam proses persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat diberikan seadil – adilnya untuk terdakwa maupun untuk kepentingan korbannya. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berkaitan dengan penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh tersebut didasarkan atas peraturan perundang – undangan hukum pidana atau KUHP. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dengan Nomor Putusan 291/Pid.B/2011/PN.Ska yang berkaitan dengan penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah yang terjadi di kota Surakarta didasarkan atas peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan hal yang bersifat teoritis semata. Namun hakim juga memperhatikan hal – hal yang berkaitan pula dengan hal – hal yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan diri si pelaku serta hal – hal konkret lainnya yang berkaitan dengan perkara lainnya yang dalam penjatuhan pidana tentunya tidak sama dengan pelaku lainnya walaupun dalam kasus yang serupa. Berkaitan dengan penjatuhan pidana, hakim harus melalui beberapa pertimbangan yang matang sehingga dapat menjatuhkan putusan dengan seadil – adilnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

60

Didalam suatu perkara, putusan hakim didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tertentu sehingga hakim tersebut dapat memutuskan perkara tindak pidana berupa penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh di Kota Surakarta dengan seadil – adilnya. Berkaitan dengan kasus ini, hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memutus perkara tindak pidana ini didasarkan adanya landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis dan landasan historis. Landasan yuridis merupakan suatu fakta hukum atau fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara penggunaaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh yang terjadi di Kota Surakarta. Didalam perundang – undangan pula telah diatur mengenai hal – hal yang perlu dimuat dalam putusan. Hal tersebut merupakan suatu hal pokok yang harus ada dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa yang dianggap bersalah. Hal – hal tersebut antara lain berkaitan dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan penuntut umum

merupakan suatu dasar

pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan dakwaan tersebut proses pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan hingga mendapatkan suatu putusan akan perkara tersebut. Didalam hal dakwaan tersebut didalamnya terdiri atas identitas terdakwa, tempat dan waktu terjadinya suatu tindak pidana, tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa atas suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan. Didalam landasan yuridis pula, diperlukan adanya keterangan saksi – saksi. Keterangan saksi disini memiliki arti penting dalam proses pengadilan. Dengan adanya keterangan saksi, majelis hakim dapat memperoleh keterangan dengan lengkap tentang kronologis tindak pidana yang terjadi. Keterangan saksi dianggap sebagai suatu bagian dari barang bukti apabila saksi tersebut mengalami sendiri suatu peristiwa pidana atau ia mendengarnya sendiri, dan keterangan saksi tersebut harus disampaikan didalam persidangan serta saksi tersebut harus bersedia diangkat sumpah berkaitan dengan kebenaran atas kesaksiannya tersebut. Keterangan saksi merupakan

commit to user


digilib.uns.ac.id

61

suatu hal yang dianggap penting dalam proses persidangan guna untuk sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 185 KUHAP, yang mengatakan bahwa keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yang sah apabila dikemukakan dalam sidang pengadilan yang sebelum memberikan kesaksian seorang saksi tersebut harus bersedia diangkat sumpah berdasarkan agama yang ia yakini. Selanjutnya

dalam

landasan

yuridis

terdapat

pula

keterangan

terdakwa.Keterangan terdakwa merupakan bagian dari alat bukti yang sah yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri diatur dalam pasal 189 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa dinyatakan didalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan terdakwa juga dapat diberikan diluar persidangan dan dibacakan didalam persidangan yang digunakan untuk membantu menemukan bukti di dalam sidang dengan persyaratan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kemudian adanya barang – barang bukti dapat dijadikan suatu dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Barang bukti bukanlah termasuk dalam bagian alat – alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Namun adanya barang – barang bukti inilah dapat menguatkan dan menambah keyakinan hakim dalam menilai kebenaran atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan terhadap diri terdakwa. Adapun benda – benda yang dapat dijadikan suatu barang bukti terkait dengan tindak pidana penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah di Kota Surakarta ialah satu bendel proposal asli permohonan bantuan dari Masjid Nur Rohmah, satu amplop putih dengan stempel dari Panitia Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari Masjid Istiqomah dengan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,.(dua puluh ribu rupiah), satu lembar proposal permohonan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid

