Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS PENUTUPAN PERKARA DAN IMPLIKASI YURIDIS YANG DITIMBULKANNYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN MANTAN BUPATI MAGETAN DRS. SALEH MULJONO, MM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 191/Pid.b/2007/PN.Mgt DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh LURISIANA ERVITASARI E. 000 7157

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2011

i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN “Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat” (QS. AL-MUJAADALAH AYAT 11) “Kesempatan mungkin akan datang bagi mereka yang menunggu, namun kesempatan hanya akan tetap bersama mereka yang giat” (ABRAHAM LINCOLN) “Sesungguhnya, di antara ilmu itu ada yang laksana mutiara tersembunyi, ia tidak diketahui kecuali hanya oleh orang-orang yang mengenal Allah” (SABDA RASULULLAH) “Menyadari kebodohan adalah suatu keberuntungan. Tidak menyadari kebodohan adalah suatu kebodohan di atas kebodohan. AKU BISA, HARUS BISA, DAN PASTI BISA” (PENULIS)

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati serta sebagai ucapan syukur dan terimakasih, maka penulisan hukum ini kupersembahkan kepada:  Ayahandaku, Bapak Suharto; Ibundakuku, Ibu Sri Yuliani, S.Sos; dan Kakakku, Lurisiana Ermanawati yang sangat ku banggakan.  Eyang-eyang kakung dan Almarhumah eyang-eyang putriku yang sangat ku sayangi.  Kekasihku, Rahmad Budiyanto yang selalu memberikan warna dan kebahagiaan dalam hidupku.  Almamaterku FH UNS Surakarta, KSR PMI Unit UNS, tempatku commit to user menempa ilmu dan mengembangkan diri. iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

LURISIANA ERVITASARI. E0007157. ANALISIS PENUTUPAN PERKARA DAN IMPLIKASI YURIDIS YANG DITIMBULKANNYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN MANTAN BUPATI MAGETANDRS. SALEH MULJONO, MM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 191/Pid.b/2007/PN.Mgt DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2011. Penelitian guna penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penutupan perkara terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan implikasi yuridis yang ditimbulkan sebagai akibat dari penutupan perkara tersebut. Metode penelitian guna penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum empiris kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan, Drs. Saleh Muljono, MM di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung hingga dikeluarkannya Surat Ketetapan gugurnya wewenang mengeksekusi dalam perkara tersebut dikarenakan Terdakwa meninggal dunia, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 77 KUHP yang menyatakan “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”.Akan tetapi, apabila dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan gugurnya wewenang mengeksekusi dalam perkara tersebut dikarenakan Terdakwa meninggal dunia setelah itu perkara itu ditutup dan tidak ada tidak lanjutnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Implikasi yuridis yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu Jaksa Penuntut Umum harus segera memposisikan dirinya sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Kata Kunci : Penutupan Perkara, Implikasi Yuridis, Tindak Pidana Korupsi, Meninggal Dunia commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT LURISIANA ERVITASARI. E00071157. AN ANALYSIS ON CASE CLOSING AND THE JURIDICAL IMPLICATION IT GENERATES ON THE CORRUPTION CRIME INVOLVING THE FORMER MAGETAN REGENT DRS. SALEH MULJONO, MM (A CASE STUDY ON VERDICT NUMBER 191/Pid.b/2007/PN.Mgt. IN MAGETAN FIRST INSTANCE COURT). Law Writing (Thesis). Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 2011. This research aims to find out the compatibility between case closing in the corruption crime involving the former Magetan regent Drs. Saleh Muljono, MM and the enacted legislation and the juridical implication generated as the consequence of such case closing. The study belongs to a qualitative empirical law research that is descriptive research. The data types employed were primary and secondary data. The data source used was secondary data source including primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were library research and field study, while the technique of analyzing data used was an interactive analysis one consisting of three components of analysis carried out by interaction both among the components and data collecting process including data reduction, data display and conclusion drawing. The result of research shows that in the corruption case involving the former Magetan regent Drs. Saleh Muljono, MM in Magetan First Instance Court, Second Instance Court and Supreme Court up to the issuance of writ of abolishing the authority of executing the case because the defendant passed away, has been consistent with the enacted legislation, namely the Article 77 of Penal Code (KUHP) stating “the authority of prosecuting the case is abolished, if the defendant passes away’. However, if with the issuance of abolishing the authority of executing the case because the defendant passed away, the case is closed and there is no follow-up, it is not consistent with the Articles 33 and 34 of Act Number 31 of 1999 about the Corruption Crime Eradication As amended with Act Number 20 of 2001 about the Amendment of Act Number 31 of 1999 about the Corruption Crime Eradication. The juridical implication occurred in this case is that the Public prosecutor should immediately position himself as the State Lawyer to prosecute the beneficiary civilly. Keywords: Case Closing, Juridical Implication, Corruption Crime, Passes Away.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb, segala puji bagi Allah S.W.T pemilik dan penguasa seluruh alam semesta serta semua isinya atas semua rahmat yang tak terhingga yang diberikan kepada seluruh umat-Nya. Shalawat dan serta salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad S.A.W. Alhamdulillahirrobilallamin, setelah melalui perjuangan panjang dan jalan yang berliku, akhirnya atas ijin ALLAH S.W.T penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “ANALISIS PENUTUPAN PERKARA DAN IMPLIKASI YURIDIS YANG DITIMBULKANNYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN MANTAN BUPATI MAGETAN DRS. SALEH MULJONO, MM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 191/Pid.b/2007/PN.Mgt DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN)” Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan penulisan hukum ini tidak luput dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp. Kj., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2.

Bapak H. Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3.

Ibu Sunny Ummul F., S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4.

Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Fakultas

Hukum

Universitas

Sebelas

Ketua Bagian Hukum Acara

Maret

Surakarta

dan

selaku

Pembimbing I, atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan selama penulisan hukum ini hingga selesai. commit to user

vii


5.

digilib.uns.ac.id

Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas waktu, kesabaran dan masukannya dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6.

Bapak I Wayan Kawisada, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Magetan dan Bapak Soedjo, S.H., selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Magetan, atas kesediannya memberikan data yang diperlukan penulis.

7.

Bapak Robert Ilat, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Magetan dan Bapak Rachmawan Trimargono, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Magetan, atas waktu dan kesediannya memberikan informasi kepada penulis.

8.

Bapak dan ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, atas bantuan dan kerjasamanya.

9.

Ayahanda tercinta, Bapak Suharto yang selalu menjadi teladan penulis agar selalu bekerja keras dan sabar untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik.

10. Ibunda tersayang, Ibu Sri Yuliani, S.Sos yang selalu menyayangi penulis sejak dalam kandungan sampai dengan saat ini. 11. Kakakku yang sangat aku sayangi, Lurisiana Ermanawati yang selalu memberikan motivasi dan arahan-arahannya agar penulis menjadi lebih baik. 12. Kekasihku yang sangat aku kasihi, Rahmad Budiyanto yang selalu memberikan inspirasi, semangat dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. 13. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Risa, Tiara dan Dian atas kebersamaannya dalam suka dan duka selama ini. 14. Teman-teman seperjuanganku di KSR PMI Unit UNS, Ninik dan Atik atas ilmu, pengalaman, kebersamaan, dan segala kenangan indah dan pahit yang telah kita lalui bersama. 15. Teman-teman Angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

16. Teman-teman “Rotterdam Crew’s”, atas semua bantuan, support dan kekeluargaannya selama ini. 17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya, semoga ALLAH membalas kebaikan dan ketulusan hati kalian. AMIIIN…!!! Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca yang budiman. Amin Amin Ya Rabbal Allamin…Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Maret 2011 Penulis

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN HALAMAN JUDUL...............................................................................................i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI............................................................iii HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................... ...iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………….……….v ABSTRAK.............................................................................................................vi ABSTRACT ....................................................................................................... ..vii KATA PENGANTAR ........................................................................................viii DAFTAR ISI..........................................................................................................xi DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………...xiii DAFTAR TABEL……………………………………………………………...xiv BAB I

PENDAHULUAN................................................................................1 A. Latar Belakang Masalah...................................................................1 B. Rumusan Masalah............................................................................3 C. Tujuan Penelitian.............................................................................4 D. Manfaat Penelitian............................................................................5 E. Metode Penelitian............................................................................6 F. Sistematika Penulisan Hukum........................................................12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.....................................................................15 A. Kerangka Teori...............................................................................15 1. Tinjauan Umum tentang Penutupan Perkara karena Terdakwa Meninggal Dunia............................................................................15 2. Tinjauan

Umum

tentang

Tindak

Pidana

Korupsi...........................................................................................18 a. Pengertian Umum Korupsi ……………………...................18 commit to user b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .………………………..22

x


digilib.uns.ac.id

c. Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi ........................................24 d. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...................28 3. Tinjauan Umum tentang Penuntutan terhadap Bupati sebagai Kepala Daerah................................................................................31 a. Pengertian Bupati…………………………………..............31 b. Tugas dan Wewenang Bupati........………………………..46 c. Penuntutan terhadap Bupati yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ………………….....................................................32 B. Kerangka Pemikiran.....................................................................33 BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...............................35 A. Hasil Penelitian..............................................................................35 1. Proses Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Magetan.........................................35 2. Proses Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Surabaya......................................284 3. Proses Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung......................................................285 B. Pembahasan..................................................................................286 1. Kesesuaian Penutupan Perkara dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.................................................................286 2. Implikasi Yuridis yang Ditimbulkan sebagai Akibat Penutupan Perkara terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM...................................291

BAB IV

PENUTUP........................................................................................296 1. Simpulan......................................................................................296 2. Saran............................................................................................297

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Model Interaktif……………......…12 Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran…………...……………………….........33 Gambar 3. Singkronisasi Pasal 77 KUHP dengan Pasal 33 dan 34 UU No.31 Tahun 1999………………………………………………................290 Gambar 4. Bagan Gugatan Perdata terhadap Ahli Waris…….................……..294

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mark up harga per item Barang/Jasa berdasar harga khusus…………...52 Tabel 2. Mark up Koefisien dan Harga per item Barang/Jasa berdasar harga khusus.......................................................................................................54 Tabel 3. Mark up harga per item Barang/Jasa berdasar harga khusus…………...72 Tabel 4. Mark up Koefisien dan Harga per item Barang/Jasa berdasar harga khusus.......................................................................................................74 Tabel 5. Gedung Serba Guna...............................................................................101 Tabel 6. Gedung DPRD.......................................................................................102

commit to user

xiii

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia termasuk negara berkembang yang masih melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan banyak faktor-faktor penghambat, salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat sentral di dalam kurun waktu pembangunan dewasa ini dan sering hal itu menimbulkan perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan oleh berbagai kalangan masyarakat (Bambang Santoso, 2001:1) Sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan, dan usaha memperbaiki perundang-undangan. Semakin didalami dan ditelusuri, pemberantasan tindak pidana korupsi semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa di ujung tali tersebut ternyata banyak menyangkut para elite politik, pengusaha, aparat pemerintahan, bahkan petinggi hukum pula. Contoh demikian sangat jelas terlihat dalam kasus mafia peradilan dan mafia perpajakan seperti halnya kasus tindak pidana korupsi Gayus Tambunan yang pada prosesnya diketahui melibatkan para elite politik, pengusaha, aparat pemerintahan, bahkan melibatkan petinggi hukum juga. Para ahli berpendapat bahwa : Penanganan korupsi di Indonesia diibaratkan seperti menebang pohonpohon yang terkena hama, tetapi penebangan itu tidak tuntas. Tidak semua pohon yang terserang hama ditebang; ada pohon-pohon berhama yang dibiarkan hidup. Jelas pohon-pohon itu dapat menularkan hamanya ke pohonpohon sehat lainnya. Penebangan pohon-pohon berhama yang tidak tuntas, tidak menjamin bahwa pohon-pohon yang sehat akan tumbuh sehat dan subur. Inilah yang dimaksud dengan teori tebang pilih yang berlaku di Indonesia commit to user (O.C. Kaligis, 2008 : 23-24)


2 digilib.uns.ac.id

Menurut M.Mc.Mullan, seorang pejabat pemerintahan dikatakan ”Korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian, atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum, yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan (Martiman Prodjohamidjojo, 2001:9) Keseluruhan aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti segala kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri, misalnya dengan kedudukan dan jabatan pegawai negeri tersebut, selalu bertindak secara tidak patut atau pantas untuk memperkaya diri sendiri ataupun mengorek keuntungan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Untuk jelasnya, unsur tindak pidana korupsi itu dapat dikatakan segala perbuatan atau kedudukan yang diselewengkan/disalahgunakan baik kesempatan-kesempatan ataupun sarana-sarana yang ada pada pegawai negeri, sehingga secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Sukarton Marmosudjono, 1989:337) Menurut Syed Hussein Alatas, dengan merujuk ke tulisan ”Sosiological Aspects of Corruption in Southeast Asia” oleh WF Wertheim tahun 1965, dinyatakan bahwa menurut pemakaian umum istilah korupsi, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai perbuatan korupsi. Sesungguhnyalah istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus untuk kepentingan mereka sendiri, dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta commit to user membudayanya tindak pidana moralitas bangsa karena dapat berdampak

3 digilib.uns.ac.id


tersebut (Ermansjah Djaja, 2009 : 2) Permasalahan tindak pidana korupsi menjadi sangat ironis ketika terkuaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ternyata melibatkan aparatur pemerintahan yang telah dipilih dan dipercaya masyarakat. Bahkan proses peradilan yang berlangsungpun tiba-tiba ditutup dan dinyatakan selesai. Seperti halnya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 191/Pid.B/2007/PN.Mgt yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara senilai kurang lebih Rp. 8. 043. 984. 576. 000 (delapan milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Dalam proses peradilannyapun tiba-tiba kasus tersebut ditutup karena terdakwa meninggal dunia, dan tidak ada proses lebih lanjut dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam guna penyusunan penulisan hukum dengan judul: ANALISIS PENUTUPAN PERKARA DAN IMPLIKASI YURIDIS YANG DITIMBULKANNYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN MANTAN BUPATI MAGETAN DRS. SALEH MULJONO,

MM

(STUDI

KASUS

PUTUSAN

NOMOR

191/PID.B/2007/PN.MGT). B. Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian hukum maupun di dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Pada dasarnya sebelum seorang penulis merumuskan judul suatu penelitian maka terlebih dahulu harus merumuskan masalahnya. Suatu masalah merupakan suatu proses yang mengalami halangan di dalam mencapai tujuannya, halangan tersebut hendak diatasi, dan hal inilah yang antara lain menjadi tujuan suatu to user penelitian (Soerjono Soekanto,commit 2006:109).

4 digilib.uns.ac.id


Rumusan masalah yang jelas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan peneliti sehingga penelitian akan lebih terfokus dan terarah pada tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah penutupan perkara terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Implikasi yuridis apakah yang ditimbulkan sebagai akibat dari penutupan perkara terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM? C. Tujuan Penelitian Penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan (Soerjono Soekanto, 2006:3). Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Setiap penelitian yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok pasti mempunyai tujuan, namun antara peneliti yang satu dengan yang lain pasti memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Tujuan Obyektif Tujuan obyektif adalah tujuan penelitian yang berkaitan dengan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui penutupan perkara dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan Drs. H. Saleh Muljono, MM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau commit to user belum.

5 digilib.uns.ac.id


b.Untuk mengetahui implikasi yuridis yang ditimbulkan sebagai akibat penutupan perkara dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan Drs. H. Saleh Muljono, MM.

2. Tujuan Subyektif Tujuan subyektif adalah tujuan penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perorangan, dalam hal ini adalah tujuan pribadi penulis dalam melakukan penelitian. Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah: a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu

hukum baik teori maupun praktek dalam hal ini lingkup Hukum Acara Pidana. b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan

menambah pengetahuan penulis tentang penutupan perkara dalam kasus tindak pidana korupsi dan implikasi yuridis yang ditimbulkannya. c. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana di

bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unversitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat yang positif bagi setiap orang yang menggunakannya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya Hukum Acara Pidana. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut. a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berfikir dan pengetahuan bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. E. Metode Penelitian Penelitian adalah suatu usaha yang menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan menggunakan metode ilmiah. (Sutrisno Hadi, 2009 : 4) Dalam setiap kegiatan penelitian harus digunakan suatu metode penelitian yang tepat, hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. (Soerjono Soekanto, 2006 : 7) Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia, metode adalah cara untuk melaksanakan sesuatu atau cara untuk mencapai pengetahuan, sedangkan metodologi adalah suatu ajaran yang memberikan uraian penjelasan dan penentuan melalui metode-metode dan yang digunakan dalam penyelidikan to user keilmuan (Ensiklopedia Bahasacommit Indonesia ke 4 Edisi Khusus,1984:2230-2231).

7 digilib.uns.ac.id


Sedangkan metodologi menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa

dan

memahami

lingkungan-lingkungan

yang

dihadapi.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun peran metodologi dalam penelitian dan ilmu pengetahuan adalah (Soerjono Soekanto, 2006:6-7). a. Menambah

kemampuan

para

ilmuwan

untuk

mengadakan

atau

melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap. b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. c. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner. d. Memberikan

pedoman

mengorganisasikan

serta

mengintegrasikan

pengetahuan mengenai masyarakat. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang tertentu yang teratur dan terpikir untuk mencapai suatu maksud sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Dengan berpedoman pada judul dan latar belakang masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah jenis penelitian empiris atau non doktrinal. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006:10).

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


2. Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala–gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10). 3. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Magetan. 4. Pendekatan Penelitian Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal atau normatif dan bukan dalam bentuk angka-angka (Soerjono Soekanto, 2006 : 10) 5. Jenis Data Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angkaangka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Dalam suatu penelitian, data yang digunakan dibedakan menjadi 2, yaitu data yang diperoleh dari narasumber (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder) (Soerjono Soekanto, 2006:12).

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a.

Data Primer Data Primer adalah data atau fakta atau keterangan secara langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian di lapangan.

b.

Data Sekunder Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumendokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, disertasi, teor-teori, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber-sumber sebagai berikut : a.

Sumber Data Primer Sumber data primer berupa keterangan-keterangan yang bersumber

dari

pihak-pihak

yang

terkait

langsung

dengan

permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus korupsi tersebut dan hakim di pengadilan negeri magetan. b.

Sumber Data Sekunder Yang menjadi sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung menjadi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan commit to user

10 digilib.uns.ac.id


yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti. c.

Sumber Data Tersier Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi, dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2006:13).

7. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang

berhasil

dikumpulkan

untuk

memungkinkan

peneliti

yang

bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya (Soejono dan Abdurrahman. 2003:46). Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup

permasalahan

dalam

penulisan

hukum

ini,

penulis

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : a.

Penelitian Kepustakaan Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arsip dan bahan kepustakaan lainnya serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b.

Penelitian Lapangan Merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan objek penelitian. Teknik yang dipakai penulis dalam penelitian lapangan ini adalah dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi tersebut dan menelaah berkas perkara dan putusan kasus tindak pidana korupsi commit to user tersebut yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data secara



langsung

mengenai

hal-hal

yang

berkaitan

dengan

pokok

permasalahan yang diteliti. 8. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Soerjono Soekanto, 2006:22). Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk memperoleh hasil penelitian menjadi laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang dilaksanakan oleh data (Lexy J Moleong, 2002 : 103). Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus : a. Reduksi Data (Data Reduction) Bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. b. Penyajian Data (Data Display) Penyajian

berupa

deskripsi

dalam

bentuk

narasi

yang

memungkinkan kesimpulan dapat dilakukan. Penyajian data tersebut harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat diperoleh jawaban dari masalah yang diteliti. commit to user



c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir, sehingga perlu diversifikasi agar dapat dipertanggung jawabkan (HB. Sutopo, 2002:90-91).

Gambar. 1 Komponen-Komponen Analisis Model Interaktif (H.B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif)

F. Sistematika Skripsi Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika pernulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini Penulis akan menguraikan mengenai gambaran commit umumto user mengenai penulisan hukum yang



mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka yang melandasi penelitian serta mendukung dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dalam hal ini akan diuraikan mengenai : A. Kerangka Teori Kerangka teori akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan

dengan

judul.

Pada

bab

II

ini

memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang

penutupan

perkara

karena

terdakwa

meninggal dunia, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dan tinjauan umum tentang penuntutan terhadap bupati sebagai kepala daerah. B. Kerangka Pemikiran Berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh oleh Penulis, yang dituangkan dalam bentuk skema/bagan.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan yang ingin diungkapkan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai kesesuaian penutupan perkara terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM. dan Implikasi yuridis sebagai akibat penutupan perkara terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan commit to userDrs. Saleh Muljono, MM. mantan Bupati Magetan



BAB IV

: PENUTUP Pada bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan penulisan hukum, yakni berisi tentang simpulan dan saran yang dikemukakan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Penutupan Perkara karena Terdakwa Meninggal Dunia Penghentian perkara ada 3 (tiga) macam, yaitu: a. Perkara Ditutup Demi Hukum b. Perkara Dihentikan Penuntutannya Demi Kepentingan Hukum c. Penyampingan Perkara Oleh Jaksa Agung Dalam kalimat "perkara ditutup demi hukum", ada 2 suku kata yang perlu dipahami atau dibahas maknanya yaitu ditutup dan demi hukum. Dalam Pasal 76-78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Dalam hal penutupan perkara karena terdakwa meninggal dunia diatur dalam Pasal 77 KUHP, “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”. Ketentuan ini berlatar belakang pada sifat pribadi dan pertanggungjawaban pidana dan pembalasan dari suatu pidana, yang dengan demikian tidak diperlukannya lagi pidana bagi orang yang sudah meninggal. Orang yang harus menanggung akibat hukum dari tindak pidana yang diperbuatnya adalah si pembuatnya sendiri, dan tidak pada orang lain. Setelah si pembuat yang harus memikul segala akibat hukum itu meninggal dunia, maka secara praktis pidana tidak dapat dijalankan (Adami Chazawi, 2002 : 187). Bila si pembuat meninggal dunia sebelum pidana dijatuhkan, tidak diperlukan tindakan penuntutan untuk pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadapnya. Hal ini dikarenakan kalaupun dijatuhkan pidana, tidak ada manfaat apa-apa bagi kepentingan penderitaan dan pembalasan terhadap si pembuat. commit to user



Menilik sifat dari macam-macam pidana yang ada sesuai Pasal 10 KUHP, maka sebenarnya pidana denda (dari jenis pidana pokok) dan pidana perampasan barang tertentu (dari jenis pidana tambahan), atau di luar KUHP pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, masih juga dapat dijalankan kepada terpidanayang meninggal dunia sebelum putusan dijalankan. Faedahnya ialah pidana denda sebagai sumber pendapatan Negara yang dieksekusi adalah berharga bagi Negara, yang dapat dibebankan kepada harta yang ditinggalkan. Demikian juga pidana perampasan barang tertentu dapat ditetapkan untuk Negara (Adami Chazawi, 2002 : 187). Berlatar belakang pada faedah tersebut di atas, maka dalam UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 33 menentukan bahwa apabila tersangka pada saat dilakukan penyidikan meninggal dunia, yang secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Sedangkan Pasal 34 menentukan apabila kematian itu tejadi pada saat proses pemeriksaan pengadilan sedang berlangsung, dan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Jaksa Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara siding kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Pasal 33 dan 34 ini sekedar ketentuan yang mewajibkan Penyidik atau Penuntut Umum untuk segera menyerahkan alat-alat bukti perkara itu guna segera dilakukan gugatan perdata, dan bukan ketentuan yang melahirkan hak memperoleh pemulihan kerugian akibat dari tindak pidana korupsi, karena hak itu sudah lahir sejak dilakukannya tindak pidana korupsi itu sendiri, yang sewaktu-waktu dapat diajukan gugatan perdata baik si pembuat masih hidup maupun setelah meninggal, bahkan terlepas dari tindakan Negara commit to user yang memproses perkara pidananya.



Ketentuan Pasal 33 dan 34 bukan merupakan perkecualian dari Pasal 77, melainkan ketentuan tentang kewajiban Penyidik maupun Penuntut Umum untuk sesegera mungkin melanjutkan ke proses perkara perdata setelah meninggalnya terdakwa, dalam usaha Negara untuk memulihkan kerugian Negara yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh almarhum terdakwa. Walaupun tidak secara jelas tersurat dalam ketentuan Pasal 33 dan 34 tentang gugurnya hak Negara untuk meneruskan tuntutan terhadap terdakwa yang meninggal dunia, namun secara tersirat penuntutan dalam perkara pidana itu dihentikan. Akan tetapi dalam perkara tindak pidana korupsi, ada ketentuan yang secara tegas merupakan perkecualian dari ketentuan Pasal 77 KUHP, yakni terdapat dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan bahwa “dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita”. Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa (Adami Chazawi, 2002 : 171-172): a. dalam hal perkara korupsi, apabila tuntutan telah dilakukan dan putusan belum dijatuhkan, kemudian terdakwa meninggal dunia, maka kematian itu tidak menjadi penyebab hapusnya penuntutan pidana; b. perkara itu akan tetap disidangkan dan putusan akan tetap dijatuhkan, yakni hanyalah putusan mengenai pidana perampasan barang-barang tertentu (yang sebelumnya telah disita). Artinya putusan mengenai pidana yang lain tidak boleh dijatuhkan. Tidak boleh menjatuhkan putusan lain, bukan berarti hapusnya hak penuntutan pidana. Apabila ketika tersangka meninggal dunia pada saat sedang berlangsung proses penyidikan, maka ”penyidikan dihentikan demi hukum” (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)) commit to user



dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum dan keluarga almarhum. Apabila kematian tersangka pada saat perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum tapi belum dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan atau belum dilakukan penuntutan ke Pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum ”menutup perkara demi hukum” (Pasal 140 ayat (2) KUHAP)) dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penutupan Perkara ke Penyidik dan keluarga almarhum. Apabila terdakwa meninggal dunia pada saat penuntutan telah dilakukan dengan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan mengeluarkan suatu penetapan yang menyatakan penuntutan gugur, sebab dengan meninggalnya terdakwa, kewenangan negara untuk menuntut telah menjadi hapus. Demikian juga apabila meninggalnya terdakwa pada saat perkaranya sedang diperiksa pada tingkat banding maupun tingkat kasasi.

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi a.

Pengertian Umum Korupsi Menurut fochema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin

corruptio atau corruptus (Webster student dictionary:1960). Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata corrumpere. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, corrupt; Prancis, yaitu Corruption; dan Belanda yaitu Corruptie (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi” (Andi Hamzah, 2007:4) Menurut Sukarton Marmosudjono, korupsi dapat ditinjau dari asal kata, hukum, sosiologis, ekonomis, dan lain-lain. Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Didit Pradityo, 1996 : 16) Arti kata korupsi dalam bahasa indonesia juga telah diterima dalam commit to user ini telah disimpulkan oleh perbendaharaan kata bahasa Indonesia,



Poerwodarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia : "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. (Poerwodarminta, 1976 : 44) Dalam KamusUmum

Belanda

Indonesia

yang

disusun oleh

Wijowasito, corruptie yang juga disalin menjadi corruptien dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan (Wijowasito, 1999 : 128) Sedangkan arti harfiah korupsi dapat berupa (Lilik Mulyadi, 2000 : 16) : 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran. 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. 3) Perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk. 4) Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran. 5) Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat. 6)

Pengaruh-pengaruh yang korup. Definisi Korupsi dalam kamus lengkap Webster's Third New

International Dictionary adalah "ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas" (Klitgaard Robert dan Selo Soemardjan, 2001 : 29). Transparency International definisi tentang korupsi yaitu sebagai : "Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi" (Jeremy Pope, 2003 : 6). Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung

pada

disiplin

ilmu

yang

dipergunakan

sebagaimana

dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis (Suyatno, 2005 : 17-18) : commit to user



1) Discretionery corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. 2) Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. 3) Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 4) Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Korupsi dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Beberapa pengertian korupsi dari sudut pandang yang berbeda-beda antara lain : 1) Rumusan Korupsi Dari Sisi Pandang Sosiologi Menurut Syed Hussein Alatas, dengan merujuk ke tulisan "Sosological Aspects of Corruption in Southeast Asia" oleh WF Wertheim tahun 1987, dinyatakan bahwa menurut pemakaian umum istilah korupsi, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang

disodorkan

swasta

dengan

maksud

mempengaruhinya

agar

memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai korupsi. Sesungguhnyalah istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka : a) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. commit to user b) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.



c) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan mereka yang melakukan itu. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban

dalam

tatanan

masyarakat.

(Martiman

Prodjohamidjojo, 2001 : 10)

2) Rumusan Korupsi Dari Sisi Pandang Politik Sifat umum kejahatan yang sulit diamati dan diramalkan itupun menjadi sifat kejahatan korupsi. Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepintas lalu hanya bermotif mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan

di

bidang

perekonomian

tetapi

dapat

juga

misalnya

diperuntukkan mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara. Dengan demikian pemisah antara korupsi politik dan korupsi ekonomi atau korupsi keuangan dalam peristiwanya secara konkrit kerapkali terjadi korupsi berganda (Bambang Poernomo, 1984 : 32) Menurut Mubyarto, mengutip pendapat Theodore M. Smith dalam tulisannya "Corruption Tradition and Change" Indonesia (Cornell University No 11 April 1971), secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintahan di masa generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat propinsi dan kabupaten (Martiman Prodjohamidjojo, 2001 : 10)

3) Rumusan yang Menekankan Titik Berat Jabatan Pemerintahan Menurut L. Bayley, perkataan "korupsi" dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau commit to user



kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi. Menurut M. Mc. Mullan, seorang pejabat pemerintahan dikatakan "korup" apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian, atau dapat berarti melaksanakan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak

benar

dan

dapat

merugikan

kepentingan

umum,

yang

menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Menurut J.S. Nye, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal yang menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinasnya); nepotisme (kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi; penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan/keperluan pribadi) (Martiman Prodjohamidjojo, 2001 : 10)

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Lilik Mulyadi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya tidak mencantumkan definisi korupsi secara langsung, tetapi rumusan definisi korupsi menurut undang-undang ini dapat diinterpretasikan dari rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi yaitu (Bambang Santoso, 2001 : 54) : commitmelawan to user hukum melakukan perbuatan 1) Setiap orang yang secara



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)); 2) Setiap dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oarang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3); 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHP (Pasal 5) 4) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 KUHP (Pasal 6); 5) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 KUHP (Pasal 7); 6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 KUHP (Pasal 8); 7) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 KUHP (Pasal 9); 8) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 KUHP (Pasal 10); 9) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 KUHP (Pasal 11); 10) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 atau Pasal 435 KUHP (Pasal 12); 11) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan (Pasal 13). Menurut Syed Hussein Alatas (The Sociologi of Corruption the Nature Function, Causes and Prevention of Corruption, Times Book International 1980), tindak pidana korupsi dalam prakteknya meliputi ciricommit to user ciri sebagai berikut :



1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 2) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaannya, kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan begitu berurat berakar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungan tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka. 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang tidak selalu berupa uang. 4) Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. 6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya badan publik atau masyarakat umum. 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan mereka yang melakukan itu. 9) Suatu

perbuatan

korupsi

melanggar

norma-norma

tugas

dan

pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

c. Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal adanya tipe-tipe Tindak Pidana Korupsi, tipe-tipe tersebut adalah (Lilik Mulyadi, 2000 : 17-28) : 1) Korupsi Tipe Pertama Tindak Pidana Korupsi tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun commit to user



2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Dengan bertitik tolak ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut : a) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. b) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum. c) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. d) Dalam hal tertentu pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana mati.

2) Korupsi Tipe Kedua Pasa asasnya, pengertian korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang redaksional selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah).” commit to user



Dari ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut : . a) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. b) Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi c) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3) Korupsi Tipe Ketiga Pada asasnya korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan Pasal-Pasal Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) kemudian ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi. Apabila dikelompokkan, maka korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4 (empat) pengelompokkan : a) Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 20 KUHP. Ketentuan Pasal 5, 6, 11, 12, dan 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. b) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP. Pada dasarnya, penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan ke dalam Tindak Pidana Korupsi diinventarisir dalam ketentuan Pasal 8,9,10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. c) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (Knevelelarij, Extortion), yakni Pasal 423 dan 425 KUHP. Terhadap penarikan yang bersifat kerakusan diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 jo Undang-undang commitNomor to user20 Tahun 2001, dimana ancaman



pidana adalah seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). d) Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, laverensir dan rekanan yakni Pasal 387, 388,l dan 435 KUHP. Aspek ini diatur lebih rinci dalam Pasal 7 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana ancaman pidana dapat berupa : (1)

Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

(2)

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

4) Korupsi Tipe Keempat Pada asasnya, korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Hal tersebut juga berlaku bagi orang yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Kongkretnya pernbuatan percobaan/poging sudah diinterudusir commit user perbuatan korupsi dinilai sangat sebagai Tindak Pidana Korupsi olehtokarena



merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, maka percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari Tindak Pidana Korupsi itu, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

5) Korupsi Tipe Kelima Sebenarnya, korupsi tipe kelima ini bukanlah bersifat murni Tindak Pidana Korupsi, tetapi Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal tersebut meliputi : a) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. b) Setiap orang yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar atas Tindak Pidana Korupsi. c) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, 231, 421, 422, 429, atau 430 KUHP. d) Saksi yang tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. d. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pola

perilaku

korupsi

termasuk

golongan

kejahatan

yang

pengembangannya mempunyai potensi tinggi untuk sulit dijangkau rumusan hukum kejahatan dan pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan semakin nisbi, sehingga hukum pidana harus dikembangkan dan commit to user



dibentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi. (Bambang Poernomo, 1984 : 64) Penumpasan terhadap niat orang untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi dengan sendirinya tidak akan dapat dilakukan oleh alat-alat negara kita, jika pembentuk undang-undang telah tidak menyatakan dengan tegas di dalam undang-undang bahwa permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang pada hakikatnya baru merupakan tindakan persiapan merupakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana (Lamintang, 2009 : 48) Kompleksitas kejahatan korupsi mustahil dapat dicari jalan keluarnya hanya dengan pendekatan parsial. Dalam ketentuan hukum internasional, selain korupsi sebagai kejahatan luar biasa akibat adanya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Juga kejahatan korupsi menjadi sangat sulit diberantas karena muara utamanya berada pada institusi penegak hukum. (Jawahir Thontowi, 2007 : 2) Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya ada tiga hal yang perlu digaris bawahi yaitu „mencegah‟, „memberantas‟, dalam arti menindak pelaku korupsi, dan „peran serta masyarakat‟. (Antasari Azhar, 2008 : 12-13) Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia lebih bersifat fragmenter, parsial, simptomatik dan represif, karena hanya difokuskan pada upaya "pembaharuan undang-undang" (law reform) saja. Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, strategi seyogyanya diarahkan pada upaya meniadakan dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen terjadinya korupsi. Jadi diperlukan strategi yang bersifat commit user integral. (Barda Nawawi Arief, 2001to: 1)



Menurut Sudarto, usaha pemberantasan korupsi tidak dapat digantungkan hanya kepada suatu peraturan hukum pidana. Adressat dari peraturan pidana adalah warga negara sebagai individu, di samping faktor individu juga faktor masyarakat dengan badan-badannya juga bisa menjadi sumber korupsi. Jadi jelas sekali bahwa penggarapan keadaan masyarakat perlu mendapat perhatian. Penggarapan ini terletak di bidang perbaikan ekonomi, susunan administrasi yang rapi, pendidikan mental dan sebagainya. (Bambang Santoso, 2001 : 57) Menurut Barda Nawawi Arief, dalam memberantas korupsi tidak hanya melakukan law reform saja, akan tetapi juga disertai dengan social, economic,

political,

cultural,

moral

and

administrative

reform.

Kompleksitas masalah yang dapat bersifat kriminogen itu jelas di luar jangkauan penegakan hukum pidana. hukum pidana hanya merupakan sarana pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif. Inilah salah satu kelemahan atau keterbatasan kemampuan hukum pidana, di samping faktor keterbatasan lainnya. Mengingat kompleksitas masalah korupsi, maka kebijakan penanggulangan korupsi memang tidak dapat diatasi secara fragmentaris, akan tetapi harus secara integral. Ini berarti, tidak hanya diupayakan penyembuhan simptomatik lewat kebijakan penegakan hukum pidana, akan tetapi juga harus diupayakan penyembuhan kausatif terhadap semua faktor peluang atau faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi (Bambang Santoso, 2001 : 57). Upaya pembangunan

penyembuhan dan

kausatif

penyembuhan

ini

tentunya

kesejahteraan

lewat

kebijakan

masyarakat

yang

menyeluruh (yaitu penyembuhan kesejahteraan mental atau rohani, sosial ekonomi, politik, budaya, administrasi pembangunan atau pelayanan umum dan sebagainya). Hasil jajak pendapat dalam Lokakarya Pencegahan dan Penberantasan Korupsi di Indonesia pada tanggal 16 Desember 1997 di Istana Wakil Presiden mengklarifikasi strategi preventif, detektif dan represif. commit to user



Strategi preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menyebabkan timbulnya korupsi. Setiap penyebab korupsi yang teridentifikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Strategi detektif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Strategi represif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat korupsi.

3. Tinjauan Umum tentang Penuntutan terhadap Bupati sebagai Kepala Daerah a) Pengertian Bupati Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1, yaitu “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.” Pasal 24 menjelaskan bahwa, “Kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.” Pengertian kepala daerah atau bupati terdapat pula dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau selurah kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. b) Tugas dan Wewenang Bupati Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan commit to user Daerah Pasal 25, dinyatakan :



“Kepala. daerah mempunyai tugas dan wewenang : a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengajukan rancangan Perda; c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” c) Penuntutan terhadap Bupati yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai hal-hal yang menjadi larangan bagi kepala daerah, salah satunya adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 huruf d, dimana seorang kepala daerah dilarang : “Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang nya sedan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan” Apabila terdapat kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi, baik kapasitasnya sebagai saksi maupun tersangka, maka pemeriksaan (penyidikan) terhadap kepala daerah telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “Tindakan penyelidikan dan penyidik terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik” Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa : “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Berdasarkan Pasal tersebut, maka Jaksa sebagai commit penyidik dalam melakukan penuntutan harus to user dengan seijin presiden.”



Menurut Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta, persetujuan atau izin tertulis dari Presiden tersebut selama ini hanya dalam bentuk pemberitahuan saja, yakni pemberitahuan bahwa penyidik bermaksud memeriksa kepala daerah yang bersangkutan dengan disertai uraian yang jelas mengenai tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Pemberitahuan tersebut diperlukan karena siapa tahu kepala daerah yang terlibat dan yang diperiksa tersebut bisa diganti dengan pejabat yang baru (http://hukum.bunghatta.info/news.php?extend.12) [diakses tanggal 8 Februari 2011 pukul 16.05 WIB].

B. Kerangka Pemikiran

Bupati PN

TIPIKOR

Magetan Banding

DITUTUP

Meninggal Dunia

Problem Hukum

1. Kesesuaian dengan perundangundangan? 2. Implikasi yuridis akibat penutupan perkara? Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran commit to user

Kasasi



Keterangan : Studi kasus terhadap Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM diawali dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Pengadilan Negeri Magetan, yang diputus dengan Putusan Nomor 191/Pid.b/2007/PN.Mgt yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Magetan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang kemudian Putusannya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melanjutkan dengan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung, yang kemudian Kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Sebelum salinan Putusan Mahkamah Agung sampai di Pengadilan Negeri Magetan, Terdakwa meninggal dunia karena sakit. Oleh karena itu, Jaksa

Penuntut

Umum

mengeluarkan

Surat

gugurnya

wewenang

mengeksekusi dan menyatakan kasus tersebut ditutup. Atas Penutupan kasus tersebut, terdapat dua problem hukum, yaitu : 1.

Apakah penutupan perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

2.

Implikasi yuridis apakah yang ditimbulkan akibat dari penutupan perkara tersebut?

Kedua hal di atas yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian dalam Penulisan Hukum ini.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Magetan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Magetan dalam perkara No. PDS-02/Mgtan/06/2007, pada tingkat yang pertama berdasar surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 3 Juli 2007 yang menuntut dan menghadapkan ke persidangan atas diri terdakwa: Nama Lengkap

:

Drs. H. SALEH MULJONO, MM

Tempat lahir

:

Magetan

Umur / tanggal lahir

:

54 Tahun / 12 Desember 1952

Jenis Kelamin

:

Laki -Laki

Kewarganegaraan

:

Indonesia

Tempat tinggal

:

Jl. Basuki Rahmat Selatan No. 1 Rt.04 Rw. 04

Kebangsaan /

Kel. Kec. Kab. Magetan Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Terdakwa selaku Bupati Kab. Magetan

Pendidikan

:

S–2

Dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Primair Bahwa Terdakwa H. SALEH MULJONO, MM selaku Bupati Magetan periode bulan Juli 2003 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Surat commit to user keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35.398 tahun 2003 tanggal 21



Juli 2003, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipidana, dengan saksi Ir. SAMSUL HADI, M.Si, yang pada saat itu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Magetan, saksi GIMIN, BE selaku Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan merangkap selaku Pimpinan Proyek dan Pelaksana Teknis Pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD Kabupaten Magetan, saksi LIAUW INGGARWATI, saksi TEGUH SETIA BUDI selaku Direktur CV. Budi Karya Mandiri, dan saksi SRI WAHYUNI, selaku Direktur CV. Budi Bersaudara (yang masing-masing ditetapkan juga sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2005 atau setidak-tidaknya pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Magetan Jl. Yosonegoro Magetan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1. Bahwa

Terdakwa

telah

menerima

Nota

Dinas

nomor

640/369/403.103/2003 Tanggal 23 Juli 2003 dari saksi Ir. Samsul Hadi, yang pada saat itu masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan, tanpa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, dan dalam Nota Dinas tersebut berisikan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan mengusulkan CV. Nulul dengan Direkturnya saksi Ir. Heru Gading Kencono, memperoleh Penunjukan Langsung sebagai konsultan perencana atas rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I. 2. Atas usulan tersebut, pada tanggal 24 Juli 2003 Terdakwa menyetujui commit to user Penunjukan Langsung terhadap CV. Nulul sebagai Konsultan Perencana



atas Rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I sesuai lembar disposisi, yang isinya setuju penunjukan langsung CV. Nulul Magetan, kemudian lembar disposisi diteruskan pada Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya diteruskan pada Asisten II / PU untuk ditindaklanjuti. 3. Kemudian saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, membuat Nota Dinas Nomor : 640/ 324/ A/ 403.102/ 2003 tanggal 28 Juli 2003 yang berisikan “Penunjukan Langsung” kepada Konsultan Perencana CV. “Yosonegoro” dengan Direkturnya Ir. R.P. Wihid Kurniawan, dan untuk melakukan pembangunan fisik Gedung DPRD Kabupaten ditunjuk CV. Budi Karya Mandiri dengan Direkturnya Teguh Setia Budi, yang ditujukan pada Terdakwa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan saksi Drs. Sumantri, MM,. Nota Dinas ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, saksi Drs. Sumantri, MM, kemudian diteruskan kepada Terdakwa. Dan atas Nota Dinas tersebut Terdakwa memberikan disposisi yang pada pokoknya menyetujui Penunjukan Langsung kepada CV “Budi Karya Mandiri” yang melakukan pembangunan fisik dan CV “Yosonegoro” sebagai Konsultan Perencana, dengan alasan bahwa pembangunan gedung DPRD pelaksanaannya tinggal 5 bulan lagi. 4. Selanjutnya saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si membuat Nota Dinas lagi yang ditujukan kepada Terdakwa, dengan Nomor 640/370/403.102/2003 tanggal 05 September 2003 perihal Rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I, yang berisikan usul penunjukan langsung Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I yaitu CV. “Budi Bersaudara” Surabaya (yang Direkturnya saksi Sri Wahyuni). 5. Atas Nota Dinas tersebut pada tanggal 6 September 2003 Terdakwa mendisposisi kepada Sekretaris Kabupaten/PU, materi disposisi berisi persetujuan penunjukan langsung CV Budi Bersaudara Surabaya terhadap Rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I. 6. Disamping itu, terhadap pembangunan Gedung Serba Guna saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si sesuai Nota Dinas Nomor : 640/385/403.102/2003 commit to user beberapa Konsultan Pengawas tanggal 08 September 2003 mengusulkan



termasuk CV. Yosonegoro, dan oleh Terdakwa disetujui CV “Yosonegoro” sebagai konsultan pengawas. 7. Atas dasar persetujuan Penunjukan Langsung dari Terdakwa yang diusulkan saksi Ir. Samsul Hadi, Msi, maka Pimpinan Proyek tahun 2003 yaitu Gimin, BE memerintahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa sesuai Surat nomor : 16/SB/403.102/IX/2003 tanggal 06 September 2003 untuk memproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun karena penunjukan Langsung dimaksud tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Ketua Panitia Pengadaan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, tetapi panitia pengadaan hanya melengkapi data-data kontrak secara formalitas saja dan tidak dapat menguji rekanan, antara lain : a. Tidak menguji kebenaran informasi Kemampuan Keuangan, kemampuan mengenai paket pekerjaan dan Kemampuan Dasar untuk setiap sub bidang pekerjaan. b. Tidak melakukan pengecekan atas Surat Keterangan dukungan keuangan dari bank atau rekaman rekening koran dari Bank dengan jumlah saldo yang cukup selama periode 3 (tiga) bulan terakhir. c. Tidak melaksanakan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tetapi mengacu kepada Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / Engineer’s Estimate (EE), dimana harga satuan bahan dan upah dengan menggunakan harga per satuan bahan/jenis barang untuk wilayah atas/pegunungan. 8. Untuk menindaklanjuti persetujuan dari Terdakwa, pada tanggal 11 September 2003 Pimpro Gimin, BE mengusulkan kepada Terdakwa perihal persetujuan harga dengan Surat Nomor : 07/SB/403.102/9/2003, selanjutnya pada tanggal 12 September 2003, Terdakwa menetapkan penyedia barang/jasa yaitu CV. Budi Bersaudara dengan Surat Nomor : 641.1/4180/403.102/2003, kemudian pada tanggal 15 September 2003 saksi Gimin, BE berdasarkan surat dari Terdakwa tertanggal 12 commit to user September 2003 tersebut, membuat Surat Keputusan Pimpro nomor : 8/



SP/ 403.102/ 9/ 2003 tanggal 15 September 2003 tentang surat keputusan penyedia barang jasa, yang menunjuk CV. Budi Bersaudara untuk melaksanakan Pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I, selanjutnya pada tanggal 17 September 2003 Surat Perintah Mulai Kerja/Kontrak ditandatangani oleh Gimin, BE selaku Pimpro (Pihak Pertama) dan Sri Wahyuni selaku Direktur CV. Budi Bersaudara (Pihak Kedua). Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 09/SB/403.023/IX/2003 dengan pekerjaan berupa pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I Kab. Magetan dengan biaya sebesar Rp. 4.038.000.000,- (Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bahwa penentuan harga Proyek dimaksud didasarkan pada Harga Dataran Atas/ Pegunungan sedangkan lokasi proyek yang dikerjakan berada pada Dataran Rendah. 9. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/303/Kept./403.012/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan dan Upah Khusus untuk Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna (GOR) dan gedung DPRD Magetan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2003 Nomor : 188/456/Kept./403.012/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan dan Upah Khusus untuk Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna (GOR), Gedung DPRD dan Pendopo Surya Graha Magetan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2004. 10. Bahwa Harga Perkiraan Perhitungan Biaya oleh konsultan (EE) dibuat dan atau dihitung dengan harga yang tidak wajar (di Mark Up) berdasarkan penetapan harga satuan bahan dan upah khusus untuk proyek pembangunan gedung Serba Guna (GOR), Gedung DPRD dan Pendopo Surya Graha Magetan dana APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebagaimana SK Bupati Magetan Nomor : 188/303/Kept./403.012/2003 dan Nomor : 188/456/Kept./403.012/2003 commit user menggunakan standar untuk yaitu perhitungan harga dasartodengan



wilayah atas/pegunungan. 11. Bahwa walaupun proyek belum dikerjakan, namun pada tanggal 23 September 2003 saksi Sri Wahyuni selaku Direktris CV. Budi Bersaudara Surabaya menerima pembayaran uang muka sebesar 20% untuk pembayaran Proyek Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai Nota Dinas nomor : 900/1239/143/033/2003 tanggal 23 September 2003 dari Kabag Keuangan yang disetujui oleh Terdakwa, pembayaran tersebut tidak didahului dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Padahal Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna baru mulai dikerjakan pada tanggal 06 Oktober 2003. 12. Proyek pembangunan gedung Serba Guna tahap pertama dapat diselesaikan pada tanggal 15 Januari 2004, namun sebelum dilakukan Penyerahan yang nyata dari kontraktor kepada Pimpro, pada tanggal 13 Nopember 2003 telah ditanda tangani Berita Acara serah terima pekerjaan, seolah-olah bahwa pekerjaan telah selesai pada tanggal 13 Nopember 2003, dengan maksud agar dapat diajukan pencairan pembayaran. 13. Selanjutnya atas dasar Penunjukan Langsung yang telah disetujui oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 telah ditandatangani pula

Surat

Perjanjian

Pekerjaan

Pelaksanaan

Nomor

:

07/DPRD/403.102/X/2003 dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Tahap I Kab. Magetan dengan biaya sebesar Rp. 319.000.000,(tiga ratus sembilan belas juta rupiah). Penunjukan langsung tersebut menunjuk CV. Budi Karya Mandiri sebagai penyedia barang/jasa. Kontrak tersebut telah ditandatangani oleh saksi Gimin, BE selaku Pimpro Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebagai pihak pertama, dan TEGUH SETIA BUDI selaku Direktur CV. Budi Karya Mandiri sebagai Pihak Kedua. commit userBudi Karya Mandiri ternyata tidak 14. Bahwa CV. Budi Bersaudara dantoCV.



memiliki tenaga tehnik atau tidak ada kemampuan untuk mengerjakan Pembangunan Gedung DPRD dan Pembangunan Gedung Serba Guna (GOR). Oleh karena itu mereka menunjuk dan bekerja sama untuk mengerjakan secara fisik Pembangunan Gedung Serba Guna dan gedung DPRD Kabupaten Magetan. Perusahaan yang ditunjuk tersebut adalah PT. Subur Sarana Mitra Sejati dari Malang dengan Direkturnya adalah Sulistyo Prabowo, SE. Dalam hubungan kerja sama tersebut disepakati perolehan/fee sebesar 25% dari keuntungan yaitu untuk CV. Budi Bersaudara, CV. Budi Karya Mandiri dan PT. Subur Sarana Mitra Sejati Malang, sedangkan PT. Arsa Jelita sebesar 75% dari keuntungan. 15. Bahwa sebelum dilaksanakannya Proyek serba Guna dan Proyek Gedung DPRD Kab. Magetan, Terdakwa telah didatangi Saksi Liauw Inggarwati, direktur PT. Arsa Jelita yang telah kenal dengan Terdakwa, saksi Ir. Samsul Hadi, Msi, dan saksi Gimin, BE sejak tahun 2002, yaitu pada saat pembangunan Proyek Pasar Plaosan,

untuk meminta Proyek

Pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD di Kabupaten Magetan. Atas permintaan saksi Liauw Inggarwati tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Liauw Inggarwati untuk menemui saksi Ir. Samsul Hadi, Msi guna menindak lanjuti permintaan saksi Liauw Inggarwati tersebut. Disamping itu CV. Nulul dan CV. Yosonegoro juga sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa, Kadis PU saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si dan Pimpinan Proyek saksi Gimin, BE. 16. Dalam kenyataannya bahwa PT. Arsa Jelita, CV. Budi Bersaudara, dan CV. Budi Karya Mandiri adalah penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena PT. Arsa Jelita adalah perusahaan yang bergerak dibidang alat-alat tulis kantor dan elektronik, CV. Budi Bersaudara, dan CV. Budi Karya Mandiri adalah perusahaan yang tidak punya modal. Disamping itu ketiga perusahaan tersebut termasuk penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang commit tokualifikasi/klasifikasi/stratifikasi. user usahanya atau tidak memiliki Oleh



karena itu ketiga perusahaan tesebut telah mensubkontrakkan kepada PT. Subur Sarana Mitra Sejati Malang sebagai pelaksana pembangunan kedua proyek tersebut. 17. Karena telah ditandatangani kontrak Nomor : 09/SB/403.023/IX/2003 tanggal

17

September

2003

dan

Kontrak

Nomor

:

07/DPRD/403.102/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003, maka akibat yang terjadi adalah ditandatangani pula perjanjian-perjanjian sebagai berikut : 17.1.