commit to user


digilib.uns.ac.id

62

Istiqomah, satu buah amplop putih dengan stempel Panitia Pembangunan Masjid Nur Rohmah yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,.(seratus ribu rupiah), satu lembar kwitansi yang berwarna kuning yang ditanda tangani oleh korban dengan stempel pengurus Masjid Nur Rohmah, tiga lembar proposal dengan stempel Panitia Pembangunan Masjid Nur Rohmah, satu lembar surat yang dikeluarkan oleh pengurus Masjid Istiqomah yang dibagian bawah ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris serta stempel berbentuk bulat yang didalamnya terdapat tulisan pengurus Masjid Istiqomah, serta satu potong jilbab merah dan satu buah tas kecil warna biru dengan merek Wilson yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana. Yang menjadi landasan yuridis berikutnya ialah pasal – pasal yang ada didalam peraturan perundang – undangan hukum pidana. Didalam pasal – pasal yang ada dalam peraturan hukum pidana memuat unsur – unsur yang didakwakan terhadap diri terdakwa. Dengan adanya unsur – unsur tersebut, majelis hakim harus teliti dan tepat dalam melihat unsur – unsur tersebut, apakah unsur – unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa sudah memenuhi semua unsurnya. Apabila telah memenuhi dan terbukti, maka pasal tersebut dapat dijatuhkan pada terdakwa. Selain landasan yuridis, majelis hakim dalam hal memutus suatu perkara juga memperhatikan landasan lain yaitu misalnya landasan sosiologis, landasan filosofis dan landasan historis. Mengenai landasan sosiologis ialah berkaitan dengan hal yang ada didalam diri pelaku seperti hal – hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani dan rohani terdakwa serta status sosialnya terdakwa. Kemudian landasan filosofis ialah majelis hakim melihat hal apa yang mendasari terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut. Lalu landasan historis ialah majelis hakim mempergunakan sisi sejarah dimasa lalu mengenai tindak pidana yang terjadi dengan melihat putusan – putusan hakim dimasa lalu dalam kasus yang sama.

commit to user


digilib.uns.ac.id

63

Dari beberapa landasan – landasan yang dipergunakan hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah di Kota Surakarta, maka dapat penulis analisa bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara dengan Nomor 291/Pid.B/PN.Ska ialah didasarkan atas; 1. Adanya dakwaan dari penuntut umum yang dibacakan didalam persidangan. Adapun dakwaan penuntut umum ialah Bahwa ia Terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN bersama – sama dengan terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN (suaminya), pada bulan Agustus 2011 atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat dirumah korban H. AHMAD WALID, SH, ST Bin IRSAM, tepatnya Jl. Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta atau pada tempat – tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN, mendatangi rumah korban H. AHMAD WALID, SH, ST Bin IRSAM pada bulan Agustus 2011 tepatnya Jl. Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta, dengan menyerahkan proposal Panitia Penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqoh Masji Istiqomah Lemah Abang Rt. 05 Rw. 22 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Surakarta dan oleh karena korban ingin mempelajari proposal

commit to user


digilib.uns.ac.id

64

tersebut kemudian menyuruh terdakwa menyimpannya dan menyuruh kembali pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa PUJI LESTARI datang menanyakan kapan akan memberikan bantuan lalu korban jawab nanti pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011, akhirnya pada hari Sabtu sehabis sholat magrib tersangka PUJI LESTARI datang, namun korban menyuruhnya kembali pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 WIB , karena korban belum memperlihatkan proposal tersebut kepada saksi KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN (salah satu pengurus di masjid Istiqomah) dan setelah proposal tersebut diperlihatkan dan KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN menjelaskan bahwa proposal tersebut palsu karena model dan stempel berbentuk persegi panjang kemudian korban meminta ke KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN jika terdakwa datang, saksi juga ada. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa PUJI LESTARI datang menanyakan bantuan tersebut lalu korban menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 100.000,.dan diterima oleh tersangka PUJI LESTARI dan ketika amplop tersebut telah diterima terdakwa PUJI, KHOZIN langsung mengamankan terdakwa dan tak berapa lama kemudian terdakwa HARI AGUNG datang mengakui bahwa terdakwa PUJI adalah istrinya. Akhirnya keduanya pun diamankan. Dari pengakuan terdakwa HARI AGUNG mengakui sebelumnya pernah meminta sumbangan juga kepada korban yang pada saat itu korban menyerahkan uang Rp. 20.000,. yang mana uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwatersebut korban merasa dibohongi dan menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal

commit to user


digilib.uns.ac.id

65

378 KUHP jo 55 ayat (1) KUHP dan kemudian penuntut umum menyatakan diri terdakwa bersalah dan telah memenuhi unsur – unsur yang ada dalam pasal dan diancam hukuman pidana dengan pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP berupa pasal penipuan dengan penyertaan dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Kemudian atas tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum tesebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dan memohon keringanan hukuman. Kemudian hal itu ditanggapi oleh penuntut umum yang menyatakan bahwa penuntut umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya. Namun pada akhirnya putusan majelis hakim berbeda dengan tuntutan penuntut umum. Hal ini dikarenakan penuntut umum tidak memiliki kemandirian dalam memberikan putusan seperti yang dilakukan oleh seorang hakim. Penuntut umum hanya menjalankan tugas atau perintah dari lembaga Kejaksaan Negeri yang berwenang dalam perkara tersebut. Adanya penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwatidak dapat selalu menjadi patokan seorang hakim dalam memberikan putusan. 2. Adanya fakta dalam persidangan, bahwa hakim menjatuhkan putusan jauh lebih ringan dari ancaman pidana maksimum pasal 378 KUHP yaitu selama empat tahun. Dalam kasus tindak pidana penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah di Kota Surakarta terhadap Terdakwa I yaitu terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN dijatuhi hukuman pidana penjara selama tujuh bulan dan pada Terdakwa II ialah HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan bulan oleh majelis hakim. Para majelis hakim dalam hal menjatuhkan putusan tersebut didasarkan bahwa yang bersangkutan

commit to user


digilib.uns.ac.id

66

bersikap proaktif yaitu terdakwa mengakui perbuatan yang ia lakukan, terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa pula tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan, terdakwa juga merasa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa sebelumnya juga tidak pernah dihukum, terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang – uang yang didapat dari korban, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga seperti anak serta korban telah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan hal – hal seperti itulah hakim menjatuhkan putusan jauh lebih ringan dari ancaman maksimal yang ada didalam pasal 378 KUHP dan dari tuntutan penuntut umum. 3. Adanya fakta hukum berupa perbedaan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Hal ini dikarenakan peran Terdakwa II lebih dominan dan memfasilitasi terjadinya suatu tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu serta Terdakwa II yang mempunyai ide – ide atau pemikiran – pemikiran guna untuk melancarkan tindak pidana tersebut. 4. Adanya fakta hukum bahwa terdakwa tidak didampingi oleh seorang pengacara. Hal ini dikarenakan dalam kasus seperti ini yang ancaman pidananya dibawah 15 (lima belas) tahun tidak diwajibkan memakai seorang pengacara. Namun apabila pada perkara yang ancaman pidananya lebih dari 15 (lima belas) tahun, maka diwajibkan memakai seorang pengacara dengan adanya surat kuasa dan berita acara sumpah sebagai seorang pengacara. 5. Didalam persidangan adanya pembuktian melalui alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Didalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Hal tersebut didasarkan atas pasal 183

commit to user


digilib.uns.ac.id

67

KUHAP yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah guna untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar – benar terjadi dan terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukannya. Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memutus

perkara

dengan

Nomor

291/Pid.B/2011/PN.Skadengan

Terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN dan Terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN telah memeriksa alat – alat bukti yang sah yang diajukan dimuka persidangan berupa alat bukti keterangan saksi,

keterangan

terdakwa,

petunjuk,

serta

surat

dan

tidak

mempergunakan keterangan saksi ahli dalam persidangan. Seorang saksi dalam hal memberikan keterangan harus bersedia disumpah berdasarkan agama yang ia yakini dan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Hal ini tercantum dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP. Kemudian keterangan saksi yang digunakan adalah keterangan saksi yang dialami, didengar dan dilihat oleh saksi sendiri. Hal ini pula tercantum dalam pasal 1 angka 27 KUHAP. Selanjutnya dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup dapat membuktikan bahwa seorang terdakwa tersebut bersalah. Oleh karena itu dalam perkara Nomor 291/Pid.B/2011/PN.Ska yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan penyertaan dengan cara penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah di Kota Surakarta maka para saksi dihadirkan dalam persidangan untuk dapat memberikan keterangan mengenai tindak pidana tersebut. Adapun para saksi tersebut ialah saksi H. AHMAD WALID SH, ST BIN IRSAM sebagai saksi I, saksi KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN sebagai saksi II, dan saksi MUHAMMAD IRSAM BIN SUMARJO sebagai saksi III. Dari kesaksian