Surat

Perjanjian

pelaksanaan

(Kontrak)

Nomor

:

640/12/403.102/K/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004, pekerjaan berupa pembangunan gedung Serba Guna Tahap II Kab. Magetan dengan biaya sebesar Rp. 4.538.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) Tahun Anggaran 2004 dimana penandatangan kontrak adalah saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, selaku pengguna Anggaran Daerah Tahun 2004 sebagai pihak pertama dan saksi Sri Wahyuni, Direktris CV. Budi Bersaudara sebagai Pihak Kedua. 17.2.

Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan (Kontrak) Nomor : 640/17/403.102/K/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 telah ditandatangani oleh saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, selaku Pengguna Anggaran Daerah Tahun 2004 sebagai Pihak I dan saksi TEGUH SETIA BUDI selaku Direktur CV. Budi Karya Mandiri

sebagai

Pihak

II

dengan

pekerjaan

berupa

pembangunan Gedung DPRD Tahap II Kab. Magetan dengan biaya sebesar Rp. 2.842.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah). 17.3

Surat perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan (Kontrak) Nomor : 600/176/403.102/K/VII/2004

tanggal

06

Juli

2004

ditandatangani oleh Pihak I adalah saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, Kadis PU Kab. Magetan sebagai Pengguna Anggaran Daerah Tahun 2004 dengan Pihak II yaitu saksi Sri Wahyuni, Direktris commit to user



CV. Budi Bersaudara, pekerjaan berupa pembangunan gedung Serba Guna Kab. Magetan Tahap III dengan biaya sebesar Rp. 15.366.300.000,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2004. 17.4.

Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan (Kontrak) nomor : 600/177/403.102/K/VII/2004

tanggal

06

Juli

2004

ditandatangani oleh Pihak I adalah Saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, Kadis PU kab. Magetan selaku Pengguna Anggaran Daaerah Tahun 2004 dengan pihak II yaitu saksi TEGUH SETIA BUDI, Direktur CV.

Budi

Karya

Mandiri.

Pekerjaan berupa

Pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan Tahap III dengan biaya sebesar Rp. 8.845.200.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2004.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan antara lain : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 07 Mei 1999 tentang Pemerintah Daerah. 1.1

Pasal 48 menyatakan bahwa “Kepala Daerah dilarang : b.

membuat

keputusan

yang

secara

khusus

memberikan

keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain; c.

melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah yang bersangkutan;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2.1

Pasal 28 menyatakan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala commit to user Daerah dilarang :



a.

membuat

keputusan

yang

secara

khusus

memberikan

keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan,

merugikan

kepentingan

umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan

warga

negara

dan/atau

golongan

masyarakat lain; b.

melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah yang bersangkutan;

c.

melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

3.

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang mengatur antara lain : 3.1

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku”;

3.2

Pasal 3 ayat (5) menyebutkan bahwa “Ada/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun”;

3.3.

Pasal 5 ayat (6) menyebutkan bahwa “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;

3.4

Pasal 5 ayat (7) menyebutkan bahwa “Menghindari dan mencegah commit to user penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama



dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”; 3.5

Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa “Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin

proyek/bagian

proyek/pejabat

yang

disamakan/ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang bersangkutan”; 3.6

Pasal 9 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa “Penyedia barang/jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi

persyaratan

memiliki

keahlian,

pengalaman,

kemampuan teknis dan menejerial dalam bidang usaha yang diantaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/ klasifikasi /sertifikasi

yang

dikeluarkan

asosiasi

perusahaan/profesi

bersangkutan”; 3.7

Pasal 9 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa “Penyedia barang/jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa”;

3.8

Pasal 12 ayat (2) huruf g menyebutkan bahwa “Penyedia barang/jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya”;

3.9

Pasal 12 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa “Penunjukan Langsung yaitu penggunaan barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk : i.

pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau

ii.

pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan Pelelangan commitpeserta to useryang memenuhi syarat; atau Ulang hanya 1 (satu)



iii. pengadaan

yang

bersifat

mendesak/khusus

setelah

mendapatkan persetujuan dari Menteri/kepala Lembaga Pemerintah

Non

Departemen/Gubernur/

Bupati/Walikota/direksi BUMN/BUMD;atau iv.

penyediaan barang/jasa tunggal”;

3.10 Pasal 30 ayat (3) menyebutkan bahwa “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian atau seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis”; 4.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor : S-42/ A/2000

tanggal 03 Mei 2000 tentang

Nomor : S-2262/

D.2/ 05/ 2000

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 18 tahun 2000 antara lain : Bab I angka 7 huruf g yang menyebutkan “ Penunjukan langsung dapat dilakukan untuk: 1. Keadaan tertentu yaitu : a) penanganan

darurat

untuk

keamanan

dan

keselamatan

masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera termasuk penanganan darurat termasuk bencana alam, dan atau b) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh presiden, dan atau c) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- dst. 2. Pengadaan barang/ jasa khusus : a) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, atau

commit to user



b) Pekerjaan barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau c) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif mantap, atau d) Jenis pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat; atau e) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. 5.

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 Nopember 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur antara lain : 5.1

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel”.

5.2

Pasal 5 menyebutkan bahwa “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (huruf a, f, g dan h) a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

f.

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

g.

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak commit to user langsung merugikan negara;



h.

tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”.

5.3

Pasal 9 ayat (4) menyebutkan bahwa “Pengguna barang/jasa dilarang

mengadakan

ikatan

perjanjian

dengan

penyedia

barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD”. 5.4.

Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan bahwa “Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut : a.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

b.

memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

5.5

Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengguna barang/jasa memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian

dan

berdasarkan

data

yang

dapat

dipertanggungjawabkan”. 5.6

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa “HPS disusun oleh panitia/pejabat

pengadaan

dan

ditetapkan

oleh

pengguna

barang/jasa”. 5.7

Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan

untuk

menetapkan

besaran

tambahan

nilai

jaminan

pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran”. 5.8

Pasal 32 ayat (3) menyatakan bahwa “Penyedia barang/jasa dilarang commit to user mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan



mensubkontrakkan kepada pihak lain”. 5.9

Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.”

5.10 Pasal 40 ayat (3) menyatakan bahwa “dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan : a.

Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;

b.

produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;

c.

tenaga ahli/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.”

5.11 Penjelasan Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain adalah harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan.” 5.12 Penjelasan Pasal 13 ayat (4) menyatakan bahwa “Nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan lelang/aanwijzing, rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia.” 5.13 Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 BAB I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4.13.1

Metode

Pemilihan

Penyedia

barang/jasa

Pemborongan/Jasa lainnya 1). Semua

pemilihan

pemborongan/jasa

penyedia lainnya

pada

barang/jasa prinsipnya

dilakukan dengan pelelangan umum. 3). Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. commit to(seratus user 100.000.000,00 juta rupiah);



4). Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut : a)

Keadaan tertentu, yaitu : (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara,

keamanan

masyarakat

dan

keselamatan

yang

pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus

dilakukan

segera,

termasuk

penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau (3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : (a) untuk keperluan sendiri;dan/atau (b) teknologi sederhana;dan/atau (c) resiko kecil;dan/atau (d) dilaksanakan barang/jasa

oleh usaha

penyedia perseorangan

dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. b)

Pengadaan barang/jasa khususnya, yaitu : (1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau (2) pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, commit to user paten; atau

pabrikan,

pemegang

hak



(2) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau (4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan

dengan

penggunaan

teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia

barang/jasa

yang

mampu

mengaplikasikannya. 5.14 Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) 1.

Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain perkiraan

perhitungan

biaya

oleh

konsultan/engineer’s

estimate (EE); dan harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; 6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6.1

Pasal 50 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas pertanggung jawab atas kebenaran dan akbiat dari penggunaan bukti tersebut.”

6.2

Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa “Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.”

6.3

Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa “SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan

6.4

Pengantar dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.” commit to userbahwa “Setiap SPP yang telah Pasal 54 ayat (1) menyebutkan



memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM.”

Dari kontrak yang ditandatangani tersebut diatas yaitu : 1.

No. 09/SB/403.023/IX/2003 tanggal 17 September 2003.

2.

No. 07/DPRD/403.102/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003.

3.

No. 640/12/403.102/K/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004.

4.


5.

No. 600/176/403.102/K/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004.

6.


Kemudian pekerjaan-pekerjaan berdasarkan kontrak-kontrak dimaksud dilaporkan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa telah selesai 100% tetapi ternyata kemudian setelah diaudit oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini BPKP dan didukung oleh ahli ITS Surabaya terdapat penyimpangan merugikan keuangan negara. Adapun perincian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut : Tabel. 1 1. Mark Up harga per item Barang/Jasa berdasar harga khusus No.

1.

Kontrak

Uraian

Rp.

Perhitungan Auditor Rp.

Selisih Rp.

Pembangunan Gd. Serba Guna Tahap I I.

Pekerjaan Persiapan

II.

Pekerjaan Tanah

III. Pekerjaan konstruksi & beton

50.756.280.00

48.440.760.00

2.315.520.00

313.323.889.00

284.847.989.21

28.475.899.79

921.566.506.00

602.431.201.45

319.135.304.55

2.385.358.715.00

1.293.016.409.24

1.092.342.305.76

3.671.005.390.00

2.228.736.359.90

1.442.269.030.10

untuk pondasi IV. Pekerjaan konstruksi & beton untuk struktur - Jumlah kerugian Negara

2.

Pembangunan Gd. Serba Guna Tahap II

commit to user



I.

Pekerjaan tanah

120.568.010.00

105.414.950.00

15.153.060.00

II.

Pekerjaan konstruksi & beton

475.836.849.40

424.036.740.16

51.800.109.24

2.339.045.855.00

1.634.254.487.33

704.791.367.67

99.782.840.00

97.437.476.00

2.345.364.00

306.089.351.00

302.483.537.00

3.605.814.00

VI. Pekerjaan keramik

357.311.589.00

310.213.016.00

47.098.373.00

VII. Pekerjaan Ground Reservoir

181.861.981.00

107.474.297.45

74.387.683.56

VIII. Pekerjaan saluran, septitank &

143.937.500.00

129.815.000.00

14.122.500.00

101.043.340.50

68.448.608.53

32.594.731.97

4.125.477.315.90

3.179.578.112.247

945.899.203.43

452.584.874.60

440.869.582.60

11.415.292.00

2.310.729.370.00

2.285.247.370.00

25.482.000.00

III. Pekerjaan Rangka Atap

4.628.000.000.00

4.628.000.000.00

0.00

IV. Pekerjaan Penutup Atap

1.576.603.500.00

1.500.799.116.00

75.804.384.00

173.824.950.00

173.824.950.00

0.00

360.000.000.00

360.000.000.00

0.00

1.791.821.500.00

1.788.474.500.00

3.074.000.00

42.687.456.00

71.289.280.50

1.398.175.50

2.940.000.00

2.940.000.00

0.00

296.930.078.00

296.930.078.00

0.00

XI. Pekerjaan Pompa & Tangky

79.831.122.00

79.831.122.00

0.00

XII. Pekerjaan Penangkal Petir

38.000.000.00

38.000.000.00

0.00

666.416.175.00

637.663.740.50

28.752.435.30

12.450.049.026.40

12.304.122.739.60

145.926.286.80

untuk pondasi III. Pekerjaan konstruksi & beton untuk struktur IV. Pek. Pemasangan inst. Air, closed & bak mandi V.

Pekerjaan plafon

peresapan IX. Pekerjaan Ruang genset

Jumlah kerugian Negara 3.

Pembangunan Gd. Serba Guna Tahap III : A.

Bangunan Gedung

I.

Pekerjaan kusen dan pintu/jendela

II.

V.

Pekerjaan Persiapan Lantai

Pekerjaan Sky Ligt Atap Atas

VI. Pekerjaan Canopy Pintu Masuk VII. Pekerjaan Instalasi Listrik VIII. Pekerjaan Hydran IX. Pekerjaan Instalasi Listrik X.

Pekerjaan Sound System

XIII. Pekerjaan Finishing

Jumlah A

commit to user



B.

Pekerjaan Lansekap

I.

Pekerjaan Lantai

826.881.877.00

496.680.115.00

330.201.762.00

II.

Pekerjaan Pagar dan Talud Brt

322.300.530.00

257.346.754.00

64.953.776.00

320.622.737.00

293.651.270.00

26.971.467.00

51.022.678.00

43.371.482.84

7.651.195.16

1.520.827.822.00

1.091.049.621.84

429.778.700.16

13.970.876.848.40

13.395.172.361.44

575.704.486.96

III. Pekerjaan Taman, Tiang Bendera IV. Pekerjaan pembuatan Gazebo

Jumlah B

Jumlah Kerugian A dan B

Mark Up harga pekerjaan Rangka Atap Rp. 824.000.000.00

Tabel. 2 2. Mark Up Koefisien dan Harga per item Barang/Jasa berdasar harga khusus No.

1.

Kontrak

Uraian

Rp.


Selisih Rp.

Pembangunan Gd. Serba Guna Tahap I

2.

I.

Pekerjaan Persiapan

30.649.088.00

30.649.088.00

0.00

II.

Pekerjaan Tanah

48.682.440.00

43.930.130.00

4.751.910.00

III. Pekerjaan Pasangan

211.130.553.00

136.222.178.44

74.908.374.56

- Jumlah kerugian negara

290.461.681.00

210.801.396.44

79.660.284.56

Pekerjaan Gedung DPRD Tahap II I.

Pekerjaan Persiapan

24.142.250.00

23.073.500.00

1.068.750.00

II.

Pekerjaan Tanah

63.239.991.00

55.084.564.00

8.155.427.00

III. Pekerjaan Beton

120.843.520.00

103.131.455.00

17.712.065.00

1.342.326.230.84

887.585.938.00

454.740.292.84

847.370.761.00

593.853.932.00

253.516.829.00

commit to2.397.922.752.84 user

1.662.729.389.00

735.193.363.84

IV. Pekerjaan Pasangan & Beton unt. Struktur V.

Lantai 1

- Jumlah kerugian Negara



3.

Pembangunan Gedung DPRD Tahap III A.

Pekerjaan Tanah

B.

Pekerjaan Struktural Lantai

487.141.093.00

420.500.470.00

66.640.623.00

11.399.940.00

9.943.281.00

1.456.659.00

Dasar I.

Pekerjaan Lantai

II.

Pekerjaan Lantai 1

1.654.300.177.00

1.037.349.313.00

616.950.864.00

III. Pekerjaan Lantai 2

710.452.187.00

1.481.691.465.00

1.073.505.358.00

IV. Pekerjaan Lantai 3

710.452.187.00

406.017.761.00

304.434.426.00

- Atap konsul

805.772.808.00

551.765.834.00

254.006.974.00

- Atap tengah

172.997.976.00

102.192.714.00

70.805.262.00

13.790.420.00

11.864.429.00

1.925.991.00

- Pekerjaan Pasangan

208.089.690.00

174.377.670.00

33.712.020.00

- Pekerjaan Beton

805.252.188.00

484.370.002.00

320.882.186.00

170.227.054.00

95.913.226.00

74.313.828.00

VIII. Tangga

250.820.013.00

142.594.661.00

108.225.352.00

IX. Saluran Pembatas

139.582.175.00

118.754.821.00

20.827.354.00

58.962.032.00

58.200.848.00

761.184.00

8.043.984.576.00

5.095.536.495.00

2.948.448.081.00

V.

Atap :

VI. Selasar : - Pekerjaan tanah

VII. Kanopi : - Pekerjaan beton

X.

Pekerjaan Deeker Pintu

Jumlah Kerugian Negara

Dari hasil perincian Mark Up per item barang/jasa berdasar harga khusus disampaikan sebagai berikut : -

Pembangunan Gedung Serba Guna : -

Mark up Koefisien dan harga per item barang/jasa berdasarkan harga khusus : -

Tahap I / Tahun 2003

Rp. 1.442.269.030,10

-

Tahap II/Tahun 2004

Rp.

945.899.203,43

-

Tahap III/Tahun 2005

Rp.

575.704.486,96

Rp. 2.963.872.720,49 -

Mark up harga pekerjaan rangka atap commit to user Sub Jumlah

Rp.

824.000.000,00

Rp. 3.787.872.720,49



-

Pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan : -



Rp.

79.660.284,56

-

Tahap II/Tahun 2004

Rp.

735.193.363,84

-


Rp. 2.948.448.081,00

Sub Jumlah

Rp. 3.763.301.729,40

Jumlah

Rp. 7.551.174.449,89

Selain itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tersebut, telah memperkaya orang lain atau korporasi diantaranya yaitu : 1.

CV. Budi Bersaudara sebagai pelaksana fisik gedung telah menerima pencairan dana dari Kas Daerah sebesar Rp. 1.615.200.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana Pembayaran Termyn I (50%) Proyek Pembangunan gedung Serba Guna Tahap I Tahun 2003, sesuai dengan SPMU tanggal 03 Nopember 2003 Nomor : 3479/BT/2003.

2.

CV Nulul sebagai konsultan perencana telah menerima dana dari kas daerah sebesar Rp. 1.777.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) berdasarkan SPMU tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 01063/BT/2004 sebagai pembayaran Termyn I (90%) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap II (Dana DAU).

3.

Saksi Ir. HERGUNADI, MT sebesar Rp. 6.750.000,- berdasarkan SPMU No. 01498/PK/2004 tanggal 02 Pebruari 2004 Rp. 6.000.000,- berdasarkan SPMU No. 01496/PK/2004 tanggal 02 Juli 2004, dan sebesar Rp. 6.000.000,berdasarkan SMPU No. 02472/PK/2004 tanggal 10 Oktober 2004 dimana SPMU

tersebut

peruntukkannya

untuk

pembayaran

biaya

umum

pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan Tahap II (Dana DAU) dan Pembayaran Termyn (85%) pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan commit to user Tahap III (Dana DAU).



4.

Saksi JUMATIN sebesar Rp. 12.005.850,- berdasarkan SPMU No. 3591/PK/2005 tanggal 08 Desember 2005 dan sebesar Rp. 12.230.000,berdasarkan SPMU No. 3647/PK/2005 tanggal 13 Desember 2005, SPMU tersebut peruntukkannya untuk pembayaran biaya umum pembangunan gedung Serba Guna Kab. Magetan tahap III (Dana DAU).

5.

Saksi LIAUW INGGARWATI karena telah memperoleh Rp. 4.000.000,setiap bulan

6.

Saksi TEGUH SETIA BUDI dan saksi SRI WAHYUNI karena setiap bulan menerima masing-masing Rp. 2.000.000,-

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, saksi Gimin, BE, saksi Liauw Inggarwati, saksi TEGUH SETIA BUDI, dan saksi Sri

Wahyuni,

keuangan

negara

dirugikan

seluruhnya

berjumlah

Rp.

7.551.174.449,89 (tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

------ Perbuatan

Terdakwa Drs. H. SALEH MULJONO, MM merupakan

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.----------------------------------------------------------------------------

Dakwaan Subsidair Bahwa Terdakwa H. SALEH MULJONO, MM selaku Bupati Magetan periode bulan Juli 2003 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35.398 tahun 2003 tanggal 21 Juli 2003 telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipidana, userpada saat itu selaku Kepala Dinas dengan saksi Ir. SAMSUL HADI,commit M.Si, to yang



Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Magetan, saksi GIMIN, BE selaku Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan merangkap selaku Pimpinan Proyek dan Pelaksana Teknis Pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD Kabupaten Magetan, saksi LIAUW INGGARWATI, saksi TEGUH SETIA BUDI selaku Direktur CV. Budi Karya Mandiri, dan saksi SRI WAHYUNI, selaku Direktur CV. Budi Bersaudara (yang masing-masing ditetapkan juga sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2005 atau setidak-tidaknya pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Magetan Jl. Yosonegoro Magetan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tanggal 4 Mei 1999, tentang Pemerintah Daerah, mengatur dan menentukan antara lain; bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1.1

Mempunyai

kewajiban

menegakkan

seluruh

peraturan

perundang-undangan (Pasal 43 huruf d); 1.2

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD (Pasal 44 ayat 1);

1.3

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD (Pasal 44 ayat 2);

1.4

Wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran (Pasal 45 ayat 1);

1.5

Dilarang membuat keputusan yang

secara khusus memberikan

keuntungan bagi dirinya anggota keluarganya, kroninya, golongan commit to user yang secara nyata merugikan tertentu atau kelompok politiknya



kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain (Pasal 48 huruf b); 1.6

Dilarang menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang patut diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya (Pasal 48 huruf d).

2.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 mengatur antara lain sebagai berikut : 2.1

Pasal 25

: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang : a.

memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah

berdasarkan

kewajiban

yang

ditetapkan bersama DPRD; b.

mengajukan rancangan Perda;

c.

menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD;

d.

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

e.

mengupayakan

terlaksananya

kewajiban

daerah; f.

mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g.

melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. 2.2

Pasal 25 ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban : to user dan mempertanggungjawabkan a.commit melaksanakan



pengelolaan keuangan daerah 2.3

Pasal 28

: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang : a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok dengan

politiknya peraturan

merugikan

yang

bertentangan

perundang-undangan,

kepentingan

umum,

dan

meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga Negara dan / atau golongan masyarakat lain; b. melakukan korupsi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 2.4

Pasal 156 ayat (1) : Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Ayat (2) : Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan kekuasaannya

sebagian yang

atau

berupa

seluruh

perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,

serta

pengawasan

keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. 3.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang mengatur antara lain : 3.1

Pasal 3 ayat (5) menyebutkan bahwa “Ada/tidak diskriminatif, berarti commit to user memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia



barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun”; 3.2.

Pasal 5 ayat (6) menyebutkan bahwa “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;

3.3.

Pasal 5 ayat (7) menyebutkan bahwa “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;

3.4.

Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa “Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin

proyek/bagian

proyek/pejabat

yang

disamakan/ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang bersangkutan”; 3.5.

Pasal 12 ayat (2) huruf c menyebutkan bhawa “Penunjukan Langsung yaitu penggunaan barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk : i.

pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau

ii.

pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau

iii. pengadaan

yang

bersifat

mendesak/khusus

setelah

mendapatkan persetujuan dari Menteri/kepala Lembaga Pemerintah

Non

Departemen/Gubernur/

Bupati/Walikot/direksi BUMN/BUMD;atau iv. 4.

penyediaan barang/jasa tunggal”;

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : S-42/ A/2000 03 Mei 2000 tentang

tanggal

Nomor : S-2262/ D.2/ 05/ 2000

commit to user Presiden R.I. Nomor 18 tahun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan



2000 antara lain : Bab I angka 7 huruf g yang menyebutkan “ Penunjukan langsung dapat dilakukan untuk: 1. Keadaan tertentu yaitu : a) penanganan

darurat

untuk

keamanan

dan

keselamatan

masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera termasuk penanganan darurat termasuk bencana alam, dan atau b) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh presiden, dan atau c) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- dst. 2. Pengadaan barang/ jasa khusus : a) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, atau b) Pekerjaan barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau c) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif mantap, atau d) Jenis pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat; atau e) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. 5.

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 Nopember 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur antara lain : 5.1

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan commit atau to user barang/jasa yang sebagian seluruhnya dibiayai APBN/APBD



dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel”. 5.2

Pasal 5 menyebutkan bahwa “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (huruf a, f, g dan h) a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

f.

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

g.

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

h.

tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”.

5.3

Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia No, 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 BAB I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5.3.1

Metode

Pemilihan

Penyedia

barang/jasa

Pemborongan/Jasa lainnya 1). Semua

pemilihan

pemborongan/jasa

penyedia lainnya

pada

barang/jasa prinsipnya

dilakukan dengan pelelangan umum. 3). Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); commitlangsung to user dapat dilaksanakan dalam hal 4). Penunjukan



memenuhi kriteria sebagai berikut : a)

Keadaan tertentu, yaitu : (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara,

keamanan

masyarakat

dan

keselamatan

yang

pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus

dilakukan

segera,

termasuk

penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau (2) pekerjaan yang perlu dirahasikan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau (3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : (a) untuk keperluan sendiri;dan/atau (b) teknologi sederhana;dan/atau (c) resiko kecil;dan/atau (d) dilaksanakan barang/jasa

oleh usaha

penyedia perseorangan

dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. b)

Pengadaan barang/jasa khususnya, yaitu : (1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;atau (2) pekerjaan/barang spesifik yang

hanya

dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa,

pabrikan,

pemegang

hak

paten;atau commit to user hasil produksi usaha kecil atau (2) merupakan



koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil;atau (4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan

dengan

penggunaan

teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia

barang/jasa

yang

mampu

mengaplikasikannya.

Terdakwa dalam melaksanakan tugas tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan antara lain : 1.

Bahwa Terdakwa telah menerima Nota Dinas nomor 640/369/403.103/2003 Tanggal 23 Juli 2003 dari saksi Ir. Samsul Hadi, yang pada saat itu masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan, tanpa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, dan dalam Nota Dinas tersebut berisikan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan mengusulkan CV. Nulul dengan Direkturnya saksi Ir. Heru Gading Kencono, memperoleh Penunjukan Langsung sebagai konsultan perencana atas rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I.

2.

Atas usulan tersebut, pada tanggal 24 Juli 2003 Terdakwa menyetujui Penunjukan Langsung terhadap CV. Nulul sebagai Konsultan Perencana atas Rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I sesuai lembar disposisi, yang isinya setuju penunjukan langsung CV. Nulul Magetan, kemudian lembar disposisi diteruskan pada Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya diteruskan pada Asisten II / PU untuk ditindaklanjuti.

3.

Kemudian saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, membuat Nota Dinas Nomor : 640/ 324/ A/ 403.102/ 2003 tanggal 28 Juli 2003 yang berisikan “Penunjukan Langsung” kepada Konsultan Perencana CV. “Yosonegoro” dengan Direkturnya Ir. R.P. Wihid Kurniawan, dan untuk melakukan pembangunan commit to userCV. Budi Karya Mandiri dengan fisik Gedung DPRD Kabupaten ditunjuk



Direkturnya TEGUH SETIA BUDI, yang ditujukan pada Terdakwa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan saksi Drs. Sumantri, MM,. Nota Dinas ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, saksi Drs. Sumantri, MM, kemudian diteruskan kepada Terdakwa. Dan atas Nota Dinas tersebut Terdakwa memberikan disposisi yang pada pokoknya menyetujui Penunjukan Langsung kepada CV “Budi Karya Mandiri” yang melakukan pembangunan fisik dan CV “Yosonegoro” sebagai Konsultan Perencana, dengan alasan bahwa pembangunan gedung DPRD pelaksanaannya tinggal 5 bulan lagi. 4.

Selanjutnya saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si membuat Nota Dinas lagi yang ditujukan kepada Terdakwa, dengan Nomor 640/370/403.102/2003 tanggal 05 September 2003 perihal Rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I, yang berisikan usul penunjukan langsung Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I yaitu CV. “Budi Bersaudara” Surabaya (yang Direkturnya saksi Sri Wahyuni).

5.

Atas Nota Dinas tersebut pada tanggal 6 September 2003 Terdakwa mendisposisi kepada Sekretaris Kabupaten/PU, materi disposisi berisi persetujuan penunjukan langsung CV Budi Bersaudara Surabaya terhadap Rencana Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I.

6.

Disamping itu, terhadap pembangunan Gedung Serba Guna saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si sesuai Nota Dinas Nomor : 640/385/403.102/2003 tanggal 08 September 2003 mengusulkan beberapa Konsultan Pengawas termasuk CV. Yosonegoro, dan oleh Terdakwa disetujui CV “Yosonegoro” sebagai konsultan pengawas.

7.

Atas dasar persetujuan Penunjukan Langsung dari Terdakwa yang diusulkan saksi Ir. Samsul Hadi, Msi, maka Pimpinan Proyek tahun 2003 yaitu Gimin, BE memerintahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa sesuai Surat nomor : 16/SB/403.102/IX/2003 tanggal 06 September 2003 untuk memproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun karena penunjukan Langsung dimaksud tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Ketua Panitia Pengadaan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, commit to userdata-data kontrak secara formalitas tetapi panitia pengadaan hanya melengkapi



saja dan tidak dapat menguji rekanan, antara lain : a.

Tidak menguji kebenaran informasi Kemampuan Keuangan, kemampuan mengenai paket pekerjaan dan Kemampuan Dasar untuk setiap sub bidang pekerjaan.

b.

Tidak melakukan pengecekan atas Surat Keterangan dukungan keuangan dari bank atau rekaman rekening koran dari Bank dengan jumlah saldo yang cukup selama periode 3 (tiga) bulan terakhir.

c.

Tidak melaksanakan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tetapi mengacu kepada Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / Engineer’s Estimate (EE), dimana harga satuan bahan dan upah dengan menggunakan harga per satuan bahan/jenis barang untuk wilayah atas/pegunungan.

8.

Untuk menindaklanjuti persetujuan dari Terdakwa, pada tanggal 11 September 2003 Pimpro Gimin, BE mengusulkan kepada Terdakwa perihal persetujuan harga dengan Surat Nomor : 07/SB/403.102/9/2003, selanjutnya pada tanggal 12 September 2003, Terdakwa menetapkan penyedia barang/jasa yaitu CV. Budi Bersaudara dengan Surat Nomor : 641.1/4180/403.102/2003, kemudian pada tanggal 15 September 2003 saksi Gimin, BE berdasarkan surat dari Terdakwa tertanggal 12 September 2003 tersebut, membuat Surat Keputusan Pimpro nomor : 8/ SP/ 403.102/ 9/ 2003 tanggal 15 September 2003 tentang surat keputusan penyedia barang jasa, yang menunjuk CV. Budi Bersaudara untuk melaksanakan Pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I, selanjutnya pada tanggal 17 September 2003 Surat Perintah Mulai Kerja/Kontrak ditandatangani oleh Gimin, BE selaku Pimpro (Pihak Pertama) dan Sri Wahyuni selaku Direktur CV. Budi Bersaudara (Pihak Kedua). Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 09/SB/403.023/IX/2003 dengan pekerjaan berupa pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I Kab. Magetan dengan biaya sebesar Rp. 4.038.000.000,- (Empat Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bahwa penentuan harga commit Proyek dimaksud didasarkan padato user Harga Dataran Atas/ Pegunungan



sedangkan lokasi proyek yang dikerjakan berada pada Dataran Rendah. 9.

Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Surat

Keputusan Bupati Magetan

Nomor : 188/303/Kept./403.012/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan dan Upah Khusus untuk Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna (GOR) dan gedung DPRD Magetan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2003 Nomor : 188/456/Kept./403.012/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan dan Upah Khusus untuk Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna (GOR), Gedung DPRD dan Pendopo Surya Graha Magetan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2004. 10. Bahwa Harga Perkiraan Perhitungan Biaya oleh konsultan (EE) dibuat dan atau dihitung dengan harga yang tidak wajar (di Mark Up) berdasarkan penetapan harga satuan bahan dan upah khusus untuk proyek pembangunan gedung Serba Guna (GOR), Gedung DPRD dan Pendopo Surya Graha Magetan dana APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran

2004

sebagaimana

SK

Bupati

Magetan

Nomor

:

188/303/Kept./403.012/2003 dan Nomor : 188/456/Kept./403.012/2003 yaitu perhitungan harga dasar dengan menggunakan standar untuk wilayah atas/pegunungan. 11. Bahwa walaupun proyek belum dikerjakan, namun pada tanggal 23 September 2003 saksi Sri Wahyuni selaku Direktris CV. Budi Bersaudara Surabaya menerima pembayaran uang muka sebesar 20% untuk pembayaran Proyek Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai Nota Dinas nomor : 900/1239/143/033/2003 tanggal 23 September 2003 dari Kabag Keuangan yang disetujui oleh Terdakwa, pembayaran tersebut tidak didahului dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Padahal Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna baru mulai dikerjakan pada tanggal 06 Oktober 2003. 12. Proyek pembangunan gedung Serba Guna tahap pertama dapat diselesaikan commit to user pada tanggal 15 Januari 2004, namun sebelum dilakukan Penyerahan yang



nyata dari kontraktor kepada Pimpro, pada tanggal 13 Nopember 2003 telah ditanda tangani Berita Acara serah terima pekerjaan, seolah-olah bahwa pekerjaan telah selesai pada tanggal 13 Nopember 2003, dengan maksud agar dapat diajukan pencairan pembayaran. 13. Selanjutnya atas dasar Penunjukan Langsung yang telah disetujui oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 telah ditandatangani pula Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 07/DPRD/403.102/X/2003 dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Tahap I Kab. Magetan dengan biaya sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah). Penunjukan langsung tersebut menunjuk CV. Budi Karya Mandiri sebagai penyedia barang/jasa. Kontrak tersebut telah ditandatangani oleh saksi Gimin, BE selaku Pimpro Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan Tahap I Tahun Anggaran 2003 sebagai pihak pertama, dan TEGUH SETIA BUDI selaku Direktur CV. Budi Karya Mandiri sebagai Pihak Kedua. 14. Bahwa CV. Budi Bersaudara dan CV. Budi Karya Mandiri ternyata tidak memiliki tenaga tehnik atau tidak ada kemampuan untuk mengerjakan Pembangunan Gedung DPRD dan Pembangunan Gedung Serba Guna (GOR). Oleh karena itu mereka menunjuk dan bekerja sama untuk mengerjakan secara fisik Pembangunan Gedung Serba Guna dan gedung DPRD Kabupaten Magetan. Perusahaan yang ditunjuk tersebut adalah PT. Subur Sarana Mitra Sejati dari Malang dengan Direkturnya adalah Sulistyo Prabowo, SE. Dalam hubungan kerja sama tersebut disepakati perolehan/fee sebesar 25% dari keuntungan yaitu untuk CV. Budi Bersaudara, CV. Budi Karya Mandiri dan PT. Subur Sarana Mitra Sejati Malang, sedangkan PT. Arsa Jelita sebesar 75% dari keuntungan. 15. Bahwa sebelum dilaksanakannya Proyek serba Guna dan Proyek Gedung DPRD Kab. Magetan, Terdakwa telah didatangi Saksi Liauw Inggarwati, direktur PT. Arsa Jelita yang telah kenal dengan Terdakwa, saksi Ir. Samsul Hadi, Msi, dan saksi Gimin, BE sejak tahun 2002, yaitu pada saat pembangunan Proyek Pasar Plaosan, untuk meminta Proyek Pembangunan commit toDPRD user di Kabupaten Magetan. Atas Gedung Serba Guna dan Gedung



permintaan saksi Liauw Inggarwati tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Liauw Inggarwati untuk menemui saksi Ir. Samsul Hadi, Msi guna menindak lanjuti permintaan saksi Liauw Inggarwati tersebut. Disamping itu CV. Nulul dan CV. Yosonegoro juga sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa, Kadis PU saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si dan Pimpinan Proyek saksi Gimin, BE. 16. Dalam kenyataannya bahwa PT. Arsa Jelita, CV. Budi Bersaudara, dan CV. Budi Karya Mandiri adalah penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena PT. Arsa Jelita adalah perusahaan yang bergerak dibidang alat-alat tulis kantor dan elektronik, CV. Budi Bersaudara, dan CV. Budi Karya Mandiri adalah perusahaan yang tidak punya modal. Disamping itu ketiga perusahaan tersebut termasuk penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usahanya atau tidak memiliki kualifikasi/klasifikasi/stratifikasi. Oleh karena itu ketiga perusahaan tesebut telah mensubkontrakkan kepada PT. Subur Sarana Mitra Sejati Malang sebagai pelaksana pembangunan kedua proyek tersebut. 17. Karena telah ditandatangani kontrak Nomor : 09/SB/403.023/IX/2003 tanggal 17 September 2003 dan Kontrak Nomor : 07/DPRD/403.102/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003, maka akibat yang terjadi adalah ditandatangani pula perjanjian-perjanjian sebagai berikut : 17.1.

Surat

Perjanjian

pelaksanaan

(Kontrak)

Nomor

:

640/12/403.102/K/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004, pekerjaan berupa pembangunan gedung Serba Guna Tahap II Kab. Magetan dengan biaya sebesar Rp. 4.538.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) Tahun Anggaran 2004 dimana penandatangan kontrak adalah saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, selaku pengguna Anggaran Daerah Tahun 2004 sebagai pihak pertama dan saksi Sri Wahyuni, Direktris CV. Budi Bersaudara sebagai Pihak Kedua. 17.2.

Surat

Perjanjian

Pekerjaan

Pelaksanaan

(Kontrak)

Nomor

:

640/17/403.102/K/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 telah ditandatangani to user oleh saksi Ir. Samsul commit Hadi, M.Si, selaku Pengguna Anggaran Daerah



Tahun 2004 sebagai Pihak I dan saksi TEGUH SETIA BUDI selaku Direktur CV. Budi Karya Mandiri sebagai Pihak II dengan pekerjaan berupa pembangunan Gedung DPRD Tahap II Kab. Magetan dengan biaya sebesar Rp. 2.842.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah). 17.3

Surat

perjanjian

Pekerjaan

Pelaksanaan

(Kontrak)

Nomor

:

600/176/403.102/K/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 ditandatangani oleh Pihak I adalah saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, Kadis PU Kab. Magetan sebagai Pengguna Anggaran Daerah Tahun 2004 dengan Pihak II yaitu saksi Sri Wahyuni, Direktris CV. Budi Bersaudara, pekerjaan berupa pembangunan gedung Serba Guna Kab. Magetan Tahap III dengan biaya sebesar Rp. 15.366.300.000,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2004. 17.4.

Surat

Perjanjian

Pekerjaan

Pelaksanaan

(Kontrak)

nomor

:

600/177/403.102/K/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 ditandatangani oleh Pihak I adalah Saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, Kadis PU kab. Magetan selaku Pengguna Anggaran Daaerah Tahun 2004 dengan pihak II yaitu saksi TEGUH SETIA BUDI, Direktur CV. Budi Karya Mandiri. Pekerjaan berupa Pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan Tahap III dengan biaya sebesar Rp. 8.845.200.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2004.

Dari kontrak yang ditandatangani tersebut diatas yaitu : 1.

No. 09/SB/403.023/IX/2003 tanggal 17 September 2003.

2.

No. 07/DPRD/403.102/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003.

3.


4.


5.


6.

No. 600/177/403.102/K/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004. commit to user



Kemudian pekerjaan-pekerjaan berdasarkan kontrak-kontrak dimaksud dilaporkan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa telah selesai 100% tetapi ternyata kemudian setelah diaudit oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini BPKP dan didukung oleh ahli ITS Surabaya terdapat penyimpangan merugikan keuangan negara.

Adapun perincian Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut : Tabel. 3 1. Mark Up harga per item Barang/Jasa berdasar harga khusus No.

1.

Uraian

Kontrak Rp.


Selisih Rp.

Pembangunan Gd. Serba Guna Tahap I I.

Pekerjaan Persiapan

II.

Pekerjaan Tanah

III. Pekerjaan konstruksi & beton

50.756.280.00

48.440.760.00

2.315.520.00

313.323.889.00

284.847.989.21

28.475.899.79

921.566.506.00

602.431.201.45

319.135.304.55

2.385.358.715.00

1.293.016.409.24

1.092.342.305.76

3.671.005.390.00

2.228.736.359.90

1.442.269.030.10

untuk pondasi IV. Pekerjaan konstruksi & beton untuk struktur - Jumlah kerugian negara

2.

Pembangunan Gd. Serba Guna Tahap II I.

Pekerjaan tanah

120.568.010.00

105.414.950.00

15.153.060.00

II.

Pekerjaan konstruksi & beton

475.836.849.40

424.036.740.16

51.800.109.24

2.339.045.855.00

1.634.254.487.33

704.791.367.67

99.782.840.00

97.437.476.00

2.345.364.00

306.089.351.00

302.483.537.00

3.605.814.00

VI. Pekerjaan keramik

357.311.589.00

310.213.016.00

47.098.373.00

VII. Pekerjaan Ground Reservoir

181.861.981.00

107.474.297.45

74.387.683.56

to user VIII. Pekerjaan saluran, septitankcommit & 143.937.500.00

129.815.000.00

14.122.500.00

untuk pondasi III. Pekerjaan konstruksi & beton untuk struktur IV. Pek. Pemasangan inst. Air, closed & bak mandi V.

Pekerjaan plafon



peresapan IX. Pekerjaan Ruang genset

101.043.340.50

68.448.608.53

32.594.731.97

4.125.477.315.90

3.179.578.112.247

945.899.203.43

452.584.874.60

440.869.582.60

11.415.292.00

2.310.729.370.00

2.285.247.370.00

25.482.000.00

III. Pekerjaan Rangka Atap

4.628.000.000.00

4.628.000.000.00

0.00

IV. Pekerjaan Penutup Atap

1.576.603.500.00

1.500.799.116.00

75.804.384.00

173.824.950.00

173.824.950.00

0.00

360.000.000.00

360.000.000.00

0.00

1.791.821.500.00

1.788.474.500.00

3.074.000.00

42.687.456.00

71.289.280.50

1.398.175.50

2.940.000.00

2.940.000.00

0.00

296.930.078.00

296.930.078.00

0.00

XI. Pekerjaan Pompa & Tangky

79.831.122.00

79.831.122.00

0.00

XII. Pekerjaan Penangkal Petir

38.000.000.00

38.000.000.00

0.00

666.416.175.00

637.663.740.50

28.752.435.30

12.450.049.026.40

12.304.122.739.60

145.926.286.80


3.

Pembangunan Gd. Serba Guna Tahap III : A.

Bangunan Gedung

I.

Pekerjaan kusen dan pintu/jendela

II.

V.

Pekerjaan Persiapan Lantai

Pekerjaan Sky Ligt Atap Atas

VI. Pekerjaan Canopy Pintu Masuk VII. Pekerjaan Instalasi Listrik VIII. Pekerjaan Hydran IX. Pekerjaan Instalasi Listrik X.

Pekerjaan Sound System

XIII. Pekerjaan Finishing

Jumlah A B.

Pekerjaan Lansekap

I.

Pekerjaan Lantai

826.881.877.00

496.680.115.00

330.201.762.00

II.

Pekerjaan Pagar dan Talud Brt

322.300.530.00

257.346.754.00

64.953.776.00

320.622.737.00

293.651.270.00

26.971.467.00

51.022.678.00

43.371.482.84

7.651.195.16

1.520.827.822.00

1.091.049.621.84

429.778.700.16

13.970.876.848.40

13.395.172.361.44

575.704.486.96

III. Pekerjaan Taman, Tiang Bendera IV. Pekerjaan pembuatan Gazebo

Jumlah B

Jumlah Kerugian A dan B

Mark Up harga pekerjaan Rangka Atap Rp. 824.000.000.00 commit to user



Tabel. 4 2. Mark Up Koefisien dan Harga per item Barang/Jasa berdasar harga khusus No.

1.

Kontrak

Uraian

Rp.


Selisih Rp.

Pembangunan Gd. Serba Guna Tahap I

2.

I.

Pekerjaan Persiapan

30.649.088.00

30.649.088.00

0.00

II.

Pekerjaan Tanah

48.682.440.00

43.930.130.00

4.751.910.00

III. Pekerjaan Pasangan

211.130.553.00

136.222.178.44

74.908.374.56


290.461.681.00

210.801.396.44

79.660.284.56

Pekerjaan Gedung DPRD Tahap II I.

Pekerjaan Persiapan

24.142.250.00

23.073.500.00

1.068.750.00

II.

Pekerjaan Tanah

63.239.991.00

55.084.564.00

8.155.427.00

III. Pekerjaan Beton

120.843.520.00

103.131.455.00

17.712.065.00

1.342.326.230.84

887.585.938.00

454.740.292.84

847.370.761.00

593.853.932.00

253.516.829.00

2.397.922.752.84

1.662.729.389.00

735.193.363.84

487.141.093.00

420.500.470.00

66.640.623.00

11.399.940.00

9.943.281.00

1.456.659.00

IV. Pekerjaan Pasangan & Beton unt. Struktur V.

Lantai 1


3.

Pembangunan Gedung DPRD Tahap III A.

Pekerjaan Tanah

B.

Pekerjaan Struktural Lantai Dasar

I.

Pekerjaan Lantai

II.

Pekerjaan Lantai 1

1.654.300.177.00

1.037.349.313.00

616.950.864.00

III. Pekerjaan Lantai 2

710.452.187.00

1.481.691.465.00

1.073.505.358.00

IV. Pekerjaan Lantai 3

710.452.187.00

406.017.761.00

304.434.426.00

- Atap konsul

805.772.808.00

551.765.834.00

254.006.974.00

- Atap tengah

172.997.976.00 commit to user

102.192.714.00

70.805.262.00

V.

Atap :



VI. Selasar : - Pekerjaan tanah

13.790.420.00

11.864.429.00

1.925.991.00

- Pekerjaan Pasangan

208.089.690.00

174.377.670.00

33.712.020.00

- Pekerjaan Beton

805.252.188.00

484.370.002.00

320.882.186.00

170.227.054.00

95.913.226.00

74.313.828.00

VIII. Tangga

250.820.013.00

142.594.661.00

108.225.352.00

IX. Saluran Pembatas

139.582.175.00

118.754.821.00

20.827.354.00

58.962.032.00

58.200.848.00

761.184.00

8.043.984.576.00

5.095.536.495.00

2.948.448.081.00

VII. Kanopi : - Pekerjaan beton

X.