commit to user


digilib.uns.ac.id

68

ketiga saksi tersebut pertama – tama ketiga saksi tersebut bersedia disumpah menurut agamanya masing – masing sebelum memberikan kesaksiannya. Kemudian ketiga saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka alami,dengar dan lihat. Keterangan ketiga saksi itu pula saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain serta pengakuan yang diberikan oleh terdakwa. Berkaitan dengan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan para ketiga saksi tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang dinyatakan dimuka persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri. Kemudian dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP disebutkan pula bahwa ketarangan saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa dirinya bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya. Oleh sebab itu diperlukan adanya alat bukti yang lainnya. 6. Setelah mendengarkan kesaksian dari para saksi dan terdakwa ditemukan pula beberapa alat bukti yaitu berupa satu bendel proposal asli permohonan bantuan dari Masjid Nur Rohmah, satu amplop putih dengan stempel dari Panitia Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari Masjid Istiqomah dengan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,. (dua puluh ribu rupiah), satu lembar proposal permohonan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah, satu buah amplop putih dengan stempel Panitia Pembangunan Masjid Nur Rohmah yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,.(seratus ribu rupiah), satu lembar kwitansi yang berwarna kuning yang ditanda tangani oleh korban dengan stempel pengurus Masjid Nur Rohmah, tiga lembar proposal dengan stempel Panitia Pembangunan Masjid Nur Rohmah, satu lembar surat yang dikeluarkan oleh pengurus Masjid Istiqomah yang dibagian bawah ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris serta stempel berbentuk bulat yang didalamnya terdapat tulisan

commit to user


digilib.uns.ac.id

69

pengurus Masjid Istiqomah, serta satu potong jilbab merah dan satu buah tas kecil warna biru dengan merek Wilson yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana. 7. Para terdakwa dipersidangan didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut: a. Barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang . dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah tiada lain terdakwa – terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN dan terdakwa

HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN, yang

setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta lain unsure barang siapa telah terpenuhi menurut hukum. b. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta bahwa para terdakwa menggunakan proposal masjid Nur Rohmah yang beralamat di Losari Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, tidak benar karena para terdakwa bukan pengurus dari masjid tersebut yang mana menurut keterangan saksi KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN selaku ketua panitia masjid Nur Rohmah menyatakan bahwa para terdakwa bukan anggota atau panitia dalam pembangunan masjid Nur Rohmah yang ditugasi meminta sumbangan dan para terdakwa mendapatkan proposal tersebut dengan cara membeli per lembar Rp. 3000,- dari Ibu Sri Utami selaku pengurus di Yayasan Krida Karya

commit to user


digilib.uns.ac.id

70

yang berada di daerah Jebres Surakarta, keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi korban AHMAD WALID bahwa karena mengatasnamakan masjid kemudian menyerahkan uang Rp. 100.000,- yang mana sebelum kejadian ini para terdakwa pernah datang dan saat itu saksi menyerahkan uang Rp. 100.000,- dan Rp. 20. 000,-. Maka berdasarkan fakta ini unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terbukti menurut hukum. c. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa proposal masjid tersebut diperoleh dengan cara membeli per lembar Rp. 3000,- dari Ibu Sri Utami selaku pengurus di Yayasan Krida Karya yang berada di daerah Jebres Surakarta. Kemudian proposal tersebut terdakwa bawa kerumah saksi AHMAD WALID, SH, ST pada pertengahan bulan Agustus 2011 tepatnya Jl. Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi korban AHMAD WALID, SH, ST ketika melihat proposal tersebut istri korban curiga karena tidak ada rincian biaya pembangunan masjid Nur Rohmah dengan dasar tersebut korban kemudian menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IRSAM BIN SUMARJO, lalu saksi MUHAMMAD IRSAM BIN SUMARJO menyampaikan kepada saksi KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN (pengurus masjid Nur Rohmah) setelah mendapatkan penjelasan bahwa proposal tersebut palsu kemudiansepakat janjian menyuruh terdakwa PUJI LESTARI datang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar pukul 09.00 WIB dan pada hari yang telah disepakati terdakwa

commit to user


digilib.uns.ac.id

71

PUJI LESTARI datang dengan mengenakan jilbab merah dan membawa tas kecil warna biru dan setelah uang sumbangan dari saksi AHMAD WALID diterima sebesar Rp. 100.000,- terdakwa pun meninggalkan rumah saksi AHMAD WALID dan baru beberapa langkah diamankan oleh saksi KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN karena terdakwa bukan petugas dari masjid Nur Rohmah. Maka berdasarkan fakta ini unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” telah terbukti menurut hukum. d. Melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana terdakwa I dan terdakwa II juga mendatangi rumah saksi AHMAD WALID meminta sumbangan dengan menggunakan proposal, dimana terdakwa I dan terdakwa II adalah suami – istri, maka dari perbuatan para terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersama – sama melakukan perbuatannya itu dan pada diri para terdakwa mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama untuk melakukan perbuatannya itu. Dengan demikian turut serta melakukan telah terbukti menurut hukum. 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dari fakta – fakta hukum yang terjadi disertai dengan beberapa alat – alat bukti yang sah, maka seluruh unsur tindak pidana yang ada didalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, maka para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan penuntut umum dan dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Hal ini tercantum dalam pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP.

commit to user


digilib.uns.ac.id

72

9. Bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan selama dipersidangan tidak terbukti alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap para terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. 10. Bahwa karena selama dalam pemeriksaan di penyidik sampai dengan dipersidangan para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Hal ini diatur dalam pasal 22 ayat (4) Jo pasal 197 ayat (1) KUHAP. 11. Bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) hurufi KUHAP, dikarenakan para terdakwa terbukti bersalah maka terhadap biaya perkara tersebut harus dibebani kepada para terdakwa. 12. Bahwa didalam persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum majelis hakim memutus perkara dengan Nomor 291/Pid.B/2011/PN. Ska dalam hal penjatuhan pidana, terlebih dahulu majelis hakim akan memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP. Adapun hal – hal yang memberatkan adalah: a. Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat; b. Perbuatan yang mengatasnamakan zakat, infaq dan shadaqoh untuk mencari keuntungan padahal para terdakwa mengaku beragama Islam; c. Khusus terdakwa II sebagai Kepala Keluarga mengajak terdakwa I selaku isterinya melakukan tindak pidana. Hal – hal yang meringankan para terdakwa adalah: a. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

commit to user


digilib.uns.ac.id

73

b. Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; c. Para terdakwa belum pernah dihukum. Dengan adanya pertimbangan majelis hakim terhadap perkara tindak pidana tersebut, kemudian para majelis hakim melakukan musyawarah serta perundingan untuk dapat memutus perkara yang didakwakan terhadap para terdakwa hingga akhirnya

hakim

mengeluarkan

putusan

dengan

Nomor

Putusan

291/Pid.B/2011/PN.Ska, yang pada amar putusannya berbunyi: MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa I: PUJI LESTARI BINTI JIMIN dan terdakwa II: HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama: Terdakwa I: 7 (Tujuh) bulan, Terdakwa II: 8 (Delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) bendel proposal asli dengan Nomor 295 tanggal 11 April 2011 yang terdiri dari 6 (enam) lembar permohonan bantuan pembangunan Masjid Nur Rohmah yang beralamat di Losari Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta; - 1 (satu)

buah

PENERIMAAN

amplop ZAKAT,

warna

putih dengan cap PANITIA

INFAQ

dan

SHADAQOH

Masjid

Istiqomah Lemah Abang Rt. 04 Rw. 23 Kadipiro, Banjarsari Surakarta yang berisi 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

commit to user


digilib.uns.ac.id

74

- 1 (satu) lembar proposal permohonan zakat, infaq, shadaqoh Masjid Istiqomah - 1 (satu) buah amplop warna putih terdapat cap PANITIA PEMBANGUNAN MASJID NUR ROHMAH Losari Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta yang berisi 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); - 1 (satu) lembar kwitansi yang berwarna kuning tertanggal 15 – 08 – 2011 yang ditanda tangani A. WALID dengan stempel pengurus Masjid Nur Rohmah; - 3 (tiga) lembar proposal dengan cap PANITIA PEMBANGUNAN MASJID NUR ROHMAH Losari Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta; - 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh pengurus masjid Istiqomah Kp. Lemah Abang Rt. 04 Rw. 23 Kadipiro, Banjarsari Surakarta dan dibagian bawah terdapat tanda tangan ketua SITAM S dan sekretaris ARIES B S dan juga terdapat stempel berbentuk bulat didalamnya terdapat tulisan pengurus Masjid Istiqomah Lemah Abang Rt. 04 Rw. 23 Kadipiro, Banjarsari Surakarta dan ditengahnya terdapat tulisan Istiqomah; - 1 (satu) potong jilbab warna merah dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru dengan Merk Wilson, dirampas untuk dimusnahkan; - Uang tunai Rp 120.000,- dikembalikan kepada H. AHMAD WALID, SH, ST BIN IRSAM; - Beberapa proposal dan amplop Mesjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah yang tidak asli dirampas untuk dimusnahkan; - Proposal asli dari Masjid Nur Rohmah dikembalikan kepada Pengurus Masjid Nur Rohmah;