Pekerjaan Deeker Pintu

Jumlah Kerugian Negara

Dari hasil perincian Mark Up per item barang/jasa berdasar harga khusus disampaikan sebagai berikut : -

Pembangunan Gedung Serba Guna : -



Rp. 1.442.269.030,10

-

Tahap II/Tahun 2004

Rp.

945.899.203,43

-


Rp.

575.704.486,96

Rp. 2.963.872.720,49 -

Mark up harga pekerjaan rangka atap Sub Jumlah

-

Rp.

824.000.000,00

Rp. 3.787.872.720,49

Pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan : -

Mark up Koefisien dan harga per item barang/jasa berdasarkan harga khusus :

-


Rp.

79.660.284,56

-

Tahap II/Tahun 2004

Rp.

735.193.363,84

-


Rp. 2.948.448.081,00

Sub Jumlah commit to user Jumlah

Rp. 3.763.301.729,40 Rp. 7.551.174.449,89



Selain itu, perbuatan Terdakwa juga telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yaitu antara lain : 1.

CV. Budi Bersaudara sebagai pelaksana fisik gedung telah menerima pencairan dana dari Kas Daerah sebesar Rp. 1.615.200.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana Pembayaran Termyn I (50%) Proyek Pembangunan gedung Serba Guna Tahap I Tahun 2003, sesuai dengan SPMU tanggal 03 Nopember 2003 Nomor : 3479/BT/2003.

2.

CV Nulul sebagai konsultan perencana telah menerima dana dari kas daerah sebesar Rp. 1.777.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) berdasarkan SPMU tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 01063/BT/2004 sebagai pembayaran Termyn I (90%) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap II (Dana DAU).

3.

Saksi Ir. HERGUNADI, MT sebesar Rp. 6.750.000,- berdasarkan SPMU No. 01498/PK/2004 tanggal 02 Pebruari 2004 Rp. 6.000.000,- berdasarkan SPMU No. 01496/PK/2004 tanggal 02 Juli 2004, dan sebesar Rp. 6.000.000,berdasarkan SMPU No. 02472/PK/2004 tanggal 10 Oktober 2004 dimana SPMU

tersebut

peruntukkannya

untuk

pembayaran

biaya

umum

pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan Tahap II (Dana DAU) dan Pembayaran Termyn (85%) pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan Tahap III (Dana DAU). 4.

Saksi JUMATIN sebesar Rp. 12.005.850,- berdasarkan SPMU No. 3591/PK/2005 tanggal 08 Desember 2005 dan sebesar Rp. 12.230.000,berdasarkan SPMU No. 3647/PK/2005 tanggal 13 Desember 2005, SPMU tersebut peruntukkannya untuk pembayaran biaya umum pembangunan gedung Serba Guna Kab. Magetan tahap III (Dana DAU).

5.

Saksi LIAUW INGGARWATI karena telah memperoleh Rp. 4.000.000,setiap bulan

6.

Saksi TEGUH SETIA BUDI dan saksi SRI WAHYUNI karena setiap bulan commit to user menerima masing-masing Rp. 2.000.000,-



Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Samsul Hadi, M.Si, saksi Gimin, BE, saksi Liauw Inggarwati, saksi TEGUH SETIA BUDI, dan saksi Sri

Wahyuni

keuangan

negara

dirugikan

seluruhnya

berjumlah

Rp.

7.551.174.449,89 (tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ---------- Perbuatan Terdakwa Drs. SALEH MULJONO, MM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.----------------------------------------------------------------------------

Proses Pemeriksaan Terhadap Alat-alat Bukti. Dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM di Persidangan Pengadilan Negeri Magetan, Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun alat-alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa. Alat-alat bukti tersebut adalah : a. Alat Bukti Saksi, yaitu : 1) Ir. PURNOMO, MM, Tempat lahir Magetan, tanggal 20 agustus 1960, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada kantor Pemerintah Daerah Kab. Magetan, Pendidikan terakhir PT, Alamat Sampung Selatan, RT.03 Rw.02 Kel.Sampung Kec. Kawedanan kab. Magetan. Saksi di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, pernah satu kali diperiksa di Penyidik Polda Jatim.

-

Bahwa benar, saksi membenarkan keterangannya dalam BAP. to di user Bahwa benar, saksicommit bertugas PU sejak tahun 1999 s/d 2001.

-



-

Bahwa benar, saksi bertugas Di BAPPEDA sejak tahun 2001 sampai awal Januari 2007.

-

Bahwa benar, sebelumnya saksi sebagai KASUBSI Tehnik Penyehatan Lingkungan tahun 1998, kemudian pada Kantor Dinas PU tahun 1999 menduduki jabatan sebagai KASUBDIT prasarana wilayah.

-

Bahwa benar, dipanggil sebagai saksi atas dugaan Korupsi tentang Pembangunan Gedung DPRD dan gedung Serba Guna Kab. Magetan.

-

Bahwa benar, Susunan Panitia tahun 2003 sesuaai surat Keputusan dari

Kepala

Dinas

PU

Kab.

Magetan

Nomor:188/01/Kept/403.102/2003 tanggal 14 Januari 2003.

-

Ketua

:

MAKSOEM

Sekretaris

:

Ir. ISMU PUJIANTO

Anggota

:

Ir. RIANTO KURNIAWAN, MM

Anggota

:

saya sendiri (Ir. PURNOMO, MM)

Anggota

:

SUCI LESTARI

Anggota

:

SUCIPTO

Anggota

:

ENDRO BASUKI

Bahwa benar, yang menentukan susunan panitia adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

-

Bahwa benar, tugas Panitia : a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksaaan serta lokasi pengadaan b. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainya. c. Mengumumkan pengadaan barang /jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik commit to userpeserta penyedia barang/ jasa yang d. Menyusun daftar awal calon



memenuhi persyaratan kualifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasinya; e. Menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya ntuk mengikuti pra kualifikasi, bila jumlah peserta lelang yang mendaftar dan memenuhi syarat pada pra kualifikasi awal, kurang dari 3 (tiga) calon; f. Memberikan

penjelasan

mengenai

dokumen

pengadaan

termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan; g. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukuan penawaran; h. Menilai penawaran yang masuk, pengadaan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam pemilihan langsung/penunjukan langsung dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut; i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni kepada kepala kantor/satan kerja/pimpinan

proyek/bagian

proyek/pejabat

yang

disamakan/ditunjuk -

Bahwa benar, tugas saksi sebagai panitia tidak pernah dilaksanakan.

-

Bahwa benar, saksi sebagai panitia mendapatkan honor, dari pembangunan Gedung Serba Guna tahap I sebesar Rp. 170.000,-, sedang untuk Pembangunan Gedung DPRD tahap I saksi menerima Rp. 85.000,- dari Bendahara Proyek, tetapi untuk Tahap II maupun Tahap III saksi belum menerima, selain itu juga menerima dari staf pelaksana pembangunan antara Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,-

-

setiap mengajukan tanda tangan kepada saksi. commit pembangunan to user Bahwa benar, pelaksana Gedung Serba Guna dan



Gedung DPRD ditunjuk secara langsung; -

Bahwa benar, untuk pelaksana pembangunan Gedung Serba Guna yang ditunjuk: CV. BUDI BERSAUDARA;

-

Bahwa benar, untuk pelaksana pembangunan gedung DPRD yang ditunjuk : CV. BUDI KARYA MANDIRI;

-

Bahwa benar, dasar penunjukan langsung adalah KEPPRES No. 18 tahun 2000.

-

Bahwa benar, penunjukan pembangunan tersebut dilaksanakan langsung.

-

Bahwa benar, paraf dalam Disposisi dari Bupati kepada Kadis PU yang ditunjukan kepada saksi di depan persidangan setahu saksi adalah paraf terdakwa.

-

Bahwa benar, saksi sebagai Panitia tidak aktif karena kantornya berbeda, tugas saya di BAPEDA karena juga tidak diundang.

-

Bahwa benar, dari Panitia dapat gaji, tetapi saksi tidak menanyakan hasil rapat panitia.

-

Bahwa benar, yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serba Guna adalah CV. NULUL ;

-

Bahwa benar, tidak ada calon yang diusulkan, kecuali Cv Budi Bersaudra dan CV Budi karya Mandiri yang dipilih dengan penunjukan langsung

-

Bahwa benar, selain gedung serba guna dan gedung DPRD juga ada pembangunan Surya Graha ;

-

Bahwa benar, Konsultan Perencana Pembangunan Gedung DPRD adalah CV YOSO NEGORO;

-

Bahwa benar, untuk pelaksana pembangunan Gedung Serba Guna yang ditunjuk: CV. BUDI BERSAUDARA ;

-

Bahwa benar, untuk pelaksanaan pembangunan gedung DPRD yang ditunjuk : CV. BUDI KARYA MANDIRI;

-

Bahwa benar proses penunjukan langsung terhadap CV Budi Karya commit to user Mandiri dan CV Budi Bersaudara saksi tidak tahu, tapi tahu-tahu



saksi disodori kelengkapan administrasi proyek tersebut oleh saksi Andik sekitar akhir September 2003 untuk ditandatangi saksi; -

Bahwa benar, setiap tahapan pembangunan gendung Serba Guna dan DPRD yaitu tahap I,II,III selalu ditunjuk konsultan perencana dan pelaksana.sera pengawas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup.

2) Ir. RIANTO KURNIAWAN, MM, Tempat lahir Magetan, tanggal 26 Mei 1971, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Pemerintah Daerah Kab. Magetan, Pendidikan terakhir PT, Alamat Jl.Rambutan PRM Asabri Blok G-10 Ponorogo. Saksi di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa

-

Bahwa benar, bekerja sebagai pegawai mulai tahun 1998.

-

Bahwa benar, pertama sebagai pegawai ditempatkan dibagian administrasi secretariat Kab. Magetan

-

Bahwa benar, saksi pernah ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang dan jasa termasuk Gedung Serba Guna dan gedung DPRD Kab. Magetan

-

Bahwa benar, penunjukan pembanguna Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD tersebut dilaksanakan dengan cara penujukan langsung dan yang menunjuk adalah PIMPRO (GIMIN, BE)

-

Bahwa benar, untuk pembangunan Gedung Serba Guna dan gedung DPRD tidak ada pengumuman, tapi dilaksanakan dengan penunjukan langsung

-

Bahwa

benar,

untuk

pembanguna

Gedung

Serba

Guna

pembangunannya dilaksanan dengan tiga tahap -

Bahwa

benar,

untuk pembangunan Gedung commit to user tiga tahap pembangunannya juga dilaksanakan

DPRD


-


Bahwa benar, yang ditunjuk langsung sebagai perencana pembangunan Gedung Serba Guna perencanaannya CV. NULUL

-

Bahwa benar, biaya perencanaan pembanguna Gedung Serba Guna tahap tahun 2003, Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

-

Bahwa benar, biaya perencanaan Gedung Serba Guna tahap II tahun 2004 Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

-

Bahwa benar, biaya perencanaan Gedung Serba Guna tahap III saksi tidak tahu, namun anggarannya dari APBD.

-

Bahwa benar, semua pembangunan uangnya dari APBD Kab. Magetan

-

Bahwa benar, saksi tidak aktif di dalam panitia hanya melengkapi berkas saja

-

Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima undangan / tidak ada rapat tetapi saksi menerima uang dari panitia.

-

Bahwa benar, penunjukan langsung dasar hukumnya di KEPPRES No. 18 Tahun 2000

-

Bahwa benar, saksi menerima uang gaji, walaupun tidak ikut rapat

-

Bahwa benar, keterangan saksi No. 14 supaya dimintakan pemanggilan saksi penyidik.


3) Ir. ISMU PUJIANTO, Tempat lahir Magetan, tanggal 29 Oktober 1954, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada kantor Pemerintah daerah Kab. Magetan, Pendidikan terakhir PT, Alamat Bogangin Baru C/45-47 Kel.Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya, Jl.Barat No.25 Maospati Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut : -

Bahwa benar, alamat baru KPR Selosari Baru Blok B.11 Selosari, commit to user Magetan



-

Bahwa benar, saksi sebagai panitia pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD

-

Bahwa benar, syarat – syarat panitia adalah : lulus pelatihan barang dan jasa, punya kredibilitas

-

Bahwa benar, tugas pokok panitia pengadaan adalah a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksaaan serta lokasi pengadaan b. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainya. c. Mengumumkan pengadaan barang /jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik d. Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan kualifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasinya; e. Menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya ntuk mengikuti pra kualifikasi, bila jumlah peserta lelang yang mendaftar dan memenuhi syarat pada pra kualifikasi awal, kurang dari 3 (tiga) calon; f. Memberikan

penjelasan

mengenai

dokumen

pengadaan

termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan; g. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukuan penawaran; h. Menilai penawaran yang masuk, pengadaan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan commit to user negosiasi dalam pemilihan langsung/penunjukan langsung dan



membuat berita acara dari kegiatan tersebut; i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni kepada kepala kantor/satan kerja/pimpinan

proyek/bagian

proyek/pejabat

yang

disamakan/ditunjuk -

Bahwa benar, tugas-tugas panitia seperti yang telah ditentukan dalam Keppres 18/2000 tidak dilaksanakan, sedang dokumen penunjukan langsung baru dilengkapi , saksi hanya melengkapi administrasi proyek dengan menandatangani dokmen-dokumen pengadaaan proyek setelah uang muka proyek pembangunan gedung Serba Guna tahap I cair.

-

Bahwa benar, pembanguna Gedung Serba Guna dan Gedung -DPRD tidak ada pengumuman.

-

Bahwa benar, prosedur pemilihan rekanan untuk perencana, pelaksana serta pengawas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

-

Bahwa benar, yang menjadi PIMPRO adalah GIMIN, BE.


4) MAKSOEM, Tempat lahir Kediri, tanggal 06 Oktober 1948, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Magetan, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat Ds. Banjar Rejo Rt.VII / Rw.02 Kec. Barat kab. Magetan. Saksi di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, keterangan saksi di BAP yang diperiksa di Penyidik Polda dibenarkan. .

-

Bahwa benar, pembangunan Gedung Serba Guna di tentukan oleh Pimpro ( GIMIN BE) sedangkan saksi sebagai panitia bertugas atas perintah Pimpro.

-

commit to user Bahwa benar, saksi sebagai Panitia, dan saksi di dalam rapat tidak



pernah hadir. -

Bahwa benar, sebagi panitia saksi hanya melengkapi kelengkapan administrasi saja.

-

Bahwa benar, yang tanda tangan Berita Acara lelang adalah ketua panitia dalam hal ini adalah saksi sendiri dan seluruh anggotanya.

-

Bahwa benar, rapat tidak pernah ada, namun koordinasi/ omong-omong pernah ada dikantor PU, karena

kantor panitia

terletak di kantor PU. -

Bahwa benar, untuk pembangunan proyek Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD tidak di tender, tidak dilakukan pelelangan, namun dilaksanakan dengan penunjukan langsung.

-

Bahwa benar, saksi sebagi Panitia tidak pernah hadir di panitia namun saksi mendapat honor 4 kali yang mana honor tersebut saksi terima dari bendahara proyek yaitu dari Sundari.

-

Bahwa benar, Dana pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD tersebut dananya dari APBD tahun 2003

-

Bahwa benar, saksi mengetahui ada disposisi dari Bupati Magetan yang mana disposisi tersebut yang isinya untuk segera ditindak lanjuti dan saksi melihat disoisisi tersebut dimuka persidangan yang dilihatkan secara langsung oleh Hakim Majelis, Jaksa Penuntut Umum,dan Penasehat hukum terdakwa.

-

Bahwa benar, saksi pernah mendengar kalau pembangunan Gedung Serba

Guna

dan

pembangunan

Gedung

DPRD

tersebut

menggunakan perbandingan atas harga di bawah tanah Magetan dengan harga di atas tanah di Plaosan. -

Bahwa benar pembangunan Gedung Serba Guna tiga tahap dan pembangunan Gedung DPRD beberapa tahap. Dan

semua

penandatanganan dokumen –dokumen penunjukan langsung serta Berita Acara Pembangunan Gedung Serba Guna dan commit to user



Pembangunan Gedung DPRD tidak sesuai kenyataan, karena tidak ada proses tetapi semua dianggap ada; -

Bahwa benar saksi diperintah GIMIN BE selaku pimpro untuk melengkapi dokumen-dokumen panitia proyek pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD untuk disesuaikan dengan tanggal cairnya uang muka pada tanggal 23 September 200, kemudia saksi menyuruh saksi Andik mengetik dokumen-dokumen tersebut hanya sekedar formalitas.

-

Bahwa benar, saksi selaku ketua panitia lelang membuat HPS tetapi saksi susun dari EE yang dibuat oleh konsultan perencana dan yang membuat saksi sendiri, yang mengetik saudara ANDIK atas perintah saksi dan yang sekarang ini saksi buat sekitar bulan Oktober 2004 dan hal tersebut dibuat dalam rangka untuk pemeriksaan penyidik Polda, dan pak GIMIN, BE juga mengetahui dan juga ikut tandatangan, dan dasar saksi membuat HPS tersebut adalah dari harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati tertanggal 28 Juli 2003.

-

Bahwa benar, pembangunan proyek Gedung Serba Guna dan pembangunan

Gedung

DPRD

sudah

dilaksanakan

namun

perencanaan belum selesai. -

Bahwa benar, pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD tersebut masing-masing tiga tahap.


5) Drs. LARAS, Tempat lahir Magetan, tanggal 06 Nopember 1952, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Sekretariat Pemerintah Daerah) Kab. Magetan, Pendidikan terakhir PT, Alamat Jl. Raya Sarangan No.70 Rt.02 / Rw.01 Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : commit to user - Bahwa benar, keterangan saksi di BAP yang diperiksa di Penyidik



Polda dibenarkan. -

Bahwa benar, saksi tidak ada hubungan keluarga, namun saksi hanya sebagai bawahan, karena saksi bekerja di Pemkab Magetan.

-

Bahwa benar, di Pemkab Magetan bertugas sebagai kepala Bagian administrasi

pembangunan,

yaitu

membantu

Bupati

untuk

mengendalikan administrasi pembangunan. -

Bahwa benar, untuk pembangunan proyek Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD tidak di tender, tidak dilakukan pelelangan, namun dilaksanakan dengan penunjukan langsung.

-

Bahwa benar, rapat sudah ditentukan 3 kali, namun panitia tidak ada yang hadir.

-

Bahwa benar, terdakwa menyetujui surat yang diajukan semua panitia untuk pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD.

-

Bahwa benar, anggaran pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD tersebut dari anggaran APBD tahun 2003, tahun 2004 dan tahun 2005.

-

Bahwa benar, pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD tersebut memang ada surat disposisi dari Bupati dalam hal ini adalah terdakwa, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU kepada saksi dan disposisi tersebut juga ada tanda tangan Bupati dalam hal ini adalah Terdakwa;

-

Bahwa benar, makna disposisi adalah persetujuan yang biasa dilaksanakan.

-

Bahwa benar, tinjauan saksi karena waktu sudah mendesak, dalam kontrak itu sendiri bisa diberikan uang muka, kalau dilihat dari kebijaksanaan yang jelas menyimpang pada aturan yang telah ditentukan.

-

Bahwa benar, yang memimpin rapat penyusunan harga khusus tersebut adalah saksi sendiri commit to selaku user koordinator dan yang hadir dan



Ir.SAMSUL HADI, Msi telah melibatkan staffnya (Dinas Pekerjaan Umum) membantu penentuan harga satuan bahan bangunan tahun anggaran 2003, selanjutnya hasil rapat diajukan kepada Bupati melalui SekdaKab. Dan telah mendapat persetujuan Bupati (Terdakwa) -

Bahwa benar, mekanisme penyusunan harga khusus pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD tersebut berdasarkan SK Bupati Nomor : 188 / 303 / Kept / 403.012 / 2003, tanggal 28 Juli 2003, kemudian Tim melaksanakan rapat diruang kerja saksi dan saksi menetukan harga satuan tersebut dengan pertimbangan bahwa Ir. SAMSUL HADI, Msi telah menunjukkan kepada saksi nota dinas dengan lembar disposisi yang inti isinya bahwa penentuan harga tersebut dengan menggunakan (mengacu) harga satuan pasar plaosan Magetan untuk membangun gedung Serba Guna dan gedung DPRD tersebut namun saksi tidak mempunyai kopy nota dinas / lembar disposisi tersebut.

-

Bahwa benar, apabila dalam perencanaan konsultan perencana menggunakan RAB yang satuan harganya khusus (lebih tinggi) tersebut, maka yang untung adalah pihak pemborong atau rekanan dan apabila keuntungan melebihi kewajaran pemerintah yang rugi.

-

Bahwa benar, pada tanggal saksi lupa sekitar bulan April / Mei 2004, saksi dihubungi sekretaris pribadi Bupati untuk mengikuti / menyusul Bupati di Jakarta dan saksi berangkat bersama – sama Ir. BAMBANG SETIAWAN, MM dalam rangka menindak lanjuti pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD Kab. Magetan dan biaya ditanggung oleh kantor (PEMKAB).

-

Bahwa benar, yang hadir dalam rapat tersebut adalah :  Bupati

:

Terdakwa

(Drs.

SALEH

MULJONO, MM)  Kabag. Adminbang : saksi sendiri ( Drs.LARAS) commit to user  Kasubdin (Dinas PU) :Ir. BAMBANG SETIAWAN,MM



 Ketua DPRD

: PRAYOGO PRAYITNO

 Wakil Ketua DPRD

: H. KUSMAN, BA. Dan anggota

 Ketua Komisi D

: ANANG dan anggota

 Kontraktor pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD namun saksi tidak bertemu. Kesimpulan dari rapat tersebut bahwa pembangunan akan diselesaikan dalam tahun 2004, karena APBD tidak mencukupi anggaran sehingga pembayaran dilakukan pada tahun 2005. -

Bahwa benar, prakteknya bahwa diwilayah PEMKAB Magetan seluruh kegiatan pembangunan sebelumnya harus selalu mendapat disposisi / persetujuan Bupati dan tidak ada aturan yang mengaturnya dan selama ini tidak ada pembangunan tanpa adanya persetujuan Bupati.


6) Ir. BAMBANG SETIAWAN, Tempat lahir Magetan, tanggal 29 September 1959, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada kantor Dinas Pekerjaan Umum PEMKAB Magetan, Pendidikan terakhir S2, Alamat Jl. Raya Sugihwaras Rt. 17 / Rw. 04 Ds. Sugihwaras Kec. Maospati Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut : -

Bahwa benar, keterangan saksi di BAP yang diperiksa di Penyidik Polda dibenarkan.

-

Bahwa benar, saksi, tidak ada hubungan keluarga, namun saksi hanya sebagai bawahan, karena saksi bekerja di Pemkab Magetan.

-

Bahwa benar, saksi sebagai Kasubdin Tata Kota, bangunan dan pemukiman pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Magetan sejak tanggal 21 Januari 2003 sampai sekarang.

-

Bahwa benar, saksicommit di dalam pelaksanaan pembangunan Gedung, to user



saksi selaku anggota Badan Pengawas Bangunan (BPB). -

Bahwa benar, pembangunan Gedung Serba Guna dimulai sejak tanggal 17 September 2003, sedangkan untuk pembangunan gedung DPRD Kabupaten Magetan sejak 10 Oktober 2003.

-

Bahwa benar, kenyataannya pembangunan Gedung Serba Guna pada tanggal 17 September 2003 belum dimulai, dan begitu juga pembangunan Gedung DPRD tanggal 10 Oktober 2003 juga belum dimulai.

-

Bahwa benar, pembangunan Gedung Serba Guna seluruhnya menghabiskan dana sebesar Rp.26.001.981.000,- sedangkan untuk pembangunan

Gedung

DPRD

menghabiskan

dana

sebesar

Rp.12.992.380.000,-

Bahwa benar, pembangunan

Gedung DPRD sampai sekarang

belum selesai, namun untuk Pembangunan Gedung Serba Guna sudah seleai. -

Bahwa benar, Pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD dilaksanakan dengan proses penunjukan langsung.

-

Bahwa benar, Pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD yang dilaksanakan dengan penujukan langsung belum memenuhi syarat dan tidak dibenarkan.

-

Bahwa benar, Pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD dengan menggunakan harga satuan harga pasar plaosan

yang

tempatnya

di

bagian

wilayah

atas,

tetapi

Pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD tersebut tempatnya dibagian bawah yaitu di Kota Magetan. -

Bahwa benar, dasar penentuan nilai biayanya proyek dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) GOR yang dibuat oleh konsultan perencana CV. NULUL dan untuk DPRD oleh CV. YOSO NEGORO dan dasar pembuatan RAB dari harga satuan sesuai SK Bupati No.188 / 303 / Kept / 403.012 / 2003, tanggal 28 Juli 2003 commit to user



dikalikan volume pekerjaan. -

Bahwa benar, dasar saksi menggunakan harga satuan khusus untuk pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD Kabupaten Magetan adalah karena pada tanggal 09 September 2003 sekitar jam 08.30 Wib saksi menerima telepon ruangan kantor No.0351-895123 dari Bupati (Drs. SALEH MULJONO,MM), tanya kepada saksi bagaimana harga satuan yang digunakan, dan saksi jawab bahwa pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD tersebut merupakan ada wilayah atas dan sama dengan harga satuan bahan dan upah pasar plaosan, sehingga Pak Bupati setuju penggunaan harga satuan tersebut, selanjutnya saksi memanggil saksi GIMIN BE bahwa saksi

telah menerima

telepon dan petunjuk dari

Bupati

menggunakan harga satuan pasar plaosan, kemudian saksi GIMIN BE membuat Nota Dinas untuk diajukan secara tertulis untuk mendapat persetujuan dari Bupati; -

Bahwa benar, Pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan Gedung DPRD tersebut mengunakan metode harga satuan barang dengan dasar SK keputusan Bupati.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pledoi.

7) Drs. SON SOERATMOKO, Tempat lahir Kediri, 56 tahun, tanggal 5 Desember 1948, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Pemerintah Kab. Magetan, Pendidikan terakhir PT, Alamat Jl. Teuku Umar No. 20 Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, saksi bekerja pada Pemerintah Daerah Kab. Magetan commit to user sejak tahun 1983.



-

Bahwa benar, saksi pada bulan Desember 2001 menjabat sebagai Kepala Bapeda Kab. Magetan.

-

Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bapeda, adalah : a. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah Kab. Magetan; b. Penyusunan program pembangunan lima tahunan daerah; c. Penyusunan rencana strategis pembangunan daerah; d. Penyususnan rencana pembangunan tahunan daerah; e. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut pada huruf a dan b yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan dalam program tahunan nasional; f. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah atau kebijakan publik; g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah; h. Penyusunan rencana anggaran pembangunan; i. Pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan pembangunan di daerah; j. Pelaksanaan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut; k. Pelaksanaan pemantauan pembangunan di daerah; l. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

-

Bahwa benar, Dana Pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD

biaya dari anggaran APBD kab.

Magetan tahun 2003, 2004 dan tahun 2005. -

Bahwa benar, Pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD mulai tahun 2003.

-

Bahwa benar, masalah tehnis Pembangunan Gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD, Bappeda tidak ikut campur.

-

Bahwa benar, sebelum Pembangunan Gedung Serba Guna commit to user dilaksanakan Pimpro saksi (GIMIN, BE) mengajukan usulan


melalui Dinas terkait yaitu melalui Kpala Dinas


PU saksi

(

SAMSUL HADI, MSi.) -

Bahwa benar, tim anggota Eksekutif yang anggotanya, Sekda, Kabag keuangan, Kabag Adbang, Kepala bapeda dan instansi terkait.

-

Bahwa benar, mekanisme pengajuan pembangunan apabila semua tim anggaran tersebut sudah setuju dan sudah paraf semua maka dilanjutkan ke Bupati, apabila Bupati mengetujui maka langsung di ajukan ke bagian keuangan untuk mencairkan uang.

-

Bahwa benar, mekanisme pengajuan pembangunan gedung pendopo Kab. Magetan, pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD Kab. Magetan tidak sesuai dengan prosedur yang biasa diterima dilakukan oleh Bapeda Kab. Magetan. Dan dokumen yang diajukan dari Tim Teknis Dinas PU untuk proyek pembangunan pendopo Surya, pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD Kab. Magetan ke Bapeda Magetan tidak ada sama sekali baik proposal, usulan perencanaan, amdal, TOR dan dokumen lain untuk bahan pengkajian tidak ada sama sekali, dan pengajuan usulan suatu proyek dari tim teknis yang benar untuk bahan kajian adalah yang telah saksi jelaskan pada keterangan saksi diatas.

-

Bahwa benar, saksi selaku Kepala Bapeda dan anggota tim anggaran tidak pernah merasa mengusulkan proyek pembanguan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD dan pembangunan pendopo Kab. Magetan, ke Bupati dan saksi bahwa ke dalam rapat atau ditingkatkan ke panitia anggaran legislatif tetapi secara tiba-tiba muncul dalam APBD Kab. Magetan untuk pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD dan gedung pendopo surya Kab. Magetan.

-

Bahwa benar, secara hukum baik itu pada Keppres maupun Perda commit to user SK Bupati bahwa mekanisme pengusulan proyek pembangunan



yang dibiayai oleh APBD harus dikoordinasikan dengan Bapeda dan itu juga ada pada TUPOKSI Bapeda, dan saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan proyek pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD dan pendopo suryagraha Kab. Magetan, karena di Bapeda tidak ada dokumennya. -

Bahwa benar, saksi mengetahui adanya pembangunan proyek gedung Serba Guna dan gedung DPRD serta pembangunan gedung suryagraha sejak disahkannya APBD tahun 2002, 2003 dan 2004.

-

Bahwa benar, nilai pembangunan gedung Serba Guna untuk anggaran tahun 2003 tahap I sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan tahap II tahun 2004 senilai Rp. 4.925.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

-

Bahwa benar, untuk gedung DPRD tahap I tahun 2003 senilai Rp. 450.000.000, 00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan tahap II tahun 2004 senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

-

Bahwa benar, untuk pembangunan pendopo suryagraha Tahap I tahun 2002 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tahap II tahun 2003 senilai Rp. 3.756.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah), tahap III tahun 2004 senilai Rp. 1.162.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta rupiah).

-

Bahwa benar, proyek tersebut yang menangani Dinas Pekerjaan Umum Kab. Magetan yang saat itu sebagai Kepala Dinasnya Sdr. Ir. SAMSUL HADI, Msi

-

Bahwa benar, saksi tidak pernah menanyakan ke Bupati tetapi menanyakan ke Kepala Dinas PU (Ir. SAMSUL HADI, Msi) mengenai apakah ketiga proyek yang sekarang sedang ditangani itu usulannya masuk ke Bapeda dan dijawab oleh Pak SAMSUL HADI proyek itu program khusus dari Pemerintah dan hal tersebut merupakan penyimpangan prosedur yang berlaku dan sangat commit to user bertentangan dengan Kepres.



-

Bahwa benar, karena pengajuan pembangunan proyek gedung DPRD dan gedung Serba Guna dan pendopo pengusulannya dari unit teknis tidak melalui Bapeda dan pengkajian tim anggaran sesuai dengan

prosedur

dan

disyaratkan

oleh

peraturan

dan

Undang-undang maka pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD dan pendopo suryagraha tidak sah menurut hukum, dan kontrak yang dilakukan pimpro atau pengguna anggaran dengan kontraktor yang diketahui oleh Bupati secara hukum tidak sah, dan uang yang dikeluarkan dari Pemda secara hukum tidak sah karena awal suatu proses proyek tersebut tidak prosedural. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pledoi.

8) ANDIK WAHYU SETIYONO, Tempat lahir Magetan, tanggal 22 September 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMK, Alamat KPR Selosari Permai Rt. 04 / Rw. 09 Kel. Selosari Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, saksi bekerja di staf Dinas PU Magetan, sebagai THR (Tenaga Honor) mulai tahun 1997.

-

Bahwa benar, pada tahun 2001 sampai tahun 2004 yang menjadi Kepala Dinas adalah Bapak Ir. SAMSUL HADI, Msi.

-

Bahwa benar, tugas saksi di Kantor PU pada saat itu adalah sebagai TU, yang tugasnya menangani surat-surat, mengetik surat, mengirim surat.

-

Bahwa benar, saksi tidak tercatat sebagai Panitia tetapi saksi commit to user difungsikan sebagai staf Administrasi Pelelangan, tugasnya



mengetik surat-surat. -

Bahwa benar, yang mengonsep surat pelelangan adalah Pak MAKSOEM, karena pak MAKSOEM sebagai Ketua Panitia.

-

Bahwa benar, konsep proses penunjukan langsung dari saksi GIMIN, BE.

-

Bahwa benar, 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 09/SB/403.023/IX/2003 tanggal 17 September 2003 pembangunan Gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan Bahwa benar, 1 (satu) buku fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 600/176/403.102/K/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 pembangunan Gedung Serba Guna tahap III Kab. Magetan, 1 (satu) buku

asli

Surat

Perjanjian

07/DPRD/403.102/X/2003

Pelaksanaan

tanggal

10

Pekerjaan Oktober

No. 2003

pembangunan Gedung DPRD tahap I Kab. Magetan, 1 (satu) buku fotocopy

Surat

Perjanjian

Pelaksanaan

Pekerjaan

No.

640/17/403.102/K/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 pembangunan Gedung DPRD tahap II Kab. Magetan, 1 (satu) buku Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 600/177/403.102/K/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 pembangunan Gedung DPRD tahap II Kab. Magetan yangmana semua surat yang ditanda tangani

saksi

GIMIN BE dan ditandatangani terdakwa SALEH MULJONO MM yang ditunjukan di persidangan oleh Majelis Hakim tersebut yang mengetik adalah saksi. -

Bahwa benar, surat penunjukan langsung yang menandatangani saksi GIMIN, BE sedangkan yang mengetik surat adalah saksi sendiri.

-

Bahwa benar, saksi pernah diperintah oleh Pak MAKSOEM untuk mengetik 1 (satu) lembar undangan Pembangunan Gedung Serba Guna yang ditujukan kepada CV. BUDI BERSAUDARA dan 1 (satu) lembar undangan pembangunan Gedung DPRD yang commit to user ditujukan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI yang beralamat di



Surabaya. -

Bahwa benar, saksi juga pernah disuruh Pak MAKSOEM untuk mengantarkan undangan kepada Panitia dan memberikan amplop kepada Panitia yang berisikan uang.

-

Bahwa benar, yang menandatangani Berita Acara Pembangunan Gedung Serba Guna dan Pembangunan Gedung DPRD adalah semua Panitia.

-

Bahwa

benar,

semua

penandatanganan

Berita

Acara

Pembangunan Gedung Serba Guna dan Pembangunan Gedung DPRD hanya fiktif saja, karena tidak ada proses tetapi semua dianggap ada. -

Bahwa benar, untuk pembangunan tahap I yang menyuruh mengetik adalah saksi GIMIN, BE, sedangkan untuk pembangunan tahap II yang menyuruh mengetik adalah saksi Ir. SAMSUL HADI, Msi.

-

Bahwa benar, semua surat yang dibuat dan ditandatangani serta dijilid hanya untuk mencairkan uang, dan surat-surat tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi saja.

-

Bahwa benar, Pembangunan Gedung Serba Guna dan Pembangunan Gedung DPRD sudah ada penunjukan langsung, semua surat yang diketik dan dibuat hanya formalitas saja.

-

Bahwa benar, yang mengetik Berita Acara Pembangunan Gedung Serba Guna dan Pembangunan Gedung DPRD, dan proses pelelangan, perencanaan adalah saksi sendiri.


9) TRI WINDARI, Tempat lahir Madiun, 46 tahun, tanggal 07 Mei 1961, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Magetan, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat KPR ASABRI Tawanganom RT.05 commit to user / RW.06 Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan.



Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, saksi bekerja sebagai PNS pertama kali penempatan di Madiun tahun 1987

-

Bahwa benar, saksi bekerja sebagai PNS di Kab. Magetan mulai tahun 1997 sampai dengan sekarang

-

Bahwa benar, saksi sekarang menjadi Bendahara Gaji, sebagai bendahara sesuai SK

-

Bahwa benar, pada tahun 2003 saksi pernah sebagai Bendahara Proyek Pembangunan gedung Serba Guna

tahap I dan

pembangunan gedung DPRD tahap I. -

Bahwa benar, saksi pernah ditunjuk sebagai Bendahara Proyek sebanyak 2 (dua) kali

-

Bahwa benar, saksi pada tahun 2001 sebagai Bendahara pada pembangunan proyek kantor Kecamatan Karas

-

Bahwa benar, tahun 2003 saksi juga pernah sebagai Bendahara Pembangunan gedung Serba Guna tahap I dan pembangunan gedung DPRD tahap I.

-

Bahwa benar, pada bulan Januari tahun 2003 sampai dengan akhir Desember 2003 saksi sebagai Bendahara Proyek

-

Bahwa benar, pada tahun 2003 saksi sebagai Bendahara Proyek tahap I bidang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

-

Bahwa benar, Pembangunan gedung Serba Guna tahap I untuk Fisiknya menghabiskan dana Rp. 4.038.000.000,00 (empat milyar tiga puluh delapan juta rupiah).

-

Bahwa benar, biaya umum atau upah atau gaji sebesar Rp. 16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah)

-

Bahwa benar,

biaya peralatan commit to user dan

mesin Rp. 80.000.000,00



(delapan puluh juta rupiah). -

Bahwa benar, biaya lain-lain termasuk Cuci film, proses lelang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

-

Bahwa benar, biaya monitoring

untuk pembangunan

gedung

Serba Guna tahap I sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). -

Bahwa benar, total untuk pembangunan DPRD tahap I sebesar Rp. 450.000,000 ( Empat ratus lima puluh juta rupiah)

-

Bahwa benar, pemborong mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Pimpro, kemudian diproses oleh Pimpro saksi hanya menandatangani surat-suratnya saja.

-

Bahwa benar, Pembangunan gedung Serba Guna

tahap I dan

pembangunan gedung DPRD tahap I terdakwa Drs. SALEH MULJONO,.MM sebagai pembina proyek. -

Bahwa benar, barang bukti I (satu) bendel foto copi terligalisir berkas SPMU perencanaan pembangunan Serba Guna tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 No.SPM:4075/BT/2003 yang ditunjukan oleh Majelis hakim tersebut saksi menandatangani lembar ke empat surat tersebut ada disposisi dari terdakwa Drs. SALEH MULJONO,.MM.

-

Bahwa benar, dana Pembangunan gedung Serba Guna tahap I dan pembangunan gedung DPRD tahap I dananya dari APBD tahun 2003;

-

Bahwa benar, SPP ditandatangani oleh Pimpro dan Kepala Dinas lalu diusulkan ke Bendahara.

-

Bahwa benar, di SPP selain saksi yang menandatangani ada lagi yang menandatangani yaitu Pimpro dalam hal ini saksi GIMIN, BE dan Kepala Dinas PU (saksi Ir. SAMSUL HADI.MSi).

-

Bahwa benar, dari Pimpro ke Kepala Dinas lalu diteruskan ke Bagian Keuangan yaitu bu MEI SUGIARTINI, SH

-

Bahwa benar, dasarcommit usulanto ditetapkan secara pasti sesuai DIPDA user



-

Bahwa benar, pengeluaran uang muka pada bulan September 2003 Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi hanya menandatangani SPP;

-

Bahwa benar, tandatangan SPP saksi selalu disuruh tanda tangan Pimpro

(saksi GIMIN. BE ) pada bulan Puasa bersama Pak

GIMIN, BE dan Ir. GUNADI -

Bahwa benar, saksi hanya melengkapi SPP yang belum ditandatangani, saat itu yang menyuruh menandatangani Pak GIMIN, BE dan Ir. GUNADI.

-

Bahwa benar, 1 (satu) buah bendel DIPDA asli tahun anggaran 2003 proyek

perencanaan

Gedung

Serba

Guna

tahap

I

yang

menandatangani Wakil Bupati. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pledoi.

10) MEI SUGIARTINI, SH, Tempat lahir Madiun, 47 tahun, tanggal 10 Mei 1960, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemkab. Magetan, Pendidikan terakhir S-1, Alamat Jl. Samudra No. 86 Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, saksi bekerja sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang

-

Bahwa benar, tahun 2002 s/d 2005 sebagai menjabat sebagai kabag Keuangan, dengan dasar keputusan Bupati Nomor 36 tahun 2002.

-

Bahwa benar, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) masuk diproses lalu diajukan ke Bupati. commit to user



-

Bahwa benar, prosedurnya nol rupiah sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menandatangani SEKDA, sedangkan prosedurnya Rp. 5.000.000, ( lima juta rupiah) ke atas persetujuan

Bupati,

baik

pembangunan

proyek

maupun

pembangunan umum. -

Bahwa benar, BB berupa 1 (satu) bendel fotocopy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan gedung Serba Guna tahap I tahun 2003 anggaran 2003 No. SPM : 4075/BT/2003 ada disposisi atau ACC dari Bupati Magetan dalam hal ini adalah terdakwa Drs. SALEH MULJONO,.MM.

-

Bahwa benar, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan langsung ke Bupati uang muka Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), SPP diajukan September 2003 untuk Pembangunan gedung Serba Guna tahap I. benar, Disposisi Bupati ACC dibayarkan langsung, langsung di bawa saksi.

-

Bahwa benar, setelah SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari meja Bupati

lalu surat dibawa langsung oleh saksi tidak

mengetahui SEKDA atau Asisten -

Bahwa benar, maksud disposisi Bupati : tidak harus lewat SEKAB.

-

Bahwa benar, untuk gedung DPRD Tahap I biaya fisik seingat saksi ada, tapi saksi lupa jumlahnya.

-

Bahwa benar dana yang terserap untuk pembangunan GedungSerba Guna dan DPRD dengan sumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut: Tabel. 5 Gedung Serba Guna

Jenis

Pelaksana

Pekerjaan Perencanaan

TahapI-2003 (Rp).

CV.Nulul

TahapII-2004 (Rp). 197.500.000,00

TahapIII-2004

Total

(Rp). 586.700.000,00

962.700.000,00

178.500.000,00 Pelaksanaan

CVBudi

commit to 4.538.000.000,00 user

15.366.300.000,00

23.942.300.000,00



Bersaudara Pengawasaan

4.038.000.000,00

CV.Yosone

154.700.000,00

goro

87.750.000.,00

Total

4.304.250.000,00

4.903.700.000,00

470.000.000,00

16.423.000.000,00

712.450.000

25.617.450.000,00

Tabel. 6 Gedung DPRD Jenis

Pelaksana

TahapI-2003

Pekerjaan Perencanaan

CV.Yosoneg

TahapII-2004

(Rp).

(Rp).

97.500.000,00

75.700.000,00

oro Pelaksanaan

CVBudi

Total

(Rp). 520.200.000,00,00 347.000.000,00

319.500.000,00

2.842.000.000,00

Bersaudara Pengawasaan

TahapIII-2004

12.006.700.000,00 8.845.200.000,00

CV.Nulul

58.500.000,00

340.500.000,00

8.700.000.,00 282.000.000,00

Total -

4.17.000.000,00

2.976.200.000,00

9.474.200.000.,00

12.867.400.000,00

Bahwa benar, terdakwa menandatangani barang bukti yang berupa :  1 (satu) bendel fotocopy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD tahap I tahun 2003 No. SPM : 3987/BT/2003;  1 (satu) bendel fotocopy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD tahap I tahun 2003 No. SPM : 3988/BT/2003;

-

Bahwa benar, disposisi pencairan uang muka, dari Bupati langsung ke bagian keuangan.

-

Bahwa benar, sejak tanggal 23 Juli 2003 Terdakwa menjabat sebagai Bupati:

-

Bahwa benar, sebelum terdakwa menjadi Bupati, Pembangunan gedung Serba Guna direncanakan.

dan

pembangunan gedung DPRD sudah

commit to user



-

Bahwa benar, saksi tahu siapa kontraktornya atau Pimpronya Pembangunan gedung Serba Guna

dan

pembangunan gedung

DPRD dari SPP -

Bahwa benar, di dalam Pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD saksi masuk dalam Tim Penyusun Anggaran.

-

Bahwa benar, pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) diajukan atas persetujuan kepada Bupati dan tugas saksi hanya membayar.

-

Bahwa benar, setelah terbit SPMU sudah diluar tugas saksi

-

Bahwa

benar,

Pembangunan

gedung

Serba

Guna

dan

pembangunan gedung DPRD tersebut Bupati hanya perintah dan disposisi saja. -

Bahwa benar, saksi sebagai Kabag Keuangan tahun 1999 sampai dengan sekarang

-

Bahwa benar, dana Pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD tidak bisa keluar tanpa persetujuan atau disposisi Bupati

-

Bahwa

benar,

uang

muka

seharusnya

baru

cair

setelah

ditandatangani kontrak. -

Bahwa benar, tahun 2004 tidak dianggarkan tetapi dianggarkan tahun 2005

-

Bahwa benar, Pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD diambilkan dari dana DAU ( dana Alokasi Umum).

-

Bahwa benar, Pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD ada ikatan kerjasama maka pembangunan dapat dilaksanakan lebih dulu.

-

Bahwa benar, Pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD ada kerjasama antara CV. BUDI BERSAUDARA dengan persetujuancommit Pemerintah daerah Kab. Magetan. to user



-

Bahwa benar, yang mengajukan usulan Pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD dari Kepala Dinas PU

-

Bahwa benar, dalam Pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD hanya persetujuan dari Bupati.

-

Bahwa benar, yang melakukan usulan rancangan anggaran proyek pembangunan Gedung Serba Guna, Gedung DPRD maupun Gedung Pendopo Surya Graha secara penuh adalah Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Magetan melalui BAPEDA dan saksi selaku KABAG Keuangan tidak mengerti namun jika usulan secara pertahun atau pertahap yang diusulkan oleh Dinas PU dan yang ditetapkan dalam APBD adalah sebagai berikut :  Pendopo Surya Graha tahap I Anggaran Tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Tahap II diusulkan dan disepakati

pada

tahun

anggaran

2003

sebesar

Rp.

3.756.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah), tahap III diusulkan dan disepakati anggaran 2004 sebesar Rp. 1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).  Gedung Serba Guna tahap I anggaran tahun 2003 diusulkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun mengalami perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tahap II anggaran tahun 2004 pada APBD Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kemudian pada perubahan APBD ditetapkan menjadi sebesar Rp. 4.925.000.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).  Gedung DPRD tahap I anggaran tahun 2003 diusulkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun mengalami perubahan dan ditetapkan sebesar Rp. 450.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah), tahap II anggaran tahun commit to user 2004 diusulkan dan ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga



milyar rupiah) -

Bahwa benar, rekening yang digunakan dalam lalu lintas keuangan Pemerintah Kab. Magetan tersebut berdasarkan SK Bupati No.3 tahun 2003, tanggal 3 Januari 2003 dan SK Bupati No. 188/16/Kept/403.012/2004, tanggal 20 Januari 2004 tentang penunjukan Bank Jawa Timur cabang Magetan sebagai pemegang Kas Pemkab Magetan dengan 4 (empat) nomor rekening yang diantaranya :  Rekening rutin (PAD) No. Rek : 0301003833  Rekening Dana Alokasi Umum (DAU) No. Rek : 0301013533  Rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) No. Rek : 0301015950  Rekening BPHTB No. Rek : 0301008877

-

Bahwa benar, saksi yang mengajukan jumlah nominal SPMU pembangunan gedung Serba Guna tahap I tersebut berdasarkan pengajuannya saksi LIAUW INGGARWATI kepada saksi pada tanggal 23 September 2003 secara lisan sebesar Rp. 540.000.000,(lima ratus empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka tahap I.

-

Bahwa benar, syarat pencairan uang muka tahap I tidak sesuai dengan prosedur seharusnya, SPMK, Kontrak Kerja, SPP dari Pimpro bendaharawan yang bersangkutan, selanjutnya baru diproses sampai dengan dimintakan disposisi dari Sekda dan atau Terdakwa selanjutnya dibuatkan SPMU kepada kontraktor

-

Bahwa benar, dokumen yang digunakan pada saat pencairan dana tahap I hanya surat permohonan atau nota dinas kepada Terdakwa untuk mendapatkan disposisi sebagai syarat dari pencairan dana tersebut.

-

Bahwa benar, pada lembar disposisi dari Kepala Bagian Keuangan tidak dilengkapi diterima tanggal dan nomor agenda karena pada saat itu saksi bawa sendiri ke ruangan Terdakwa untuk mendapatkan persetujuan Terdakwa. commit to user



-

Bahwa benar, siapa yang memerintahkan saksi tidak tahu seperti dijelaskan saksi. LIAUW INGGARWATI yang langsung datang ke kantor saksi dan saksi hanya mengkonfirmasikan kepada Pimpro (GIMIN, BE).

-

Bahwa benar, dalam daftar pengantar surat permintaan pembayaran dokumen tidak dilengkapi nomor dan tanggal DIP yang seharusnya diisi oleh PU, dan kelalaian dari staf saksi tidak mengisi kapan diterimanya dan siapa yang menerima. Untuk lampirannya yang diberikan hanya SPP asli dan sisanya baru disusulkan seharusnya dilengkapi semuanya.