commit to user


digilib.uns.ac.id

75

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 AT, warna putih tahun 2009, No. Pol AD- 4711- JZ beserta kunci dan STNK nya atas nama PUJI LESTARI dengan alamat Jetak Rt 03 Rw. 01, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar dikembalikan kepada para terdakwa. 6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

commit to user


digilib.uns.ac.id

76

BAB IV PENUTUP A.

Simpulan Dengan demikian dari beberapa penjelasan yang bahas oleh penulis diatas

maka dapat disimpulkan; 1.

Bahwa pengaturan tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu dalam hukum pidana termasuk didalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang telah memenuhi unsur – unsur berupa unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif ialah unsur yang memuat mengenai hal – hal yang berkaitan dengan unsur barangsiapa, unsur menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan serta meniadakan suatu piutang dengan memakai nama palsu, sifat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kata – kata bohong. Dalam tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu tersebut pula terdapat adanya unsur – unsur penyertaan berupa melakukan, penyuruh lakukan dan turut serta melakukan yang tercantum dalam pasal 55 ayat 1 KUHP.

2.

Adapun mengenai dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq, dan shadaqoh dengan cara penipuan serta adanya unsur melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan oleh terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN dan terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN dalam perkara Nomor 291/Pid.B/2011/PN.Ska antara lain adanya tuntutan dari jaksa penuntut umum, adanya surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, adanya fakta hukum bahwa

commit to user 76

76


digilib.uns.ac.id

77

terdakwa tidak didampingi oleh seorang pengacara atau penasehat hukum, serta adanya beberapa barang bukti yang dijadikan suatu bahan pembuktian suatu tindak pidana. Terdakwa telah terbukti telah melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana penipuan serta adanya unsur melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan karena telah memenuhi unsur – unsur yang ada dalam pasal tersebut, adanya fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan serta adanya pembuktian dengan seluruh barang bukti yang ada disertai dengan keterangan para saksi dan para terdakwa. Selanjutnya pertimbangan hakim juga memperhatikan hal – hal yang memberatkan serta hal – hal yang meringankan terdakwa yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa yang kaitanya dengan kasus tersebut maka terdakwa I PUJI LESTARI BINTI JIMIN dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa II HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

B.

Saran Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut:

1.

Dalam pemberian sanksi pidana terhadap kedua terdakwa apabila dilihat dari sanksi pidana yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang – Undang Hukum Pidana adalah empat tahun sedangkan yang diberikan kepada kedua terdakwa adalah tujuh bulan dan delapan bulan. Hal ini terlihat perbedaan yang sangat jauh antara sanksi pidana yang ditetapkan dalam KUHP dan hasil putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Namun apabila dilihat dari jumlah uang yang diterima oleh pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu sebesar Rp. 120.000,. (seratus dua puluh ribu)

commit to user


digilib.uns.ac.id

78

sanksi pidana yang dijatuhkan cukuplah berat bagi kedua terdakwa. Oleh sebab itu, perlu adanya pertimbangan majelis hakim yang seadil – adilnya sehingga tindak pidana semacam ini tidak terulang kembali. 2.

Dalam memberikan sanksi pidana terhadap suatu perkara diharapkan tetap berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman tersebut dianggap sebagai suatu cara untuk memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar di masa yang akan datang terpidana dapat memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai ketentraman dalam masyarakat.

3.

Apabila masyarakat ingin memberikan zakat, infaq maupun shadaqoh kepada lembaga – lembaga sosial yang ada didalam masyarakat baik lembaga agama maupun lembaga sosial lainnya hendak langsung disalurkan kepada lembaga yang bersangkutan tanpa adanya suatu perantara orang lain. Hal ini dilakukan agar menghindari serta mencegah terulang kembali tindak pidana penipuan yang menggunakan proposal palsu dari lembaga – lembaga sosial dimasyarakat.

4.

Masyarakat diharapkan memiliki rasa keberanian untuk dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi dilingkungannya. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

commit to user

Penulisan Hukum. (Skripsi)

Recommend Documents