-

Bahwa benar, nomor SPP tersebut didapat dari saksi TRI WINDARI staf dari saksi GIMIN, BE tanggal tersebut saksi tidak mengetahui didapat darimana nomor dan tanggal tersebut kemungkinan dibuat mundur tanggalnya.

-

Bahwa benar, saksi LIAUW INGGARWATI waktu itu memang datang ke kantor saksi untuk pencairan uang muka tapi saksi tidak mengikuti perintah saksi LIAUW INGGARWATI, selanjutnya saksi memastikan hal tersebut kepada Pimpro (GIMIN, BE) dan ternyata membenarkannya. Proses pencairan dana tersebut dapat dilakukan dalam 1 (satu) hari yaitu tanggal 23 September 2003 karena pada saat itu saksi membawa sendiri langsung ke Terdakwa dan saksi terbitkan SPMU dan diberikan kepada CV. BUDI BERSAUDARA.

-

Bahwa benar, dokumen SPP dan SPMU ada beberapa kekurangan, akan tetapi untuk kelengkapan tersebut seharusnya pengajuan dari Pimpro untuk SPP disertai dengan lampirannya setelah lengkap barulah dilengkapi, baru permohonan disposisi dari terdakwa atau Sekda dan selanjutnya barulah diterbitkan SPMU.


commit to user



11) SUTIKNO, ST.MT, Tempat lahir Magetan, 50 tahun, tanggal 27 Juni 1957, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemkab. Magetan, Pendidikan terakhir S-2, Alamat Ds. Mojorejo RT.20 / RW.03 Kec. Kawedanan Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, dalam Pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD saksi sebagai Badan Pengawas Pembangunan.

-

Bahwa benar, pelaksanaan pembangunan ke dua gedung tersebut tahun 2003

-

Bahwa benar, tahun 2003 saksi masih menjabat sebagai sekretaris.

-

Bahwa benar, tugas sekretaris : memeriksa dan mencatat termin-termin Pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD.

-

Bahwa benar, konsultan perencana dan pengawas.

-

Bahwa benar, telah dilakukan pengecekan, permasalahan masih ada kekurangan, dan setelah diadakan Contract Change Order (CCO) akhirnya sudah tidak ada kekurangan.

-

Bahwa benar, Pembangunan gedung Serba Guna tahap I, tahap II dan tahap III jumlah dana sebesr Rp. 23.942.300.000,- (dua puluh tiga milyat sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

-

Bahwa benar, pembangunan gedung DPRD tahau I, tahap II dan tahap III total biaya sebesar Rp.12.676.000.000,- (Dua belas milyat enam tarus tujuh puluh enam juta rupiah).

-

Bahwa benar, saksi tidak tahu penunjukan pembangunan commit to user Pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung



DPRD. -

Bahwa benar, pembangunan Pembangunan gedung Serba Guna tahap II yang ditunjuk VC . NULUL dengan jumlah dana sebesar Rp. 197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

-

Bahwa benar, Tim dari ITS mengecek di lapangan dan ditemukan kekurangan- kekurangan.

-

Bahwa benar, ditemukan pengurangan lampu di lantai I, dari 76 lampu yang seharusnya dipasang, namun dipasang 56 lampu sehingga ada penguranagn 23 lampu.

-

Bahwa benar, ada pengurangan lampu F.L dari 34 yang seharusnya dipasang, namun dipasang 19 lampu, sehinga ada pengurangan 15 lampu.

-

Bahwa benar, di lantai III ada pengurangan 13 lampu.

-

Bahwa benar, dilapangan sudah ditemukan namun tidak perlu dibongkar

-

Bahwa benar, ditemukan pengurangan dana pembangunan gedung DPRD tahau I, tahap II dan tahap III sebesar Rp. 57.570.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)


12) Drs. YETRA RAULAN, Tempat lahir Madiun, 50 tahun, tanggal 08 Juli 1957, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemkab. Magetan, Pendidikan terakhir S-1, Alamat Jl. Kawi 39 Bulukerto Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, saksi mengikuti rapat tanggal 24 September 2003 di commit to user ruang Sekda (Drs. SUMANTRI, MM) yang dibicarakan pada



kesempatan tersebut adalah membicarakan proses pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD melalui proses penunjukan langsung atau pelelangan. Hal ini karena Kepala Dinas PU menyatakan tidak cukup waktu untu menyelesaikan pembangunan kedua gedung tersebut. -

Bahwa benar, tidak cukup waktu apabila dilakukan secara normal yang administrasinya saja 36 hari.

-

Bahwa benar, yang hadir dalam rapat tersebut Sekda (Drs. SUMANTRI, MM), Drs. LARAS, GIMIN, BE dari Dinas PU dan saksi sendiri dari Banwas.

-

Bahwa benar, pada rapat tersebut terdapat beberapa saran, lebih dari satu saran yang kemudian didiskusikan tetapi tidak sampai pada kesimpulan akhir.

-

Bahwa benar, saksi sendiri berpendapat, apabila tidak bisa dilakukan secara normal maka secara tidak normal harus dilakukan karena menyangkut kewibawaan Pemkab.

-

Bahwa benar, salah satu saran adalah penunjukan langsung dan ternyata dilakukan secara penunjukan langsung.

-

Bahwa benar, saksi hanya sekali mengikuti rapat sedangkan untuk tahap-tahap selanjutnya saksi tidak tahu.

-

Bahwa benar, tidak ada penjelasan bahwa sementara proyek sudah berjalan.

-

Bahwa benar, desakan karena anggaran sudah ditetapkan.

-

Bahwa benar, saksi mengetahui tentang pencairan dana baik dari media maupun mengetahui sendiri.

-

Bahwa benar, Majelis Hakim telah memperlihatkan pada saksi, Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) buku asli surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 09/SB/403.023/IX/2003 tanggal 17 September 2003 pembangunan gedung Serba Gunacommit tahap ItoKab. userMagetan


-


Bahwa benar, karena sudah mendesak saksi berpendapat sudah bisa dilaksanakan Kepres No. 18 Tahun 2000 menurut penafsiran saksi

-

Bahwa benar, ada kekurangan misalnya pajak, berita Acara Tambahan kurang

-

Bahwa benar, kwalitas dan kwantitas yang tidak sesuai dengan bestek diminta untuk dipenuhi dulu

-

Bahwa benar, dengan terdakwa pernah disampaikan hal-hal mengenai proyek tersebut.

-

Bahwa benar, usul DURP (Daftar Usulan Rencana Proyek) bukan dari bawah tapi dari DIP (Daftar Isian Proyek) pilihan

-

Bahwa benar, dimana untuk tahap ketiga belum tersedia dana tetapi sudah dilaksanakan.

-

Bahwa benar, sudah ada surat persetujuan dari DPRD bahwa akan disediakan dana tahun anggaran yang akan datang

-

Bahwa benar, dalam rapat tanggal 24 Agustus itu saksi tidak tahu ada nota dinas

-

Bahwa benar, cuma 1(satu) kali diundang rapat koordinasi.

-

Bahwa benar, saksi pernah mengikuti pemeriksaan di BPKP.

-

Bahwa benar, Berita Acara tambah kurang sebelum administrasi lengkap tidak boleh dibayar

-

Bahwa benar, penunjukan belum dilakukan tapi uang muka sudah dikeluarkan, menurut saksi kondisi mendesak bukan hanya karena bencana alam

-

Bahwa benar, pernah melihat kontrak dan menurut kebiasaan Bupati mengetahui dengan ikut menandatangani.

-

Bahwa benar, pada tanggal 24 September 2003 Primpro (GIMIN, BE) sebagai pengguna anggaran

-

Bahwa benar, terdakwa atas keterangan saksi menyebutkan bahwa dalam KEPMEN KIMPRASWIL No. 332 tahun 2002 karena commitGuna to user bangunan gedung Serba bentangnya lebih dari 500 m2 maka



diklasifikasikan dalam bangunan khusus Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup.

13) Ir. HERGUNADI, MT., Tempat lahir Magetan, 43 tahun, tanggal 30 Desember 1964, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Magetan, Pendidikan terakhir S-2, Alamat Jl. Ki Hajar Dewantoro 7B Blok 9 No. 1 Kel. Selosari Kec. Magetan Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, saksi menjadi PNS sejak tahun 1993, di Kantor Dinas PU sejak tahun 2000 sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan tahun 2000 s/d 2005

-

Bahwa benar, saksi mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang menjadi Plh. Kasubdin Jalan dan Jembatan

-

Bahwa benar, saksi selaku pemegang kas proyek pada tahun 2004, termasuk tahap II, tahap I dan tahap III tidak tahu.

-

Bahwa benar, pengelolaan biaya umum bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kabag Keuangan, diantaranya administrasi proyek, alat-alat tulis dan honor.

-

Bahwa benar, untuk biaya fisik ada Berita Acara antara konsultan pengawas dan kontraktor.

-

Bahwa benar, surat-surat ditujukan kepada bupati melalui Kabag Keuangan.

-

Bahwa benar, selaku pemegang kas melaksanakan tugasnya menerima anggaran dan mengeluarkan anggaran.

-

Bahwa benar, BB berupa : 1 ( satu ) bendel fotokopy teregalisir berkas SPMU perencanaan dan pembangunan gedung Serba Guna tahap II tahun 2003 anggaran tahun 2003 No.SPM : 4081 / BT / 2004, 1 ( satu ) bendel fotokopy teregalisir berkas SPMU commit to user perencanaan dan pembangunan gedung Serba Guna tahap II tahun



2003 anggaran tahun 2003 No.SPM : 0735 / BT / 2004, 1 ( satu ) bendel fotokopy teregalisir berkas SPMU perencanaan dan pembangunan gedung Serba Guna tahap II tahun 2003 anggaran tahun 2003 No.SPM : 1063 / BT / 2004, 1 ( satu ) bendel fotokopy teregalisir berkas SPMU perencanaan dan pembangunan gedung Serba Guna tahap I tahun 2003 anggaran tahun 2003 No.SPM : 1498 / BK / 2004, 1 ( satu ) bendel fotokopy teregalisir berkas SPMU perencanaan dan pembangunan gedung Serba Guna tahap I tahun 2003 anggaran tahun 2003 No.SPM : 2429 / BT / 2004, 1 ( satu ) bendel fotokopy teregalisir berkas SPMU perencanaan dan pembangunan gedung Serba Guna tahap I tahun 2003 anggaran tahun 2003 No.SPM : 2497 / BT / 2004, Majelis Hakim telah menunjukan barang bukti tersebut di persidangan kepada JPU, Penasehat hukum terdakwa dan saksi sendiri bahwa saksi ikut menandatangani barang bukti tersebut. -

Bahwa benar, saksi yang lebih dulu menandatangani dan untuk berikutnya yang menandatangani adalah kepala Dinas Pekerjaan Umum (saksi Ir. SAMSUL HADI, MSi).

-

Bahwa benar, dasar terbitnya SPMU adalah permintaan dari rekanan, dengan fisik keadaan pengawas bangunan atau BPB.

-

Bahwa benar, saksi dapat honor dari keuangan daerah Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dipotong 25 % selama 1 ( satu ) tahun dapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

-

Bahwa benar, bentuk proyek pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD Kab. Magetan tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan menggunakan dana alokasi umum dari APBD pembangunan Kab. Magetan tahun anggaran 2004 dan saksi diberikan pertanggungjawaban penatausahaan anggaran tahun 2004 saja.

-

Bahwa benar, saksi tidak mengetahui proses penunjukan proyek commit toGuna user dan gedung DPRD Kab. Magetan pembangunan gedung Serba



tersebut. -

Bahwa benar, besar biaya yang dipergunakan dalam proyek pembangunan gedung Serba Guna tahap II sesuai rencana yang dianggarkan dalam APBD atau sesuai plafon dana sebesar Rp.4.925.000.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian : 

Biaya fisik

:

Rp.4.550.000.000,-



Perencanaan

:

Rp.

203.500.000,-



Pengawasan

:

Rp.

158.000.000,-



Biaya umum

:

Rp.

13.500.000,-

Namun biaya yang dipergunakan dalam proyek pembangunan gedung Serba Guna tahap II sesuai pelaksanaan sebesar Rp.4.903.700.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian : 

Biaya fisik

:

Rp.4.538.000.000,-



Perencanaan

:

Rp.

197.500.000,-



Pengawasan

:

Rp.

154.700.000,-



Biaya umum

:

Rp.

13.500.000,-

Besar biaya yang dipergunakan dalam proyek pembangunan gedung DPRD tahap II sesuai rencana yang dianggarkan dalam APBD atau sesuai plafon dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan rincian : 

Biaya fisik

:

Rp.2.850.000.000,-



Perencanaan

:

Rp.

78.000.000,-



Pengawasan

:

Rp.

60.000.000,-



Biaya umum

:

Rp.

12.000.000,-

Namun biaya yang dipergunakan dalam proyek pembangunan gedung

DPRD

tahap

II

sesuai

pelaksanaan

sebesar

Rp.2.988.200.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh commit user dengan perincian : delapan juta dua ratus ribu to rupiah)





Biaya fisik

:

Rp.2.842.000.000,-



Perencanaan

:

Rp.

75.700.000,-



Pengawasan

:

Rp

58.500.000,-



Biaya umum

:

Rp.

13.500.000,-

-

Bahwa benar, laporan langsung ke Bupati (Terdakwa).

-

Bahwa benar, beban tetap langsung diserahkan ke bagian keuangan pemda.

-

Bahwa benar, proyek yang penunjukannya langsung dengan tidak langsung cara – caranya sama.

-

Bahwa benar, pemegang kas mempunyai kewajiban membayar setelah ada permintaan dari rekanan dan Berita Acara bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan pekerjaan fisik : 

Pembangunan gedung Serba Guna selesai tanggal 12 April 2004 namun konsultan perencana telah mengajukan dan dibayar termin pertama sebesai 90 % tanggal 31 Mei 2004 dan termin kedua 10 % pada tanggal 10 Nopember 2004 unuk pengawas termin pertama 85 % tanggal 12 Oktober 2004 dan termin kedua 15 % tanggal 22 Desember 2004.



Pembangunan gedung DPRD secara fisik selesai tanggal 27 April 2004 namun konsultan perencana telah mengajukan dan dibayar termin pertama tanggal 12 Oktober 2004 dan termin kedua 15 % tanggal 22 Desember 2004 dan konsultan pengawas termin pertama 90 % pada tanggal 11 Juni 2004 dan termin kedua 10 % pada tanggal 10 Nopember 2004.

-

Bahwa benar, yang mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Bupati melalui kepala bagian keuangan Kab. Magetan dengan surat yang dilampiri : 

Surat permintaan pembayaran dan kontraktor kepada pengguna anggaran.



to user Berita acara commit prosentase kemajuan fisik proyek dari badan



pengawas bangunan. 

Kwitansi pembayaran (tercantum nilai uang dan tandatangan kontraktor serta mengetahui kepala dinas).



Daftar perincian rencana / realisasi penggunaan beban tetap.

Atas keterangan saksi, terdakwa akan menangapi dalam pledoi.

14) Drs. SUHARTO, MM., Tempat lahir Magetan, 54 tahun, tanggal 01 Juli 1953, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S-2, Alamat Jl. Raya Sarangan Ds. Campursari RT.1 RW.3 Kec. Magetan Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-


-

Bahwa benar, saksi sebagai PNS di Magetan sejak tahun 1974 sampai sekarang

-

Bahwa benar, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Kimpraswil sejak Oktober 2002 sesuai dengan SK Bupati Magetan

-

Bahwa benar, di dalam pembangunan saksi sebagai anggota pengawas BPB (Badan Pengawas Bangunan)

-

Bahwa benar, pembangunan Gedung Serba Guna dimulai tiga tahap tetapi saksi hanya melakukan pengawasan pada tahap I dan tahap II

-

Bahwa benar, perencanaan secara umum saksi dilibatkan dalam penentuan lokasi

-

-

Bahwa benar, tugas saksi sebagai BPB adalah : 

Mengevaluasi serangkaian pembangunan;



Mengawasi dan mencocokan dengan dasar kontrak;

Bahwa benar, Gedung Serba Guna tahap I dimulai tahun 2003 dan commit to user



tahap II dimulai tahun 2004 -

Bahwa benar, pembangunan gedung DPRD dimulai setelah pembangunan Gedung Serba Guna

-

Bahwa benar, saksi pernah mengikuti rapat tentang pembangunan Gedung Serba Guna mewakili Ketua Bapeda pada tanggal 24 September 2003, rapat dipimpin oleh Sekda

-

Bahwa benar, yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah membahas tentang rencana pelaksanaan pembangunan gedung Serba Guna, bagaimana sebaiknya dan apakah pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung, pimpinan rapat pada waktu itu adalah Sekda Kab. (Drs. SUMANTRI, MM) tempatnya di ruang kerja Sekda Kab dan yang hadir antara lain dari Dinas PU Ir. SAMSUL HADI, Msi., Pimpro (GIMIN, BE), Adbang (Drs. LARAS), Bapeda saksi sendiri (SUHARTO), Keuangan (MEI SUGIARTINI, SH), Kabanwas (YETRA RAULAN) dan dari bagian hukum Sdr. KENDAR

-

Bahwa benar, yang dibicarakan, membahas rencana pembangunan gedung Gedung Serba Guna

-

Bahwa benar, kontrak ditandatangani saksi tahu pada waktu saksi masih sebagai BPB

-

Bahwa benar, tugas Bapeda : 

Melakukan perencanaan secara umum;



Menampung aspirasi dari masyarakat

-

Bahwa benar, terdakwa menjabat sebagai Bupati mulai 23 Juli 2003

-

Bahwa benar, kontraktor pembangunan GEDUNG SERBA GUNA dari CV. KARYA MANDIRI dari Surabaya

-

Bahwa benar, kontraktor pembangunan DPRD dari CV. BUDI BERSAUDARA

-

Bahwa benar, untuk pembangunan GEDUNG SERBA GUNA besarnya dana yang dianggarkan secara keseluruhan ± Rp. commit to user



25.650.000.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk gedung DPRD ± Rp. 12.875.000.000,(dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) -

Bahwa benar, GEDUNG SERBA GUNA tahap I dan tahap II yang menjadi Pimpro adalah Pak GIMIN, BE

-

Bahwa benar, Kepala Dinas sebagai pengendali, pengelola anggaran

-

Bahwa benar, rapat-rapat di lapangan disampaikan kepada Pimpro

-

Bahwa benar, peran atau keterlibatan langsung dalam pembangunan tidak ada

-

Bahwa

benar,

tahapan

kegiatan,

saksi

selalu

mengikuti

perkembangannya -

Bahwa benar, untuk pembangunan DPRD saksi mengikuti tahap I saja

-

Bahwa benar, BPB dibentuk satu kesatuan

-

Bahwa benar, pencairan tiap terima untuk uang muka yang mempunyai wewenang adalah Pimpro

-

Bahwa benar, pada waktu rapat dilaksanakan tanggal 24 September 2003 pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan

-

Bahwa benar, rapat membahas, tentang pelelangan atau penunjukan langsung tapi rapat belum ada keputusan

-

Bahwa benar, tahap I dan tahap II ada CCO tambah kurang

-

Bahwa benar, tim dari BPB tidak melaksanakan pengawasan tiap hari, tetapi tim datang sewaktu-waktu

-

Bahwa benar, yang diawasi proses dari awal, pasang pondasi, pasang tembok

-

Bahwa benar, Majelis Hakim telah menunjukan kepada saksi, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah membenarkan Barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy terlegalisir berkas SPMU : perencanaan dan pembangunan gedung to user Serba Guna tahapcommit I tahun 2003 Anggaran 2003 No. SPM :



3479/BT/2003 -

Bahwa benar, tanggal 24 September 2003 belum ada pengajuan fisik

-

Bahwa benar, terima pertama bulan Oktober 2003

-

Bahwa benar, saksi tidak pernah menandatangani

-

Bahwa benar, BPB bekerja setelah ada kontrak

-

Bahwa benar, kontrak mulai bulan Okober 2003

-

Bahwa benar, BPB secara struktur berada di Dinas PU / Dinas Teknis

-

Bahwa benar, kalau ada kekurangan pembangunan saksi dapat teguran dari Bapeda

-

Bahwa benar, pembangunan terkait dengan satu kesatuan proses, sehingga dipertemukan pimpinan di Magetan

-

Bahwa benar, rapat tanggal 24 April 2003 saat itu tidak ada mengenai penunjukan langsung

-

Bahwa benar, yang bertanggung jawab pembangunan unsur pembantu Pimpro ke Pimpro dengan pelaksana barang

-

Bahwa benar, pembangunan sudah sesuai dengan kontrak


15) Ir. HERU GADING KENCONO, Tempat lahir Magetan, 41 tahun, tanggal

23 Agustus 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan

Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Direktur CV. NULUL), Pendidikan terakhir S-1, Alamat Jl. Moh. Thamrin No. 41 Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut : -


-


-

commitproses to userpenunjukan langsung, dapat dari Bahwa benar, mengenai



Ketua Panitia Pak MAKSOEM tanggal 25 Juli 2003 dan yang menandatangani surat adalah Pak MAKSOEM -

Bahwa benar, saksi pernah dapat pembangunan jalan, juga penunjukan langsung

-

Bahwa benar, penunjukan Kwalitas K kualifikasi untuk maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

-

Bahwa benar, satu proyek satu kontrak, untuk gedung Serba Guna tahap III sebagai pengguna anggaran Ir. SAMSUL HADI, MSi

-

Bahwa benar, tahap I Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)

-

Tahap II Rp. 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Oktober 2003 sampai dengan 28 Januari 2004

-

Tahap III Rp. 586.700.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan 29 Mei 2004

-

Bahwa benar, nilai kontrak saksi sebagai konsultan perencana gedung Serba Guna masing-masing tahap :  Tahap I : Rp. 178.500.000, Tahap II : Rp. 197.500.000, Tahap III : Rp. 586.700.000,- (belum dibayar)

-

Bahwa benar nilai kontrak saksi sebagai konsultan pengawas gedung DPRD masing-masing tahap :  Tahap I : Rp. 8.700.000, Tahap II : Rp. 58.500.000, Tahap III : Rp. 282.000.000,- (belum dibayar)

-

Bahwa benar, alasannya karena tahap I dan tahap II yang mengerjakan adalah saksi sendiri sehingga untuk tahap III

-

dilanjutkan juga oleh saksi commit Bahwa benar, kontrak tahaptoIuser yang tandatangan adalah Pimpro (Pak



GIMIN) sedangkan tahap II dan tahap III yang tandatangan adalah Pak SAMSUL HADI -

Bahwa benar, yang tandatangan di Kantor PU tahap I perjanjiannya tanggal 1 Agustus 2003 yang tandatangan adalah saksi dengan Pak GIMIN, BE

-

Bahwa benar, yang tandatangan di Kantor PU tahap II perjanjiannya tanggal 02 Oktober 2003 yang tandatangan adalah saksi dengan Pak SAMSUL HADI, Msi

-

Bahwa benar, yang tandatangan di Kantor PU tahap III perjanjiannya tanggal 20 Februari 2004 yang tandatangan adalah saksi dengan Pak SAMSUL HADI, Msi

-

Bahwa benar, semua pekerjaan sudah dilaksanakan

-

Bahwa benar, semua dana sudah diterima

-

Bahwa benar, untuk pembangunan DPRD saksi sebagai pengawas

-

Bahwa benar, pembangunan DPRD ada tiga tahap :  Tahap I : Rp. 8.700.000,- tanggal 02 Oktober 2003 – 7 November 2003  Tahap II : Rp. 58.500.000,- tanggal 9 Februari 2004 – 7 Juli 2004  Tahap III : Rp. 228.000.000,- tanggal 6 Juli 2004 – Desember 2004

-

Bahwa benar, untuk tahap III saksi pernah mengundurkan diri

-

Bahwa benar, tahap III dengan penunjukan langsung

-

Bahwa benar, setiap kontrak saksi mendapat 10% dari perjanjian kontrak yang dilaksanakan;

-

Bahwa benar, RAB yang menyusun saksi sendiri, yaitu penyusunan EE, gambar

-

Bahwa benar, dasar bekerja adalah kontrak;

-

Bahwa benar, sistem yang dipergunakan ada BOW dan ada SNI

-

Bahwa benar, untuk pembangunan commit to user Gedung Serba Guna tahap I



sampai tahap III memakai BOW (Burgelijke Openbare Werken) dan SNI (Standar Nasional Indonesia); -

Bahwa benar, koefisien penghitungan SNI digunakan apabila koefisien penghitungan dalam BOW tidak ada;

-

Bahwa benar, saksi hanya tandatangan saja untuk surat-surat kelengkapan berkas;

-

Bahwa benar, untuk tahap I harga satuan memakai SK : Keputusan No. 188/303/Kept/403.012/2003 tanggal 28 Juli 2003;

-

Bahwa benar saksi pernah membuat EE brdasarkan hargasatuan berdasarkan SK Bupati No.188/295403.012/2002 tanggal 1 Oktober 2002 , namun atas perintah saksi Gimin BE kemudian disuruh membuat

bedasarkan

SK

:

Keputusan

No.

188/303/Kept/403.012/2003 tanggal 28 Juli 2003 dengan alasan bangunannnya khusus; -

Bahwa benar saksi selaku konsultan perencana, untuk membuat EE dengan harga satuan khusus dengan

harga satuan khusus No.

188/303/Kept/403.012/2003 dan No. 188/456/Kept/403.012/2003 dan perhitungan mnggunakan analisa BOW, sehingga didapat EE yang menguntungkan kontraktor pelaksana.padahal saksi Ir.Heru Gading selaku konsultan perencana sebelumnya telah membuat EE No. 188/295/Kept/403.012/2002 yang berlaku umum untuk pembangunan tahun anggaran 2003 di Kab. Magetan; -

Bahwa benar

antara

EE yang dibuat berdasarkan SK Bupati

Magetan No. 188/295/Kept/403.012/2002 dibandingakan EE yang dibuat berdasarkan No. 188/303/Kept/403.012/2003. Dan No. 188/456/Kept/403.012/2003 sesuai dengan permintaaan saksi Gimin BE , ternyata lebih besar nilainya sekitar 10% . -

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD Kab. Magetan tahun 2003 tersebut telah ada perhitungan dengan metode BOW dan metode SNI, dan metode yang dipakai adalah user kalau menggunakan metode SNI metode perhitungancommit BOW to karena



keuntungannya mepet atau sedikit, dan petunjuk pimpinan proyek (GIMIN, BE) bahwa pakai metode BOW, jika tidak ada di BOW maka menggunakan metode SNI, jika metode BOW keuntungannya lebih besar dan yang diuntungkan dalam hal tersebut adalah kontraktor -

Bahwa

benar,

untuk

pengawasan

dilakukan

oleh

CV.

YOSONEGORO -

Bahwa benar, saksi pernah diajak survey di Jember, melihat gedung olahraga di Jember, bersama Pak GIMIN, BE Pak BAMBANG, Pak WIHID dari anggota dewan

-

Bahwa benar, konsultan yang diajak ada dua orang

-

Bahwa benar, pembangunan tidak melalui lelang, tender tiba-tiba ada penunjukan langsung

-

Bahwa

benar,

harga

barang

188/303/Kept/403.012/2003

dan dan

upah

sesuai SK.

SK

No. No.

188/496/Kept/403.012/2003 pakai atas bawah beda harga dimana selisih harganya 5-15 % -

Bahwa benar, semua kewenangan Pimpro kualitasnya sama , bedanya di transportasi

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna dilaksanakan sejak kapan saksi tidak tahu karena saksi hanya sebagai konsultan perencana dan pembangunan dilaksanakan secara bertahap. Sebagai konsultan perencana juga dilakukan secara bertahap yaitu untuk konsultan perencana pembangunan gedung Serba Guna : 

Tahap I tanggal 1 Agustus 2003 – 29 September 2003 (CV. NULUL)



Tahap II tanggal 2 Oktober 2003 – 28 Januari 2004 (CV. NULUL)



Tahap IIII tanggal 20 Februari 2004 – 29 Mei 2004 (CV. NULUL)

commit to user Untuk konsultan pengawasnya adalah CV. YOSO Konsultan tahap I



sampai tahap III yang juga sebagai konsultan perencana pembangunan gedung DPRD yang juga dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap I, tahap II dan tahap IV Untuk pembangunan gedung DPRD Magetan adalah CV. NULUl ditunjuk sebagai konsultan pengawas mulai tahap I tanggal 09 Oktober 2003 s/d 07 November 2003 (30 hari kerja), tahap II tanggal 09 Februari 2004 s/d 07 Juli 2004 (120 hari kerja), tahap III tanggal 06 Juli 2004 sampai dengan selesai (175 hari kerja) -

Bahwa benar, selisih atas perbedaan luas atap rencana dan luas atap terpasang adalah sesuai kontrak perjanjian kerja dengan luas 4500 m2 namun pelaksanaannya dengan luas 3.770,32 m2 sehingga ada selisih : ± 730m2 x Rp. 1.200.000,- per m2 = Rp. 876.000.000,-

-

Bahwa benar, tahap I Gedung Serba Guna semua gambar sudah jadi

-

Bahwa benar, pembangunan seharusnya harus penuh, tetapi dipotong

-

Bahwa benar, saksi tidak melakukan pengawasan


16) Ir. R.P. WIHID KURNIAWAN, Tempat lahir Magetan, 42 tahun, tanggal 05 Juni 1965, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Direktur CV. YOSONEGORO), Pendidikan terakhir Sarjana, Alamat Jl. Bismo No. 4 Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa,

-

Bahwa benar, Komisaris dulu NANANG SUNTORO dan ARI

-

Bahwa benar, sekarang SAMIRAN sebagai pemegang saham juga commit to user


-


Bahwa benar, perencana untuk DPRD, pengawasan untuk gedung Serba Guna

-

Bahwa benar, SK untuk pengawasan dan perencana diterima sekitar Bulan Agustus 2003

-

Bahwa benar, dipilih bukan melalui lelang tetapi melalui penunjukan langsung dari Pimpro (GIMIN, BE), tahap I sebagai Pimpro, tahap II dan tahap III sebagai pengendali teknis tetapi tetap GIMIN, BE yang tandatangan

-

Bahwa benar, klasifikasi tahap I dan II kecil, sedang tahap III sedang menengah, pengawasan sama

-

Bahwa benar, pengawasan DPRD kerjasama dengan GADING, persetujuan lisan oleh Kadis (pinjam bendera)

-

Bahwa benar, saksi dan estimator disuruh memakai BOW, karena gedung Serba Guna lebih dulu maka gedung DPRD disuruh mengikuti Serba Guna

-

Bahwa benar, kendala saat pengawasan, karena belum memegang gambar kerja, RAB;

-

Bahwa benar, saksi pernah ada yang tidak sesuai bestek yaitu Flooring

-

Bahwa benar, laporan mingguan dan bulanan dilaporkan kepada Pimpro

-

Bahwa benar, bila ada yang tidak sesuai Bestek Konswas tidak berwenang menghentikan pekerjaan, yang berwenang adalah Pimpro

-

Bahwa benar, PL Rp. 50.000.000,- ke bawah atau dalam keadaan khusus dan mendesak

-

Bahwa benar, Pembangunan dan pemkab dalam kontrak bisa cash (tunai), bisa transfer

-

Bahwa benar, SPMU dari keuangan, tahap atau termin I 90 % setelah dokumen diserahkan, 10 % setelah pekerjaan fisik selesai commit to user



-

Bahwa benar, pengawasannya sama

-

Bahwa benar, memakai bendera Gading, HERU GADING dapat 10 %

-

Bahwa benar, tahap I melakukan pengerjaan pengawasan mulai tahun 2003 sekitar bulan Oktober masih bentuk hamparan belum ada pondasi

-

Bahwa benar, belum ada bowplang

-

Bahwa benar, laporan anggaran / bulanan melapor ke PIMPO

-

Bahwa benar, pengawasan pekerjaan, material, misalnya flooring diganti karena dipasaran tidak ada

-

Bahwa benar, pengawasan di gedung DPRD tahap I, tahap II, dan tahap III, sedangkan tahap IV lelang

-

Bahwa benar, selaku perencana di DPRD ditunjuk langsung yang tandatangan adalah MAKSOEM

-

Bahwa benar, sebelumnya sempat survey di Jember, Malang, Nganjuk bersama BAMBANG SETIAWAN

-

Bahwa benar, tahun 2003 belum selesai semua

-

Bahwa benar, dasar membuat EE untuk pembangunan Gedung DPRD saksi mencontoh EE yang digunakan untuk membangun Gedung Serba Guna sebagaimana yang telah dibiuat oleh saksi Ir Heru gading.

-

Bahwa benar, yang dipakai adalah SK 188/456/Kept./403.012/2003 yang lebih tinggi daripada di pasaran

-

Bahwa benar, saksi sebenarnya tidak mau, tetapi dipaksa oleh Pimpro

untuk

memakai

SK

tersebut

No.

188/456/Kept./403.012/2003 tanggal 10 Desember 2003 -

Bahwa benar, ada penyimpangan yaitu pelelangan tapi oleh Pimpro dilaksanakan penunjukan langsung

-

Bahwa benar, menyatakan lebih besar tapi belum survei

-

commitKepengurusan to user Bahwa benar, susunan di CV. YOSONEGORO



adalah sebagai berikut :

-

-



Direktur : Ir. R.P. WIHID KURNIAWAN



Komisaris : NANANG ISBINTORO, S.Sos



Komisaris : TRIYUDONO (sekarang SAMIRAN)

Sedangkan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut : 

NANG ISBINTORO, S.Sos 51 %



TRIYUDONO 49 %

Bahwa benar, nilai kontrak saksi sebagai konsultan perencana gedung DPRD masing-masing tahap :

-



Tahap I



Tahap II

:

Rp. 75.700.000,-



Tahap III

:

Rp. 347.000.000,- (belum dibayar)

:

Rp. 97.500.000,-

Bahwa benar, nilai kontrak saksi sebagai konsultan pengawas gedung Serba Guna masing-masing tahap :

-



Tahap I



Tahap II

:

Rp. 154.700.000,-



Tahap III

:

Rp. 470.000.000,- (belum dibayar)

:

Rp. 8.750.000,-

Bahwa benar, yang saksi ketahui antara lain : pengadaan barang atau jasa yang nilainya maksimal Rp. 50.000.000,- dalam keadaan khusus dan mendesak

-

Bahwa benar, pembangunan gedung DPRD dan gedung Serba Guna tidak termasuk dalam kriteria khusus, mendesak dan nilainya lebih dari Rp. 50.000.000,-

-

Bahwa benar, CV. YOSONEGORO juga melakukan penghitungan besarnya biaya pembangunan gedung Serba Guna dengan dasar penghitungan harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati Magetan yaitu SK. No. 188/322/Kept/403.102/2003 tanggal 18 Agustus 2003 untuk tahap I, sedangkan untuk tahap II dan III menggunakan SK Bupati Magetan yaitu SK. No. 188/456/Kept/403.102/2003 tanggal commit to user 10 Desember 2003



-

Bahwa benar, sepengetahuan saksi bahwa harga yang ada dalam SK Bupati tersebut lebih besar atau mahal dari harga yang ada di pasaran

-

Bahwa benar, ada pelanggaran di SK Bupati yaitu pelanggaran pelelangan


17) Ir. ZAINAL ABIDIN, Tempat lahir Malang, 48 tahun, tanggal 02 Oktober 1959, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Project Manager), Pendidikan terakhir S-1, Alamat Jl Bendungan Sigura – gura No. 1B Kel Sumbersari Kec. Lowokwaru kab. Malang. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa

-

Bahwa benar, saksi bekerja di bidang jasa (swasta)

-

Bahwa benar, saksi dibawah CV. BUDI BERSAUDARA

-

Bahwa benar, untuk CV. BUDI BERSAUDARA Project managernya adalah saksi sendiri;

-

Bahwa benar, yang mengerjakan proyek pembangunan gedung Serba Guna adalah CV. BUDI BERSAUDARA dan pembangunan gedung DPRD adalah CV. BUDI KARYA MANDIRI dengan susunan Direksi sebagai berikut : 

Direktur CV. BUDI BERSAUDARA :



Direktur CV. BUDI KARYA MANDIRI TEGUH SETIA BUDI commit to user

SRI WAHYUNI :





Project Manager

:

saksi

sendiri

(Ir.

ZAINAL

ABIDIN)

-



Site Manager

:

Ir. RIO BASUKI



Site Enginer

:

TANGKAS T, ST



Mechanical electrical

:



Pelaksana

BUDRIWANTO dan KATWAR



Mandor lapangan



Logistik :

H. MOH. YASIN



Gudang :

KHOIRUL, SONI dan ISNO



Surviyor

:

WAHYUDI



Administrasi

:

YULI ADIATI dan DIDIT AGRO

:

:

SUAIB

PARDI, SADI dan SUPRI

Bahwa benar, saksi sebagai Project manager CV. BUDI BERSAUDARA, saksi juga sebagai kontraktor pelaksanaan di pembangunan gedung Serba Guna

-

Bahwa benar, CV. BUDI BERSAUDARA sama LIAUW INGGARWATI sebagai mitra kerja

-

Bahwa benar, saksi tahunya dapat surat mulai kerja

-

Bahwa benar, prosedur pembangunan GEDUNG SERBA GUNA saksi tidak tahu

-

Bahwa benar, LIAUW INGGARWATI bernaung di CV. BUDI BERSAUDARA,

yang mendapat dana (penyandang dananya

adalah LIAUW NGGARWATI) -

Bahwa benar, saksi tidak kena dengan CV. BUDI BERSAUDARA, tetapi saksi kenal dengan LIAUW INGGARWATI dan yang menunjuk sebagai pekerja adalah LIAUW INGGARWATI

-

Bahwa benar, yang dipasang adalah plang yang dipakai oleh CV. BUDI BERSAUDARA

-

Bahwa benar, surat pelaksanaan pekerjaan perjanjian kontrak ditandatangani oleh GIMIN, BE, SRI WAHYUNI dan mengetahui commit to user Terdakwa selaku Bupati Magetan, MM dibuat tanggal 17 September



2003 -

Bahwa benar, saksi bekerja tanggal 17 September 2003

-

Bahwa benar, konsultan pengawasnya adalah pak DEDI CV. YOSONEGORO

-

Bahwa benar, konsultan perencananya adalah Ir. GADING, SAMSUL BAHRI dari CV. NULUL

-

Bahwa benar, Konstruktor adalah NUR HADI

-

Bahwa benar, koordinator

dan tehnisnya adalah SULISTYO

PRABOWO, SE -

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna tahap I Pimpronya adalah Pak GIMIN, BE

-

Bahwa benar, tahap II pengelola kegiatan Pak GIMIN, BE (teknis dilapangannya sama dengan tahap I

-

Bahwa benar, untuk pembangunan gedung Serba Guna tahap III Ir. SAMSUL HADI, MSi

-

Bahwa

benar,

penyandang

dana

dari

proyek

LIAUW

INGGARWATI -

Bahwa benar, pembangunan ada perencana, RKS dan gambar, gambar diserahkan secara bertahap

-

Bahwa benar, yang membuat adalah konsultan perencana

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna tahap I tanggal 17 September 2003

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna tahap II tanggal 10 Februari 2004

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna tahap III tanggal 06 Juli 2004

-

Bahwa benar, untuk tahap I sampai tahap III tersebut diatas memakai kendaraan LIAUW INGGARWATI

-

Bahwa benar, yang menyerahkan SRI WAHYUNI kepada PIMPRO

-

commitproyek to userpembangunan gedung Serba Guna Bahwa benar, penyerahan



tahap I tanggal 13 November 2003 (sudah 100%) -

Bahwa benar, penyerahan proyek pembangunan gedung Serba Guna tahap II tanggal 12 April 2004

-

Bahwa benar, penyerahan proyek pembangunan gedung Serba Guna tahap III tanggal 06 Januari 2005

-

Bahwa benar, semua tahap sudah diserahkan semua

-

Bahwa benar, untuk CCO pertahap diserahkan 1 (satu) kali, atas CV. BUDI BERSAUDARA, Bu SRI WAHYUNI, Pimpro GIMIN, BE , WIHID

-

Bahwa benar, pengupahan saksi perbulan dapat Rp. 3.750.000,-

-

Bahwa benar, upah mandor Rp. 70.000,- , upah kepala tukang Rp. 50.000,- sampai Rp. 55.000,- (dari Malang) kalau tukang dari Magetan Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,-

-

Bahwa benar, pengusulan terima dari LIAUW INGGARWATI

-

Bahwa

benar,

semua

laporan

mingguan

kepada

LIAUW

INGGARWATI -

Bahwa benar, LIAUW INGGARWATI sebagai penyandang dana di pembangunan gedung Serba Guna dan orang yang mendapatkan proyek

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna :  Tahap I : dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.038.000.000,(empat milyar tiga puluh delapan juta rupiah) dan tanggal penyerahan proyek kepada pimpinan proyek yang pertama tanggal 13 November 2003 dan penyerahan kedua pada tanggal 15 Desember 2003, sesuai dengan laporan yang dibuat konsultan pengawas dan pimpro  Tahap II : dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.538.000.000,(empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal penyerahan proyek kepada Pimpro tanggal 12 April 2004 sesuai dengan laporancommit konsultan pengawas dan Pimpro to user



 Tahap III : dengan nilai sebesar Rp. 15.366.300.000,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal penyerahan kepada Pimpro pada tanggal 06 Januari 2005 -

Bahwa benar, pembangunan gedung DPRD :  Tahap I : dengan nilai sebesar Rp. 319.500.000,- (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal penyerahan tahap pertama kepada Pimpro pada tanggal 07 November 2003 dan tahap II pada tanggal 01 Desember 2003  Tahap II : dengan nilai sebesar Rp. 2.842.000.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) dan tanggal penyerahan kepada Pimpro pada tanggal 26 April 2004  Tahap III : dengan nilai sebesar Rp. 8.845.200.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan tanggal penyerahannya kepada Pimpro pada tanggal 06 Juli 2004

-

Bahwa benar, untuk upah mandor di Plaosan dengan pembangunan gedung Serba Guna hampir sama;

-

Bahwa benar, kalau upah lebih tinggi pada pembangunan gedung Serba Guna

-

Bahwa benar, saksi bekerja berdasarkan SPMK tanggal 17 September 2003, yang menerima atau mengurusi administrasi;

-

Bahwa benar, saksi mulai bekerja penguluran sekiranya jam 09.00 WIB atau 10.00 WIB, ada orang lain dari Pimpro, untuk gedung Serba Guna tujuannya untuk titik kolom, untuk menentukan titik kurang lebih satu minggu;

-

Bahwa benar, setelah pembersihan kurang lebih dua minggu lalu diadakan pengkalian ;

-

Bahwa benar, pekerjaan tahap I adalah pembetonan dan penggalian tanah

commit to user



-

Bahwa

benar,

biaya

kontrak

senilai

Rp.

4.038.000.000,-

dilaksanakan sesuai dengan kontrak; -

Bahwa benar, tahap II pembuatan pembetonan bagian barat, pekerjaan plafon, pemasangan keramik, ruang genset;

-

Bahwa benar, yang menyerahkan atas nama CV. BUDI BERSAUDARA diserahkan ke Pak SAMSUL tahap II;

-

Bahwa benar, pekerjaan tahap III meliputi lantai, Flooring, lantai pada tribun, pekerjaan kusen, sound system, penutup samping kanan dan kiri;

-

Bahwa benar, permeter bangunan untuk gedung gedung Serba Guna Rp. 2.946.249,- (tergolong mewah)

-

Bahwa benar, harga kontrak dibagi volumenya

-

Bahwa benar, saksi diminta koreksi RAB oleh LIAUW INGGARWATI sewaktu mau pelaksanaan pekerjaan

-

Bahwa benar, RAB yang dikoreksi koefisien besi dan cetakan

-

Bahwa

benar,

semua

RAB

yang

diserahkan

LIAUW

INGGARWATI sudah jadi dan sudah ada tandatangan dari Bu SRI WAHYUNI -

Bahwa benar, saksi diberi gambar, RAB dan kontrak

-

Bahwa benar, pada saat mulai bekerja belum dikasih RAB, setelah ditengah perjalanan kontrak RAB baru diberikan kepada saksi

-

Bahwa benar, SPMK dilaksanakan sesuai dengan bestek

-

Bahwa benar, metode pelaksanaan yang dilakukan antara Plaosan dan Magetan untuk analisa pekan BOW

-

Bahwa benar, saksi mau bekerja sama rencana dapat keuntungan bersih 20% dari pembangunan proyek

-

Bahwa benar, saksi dapat Rp. 50.000.000,- untuk pekerjaan bon dari Pak SULIS, karena sampai sekarang uang tersebut yang dijanjikan oleh saksi Liauw Inggarwati, belum dibagikan;

-

commit to user Bahwa benar, pekerjaan pembangunan di Plaosan dengan



pembangunan di gedung Serba Guna saksi sama sebagai kotraktor; -

Bahwa benar, proyek yang ada di Magetan semuanya memakai perhitungan BOW

-

Bahwa benar, saksi kenal dengan LIAUW INGGARWATI pada bulan Maret 2003 pada saat bekerja di Pasar Plaosan;

-

Bahwa benar, untuk pembangunan gedung Serba Guna dengan harga permeternya seharga Rp. 2.946.249,- sudah cocok;


18) JUMINI, Tempat lahir Magetan, 36 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani / Pekerja Kasar Bangunan, Pendidikan terakhir SD, Alamat Dk. Kabar Ds. Bulugunung Kec. Plaosan Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa

-

Bahwa benar, saksi ikut bekerja di gedung Serba Guna dan DPRD karena diajak Pak SUKIMIN

-

Bahwa benar, saksi mulai bekerja tahun 2003 sampai 2004 yang membayar upah Pak SUKIMIN Rp. 15.000,- kalau makan membawa sendiri

-

Bahwa benar, saksi bekerja angkat-angkat bata, batu, adukan luluh semen

-

Bahwa benar, saksi bekerja sebelum bulan Puasa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup, karena Terdakwa tidak mengenal saksi. commit to user



19) SUTIMIN, Tempat lahir Magetan, 41 tahun, tanggal 16 Juli 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SLTP, Alamat Dkh. Babar Ds. Bulugunung RT.29 RW. 03 Kec. Plaosan Kab. Magetan Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa;

-

Bahwa benar, saksi pernah bekerja di gedung Serba Guna dan DPRD Magetan sebagai Mandor, menggerakkan orang-orang bekerja ± 60 orang

-

Bahwa benar, saksi mengawasi orang-orang bekerja, tetapi juga ikut bekerja

-

Bahwa benar, ada yang sebagai tenaga kasar dan tenaga trampil

-

Bahwa benar, diangkut dari Plaosan ke Magetan, bekerja jam 07.00 WIB sampai jam 16.00 WIB;

-

Bahwa benar, tenaga kasar atau kuli upahnya Rp. 15.000,- rupiah;

-

Bahwa benar, untuk tenaga yang trampil upahnya Rp. 20.000,- ;

-

Bahwa benar, saksi bekerja sejak pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD tersebut dibangun yaitu sekitar tahun 2003 hingga akhir tahun 2004;

-

Bahwa benar, saksi bekerja di proyek pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD Kab. Magetan sejak ada pembangunan pasar Plaosan Magetan yang telah dikerjakan oleh saksi LIAUW INGGARWATi dan pelaksana di lapangan Sdr. KATWAR selanjutnya

saksi

LIAUW

INGGARWATI

mengerjakan

pembangunan gedung Serba Guna atau gedung Serba Guna dan gedung DPRD Kab. Magetan maka saksi mengikuti pekerjaannya; -

Bahwa benar, yangcommit membayar saksi adalah Sdr. KATWAR dengan to user



besar gaji atau upah setiap minggu rata-rata sebesar Rp. 300.000,tergantung jumlah pekerja yang saksi himpun dan waktu pekerjaan saksi mengikuti pekerja yang lain yaitu mulai jam 07.00 WIB sampai 16.00 WIB dengan sistem harian lepas; -

Bahwa benar, cara kerja saksi sebagai koordinator pekerja adalah saksi menghimpun pekerja, mengawasi pekerja, mengabsen sesuai jumlah pekerja selanjutnya saksi melaporkan kepada Sdr. KATWAR selaku pelaksana lapangan, selanjutnya saksi menerima upah sesuai jumlah pekerja dan setiap minggu saksi berikan kepada para pekerja sesuai dengan tingkat ketrampilannya;

-

Bahwa benar, para pekerja yang saksi himpun berasal dari wilayah kecamatan Plaosan Magetan rata-rata sejumlah 40 sampai dengan 60 orang pekerja dengan upah sebagai berikut :  Pekerja kasar

:

Rp. 15.000,-

 Pekerja dipercaya atau rajin

:

 Pekerja tukang biasa

:

Rp. 25.000,-

 Pekerja profesional

:

Rp. 30.000,-

Rp. 20.000,-

-

Bahwa benar, uang pembayaran diterima dari Pak KATWAR;

-

Bahwa benar, saksi bekerja mulai awal sampai akhir ;

-

Bahwa benar, saksi sudah tahu pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD pada saat masih bekerja di Plaosan, karena sudah diberitahu oleh Pak KATWAR;

-

Bahwa benar, saksi mengenal Pak KATWAR, Pak BUDI, Pak RIO Bu LIAUW INGGARWATI dan Pak ZAENAl;

-

Bahwa benar, saksi tiap hari mengangkut pekerja dari Plaosan ke Magetan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup karena Terdakwa tidak mengenal saksi. 20) SULISTYO PRABOWO, Tempat lahir Magetan, 58 tahun, commitSE, to user



tanggal 01 Juli 1949, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pem. Kab. Magetan, Pendidikan terakhir S-2, Alamat Ds. Kedungguwo Rt. 01/Rw. 01 Kec. Sukomoro Kab. Magetan Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-


-

Bahwa benar, pembangunban gedung Serba Guna dan DPRD saksi membantu LIAUW INGGARWATI sebagai pelaksana fisik pembangunan tersebut

-

Bahwa benar, saksi dapat uang transport setiap sekali datang dan 1 bulan saksi datang 2 kali dan diberi uang transport oleh LIAUW INGGARWATI sebesar Rp. 400.000,-

-

Bahwa benar, saksi sering bertemu Pak SAMSUL HADI dan Pak GIMIN, BE

-

Bahwa benar, saksi hanya mengontrol; tiap hari Kamis

-

Bahwa benar, saksi tidak tahu adanya penunjukan langsung

-

Bahwa benar, saksi membantu LIAUW INGGARWATI

-

Bahwa benar, saksi pernah bekerjasama dengan LIAUW pada saat pembangunan Pasar Plaosan

-

Bahwa benar, gedung Serba Guna dan DPRD saksi hanya mengkoordinir teman-teman yang lain

-

Bahwa benar, pelaksana pembangunan gedung Serba Guna adalah CV. BUDI BERSAUDARA

-

Bahwa benar, pelaksana pembangunan gedung DPRD adalah CV. BUDI KARYA MANDIRI

-

Bahwa benar, LIAUW sebagai orang yang mendapatkan proyek dan penyandang dana

-

to usertanggal 20 September 2003 Bahwa benar, saksicommit bekerjasama


-


Bahwa benar, yang menjadi Pimpro adalah GIMIN, BE untuk pembangunan gedung Serba Guna tahap I

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD ada 3 tahap, tahap I tahun 2003 , tahap II dan tahap III dikerjakan pada tahun 2004.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup karena Terdakwa tidak mengenal saksi.

21) LIAUW INGGARWATI, Tempat lahir Banyuwangi, 57 tahun, tanggal 12 Desember 1949, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat Jl. Satelit Utara 3 Blok ET / 35 Surabaya Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, keterangan saksi di BAP yang diperiksa di Penyidik Polda sidang yang terdahulu dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan.

Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family. -

Bahwa benar, saksi mempunyai PT. Arsa Jelita sejak tahun 1980 an yang bergerak di bidang supplyer alat tulis kantor dan mekanikal elektrikal dan sebagai Direktur adalah saksi sendiri, sebagai Komisaris SOEMARNO dan saksi mempunyai 3 karyawan yang mengerjakan kaitannya dengan PT. Arsa Jelita yang beralamat Satelit Utara Blok ET / 35 Surabaya

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan gedung DPRD saksi sebagai penyandang dana

-

Bahwa benar, yang menyediakan dana adalah saksi sendiri dan dananya dari saksi sendiri

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna dan pembangunan commit to usertahap. gedung DPRD dialakukan setiap



-

Bahwa benar, tahap I dan tahap II pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD masih menggunakan uang saksi

-

Bahwa benar, uang muka dicairkan tanggal 23 September 2003

-

Bahwa benar, pembangunan dimulai tanggal 19 September 2003

-

Bahwa benar, saksi tahu ada pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD pertengahan bulan Juli 2003

-

Bahwa benar, saksi pernah menghadap pertama kepada terdakwa, saksi membawa fropil-fropil keDinas PU, lalu setelah sampai di PU saksi disuruh ke Bupati lalu Bupati menyerankan saksi agar menghadap Pak SAMSUL HADI lalu Pak SAMSUL HADI disuruh ke Bupati lagi

-

Bahwa benar, proyek pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD Kab. Magetan dikerjakan masing-masing 3 tahap yaitu : Untuk pembangunan gedung DPRD :  Tahap I dikerjakan mulai 10 Oktober 2003 sampai tanggal 08 Nopember 2003 tanggal dengan biaya sebesar Rp. 319.500.000,dan telah dibayar lunas  Tahap II dikerjakan mulai tanggal 10 Pebruari 2004 hingga tanggal 08 Juni 2004 dengan biaya sebesar Rp. 2.842.000.000,dan telah dibayar lunas  Tahap III dikerjakan mulai tanggal 06 Juli 2004 sampai dengan 27 Desember 2004 dengan biaya sebesar Rp. 8.845.200.000,belum dibayar dana akan dibayar secara bertahap pada tahun 2005 Sedangkan Pembangunan gedung Serba Guna :  Tahap I dikerjakan mulai tanggal 17 September 2003 sampai dengan 10 Desember 2003 dengan biaya sebesar Rp. 4.038.000.000,- dan telah dibayar lunas  Tahap II dikerjakan mulai tanggal 10 Pebruari 2004 sampai dengan 08 Juni 2004 dengan biaya sebesar Rp. 4.538.000.000,commit to user dan telah dibayar lunas



 Tahap III dikerjakan mulai tanggal 06 Juli 2004 sampai dengan 27 Desember 2004 dengan biaya sebesar Rp. 15.366.300.000,belum dibayar dan akan dibayar secara bertahap pada tahun 2005 -

Bahwa benar, setiap tahap ada CCO semua pembangunan sudah diserah terimakan.

-

Bahwa benar, setiap 1 minggu saksi hadir di proyek pembangunan Ggedung Serba Guna dan gedung DPRD

-

Bahwa benar, pencairan uang terdakwa tidak tandatangan.

-

Bahwa benar, untuk SPMU di bawa ke Bank Jatim

-

Bahwa benar, secara tertulis tidak ada perjanjian namun secara tidak tertulis sudah saling ada kesepakatan

-

Bahwa benar, saksi pernah datang ke toko Rejo Makmur Magetan menanyakan harga bahan-bahan bangunan.

-

Bahwa benar, untuk pembayaran sudah selesai semua

-

Bahwa benar, untung, profit, untuk menambah pengalaman dari perusahaan, Gedung Serba Guna, DPRD

-

Bahwa benar, uang yang dialirkan melalui pribadi, melalui Bank Jatim Surabaya

-

Bahwa benar, saksi pernah terima DP Rp.540.000.000,- untuk pembangunan gedung Serba Guna.

-

Bahwa benar, uang muka cair, dilampiri surat permohonan, kwitansi, ada kontrak dan SPMA.

-

Bahwa benar, untuk termin di laporan tiap mingguan.

-

Bahwa benar, saksi tahu CV. BUDI BERSAUDARA dan CV. BUDI KARYA MANDIRI tanggal 08 September 2003

-

Bahwa benar, pembangunan ditunjuk dulu lalu saksi baru mengerjakan penawaran.

-

Bahwa benar, tanggal 19 September 2003 saksi adalah melakukan

-

pekerjaan pembangunan. commit to user Bahwa benar, penunjukan langsung pembangunan ada 3 adalah



Gedung Serba Guna, DPRD dan Surya Graha. -

Bahwa benar, saksi ditunjuk langsung untuk pembangunan Gedung Seba Guna dan Gedung DPRD;

-

Bahwa benar, saksi SRI WAHYUNI dapat uang operasional Rp. 1.000.000,- saksi dapat Rp. 4.000.000,-

-

Bahwa benar, yang membuat RAB adalah Tim dari RAS

-

Bahwa benar, yang menyusun harga RAB dari Pak ZAENAL yang menyusun saksi sendiri

-

Bahwa benar, Tim pekerja pembangunan Pasar Plaosan diteruskan untuk Tim Pembangunan Gedung Serba Guna, DPRD dan Surya Graha

-

Bahwa benar, Tahap I Gedung Serba Guna diserahkan 10 Desember 2003

-

Pembangunan gedung Serba Guna tahap I dana dari APBD

-

Pembangunan gedung Serba Guna tahap II dana dari APBD

-

Pembangunan gedung Serba Guna tahap III multiyears dana dari saksi sendiri

-

Pembangunan gedung DPRD tahap I dana dari APBD

-

Pembangunan gedung DPRD tahap II dana dari APBD

-

Pembangunan gedung DPRD tahap IIII dana dari multiyears

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna tahap I terdakwa GIMIN, BE sebagai Pimpro

-

Pembangunan gedung Serba Guna tahap II terdakwa SAMSUL HADI, Msi sebagai Kepala Dinas PU

-

Pembangunan gedung Serba Guna tahap III terdakwa SAMSUL HADI, Msi sebagai Kepala Dinas PU

-

Pembangunan gedung DPRD tahap I terdakwa GIMIN, BE sebagai Pimpro

-

Pembangunan gedung DPRD tahap II terdakwa SAMSUL HADI,

-

MSi sebagai Kepala Dinas PU commit to user Pembangunan gedung DPRD tahap III terdakwa SAMSUL HADI,



MSi sebagai Kepala Dinas PU -

Bahwa benar, yang menentukan harga-harga satuan di toko-toko adalah saksi sendiri

-

Bahwa benar, pelaksanaan pembangunan pakai SPACE FRAME dan harga khusus sudah disetujui oleh Pemkab.

-

Bahwa benar, untuk harga subkontrak Space Frame kepada PT. Binatama Akrindo, harganya lebih murah dari harga dalam kontrak, dan saksi anggap itu wajar sebagai keuntungan saksi sebagai pelaksana

-

Bahwa benar, yang menentukan harga RAB, RAS Rp. 1.500.000,sudah ditentukan oleh Ketua Tim MAKSUM.

-

Bahwa benar, pembangunan tahap II & tahap III ikut kelanjutan pada pembangunan tahap I

-

Bahwa benar, saksi tahu bahwa terdakwa GIMIN, BE sebagai Pimpro setelah ada penunjukan langsung.

-

Bahwa benar, tahun 2007 ada tim ITS & BPKP untuk menghitung dari semua volume.

-

Bahwa benar, saksi pernah di periksa oleh BPKP di Polda bulan Agustus 2004

-

Bahwa benar, Tim ITS tidak pernah memeriksa, tapi pernah dilakukan pemeriksaan di Polda

-

Bahwa benar, tanggal 1 Januari 2007 ITS ke lapangan

-

Bahwa benar saksi pada sekitar

bulan Agustus 2003 pernah

memberikan uang kepada Terdakwa sekitar Rp. 1.500.000.000, dan pada sekitar bulan September 2003 masing-masing Rp. 600.000.000 dan Rp.400.000.000, sebagai pinjaman kepada terdakwa dengan bunga 1% tiap bulan, tapi terdakwa sampai sekarang masih belum membayar Rp.700.000.000, dan pemberian uang tersebut menurut saksi tidak ada kaitannya dengan pembangunan Gedung Serba Guna dan DPRD. -

.

commit to user




22) SOEMARNO, Tempat lahir Tuban, 49 tahun, tanggal 05 April 1958, jenis kelamin Laki - Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta

/

Pemborong

(Komisaris

CV.

BUDI

BERSAUDARA), Pendidikan terakhir -, Alamat Jl. Kalikepiting III/2 Surabaya atau Jl.Manukan lor 2F/51 Surabaya Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-


-

Bahwa benar, saksi sebagai pembantu umum di gedung Serba Guna

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna adalah CV. BUDI BERSAUDARA

-

Bahwa benar, pembangunan gedung DPRD adalah CV. BUDI KARYA MANDIRI

-

Bahwa benar, saksi melaporkan ke Dinas PU

-

Bahwa benar, kalau kebagian Keuangan ke Sdr. YAYUK

-

Bahwa benar, yang mengambil uang adalah saksi dan LIAUW INGGARWATI

-

Bahwa benar, penawaran saksi tidak ikut

-

Bahwa benar, saksi bertemu 1 kali bersama LIAUW mengajukan …. Profil, dan disarankan terdakwa ke Dinas PU

-

Bahwa benar, dapat gaji dari LIAUW INGGARWATI Rp. 1.000.000,-

-

Bahwa benar, LIAUW INGGARWATI dengan TEGUH SETIA BUDI saling kerjasama

-

Bahwa benar, pertanggungjawaban commit to user saksi langsung kepada LIAUW



INGGARWATI -

Bahwa benar, uang muka yang menerima adalah LIAUW INGGARWATI, yang dilampirkan kwitansi, kontrak, SPMK

-

Bahwa benar, laporan secara lisan kepada LIAUW INGGARWATI setiap 1 minggu 1 atau 2 kali laporan

-

Bahwa benar, saksi dapat 25%, TEGUH SETIA BUDI dapat 25% sedangkan LIAUW INGGARWATI dapat 50%

-

Bahwa benar, company profile CV Budi Bersaudara dan CV Budi Karya Mandiri dibawa ke terdakwa, tapi terdakwa menyuruh ke Dinas PU

-

Bahwa benar, LIAUW INGGARWATI sebagai penyandang dana juga aktif melakukan pengawasan

-

Bahwa benar, uang muka Rp. 540 juta diterima oleh LIAUW INGGARWATI

-

Bahwa benar, dalam pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD KAb. Magetan :  Tahap I Pimpronya Pak GIMIN, BE  Tahap II Pimpronya Pak SAMSUL HADI  Tahap III Pimpronya Pak SAMSUL HADI

-

Bahwa benar, Pasar Plaosan juga dilakukan penunjukan langsung


23) TEGUH SETIA BUDI, Tempat lahir Surabaya, 41 tahun, tanggal 20 Mei 1965, jenis kelamin Laki - Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir -, Alamat Jl. Babatan Rukun VII / 12 Surabaya Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, keterangan di BAP yang diperiksa di Penyidik commit saksi to user



Polda dibenarkan. -

Bahwa benar, saksi sebagai Direktur CV. BUDI KARYA MANDIRI

-

Bahwa benar, saksi pernah membangun Pasar di Plaosan tahun 2002

-

Bahwa benar, saksi memegang administrasi

-

Bahwa benar, diberikan penunjukan langsung, baru diadakan penawaran

-

Bahwa benar, untuk pembangunan DPRD Direkturnya adalah saksi sendiri

-

Bahwa benar, untuk pembangunan gedung Serba Guna Direkturnya adalah istri saksi yaitu SRI WAHYUNI

-

Bahwa benar, dilaksanakan 3 tahap

-

Bahwa benar, yang tandatangan penunjukan langsung terdakwa ada Sknya

-

Bahwa benar, saksi tandatangan sendiri tepatnya di Surabaya

-

Bahwa benar, kontrak ditandatangani di Kantor PU, dimana yang hadir adalah saksi, istri saksi yaitu SRI WAHYUNI, Pak GIMIN, Pak SAMSUL HADI dan LUAW INGGARWATI

-

Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buku asli surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 09/SB/403.023/IX/2003 tanggal 17 September 2003 pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan, yang tandatangan saksi sendiri, GIMIN dan terdakwa

-

Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buku fotocopy surat perjanjian

pelaksanaan

pekerjaan

No.

640/17/403.102/K/IX/2003/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 pembangunan gedung DPRD tahap II Kab. Magetan yang tandatangan istri saksi SRI WAHYUNI, GIMIN, BE dan terdakwa -

Bahwa benar, saksi diberi honor Rp. 2.000.000,- dengan perincian Rp. 1.000.000,- untuk saksi dan Rp. 1.000.000 untuk istri saksi

-

commit Bahwa benar, saksat 25%, to Pakuser SULISTYO PRABOWO dapat 25%



dan LIAUW INGGARWATI 50% Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pledoi.

24) SRI WAHYUNI, Tempat lahir Surabaya, 43 tahun, tanggal 14 Juli 1964, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir -, Alamat Jl. Babatan Rukun VII/ 12 Surabaya Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, saksi Komisaris CV. BUDI BERSAUDARA

-

Bahwa benar, berdiri tahun 1997 domisilinya di Surabaya

-

Bahwa benar, SOEMARNO melakukan kerja atas petunjuk suami saksi yaitu TEGUH SETIA BUDI

-

Bahwa benar, saksi disuruh tandatangan suami saksi TEGUH SETIA BUDI tetapi saksi tidak mengetahui isinya

-

Bahwa benar, semua pelaksanaannya suami saksi TEGUH SETIA BUDI yang mengurusi

-

Bahwa benar, saksi tandatangan sebanyak 4 kali

-

Bahwa benar, survey harga, perbandingan, konsep semuanya oleh suami saksi TEGUH SETIA BUDI.


25) Drs. SUMANTRI, MM, Tempat lahir Magetan, 58 tahun, tanggal 01 Juli 1949, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pada Kantor Pemkab Magetan, Pendidikan terakhir S-2, commit to user



Alamat Ds. Kedungguo Rt.1/Rw.1 Kec. Sukomoro Kab. Magetan. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, SK Bupati No. 188 / 470 / Kept / 403.012 / 2002 tanggal 30 September 2002 dimana struktur tim anggaran :  Penasehat

: Terdakwa (Bupati SALEH MULJONO, MM)

 Wakil Penasehat :

Wakil Bupati ( Ir. H. MIRATUL

MUKMININ, MM )  Ketua

:

Sekda ( Drs. SOEMANTRI, MM )

 Wakil Ketua I

:

Asisten II Sekda

 Wakil Ketua II

:

Kepala BAPEDA ( Drs. SON SOERATMOKO )

 Sekretaris :

Kepala

Bagian

Keuangan

(

MEI

SUGIARTINI, SH )  Anggota

:

Asisten I, Asisten III, Kepala Badan

Pengawas ( dan

seterusnya

/

sesuai

susunan anggota tim APBD ) -

Bahwa benar, tugas dan kewenangan dari tim anggaran adalah :  Menyusun rencana dan anggaran PAD  Menyusun rencana perhitungan belanja daerah

-

Bahwa benar, tim anggaran bertanggungjawab kepada terdakwa (Bupati)

-

Bahwa benar, tugas saksi selaku sekda adalah mewakili terdakwa (Bupati) dalam menjalankan tugas pokok termasuk membuat anggaran (administrasi)

-

Bahwa benar, tugas pokok Sekda sebagaimana tertuang dalam SK

-

Bupati no. 49 / 2000 commit to user untuk pembangunan GOR dan Bahwa benar, Perubahan APBD



DPRD pelaksanaannya pada tahun 2003, dimana putusan perubahannya sekitar bulan Oktober dan tanggal persisnya saksi lupa. -

Bahwa benar, ada pembicaraan dari fraksi TNI POLRI yang berpendapat mengenai perlunya dibangun GOR serta mengenai bagaimana caranya agar pemuda sekitar tidak terjadi bentrok

-

Bahwa benar, saksi tidak termasuk perangkat dalam pelaksanaan proyek GOR maupun DPRD

-

Bahwa benar, mengenai prosedur administrasi ada yang melalui saksi dan ada yang tidak melalui saksi

-

Bahwa benar, ada 4 surat mengenai penunjukan langsung dimana 2 surat dilakukan melalui Saksi (selaku Sekda) dan 2 surat tidak melalui Saksi sehingga dikonsultasikan kepada terdakwa (Bupati) guna minta petunjuk

-

Bahwa benar di dalam disposisi penunjukan langsung CV Budi Bersaudara, tidak melalui saksi, tapi sebelumnya sudah ada disposisi dari Bupati , baru kemudian saksi ikut mendisposisi yang sifatnya meneruskan surat dari disposisi bupati tersebut, sedang tanggalnya saksi sesuaikan dengan tanggal disposisi yang telah ada.

-

Bahwa benar, prosedur administrasi mengenai masuknya surat nota dinas baik itu nota dinas untuk pencairan uang maupun nota dinas untuk penunjukan langsung seharusnya melalui saksi selaku Sekda baru kemudian diteruskan kepada Bupati (melalui asisten 2)

-

Bahwa benar, adanya rapat pada tanggal 24 September 2003 itu bukan kehendak saksi karena saat itu saksi tidak ada bahan untuk rapat, tetapi rapat tersebut atas permintaan / usul dari Dinas PU

-

Bahwa benar, saksi tidak mempunyai ide waktu rapat tetapi saksi juga tidak mengkonsultasikan kepada atasan (terdakwa)

-

Bahwa benar, rapatcommit pada tanggal to user 24 September 2003 diadakan di



tempat saksi dan ada daftar hadir -

Bahwa benar, surat undangan rapat kala itu sebelumnya sudah dibuat

oleh

Kepala

Dinas

PU

sedangkan

saksi

hanya

menandatangani saja -

Bahwa benar, rapat pada tanggal 24 September 2003 saksi yang membuka rapat (ketika itu saksi keluar ruang rapat sebanyak 2 kali)

-

Bahwa benar, dalam rapat yang banyak membahas adalah BANWAS dan Dinas PU

-

Bahwa benar, salah satu masalah yang dibahas dalam rapat tanggal 24 September 2003 adalah mengenai perlengkapan administrasi teknis baik pembangunan GOR dan pembangunan gedung DPRD

-

Bahwa benar, yang dibahas oleh BANWAS dan Dinas PU mengenai petunjuk – petunjuk teknis (kelengkapan) administrasi / untuk melengkapi administrasi yang sebeumnya belum lengkap

-

Bahwa benar, dalam rapat pada tanggal 24 September 2003 kala itu kabag kuangan diwakili oleh SOEBANDI

-

Bahwa benar, perkembangan dalam rapat adalah ada perkembangan dari GIMIN, BE bahwa uang muka sudah dicairkan pada tanggal 23 September 2003

-

Bahwa benar, pengaturan administrasi di Magetan seharusnya administrasi (dana) cair dulu baru kemudian dilaksanakan suatu proyek

-

Bahwa benar, saksi tidak pernah diberi laporan atau tidak pernah membaca administrasi

-

Bahwa benar, saksi hanya membaca surat dari Kepala Dinas PU tentang penunjukan CV. BUDI BERSAUDARA sebagai kontraktor pelaksana tanggal 05 September 2003. No. 40 / 370 / 403.102 / 2003 dan ditandatangani oleh Ir. SAMSUL HADI, MSi

-

Bahwa benar, surat dari Kepala Dinas PU No. 40 / 370 / 403.102 / 2003 intinya hanyacommit minta persetujuan dari terdakwa selaku BUPATI to user


-


Bahwa benar, menurut kebiasaan dimagetan mengenai disposisi (persetujuan) dari terdakwa selaku Bupati sudah cukup dijadikan sarana untuk melakukan penunjukan

-

Bahwa benar, mengenai penunjukan CV. YOSO NEGORO pada tanggal 28 Juli 2003 saksi tidak banyak tahu karena pada saat itu saksi belum dilantik sebagai Sekda dan baru dilantik pada tanggal 23 agustus 2003 sehingga baru 1 bulan memulai jabatan.

-

Bahwa benar, penunjukan CV. YOSO NEGORO pada tanggal 28 Juli 2003 tersebut telah di Disposisi / disetujui terdakwa (Bupati) pada tanggal 06 September 2003 sedangkan saksi memberi paraf pada tanggal 08 September 2003

-

Bahwa benar, saksi tidak paham mengenai bangunan yang dibangun pertama kali antara GOR dan gedung DPRD, dikarenakan hal ini merupakan masalah teknis

-

Bahwa benar, anggaran waktu itu dapat dikatakan cukup mendesak

-

Bahwa benar, mengenai pencairan dana proyek saksi tidak ikut

-

Bahwa benar, pada termin I, II dan seterusnya saingat saksi ikut tapi tanggal pastinya lupa karena tidak lihat berkas

-

Bahwa benar, mengenai kontrak dan penunjukan prosedur yang benar adalah melalui bendahara proyek kemudian kepada kabag keuangan dan kepada sekda baru kemudian diteruskan kepada Bupati

-

Bahwa benar, mengenai pencairan dana seharusnya melalui sekda dulu, meskipun tidak ada aturan yang mengatur sekalipun

-

Bahwa benar, mengenai adanya surat yang menyimpang / tidak benar maka akan dikembalikan oleh saksi

-

Bahwa benar, saksi tidak pernah mendengar adanya kontraktor perencana

-

Bahwa benar, menurut saksi tidak benar mengenai prosedur surat yang ditangguhkan (menyusul) commit to user ataupun tidak adanya bukti



administrasi yang dilakukan oleh pegawai Pemda -

Bahwa benar, tentang adanya coretan dalam disposisi

saksi

memperkirakan belum spenuhnya dilakukan pengecekan -

Bahwa benar, ketika POLDA masuk keruangan saksi karena ingin mencari file – file tentang proyek pembangunan GOR dan DPRD

-

Bahwa benar, ketika POLDA datang saksi menyarankan agar pihak POLDA

menemui satuan kerja dalam hal ini ketuanya adalah

Kepala Dinas PU -

Bahwa benar, di Magetan tidak ada / tidak ditemui kontraktor perencana maupun kontraktor pengawas

-

Bahwa benar, diantara pemborong yang dikenal saksi hanya LIAUW INGGARWATI karena sebelumnya pernah membangun proyek di Plaosan dimana saksi kala itu sebagai Kepala Dinas Pendapatan

-

Bahwa benar, saksi hanya meneruskan Disposisi dari terdakwa (Bupati) karena menganggap sudah benar, sedangkan mengenai masalah teknis saksi tidak banyak mengetahui

-

Bahwa benar, gedung GOR dan gedung DPRD dilihat dari geografi berada di daerah bawah kota Magetan

-

Bahwa benar, proyek yang dilakukan di atas kota Magetan lebih mahal daripada proyek yang dilakukan di bawah kota Magetan

-

Bahwa benar, saksi sebagai ketua tim anggaran mengetahui adanya persetujuan antara pemerintah daerah dengan pihak pelaksana mengenai pastinya dana yang akan dicairkan saksi tidak ingat;

-

Bahwa benar, ada pertemuan antara LIAUW INGGARWATI dengan pelaksana proyek tetapi saksi tidak tahu mengenai apa yang dibicarakan waktu itu

-

Bahwa benar, penanggungjawab pengadaan barang dan jasa adalah kepala Dinas PU

-

Bahwa benar, mengenai batasan commit to user penanggungjawab saksi tidak



mengerti / tidak paham -

Bahwa benar, saksi tidak mengerti / tidak paham mengenai adanya penyalahgunaan

kewenangan

oleh

siapa

dan

apa

bentuk

penyalahgunaan kewenangan tersebut -

Bahwa benar, adanya PP No.105 / 2000 Pasal 19 ayat (2) mengakibatkan

munculnya

kerjasama

antara

Pemkab

dan

kontraktor


26) Ir. SAMSUL HADI, MSi, Tempat lahir Mojokerto, 58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mantan KADIS PU Kab. Magetan, Pendidikan terakhir S-2, Alamat Jl. Tapak Doro No. 11 Malang / Jl. Dewandaru No.05 Malang. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, keterangan saksi di BAP yang diperiksa di Penyidik Polda tidak seluruhnya dibenarkan.

-

Bahwa benar, kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga / family

-

Bahwa benar, jabatan terakhir saksi adalah asisten 2 Pemkab pada Maret 2005 s/d Oktober 2005

-

Bahwa benar, jabatan saksi sebelumnya sebagai Kepala Dinas PU pada tahun 2000 s/d 2005

-

Bahwa benar, yang dinamakan asisten yaitu membawahi dinas – dinas tertentu

-

Bahwa benar, saksi sebagai Kepala Dinas PU pada saat pembangunan GOR dan gedung DPRD sedangkan terdakwa sebagai Bupati

commit to user


-


Bahwa benar, kaitannya dengan proyek pembangunan gedung DPRD kala itu dana tidak mencukupi serta dimasyarakat dibutuhkan suatu tempat yang layak untuk melayani masyarakat

-

Bahwa benar, tahun 2002 disediakan anggaran dalam APBD untuk pembangunan GOR dan gedung DPRD

-

Bahwa benar, pembangunan fisik dari GOR dan gedung DPRD dilakukan pada tahun 2003 karena merupakan proyek lanjutan tahun Anggran 2002

-

Bahwa benar, pada tahun 2002 sudah dilakukan pembelian tanah

-

Bahwa benar, yang lebih dulu ditunjuk / diputuskan adalah konsultan perencana untuk GOR yaitu pada tanggal 01 Agustus 2003

-

Bahwa benar, mengenai penunjukan langsung adalah memakai acuan Kepmen PU No. 332 / 2002 tanggal 12 agustus 2002

-

Bahwa benar, penunjukan CV. NULUL sebagai konsultan perencana pada pembangunan GOR secara tennis karena mereka mempunyai kemampuan teknis dari tenaga ahlinya

-

Bahwa benar, sebelum melakukan pengadministrasian ( surat menyurat) CV. NULUL sudah melakukan study banding .

-

Bahwa benar, penunjukan langsung merupakan kewenangan dari panitia lelang

-

Bahwa benar, biaya perencanaan tahap I GOR adalah rp. 178.500.000,- dan masih memenuhi kwalitas

-

Bahwa benar, tindakan saksi berpedoman pada Keppres No. 18 / 2000 bahwa pekerjaan itu harus segera dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan maka anggaran akan hangus

-

Bahwa benar, arti Nota Dinas adalah telaah sifat. Misalnya dari Menteri ke Gubernur, dari Gubernur ke Walikota / Bupati

-

Bahwa benar, adanya persetujuan dari Bupati ditandai dengan adanya Disposisi dari Bupati dan tidak perlu melaui SK, Sprint, dll commit to user



-

Bahwa benar, setelah usul saksi disetujui terdakwa selaku Bupati kemudian saksi membentuk panitia proyek (PIMPRO) dan panitia proyek kemudian membentuk panitia lelang

-

Bahwa benar, penelitian oleh ketua panitia bahwa usulan dari PIMPRO baru ada setelah adanya kelengkapan administrasi oleh konsultan perencana

-

Bahwa benar, ada kontrak antara PIMPRO dengan konsultan perencana

-

Bahwa benar, mulai tahap II dan seterusnya tetap melalui saksi dan sudah dilakukan penelitian – penelitian

-

Bahwa benar, biaya pada tahap II adalah masih memenuhi sedangkan biaya pada tahap III sifat teknisnya merupakan pekerjaan lanjutan yang tidak bisa ditinggalkan

-

Bahwa benar, untuk perencanaan bisa dilakukan sekali dan bisa dilakukan secara bertahap

-

Bahwa benar, adakalanya perencanaan sekali tetapi pelaksanaannya bertahun – tahun

-

Bahwa benar, untuk pengawasan sama seperti perencanaan kaitannya dalam memulai suatu pekerjaan

-

Bahwa benar, saksi minta persetujuan kepada terdakwa (Bupati) tanggal 5 September 2003 dimana pelaksanaan setelah proses administrasi dilaksanakan

-

Bahwa benar, company profile dari CV Budi Bersaudara dan CV Budi Karya Mandiri

oleh saksi kemudian diturunkan pada

PIMPRO dan oleh PIMPRO diturunkan pada Panitia lelang -

Bahwa benar, CV. BUDI BERSAUDARA memenuhi syarat sebagai pelaksana teknis karena memenuhi syarat dilihat dari company profile yaitu ketika membangun pasar plaosan (3 tingkat)

-

Bahwa benar, saksi

menunjuk CV.BUDI BERSAUDARA

berdasarkan usul dari panitia commit to user



-

Bahwa benar, mengenai uang muka saksi tidak mengetahui karena prosedur yang sampai kepada saksi sebatas pengusulan saja kontraktor pelaksana

-

Bahwa benar, tanggal 23 September 2003 saksi selaku Kepala Dinas PU membuat undangan untuk rapat pada tanggal 24 September 2003

-

Bahwa benar, ide pembuatan undangan itu dari Sekab

-

Bahwa benar, pada tanggal 23 September 2003 sudah dibentuk pimpinan rapat

-

Bahwa benar, saksi pada waktu rapat pada tanggal 24 September 2003 tidak berani menyampaikan pendapat karena waktu itu sudah ada BANWAS, Sekab dan bagian hukum

-

Bahwa benar, penunjukan langsung sebagaimana yang tertuang dalam Kappres No. 18 / 2000 bisa dilakukan bila dalam keadaaan mendesak dan barang yang diadakan khusus sekali, dimana kala itu antara bulan Juli s/d Desember kalau kalau tidak dilaksanakan maka dana / anggaran akan hangus dan dikenai sanksi oleh atasan yaitu dari terdakwa (Bupati) berupa sanksi.

-

Bahwa benar, yang membangun pasar plaosan adalah CV. BUDI KARYA MANDIRI dan bukan CV. BUDI BERSAUDARA, akan tetapi orang – orangnya sama

-

Bahwa benar, mengenai penunjukan langsung prosedurnya adalah syarat-syarat dipenuhi dulu baru kemudian ditunjuk CV yang benar – benar mempunyai kemampuan

-

Bahwa benar, pada tanggal 23 September 2003 membicarakan tentang cairnya uang muka, dimana saat itu saksi tidak ikut memnbubuhkan tandatangan

-

Bahwa benar, untuk

pembayaran uang termin I, II pada

pembangunan

Serba

menandatangani

Gedung adalah

Guna

PIMPRO

Pembangunan (BPB) commit to user

dan dan

seterusnya Badan

yang

Pemeriksa



-

Bahwa benar, dalam rapat pada tanggal 24 September 2003 berlangsung antara 1 s/d 2 jam

-

Bahwa benar, yang dibicarakan dalam rapat tanggal24 September 2003 adalah sebagai berikut : 

Uang muka pembangunan gedung Serba Guna yang telah cair senilai Rp. 540.000.000,-



Kalau ada administrasi yang sekiranya kurang memenuhi syarat agar segera dipenuhi (administrasi menyesuaikan)



Tindak lanjut setelah uang muka cair pelaksanaannya oleh PIMPRO dan ketua panitia (saksi dalam hal ini tidak ikut secara langsung)



Sistem penunjukan langsung karena menyangkut bangunan yang bersifat khusus

-

Bahwa benar, PIMPRO pernah meminta Nomor untuk SPP, dimana saat itu PIMPRO langsung menemui Kabag keuangan dan dana langsung cair

-

Bahwa benar, GIMIN, BE adalah staff saksi di dinas PU

-

Bahwa benar, GIMIN, BE diangkat PIMPRO dengan SK Bupati sehingga otomatis GIMIN, BE bertanggungjawab kepada bupati

-

Bahwa benar, administrasi untuk tahap I, tahap II dan tahap III sudah sesuai

-

Bahwa benar, yang menjadi panitia lelang adalah Ir. ISMU PUJIANTO dan seorang pegawai lulusan STM

-

Bahwa benar, saksi pernah mengetahui adanya penunjukan langsung dahulu baru kemudian administrasi menyusul

-

Bahwa benar, TEGUH SETIA BUDI dan SRI WAHYUNI selaku kontraktor tidak mempunyai alat – alat khusus tetapi mempunyai alat – alat sehari – hari

-

Bahwa benar, semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PU baik commit to user rekanan tidak lepas dari kebijakan itu penunjukan langsung terhadap



pimpinan dalam hal ini Bupati untuk melaksanakan program pemerintah, Sehingga dalam melaksanakan proyek tersebut maka harus ada persetujuan dari Bupati dan sebaliknya PIMPRO tidak bisa melaksanakan jika tidak ada persetujuan dari Bupati -

Bahwa dalam penunjukan langsung menunjuk pelaksana proyek telah ditunjuk CV. BUDI BERSAUDARA dan CV. BUDI KARYA MANDIRI karena ada sifat kekhususan sifat pembangunannya dari konstruksi bangunannya karena bentang gedung Serba Guna membutuhkan bentang yang lebar sehingga konstruksinya khusus dan gedung DPRD menggunakan konstruksi baja ringan untuk konstruksi rangka atapnya dan dari konstruksi bangunannya lebih banyak menggunakan beton

-

Bahwa benar, saksi pernah memerintahkan Ketua Panitia Lelang untuk segera melakukan proses penunjukan langsung terkait dengan pembangunan tahap II dan pembangunan lanjutan tahap III kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI dan CV. BUDI BERSAUDARA dan saksi memerintah tersebut dengan surat tanggal 29 Juni 2003 dan saksi selaku Kepala PU dalam hal ini merasa khilaf dan merasa tidak benar mencampuri urusan Ketua Panitia Lelang dan saksi telah menyalahgunakan

kewenangan

selaku

Kepala

PU

untuk

mencampuri Ketua Panitia Lelang dalam menentukan kontraktor yang akan mengerjakan proyek. -

Bahwa benar, kewenangan saksi pada tahap I pembangunan gedung Serba Guna hanya mengetahui dan yang mengetahui dengan pasti adalah pihak pelaksana proyek. Pada waktu itu ada perpanjangan (anggaran diserap dulu) tetapi tetap sampai 10 Januari 2004

-

Bahwa benar, Kepala Kantor atau satuan kerja atau pemimpin proyek atau bagian proyek atau pejabat yang disamakan atau yang ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan commit to user dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan atau



proyek yang bersangkutan dan apa yang saksi lakukan terhadap kontrak tanggal 6 Juli 2004 adalah tidak benar, tidak sesuai dengan aturan Kepres yang berlaku dan perbuatan saksi tersebut benar telah menyalahi kewenangan dan aturan yang ada. -

Bahwa benar, keterangan di BAP yang menyatakan bahwa dalam pembangunan proyek tahap I pembangunan gedung Serba Guna termen I telah dibayarkan pada tanggal 13 November 2003 yang pada waktu itu secara fisik belum selesai namun saksi telah menandatangani persetujuan pengambilan uang dan akibat persetujuan saksi atau tandatangan saksi uang termen tahap I telah cair adalah salah karena saksi ketika itu merasa tertekan.

-

Bahwa benar, ketika itu uang yang cair dibagi pertermin

-

Bahwa benar, isi dokumen tersebut tidak sesuai dengan fakta dalam rangka untuk mengambil termen I sebesar Rp. 4.038.000.000,- dan dokumen tersebut diserahkan kepada Penyidik POLDA Jatim dan pengambilan uang atau termen yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut diketahui oleh Bupati dengan bukti disposisi lembar kuning tertanggal saksi lupa yang isinya ACC untuk dicairkan yang mana lembar tersebut dibawa oleh LIAUW INGGARWATI dan ditujukan kepada Sekkab atau Keuangan dan lembar disposisi Bupati tersebut telah disimpan oleh Pimpro dimana tiap kali pembayaran termen dan nota kuning turun tersebut tanpa ajuan dari pimpinan proyek yang resmi tetapi yang membuat ajuan tersebut / nota dinas seolah-olah dari Dinas PU untuk pengajuan pembayaran namun saksi tidak tahu yang membuat tetapi dibuat dan dibawa oleh LIAUW INGGARWATI yang sudah ada tandatangan Direktur CV. BUDI BERSAUDARA dan Direktur CV. BUDI KARYA MANDIRI tanpa ada tandatangan pimpinan proyek maupun Dinas PU atau pengguna anggaran. yang mempunyai kapasitas adalah

-

PIMPRO tetapi saksi dalam hal ini ikut menandatangani commit to user Bahwa benar, tidak dapat dibenarkan dengan adanya saksi ikut



tandatangan tersebut -

Bahwa benar, saksi pernah dihubungi oleh LIAUW INGGARWATI untuk membicarakan mengenai penyampaian proposal

-

Bahwa benar, menurut saksi bangunan DPRD merupakan bangunan yang monumental

-

Bahwa benar, untuk menentukan bangunan khusus / tidak adalah dilihat dari desain, fungsinya

-

Bahwa benar, yang menentukan bangunan khusus / tidak adalah Dinas PU

-

Bahwa benar, bangunan di pasar plaosan sangat bagus dan merupakan jenis bangunan tidak sederhana

-

Bahwa benar, bangunan di pasar plaosan menghabiskan dana + Rp. 2.000.000.000,- dimana metode yang digunakan waktu itu sama dengan metode yang akan diterapkan pada pembanguna GOR dan DPRD

-

Bahwa benar, selama pembangunan proyek GOR dan DPRD tidak ada hambatan / tidak ada persoalan

-

Bahwa benar, jika pekerjaan selesai maka oleh PIMPRO bertanggungjawab kepada Bupati (sifatnya sebagai laporan)


27) GIMIN, BE, Tempat lahir Magetan,56 tahun, tanggal 16 Agustus 1961, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pem.Kab. Magetan, Pendidikan terakhir Sarjana Muda, Alamat Jl. Pucang Baru 6B Madiun Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, keterangan di BAP yang diperiksa di Penyidik commit saksi to user



Polda seluruhnya dibenarkan. -


-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD pelaksanaan

pengadaan

pelaksana

proyek

dengan

metode

penunjukan langsung karena sesuai dengan nota dinas Kepala Dinas PU

Kab.

Magetan

tanggal

5

September

2003

no.

640/370/403.102/2003 yang isinya pertimbangan karena bentang bangunan sangat besar perlu teknologi tinggi sehingga kerangka atas menggunakan konstruksi space frame -

Bahwa konstruksi tersebut harus mempunyai lisensi dari hak paten sehingga merupakan pekerjaan khusus dan dapat diproses secara penunjukan langsung untuk tersebut di atas saksi mengusulkan kontraktor pelaksana CV. BUDI BERSAUDARA oleh karena yang bersangkutan sudah mendapat lisensi dari hak paten spice frime dan disposisi dari Bupati yang mana bunyi disposisinya “SETUJU PENUNJUKAN LANGSUNG CV. BUDI BERSAUDARA, SURABAYA” yang ditujukan kepada Sekab dan PU pada tanggal 6 September 2003 dan oleh Dinas PU ditindaklanjuti kepada Panitia Lelang.

-

Bahwa benar, karena terdakwa (Bupati) setuju maka saksi selakuPimpinan proyek Pembangungan Gedung Serba Guna dan DPRD tahap I juga setuju

-

Bahwa benar, untuk tahap I pembangunan Gedung Serba Guna ditunjuk :

-



Konsultan perencana : CV. NULUL



Konsultan Pelaksana : CV. BUDI BERSAUDARA



Konsultan Pengawas : CV.YOSO NEGORO

Bahwa benar, yang menentukan kwalifikasi dari pelaksana proyek adalah panitia

commit to user



-

Bahwa benar, penunjkan langsung dengan

biaya proyek

pembangunan yang jumlahnya di atas Rp. 1.000.000.000,- maka harus mendapatkan disposisi / persetujuan dari Bupati -

Bahwa benar, biaya proyek pembangunan yang jumlahnya di bawah Rp. 1.000.000.000,- maka cukup mendapatkan disposisi / persetujuan dari dinas / instansi

-

Bahwa benar, Disposisi merupakan suatu perintah yang segera dilaksanakan

-

Bahwa benar, di lapangan ada konsultan pengawas fisik yang bertanggungjawab kepada konsultan perencana

-

Bahwa benar, konsultan pengawas bertanggungjawab mengenai kwalitas dan kuantitas pelaksanaan proyek

-

Bahwa benar, Pimpinan proyek mempunyai tugas sebagai berikut : 

Membuat laporan bulanan kepada Bupati melalui Kepala Dinas



Menyerahkan seluruh asset kepada Bupati melalui Kepala dinas

-

Bahwa benar, SK Bupati yang saat itu ditandantanagi wakil Bupati Jarno yang menugaskan Terdakwa II sebagai PIMPRO adalah SK No. 188 / 6 / Kept / 403.012 / 2003 tanggal 06 Januari 2003;

-

Bahwa benar, pada tahap II sebagai pengendali kegiatan s adalah BAMBANG SETIAWAN yang bertanggungjawab mengenai teknis operasional

-

Bahwa benar, HPS yang membuat adalah panitia (diatur dalam Keppres)

-

Bahwa benar, Saksi pernah menyampaikan perintah dari Bupati kepada Panitia

-

Bahwa benar, tahap I pembangunan GOR dilihat dari volume (kuantitas) tidak ada penyimpangan dan sesuai dengan kontrak

-

commit to user Bahwa benar, saksi melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana



teknis berdasarkan disposisi Kepala Dinas PU untuk kemudian ditindaklanjuti oleh panitia -

Bahwa benar, pada tanggal 24 September 2003 diadakan rapat mengenai adanya uang cair

sebesar Rp. 540.000.000 untuk

pembayaran uang muka pembangunan gedung Serba Guna dan perlu ditindaklanjuti waktu itu juga -

Bahwa benar, yang menandatangani undangan rapat adalah Sekab

-

Bahwa benar, yang bicara pertama kali dalam rapat pada tanggal 24 September 2003 tersebut adalah BANWAS dan Ir. SAMSUL HADI, MSi

-

Bahwa benar, saksi ketika itu bertemu LIAUW INGGARWATI untuk kemudian menghadap ke Sekab dan oleh Sekab saksi kemudian diarahkan untuk menemui Kepala Dinas PU

-

Bahwa benar, saksi mengetahui mengenai adanya uang muka cair karena ditelpon oleh MEI SUGIARTINI

-

Bahwa benar, agar uang muka itu cair maka harus menggunakan SPM dan SPP

-

Bahwa benar, untuk SPM yang menandatangani adalah bagian keuangan

-

Bahwa

benar,

untuk

Surat

Perintah

Pembayaran

yang

menandatangani adalah bagian bendahara dan PIMPRO -

Bahwa benar, mengenai adanya uang yang cair dulu pada tanggal 23 September 2003 saksi sempat protes karena belum ada administrasi apapun, tetapi oleh MEI SUGIARTINI dikatakan bahwa itu akan diselesaikan oleh Sekab (kaitannya undangan untuk rapat oleh Sekab dan ada Berita Acaranya)

-

Bahwa benar, Saksi hanya menandatangani SPMU pada termin I

-

Bahwa benar, Saksi tidak menandatangani SPMU pada termin II dan termin III yang sudah ada disposisi dari Bupati dikarenakan administrasinya belum lengkap tetapi anehnya uang tetap saja cair commit to user



-

Bahwa benar, pencairan uang muka sebagai dasar penunjukan langsung (kaitannya karena yang akan dibangun adalah bangunan khusus sehingga administrasi dilakukan menyusul kemudian)

-

Bahwa benar, sebelum tanggal 24 September 2003 belum ada penunjukan langsung

-

Bahwa benar, disposisi untuk pembangunan gedung DPRD sesuai prosedur (kaitannya dengan tanggal yang ada di disposisi)

-

Bahwa benar, GOR dibangun dahulu baru kemudian gedung DPRD

-

Bahwa benar, GOR dan gedung DPRD dibangun setelah adanya rapat tanggal 24 September 2003 diruang saksi Drs.Sumantri

-

Bahwa benar, panitia lelang diangkat oleh Kepala Dinas PU

-

Bahwa benar, konsultan perencana untuk GOR adalah CV. NULUL

-

Bahwa benar, PIMPRO menandatangani kontrak berdasarkan proses / usulan panitia untuk kemudian ditindaklanjuti kepada Bupati

-

Bahwa benar, setelah tahap II dan III saksi berperan sebagai pelaksana teknis yang mempunyai tugas sebagai berikut :  Pengendali kegiatan dan bertanggungjawab terhadap teknis operasional  Mengkoordinasikan bilamana ada hambatan dilapangan (guna dilakukan rapat oleh konsultan pengawas)

-

Bahwa benar, menurut Keppres tanggungjawab PIMPRO dapat dilimpahkan kepada konsultan pengawas

-

Bahwa benar, laporan bulanan kepada Bupati diberikan oleh konsultan pengawas dan kontraktor

-

Bahwa benar, PIMPRO bertanggungjawab berkaitan dengan keuangan dan fisik

-

Bahwa benar, biaya untuk pembangunan Gedung Serba Guna adalah sebesar + Rp. 26.000.000.000,- (26 M)

-

commit user Bahwa benar, biaya untuktopembangunan DPRD adalah sebesar +



Rp. 12.000.000.000,- (12 M) -

Bahwa benar, awalnya terjadinya masalah dalam pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD karena adanya pencairan uang pada tanggal 23 September 2003 tapi

belum ada Surat Perintah

Pembayarannya, kwitansi, SPMK, maupun kontrak dengan rekanan pelaksanan yaitu CV Budi Bersaudara -

Bahwa benar, pencairan uang pada tanggal 23 September 2003 belum ada kontrak sama sekali

-

Bahwa benar, kontrak pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I tertanggal 17 September 2003 dan surta-surat lainnya seperti SPMK tertanggal 17 september , SPP baru ada setelah tanggal 24 September 2003 dan yang dibuat tertaggal mundur menyesuaikan dengan tanggal cairnya uang muka .

-

Bahwa benar, kontrak,dan kelengakapan adminitrasi proyek dibuat sifatnya melengkapi dan dibuat tertanggal mundur mengikuti tanggal cairnya uang muka

-

Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti mengenai adanya kerugian keuangan Negara yang timbul


28) BASTIAN WIJAYA. Tempat lahir Surabaya, 31 tahun, tanggal 01 November 1976, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Satelit Utara 3 Blok ET / 35 Surabaya Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, saksi adalah anak kandung satu-satunya dari LIAUW commit to user INGGARWATI



-

Bahwa benar, saksi pernah mengirim uang ke terdakwa sebesar Rp. 2.5000.000.000,- atas suruhan ibunya, LIAUW INGGARWATI karena terdakwa meminjam uang kepada LIAUW INGGARWATI

-

Bahwa benar, peminjaman uang tersebut dengan surat perjanjian dan merupakan utang piutang murni

-

Bahwa benar, pengiriman uang dilakukan pada bulan Agustus 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan pada bulan September 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- dan Rp. 400.000.000,-

-

Bahwa benar, pengiriman uang dilakukan dengan cara transfer

-

Bahwa benar, saksi mengirim uang dari Bank BCA ke Bank LIPPO

-

Bahwa

benar,

LIAUW

INGGARWATI

biasa

meminjam-minjamkan uang antara lain ke Bupati Magetan sebelumnya yaitu Pak NARTO dan rekan-rekan wiraswasta lainnya -

Bahwa benar, uang tersebut sudah diangsur terdakwa dan sisanya tinggal Rp. 700.000.000,-


b. Alat Bukti Surat 1)

Laporan Hasil Audit Investigatif Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna dan DPRD Kabupaten Magetan, tahun anggaran 2003, 2004 dan 2005 Nomor : Lap. R-5582/PW.13/5/2005 tanggal 16 Agustus 2005 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

2)

Tindak lanjut pemutakhiran data perhitungan kerugian negara pada proyek Pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD Kabupaten tahun anggaran 2003, 2004 dan 2005 nomor : R-2424/PW13/5/2007 tanggal 23 Maret 2007 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

3)

Surat Pernyataan dari saksi TRI WINDARI dan Saksi GIMIN, BE tertanggal 8 Nopember tahun 2004, yang ditunjukkan dan dibacakan commit to user oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang isinya menyatakan bahwa



saksi TRI WINDARI dan Saksi GIMIN, BE pada tanggal 8 Nopember 2004 telah melengkapi dan menandatangani kelengkapan proyek Pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD Kab. Magetan.

c. Alat Bukti Petunjuk -

Bahwa pengertian alat bukti petunjuk sebagaimana tertuang dalam Pasal 188 ayat( 1) KUHAP berbunyi

: Petunjuk adalah

perbuatan,kejadian atau keadaaan, karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri , menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. -

Bahwa menurut pendapat M Yahya Harahap SH dalam bukunya berjudul Pembahasaan dan Penerapan KUHAP jilid II Penerbit Pustaka Karini cetakan ketiga, Desember 1993 pada halam 893, dijelaskan dalam pendapatnya: ”rumusan Pasal itu memang agak sulit menangkapnya dengan mantap dan sedikit agak berbelit, barangkali rumusan tersebut dapat kita tuankan dengan cara menambah beberapa kata ke dalammnya, dengan penambaan kata-kata iu dapat kita susun dalam kalimat sebagai berikut: Petunjuk ialah suatu ”isyarat” yang dapat ”ditarik” dari suatu perbuatan,kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat

tadi mempunyai persesuaian dengan tindak

pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataaan terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. -

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Liauw Inggarwati yang menyatakan pada bulan Agustus 2003 telah mengirim uang sebesar Rp.1.500.000.000 melalui Bank BCA ke rekening Terdakwa di Bank Lippo, pada bulan September 2003 juga telah mengirim uang melalui Bank BCA ke rekening terdakwa di Bank Lippo masing-masing commit user sebesar Rp.600.000.000 dantoRp.400.000.000,dan keterangan saksi



Bastian Wijaya yang menerangkan bahwa saksi Liauw Inggarwati adalah ibu kandung saksi dan saksi bersama ibunya telah mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000 melalui Bank BCA ke rekening Terdakwa di Bank Lippo, pada bulan September 2003 juga telah mengirim uang melalui Bank BCA ke rekening terdakwa di Bank

Lippo

masing-masing

sebesar

Rp.600.000.000

dan

Rp.400.000.000, Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi Liauw Inggarwati dan saksi Bastian Wijaya tersebut, sehingga menunjukan adanya persesuaian bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Liauw Inggarwati sebesar Rp. 2.500.000.000 -

Bahwa bedasarkan keterangan saksi Ir. Samsul Hadi Msi yang memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara yang berkaiatan dengan perbuatan Terdakwa (dalam berkas perkara splitsing) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Ir.samsul Hadi Msi membuat nota-nota dinas yang diajukan kepada Bupati adalah dibuat tertanggal mundur alias fiktif karena uang muka untuk proyek pembangunan Gedung Serba Guna tahap I telah air lebih dan membenarkan tidak ada proses penunjukan langsung tapi dilakukan seolah-olah sesuai dengan ketentuan pengadaaan barang jasa dengan memanipulasi fakta dalam dokumen dokumen pengadaaan proyek pembangunan Gedung Serba Guna

-

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gimin BE yang memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam dalam perkara yang berkaiatan dengan perbuatan Terdakwa (dalam berkas perkara splitsing) yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal

adanya kasus dalam

pembangunan Gedung Serba Guna dan DPRD, karena uang muka untuk pembangunan gedung Serba Guna tahap I sebesar Rp. 540.000.000 pada tanggal 23 september 2003 telah cair lebih dahulu daripada proses pelelangan proyek pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD dan uang tersebut telah diterima oleh saksi Liauw commit tokarena user uang muka telah cair lebih dulu Inggarwati. Dan selanjutnya



maka proses pemilihan rekanan pelaksana pembangunan gedung Serba Guna da DPRD dibuat seolah-olah dilakukan memakai metoda penujukan langsung dengan cara memanipulasi dokumen pelelangan yang menunjuk CV Budi Bersaudara dan CV Budi Karya Mandiri dibuat fiktif seolah-olh proses pengadaan dengan cara penujukan langsung telah dilakukan padahal kenyataaya tidak pernah ada . -

Bahwa dari keterangan Ir.samsul Hadi dan Gimin selaku terdakwa dalam perkara terpisah dan keterangan saksi-saksi

diatas,

surat-surat, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri seperi telah diuraikan dalam surat tuntutan ini dikaitkan dengan barang bukti , keterangan satu dengan lainnya dan dengan tindak pidana yang terjadi saling bersesuaian, persesuaian tersebut menjadi petunjuk yang dapat mewujudkan suatu kerangka keadaaan atau kenyataaan yang utuh tentang perbuatan pidana yang terjadi antara kurun waktu tahun 2003 s/d 2005 untuk mewujudkan pembanguan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD

dengan cara sengaja mengabaikan dan tidak

melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pengadaaan barang dan jasa pemerintah,

mengabaikan ketentuan pengelolaan keuangan

daerah dan ada upaya untuk menaikan (Mark Up) anggaran pelaksanaaan pekerjaaan pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD,adanya itikad kurang baik dari terdakwa , dan para terdakwa lainnya ( dalam berkas pekara terpisah) untuk mengambil keuntungan lebih besar dari yang seharusnya dari pelaksanaaan pembangunan

Gedung

Serba

Guna

peruatan-perbuatan mereka terdakwa

dan

DPRD

sehingga

tersebut mengakibatkan

terjadinya kerugian keuangan negara.

d. Alat Bukti Keterangan Ahli 1)

TJUTJU SUPRIYATNA, Tempat lahir Garut, 54 tahun, tanggal 29 Januari 1953, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama commit to user Perwakilan Prop. Jawa Timur, Islam, Pekerjaan Pegawai BPKP



Pendidikan terakhir S-1, Alamat Jl. Nusantara III/33 Sidoarjo. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar pernah ikut dalam tim melakukan audit investigatif terhadap Pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD Kab.

Magetan

berdasarkan

Surat

Tugas

No.

SD-11203/Pw.13/2/2004 tanggal 26 Nopember 2004 dan No. SD-50/Pw.13/5/2005 tanggal 02 Januari 2005; -

Bahwa benar ada kerugian negara, dimana negara berlebihan dalam membayar sesuatu, yaitu Gedung Serba Guna sebesar Rp. 3.787.872.720,49 dan Gedung DPRD Kab. Magetan yaitu sebesar Rp. 3.763.301.729,40, sehingga total jumlah kerugian negara menurut perhitungan BPKP adalah Rp. 7.551.174.449,89;

-

Bahwa acuan menghitung kerugian Negara berdasarkan harga yang ada dalam kontrak dengan harga satuan bahan dan upah

-

Bahwa dasar kerugian Negara seharusnya sebagaimana

menggunakan

adalah harga kontrak yang

acuan

harga

dataran

rendah

telah ditetapkandalamharga satuan rutin , tapi

mengunakan harga satuan khusus yang didasarkan harga dataran tinggi (plaosan) padahal lokasi Pembangunan Gedung Serba Gunadan DPRD terletak di dataran rendah -

Bahwa benar penghitungan kerugian negara tersebut didasarkan pada penghitungan Selisih antara Penghitungan berdasar Harga Satuan Rutin yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bupati Magetan No.188/295/Kept/403.012/2002 tanggal 1 oktober 2002 tentang penetapan harga satuan bahan dan upah untuk proyek fisik di Kabupaten Magetan tahun 2003 beserta lampirannya dengan commit to user Harga Satuan Khusus, yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan



Bupati Magetan No.188/303/Kept/403.012/2002 tanggal 28 Juli 2003 tentang penetapan harga satuan bahan dan upah khusus untuk Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD Magetan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Magetan

tahun

Anggaran

2003,

memperbandingan antara analisa

BOW dengan

digunakan

rencana

dalam

penyususnan

serta

SNI yang

anggaran

biaya

pembangunan Gedung Serba Gunadan DPRD tahap I. -

Sedang Untuk pembangunan Gedung Serba Gunadan DPRD tahap II,tahap III. tahap dan juga adanya sub kontrak; didasarkan pada penghitungan Selisih antara Penghitungan berdasar Harga Satuan Rutin yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bupati Magetan No.188/322//Kept/403.012/2002 tanggal 18 Agutus 2003 tentang penetapan harga satuan bahan dan upah untuk proyek fisik di Kabupaten Magetan tahun 2004 beserta lampirannya dengan Harga Satuan Khusus, yang dikeluarkan berdasarkan

Keputusan

Bupati

Magetan

No.188/456/Kept/403.012/2002 tanggal 10 Desember 2003 tentang penetapan harga satuan bahan dan upah khusus untuk Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD Magetan dan Pendopo Surya Graha Magetan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun Anggaran 2004, serta memperbandingan antara analisa BOW dengan

SNI yang digunakan dalam penyususnan rencana

anggaran biaya pembangunan Gedung Serba Gunadan DPRD tahap II dan tahap III. -

Bahwa harga satuan upah dan bahan seharusnya dikeluarka tiap satu tahun.

-

Bahwa penetapan Harga satuan khusus dalam satau tahun untuk pembangunan khusus padahal ada hargasatuan rutin adalah bentuk commit to user penyimpangan karena menyebabkan pembengkakan anggran



proyek an akan menguntungkan rekanan pelaksana -

Bahwa benar dengan adanya Harga Satuan Khusus untuk Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD Kab. Magetan diluar Harga Satuan Rutin, negara dirugikan karena sebenarnya Harga Satuan Rutin dapat digunakan untuk pembangunan kedua Gedung tersebut, sebab Kedua Gedung tersebut hanya merupakan Gedung Tidak Sederhana, tidak termasuk spesifikasi Khusus maupun Monumental;

-

Bahwa benar Harga Satuan Rutin disusun berdasarkan Survei Lapangan, Data dari BPS dan Data dari Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum yang telah memperhitungkan perkiraan adanya kenaikan harga dalam satu tahun anggaran, kecuali ada inflasi ekonomi yang besar, sehingga sebenarnya Harga Satuan Rutin tetap dapat digunakan dalam satu tahun anggaran;

-

Bahwa pengeluaran SPMU tanggal 23 September 2003 untuk memebayar uang muka proyek pembangunan gedung Serba Guna tahap I ada kejanggalan karena kontrak belum ada , dan kontrak dibuat setelah uang muka cair disesuaikan dengan tanggal uang dikeluarkan.

-

Bahwa yang mengeluarkan disposisi pencairan uang muka yaitu Bupati Magetan ikut bertanggungjawab terhadap apa yang telah didispoisikan.

-

Bahwa hasil audit investigative yang dilakukan ahli telah dituangkan dalam laporan hasil audit investigative No. Lap.R.5582/PW.13/5/2005 tanggal 16 Agustus 2005 dan Surat No. R-2424/PW13/5/2007 tanggal 23 Maret 2007.

-

Bahwa benar, disposisi dari Bupati yang ditujukan langsung kepada bawahan kalau memang pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD tersebut dilaksanakan maka yang mendisposisi commit to user dalam hal ini adalah Bupati maka Bupati harus bertanggung jawab



atas disposisinya

2)

Ir. ACHMAD FAIZ HADI P, MT, Tempat lahir Sidoarjo, 44 tahun, tanggal 10 Maret 1963, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen / Pengajar Jurusan Teknik Sipil dan Ahli Bangunan ITS, Pendidikan terakhir S-2, Alamat Jl. Teknik Komputer I/16 Surabaya. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, pernah dua kali memeriksa langsung yaitu Desember 2004 dan Juli 2007.

-

Bahwa benar, berdasarkan surat tugas no. 5161.1/ K.03/ PU/ 2004

-

Bahwa benar, untuk pemeriksaan saksi dalam bidang teknik sipilnya (bangunan), karena saksi adalah saksi ahli dalam bidang teknik sipil.

-

Bahwa benar, secara umum pembangunan menurut teknik sipil sudah sesuai,

-

Bahwa benar, ada dua aspek dalam pembangunan, yaitu aspek teknis dan aspek biaya.

-

Bahwa dalam sebuah proyek dapat dibedakan bahwa ada proyek yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran , dan ada proyek yang dilaksanakan dalam tahun jamak;

-

Bahwa dalam sebuah proyek dapat dibedakan bahwa ada proyek yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran proyek seleseai dalam 1 tahun anggran

-

Bahwa dalam sebuah proyek dapat dibedakan bahwa ada proyek yang dilaksanakan dalam tahun jamak; disisni proyek tidak akan selesai dalam satau tahun anggran

-

Bahwa benar, secara teknis sejak awal sudah ada penyimpangan

-

Dalam Pembangunan Gedung Serba Guna dan DPRD commit adalah to userproyek yang dilaksanakan dalam Bahwa benar, bedanya



satu tahun, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan selesai dalam tahun itu juga, sedangkan proyek yang dilaksanakan dalam tahun jamak adalah untuk tahun pertama harus menyelesaikan pekerjaan perencanaan dalam satu tahun anggran , baru sisanya bisa untuk pekerjaan pelaksanaan dan pengawasan; -

Bahwa benar, untuk pekerjaan perencanaan untuk kedua gedung tidak sesuai, sedangkan untuk pekerjaan pelaksanaan yang dilanjutkan

pada

tahun

anggran

berikutnya

bisa

dilaksanakan.melalui tahap II dan Tahap III -

Bahwa dalam pembangunan Gedung Serba Guna dan DPRD ternyata dilakukan secara bertahap(tahun jamak) dan berdasarkan Bab V Huruf C angka 1 Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara : disebutkan :” Untuk proyek-proyek yang karena kondisinya tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, sehingga memerlukan persetujuan multi years project, pengadaan dokumen perencanaannya diselesaikan pada tahun anggaran pertama”, tapi kenyataannya perencanaaan dlakukan secara bertahap mengikuti tahap pelaksanaan fisik yang dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap I,II,III;

-

Perencanaaan mempengaruhi

yang

dilaksanakan

pelaksanaan

fisik

secara

bertahap

pembangunan

akan gedung

serabaguna dan DPRD karena pelaksanaan tidak didasarkan pada peencanaaan yang matang -

Bahwa benar, penyimpangan untuk kedua gedung adalah kategorinya, dimana kedua gedung tersebut bukan termasuk gedung yang bersifat khusus (gedung Serba Guna) dan bukan gedung yang bersifat monumental (Gedung DPRD);

-

Bahwa benar, hal tersebut karena menurut Keputusan Menteri to user Permukiman Dancommit Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002



tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara : Bab II Huruf A angka 2 ”yang termasuk klasifikasi bangunan tidak sederhana, antara lain :  Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2 atau gedung kantor bertingkat di atas dua lantai.” Bab III Huruf A angka 3, “yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain : istana negara dan rumah jabatan presiden & wakil presiden  wisma negara  gedung instalasi nuklir  gedung laboratorium  gedung terminal udara/laut/darat  stasiun kereta api  stadion olah raga  rumah tahanan  gudang benda berbahaya  gedung bersifat monumental  gedung untuk pertahanan  gedung kantor perwakilan Negara R.I. di luar negeri -

Bahwa benar, sehingga menurut keahlian saksi, kedua gedung tersebut hanyalah termasuk kategori Gedung Tidak Sederhana, karena meskipun Gedung Serba Guna menggunakan Space Frame yang membutuhkan teknologi khusus, tetapi tidak semua bagian gedung memerlukan teknologi khusus, bahkan Gedung Serba Guna dapat tetap dibangun dengan menggunakan konstrusi atap baja biasa. Demikian juga Gedung DPRD Kab. Magetan bukan merupakan Gedung Monumental karena tidak mempunyai nilai sejarah apa-apa. commit to user



-

Bahwa penggunaan analisa BOW dalam pembangunan Gedung Serba Guna dan Gedung DPRD Kab. Magetan adalah tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 Pasal 40 ayat (3) menyatakan bahwa “dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan :standar nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan / atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Bab V Huruf E angka 2 “ Pembinaan teknis dilaksanakan melalui pemberian bimbingan teknis untuk menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pedoman/Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah”

-

Bahwa benar BOW tidak layak digunakan karena dasar penghitungannya sudah ketinggalan jaman, sebab di jaman Belanda belum ada peralatan-peralatan yang bisa menggantikan tenaga

manusia,

sebagai

misal

untuk

pekerjaan

besi/pemotongannya, menurut BOW koefisien nilainya adalah 1,1 maka menurut SNI koefisien tadi hanya 1,05 karena dalam pelaksanaan pekerjaan tidak perlu lagi seluruhnya menggunakan tenaga manusia, tetapi sudah dapat digantikan dengan penggunaan bar cutter, selisih tadi apabila dikalikan dengan sekian banyak volume maka akan didapat kerugian negara yang tidak sedikit; -

Bahwa benar SNI tidak hanya meliputi koefisien penghitungan pekerjaan, tetapi juga meliputi persyaratan bahan-bahan material yang dibuktikan dengan Mil Certificate dari pabrik;

-

Bahwa benar, tidak ada istilah Harga Satuan Khusus meskipun Bangunan termasuk Spesifikasi Khusus. Bangunan dengan spesifikasi Khusus cukup menggunakan Harga Satuan Rutin, yang commit to user disusun berdasarkan Survei Lapangan, Data dari BPS dan Data



dari Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum; -

Bahwa benar, selisih dari Harga Satuan Rutin ke Harga Satuan Khusus adalah rata-rata 10% lebih tinggi, inilah yang menyebabkan kerugian negara, karena bahan-bahan material yang digunakan di Gedung Sebaguna dan Gedung DPRD Kab. Magetan adalah bahan-bahan yang biasa beredar di pasaran, atau dalam kata lain adalah bahan-bahan material biasa yang digunakan dalam proyek lain yang cukup memakai Harga Satuan Rutin;

-

Bahwa ada syarat minimal untuk bahan dan upahyang digunakan standar pembangunan tdiak prlu memakai bahan yang lebih khusus kalau sudah ada harga rutin, kecuali pakai uang pribadi bukan uang negara

-

Bahwa benar sesuai Keppres No.18 tahun 2000, setiap pembayaran dalam suatu Proyek harus ada kontrak terlebih dahulu;

e) Alat Bukti Keterangan Ahli yang diajukan Terdakwa (Meringankan Terdakwa) 1.

Dr. H. BAMBANG SUPRIYADI, BA. Tempat lahir Tasik Malaya, 51 tahun, tanggal 03 April 1956, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen UGM, Pendidikan terakhir S-3, Alamat Jl. Lenjar Gg. Guru No. 4 Yogyakarta. Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, saksi kenal beberapa hari dengan terdakwa

-

Bahwa benar, saksi dipanggil sebagai saksi ahli dalam hal teknis bangunan dan cara penghitungan biaya

-

Bahwa benar, saksi ahli sebagai dosen mata kuliah bidang teknik sipil struktur di UGM

-

Bahwa benar, saksi ahli lulus S-1 tahun 1981 dan langsung bekerja commit to user sebagai dosen beberapa bulan kemudian setelah lulus



-

Bahwa benar, saksi ahli lulus di Prancis tahun 1989

-

Bahwa benar, lulus S-3 di Prancis juga pada tahun 1993

-

Bahwa benar, bangunan 3 macam yaitu bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana dan bangunan khusus

-

Bahwa benar, bangunan sederhana adalah bangunan yang sifatnya sederhana baik sisi konstruksi maupun bahannya contohnya bangunan lantai 1

-

Bahwa benar, bangunan tidak sederhana adalah bangunan diatas dua tingkat (dilihat dari bahan maupun bentangan / tingkatnya).

-

Bahwa benar, bangunan khusus

adalah bangunan

yang

mempunyai sifat-sifat khusus dan dilihat dari tingkat kesulitan serta lebih mahal contohnya gedung Negara. -

Bahwa benar, bangunan khusus bentang bangunannya lebih dari 30m dan memerlukan keahlian tertentu serta tingkat kesulitannya lebih tinggi

-

Bahwa benar, ketiga jenis bangunan berimplikasi pada biaya yang dikeluarkan

-

Bahwa benar, gedung Serba Guna merupakan bangunan yang sangat besar

-

Bahwa benar, stadion olah raga tidak sama dengan gedung olah raga dimana gedung olahraga merupakan bagian dari stadion olah raga

-

Bahwa benar, bangunan khusus mempunyai sifat monumental yaitu mempunyai cirri khas tertentu dari yang membangun serta tidak ada gedung yang semacam itu sebelumnya

-

Bahwa benar, 12 April 2007 berdasarkan surat Sekjen PU diberlakukan sistem SNI (Standart Nasional Indonesia) Nomor 5 / SE / M / 2007

-

Bahwa benar, pada tahun 2002-2005 yang diberlakukan dan digunakan adalahcommit standart toBOW user (Burgelijk Openbaar Weerkend)



berlaku sejak tanggal 28 Pebruari 1921 -

Bahwa benar, dengan sistem BOW menggunakan jumlah tenaga yang lebih banyak

-

Bahwa benar, dengan sistem SNI sifatnya mengakomodir kemampuan tenaga kerja atau ketrampilan (sudah digunakan teknologi)

-

Bahwa benar, untuk Indonesia teknologi dikenal sudah cukup lama tetapi koreksi pengurangan tenaga tidak diperhitungkan sejak saat itu

-

Bahwa benar, harga satuan tiap daerah adalah kewenangan kepala Daerah dan biasa dikeluarkan dalam setengah tahun atau setiap tahunnya

-

Bahwa benar, setiap kelas atau setiap tipe mempunyai nilai yang berbeda-beda (kelas A paling mahal)

-

Bahwa benar, satuan harga umum dibuat oleh Pemkab Magetan pada bulan oktober 2002 dan pada bulan juli 2003 terbit harga satuan khusus yang menunjuk suatu gedung / bangunan khusus. Dalam hal ini merupakan kewenangan Kepala Daerah

-

Bahwa benar, apabila tahun 2004 diterbitkan lagi peraturan yang khusus

missal pada tanggal 10 Desember 2004 dan apabila

terjadi fluktuasi harga maka tidak apa-apa dikeluarkan lagi dan itu menjadi kewenangan Kepala Daerah -

Bahwa benar, administrasi mestinya harus ada perencanaan atau gambar sebelum ada proyek pembangunan

-

Bahwa benar, perencanaan ada beberapa metode : a. Dibuat 1 tahap b. Dibuat beberapa tahap

-

Bahwa benar, pengawasan dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan karena sifatnya mengikuti pelaksanaan apakah sesuai dengan perencanaan sebelumnya commit to user atau tidak



-

Bahwa benar, pencairan dana tergantung pada kontrak, apabila kontrak belum ada maka seharusnya belum ada pencairan dana

-

Bahwa benar, bangunan khusus atau monumental mempunyai cirri sebagai berikut : a. Dalam segi arsitektur menjadi ciri suatu daerah b. Suatu bangunan yang tidak biasa dilihat secara umum (bentuknya spesifik

yaitu bentangannya tidak seperti

bangunan normal lainnya) -

Bahwa benar, apabila dalam 1 lingkungan dari beberapa bangunan terdapat 1 bangunan khusus maka beberapa bangunan lain yang ada bisa dianggap bangunan khusus

-

Bahwa benar, berdasarkan Kepres 18 tahun 2000 Pasal 12 huruf c pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan untuk suatu hal yang mendesak

-

Bahwa benar, yang dinamakan mendesak terkait dengan a. waktu sehingga tidak mungkin dilakukan tender b. dana yang tersedia

-

Bahwa benar, untuk penunjukan langsung ada aturan secara khusus

-

Bahwa benar, suatu hal yang mendesak bisa dipakai sebagai acuan untuk penunjukan langsung

-

Bahwa benar, bentangan untuk dikatakan bangunan khusus adalah lebih dari 30 m maka unsure-unsur yang lain secara otomatis termasuk khusus pula

-

Bahwa benar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sama dengan Harga Satuan Pekerjaan (HSP)

-

Bahwa benar,dalam membuat suatu peraturan harus ada kewenangan dan ada waktu

-

Bahwa benar, gedung Serba Guna dilihat dari bentangannya dapat dikatakan bangunan khusus commit to user



-

Bahwa benar, pra rencana harus dimulai secara keseluruhan tetapi dalam prakteknya bisa dilakukan secara bertahap

-

Bahwa

benar,

penghitungan

dengan

BOW

lebih

baik

bangunannya -

Bahwa benar, SNI diberlakukan padahal peraturan yang berlaku belum

-

Bahwa benar, sebelum berlakunya SNI maka dibolehkan diberlakukan BOW

-

Bahwa benar, gedung Serba Guna dilihat dari penggunaannya disebut gedung olahraga

-

Bahwa benar, gedung Serba Guna dapat digunakan sebagai gedung olahraga, pementasan musik (fungsinya tidak hanya sebagai gedung olahraga)

-

Bahwa benar, gedung olahraga tidak selalu dapat dikatakan stadion olagraga

-

Bahwa benar, analisa dengan menggunakan BOW di Magetan masih bisa diberlakukan sebelum tanggal 12 April 2007

-

Bahwa benar, pada tahun 2002 dan 2003 sosialisasi tentang SNI pernah didengar tapi pemberlakuan UU mengenai SNI belum keluar

-

Bahwa benar, berdasarkan surat edaran MA No. 5 / SEMA / 2007 bahwa perencana atau estimator (penghitung) sejauh tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku maka tidak salah

-

Bahwa benar, Kepres No. 18 tahun 2000 Pasal 20 tentang pengadaan barang dan jasa menggunakan SNI atau yang lainnya. Dimana kata atau disini berarti tidak harus atau tidak wajib

-

Bahwa benar, saksi sebagai dosen juga sebagai konsultan

-

Bahwa benar, saksi pernah membuat Estimate Enginering (EE)

-

Bahwa benar, EE tolak ukurnya : to user a. gambar yang commit akan dilaksanakan



b. konstruksi (bahan dan upah) -

Bahwa benar, harga satuan ditentukan oleh harga bahan yang berlaku dan juga upah

-

Bahwa benar, untuk membuat bangunan di Magetan maka harus memakai harga satuan yang ada di Magetan

-

Bahwa benar, konsultan ditugasi pemilik untuk menghitung perencanaan

-

Bahwa benar, konsultan berwenang menetapkan atau menghitung harga perencanaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku

-

Bahwa benar, apabila konsultan tidak mengikuti peraturan yang berlaku maka bisa dikenai pertanggung jawaban pribadi

-

Bahwa benar, konsultan dalam membuat TOR yang diatur panitia dan harus diketahui oleh atasan

-

Bahwa benar, kelas mempengaruhi adanya penunjukan langsung dalam hal bangunan khusus maka pemilik bisa menunjuk seseorang

yang

dinilai

mempunyai

kemampuan

untuk

membangun bangunan khusus -

Bahwa benar, tender ada bebrapa macam antara lain tender bebas dan tender penunjukan langsung

-

Bahwa benar, dalam space frame tanggal 23 Desember 2003 harga kontrak sama dengan harga satuan;

-

Bahwa benar, harga kontrak disesuaikan dari penawaran jasa konsultan tetapi apabila sama atau hampir sama dengan harga satuan yang ada tidak apa-apa sedangkan kalau diatas harga satuan baru tidak diperbolehkan;

-

Bahwa benar, menurut saksi apabila space frame tersebut di subkontrakkan, dan nilai subkontrak lebih rendah daripada nilai kontrak,

maka

hal

ini

kontraktor/pelaksana; commit to user

adalah

keuntungan

untuk


-


Bahwa benar, dalam hal-hal yang khusus maka penunjukan khusus boleh berlaku;

-

Bahwa benar, pada dasarnya semua badan usaha yang mempunyai keahlian dapat menjadi konsultan untuk konstruksi yang sederhana

-

Bahwa benar, untuk konstruksi bangunan yang sederhana Rp. 50.000.000,- apabila diatas Rp. 200.000.000,- maka bisa dilakukan tender

-

Bahwa benar, untuk konstruksi bangunan khusus diatur tersendiri misalnya ada peraturan Kepala Daerah

-

Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti konkrit bentuk bangunan gedung Serba Guna dan DPRD Kab. Magetan tetapi hanya melalui gambar yang ditunjukan kepada saksi

2.

NYOMAN PUTRA JAYA, Tempat lahir Singaraja, 59 tahun, tanggal 12 desember 1948, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen Fak. Hukum UNDIP, Pendidikan terakhir S-3, Alamat Komplek Permai Gg. 16 No. 471 Semarang Saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -


-

Bahwa benar, saksi sebagai Dosen hukum Pidana UNDIP sekaligus sebagai Guru Besar sejak tahun 2004 dan masih aktif sampai sekarang

-

Bahwa benar, jabatan Bupati dan kepala Dinas PU berdasarkan peraturan perundang-undangan akan dikenai pertanggungjawaban apabila melakukan penyimpangan

-

Bahwa benar, untuk Kepala commit to userDaerah ada pertanggungjawaban



pertahunnya sebagai aparatur Negara dan pertanggungjawaban pidana sebagai orang pribadi -

Bahwa benar, kewenangan Bupati menunjuk Kepala Dinas PU dan menunjuk Pimpro (sebagai pelaksana proyek)

-

Bahwa benar, disposisi adalah sikap seseorang yang kebetulan karena mempunyai jabatan terhadap disposisi adalah sikap seseorang yang kebetulan karena mempunyai jabatan terhadap persoalan yang diajukan kepadanya baik menolak atau menyetujui persoalan yang diajukan tersebut

-

Bahwa benar, bila ada surat salah tapi disposisi maka yang mendisposisi tersebut ikut bertanggungjawab

-

Bahwa

benar,

pertanggungjawaban

yang

mendisposisi

berdasarkan Pasal 55 KUHP (yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu dan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan) -

Bahwa benar, sebagaimana Pasal 48 KUHP keadaan memaksa atau overmacht merupakan alasan pemaaf

-

Bahwa benar, alasan pemaaf misalnya mengambil suatu kebijakan bilamana tidak mengambil kebijakan tersebut maka kerugian yang lebih besar bisa saja terjadi (bahkan menyalahi aturan sekalipun)

-

Bahwa benar, pemberi disposisi tidak bertanggungjawab bilamana ia tidak mengambil keuntungan pribadi meskipun dalam hal ini Negara dirugikan

-

Bahwa benar, uang yang dicairkan dahulu sejauh mana sama dengan perencanaan pembangunan tidak apa-apa

-

Bahwa benar, disposisi berlaku surut tidak diperbolehkan

-

Bahwa benar, pertanggungjawab lex specialis derogate lex generalis kaitannya dengan disposisi adalah usul tidak akan berjalan jika tidakcommit ada disposisi to user dari atasan



-

Bahwa benar, perbuatan melawan hukum dalam undang-undang no. 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 yang paling ditegaskan adalah unsur memperkaya diri sendiri

-

Bahwa benar, berdasarkan Pasal 50 KUHP menjalankan tugas berdasarkan Undang-undang merupakan alasan pembenar

-

Bahwa benar, mengetahui kontrak sama dengan merupakan sikap batin

-

Bahwa benar, karena Undang-undang kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan daerah maka apabila ada Pasal dalam peraturan daerah yang disimpangi tetapi tidak ada penerapan sanksinya maka bisa diterapkan sanksi yang ada dalam Undang-undang sejauhmana mengenai hal yang sama

-

Bahwa

benar,

Diskresi

dapat

diartikan

suatu

bentuk

penyimpangan tetapi bukan berarti menyalahi aturan -

Bahwa benar, apabila sudah dilakukan perhitungan terlebih dahulu maka tidak dapat disebut Diskresi

-

Bahwa

benar,

Misal

suatu

Diskresi

adalah

melakukan

penyimpangan perkara / mengambil kebijakan yang tidak pada umumnya -

Bahwa benar, berdasarkan Yurisprudensi No. 43 tanggal 08 Januari 1966 dapat dikatakan menghapuskan suatu sifat melawan hukum apabila : a. Tidak menguntungkan diri sendiri b. Negara tidak dirugikan c. Kepentingan umum sudah dilayani dengan baik

-

Bahwa benar, adanya undang – undang yang baru maka undang – undang yang lama yang diganti masih tetap dapat berlaku atau dengan kata lain tidak otomatis undang – undang lama tidak berlaku (dilihat dari aturan peralihan)

-

Bahwa benar, pertanggungjawaban dalam hal disposisi bisa commit to user



digunakan asas stict liability (ikut melakukan) dan vicarious liability (tidak ikut melakukan) -

Bahwa benar, delik materiil dapat menjadi delik formil dalam kaitannya jika ada unsur merugikan Negara maka tidak harus dibuktikan kerugian Negara tersebut

-

Bahwa benar, berdasarkan keputusan Mahkamah konstitusi melawan hukum ada 2 macam, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil

-

Bahwa benar, berdasarkan keputusan Mahkamah konstitusi yang disebut melawan hukum tidak hanya melawan hukum dalam peraturan perundang – undagan tetapi juga melanggar asas – asas kepatutan, kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat

f) Alat Bukti Keterangan Terdakwa Drs. SALEH MULJONO, MM, Tempat lahir Magetan, 54 tahun, tanggal 12 Desember 1952, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Bupati Kab. Magetan (non aktif), Pendidikan terakhir S-2, Alamat Jl. Basuki Rahmat Selatan No. 1 Rt.04 Rw. 04 Kel. Kec. / Kab. Magetan Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa benar, terdakwa bekerja di Pemerintahan Kab. Magetan sejak tahun 1976 sebagai tenaga honorer

-

Bahwa benar, tanggal 1 April 1979 diangkat sebagai CPNS di Pemkab Magetan

-

Bahwa benar, pada tahun 1982 – 1984 mengikuti pendidikan di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta

-

Bahwa benar, pada bulan Desember 1984 – Januari 1985 sebagai Sekretaris Pribadi bupati commit to user


-


Bahwa benar, pada bulan Juni 1985 – 1988 sebagai Kasi Perencanaan PU merangkap Kabag Umum (1986) dan Kabag Keuangan (akhir 1986 – 1993)

-

Bahwa benar, pada tahun 1993 sebagai Assisten I bidang Pemerintahan Kab. Magetan

-

Bahwa benar, pada tahun 1994 – 1998 sebagai Sekretaris Dewan

-

Bahwa benar, pada tahun 1998 – pertengahan 1999 sebagai Kepala Dinas Pariwisata

-

Bahwa benar, pada tahun 1999 – 2000 sebagai Kepala PDAM

-

Bahwa benar, pada tahun 2000 – 2001 sebagai Kepala BAPEDA

-

Bahwa benar, pada tahun 2002 – Juli 2003 sebagai Sekretaris Daerah

-

Bahwa benar, pada tahun 2003 sampai sekarang sebagai Bupati Magetan

-

Bahwa benar, gaji Bipati perbulannya Rp. 6.000.000,- ditambah biaya rumah tangga dan lain-lain dengan jumlah total Rp. 20.000.000,-

-

Bahwa benar, Bupati mempunyai dana taktis pertahun sebesar Rp. 300.000.000,- yang dibagi dengan Wakil Bupati

-

Bahwa benar, pembangunan GOR ( gedung Olah raga) dibangun karena kondisi masyarakat Magetan khususnya perkumpulan pemuda di Magetan yang rawan perselisihan

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD sudah direncanakan dan merupakan kebijakan program Bupati terdahulu

-

Bahwa benar, sebelum gedung Serba Guna dan DPRD dibangun diadakan pembebasan tanah terlebih dahulu

-

Bahwa benar, pembebasan tanah untuk pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD yang merupakan tanah milik Kodam dilaksanakan pada tahun 2002 seluas 3,5 Ha

-

Bahwa benar, biaya pembebasan tanah dalam APBD ± Rp. 4.500.000.000,-

-

commit topembangunan user Bahwa benar, diadakannya gedung DPRD karena



merupakan pendekatan politik -

Bahwa benar, penyetujuan APBD mencakup 5 pendekatan :  Politik  Teknokrat  Bottom up  Top down  Satuan kerja

-

Bahwa benar, berdasarkan PP 105 tahun 2000 pemegang umum biaya adalah Bupati dan Pasal 19 mengatur tentang pendelegasian keuangan dari Bupati ke Sekda dan perangkat daerah

-

Bahwa benar, pendelegasian keuangan dari Bupati kepada Wakil Bupati dengan nilai < Rp. 10.000.000,- dari Bupati kepada Sekda senilai < Rp. 5.000.000,- sedangkan > Rp. 10.000.000,- tetap menjadi kewenangan Bupati

-

Bahwa

benar,

terdakwa

telah

mendelegasikan

proyek

pada

masing-masing satuan kerja -

Bahwa benar, peletakan batu I gedung Serba Guna pada akhir September 2003 sedangkan gedung DPRD tidak dilakukan peletakan batu I

-

Bahwa benar, pengelolaan keuangan pada tahun 2003 berbeda dengan tahun 2004 karena

adanya

perubahan

kepemimpinan bidang

pemerintahan berdasarkan Kepres 18 tahun 2000 sehingga tanggung jawab keuangan tidak pada Bupati lagi tetapi pada masing-masing Kepala Satuan Kerja - Bahwa benar, tidak pernah ada surat yang turun dari Bupati tanpa melalui Sekda - Bahwa benar, terdakwa tidak tahu mengenai surat yang turun tanpa melalui Sekda - Bahwa benar, tidak ada surat yang berlaku mundur -

commit user dimulai pada tahun 2000 dengan Bahwa benar, pembuatan hargatosatuan



tujuan sebagai patokan harga pelaksanaan proyek -

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD menggunakan harga satuan khusus

-

Bahwa benar, harga satuan dalam SK No. 188/456 yang menjadi konseptor adalah Panitia lelang

-

Bahwa benar, Terdakwa tidak ikut campur dalam pembuatan harga satuan pada lampiran Sk no. 456, 303 terdakwa hanya menandatangani SK tersebut

-

Bahwa benar, terdakwa menyetujui penunjukan langsung dalam pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD berdasarkan karena telah sesuai dengan Kepres 18 tahun 2000

-

Berdasarkan Pasal 11 (1) Kepres no. 18 tahun 2000 penunjukan langsung tanpa sepengetahuan Bupati tidak apa-apa bahkan dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- sekalipun

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD dilaksanakan pada tahun 2004 tetapi baru dibayarkan tahun 2005

-

Bahwa benar, dasar pelaksanaan pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD lebih dulu baru kemudian dibayar adalah Pasal 19 (1) PP 105 tahun 2000

-

Bahwa benar, pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD diadakan penunjukan langsung karena alasan mendesak yaitu waktu yang mendesak dengan PAK dan alasan khusus yaitu kedua gedung tersebut mempunyai sifat-sifat kekhususan

-

Bahwa benar, terdakwa mengenal LIAUW INGGARWATI sejak tahun 2002 karena menjadi rekan kerja proyek Pemkab Magetan

-

Bahwa benar, terdakwa pada bulan Juli 2003 pernah menerima company profile dari LIAUW INGGARWATI dan selanjutnya menyarankan unuk menemui saksi Ir.samsul Hadi Msi.

-

Bahwa benar, pertemuan terdakwa dengan LIAUW INGGARWATI di Jakarta tidak pernah membicarakan proyek hanya pembicaraan biasa commit to user



-

Bahwa benar, setiap pelaksanaan kontrak diketahui oleh Bupati

-

Bahwa benar, Pimpro pembangunan gedung Serba Guna tahap I adalah GIMIN, BE dan tahap II & III adalah Ir. SAMSUL HADI, Msi

-

Bahwa benar, laporan pelaksanaan proyek kepada Bupati, sedang tetapi kemajuan fisik pelaksanaan proyek kepada Adminitrasi pembangunan

-

Bahwa benar, terdakwa pernah menelepon Bambang Setiawan dan hanya sebatas menanyakan harga satuan pada proyek pembangunan gedung Serba Guna dan DPRD tetapi tidak mencampuri penetapan harga satuan tersebut

-

Bahwa pada tanggal 23 September 2003 terdakwa pernah mendisposisi setuju pembayaran uang muka pembangunan Gedung Serba Guna Tahap 1 sebesar Rp. 540.000.000 kepada saksi Liauw inggarwati (Terdakwa

membenarkan disposisi setuju pembayaran uang muka

tertanggal 23 september 2003 yang ditunjukan majelis hakim di depan persidangan), sedang kelengkapan admintrasinya terdakwa tidak memperhatikan karena dimeja saksi banyak yang harus ditandatangani.. -

Bahwa terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.1.500.000.000 pada sekitar bulan agustus 2003, pada bulan September juga menerima uang Rp. 400.000.000 dan Rp.600.000 dan semua itu didapat dari hutang kepada saksi Liauw Inggarwati.

-

Bahwa tidak ada pengaruh dengan diterimanya uang dari saksi Liauw Inggarwati dengan adanya proyek Gedung Serba Guna dan DPRD.

g) Barang Bukti Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, berupa :

1.

1

(satu)

lembar

KTP

atas

nama

SRI

WAHYUNI

Nik.

12.5618.540764.0003 dengan alamat Babadan Rukun 7/12 Rt.07 Rw.02 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya 2.

1 (satu) buah buku asli turunan akta pernyataan keluar masuk dan commit to user Keluar sebagai persero dari perseroan Komanditer “CV. BUDI



BERSAUDARA” 3.

1(satu) bendel fotocopy buku Company Profile CV. BUDI BERSAUDARA

4.

1(satu) buku asli surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 09/SB/403.023/IX/2003 tgl. 17 September 2003 pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan

5.

1(satu) buku asli surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 640/12/403.102/K/II/2004 tgl. 10 Pebruari 2004 pembangunan gedung Serba Guna tahap II Kab. Magetan

6.

1(satu) buku fotocopy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 600/176/403.102/K/VII/2004 tgl. 06 Juli 2004 pembangunan gedung Serba Guna tahap III Kab. Magetan

7.

1(satu buku asli surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 07/DPRD/403.102/X/2003 tgl. 10 Oktober 2003 pembangunan gedung DPRD tahap I Kab. Magetan

8.

1(satu) buku fotocopy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 640/17/403.102/K/II/2004 tgl. 10 Pebruari 2004 pembangunan gedung DPRD tahap II Kab. Magetan

9.

1(satu)

buku

surat

perjanjian

pelaksanaan

pekerjaan

No.

600/177/403.102/K/VII/2004 tgl. 6 Juli 2004 pembangunan gedung DPRD tahap II Kab. Magetan 10.

1(satu) bendel lampiran fotocopy Keputusan Terdakwa selaku Bupati Magetan No. 188/303/Kept/403.012/2003 ttg penetapan harga satuan bahan dan upah khusus untuk proyek pembangunan gedung Serba Guna (GOR) dan gedung DPRD Magetan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Magetan th. Anggaran 2003

11.

1(satu) buku fotocopy Owner’s Estimate (OE)

12.

3(tiga) buah disket berisi pembangunan gedung Serba Guna dan gedung DPRD Pemkab Magetan tahap I. tahap II dan tahap III

13.

1(satu) lembar Surat Perintah Tugas no. 800/205/403.102/2003 untuk commit to user Barang dan Jasa membantu Ketua Panitia Pengadaan



14.

1(satu) buku fotocopy perencanaan dan pembangunan gedung DPRD tahap I

15.

1(satu) lembar disposisi KADIN PU kepada KASUBDIN Tata Kota tgl. 06 september 2003 (Asli)

16.

1(satu)

lembar

disposisi

Terdakwa

selaku

Bupati

kepada

SEKAB/KADIN PU setuju penunjukan langsung An. CV. BUDI BERSAUDARA Surabaya tgl. 6 September 2006 (Asli) 17.

Nota dinas dari KADIN PU kepada Terdakwa selaku Bupati perihal penunjukan langsung pembangunan gedung Serba Guna tahap I An. CV.

BUDI

BERSAUDARA

tgl.

5

September

2003

No.

640/370/483/2003 (Asli) 18.

1(satu) lembar surat perjanjian kerjasama PT. BINATAMA AKRINDO dengan CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 25 Juli 2003 ditandatangani

oleh

SRI WAHYUNI

dan

Ir.

ALIFIANTO

SEKARNO (Asli) 19.

1(satu) lembar surat dari CV. BUDI BERSAUDARA kepada Terdakwa selaku Bupati magetan perihal Perkenalan Konstruksi Space Frame ditandatangani oleh SRI WAHYUNI tgl. 30 Juli 2003 (Asli)

20.

1(satu)

lembar

surat

dari

PIMPRO

ke

Panitia

No.

16/SB/403.102/IX/2003 perihal penunjukan langsung CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 6 September 2003 (Asli) 21.

1(satu) lembar disposisi asli dari KADIN PU ke KASUBDIN Tata Kota tgl. 29 Juli 2003 No. 2269 (Asli)

22.

1(satu) lembar disposisi dari Terdakwa selaku Bupati kepada SEKAB PU tgl. 29 Juli 2003 No. 9891.A (Asli)

23.

1(satu) lembar nota dinas perihal penunjukan konsultan perencana dan pelaksana fisik pembangunan gedung DPRD tahap I dari KADIN PU kepada Terdakwa selaku Bupati tgl. 28 Juli 2003 (fotocopy)

24.

1(satu) lembar disposisi dari KADIN PU ke KASUBDIN Tata Kota to user No. 1970 tgl. 24 Juli commit 2003 (Asli)


25.


1(satu) lembar disposisi dari Terdakwa selaku Bupati kepada SEKAB tgl. 24 Juli 2003 No. 8067 (Asli)

26.

1(satu) lembar nota dinas PU ke Terdakwa selaku Bupati No. 640/639/403.102/2003 tgl. 23 Juli 2003 (Asli)

27.

1(satu) bendel surat perjanjian kerjasama CV. NULUL Konsultan dengan PT. APORA INDUSMA tgl. 01 Juli 2003 ditandatangani Ir. HERU GADING KENCONO dan Ir. RUDI T. HARTONO, MBA,MM (fotocopy)

28.

1(satu) lembar disposisi KADIN ke KASUBDIN Tata Kota No. 1835.A Tgl. 8 September 2003 (Asli)

29.

1(satu) lembar disposisi dari Terdakwa selaku Bupati kepada SEKAB PU No. 9265 tgl. 08 September 2003 (Asli)

30.

1(satu) lembar nota dinas dari KADIN PU ke Terdakwa selaku Bupati No. 640/385/403.102/2003 tgl. 08 September 2003 (Asli)

31.

1(satu) bendel dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi proyek pembangunan gedung Serba Guna tahap I tahun 2003 (Asli)

32.

1(satu) bendel dokumen proyek pengadaan jasa konstruksi proyek pembangunan gedung DPRD tahap I Kab. Magetan tahun 2003 (Asli)

33.

1(satu) bendel lampiran Berita Acara serah terima proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Kab. Magetan th. Anggaran 2003 proyek perencanaan dan pembangunan gedung Serba Guna tahap I dari Dinas PU (Asli)

34.

1(satu) bendel lampiran Berita Acara serah terima proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Kab. Magetan th. Anggaran 2003 proyek perencanaan dan pembangunan gedung DPRD tahap I dari Dinas PU (Asli)

35.

1(satu) set gambar perencanaan pembangunan gedung Serba Guna Kab. Magetan tahap I th. 2003 (Asli)

36.

1(satu) set gambar perencanaan pembangunan gedung DPRD Kab.

37.

Magetan tahap I th. 2003 (Asli) to user 1(satu) bendel Beritacommit Acara pembayaran termin I terdiri dari 6(enam)



lembar kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 29 Oktober 2003 ditandatangani oleh SRI WAHYUNI 38.

1(satu) bendel Berita Acara pembayaran termin II terdiri dari 8(delapan) lembar kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 10 Nop. 2003 ditandatangani oleh SRI WAHYUNI (Asli)

39.

1(satu) bendel Berita Acara pembayaran termin III terdiri dari 8(delapan) lembar kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 10 Desember 2003 ditandatangani oleh SRI WAHYUNI (Asli)

40.

1(satu) bendel Berita Acara pembayaran termin I terdiri dari 8(delapan) lembar kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 03 Nop. 2003 ditandatangani oleh TEGUH SETIA BUDI (Asli)

41.

1(satu) bendel Berita Acara pembayaran termin II terdiri dari 8(delapan) lembar kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 21 Nop. 2003 ditandatangani oleh TEGUH SETIA BUDI (Asli)

42.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu I tgl. 17 September - 20 September 2003 (fotocopy)

43.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu II tgl. 21 September - 27 September 2003 (fotocopy)

44.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu III tgl. 28 September - 04 Oktober 2003 (fotocopy)

45.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu IV tgl. 05 Oktober – 11 Oktober 2003 (fotocopy)

46.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap II minggu III tgl. 22 Pebruari – 28 Pebruari 2004 (fotocopy)

47.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan to user Gedung Serba Guna commit Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I



minggu IV tgl. 29 Pebruari – 06 Maret 2004 (fotocopy) 48.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu V tgl. 07 Maret – 13 Maret 2004 (fotocopy)

49.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu VI tgl. 14 Maret – 20 Maret 2004 (fotocopy)

50.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu VII tgl. 21 Maret – 27 Maret 2004 (fotocopy)

51.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu VIII tgl. 28 Maret – 03 April 2004 (fotocopy)

52.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu IX tgl. 04 April – 10 April 2004 (fotocopy)

53.

1(satu) bendel Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Gedung DPRD

tahap

I

th.

Anggaran

2003

CV.

YOSONEGORO

KONSULTAN (fotocopy) 54.


tahap

I

th.

Anggaran

2003

CV.

YOSONEGORO


1(satu) bendel INKINDO tanda anggota No. Anggota 10495/P/0592 : JTM (fotocopy)

56.

1(satu) Kerangka Acuan Kerja (Pengawasan) Proyek Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna tahap I th. 2003 (fotocopy)

57.

1(satu) Kerangka Acuan Kerja (Perencanaan) Proyek Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna tahap I th. 2003 (fotocopy)

58.

1(satu) bendel SK Bupati Magetan No. 188/303/Kept./403.012/2003 (fotocopy)

59.

to userKonsultan Pembangunan Gedung 1(satu) Berita Acaracommit Presentasi



Sekretariat dan DPRD Kab. Magetan (fotocopy) 60.

1(satu) bendel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan gedung DPRD dan Sekretariat tahap I th. Anggaran 2003 (fotocopy)

61.

1(satu) bendel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan gedung DPRD dan Sekretariat tahap II th. Anggaran 2004 (fotocopy)

62.

1(satu) bendel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan gedung DPRD dan Sekretariat tahap III th. Anggaran 2004 (fotocopy)

63.

1(satu) bendel Engineer Estimate (EE) Pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan tahap I th. Anggaran 2003 (fotocopy)

64.

1(satu) bendel Engineer Estimate (EE) Pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 (fotocopy)

65.

1(satu) bendel Engineer Estimate (EE) Pembangunan Gedung DPRD Kab. Magetan tahap III th. Anggaran 2004 (fotocopy)

66.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011105266- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode Januari 2004

67.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011105366- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode April 2004

68.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011105266- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode Mei 2004

69.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011105266- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode Juni 2004

70.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. commit to userSwastaAn. CV. BUDI KARYA 0011105266- Giro Umum Milik



MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode Juli 2004 71.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011105266- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode Agustus 2004

72.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011148277- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode September 2004

73.

1(satu) lembar asli Sertifikat badan Usaha jasa pelaksana konstruksi dari GAPENSI no. 05748/GAPENSI/13/02/2004 nama badan usaha CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 12 Pebruari 2004 klasifikasi bidang arsitektur sub bidang perumahan dan permukiman, gedung dan pabrik

74.

1(satu) lembar asli Sertifikat badan Usaha jasa pelaksana konstruksi dari GAPENSI no. 05748/GAPENSI/13/02/2004 nama badan usaha CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 12 Pebruari 2004 klasifikasi bidang sipil sub bidang drainase dan jaringan pengairan, jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat

75.

1(satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar No. 510/82/402.4.12/2004 nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI pemilik

TEGUH

SETIA

BUDI

kegiatan

usaha

Perdagangan Barang dan Jasa tgl. 08 April 2004 76.

1(satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI pemilik TEGUH SETIA BUDI jenis usaha perdagangan dalam negeri / Supplier tgl. 14 Juni 1999

77.

Tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer no. 130135108135 berlaku s/d tgl 08 oktober 2004, nama perusahaan CV. BUDI to userPusat tgl. 08 Oktober 1999 KARYA MANDIRI commit status Kantor



78.

1(satu) lembar asli kartu tanda anggota Asosiasi Perusahaan Jasa & Barang Teknik Elektronika (ABE) Prop. Jawa Timur nama perusahaan CV> BUDI KARYA MANDIRI bidang usaha Mekanikal dan Elektrikal/listrik, Komputer tgl. 12 September 2002

79.

1(satu)

lembar

asli

surat

keterangan

domisili

no.

517/61/402.6.7.5/2003 nama TEGUH SETIA BUDI alamat Jl. Babadan Rukun 7/12 Surabaya tgl. 16 Januari 2003 80.

1(satu) le,bar asli sertifikat kompetensi perusahaan pemasok barang/jasa no. A006.1601.3.06415.03R01 dari Badan sertifikasi Perusahaan Elektronika dan Mekatronika (Baspem) nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI klasifikasi jasa pemasokan alat / peralatan / suku cadang mekanikal dan elektrikal / listrik, jasa pemasok alat/ peralatan / suku cadang computer ditetapkan di Jakarta tgl. 04 Maret 2003 s/d 31 Desember 2003

81.

1(satu) lembar asli Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dari Pemkot Surabaya Sekretariat Daerah No. 188.4/132/402.4.6/2002 nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI NPWP perusahaan 01.621.4-605.000 tgl. 13 Juni 2002

82.

1(satu) lembar asli tanda anggota biasa no. 13/37/1665 dari GAPENSI nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI nama pimp. TEGUH SETIA BUDI golongan menengah Surabaya tgl. 7 Oktober 2003

83.

3(tiga) lembar asli kertas kosong CV. BUDI KARYA MANDIRI yang terisi tanda tangan

84.

1(satu) lembar fotocopy SIUP Besar no. 510/82/402.4.12/2004 nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI Surabaya tgl. 08 April 2004

85.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM no. rek. 0011125266-

Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang commit to user Utama Surabaya periode Januari 2004



86.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode April 2004 87.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Juni 2004 88.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Juli 2004 89.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Agustus 2004 90.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode September 2004 91.

1(satu) bendel asli akta pemasukan dan pengeluaran persero serta perubahan anggaran dasar CV. BUDI BERSAUDARA di Notaris & Pejabat Pembuatan Akta Tanah UNTUNG DAESOEWIRJO, SH tgl. 20 Mei 1997 no. 159 turunan pertama

92.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) no. 682/13-1/PM/VIII/1997 nama perusahaan CV. BUDI BERSAUDARA pemilik SRI WAHYUNI golongan menengah bidang perdagangan barang di Surabaya tgl. 14 Juli 1997

93.

1(satu) bendel asli akta perseroan komanditer CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 02 April 1997 di Notaris & Pejabat Pembuat commit to user Akta Tanah UNTUNG DARNOSOEWIRJO, SH tgl. 02 April 1997



no. 21 turunan pertama 94.

1(satu) lembar asli surat keterangan domisili perusahaan nama SRI WAHYUNI

pimp.

CV.

BUDI

BERSAUDARA

reg.

474/536/402.92.01.2/2003 bahwa alamat (Jl. Kalikepiting Jaya III/2 Surabaya) tersebut diatas termasuk wilayah Kel. Pacar Kembang Kec. Tambak Sari Surabaya. 95.

1(satu) lembar asli lampiran pengukuhan pengusaha kena pajak CV. BUDI BERSAUDARA jenis usaha 52110 konstruksi gedung terhitung tgl. 11 April 1997

96.

Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi CV. BUDI BERSAUDARA

no.

05747/GAPENSI/13/02/2004

golongan

menengah bidang sipil sub bidang jalan, jembatan, landasan dan lokasi ditetapkan di Surabaya tgl. 12 Pebruari 2004 97.


no.

05747/GAPENSI/13/02/2004

golongan

menengah bidang sipil sub bidang perumahan dan permukiman, gedung dan pabrik, dan pertamanan ditetapkan di Surabaya tgl. 12 Pebruari 2004 98.

1(satu) lembar asli surat no. Kep-04161/WPJ.09/KP.0403/1997 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak An. CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 11 April 1997

99.

1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 26 Pebruari 2004

100. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 29 Maret 2004 101. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 27 April 2004 102. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI senilai commit to user 2004 Rp. 303.525.000,00 tgl. 16 Desember



103. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI senilai Rp. 15.975.000,00 tgl. 16 Desember 2004 104. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 26 Pebruari 2004 105. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 16 Maret 2004 106. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 14 April 2004 107. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 540.000.000,00 tgl. 23 September 2004 108. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 267.600.000,00 tgl. 01 oktober 2004 109. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 1.615.200.000,00 tgl. 03 Nopember 2004 110. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 1.413.300.000,00 tgl. 14 Nopember 2004 111. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 201.900.000,00 tgl. 15 Desember 2004 112. 1(satu) bendel fotocopy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke I tgl. 10 s/d 18 Oktober 2003 113. 1(satu) bendel fotocopy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke 3 tgl. 26 s/d 01 Nopember 2003 114. 1(satu) bendel fotocopy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke 4 tgl. 02 s/d 03 Nopember 2003 commit to userfisik mingguan (progress report) 115. 1(satu) bendel fotocopy laporan



pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 10-14 Pebruari 2004 minggu ke-1 116. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 15-21 Pebruari 2004 minggu ke-2 117. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 22-28 Pebruari 2004 minggu ke-3 118. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI 29 Pebruari – 06 Maret 2004 minggu ke-4 119. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 07 - 13 Maret 2004 minggu ke-5 120. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 14 - 20 Maret 2004 minggu ke-6 121. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 21 - 27 Maret 2004 minggu ke-7 122. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 28 commit to user Maret – 03 April 2004 minggu ke-8



123. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 04 - 10 April 2004 minggu ke-9 124. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 11 - 17 April 2004 minggu ke-10 125. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 18 - 24 April 2004 minggu ke-11 126. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan th. Anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode minggu ke I tgl. 17 s/d 20 September 2003 127. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan th. Anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode minggu ke II tgl. 21 s/d 27 September 2003 128. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan th. Anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode minggu ke III tgl. 29 September s/d 04 Oktober 2003 129. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IV ( Empat ) tanggal 04 Oktober 2003 s / d 11 Oktober 2003, 130. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 commit to user oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu V ( Lima ) tanggal



12 Oktober 2003 s / d 18 Oktober 2003, 131. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VI ( Enam ) tanggal 19 Oktober 2003 s / d 25 Oktober 2003, 132. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VII ( Tujuh ) tanggal 26 Oktober 2003 s / d 01 Nopember 2003, 133. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VIII ( Delapan ) tanggal 02 Nopember 2003 s / d 08 Nopember 2003, 134. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IX ( Sembilan ) tanggal 09 Nopember 2003 s / d 15 Nopember 2003, 135. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu I ( Satu ) tanggal 10 Februari 2004 s / d 14 Februari 2004, 136. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu II ( Dua ) tanggal 15 Februari 2004 s / d 21 Februari 2004, 137. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu III ( Tiga ) tanggal 22 Februari 2004 s / d 28 Februari 2004, 138. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) commit to II user pekerjaan pembangunan tahap Kab. Magetan tahun anggaran 2003



oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IV ( Empat ) tanggal 29 Februari 2004 s / d 06 Maret 2004, 139. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu V ( Lima ) tanggal 07 Maret 2004 s / d 13 Maret 2004, 140. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VI ( Enam ) tanggal 14 Maret 2004 s / d 20 Maret 2004, 141. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VII ( Tujuh ) tanggal 21 Maret 2004 s / d 27 Maret 2004, 142. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VIII ( Delapan ) tanggal 28 Maret 2004 s / d 03 April 2004, 143. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IX ( Sembilan ) tanggal 04 April 2004 s / d 10 April 2004, 144. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Januari 2003 Cabang Utama Surabaya, 145. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Februari 2003 Cabang Utama Surabaya, to user Koran Bank Jatim No. Rek. 146. 1 ( Satu ) lembarcommit asli rekening



0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Maret 2003 Cabang Utama Surabaya, 147. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode April 2003 Cabang Utama Surabaya, 148. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Mei 2003 Cabang Utama Surabaya, 149. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juni 2003 Cabang Utama Surabaya, 150. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juli 2003 Cabang Utama Surabaya, 151. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Agustus 2003 Cabang Utama Surabaya, 152. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode September 2003 Cabang Utama Surabaya, 153. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Oktober 2003 Cabang Utama Surabaya, commit to user



154. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Nopember 2003 Cabang Utama Surabaya, 155. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Desember 2003 Cabang Utama Surabaya, 156. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Januari 2003 Cabang Umum Surabaya, 157. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Februari 2003 Cabang Umum Surabaya, 158. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Maret 2003 Cabang Umum Surabaya, 159. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode April 2003 Cabang Umum Surabaya, 160. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Mei 2003 Cabang Umum Surabaya, 161. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. to userperiode Juli 2003 Cabang Umum Manukan Lor II F / commit 51 Surabaya



Surabaya, 162. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Agustus 2003 Cabang Umum Surabaya, 163. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode September 2003 Cabang Umum Surabaya, 164. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Oktober 2003 Cabang Umum Surabaya, 165. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Nopember 2003 Cabang Umum Surabaya, 166. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Desember 2003 Cabang Umum Surabaya, 167. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Januari 2004 Cabang Utama Surabaya, 168. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Februari 2004 Cabang Utama Surabaya, 169. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. commitMilik to userSwasta An. ARSA JELITA, PT 0011082133 Giro Umum



alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Maret 2004 Cabang Utama Surabaya, 170. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode April 2004 Cabang Utama Surabaya, 171. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Mei 2004 Cabang Utama Surabaya, 172. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juni 2004 Cabang Utama Surabaya, 173. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juli 2004 Cabang Utama Surabaya, 174. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Januari 2004 Cabang Utama Surabaya, 175. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Februari 2004 Cabang Utama Surabaya, 176. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Maret 2004 Cabang Utama Surabaya, to user koran Bank Jatim No. Rek. 177. 1 ( Satu ) lembarcommit asli rekening



0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode April 2004 Cabang Utama Surabaya, 178. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Mei 2004 Cabang Utama Surabaya, 179. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Juni 2004 Cabang Utama Surabaya, 180. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Juli 2004 Cabang Utama Surabaya, 181. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Agustus 2004 Cabang Utama Surabaya, 182. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode September 2004 Cabang Utama Surabaya, 183. 1 ( Satu ) buah bendel DIPDA asli tahun anggaran 2003 proyek perencanaan Gedung Serba Guna tahap I. 184. 1 ( Satu ) buah buku Kas Umum Daerah asli. 185. 1 ( Satu ) bendel Asli Nota kesepakatan Pemkab. Magetan dengan DPRD No. 188 / 02 / Kept / 403.201 / 2004, No. 05 / PIM / 2004. 186. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 1023 / BS / 2003, to user berkas SPMU Perencanaan dan 187. 1 ( Satu ) bendel fotocommit copy terlegalisir



Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 3987 / BT / 2003, 188. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 3988 / BT / 2003, 189. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 4220 / BS / 2003, 190. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 4074 / BS / 2003, 191. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 4113 / BT / 2003, 192. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 323 / BT / 2004. 193. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 575 / BT / 2004. 194. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 804 / BT / 2004. 195. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 1596 / BT / 2004. 196. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 1222 / BT / 2004. 197. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 2428 / BT / 2004. 198. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 2472 / BT / 2004. to user berkas SPMU Perencanaan dan 199. 1 ( Satu ) bendel fotocommit copy terlegalisir



Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 1024 / BS / 2003, 200. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 2892 / BT / 2003, 201. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3125 / BT / 2003, 202. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3161 / BS / 2003, 203. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3479 / BT / 2003, 204. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3490 / BT / 2003, 205. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3491 / BT / 2003, 206. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3663 / BT / 2003, 207. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3708 / BT / 2003, 208. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3926 / BT / 2003, 209. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan to userI tahun 2003 Anggaran 2003 no. Pembangunan Serbacommit Guna Tahap



SPM : 3993 / BS / 2003, 210. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3948 / BS / 2003 dan No. SPM : 3949, 211. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 No. SPM : 4095 / BT / 2003, 212. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 No. SPM : 4123 / BT / 2003, 213. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 No. SPM : 4075 / BT / 2003, 214. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 0322 / BT / 2004, 215. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 0481 / BT / 2004, 216. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 0735 / BT / 2004, 217. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 1063 / BT / 2004, 218. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 1498 / BT / 2004, 219. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 2429 / BT / commit to user 2004,



220. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 2497 / BT / 2004, 221. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 1905 / BS / 2002, 222. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 257 / BT / 2002, 223. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 2784 / BT / 2002, 224. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 2940 / BS / 2002, 225. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 3526 / BT / 2002, 226. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4016 / BT / 2002, 227. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4055 / BT / 2002, 228. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4151 / BT / 2002, 229. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4148 / BT / 2002, commit user 230. 1 ( Satu ) bendel foto copy to terlegalisir berkas SPMU Pembangunan



Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4153 / BT / 2002, 231. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4056 / BT / 2002, 232. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 1021 / BS / 2003, 233. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 1616 / BT / 2003, 234. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 2014 / BS / 2003, 235. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 2204 / BT / 2003, 236. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 3151 / BS / 2003, 237. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 3742 / BT / 2003, 238. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 3743 / BT / 2003, 239. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 3947 / BS / 2003, 240. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan commitTahap to user II tahun 2003 Pos Pasal : Pendopo Surya Graha



2P.018.1.01.007 No. SPM : 4038 / BT / 2003, 241. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4072 / BT / 2003, 242. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4073 / BT / 2003, 243. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4109 / BT / 2003, 244. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4110 / BT / 2003, 245. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4108 / BT / 2003, 246. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 1062, 247. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 1497, 248. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 1553, 249. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 1946, 250. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : commit to user 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 2270,



251. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 2376, 252. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 2496, 253. 1 ( Satu )bendel foto copy berligalisir Buku Besar Pengeluaran tahun anggaran 2002 Pembangunan Pendopo Kabupaten, 254. 1 ( Satu ) bendel foto copy berligalisir Buku Besar Pengeluaran tahun anggaran 2003 Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Tahap I, 255. 1 ( Satu ) bendel foto copy berligalisir Buku Besar Pengeluaran tahun anggaran 2003 Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I, 256. 1 ( Satu ) buah foto copy Keputusan Terdakwa selaku Bupati Magetan nomor 3 tahun 2003 ttg Penunjukan Pemegang Khas Pemerintah Kab. Magetan Tahun anggaran 2003, 257. 1 ( Satu ) buah asli Keputusan Terdakwa selaku Bupati Magetan Nomor : 188 / 16 / 403.012 / 2004 ttg Penunjukan Pemegang Pemerintah Kab. Magetan Tahun anggaran 2004.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan surat dakwaan di atas dan setelah melihat dan menilai alat-alat bukti persidangan serta dengan pertimbangan-pertimbangan lain, maka Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2007 mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan : 1. Menyatakan terdakwa Drs. H. SALEH MULJONO, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara commit user berlanjut sebagaimana diatur dantodiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)



UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa Drs. SALEH MULJONO, MM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN., 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. SALEH MULJONO, MM dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti pengganti sebesar Rp. 7.511.174.449,89 (tujuh milyar lima ratus sebelas juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah) secara tanggung renteng dengan para terdakwa lain (dalam berkas terpisah), dengan ketentuan jika

terdakwa tidak

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5. Menyatakan barang bukti berupa: 1.

1 (satu) lembar KTP atas nama SRI WAHYUNI Nik. 12.5618.540764.0003 dengan alamat Babadan Rukun 7/12 Rt.07 Rw.02 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya

2.

1 (satu) buah buku asli turunan akta pernyataan keluar masuk dan Keluar sebagai persero dari perseroan Komanditer “CV. BUDI BERSAUDARA”

commit to user



3.


4.

1(satu) buku asli surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 09/SB/403.023/IX/2003 tgl. 17 September 2003 pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan

5.


6.


7.


8.


9.

1(satu)

buku

surat

perjanjian

pelaksanaan

pekerjaan

No.



11.


12.


13.

1(satu) lembar Surat Perintah Tugas no. 800/205/403.102/2003 commit to user untuk membantu Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa



14.

1(satu) buku fotocopy perencanaan dan pembangunan gedung DPRD tahap I

15.


16.

1(satu) lembar disposisi

Terdakwa selaku

Bupati

kepada

SEKAB/KADIN PU setuju penunjukan langsung An. CV. BUDI BERSAUDARA Surabaya tgl. 6 September 2006 (Asli) 17.

Nota dinas dari KADIN PU kepada Terdakwa selaku Bupati perihal penunjukan langsung pembangunan gedung Serba Guna tahap I An. CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 5 September 2003 No. 640/370/483/2003 (Asli)

18.

1(satu) lembar surat perjanjian kerjasama PT. BINATAMA AKRINDO dengan CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 25 Juli 2003 ditandatangani oleh SRI WAHYUNI dan Ir. ALIFIANTO SEKARNO (Asli)

19.

1(satu) lembar surat dari CV. BUDI BERSAUDARA kepada Terdakwa selaku Bupati magetan perihal Perkenalan Konstruksi Space Frame ditandatangani oleh SRI WAHYUNI tgl. 30 Juli 2003 (Asli)

20.

1(satu)

lembar

surat

dari

PIMPRO

ke

Panitia

No.

16/SB/403.102/IX/2003 perihal penunjukan langsung CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 6 September 2003 (Asli) 21.


22.


23.


24.

commit to KADIN user PU ke KASUBDIN Tata Kota 1(satu) lembar disposisi dari



No. 1970 tgl. 24 Juli 2003 (Asli) 25.


26.


27.


28.


29.


30.

1(satu) lembar nota dinas dari KADIN PU ke Terdakwa selaku Bupati No. 640/385/403.102/2003 tgl. 08 September 2003 (Asli)

31.

1(satu) bendel dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi proyek pembangunan gedung Serba Guna tahap I tahun 2003 (Asli)

32.

1(satu) bendel dokumen proyek pengadaan jasa konstruksi proyek pembangunan gedung DPRD tahap I Kab. Magetan tahun 2003 (Asli)

33.

1(satu) bendel lampiran Berita Acara serah terima proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Kab. Magetan th. Anggaran 2003 proyek perencanaan dan pembangunan gedung Serba Guna tahap I dari Dinas PU (Asli)

34.


35.

1(satu) set gambar perencanaan pembangunan gedung Serba Guna

36.

Kab. Magetan tahap I th. 2003 (Asli) to userpembangunan gedung DPRD Kab. 1(satu) set gambar commit perencanaan



Magetan tahap I th. 2003 (Asli) 37.

1(satu) bendel Berita Acara pembayaran termin I terdiri dari 6(enam) lembar kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 29 Oktober 2003 ditandatangani oleh SRI WAHYUNI

38.


39.


40.


41.


42.


43.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu II tgl. 21 September - 27 September 2003 (fotocopy)

44.


45.


46.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap commit to user II minggu III tgl. 22 Pebruari – 28 Pebruari 2004 (fotocopy)


47.


1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu IV tgl. 29 Pebruari – 06 Maret 2004 (fotocopy)

48.


49.


50.


51.


52.


53.

1(satu) bendel Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Gedung DPRD tahap I th. Anggaran 2003 CV. YOSONEGORO KONSULTAN (fotocopy)

54.

1(satu) bendel Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Gedung DPRD tahap I th. Anggaran 2003 CV. YOSONEGORO KONSULTAN (fotocopy)

55.


56.


57.

1(satu) Kerangka Acuan Kerja (Perencanaan) Proyek Perencanaan

58.

dan Pembangunan Gedung Serba Guna tahap I th. 2003 (fotocopy) to user Bupati 1(satu) bendelcommit SK Magetan No.



188/303/Kept./403.012/2003 (fotocopy) 59.

1(satu) Berita Acara Presentasi Konsultan Pembangunan Gedung Sekretariat dan DPRD Kab. Magetan (fotocopy)

60.


61.


62.


63.


64.


65.


66.


67.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011105366- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode April 2004

68.


69.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. user SwastaAn. CV. BUDI KARYA 0011105266- Girocommit UmumtoMilik



MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode Juni 2004 70.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011105266- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode Juli 2004

71.


72.


73.


74.

1(satu) lembar asli Sertifikat badan Usaha jasa pelaksana konstruksi dari GAPENSI no. 05748/GAPENSI/13/02/2004 nama badan usaha CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 12 Pebruari 2004 klasifikasi bidang sipil sub bidang drainase dan jaringan pengairan, jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat

75.

1(satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar No. 510/82/402.4.12/2004 nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI pemilik TEGUH SETIA BUDI kegiatan usaha Perdagangan Barang dan Jasa tgl. 08 April 2004

76.

1(satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI pemilik TEGUH to user SETIA BUDI jeniscommit usaha perdagangan dalam negeri / Supplier tgl.



14 Juni 1999 77.

Tanda

daftar

perusahaan

persekutuan

komanditer

no.

130135108135 berlaku s/d tgl 08 oktober 2004, nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI status Kantor Pusat tgl. 08 Oktober 1999 78.

1(satu) lembar asli kartu tanda anggota Asosiasi Perusahaan Jasa & Barang Teknik Elektronika (ABE) Prop. Jawa Timur nama perusahaan CV> BUDI KARYA MANDIRI bidang usaha Mekanikal dan Elektrikal/listrik, Komputer tgl. 12 September 2002

79.

1(satu)

lembar

asli

surat

keterangan

domisili

no.

517/61/402.6.7.5/2003 nama TEGUH SETIA BUDI alamat Jl. Babadan Rukun 7/12 Surabaya tgl. 16 Januari 2003 80.

1(satu) le,bar asli sertifikat kompetensi perusahaan pemasok barang/jasa no. A006.1601.3.06415.03R01 dari Badan sertifikasi Perusahaan

Elektronika

dan

Mekatronika

(Baspem)

nama

perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI klasifikasi jasa pemasokan alat / peralatan / suku cadang mekanikal dan elektrikal / listrik, jasa pemasok alat/ peralatan / suku cadang computer ditetapkan di Jakarta tgl. 04 Maret 2003 s/d 31 Desember 2003 81.


82.


83.

3(tiga) lembar asli kertas kosong CV. BUDI KARYA MANDIRI yang terisi tanda tangan

84.

1(satu) lembar fotocopy SIUP Besar no. 510/82/402.4.12/2004 commit to user nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI Surabaya tgl. 08



April 2004 85.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM no. rek. 0011125266- Giro Umum Milik Swasta An. CV. BUDI BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Januari 2004

86.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM no. rek. 0011125266- Giro Umum Milik Swasta An. CV. BUDI BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode April 2004

87.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM no. rek. 0011125266- Giro Umum Milik Swasta An. CV. BUDI BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Juni 2004

88.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM no. rek. 0011125266- Giro Umum Milik Swasta An. CV. BUDI BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Juli 2004

89.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM no. rek. 0011125266- Giro Umum Milik Swasta An. CV. BUDI BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Agustus 2004

90.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM no. rek. 0011125266- Giro Umum Milik Swasta An. CV. BUDI BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode September 2004

91.

1(satu) bendel asli akta pemasukan dan pengeluaran persero serta perubahan anggaran dasar CV. BUDI BERSAUDARA di Notaris & Pejabat Pembuatan Akta Tanah UNTUNG DAESOEWIRJO, SH tgl. 20 Mei 1997 no. 159 turunan pertama

92.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) no. 682/13-1/PM/VIII/1997 user BERSAUDARA pemilik SRI nama perusahaancommit CV. to BUDI



WAHYUNI golongan menengah bidang perdagangan barang di Surabaya tgl. 14 Juli 1997 93.

1(satu) bendel asli akta perseroan komanditer CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 02 April 1997 di Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah UNTUNG DARNOSOEWIRJO, SH tgl. 02 April 1997 no. 21 turunan pertama

94.


pimp.

CV.

BUDI

BERSAUDARA

reg.


1(satu) lembar asli lampiran pengukuhan pengusaha kena pajak CV. BUDI BERSAUDARA jenis usaha 52110 konstruksi gedung terhitung tgl. 11 April 1997

96.


no.

05747/GAPENSI/13/02/2004

golongan



no.

05747/GAPENSI/13/02/2004

golongan



99.


100. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab commit user Magetan kepada CV. BUDItoKARYA MANDIRI tgl. 29 Maret 2004



101. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 27 April 2004 102. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI senilai Rp. 303.525.000,00 tgl. 16 Desember 2004 103. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI senilai Rp. 15.975.000,00 tgl. 16 Desember 2004 104. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 26 Pebruari 2004 105. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 16 Maret 2004 106. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 14 April 2004 107. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 540.000.000,00 tgl. 23 September 2004 108. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 267.600.000,00 tgl. 01 oktober 2004 109. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 1.615.200.000,00 tgl. 03 Nopember 2004 110. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 1.413.300.000,00 tgl. 14 Nopember 2004 111. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 201.900.000,00 tgl. 15 Desember 2004 112. 1(satu) bendel fotocopy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke I commit tgl. 10 s/d 18 Oktober 2003to user



113. 1(satu) bendel fotocopy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke 3 tgl. 26 s/d 01 Nopember 2003 114. 1(satu) bendel fotocopy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke 4 tgl. 02 s/d 03 Nopember 2003 115. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 10-14 Pebruari 2004 minggu ke-1 116. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 15-21 Pebruari 2004 minggu ke-2 117. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 22-28 Pebruari 2004 minggu ke-3 118. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI 29 Pebruari – 06 Maret 2004 minggu ke-4 119. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 07 - 13 Maret 2004 minggu ke-5 120. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 14 - 20 Maret 2004 minggu ke-6 121. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. commit to user Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 21 - 27



Maret 2004 minggu ke-7 122. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 28 Maret – 03 April 2004 minggu ke-8 123. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 04 - 10 April 2004 minggu ke-9 124. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 11 - 17 April 2004 minggu ke-10 125. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 18 - 24 April 2004 minggu ke-11 126. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan th. Anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode minggu ke I tgl. 17 s/d 20 September 2003 127. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan th. Anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode minggu ke II tgl. 21 s/d 27 September 2003 128. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan th. Anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode minggu ke III tgl. 29 September s/d 04 Oktober 2003 129. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) commitgedung to userSerba Guna tahap I Kab. Magetan pekerjaan pembangunan



tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IV ( Empat ) tanggal 04 Oktober 2003 s / d 11 Oktober 2003, 130. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu V ( Lima ) tanggal 12 Oktober 2003 s / d 18 Oktober 2003, 131. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VI ( Enam ) tanggal 19 Oktober 2003 s / d 25 Oktober 2003, 132. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VII ( Tujuh ) tanggal 26 Oktober 2003 s / d 01 Nopember 2003, 133. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VIII ( Delapan ) tanggal 02 Nopember 2003 s / d 08 Nopember 2003, 134. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IX ( Sembilan ) tanggal 09 Nopember 2003 s / d 15 Nopember 2003, 135. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu I ( Satu ) tanggal 10 Februari 2004 s / d 14 Februari 2004, 136. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu II ( Dua ) tanggal 15 Februaricommit 2004 tosuser / d 21 Februari 2004,



137. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu III ( Tiga ) tanggal 22 Februari 2004 s / d 28 Februari 2004, 138. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IV ( Empat ) tanggal 29 Februari 2004 s / d 06 Maret 2004, 139. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu V ( Lima ) tanggal 07 Maret 2004 s / d 13 Maret 2004, 140. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VI ( Enam ) tanggal 14 Maret 2004 s / d 20 Maret 2004, 141. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VII ( Tujuh ) tanggal 21 Maret 2004 s / d 27 Maret 2004, 142. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VIII ( Delapan ) tanggal 28 Maret 2004 s / d 03 April 2004, 143. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IX ( Sembilan ) tanggal 04 April 2004 s / d 10 April 2004, 144. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA commit to user periode Januari 2003 Cabang alamat Banyu Urip 208 Surabaya



Utama Surabaya, 145. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Februari 2003 Cabang Utama Surabaya, 146. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Maret 2003 Cabang Utama Surabaya, 147. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode April 2003 Cabang Utama Surabaya, 148. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Mei 2003 Cabang Utama Surabaya, 149. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juni 2003 Cabang Utama Surabaya, 150. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juli 2003 Cabang Utama Surabaya, 151. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Agustus 2003 Cabang Utama Surabaya, 152. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. user Swasta An. PT. ARSA JELITA 0011082133 Giro commit Umum to Milik



alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode September 2003 Cabang Utama Surabaya, 153. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Oktober 2003 Cabang Utama Surabaya, 154. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Nopember 2003 Cabang Utama Surabaya, 155. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Desember 2003 Cabang Utama Surabaya, 156. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Januari 2003 Cabang Umum Surabaya, 157. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Februari 2003 Cabang Umum Surabaya, 158. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Maret 2003 Cabang Umum Surabaya, 159. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode April 2003 Cabang Umum Surabaya, commit to user Koran Bank Jatim No. Rek. 160. 1 ( Satu ) lembar asli rekening



0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Mei 2003 Cabang Umum Surabaya, 161. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Juli 2003 Cabang Umum Surabaya, 162. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Agustus 2003 Cabang Umum Surabaya, 163. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode September 2003 Cabang Umum Surabaya, 164. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Oktober 2003 Cabang Umum Surabaya, 165. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Nopember 2003 Cabang Umum Surabaya, 166. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Desember 2003 Cabang Umum Surabaya, 167. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Januari 2004 Cabang Utama Surabaya, commit to user



168. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Februari 2004 Cabang Utama Surabaya, 169. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Maret 2004 Cabang Utama Surabaya, 170. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode April 2004 Cabang Utama Surabaya, 171. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Mei 2004 Cabang Utama Surabaya, 172. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juni 2004 Cabang Utama Surabaya, 173. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juli 2004 Cabang Utama Surabaya, 174. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Januari 2004 Cabang Utama Surabaya, 175. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat to user periode Februari 2004 Cabang Manukan Lor II Fcommit / 51 Surabaya



Utama Surabaya, 176. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Maret 2004 Cabang Utama Surabaya, 177. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode April 2004 Cabang Utama Surabaya, 178. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Mei 2004 Cabang Utama Surabaya, 179. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Juni 2004 Cabang Utama Surabaya, 180. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Juli 2004 Cabang Utama Surabaya, 181. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Agustus 2004 Cabang Utama Surabaya,

182. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode September 2004 Cabang Utama Surabaya, commit to userasli tahun anggaran 2003 proyek 183. 1 ( Satu ) buah bendel DIPDA



perencanaan Gedung Serba Guna tahap I. 184. 1 ( Satu ) buah buku Kas Umum Daerah asli. 185. 1 ( Satu ) bendel Asli Nota kesepakatan Pemkab. Magetan dengan DPRD No. 188 / 02 / Kept / 403.201 / 2004, No. 05 / PIM / 2004. 186. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 1023 / BS / 2003, 187. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 3987 / BT / 2003, 188.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 3988 / BT / 2003,

189.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 4220 / BS / 2003,

190.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 4074 / BS / 2003,

191.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 4113 / BT / 2003,

192.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 323 / BT / 2004.

193.


194.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 804 / BT / commit to user 2004.


195.



196.


197.


198.


199.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 1024 / BS / 2003,

200.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 2892 / BT / 2003,

201.


202.


203.


204.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003

205.

no. SPM : 3490 / BT / 2003, commit user 1 ( Satu ) bendel foto copytoterlegalisir berkas SPMU Perencanaan



dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3491 / BT / 2003, 206.


207.


208.


209.


210.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3948 / BS / 2003 dan No. SPM : 3949,

211.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 No. SPM : 4095 / BT / 2003,

212.


213.


214.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 0322 / BT / 2004,

215.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan to user dan Pembangunan commit Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 0481



/ BT / 2004, 216.


217.


218.


219.


220.


221.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 1905 / BS / 2002,

222.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 257 / BT / 2002,

223.


224.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 2940 / BS / 2002,

225.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : commit user / BT / 2002, 2P.018.1.01.009 No. SPM to : 3526


226.



227.


228.


229.


230.


231.


232.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 1021 / BS / 2003,

233.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 1616 / BT / 2003,

234.


235.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal :

236.

2P.018.1.01.007 No. SPM : 2204 / BT / 2003, commit user 1 ( Satu ) bendel foto copytoterlegalisir berkas SPMU Pembangunan



Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 3151 / BS / 2003, 237.


238.


239.


240.


241.


242.


243.


244.


245.


246.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan committahap to user Pendopo Surya Graha III tahun 2004 Kode Rekening :



2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 1062, 247.

1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 1497,

248.


249.


250.


251.


252.


253.

1 ( Satu )bendel foto copy berligalisir Buku Besar Pengeluaran tahun anggaran 2002 Pembangunan Pendopo Kabupaten,

254.

1 ( Satu ) bendel foto copy berligalisir Buku Besar Pengeluaran tahun anggaran 2003 Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Tahap I,

255.

1 ( Satu ) bendel foto copy berligalisir Buku Besar Pengeluaran tahun anggaran 2003 Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I,

256.

1 ( Satu ) buah foto copy Keputusan Terdakwa selaku Bupati Magetan nomor 3 tahun 2003 ttg Penunjukan Pemegang Khas

257.

Pemerintah Kab. Magetan Tahun anggaran 2003, commit to userTerdakwa selaku Bupati Magetan 1 ( Satu ) buah asli Keputusan



Nomor : 188 / 16 / 403.012 / 2004 ttg Penunjukan Pemegang Pemerintah Kab. Magetan Tahun anggaran 2004. Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. 6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.,- (lima ribu rupiah). Pembelaan Terdakwa Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2007 mengajukan Nota Pembelaan Tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa tindakan penyidik yang melakukan proses dalam perkara ini atas diri terdakwa adalah berupa konspirasi politik untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Magetan: 2. Bahwa pelaksanaan Pembangunan gedung serbaguna dan DPRD adalah demi memenuhi tuntutan rakyat Kabupaten Magetan yang melibatkan peran eksekutif dan legislatif secara keseluruhan dengan hasil yang baik sesuai dengan perencanaan yang diawasi secara ketat menghasilkan serah terima hasil dari kontraktor kepada Pengguna yaitu : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan, yang selama ini dari legislatif kepada Terdakwa tidak ada teguran lisan atau tulisan; 3. Bahwa dalam kenyataannya tidak ada kerugian negara atau PemKab Magetan karena selisih perbedaan perhitungan terjadi karena adanya Metode BOW yang dipergunakan PemKab Magetan dengan Metode SNI yang dipergunakan BPKP sedangkan Metode SNI belum diberlakukan pada saat itu; 4. Keterlibatan terdakwa hanya sebatas disposisi saja terhadap Penunjukan langsung maupun dalam pencairan uang muka, hanya sebagai etika penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan yang bertanggungjawab dan menjalankan bukanlah terdakwa; 5. Keputusan Presiden nomor 105 tahun 2000 Penentuan harga satuan bahan dan upah diperbolehkan sampai dengan 250% lebih besar dari harga standart.

commit to user



Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2007 mengajukan Nota Pembelaan Tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Saleh Muljono, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan susidair : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; 2. Membebaskan Terdakwa Drs. Saleh Muljono, MM dari segala dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair di atas, atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; 3. Membebaskan Terdakwa untuk

membayar

denda

sebesar

Rp.

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 4. Membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan untuk membayar uang pengganti pengganti sebesar Rp. 7.511.174.449,89 (tujuh milyar lima ratus sebelas juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah) secara tanggung renteng dengan para terdakwa lain; 5. Menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak; 6. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.,- (lima ribu rupiah). commit to user



Replik Penuntut Umum. Atas Nota Pembelaan Terdakwa secara pribadi dan melalui kuasa hukumnya, maka Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya dalam replik secara tertulis tanggal 27 Nopember 2007 yang pada pokoknya mengenukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa; 2. Menyatakan Terdakwa Drs. Saleh Muljono, MM

bersalah dan

menjatuhkan pidana sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada tanggal 13 Nopember 2007.

Duplik Penasehat Hukum Terdakwa. Atas Replik Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dan Kuasa Hukumnya menanggapi dalam Duplik tertulis tanggal 4 Desember 2007 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa Drs. Saleh Muljono, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan susidair : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

commit to user



Fakta-fakta Hukum yang ditemukan dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM di Pengadilan Negeri Magetan menurut Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa berupa saksi yang meringankan (a de charge), barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi, Penasehat Hukum Terdakwa serta menurut keterangan Terdakwa, maka ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sejak 1 April 1979 dengan mutasi dan promosi secara karier berjenjang hingga tahun 2001 sampai dengan 2003 menjabat sebagai Sekretaris Daerah dengan golongan ruang/Pangkat terakhir IV/d, yang selanjutnya sebagai pejabat politik yaitu Bupati Kabupaten Magetan dilantik tanggal 23 Juli 2003 dengan gaji terakhir perbulan sebesar Rp. 6.000.000,00 ditambah tunjangan rumah tangga dan tunjangan kesehatan sebesar Rp. 20.000.000,00 dan ditambah dana taktis Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 300.000.000,00 pertahun; 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan Nomor 188/01/Kept/403.102/2003 tanggal 14 Januari 2003 telah ditetapkan

susunan

Panitia

Pengadaan

Barang

dan

Jasa

pada

proyek-proyek Pembangunan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut : 

Ketua



Sekretaris

: Ir. Ismu Pujianto;



Anggota

: 1. Rianto Kurniawan;

: Maksoem;

2. Ir. Purnomo, MM 3. Suci Lestari; 4. Sugito; commit to user 5. Endro Basuki;



Dan untuk tahun berikutnya 2004 atas nama Sugito dan Endro Basuki tidak dimasukkan sebagai anggota lagi. Dengan tugas-tugas antara lain : a. Menyusun Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa; b. Mempersiapkan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa; c. Mengumumkan Pengadaan Barang dan Jasa; d. Menyusun Daftar Calon; e. Memberikan Penjelasan Pekerjaan; f. Membuka Penawaran; g. Melakukan Evaluasi Penawaran; h. Menyusun calon Pemenang dan Melaporkan kepada Pimpinan Proyek (Pimpro); i. Menyusun / membuat Laporan Pelaksanaan. 3. Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada proyek dilingkup Dinas Pekerjaan Umum di atas adalah menjadi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Pembangunan Gedung Serba Guna (GOR) dan Gedung Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah

(DPRD)Kabupaten

Magetan

karena

pembangunannya berada pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan; 4. Bahwa Bupati Magetan pada bulan Januari tahun 2003 telah menetapkan Pimpro untuk masing-masing Satuan Kerja (Dinas, Badan) yang berlaku selama setahun demikian juga secara rutin setiap awal tahun menetapkan dan mengangkat Bendahara / Bendaharawan untuk masing-masing satuan kerja secara khusus untuk tahun 2003 menetapkan : GIMIN, BE (Pimpro) (sebagai Terdakwa dalam perkara lain), Tri Windari (Bendahara), dan pada tahun 2004 digantikan oleh Hergunadi ST, MM dengan nama yang disesuaikan menjadi Pemegang Kas; 5. Bahwa besar dana pembangunan Gedung Serbaguna yang menurut APBD adalah : a. tahap I Rp. 4.500.000.000,00 APBD tahun 2003; commit APBD to usertahun 2004; b. tahap II Rp. 4.925.000.000,00



c. tahap III Rp. 16.549.000.000,00 APBD tahun 2005. sedangkan dana pembangunan gedung DPRD adalah : a. tahap I Rp. 450.000.00,00 APBD tahun 2003; b. tahap II Rp. 3.000.000.000,00 APBD tahun 2004; c. tahap III Rp. 9.538.180.000,00 APBD tahun 2005. 6. Bahwa kontraktor / konsultan : untuk Gedung Serbaguna atau Gedung Olahraga (GOR) adalah : a. tahap I, II, III - konsultan perencana : CV. NULUL; b. tahap I, II, III - Pelaksana : CV. BUDI BERSAUDARA; c. tahap I, II, III - Konsultan Pengawas : CV. YOSONEGORO. untuk gedung DPRD adalah : a. tahap I, II, III - konsultan perencana : CV. YOSONEGORO; b. tahap I, II, III - Pelaksana : CV. BUDI KARYA MANDIRI; c. tahap I, II, III - Konsultan Pengawas : CV. NULUL. masing-masing konsultan / kontraktor ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, akan tetapi dalam hal ini panitia tidak pernah mengadakan rapat secara lengkap sehingga dilakukan penunjukan langsung oleh panitia berdasarkan pengarahan / petunjuk Pimpro, sehingga panitia hanya melengkapi syarat-syarat administrasi saja; 7. Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 188/303/Kept/403.012/2003 tanggal 28 Juli 2003 menetapkan Panitia Harga Satuan Proyek Pembangunan Gedung Serba Guna dan DPRD dengan susunan : 

Koordinator : Drs. Laras;



Wakil Koordinator

: Ir. Samsul Hadi, M.Si (terdakwa dalam

perkara lain); 

Anggota

: 1. Drs. Suharto, MM 2. Ir. Samuri, MM 3. Ir. Bambang Setiawan, MM 4. Ir. Marjoto, BGE;

5. Rianto Kurniawan, ST; commit to user dengan tugas untuk menyusun Harga Satuan (item/item) secara lengkap



untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati untuk ditandatangani; 8. Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor : 188/01/Kept/403.012/2003 tanggal 14 Januari 2003 telah mengangkat Ir. Bambang Setiawan, MM (saksi 6) sebagai Ketua Badan Pengawas Pembangunan (BPB) dengan tugas pokok pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan agar disesuaikan dengan bestek yang bekerja sama dengan Konsultan Pengawas; 9. Bahwa pembangunan Gedung Serba Guna dan DPRD dibangun tidak didahului dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Visibility Study (VS); 10. Bahwa pertimbangan politis pembangunan Gedung Serba Guna dan DPRD adalah demi mencegah perkelahian / bentrok pemuda, peningkatan prestasi olahraga, dan pelayanan masyarakat Kabupaten Magetan serta sebagai sarana pendukung prestasi kinerja anggota DPRD; 11.Bahwa yang mengetik segala surat-surat yang berhubungan dengan proyek pembangunan Gedung Serba Guna dan DPRD adalah saksi 8 Andik Wahyu Setiono, atas perintah saksi 4 Maksoem (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) dan saksi 27 Gimin BGE (Pimpro); 12. Bahwa pengetikan semua surat-surat yang berhubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari kelengkapan surat, acara demi acara menurut sistem yang berlaku sampai ke kontrak diketik setelah tanggal 24 September 2003 tetapi tanggal-tanggal di dalamnya (tanggal surat) diketik mundur seolah-olah pada hari / tanggal diketik, tetapi kenyataannya tidak demikian, sehingga penandatanganannya pun dilakukan setelah tanggal 24 September 2003 yang diantar saksi 8 (Andik Wahyu Setiono), jadi hanya formalitas saja, pengetikan yang dilakukan oleh saksi 8 tersebut juga termasuk Konsep Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan file yang sudah ada dalam disket komputer; 13.Bahwa proses yang benar dalam pencairan uang muka adalah : permohonan dari rekanan kepada Pimpro yang dilampiri SPP, kontrak, kwitansi masing-masing rangkap 3, baru ditandatangani / disetujui to user Bendahara Proyek dan commit Pimpinan Proyek, berkas dikirim ke bagian



Keuangan Pemkab Magetan dengan permohonan untuk diterbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang diserahkan kepada rekanan / kontraktor untuk dicairkan di Bank Jatim Cabang Magetan, sedangkan dalam hal ini uang muka cair atas surat-surat yang dibuat oleh saksi 10 (Mei Sugihartini, SH) setelah mendapat nomor SPP dan tanggal dari Bendahara proyek, yang selanjutnya di ACC / disetujui untuk dibayar melalui disposisi Terdakwa; 14.Bahwa benar Bupati telah menerbitkan harga satuan rutin untuk dipergunakan pada tahun 2003 yaitu Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/295/Kept/403.012/2002 tentang Penetapan Harga Satuan dan Upah untuk proyek fisik di Kabupaten Magetan tahun anggaran 2003 tanggal 1 Oktober

2002,

dan

Keputusan

Bupati

Magetan

Nomor

188/303/Kept/403.012/2003 tentang Penetapan Harga Satuan dan Upah khusus untuk Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna (GOR) dab gedung DPRD Magetan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun Anggaran 2003 tanggal 28 Juli 2003 serta Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/456/Kept/403.012/2003 tentang Penetapan Harga Satuan Bahan dan Upah khusus untuk Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna (GOR) dan gedung DPRD dan Pendopo Surya Graha Magetan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun Anggaran 2004 tanggal 10 Desember 2003; 15.Bahwa CV. Nulul sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 25 Juli 2003 melalui Penunjukan Langsung yang ditunjuk adalah klarifikasi K (kecil) dengan nilai kontrak maksimal Rp. 200.000.000,00 sedangkan kontrak sebagai konsultan perencana pada proyek gedung serbaguna adalah: Tahap I

Rp. 178.500.000,00 sejak 1 Agustus 2003 s/d 29 September

2003 Tahap II

Rp. 197.500.000,00 sejak 2 Oktober 2003 s/d 28 Januari

2004 Tahap III

commit tosejak user20 Pebruari 2004 s/d 29 Mei 2004 Rp. 586.700.000,00



Dan sebagai konsultan pengawas denngan klarifikasi K maksimal borongan pengawas adalah Rp. 200.000.000,00 sedang kontrak sebagai konsultan pengawas pada proyek gedung DPRD adalah : Tahap I

Rp. 8.700.000,00 sejak 9 Oktober 2003 s/d 7 Nopember

2003 Tahap II

Rp. 58.500.000,00 sejak 9 Pebruari 2004 s/d 7 Juni 2004

Tahap III

Rp. 282.000.000,00 sejak 6 Juli 2004 s/d Desenber 2004

Akan tetapi untuk selanjutnya sebagai konsultan Pengawas telah diambil alih/digantikan CV. Yosonegoro; Sebagai konsultan Perencana pada gedung serbaguna atas perintah pimpro telah menyusun Harga Satuan (Enginer Estimate) pada Tahap I menggunakan SK Bupati Nomor 188/303/Kept/403.012/2003 tanggal 28 Juli

2003

Tahap

II

menggunakan

SK

Bupati

nomor

188/456/Kept/403.012/2003 tanggal 10 Desember 2003dengan metode penghitungan harga menurut Burgelijk Openbaar Weerken (BOW) bukan Standart Nasional Indonesia (SNI) yang rata-rata harga dinaikkan antara 5%

sampai

dengan

10%

dari

SK

Bupati

Magetan

Nomor

188/295/Kept/403.012/2002 tanggal 1 Oktober 2002; 16.Bahwa CV. Yosonegoro sebagai konsultan pengawas pada gedung Serbaguna berdasarkan penunjukan langsung dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

dengan klarifikasi K (kecil) maksimal kontrak Rp.

200.000.000,00 tetapi nilai Tahap I dan Tahap II masih di bawah Rp. 200.000.000,00 sedangkan Tahap III lebih dari Rp. 200.000.000,00 dan sebagai konsultan perencana pada gedung DPRD dengan klarifikasi K (kecil) mulai kontrak Tahap I, II di bawah Rp. 200.000.000,00 sedangkan Tahap III di atas Rp. 200.000.000,00 dan secara lisan ada kesepakatan antara CV. Nulul dengan Cv. Yosonegoro untuk menggantikan CV. Nulul sebagai konsultan pengawas pada DPRD oleh karena itu dalam faktanya CV. Yosonegoro adalah sebagai konsultan Pengawas pada gedung serbaguna dan Konsultan Perencana dan Pengawas pada gedung DPRD; to user Khusus sebagai konsultancommit Perencana pada DPRD dianjurkan oleh pimpro



pada Tahap I supaya acuan harga sama dengan gedung serbaguna; 17.Bahwa benar Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan pada setiap kontrak pelaksanaan sebagai orang yang mengetahui dan telah membubuhkan paraf dalam Disposisi surat barang bukti: 1. Surat dari Kepala Dinas PU nomor 640/369/403.102/2003 tanggal 23 Juli 2003 perihal rencana Pembangunan Gedung SerbaGuna Tahap I dengan isi Disposisi : setuju penunjukan langsung CV. Nulul Magetan tanggal tercoret dan terbaca 24 Juli 2003, atas tanggal yang dibuat oleh Terdakwadan saksi 25 (Drs. Sumantri, MM); 2.

Surat

dari

Kepala

Dinas

PU

Kabupaten

Magetan

nomor

640/324A/403.102/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang penunjukan Konsultan Perencana dan Pelaksanaan Fisik Gedung Pembangunan gedung DPRD Tahap I dengan isi Disposisi : Acc CV. Yosonegoro, CV. Budi Karya Mandiri tanggal 29 Juli 2003 dan paraf saksi 25 (Drs. Sumantri, MM) terbaca dan tertulis 29-12-03 atau 29-7-03; 3. Surat dari Kepala Dinas PU nomor 640/378/403.102/2003 tanggal 5 September 2003 tentang Rencana Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap I dengsn isi Disposisi setuju Penunjukan Langsung CV. Budi Bersaudara Sby tanggal 6-9-03 dan paraf saksi 25 (Drs. Summantri, MM), tertulis dan tercoret sehingga terbaca 6-9-03; 4.

Surat

dari

Kepala

Dinas

PU

Kabupaten

Magetan

nomor

640/385/403.102/2003 tanggal 8 September 2003 tentang Penunjukan Konsultan Pengawas untuk gedung serbaguna, isi disposisi : Prinsip ACC CV. Yosonegoro tanggal 8 September 2003 dan paraf 8 September 2003 a.n saksi 25 (Drs. Sumantri, MM) 18.Bahwa pada tanggal 24 September 2003 telah diadakan rapat koordinasi dipimpin oleh saksi 25 (Drs. Sumantri, MM) di ruang kerja Sekda Kabupaten Magetan yang dihadiri antara lain : Laras, Gimin, Yetra Raulan, Samsul Hadi, Kepala Bagian Hukum dan Staf bagian Keuangan, yang tanpa notulen rapat pada pokoknya menyarankan agar penentuan untuk commit supaya to user dilakukan melalui Penunjukan Rekanan/kontraktor Pelaksana



Langsung dan karena dana/uang muka sudah cair supaya dilengkapi administrasi atau syarat-syaratnya, dengan pertimbangan karena gedung serbaguna dan gedung DPRD adalah termasuk bangunan khusus dan pembangunannya mendesak sebab tahun Anggaran akan segera berakhir; 19.Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung serbaguna dan gedung DPRD dilakukan oleh : Sulistio Prabowo, SE (saksi 20) sebagai Direktur PT. Sumber Sarana Mitra Sejati Malang, dalam hal ini bekerja untuk membantu Liau Inggarwati (saksi 21) yang dalam operasionalnya/di lapangan untuk Gedung Serbaguna diawasi oleh : Ir. Zainal Abidin (saksi 17) dan DPRD diawasi oleh : Ir. Rio Basuki; 20.Bahwa

dalam

pengurusan

segala

surat-menyurat

dalam

proses

pembangunan pencairan dan pengajuan penawaran, company profil untuk CV. Budi Bersaudara dan CV. Karya Mandiri adalah dilaksanakan oleh Liau Inggarwati (saksi 21) dengan kedudukan sebagai penyandang dana dalam konsorsium bersama : Direktris CV. Budi Bersaudara (saksi 24 Sri Wahyuni), direktur CV. Budi Karya Mandiri (saksi 23 Taguh Setiabudi) dengan rencana pembagian hasil 50% untuk penyandang dana, 25% untyk pelaksana teknis dan 25% untuk rekanan kontraktor pelaksana; 21.Bahwa nilai pembangunan sesuai kontrak adalah : Gedung Serbaguna Tahap I tanggal 12 September 2003 Rp. 4.038.000.000,00, Tahap II 10 Februari 2004 Rp. 4.538.000.000,00, Tahap III tanggal 6 Juli 2004 Rp. 15.366.300.000,00, dan gedung DPRD Tahap I tanggal 10 Oktober 2003 Rp. 319.500.000,00, Tahap II tanggal 10 Februari 2004 Rp. 2.842.000.000,00, Tahap III tanggal 6 Juli 2004 Rp. 8.845.200.000,00, CV. Budi Bersaudara dan CV. Budi Karya Mandiri Klarifikasi M; 22.Bahwa antara Terdakwa dengan Liau Inggarwati terdapat hubungan bisnis pinjam meminjam uang secara pribadi yaitu : 6 Mei 2003 Rp. 550.000.000,00, 2 Juli 2003 Rp. 50.000.000,00, 26 Mei 2004 Rp. 200.000.000,00, dan 21 Juli 2004 Rp. 75.000.000,00 semuanya sudah commit 2003 to usersebesar Rp. 1.500.000.000,00, 14 dibayar lunas, dan 13 Agustus



September 2003 sebesar Rp. 600.000.000,00 dan tanggal 19 September 2003 Rp. 400.000.000, sebagian sudah dibayar dan sisa sampai sekarang yang belum dibayar terdakwa kepada saksi Liau Inggarwati adalah Rp. 700.000.000,00 23.Bahwa secara nyata persiapan dan pelaksanaan pembangunan sudah dimulai pada tahun 2002 dengan pembelian tanah dari KODAM V Brawijaya yang dibayar melalui APBD 2002 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 24.Bahwa

pada

Tahap

I

Pembangunan

kedua

gedung

tersebut

penanggungjawab adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Magetan sebagai Pengguna Anggaran; 25.Bahwa menurut Auditor kerugian negara pada pembangunan gedung serbaguna totalnya Rp. 2.963.872.720,49 dan pada Pembangunan Gedung DPRD totalnya Rp. 3.763.174.449,89 yang terjadi karena : a. Penetapan Harga Satuan khusus yang dinaikkan hingga 10% dari harga rutin yang dibuat 1 (satu) tahun sekali : terjadi mark up harga; b. Harga patokan adalah harga satuan wilayah atas sedangkan menurut lokasinya secara nyata lokasi pembangunan kedua gedung adalah di dataran rendah; c. Adanya pekerjaan rekanan yang disubkontrakkan dengan selisih harga Rp. 824.000.000,00; d. Penulisan tanggal mundur untuk melengkapi administrasi karena bertitik tolak dari cairnya uang muka yang bertentangan dengan aturan sebesar Rp. 540.000.000,00 karena dalam proyek ini tidak ada kewajiban Terdakwa untuk menyetujui pengeluaran uang muka karena itu adalah kewengan Dinas PU; e. Nota Dinas Surat dari Kepala Dinas PU adalah memuat usul sedangkan disposisi terdakwa adalah menyetujui dan menunjuk langsung dalam disposisinya; 26.Menurut ahli dari ITS (Institut Tehnologi Surabaya) Pembangunan Gedung Serbaguna dan DPRD sudah selesai dan sudah sesuai dengan commit to useradalah : jumlah biaya yang tinggi, aturannya tetapi yang menjadi masalah



perencanaan yang dibuat dengan bertahap padahal sudah harus selesai pada Tahap I, dan pembangunan dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu Tahap II dan Tahap III dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 27.Bahwa menurut pakar hukum pidana (saksi a de charge) seorang yang menyatakan persetujusn/ACC dalam disposisi yang bersumber dari stafnya ternyata surat tersebut ada kesalahannya, msks pemberi disposisi turut bertanggungjawab (vide Pasal 55 KUHP)

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa Menimbang, bahwa Majelis sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : Hal-hal yang memberatkan : - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang sedang giat-giatnya dibasmi oleh pemerintah dan masyarakat. - Perbuatan

Terdakwa

menghambat

program

pemerintah

untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnys masyarakat Kabupaten Magetan. Hal-hal yang meringankan : - Terdakwa sebagai Pegawai Negeri sejak tanggal 1 April 1979, sehingga sudah menyumbangkan dharma baktinya dan jasanya kepada masyarakat Magetan. - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. - Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Majelis Hakim Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 commit user KUHP jo Pasal 64 ayat (1) kuhp, toUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang : Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Drs. SALEH MULJONO, MM, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. 3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan (subsidair) selama 4 (empat) bulan. 5. Menyataka barang bukti berupa : 1.

1

(satu)

lembar

KTP

atas

nama

SRI

WAHYUNI

Nik.

12.5618.540764.0003 dengan alamat Babadan Rukun 7/12 Rt.07 Rw.02 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya 2.

1 (satu) buah buku asli turunan akta pernyataan keluar masuk dan Keluar sebagai persero dari perseroan Komanditer “CV. BUDI BERSAUDARA”

3.


4.

1(satu) buku asli surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No. 09/SB/403.023/IX/2003 tgl. 17 September 2003 pembangunan commit to user gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan



5.


6.


7.


8.


9.

1(satu)

buku

surat

perjanjian

pelaksanaan

pekerjaan

No.



11.


12.


13.

1(satu) lembar Surat Perintah Tugas no. 800/205/403.102/2003 untuk membantu Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

14.


15.

1(satu)

lembar

disposisi

Terdakwa

selaku

Bupati

kepada

SEKAB/KADIN PU setuju penunjukan langsung An. CV. BUDI

16.

BERSAUDARA Surabaya tgl. 6 September 2006 (Asli) commit user Terdakwa selaku Bupati perihal Nota dinas dari KADIN PU to kepada



penunjukan langsung pembangunan gedung Serba Guna tahap I An. CV.

BUDI

BERSAUDARA

tgl.

5

September

2003

No.

640/370/483/2003 (Asli) 17.

1(satu) lembar surat perjanjian kerjasama PT. BINATAMA AKRINDO dengan CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 25 Juli 2003 ditandatangani

oleh

SRI WAHYUNI

dan

Ir.

ALIFIANTO

SEKARNO (Asli) 18.


19.


20.


21.

1(satu) lembar disposisi dari KADIN PU ke KASUBDIN Tata Kota No. 1970 tgl. 24 Juli 2003 (Asli)

22.


23.


24.


25.


26.


27.

1(satu) lembar nota dinas dari KADIN PU ke Terdakwa selaku Bupati

28.

No. 640/385/403.102/2003 tgl. 08 September 2003 (Asli) commit to user 1(satu) bendel lampiran Berita Acara serah terima proyek Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Kab. Magetan th. Anggaran 2003 proyek perencanaan dan pembangunan gedung Serba Guna tahap I dari Dinas PU (Asli) 29.


30.

1(satu) set gambar perencanaan pembangunan gedung Serba Guna Kab. Magetan tahap I th. 2003 (Asli)

31.

1(satu) set gambar perencanaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap I th. 2003 (Asli)

32.

1(satu) bendel Berita Acara pembayaran termin I terdiri dari 6(enam) lembar kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 29 Oktober 2003 ditandatangani oleh SRI WAHYUNI

33.


34.


35.


36.


37.


38.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan to user Gedung Serba Guna commit Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I



minggu II tgl. 21 September - 27 September 2003 (fotocopy) 39.


40.


41.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap II minggu III tgl. 22 Pebruari – 28 Pebruari 2004 (fotocopy)

42.

1(satu) set laporan fisik Mingguan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Kontraktor CV. BUDI BERSAUDARA tahap I minggu IV tgl. 29 Pebruari – 06 Maret 2004 (fotocopy)

43.


44.


45.


46.


47.


48.


tahap

I

th. Anggaran 2003 commit to user KONSULTAN (fotocopy)

CV.

YOSONEGORO



49.


tahap

I

th.

Anggaran

2003

CV.

YOSONEGORO



51.


52.

1(satu) Kerangka Acuan Kerja (Perencanaan) Proyek Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna tahap I th. 2003 (fotocopy)

53.

1(satu) bendel SK Bupati Magetan No. 188/303/Kept./403.012/2003 (fotocopy)

54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011105366- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama commit to user Surarabaya periode April 2004


62.



63.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011105266- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode Juni 2004

64.

1(satu) lembar asli rekening Koran Bank JATIM No. Rek. 0011105266- Giro Umum Milik SwastaAn. CV. BUDI KARYA MANDIRI alamat Jl. Babadan Rukun VII/12 Surabaya cabang utama Surarabaya periode Juli 2004

65.


66.


67.


68.

1(satu) lembar asli Sertifikat badan Usaha jasa pelaksana konstruksi dari GAPENSI no. 05748/GAPENSI/13/02/2004 nama badan usaha CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 12 Pebruari 2004 klasifikasi bidang sipil sub bidang drainase dan jaringan pengairan, jalan,

69.

jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat commit user Perdagangan (SIUP) besar No. 1(satu) lembar asli Surat Ijinto Usaha



510/82/402.4.12/2004 nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI pemilik

TEGUH

SETIA

BUDI

kegiatan

usaha

Perdagangan Barang dan Jasa tgl. 08 April 2004 70.

1(satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI pemilik TEGUH SETIA BUDI jenis usaha perdagangan dalam negeri / Supplier tgl. 14 Juni 1999

71.

Tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer no. 130135108135 berlaku s/d tgl 08 oktober 2004, nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI status Kantor Pusat tgl. 08 Oktober 1999

72.

1(satu) lembar asli kartu tanda anggota Asosiasi Perusahaan Jasa & Barang Teknik Elektronika (ABE) Prop. Jawa Timur nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI bidang usaha Mekanikal dan Elektrikal/listrik, Komputer tgl. 12 September 2002

73.

1(satu) le,bar asli sertifikat kompetensi perusahaan pemasok barang/jasa no. A006.1601.3.06415.03R01 dari Badan sertifikasi Perusahaan Elektronika dan Mekatronika (Baspem) nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI klasifikasi jasa pemasokan alat / peralatan / suku cadang mekanikal dan elektrikal / listrik, jasa pemasok alat/ peralatan / suku cadang computer ditetapkan di Jakarta tgl. 04 Maret 2003 s/d 31 Desember 2003

74.


75.


76.

3(tiga) lembar asli kertas kosong CV. BUDI KARYA MANDIRI commit to user yang terisi tanda tangan



77.

1(satu) lembar fotocopy SIUP Besar no. 510/82/402.4.12/2004 nama perusahaan CV. BUDI KARYA MANDIRI Surabaya tgl. 08 April 2004

78.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Januari 2004 79.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode April 2004 80.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Juni 2004 81.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Juli 2004 82.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode Agustus 2004 83.


Giro

Umum

Milik

Swasta

An.

CV.

BUDI

BERSAUDARA alamat Kalikepiting Jaya 3/2 Surabaya Cabang Utama Surabaya periode September 2004 84.

1(satu) bendel asli akta pemasukan dan pengeluaran persero serta perubahan anggaran dasar CV. BUDI BERSAUDARA di Notaris & Pejabat Pembuatan Akta Tanah UNTUNG DAESOEWIRJO, SH tgl. user 20 Mei 1997 no. 159commit turunantopertama



85.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) no. 682/13-1/PM/VIII/1997 nama perusahaan CV. BUDI BERSAUDARA pemilik SRI WAHYUNI golongan menengah bidang perdagangan barang di Surabaya tgl. 14 Juli 1997

86.

1(satu) bendel asli akta perseroan komanditer CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 02 April 1997 di Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah UNTUNG DARNOSOEWIRJO, SH tgl. 02 April 1997 no. 21 turunan pertama

87.


pimp.

CV.

BUDI

BERSAUDARA

reg.



no.

05747/GAPENSI/13/02/2004

golongan



no.

05747/GAPENSI/13/02/2004

golongan



91.


92.

1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab

93.

Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 29 Maret 2004 commit to userperintah membayar dari Pemkab 1(satu) lembar fotocopy surat



Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI tgl. 27 April 2004 94.

1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI KARYA MANDIRI senilai Rp. 303.525.000,00 tgl. 16 Desember 2004

95.

1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 26 Pebruari 2004

96.

1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 16 Maret 2004

97.

1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari Pemkab Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA tgl. 14 April 2004

98.

1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 540.000.000,00 tgl. 23 September 2004

99.

1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 267.600.000,00 tgl. 01 oktober 2004

100. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 1.615.200.000,00 tgl. 03 Nopember 2004 101. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 1.413.300.000,00 tgl. 14 Nopember 2004 102. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah membayar dari pemegang kas daerah Kab. Magetan kepada CV. BUDI BERSAUDARA senilai Rp. 201.900.000,00 tgl. 15 Desember 2004 103. 1(satu) bendel fotocopy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke I tgl. 10 s/d 18 Oktober 2003 104. 1(satu) bendel fotocopy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke 3 tgl. 26 s/d 01 Nopember 2003 105. 1(satu) bendel fotocopy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke 4 commit to user tgl. 02 s/d 03 Nopember 2003



106. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 10-14 Pebruari 2004 minggu ke-1 107. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 15-21 Pebruari 2004 minggu ke-2 108. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 22-28 Pebruari 2004 minggu ke-3 109. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI 29 Pebruari – 06 Maret 2004 minggu ke-4 110. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 07 - 13 Maret 2004 minggu ke-5 111. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 14 - 20 Maret 2004 minggu ke-6 112. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 21 - 27 Maret 2004 minggu ke-7 113. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. commit user KARYA MANDIRI periode 28 Anggaran 2004 oleh CV. toBUDI



Maret – 03 April 2004 minggu ke-8 114. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 04 - 10 April 2004 minggu ke-9 115. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 11 - 17 April 2004 minggu ke-10 116. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kab. Magetan tahap II th. Anggaran 2004 oleh CV. BUDI KARYA MANDIRI periode 18 - 24 April 2004 minggu ke-11 117. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan th. Anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode minggu ke I tgl. 17 s/d 20 September 2003 118. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan th. Anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode minggu ke II tgl. 21 s/d 27 September 2003 119. 1(satu) bendel fotocopy laporan fisik mingguan (progress report) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan th. Anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode minggu ke III tgl. 29 September s/d 04 Oktober 2003 120. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan gedung Serba Guna tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IV ( Empat ) tanggal 04 Oktober 2003 s / d 11 Oktober 2003, commit to user fisik mingguan ( progress report ) 121. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan



pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu V ( Lima ) tanggal 12 Oktober 2003 s / d 18 Oktober 2003, 122. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VI ( Enam ) tanggal 19 Oktober 2003 s / d 25 Oktober 2003, 123. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VII ( Tujuh ) tanggal 26 Oktober 2003 s / d 01 Nopember 2003, 124. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VIII ( Delapan ) tanggal 02 Nopember 2003 s / d 08 Nopember 2003, 125. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap I Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IX ( Sembilan ) tanggal 09 Nopember 2003 s / d 15 Nopember 2003, 126. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu I ( Satu ) tanggal 10 Februari 2004 s / d 14 Februari 2004, 127. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu II ( Dua ) tanggal 15 Februari 2004 s / d 21 Februari 2004, 128. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu III ( Tiga ) tanggal 22 Februaricommit 2004 tosuser / d 28 Februari 2004,



129. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IV ( Empat ) tanggal 29 Februari 2004 s / d 06 Maret 2004, 130. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu V ( Lima ) tanggal 07 Maret 2004 s / d 13 Maret 2004, 131. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VI ( Enam ) tanggal 14 Maret 2004 s / d 20 Maret 2004, 132. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VII ( Tujuh ) tanggal 21 Maret 2004 s / d 27 Maret 2004, 133. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu VIII ( Delapan ) tanggal 28 Maret 2004 s / d 03 April 2004, 134. 1 ( Satu ) bendel foto copy laporan fisik mingguan ( progress report ) pekerjaan pembangunan tahap II Kab. Magetan tahun anggaran 2003 oleh CV. BUDI BERSAUDARA periode Minggu IX ( Sembilan ) tanggal 04 April 2004 s / d 10 April 2004, 135. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Januari 2003 Cabang Utama Surabaya, 136. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA to user periode Februari 2003 Cabang alamat Banyu Uripcommit 208 Surabaya



Utama Surabaya, 137. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Maret 2003 Cabang Utama Surabaya, 138. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode April 2003 Cabang Utama Surabaya, 139. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Mei 2003 Cabang Utama Surabaya, 140. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juni 2003 Cabang Utama Surabaya, 141. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juli 2003 Cabang Utama Surabaya, 142. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Agustus 2003 Cabang Utama Surabaya, 143. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode September 2003 Cabang Utama Surabaya, 144. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. user Swasta An. PT. ARSA JELITA 0011082133 Giro commit Umum to Milik



alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Oktober 2003 Cabang Utama Surabaya, 145. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Nopember 2003 Cabang Utama Surabaya, 146. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. PT. ARSA JELITA alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Desember 2003 Cabang Utama Surabaya, 147. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Januari 2003 Cabang Umum Surabaya, 148. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Februari 2003 Cabang Umum Surabaya, 149. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Maret 2003 Cabang Umum Surabaya, 150. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode April 2003 Cabang Umum Surabaya, 151. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya TL P.5346926 periode Mei 2003 Cabang Umum Surabaya, commit to user Koran Bank Jatim No. Rek. 152. 1 ( Satu ) lembar asli rekening



0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Juli 2003 Cabang Umum Surabaya, 153. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Agustus 2003 Cabang Umum Surabaya, 154. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode September 2003 Cabang Umum Surabaya, 155. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Oktober 2003 Cabang Umum Surabaya, 156. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Nopember 2003 Cabang Umum Surabaya, 157. 1 ( Satu ) lembar asli rekening Koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. UD. VICI alamat jl. Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Desember 2003 Cabang Umum Surabaya, 158. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Januari 2004 Cabang Utama Surabaya, 159. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Februari 2004 Cabang Utama Surabaya, commit to user



160. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Maret 2004 Cabang Utama Surabaya, 161. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode April 2004 Cabang Utama Surabaya, 162. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Mei 2004 Cabang Utama Surabaya, 163. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juni 2004 Cabang Utama Surabaya, 164. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011082133 Giro Umum Milik Swasta An. ARSA JELITA, PT alamat Banyu Urip 208 Surabaya periode Juli 2004 Cabang Utama Surabaya, 165. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Januari 2004 Cabang Utama Surabaya, 166. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Februari 2004 Cabang Utama Surabaya, 167. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat to userperiode Maret 2004 Cabang Utama Manukan Lor II F /commit 51 Surabaya



Surabaya, 168. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode April 2004 Cabang Utama Surabaya, 169. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Mei 2004 Cabang Utama Surabaya, 170. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Juni 2004 Cabang Utama Surabaya, 171. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Juli 2004 Cabang Utama Surabaya, 172. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode Agustus 2004 Cabang Utama Surabaya,

173. 1 ( Satu ) lembar asli rekening koran Bank Jatim No. Rek. 0011098811 Giro Umum Milik Perorangan An. VICI, UD. Alamat Manukan Lor II F / 51 Surabaya periode September 2004 Cabang Utama Surabaya, 174. 1 ( Satu ) buah bendel DIPDA asli tahun anggaran 2003 proyek perencanaan Gedung Serba Guna tahap I. 175. 1 ( Satu ) buah buku Kas Umum Daerah asli. 176. 1 ( Satu ) bendel Asli Nota kesepakatan Pemkab. Magetan dengan user / 2004, No. 05 / PIM / 2004. DPRD No. 188 / 02commit / Kept to / 403.201



177. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 1023 / BS / 2003, 178. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 3987 / BT / 2003, 179. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 3988 / BT / 2003, 180. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 4220 / BS / 2003, 181. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 4074 / BS / 2003, 182. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap I tahun 2003 No. SPM : 4113 / BT / 2003 183. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 323 / BT / 2004. 184. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 575 / BT / 2004. 185. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 804 / BT / 2004. 186. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 1496 / BT / 2004. commit user 187. 1 ( Satu ) bendel foto copytoterlegalisir berkas SPMU Perencanaan



dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 1222 / BT / 2004. 188. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 2428 / BT / 2004. 189. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan DPRD Tahap II tahun 2004 No. SPM : 2472 / BT / 2004. 190. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 1024 / BS / 2003, 191. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 2892 / BT / 2003, 192 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3161 / BS / 2003, 193. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3479 / BT / 2003, 194. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3490 / BT / 2003, 195. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3491 / BT / 2003, 196. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3663 / BT / 2003, 197. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan to user dan Pembangunan commit Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003



no. SPM : 3708 / BT / 2003, 198. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3926 / BT / 2003, 199. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3993 / BS / 2003, 200. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 no. SPM : 3948 / BS / 2003 dan No. SPM : 3949, 201. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 No. SPM : 4095 / BT / 2003, 202. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 No. SPM : 4123 / BT / 2003, 203. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna Tahap I tahun 2003 Anggaran 2003 No. SPM : 4075 / BT / 2003, 204. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 0481 / BT / 2004, 205. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 0735 / BT / 2004, 206. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 1063 / BT / 2004, 207. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 1498 commit to user / BT / 2004,



208. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 2429 / BT / 2004, 209. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Perencanaan dan Pembangunan Serba Guna tahap II tahun 2003 No. SPM : 2497 / BT / 2004, 210. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 1905 / BS / 2002, 211. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 257 / BT / 2002, 212. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 2784 / BT / 2002, 213. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 2940 / BS / 2002, 214. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 3526 / BT / 2002, 215. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4016 / BT / 2002, 216. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4055 / BT / 2002, 217. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4151 / BT / 2002, commit user 218. 1 ( Satu ) bendel foto copytoterlegalisir berkas SPMU Pembangunan



Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4148 / BT / 2002, 219. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4153 / BT / 2002, 220. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap I tahun 2002 pos Pasal : 2P.018.1.01.009 No. SPM : 4056 / BT / 2002, 221. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 1021 / BS / 2003, 222. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 1616 / BT / 2003, 223. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 2014 / BS / 2003, 224. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 2204 / BT / 2003, 225. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 3151 / BS / 2003, 226. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 3742 / BT / 2003, 227. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 3743 / BT / 2003, 228. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan commit to user II tahun 2003 Pos Pasal : Pendopo Surya Graha Tahap



2P.018.1.01.007 No. SPM : 3947 / BS / 2003, 229. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4038 / BT / 2003, 230. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4072 / BT / 2003, 231. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4073 / BT / 2003, 232. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4109 / BT / 2003, 233. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4110 / BT / 2003, 234. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha Tahap II tahun 2003 Pos Pasal : 2P.018.1.01.007 No. SPM : 4108 / BT / 2003, 235. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 1062, 236. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 1497, 237. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 1553, 238. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : commit user: 1946, 2.15.01.3.06.001.001.1 No.toSPM



239. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 2270, 240. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 2376, 241. 1 ( Satu ) bendel foto copy terlegalisir berkas SPMU Pembangunan Pendopo Surya Graha tahap III tahun 2004 Kode Rekening : 2.15.01.3.06.001.001.1 No. SPM : 2496, 242. 1 ( Satu )bendel foto copy berligalisir Buku Besar Pengeluaran tahun anggaran 2002 Pembangunan Pendopo Kabupaten, 243. 1 ( Satu ) bendel foto copy berligalisir Buku Besar Pengeluaran tahun anggaran 2003 Perencanaan dan Pembangunan Gedung DPRD Tahap I, 244. 1 ( Satu ) bendel foto copy berligalisir Buku Besar Pengeluaran tahun anggaran 2003 Perencanaan dan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap I, 245. 1 ( Satu ) buah foto copy Keputusan Bupati Magetan nomor 3 tahun 2003 ttg Penunjukan Pemegang Khas Pemerintah Kab. Magetan Tahun anggaran 2003, 246. 1 ( Satu ) buah asli Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188 / 16 / 403.012 / 2004 ttg Penunjukan Pemegang Pemerintah Kab. Magetan Tahun anggaran 2004. Tetap disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan barang bukti yang diajukan oleh para saksi : 11, saksi 25 Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini. 6. Menghukum Terdakwa pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) commit to user



2.Proses Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Surabaya. Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sehingga permintaan bandung tersebut dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, Memori Banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 18 Desember 2007 Nomor : 191/Pid.B/2007/PN.Mgt berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan negeri Magetan tanggal 18 Desember 2007 Nomor : 191/Pid.B/2007/PN.Mgt tersebut haruslah dikuatkan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini : MENGADILI -

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 18 Desember 2007 Nomor 191/Pid.B/2007/PN.Mgt yang dimohon banding tersebut;

-

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat commitbanding to user sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu peradilan yang untuk tingkat



rupiah).

3.Proses Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Terhadap Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum : mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-3 : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti telah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum/menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut : -

Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara konkrit besar kerugian negara yang diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa sebagai dasar pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa sesuai Pasal 18 undang-undang No. 31 tahun 1999. Hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 209;

-

Uang Pengganti tidak dapat dikenakan secara tanggung renteng;

-

Berat ringannya pidana tidak tunduk kepada Kasasi.

Terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa : mengenai alasan-alasan ke I s/d ke III: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti telah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum/menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut : -

Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak perlu lagi mempertimbangkan fakta-fakta yang ada karena telah mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri;

-

Disposisi ACC dari Terdakwa selaku Bupati tidak sekedar bersifat administratif tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai pertimbangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula commit user ini tidak bertentangan dengan ternyata, putusan judex facti dalamtoperkara



hukum dan/atau undang-undang, maka permoihinan Kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan : MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Drs. H. Saleh Muljono, MM tersebut. Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa terebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Pembahasan

1. Kesesuaian

Penutupan

Perkara

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut yaitu,

bapak

Trimargono, sebelum salinan Putusan nomor 969 K/Pid.Sus/2008 perkara commit Drs. to user kasasi pidana atas nama terdakwa Saleh Muljono, MM diterima oleh



Pengadilan Negeri Magetan, Terdakwa Drs. Saleh Muljono, MM meninggal dunia karena sakit. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Magetan mengeluarkan Surat Ketetapan gugurnya wewenang mengeksekusi dalam perkara tersebut dan perkara tersebut dianggap selesai dan ditutup. Ditinjau dari sudut pandang hukum yang berlaku, proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung hingga dikeluarkannya Surat Ketetapan gugurnya wewenang mengeksekusi dalam perkara tersebut dikarenakan Terdakwa meninggal dunia, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 77 KUHP yang menyatakan “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”. Ketentuan ini berlatar belakang pada sifat pribadi dan pertanggungjawaban pidana dan pembalasan dari suatu pidana, yang dengan demikian tidak diperlukannya lagi pidana bagi orang yang sudah meninggal. a. Sifat pribadi atas pembalasan dari suatu pidana. Tujuan dari pembalasan dari suatu pidana salah satunya adalah memberikan efek jera terhadap pelaku dengan adanya hukuman fisik yang berupa hukuman penjara, hal tersebut merupakan sifat pribadi yang hanya dapat ditanggung oleh pelaku itu sendiri. Dalam perkara ini, Terdakwa Drs. Saleh Muljono, MM tidak dapat dikenai pidana karena terdakwa telah meninggal dunia dan sifat pribadi pemidaan tidak dapat dilanjutkan kepada ahli warisnya. Maksud dari sifat pribadi atas pembalasan dari suatu pidana adalah yang dapat menanggung pembalasan pidana adalah terdakwa itu sendiri, tidak dapat dialihkan kepada orang lain. b. Pertanggungjawaban pidana. Dasar pertanggungjawaban adalah adanya kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuanya itu. Mengacu pada pandangan Simon, kesalahan merupakan adanya keadaan fisik yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan committersebut to userdengan perbuatan yang dilakukan adanya hubungan antara keadaan



sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut (Muhammad Rustamaji, 2007 : 38). Dalam hal ini terdapat beberapa unsur kesalahan yaitu : a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Dari unsur ini, Terdakwa Drs. Saleh Muljono, MM telah memenuhi unsur ini, yaitu semasa Terdakwa masih hidup, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum berupa turut serta dalam tindak pidana korupsi yang berlanjut. b) Di atas umur tertentu untuk menjamin kemampuan bertanggungjawab. Dalam perkara ini unsur ini tidak terpenuhi karena Terdakwa telah meninggal

dunia,

sehingga

tidak

adanya

kemampuan

untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya. c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu turut serta dalam tindak pidana korupsi, jelas merupakan suatu bentuk kesalahan yang telah diperbuat Terdakwa yang berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Disini dikaitkan dengan ‘teori kehendak’ yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau

akibat dari

perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. d) Tiadanya alasan pemaaf. Alasan pembenar atau alasan pemaaf ialah sesuatu hal yang dapat commit to user dianggap sebagai sesuatu alasan yang dianggap dapat menghapuskan sifat



melawan hukumnya perbuatan itu, sehingga hal itu bukan suatu peristiwa pidana meskipun perbuatan itu sesuai dengan yang dilarang oleh undang-undang. Alasan pembenar ini antara lain adalah daya paksa relatif atau relative overmacht, pembelaan darurat atau noodweer, menjalankan ketentuan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Sedangkan alasan pemaaf ini antara lain adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa mutlak atau absolute avermacht, pembelaan yang melampaui batas atau noodweer excess, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Berdasarkan uraian di atas, dalam perkara ini meninggalnya Terdakwa bukanlah merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, namun merupakan peniadaan dari pidana karena pelaku yang seharusnya mendapatkan balasan pidana telah meninggal dunia. Akan tetapi, apabila dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan gugurnya wewenang mengeksekusi dalam perkara tersebut dikarenakan Terdakwa meninggal dunia setelah itu perkara itu ditutup dan tidak ada tidak lanjutnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

commit to user



UU TIPIKOR

KUHP

Pasal 77 Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia

Pasal 33 Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Terdakwa meninggal dunia setelah putusan Kasasi

Pasal 34 Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata

Surat gugurnya kewenangan mengeksekusi

Ahli Waris

terhadap ahli warisnya.

Gugatan Perdata

Gambar 3. commitPasal to user Singkronisasi Pasal 77 KUHP dengan 33 dan 34 UU No.31 Tahun 1999



Keterangan : Dalam perkara ini, jika berdasarkan Pasal 77 KUHP, maka perkara selesai dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Gugurnya mengeksekusi karena Terdakwa meninggal dunia. Akan tetapi merujuk pada Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, perkara dilanjutkan dengan adanya gugatan perdata terhadap ahli warisnya guna pengembalian kerugian negara akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

2. Implikasi Yuridis yang Ditimbulkan sebagai Akibat Penutupan Perkara terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Mantan Bupati Magetan Drs. Saleh Muljono, MM.

Dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan, Drs. Saleh muljono, MM menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi tipe pertama yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan, Drs. Saleh muljono, MM jika menilik sifat dari macam-macam pidana yang ada sesuai Pasal 10 KUHP, maka sebenarnya pidana denda (dari jenis pidana commit to user pokok) dan pidana perampasan barang tertentu (dari jenis pidana tambahan),



atau di luar KUHP pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, masih juga dapat dijalankan kepada terpidanayang meninggal dunia sebelum putusan dijalankan, yang dalam perkara ini pembayaran pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dapat dibebankan kepada ahli waris terdakwa. Hal tersebut dimaksudkan karena pidana denda adalah sebagai sumber pendapatan Negara yang dieksekusi adalah berharga bagi Negara, yang dapat dibebankan kepadkanisma harta yang ditinggalkan. Demikian juga pidana perampasan barang tertentu dapat ditetapkan untuk Negara. Mekanisme untuk menentukan pemulihan aset-aset hasil tindak pidana korupsi dapat memperoleh penilaian pengadilan untuk membekukan, menyita, dan mengembalikan aset juga sangat penting. Secara umum, ada empat pendekatan yang dapat diambil untuk memulihkan aset curian: a. Criminal Confiscation (in personam)/ Peristiwa Pidana (in personam) b. Civil Proceedings (in personam) Proceeding sipil (in personam) c. Civil Procedures againts Property (in rem) Prosedur sipil melawan Properti (in rem) Accion Civil Resarcitoria (available only in civil law countries) Accion Sipil Resarcitoria (hanya tersedia di negara-negara hukum perdata) (http://works.bepress.com/stefan_cassella/7)

[diakses

tanggal

11

Desember 2010 pukul 17.05 WIB]. Menurut John L.Worrall dikatakan “Criminal forfeiture and fines can only follow a criminal conviction under the prosecution’s burden of proving guilt beyond a reasonable doubt. Civil asset forfeiture targets pruperty and does not require a criminal that proceeding Forfeiture means ownership is relinguished” (Kena denda dan pidana denda hanya akan mengikuti keyakinan kriminal di bawah beban penuntut umum membuktikan bersalah tanpa keraguan. Sipil kena denda target aset properti dan tidak memerlukan sebuah peradilan kriminal. Kehilangan berarti bahwa kepemilikan adalah melepaskan) (http://www.emeraldinsight.com) [diakses tanggal 2 Februari 2011 pukul 09.20 WIB]. commit to user



Pengembalian kerugian negara dengan cara Gugatan Perdata terhadap ahli warisnya dalam perkara ini merupakan suatu konsep pemiskinan sebagaimana ide pemiskinan koruptor seperti dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD maupun Anggota Satgas Antimafia Hukum Mas Achmad Santosa menjadi konsep yang menarik untuk didiskusikan, terutama dalam pembaharuan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ide pemiskinan menarik karena di balik semua antusiasme memberantas korupsi yang ditopang oleh Polri, Kejaksaan, KPK, maupun Pengadilan Tipikor, ternyata terdapat ironi tajam sebab di samping peningkatan keberhasilan pemberantasan korupsi, ternyata masih menghadapi masalah serius, yaitu kolusi dan korupsi dalam penanganan korupsi itu sendiri, terutama hanya dapat dilakukan oleh “the haves”. UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) sebagai kecenderungan kesadaran dunia mengenai prioritas penanganan tindak pidana korupsi sebenarnya tidak mengenal konsep pemiskinan. Konsep yang dipopulerkan hanya menekankan pada pengambalian kerugian keuangan negara yang dikorupsi (stolen state asset recovery) melalui cara-cara yang luar biasa (extra-ordinary) sekalipun, di samping pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan (pidana badan). Dalam UU Antikorupsi lama (Pasal 18 UU 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sebenarnya diatur lebih jauh mengenai kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, juga tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya. Dalam hal itu, UU 3/1971 menetapkan kondisi tersebut sebagai bagian dari korupsi. Ketentuan tersebut dapat berarti upaya pemiskinan, seditak-tidaknya mengembalikan terdakwa pada kondisi “kekayaan wajar”, yaitu kekayaan seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya. Kekayaan selebihnya dan tidak dapat diterangkan asal-usul penambahannya harus dikembalikan pada

negara

(http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hari-purwadi/)

[diakses tanggal 10 Maret 2011 pukul 10.48 WIB]. commit to user



Mencermati uraian dalam sub pembahasan yang pertama, implikasi yuridis yang ditimbulkan akibat penutupan perkara tersebut dapat diperoleh bagan sebagai berikut :

Gugatan Perdata

Jaksa Penuntut Umum

Kerugian Negara

Jaksa Pengacara Negara

Penggugat Ahli Waris

Penyitaan Aset dan Barang Bergerak

Putusan Perdata

Kas Negara Gambar 4. Bagan Gugatan Perdata terhadap Ahli Waris

Keterangan : Dalam perkara ini, berlatar belakang pada faedah tersebut di atas, maka dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 33 menentukan bahwa apabila tersangka pada saat dilakukan penyidikan meninggal dunia, yang secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan commit to kepada user instansi yang dirugikan untuk kepada Jaksa Pengacara Negara atau



dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Sedangkan Pasal 34 menentukan apabila kematian itu terjadi pada saat proses pemeriksaan pengadilan sedang berlangsung, dan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Jaksa Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Gugatan

Perdata

terhadap

ahli

warisnya

bertujuan

untuk

meminimalkan kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, setelah adanya putusan dari gugatan perdata tersebut, segera dilakukan penyitaan terhadap seluruh aset dan barang bergerak yang diwariskan Terdakwa kepada ahli warisnya untuk mengembalikan kerugian negara ke dalam kas negara.

commit to user



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Bupati Magetan, Drs. Saleh Muljono, MM di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung hingga dikeluarkannya Surat Ketetapan gugurnya wewenang mengeksekusi dalam perkara tersebut dikarenakan Terdakwa meninggal dunia, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 77 KUHP yang menyatakan “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”. Akan tetapi, apabila dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan gugurnya wewenang mengeksekusi dalam perkara tersebut dikarenakan Terdakwa meninggal dunia setelah itu perkara itu ditutup dan tidak ada tidak lanjutnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perkara dilanjutkan dengan adanya gugatan perdata terhadap ahli warisnya guna pengembalian kerugian negara akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. 2. Implikasi yuridis yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu Jaksa Penuntut Umum harus segera memposisikan dirinya sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Gugatan Perdata terhadap ahli warisnya bertujuan untuk meminimalkan kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, setelah adanya putusan dari gugatan perdata tersebut, segera dilakukan penyitaan terhadap seluruh commit to user



aset dan barang bergerak yang diwariskan Terdakwa kepada ahli warisnya untuk mengembalikan kerugian negara ke dalam kas negara.

B. Saran Saran-saran yang akan penulis berikan merupakan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Saran-saran tersebut berkaitan dengan proses pemeriksaan dan penyelesaian terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi. Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Perlu dilakukannya bedah kasus mengenai pengembalian kerugian negara melalui gugatan perdata kepada ahli waris Terdakwa yang telah meninggal dunia, sehingga tidak semakin memperbanyak kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi. 2. Diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai sanksi yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalkan kerugian negara. Salah satunya dengan adanya konsep “pemiskinan” sebagaimana terdapat dalam pembahasan dalam penulisan hukum ini.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA BUKU : Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Andi Hamzah. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional Edisi Revisi 2007. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Bambang Poernomo. 1984. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara. Bambang Santoso. 2001. Kebijakan Legislatif Mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi. Semarang : Universitas Diponegoro. Barda Nawawi Arief. 2001. Kebijakan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia (Beberapa Catatan Terhadap RUU Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999). Makalah Seminar Nasional "Pemberantasan Dan Penanggulangan Korupsi Dengan Sistem Pembuktian Terbalik. Surakarta. Didit Pradityo. 1996. Proses Pengusutan Dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Surakarta : UNS Press. Ermansjah Djaja. 2009. Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002. Jakarta : Sinar Grafika. HB. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press. Jeremy Pope. 2003. Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. commit to user



Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rodakarya. Lilik Mulyadi. 2000. Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Klitgaard Robert & Selo Soemardjan. 2001. Membasmi Korupsi. Jakarta : Obor Indonesia. Martiman Prodjohamidjojo. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Bandung : Mandar Maju. O.C Kaligis. 2008. Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid I. Bandung : PT. Alumni. Poerwodarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PN Balai Pustaka. Soejono dan Abdurrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press. Sukarton Marmosudjono. 1989. Penegakan Hukum Di Negara Pancasila. Jakarta : Kartini. Sutrisno Hadi. 2007. Metode Reseach Jilid I. Yogyakarta : Fakultas hukum UGM. Suyatno. 2005. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Syed Hussein Alatas. 1987. Korupsi, Sebab, Sifat Dan Fungsi. Jakarta : LP3ES. Wijowasito. 1999. Kamus Umum Belanda Indonesia. Jakarta : Ikhtiar Baru. commit to user



UNDANG-UNDANG : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

JURNAL : Antasari Azhar. Upaya Pemberantasan Korupsi Seiring Kemajuan Teknologi Informasi. Jurnal Legislasi Indonesia vol. 5 No. 4 Desember 2008. Jakarta

:

Direktorat

Jenderal

Peraturan

Perundang-undangan

Departemen Hukum dan HAM RI. Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000: A Sheep in Wolf’s Clothing? Policing: An International Journal of Police Strategies & Management Volume:27 Issue:2 Dated:2004 Pages 220 to 240, John L. Worral, http://www.emeraldinsight.com diakses tanggal 2 Februari 2011 pukul 09.20 WIB. Jawahir Thontowi. Prospek Pemberantasan Korupsi : Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum. UII Jurnal. Nomor 168/159. Kehilangan Pidana Prosedur: “Sebuah Analisis Perkembangan dalam Undang-Undang tentang Inklusi Kehilangan Kiamat sebuah kalimat yang dikenakan di dalam Perkara Pidana” American Journal 32,1 Hukum

Pidana

(2004):

55-103.

http://works.bepress.com/stefan_cassella/7

Available

diakses

tanggal

at: 11

Desember 2010 pukul 17.05 WIB. Muhammad Rustamaji. 2007. Telaah Kritis Legal Fee Bagi Penasehat Hukum Terdakwa Money Laundering (Sebuah Kajian Singkronisasi commit to 18 user Hukum Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Advokat dan



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Surakarta : Laporan Penelitian DIPA Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. -------------- . Legal Service Fee Penasehat Hukum Terdakwa Money Laundering dalam Sinkronisasi Undang-Undang Advokat dan UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yustisia Jurnal Hukum. Edisi 75. September-Desember 2008. Tahun XIX. ISSN 0852-0941 Terakreditasi Depdiknas RI SK No. 43/DIKTI/KEP/2008. 8 Juli 2008.

INTERNET : Anonim. http://hukum.bung-hatta.info/news.php?extend.12 diakses tanggal 8 Februari 2011 pukul 16.05 WIB. Hari

Purwadi.

Pemiskinan

Koruptor.

http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hari-purwadi/ diakses tanggal 10 Maret 2011 pukul 10.48 WIB.

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents