PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh Nasyiatun Fadlilah NIM : E. 0004231
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Disusun oleh : NASYIATUN FADLILAH NIM : E.0004231
Disetujui untuk Dipertahankan Dosen Pembimbing
WASIS SUGANDHA, S.H., M.H. NIP. 131 879 007
ii
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Disusun oleh : NASYIATUN FADLILAH NIM : E.0004231
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Pada : Hari
: Kamis
Tanggal
: 29 Mei 2008
TIM PENGUJI 1. PIUS TRIWAHYUDI, S.H., M.Si. Ketua
:
2. PURWONO SUNGKOWO R., S.H : Sekretaris 3. WASIS SUGANDHA, S.H., M.H. Anggota
:
MENGETAHUI Dekan,
Moh. Jamin, S.H., M.Hum. NIP. 131 570 154
iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
v Wahai orang-orang yang beriman!Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat terhadap takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Maidah : 8) v Bekerjalah dengan giat seolah-olah engkau akan hidup selamanya di dunia. Dan beribadahlah dengan tekun seolah-olah esok hari engkau akan mati. (Hadits Rasulullah) v Belajarlah untuk memahami apa arti tulus, ikhlas, dan sabar dalam manyusuri peta kehidupan. (penulis) v Diantara mimpi, cita-cita, dan kenyataan, disitulah aku melukis sebuah peta hidup yang penuh dengan harapan. (Penulis)
Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk : §
Bapak
dan
Ibu
yang
senantiasa
mencurahkan cinta, kasih sayang, serta perhatiannya untukku §
Kedua kakakku Mas Saiful dan Mbak Rini yang menyayangiku
§
Sahabat-sahabatku yang telah mengisi sisi ruang hatiku dan menemani hari-hariku
iv
ABSTRAK Nasyiatun Fadlilah, 2008. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Fakultas Hukum UNS. Penelitian ini bertujuan mrngkaji dan menjawab permasalahan mengenai upaya kontrol dan upaya penyelesaian serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di Assalaam Hipermarket Solo. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa : (1) Upaya Assalaam Hipermarket Solo dalam melakukan kontrol terhadap produk makanan dan minuman yang dijual adalah dengan cara menerapkan sistem sirkulasi produk dan sistem pengawasan produk yang tertib dan teratur. Prosedur sirkulasi produk dilakukan mulai dari pengadaan produk, pergudangan, display produk, dan penyerahan kepada konsumen. Prosedur pengawasan terhadap produk-produk yang ada di Assalaam Hipermarket Solo dilakukan melalui dua tahap pemeriksaan terhadap produk-produk yang akan dijual kepada konsumen dan melelui upaya pelayanan terhadap keluhan konsumen. (2) Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Assalaam Hipermarket Solo atas produk makanan dan minuman kadaluwarsa adalah melalui upaya preventive (pencegahan) dan curative (pemulihan). Upaya preventive (pencegahan) dilakukan ketika produk belum sampai ke tangan konsumen, yaitu dengan cara melakukan upaya return kepada supplier apabila ditemukan produk-produk yang sudah tidak layak jual dan tidak layak konsumsi termasuk produk makanan dan minuman yang telah mendekati atau melampaui masa kadaluwarsa. Sedangkan upaya curative (pemulihan) dilakukan ketika produk yang telah melampaui masa kadaluwarsa telah dibeli dan sampai ke tangan konsumen. Upaya penyelesaiannya yaitu dengan cara memberikan ganti rugi kepada konsumen atas produk yang telah dibeli dari Assalaam Hipermarket Solo dengan memenuhi ketentuan yang ada. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan perlindungan konsumen adalah terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan perlindungan konsumen adalah adanya management pengelolaan produk, adanya peraturan yang jelas dan tegas, dan adanya penerapan aturan dalam upaya perlindungan konsumen yang cukup baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan perlindungan konsumen adalah mengenai kondisi produk dan mengenai kelengkapan administrasi pembelian.
v
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmatNya
sehingga
memberikan
kemudahan
kepada
penulis
untuk
menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Salah satu tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penilisan hukum ini. Ucapan terima kasih terutama penulis tujukan kepada : 1. Allah SWT, yang tak henti-hentinya memberikan nikmat dan rahmatNya kepadaku. Maafkan hamba yang tak pernah luput dari khilaf dan dosa, 2. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 3. Bapak Wasis Sugandha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini serta selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta motifasinya kepada penulis, 4. Bapak Handojo Leksono, S.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 6. Bapak Hariyadi dan bapak Prihatin serta seluruh karyawan di PT. Assalaam Niaga Utama yang telah bersedia memberikan ijin dan informasi kepada penulis untuk kepentingan penulisan hukum ini, 7. Bapak dan ibunda tercinta yang sampai saat ini belum terbalas olehku atas semua pengorbanannya untukku,
vi
8. Kakak-kakakku tersayang yaitu Mas Saiful, Mbak Heny, dan Mbak Rini, yang telah memberikan semangat dan arahannya kepadaku, 9. Keponakanku Aisyah dan Syifa yang aku rindukan celotehannya yang lucu, semoga kelak jadi anak yang sholehah, 10. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga silaturrahmi selalu terjaga, 11. Sahabat-sahabat sejatiku yang selalu ada di hatiku yaitu Hanna, Ulya, Khusnul, Vitta, Fadlul, dan Yusup, maaf jika aku belum bisa menjadi sahabat yang baik bagi kalian, 12. Sahabat-sahabatku di FH UNS, Lina, Dewi, Diana, Fery, Anita, Dhaning, Fadli, Juned, Eka, Odik, terimakasih atas dukungannya, 13. Mas Arif, terimakasih atas perhatian dan dukungannya, 14. Sobat-sobatku di FOSMI, khususnya Akhwat-Akhwat 2004 (Nani, Umi, Mila, Irma, Athina, Dewi, Farikhah, Puteri, Anisa, Fi’ah) semoga Allah selalu menguatkan tali ukhuwah kita, 15. Rosita teman seperjuanganku dalam satu bimbingan skripsi, 16. Seluruh teman-teman angkatan 2004 FH UNS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, bahagia bisa mengenal kalian semua, 17. Semua pihak yang belum disebutkan dan telah membantu serta mendoakan penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang dan semoga bermanfaat bagi semua pihak. Surakarta, Mei 2008
Penulis
vii
DAFTAR ISI Halaman
HALAMAN JUDUL...............................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING......................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI................................................
iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN...........................................................
iv
ABSTRAK...............................................................................................
v
KATA PENGANTAR.............................................................................
vi
DAFTAR ISI............................................................................................
viii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah..........................................................
1
B. Rumusan Masalah...................................................................
5
C. Tujuan Penelitian.....................................................................
5
D. Manfaat Penelitian...................................................................
6
E. Metode Penelitian....................................................................
7
F. Sistematika Skripsi..................................................................
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen............
13
2. Tinjauan tentang Segi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Pemasaran................................................
22
3. Tinjauan tentang Sistem Pertanggungjawaban Produsen Pangan................................................................................
24
4. Tinjauan tentang Tanggungjawab produk/Product Liability..............................................................................
26
5. Tinjauan tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen....................................................
27
6. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen.........
29
viii
7. Tinjauan tentang Pelaksanaan Hukum...............................
30
B. Kerangka Pemikiran................................................................
32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum tentang Assalaam Hipermarket Solo..........
36
1. Sejarah dan Perkembangan Assalaam Hipermarket Solo..
36
2. Karakter Assalaam Hipermarket Solo................................ 39 3. Struktur Organisasi Perusahaan.......................................... 40 B. Upaya Assalaam Hipermarket Solo dalam Melakukan Kontrol terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Dijual........................................................................................ 43 1. Prosedur Sirkulasi Produk.................................................. 43 2. Prosedur Pengawasan Produk............................................. 45 C. Upaya Penyelesaian atas Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa.............................................................................
51
1. Penyelesaian atas Adanya Kontrol dari Pihak Assalaam Hipermarket Solo............................................... 51 2. Penyelesaian atas Adanya Klaim dari Konsumen.............. 53 D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Penyelesaian Masalah Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa di Assalaam Hipermarket Solo..................................................... 57 1. Faktor Pendukung dalam Upaya Pelindungan Konsumen di Assalaam Hipermarket Solo........................................... 57 2. Faktor Penghambat dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Assalaam Hipermarket Solo........................................... 58 BAB IV SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan..................................................................................
61
B. Saran......................................................................................... 63 DAFTAR PUSTAKA................................................................................ LAMPIRAN
ix
65
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Bagaimana kita ketahui bahwa tantangan Bangsa Indonesia dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur dan mandiri. Pembangunan nasional sebagaimana diisyaratkan dalam GBHN 1998 adalah pembangunan manusia yang seutuhnya; dimana seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut kita dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka; saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat keterbukaan tersebut dan untuk itu dituntut untuk dapat memiliki daya saing yang kuat. Sebagaimana diketahui dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun pemerintah. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen. Dampak yang timbul tersebut perlu mendapat perhatian bersama, karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di bidang ekonomi, banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan konsumen. Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, baik berupa produk barang maupun jasa menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen
pada
khususnya
dan
produsen
pada
umumnya.
Banyak
pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk kususnya produk makanan dan minuman agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam produk makanan dan minuman, kandungan gizi dalam produk makanan dan minuman, pengolahan bahan makanan saat proses
x1
produksi, penyimpanan, pengemasan, kekhalalan, serta masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman. Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kadaluwarsa dinilai sudah meresahkan konsumen. Di pasaran masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang telah kadaluwarsa, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di supermarket. Produk makanan olahan yang ditemukan antara lain makanan kaleng dan beku (daging, bakso, ikan, nugget). Kasuskasus peredaran makanan kadaluwarsa tersebut terutama terjadi menjelang hari besar agama dan tahun baru. Tidak jarang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kontrol ke lapangan yaitu ke pasar-pasar swalayan atau supermarket menjelang lebaran dan menemukan sejumlah parsel yang berisi makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen. Melalui media internet dalam situs detikcom penulis memperoleh data bahwa dalam operasi yang digelar menjelang Lebaran tahun 2006 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang menyita sedikitnya 764 barang yang tidak layak untuk dikonsumsi. Produk-produk tersebut terdiri dari makanan kaleng, mie instant, snack, ikan asin, minuman ringan, dan lain sebagainya yang ditemukan di 11 daerah di Jawa Tengah dan tersebar di 45 swalayan dan 43 toko atau kelontong. Berdasarkan data dari BPOM, sebanyak 492 produk kadaluwarsa, 66 produk tidak terdaftar, 161 produk tidak memenuhi syarat, dan 45 produk tidak memenuhi syarat label halal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan
xi
masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam mengkonsumsi suati produk barang maupun jasa. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat melangsungkan hidup. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Hal tersebut mengisyaratkan kita bahwa betapa pentingnya masalah pangan untuk ditangani dan merupakan tanggungjawab semua pihak. Dari hasil kajian BPKN di bidang pangan terkait dengan perlindungan konsumen yang diumumkan pada jumat, 30 April 2007, ditemukan 4 (empat) masalah utama yang
terkait
dengan
keamanan
konsumen
terhadap
makanan
yang
dikonsumsinya, yaitu : Keracunan makanan dapat terjadi karena rusak dan terkontaminasi atau tercampur dengan bahan berbahaya, penggunaan bahan terlarang, ketentuan label bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan label dan iklan pangan (PP 69 Tahun 1999) beserta Permenkes, produk-produk industri makanan dan minuman yang kadaluwarsa. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk (product liability), karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.
xii
Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang untuk kemudian dijual kembali tanpa mengadakan perubahan pada barangnya, sehingga bentuk maupun jenis barangnya tetap tidak berubah. Perusahaan perdagangan itu meliputi perdagangan besar dan pedagang eceran (retail). Perdagangan besar yaitu penjualan kembali barang-barang dan juga distributor serta pedagang besar lainnya, sedangkan pedagang eceran (retail) adalah perusahaan perdagangan yang melayani konsumen akhir yang membeli barang-barang untuk keperluan pribadi, seperti; supermarket, toko, kios, apotek dan pedagang eceran lainnya. Pasar Swalayan merupakan salah satu distributor yang memasarkan produk makanan dan minuman dari para supplier, tidak tertutup kemungkinan adanya barang-barang cacat yang lepas dari pengawasan divisi quality control pihak supplier yang bersangkutan, rusak dalam proses pengiriman, atau sudah melampaui masa kadaluwarsa. Pasar Swalayan sebagai perusahaan eceran (retail) tentunya juga harus bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam memasarkan produk makanan atau minuman sesuai standar nasional Indonesia termasuk kaitannya dengan produk-produk yang kadaluwarsa, selain itu pasar swalayan juga harus dapat memberikan penyelesaian yang tidak merugikan konsumen apabila konsumen mengajukan tuntutan dan atau ganti rugi atas produk tersebut. Penulis menjadikan Assalaam Hipermarket Solo sebagai lokasi penelitian karena
Assalaam Hipermarket Solo adalah salah satu swalayan
yang cukup besar yang ada di kota Solo, dan juga telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kota Solo dan sekitarnya untuk berbelanja di Assalaam Hipermarket Solo. Yang ingin penulis ketahui adalah apakah Assalaam Hipermarket Solo sudah melakukan pengawasan sesuai dengan standar nasional Indonesia dalam hal perlindungan konsumen terutama dalam masalah produk-produk makanan dan minuman kadaluwarsa.
xiii
Konsumen terkadang cemas dalam memilih produk-produk makanan dan minuman yang dijual dipasaran apakah masih dalam batas aman dikonsumsi atau tidak yaitu sudah melampaui batas kadaluwarsa atau belum. Penulis
kemudian
tertarik
melakukan
penelitian
dengan
judul
:
“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan alasan pemilihan judul seperti yang disebutkan di atas maka
permasalahan
dalam
penulisan
hukum
yang
berjudul
“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”
akan dirumuskan sebagai
berikut : 1. Bagaimana upaya Assalaam Hipermarket Solo dalam melakukan kontrol terhadap produk makanan dan minuman yang dijual? 2. Apa upaya penyelesaian atas produk makanan dan minuman kadaluwarsa baik atas klaim konsumen maupun atas kontrol dari pihak Assalaam Hipermarket Solo terhadap produk makanan dan minuman yang dijual? 3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi penyelesaian masalah produk kadaluwarsa oleh Assalaam Hipermarket Solo? C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui upaya Assalaam Hipermarket Solo dalam melakukan kontrol terhadap produk makanan dan minuman yang dijual.
xiv
b. Untuk mengetahui cara penyelesaian atas produk makanan dan minuman kadaluwarsa baik atas klaim konsumen maupun atas kontrol dari pihak Assalaam Hipermarket Solo terhadap produk makanan dan minuman yang dijual. c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi penyelesaian masalah produk kadaluwarsa oleh Assalaam Hipermarket Solo. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Meret Surakarta. b. Untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat penulis selama kuliah dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai Hukum Administrasi Negara yang berhubungan dengan Hukum Perlindungan Konsumen. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahan melalui kegiatan penelitian. b. Untuk membandingkan kebenaran pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan pelaksanaan di lapangan sehingga mengetahui perbedaan dan persamaan yang jelas antara teori yang ada dengan praktek pelaksanaannya yang selanjutnya dapat dikembangkan guna memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi usaha perlindungan konsumen pemakai produk makanan dan minuman yang dijual di Assalaam Hipermarket Solo. 2. Manfaat Praktis a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang terlibat baik langsung maupun
xv
tidak langsung dalam usaha pelaksanaan perlindungan konsumen atas produk barang yang dijual di Assalaam Hipermarket Solo. b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Assalaam Hipermarket Solo sebagai pelaku usaha dalam pelaksanaan upaya perlindungan konsumen dalam rangka menjual produk makanan dan minuman bermutu bagi konsumen. E. Metode Penelitian Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris disebut juga penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian empiris adalah data primer yaitu data langsung didapat dari narasumber di lapangan. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti. 3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Penelitian ini mengambil lokasi di Assalaam Hipermarket Solo dengan mengingat bahwa Assalaam Hipermarket Solo merupakan salah satu swalayan yang cukup besar di kota Solo yang memasarkan atau menjual berbagai produk makanan dan minuman kepada konsumen.
xvi
4. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Data Primer Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung melalui beberapa dokumen resmi, laporan, literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis 5. Sumber Data a. Sumber Data Primer Sumber data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Sebagai responden dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara pada salah satu karyawan Assalaam Hipermarket Solo yaitu bapak Prihatin Harimulyadi yang menjabat sebagai Asisten Manager Merchandising dan beberapa karyawan staff Goods Receiver, staff Display, serta Customer Service.
xvii
b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka,
termasuk
didalamnya
literatur,
peraturan
perundang-
undangan, artikel-artikel pada media cetak maupun internet, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan atau materi yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan-peraturan yang terkait yaitu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan dan peraturan perundangan lain yang relevan. 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. 6. Teknik Pengumpulan Data Penulis menggunakan studi lapangan atau field research sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang valid. Studi lapangan ini dilakukan dengan cara : a. Wawancara ( interview ) Penulis menggunakan teknik wawancara secara bebas dan mendalam Wawancara
atau
in
adalah
depth suatu
interviewing.(Sanapiah, pengumpulan
data
1997:147)
dengan
cara
berkomunikasi secara langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini sebagai nara sumber adalah satu karyawan Assalaam Hipermarket Solo yaitu bapak Prihatin Harimulyadi yang menjabat sebagai Asisten Manager Merchandising dan beberapa karyawan staff Goods Receiver, staff Display, serta Customer Service.
xviii
b. Observasi Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan ke lapangan dengan cara tidak terlibat (non partisipated observation). Dalam hal ini adalah di Assalaam Hipermarket Solo yang pada khususnya yaitu di gudang tempat produk makanan dan minuman dilakukan pengecekan ketika diterima dari supplier, tempat dimana produk makanan dan minuman diletakkan di rak untuk dijual, dan ruang penyimpanan produk-produk yang telah rusak dan kadaluwarsa untuk siap dikembalikan kepada supplier. c. Studi Pustaka Dalam penelitian ini penulis melakukan studi pustaka dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku literature, surat kabar, perundangundangan, maupun dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan
permasalahan dalam penelitian hukum ini. 7. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data interaktif (interactive model of analysis) yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan kemudian penarikan kesimpulan (verifikasi) yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan pengumpulan data sebagai proses siklus. Data yang disajikan diperoleh dari data yang valid. Uji validitas data dilakukan melalui trianggulasi data, yaitu meliputi adanya data yang valid dari wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumen yang ada. H.B. Sutopo (1991:13) menjelaskan tentang proses analisis interaktif yang menghubungkan ketiga komponen tersebut dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, penulis membuat reduksi data
xix
dan sajian data, untuk ditarik kesimpulan, sehingga data yang terkumpul mempunyai hubungan satu sama lain secara sistematis. Berikut bagan model analisis data interaktif (interactive model of analysis) :
Pengumpulan Data
Reduksi Data
Penyajian Data
Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Gambar 1. Bagan model analisis data interaktif (interaktive model of analysis) Keterangan gambar: a. Pengumpulan data adalah masa dimana penulis mencari data dan mencatat semua data yang masuk. b. Reduksi data (data reduction) adalah proses pemikiran, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. c. Penyajian data (data display) adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. d. Penarikan kesimpulan (consclution drawing) adalah menyimpulkan apa yang sudah diketahui dari awal.
xx
Dengan memperhatikan bagan diatas maka proses analisis data dapat digambarkan bahwa pada saat pengumpulan data, peneliti dapat membuat reduksi bagian deskripsi dan refleksi dari data yang ada. F. Sistematika Skripsi Untuk memberi gambaran yang jelas dan mempermudah pemahaman yang jelas mengenai seluruh isi penulisan hukum tersebut maka penulis sajikan susunan sistematika penulisan hukum sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran.
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan dan pembahasannya mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa di Assalaam Hipermarket Solo berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN Bab ini menguraikan mengenai simpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xxi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen a. Pengertian Konsumen Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti Undang-Undang
tentang
Perlindungan
Konsumen.
Hukum
perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen.” Dengan memahami pengertian konsumen, maka perbedaan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, antara hak-hak pokok dari konsumen dan keterkaitan hukum perlindungan konsumen dengan bidang-bidang hukum yang lain dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum perlindungan konsumen. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (kope). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli.
xxii 13
Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Pengertian konsumen dapat terbagi dalam 3 (tiga) bagian, terdiri atas : 1) Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu; 2) Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial (sama dengan pelaku usaha); 3) Konsumen akhir adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (Az. Nasution, 2001:5). Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) Orang, kecuali disebut kusus, dalam batasan ini terdiri dari orang alami atau orang yang diciptakan oleh hukum (perusahaan dengan bentuk PT atau sejenis, baik privat atau publik). 2) Unsur mendapatkan barang atau jasa, yaitu atas dasar suatu hubungan hukum berdasarkan perjanjian (jual beli, sewa-menyewa, sewa beli). 3) Dalam barang dan/atau jasa yang digunakan, tergantung pada konsumen mana yang dimaksudkan. Bagi konsumen antara barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan
penolong
atau
komponen
xxiii
dari
produk
lain
yang
diproduksinya (produsen). Kalo ia adalah distributor atau pedagang, berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangnya. 4) Bagi konsumen – akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen
karena
membutuhkan
barang
dan
jasa
untuk
mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya. Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak yang bisa dituntut dari produsen atau pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi atas diri produsen atau pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut adalah : 1) Hak Konsumen a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
xxiv
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya. i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. 2) Kewajiban Konsumen a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. b. Pengertian Produsen atau Pelaku Usaha Produsen
sering
diartikan
sebagai
pengusaha
yang
menghasilkan barang dan jasa. Pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, laveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi; tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari : 1) Kalangan Investor. Yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing “tengkulak”, penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
xxv
2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa. Mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan usaha yang berkaitan
dengan
obat-obatan,
kesehatan,
narkotika,
dan
sebagainya. 3) Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan
barang
dan/atau
jasa
tersebut
kepada
masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hipermarket, rumah sakit, klinik, “warung dokter”, perusahaan angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara dan sebagainya. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindunganm konsumen, produsen diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungnnya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen, mereka itu adalah : pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum. Dalam hal ini jelas bahwa Assalaam Hipermarket Solo adalah suatu perusahaan pengecer (retail) yang menyampaikan suatu produk dari pabrik (pembuat) ke tangan konsumen. Jadi, kaitannya dengan perlindungan konsumen Assalaam Hipermarket Solo adalah sebagai
xxvi
Pelaku Usaha yang ikut berperan dalam usaha perlindungan konsumen. Pengertian produsen atau pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Para pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut meliputi perusahaan milik negara maupun swasta, koperasi, importir, pedagang eceran, distributor, pelaku usaha periklanan dan lain-lain. Apabila konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha, produsen dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu : 1) Hak Pelaku Usaha a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
xxvii
e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. 2) Kewajiban Pelaku Usaha a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. c. Pengertian Perlindungan Konsumen Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan undangundang payung bagi undang-undang yang terkait dengan Undang-
xxviii
Undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen lainnya. Contoh undang-undang yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen khususnya yang berkaitan dengan masalah pangan yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Pembentukan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
Perlindungan Konsumen mempunyai beberapa tujuan, hal ini diatur dalam pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 2) Melindungi
harkat
dan
martabat
konsumen
dengan
cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 3) Meningkatkan
pemberdayaan
konsumen
dalam
memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Perlindungan
konsumen
diselenggarakan
sebagai
usaha
bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan
xxix
pemerintah berdasarkan 5 (lima) asas, yang menurut Pasal 2 UndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah : 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3) Asas
keseimbangan,
dimaksudkan
untuk
memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya
atas
barang
dan/atau
jasa
kebutuhannya
serta
mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Pemberdayaan
konsumen
dengan
meningkatkan
kesadaran,
kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu
mengangkat
harkat
xxx
dan
martabat
konsumen
dengan
menghindari ekses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya (Az. Nasution, 2001:4). 2. Tinjauan tentang Segi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Pemasaran Ada sekurang-kurangnya empat variabel penting yang berkaitan dengan manajemen pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Di sini penulis hanya akan membahas dua variabel yang sangat relevan dengan penelitian ini, yaitu tentang produk dan tempat. a. Produk Produk menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan sebab inilah yang dihasilkan perusahaan dan kemudian ditawarkan kepada masyarakat (pasar). Perusahaan, sekurang-kurangnya harus memperhatikan beberapa hal mengenai produk ini, diantaranya kualitas (mutu) serta harga (mulai dari bahan baku, biaya produksi, sampai pada keuntungan yang diharapkan). Pada umumnya produsen mendapatkan keuntungan melalui kelancaran proses penjualan produknya di pasar. Untuk itu perusahaan berusaha membuat produknya sesuai dengan keinginan pasar/konsumen. Persoalan hukumnya di sini adalah bahwa produk yang diedarkan itu harus aman, tidak mengganggu atau merugikan kesehatan konsumennya. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan adalah salah satu hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak ini mengandung arti bahwa konsumen berhak atas produk yang nyaman dan aman bagi kesehatannya. Sehubungan dengan hak konsumen ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta menjamin mutu produknya berdasarkan ketentuan standar yang berlaku (Pasal 7
xxxi
huruf (a) dan huruf (d). Jika akibat dari pemakaian produk tersebut konsumen menderita kerugian, wajib pula pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian, kompensasi, atau penggantian kerugian tersebut (Pasal 7 huruf (f) dan huruf (g)). Demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan suatu produk pangan (makanan dan minuman), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap produk pangan harus disertai dengan label yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang : 1) Nama produk; 2) Daftar bahan yang digunakan; 3) Berat bersih atau isi bersih; 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; 5) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. b. Tempat Yang dimaksud dengan tempat di sini adalah tempat dimana produk dapat diperoleh konsumen. Istilah ini menunjuk pada berbagai kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan produsen pembuat
(perusahaan pabrik) untuk mendistribusikan produknya sedemikian rupa sehingga konsumen dengan mudah dapat menemukannya. Untuk tujuan ini produsen pembuat (perusahaan pabrik) menempuh cara/jalan, yaitu mengadakan kerja sama dengan pihak lain, seperti distributor, penyalur, agen, dan pengecer. Dari segi ekonomi, langkah menjalin kerja sama antara produsen pabrik dan distributor dan seterusnya dengan pengecer dapat dijelaskan dengan argumen (motif) ekonomis, misalnya demi efisiensi. Dengan demikian, konsumen cukup berhubungan dengan pengecer apabila membutuhkan jenis barang produk tertentu. Dalam konteks
xxxii
hukum, produsen dipahami sebagai setiap pihak yang ikut serta dalam penyediaan barang dan/atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sehubungan dengan perlindungan atas hak-hak konsumen berkaitan dengan pendistribusian dengan produk ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan itikad baik serta meemperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dengan demikian, semua konsumen mempunyai akses dan kesempatan yang sama ke pasar (untuk memperoleh produk). 3. Tinjauan tentang Sistem Pertanggungjawaban Produsen Pangan Judul Bab VI dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah Tanggung Jawab Industri Pangan. Dari judul tesebut pembaca
akan
menyimpulkan
bahwa
yang
dapat
dituntut
bertanggungjawab adalah industri pangan. Akan tetapi, jika diperhatikan isi pasal-pasalnya, ternyata akan dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah jauh lebih luas dari maksud judul tersebut. Dalam konteks menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen produsen termasuk sebagai pelaku usaha. Menurut pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian, siapapun dan apapun bentuk kedudukannya dia harus bertanggung jawab terhadap produk yang dipasarkan untuk dikonsumsi.
xxxiii
Assalaam Hipermarket Solo adalah bukan sebagai konsumen atas produk dari perusahaan pembuat (pabrik), pemasok (supplier) maupun penyalur yang harus melindungi konsumen. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dapat dibuat berdasarkan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya. Kaitannya dengan hal ini apabila produk yang diterima oleh Assalaam Hipermarket Solo ditemukan suatu cacat, rusak, atau telah melampaui batas masa kadaluwarsa sebelum sampai pada tangan konsumen. Kemudian apabila produk yang telah cacat, rusak atau telah melampaui batas masa kadaluwarsa telah sampai pada konsumen maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas barang tersebut dari pelaku usaha yang bersangkutan. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa : (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
xxxiv
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 4. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Produk / Product Liability Tanggung jawab produk (product liability) sebenarnya mengacu sebagai tanggung jawab produsen, yang dalam istilah bahasa Jerman disebut produzenten-haftung. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Parkins Coie dan N.H.T Siahaan memperluas cakupan tanggung jawab produk dengan pengertian bahwa tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. Tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan, dimana tanggung jawab produk merupakan sebagian dari cakupan pengertian perlindungan konsumen. Menurut the 1973 Hague Convention on the Law Applicable to Product Liability, yang juga disebut dengan The Hague Convention, Product Liability diberlakukan kepada orang-orang/pihak-pihak sebagai yang bertanggung jawab, yaitu :
a. Pengusaha dari barang/produk akhir atau bagian komponen;
xxxv
b. Pengusaha dari barang-barang alam ( natural Product ); c. Supplier dari sesuatu produk; d. Orang-orang lain, termasuk pengusaha bengkel dan pergudangan di dalam jaringan penyediaan/persiapan atau distribusi suatu barang. 5. Tinjauan
tentang
Pembinaan
dan
Pengawasan
Perlindungan
Konsumen Untuk memenuhi tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan meliputi diri pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan, serta konsumen. Dengan pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajibankewajiban pelaku usaha sebagai produsen dapat dipastikan. a. Pembinaan Tanggung
jawab
atas
pembinaan
penyelenggaraan
perlindungan konsumen secara keseluruhan berada di tangan pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis terkait. Dalam Pasal 29 ayat (4) Konsumen
disebutkan
bahwa
Undang-Undang Perlindungan pembinaan
penyelenggaraan
perlindungan konsumen dimaksudkan untuk : 1) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. 2) Berkembangnya
lembaga
perlindungan
konsumen
swadaya
masyarakat. 3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
xxxvi
b. Pengawasan Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh : 1) Pemerintah, 2) Masyarakat, 3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Berbeda dengan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan/atau penyurveian terhadap barang-barang yang beredar di pasar. Aspek pengawasan yang dilakukan masyarakatini meliputi : pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Kaitannya dengan perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluwarsa, masyarakat dapat melakukan survei atas penulisan/pencantuman masa kadaluwarsa produk tertentu yang beredar di supermarket tentang : 1) Apakah
produk
tertentu
itu
memuat/mencantumkan
masa
kadaluwarsa atau tidak; 2) Apakah pencantuman masa kadaluwarsa jelas atau tidak; 3) Apakah produk yang sudah melewati masa kadaluwarsa masih dipajangkan di tempat penjualan; 4) Dan sebagainya.
xxxvii
Informasi-informasi tersebut dapat dikumpulkan dan kemudian diteruskan ke pihak pemerintah yang berwenang mengenai hal tersebut, pejabat kepolisian ataupun ke lembaga swadaya masyarakat. Inilah bentuk peran serta masyarakat di dalam pengawasan sehubungan dengan penegakan perlindungan konsumen. 6. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen Sengketa
konsumen
adalah
sengketa
berkenaan
dengan
pelanggaran hak-hak konsumen. Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu : a. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum. b. Pelaku usaha atau konsumen tidak mentaati isi perjanjian, yang berarti, baik pelaku usaha maupun konsumen tidak mentaati kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian yang dibuat diantara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak. Sengaketa
konsumen
harus
diselesaikan
sehingga
tercipta
hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi dua alternatif untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
xxxviii
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan baru diketahui melalui Pasal 47, sedangkan Pasal 45 justru menyebutnya dengan lembaga kusus sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Pasal 47 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tidakan tertentu untuk mrnjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu : a. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika; dan b. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian, terbuka tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu : a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan b. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui
Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK). 7. Tinjauan tentang Pelaksanaan Hukum Pendapat Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, bahwa kehidupan masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Maka apa yang kita lihat sebagai suatu tatanan dalam masyarakat, yaitu yang menciptakan hubungan-hubungan tetap dan teratur antara anggota-anggota masyarakat sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep tunggal. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara
xxxix
bersama-sama. Yang kita lihat sebagai tatanan dari luar pada hakikatnya didalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, atau kita bisa menyebut tentang suatu tatanan, atau kita bisa menyebut tentang adanya suatu tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan, yaitu : a. Kebiasaan, ialah tatanan yang terdiri dari norma-norma yang dekat sekali dengan kenyataan. Apa yang bisa dilakukan manusia itulah yang kemudian bisa menjelma menjadi norma kebiasaan, melalui ujian keteraturan, keajegan dan kesadaran untuk menerimanya sebagai suatu kaidah oleh masyarakat. b. Tatanan hukum, yaitu pergeseran dari tatanan kebiasaan yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang kusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum itu. c. Tatanan kesusilaan, sama mutlaknya dengan kebiasaan, hanya saja, kalau tatanan kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang-orang sedangkan kesusilaan justru berpegangan kepada idealnya yang masih diwujudkan dalam masyarakat. Hukum merupakan salah satu dari beberapa lembaga dalam masyarakat yang turut menciptakan ketertiban masyarakat dan keduanya merupakan hal yang berhubungan sangat erat. Sulit untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa adanya suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum harus dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) unsur, yaitu ketertiban, keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. 2. Kerangka Pemikiran
xl
Perdagangan bebas membuat konsumen mempunyai banyak pilihan atas barang dan/atau jasa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi Indonesia merupakan negara berkembang dimana sebagian besar masyarakat Indonesia berpendidikan rendah dan kurang memahami hakhak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Dengan situasi seperti ini konsumen akan dijadikan alat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan rekan kerja pemerintah dalam membangun perokonomian negara, diantaranya adalah pasar swalayan sebagai perusahaan pengecer (retail) yang akan memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh pabrik (pembuat) kepada konsumen. Makanan dan minuman adalah salah satu produk yang paling banyak dibutuhkan oleh konsumen untuk melangsungkan hidupnya. Berbicara masalah produk pangan (makanan dan minuman), pelaku usaha tidak dapat mengabaikkan tentang pemberian label dalam kemasan produk yang menjelaskan tentang tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa produk pangan tersebut. Disamping itu diharapkan pula adanya kontrol atau pengawasan terhadap produk pangan (makanan dan minuman) baik dari perusahaan pengecer (retail) yang memasarkan produk pangan tersebut ataupun dari pemerintah. Dalam menangani kasus-kasus tentang beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa di tengah-tengah masyarakat, pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
xli
Negara Pemerintah
Masyarakat Pelaku Usaha
Konsumen
UU No. 8 Tahun 1999
Hak
Kewajiban
-
Manfaat Keadilan Keseimbangan Keamanan dan Keselamtan Kepastian Hukum
Perlindungan Konsumen
Kesejahteraan Masyarakat Gambar 2. Bagan kerangka pemikiran
xlii
Keterangan gambar : Suatu negara terdiri dari dua komponen penting yaitu pemerintah dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen masyarakat terdiri dari dua kelompok yaitu produsen dan konsumen. Sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan masyarakat baik produsen maupun konsumen juga dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan terhadap konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur mengenai hak dan kewajiban produsen maupun konsumen yang memuat lima asas dalam usaha perlindungan terhadap konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, dan asas kepastian hukum. Dari kelima asas tersebut akan terwujud suatu perlindungan konsumen yang pada akhirnya akan terwujud suatu kesejahteraan masyarakat.
xliii
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum tentang Assalaam Hipermarket Solo 1. Sejarah dan Perkembangan Assalaam Hipermarket Solo PT. Assalaam Niaga Utama berdiri pada tahun 1996 oleh PT. Goro Batara Sakti (GBS). GORO merupakan program usaha di bidang retail. Saham PT. GORO Batara Sakti dimiliki oleh PT. HUMPUSS dan Ricardo Gelael. Pada tanggal 4 Mei 1998 melalui Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan pengalihan saham dari pemilik lama sepenuhnya kepada gerakan koperasi dalam hal ini adalah Koperasi Unit Desa. Bisnis retail GORO telah diakui memiliki keunggulan kompetitif dan manajemen yang baik, sehingga pada tahun 2000 GORO menawarkan suatu program kemitraan dalam bentuk waralaba (franchise) dengan brand name yaitu GORO (kependekan dari gotong royong) pusat perkulakan. Berikut adalah keterangan mengenai perusahaan retail Assalaam Hipermarket Solo : a. Nama Perusahaan
: PT. Assalaam Niaga Utama
b. Direktur Utama
: H. Syarifudin Noor, S.E.
c. Status
: Kantor Pusat (tidak memiliki cabang)
d. NP/WP
: 02.000.274.7-532.000
e. Alamat
: Jl. Ahmad Yani No. 308 Pabelan, Kartasura
f. No. Telp
: (0271) 74333, Fax (0271) 789301, 718893
g. Penanggungjawab
: Rachmat Hidajat
h. Kegiatan Usaha Pokok
: Perdagangan besar barang-barang keperluan rumah tangga
i. Pengesahan Menteri Kehakiman
: C – 01746 HT - 01.01.TH.2001.
36 xliv
PT. Assalaam Niaga Utama atao GORO Assalaam berdiri dengan akta notaris Sunarto, SH. No. 50 pada tanggal 13 Desenber 2000. perusahaan tersebut berdiri atas kerjasama PT. Assalaam Niaga Utama yang merupakan salah satu unit usaha PT. Tiga Serangkai dengan gerakan Koperasi/Induk Koperasi Unit Desa (INKUD). Kerjasama yang dijalankan berdasarkan sistem waralaba untuk mengembangkan potensi masyarakat, dimana PT. Assalaam Niaga Utama selaku pemilik seluruh asset dan INKUD berperan sebagai pendukung dibidang knowladge management dan
software.
Tujuan
berdirinya
perusahaan
ini
yaitu
untuk
mengembangkan kegiatan jual beli yang menguntungkan bagi masyarakat yaitu dapat memperoleh barang dalam bentuk eceran dengan harga grosir. Dalam hubungan waralaba GORO berperan sebagai fasilitator antara penerima waralaba dengan pihak pabrikan, distributor maupun supplier. Hal ini dilakukan dengan jalan memberikan rekomendasi bagi pabrikan, distributor maupun supplier yang telah membina hubungan dengan GORO untuk dapat berinteraksi langsung dengan penerima waralaba baik dalam hal pemesanan maupun pembayarannya. Sekarang ini PT. Assalaam Niaga Utama menguasai seluruh saham yang ada karena masa kontrak dengan pihak GORO telah selesai pada akhir Desember 2007, sehingga kini nama perusahaan berubah dari GORO Assalaam menjadi Assalaam Hipermarket Solo. Secara garis besar kegiatan PT. Assalaam Niaga Utama adalah : a. Distribusi, yaitu kegiatan memperpendek jalur antar produsen dan konsumen. b. Perkulakan, yaitu dengan menyediakan outlet eceran atau partai kecil untuk masyarakat umum dengan harga perkulakan. Assalaam Hipermarket Solo berlokasi di jalan Ahmad Yani 308 Pabelan, Kartasura. Luas area yang ditempati kurang lebih 98.040 m2. Dimana lokasi tersebut merupakan basis bisnis yang baik karena letaknya
xlv
yang strategis yaitu dilalui perlintasan Yogyakarta, Solo, dan Semarang (JOGLOSEMAR), juga dikarenakan kota Surakarta dipandang sebagai salah satu pusat kota perdagangan sehingga sangan berpotensi untuk mengembangkan bisnis retail. PT. Assalaam Niaga Utama mempunyai visi yaitu menjadi pelaku utama dalam usaha retail, distribusi, dan perdagangan umum. Sedangkan misi dari visi tersebut adalah sebagai berikut : a. Menjembatani para pengusaha kecil dan menengah dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan; b. Menjadikan PT. Assalaam Niaga Utama sebagai salah satu fasilitator gerakan koperasi dalam pengadaan barang serta memberikan harga yang wajar kepada masyarakat; c. Profesionalisme dalam berkarya dengan pendekatan kekeluargaan sebagai salah satu ciri manajemen produksi. Salah satu kunci kesuksesan perusahaan adalah terletak pada proses segmentasi. Begitu halnya dengan Assalaam Hipermarket. Berikut adalah kebijakan yang diambil oleh Assalaam Hipermarket : a. Segmentasi Pasar Assalaam Hipermarket Solo Segmentasi pasar pada Assalaam Hipermarket pada dasarnya tidak tersegmentasi atau terspesifikasikan kepada satu golongan masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari konsumen di Assalaam Hipermarket tersebut yang sangat beragam dari masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah hingga masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Rata-rata dari konsumen yang loyal kepada Assalaam Hipermarket adalah karena harga produk yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan pesaingnya, terutama untuk produkproduk kebutuhan bahan pokok.
xlvi
b. Targetting Assalaam Hipermarket Solo Segmen pasar yang menjadi target Assalaam Hipermaret adalah semua golongan masyarakat. Assalaam Hipermarket sendiri memang sebagai pusat perkulakan, namun konsumen yang menjadi targetnya tidak dikhususkan pada para pedagang saja. Hal ini terbukti bahwa Assalaam Hipermarket tidak hanya menjual barang-barang dengan skala besar, namun juga menjual secara eceran. c. Positioning Assalaam Hipermarket Solo Assalaam Hipermarket Solo memposisikan diri sebagai tempat tujuan pemecahan masalah bagi masyarakat yang membutuhkan barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu Assalaam Hipermarket juga memposisikan dirinya sebagai pusat perkulakan yang lebih murah daripada pusat perkulakan lainnya. 2. Karakter Assalaam Hipermarket Solo PT. Assalam Niaga Utama (Assalaam Hipermarket Solo) terdiri dari beberapa bangunan yaitu bangunan utama terdiri dari ruang pameran (hall), supermarket, kantor administrasi, kantor building management dan teknisi, kantor scurity dan pada bagian paling belakang terdapat gudang. Disebelah barat bangunan utamaada bangunan sentra makanan (food court), wartel, mushola, dan toilet umum serta halaman parkir yang berjajar dari selatan ke utara. Dan di sebelah timur bangunan utama terdapat head office dan kantor K33 Distribusi. Bentuk bagian atap teras bangunan berbentuk kubah. Pada dindingnya terdapat ornamen kubah. Hal ini memperlihatkan adanya kesan religi yang dimiliki oleh PT. Assalaam Niaga Utama (Assalaam Hipermarket Solo). Selain bentuk bangunan yang menampilkan kesan religi, ada hal lain yang menarik dari Assalaam Hipermarket Solo yang membedakan dengan perusahaan ritel lainnya. Hal itu terlihat dari seluruh
xlvii
karyawati
yang
memakai
jilbab
sebagai
penutup
kepala
yang
memperlihatkan kemuslimahannya sesuai dengan perintah agama. Selain itu untuk memuaskan para pelanggan karyawan Assalaam Hipermarket Solo membiasakan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun). Salam yang selalu diucapkan tidak sekedar ucapan selamat pagi, siang, sore, dan malam, namun ditambah dengan ucapan salam yang dajarkan oleh agama islam yaitu dengan kata “assalamu’alaikum”. Mengingat Assalaam Hipermarket Solo bukan sekedar perusahaan yang menyediakan segala macam kebutuhan masyarakat untuk meraih keuntungan materiil semata namun juga tersirat tujuan yang mulia yaitu menjalin ukhuwah (parsaudaraan) dan mengenalkan ajaran agama islam kepada masyarakat. Bangunan utama dibuat luas dan tidak bertingkat dengan alasan untuk memudahkan konsumen agar leluasa berbelanja dan tidak perlu naik turun tangga. Lorong antar rak dibuat agak lebar sehingga terkesan santai dan tidak berdesakan. Display barang di lantai yang berada di tengah supermarket bertujuan untuk memberi kesan tidak monoton serta memudahkan konsumen melihat barang-barang yang dipromosikan. Sign board dipasang diberbagai sudut agar konsumen mudah membacanya sehingga dengan mudah mengetahui letak display produk yang diinginkan. Terdapat 20 kasir yang terbagi menjadi dua bagian, hal ini dimaksudkan untuk memepermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran sekaligus untuk menghindari terjadinya antrian panjang. Pembelian produk dapat dilakukan dengan pembayaran uang cash maupun dengan kartu kredit atau kartu ATM. 3. Struktur Organisasi Perusahaan Bagian dari perusahaan retail Assalaam Hipermarket Solo yang bertanggung jawab dalam perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan konsumen atas produk-produk yang dijual adalah bermuara dari posisi Store Manager, dimana dalam pelaksanaannya seluruh staff dibawah Store Manager ikut berperan aktif dalam upaya memberikan
xlviii
perlindungan kepada konsumen. Jadi, semua pihak dalam susunan organisasi di Assalaam Hipermarket Solo wajib melakukan perlindungan terhadap konsumen sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang harus dipertanggungjawabkan kepada Store Manager.
xlix
Berikut adalah bagan struktur organisasi PT. Assalaam Niaga Utama : PRESIDENT DIRECTOR
MANAGING DIRECTOR
Financial & Accounting
Spv. Finance
Spv. Accounting
Operation Director
Spv. IT
Store Mgr.
Store Operation
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Merchandising Mgr.
Coordinator
Staff
Marketing & Planning dev. Mgr.
Spv. Marketing
Staff
Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Assalaam Hipermarket Solo
l
HRD & GA Mgr.
Staff
B. Upaya Assalaam Hipermarket Solo dalam Melakukan Kontrol terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Dijual 1. Prosedur Sirkulasi Produk Kegiatan utama PT. Assalaam Niaga Utama atau Assalaam Hipermarket adalah perdagangan umum. Produk yang dijual di Assalaam Hipermarket antara lain adalah : a. Hardline, meliputi Stationary (peralatan kantor), Household (peralatan rumah tangga), electronic (peralatan elektronik), dan toolkit (tas perkakas). b. Softline, meliputi drink and cigarette (minuman dan rokok), garment (pakaian), sport (alat-alat olah raga), toys and hobbies (mainan anak). c. Dry Food, meliputi Grocery (bahan pangan), confectionary (permen) dan basic commodity (bahan pokok). d. Fresh Food dari jenis ayam, ikan, daging, sayuran, dan buah. Dari hasil penelitian dan keterangan dari bapak Prihatin Harimulyadi, sirkulasi produk yang di jual di Assalaam Hipermarket Solo adalah sebagai berikut : Pengadaan Produk à Pergudangan à Display Produk à Penyerahan Kepada Konsumen. Sirkulasi produk di Assalaam Hipermarket Solo dimulai dari pengadaan produk-produk yang akan dijual kemudian melalui proses pergudangan yang dilanjutkan dengan pemajangan produk, yang akhirnya akan sampai ke tangan konsumen. Berikut adalah penjelasan dari masingmasing proses : a. Pengadaan Produk Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Assalaam Hipermarket menjalin kerjasama dengan beberapa Supplier yang tersebar di berbagai daerah di Pulau Jawa. Pihak Supplier tersebut akan memasarkan produk-produk perusahaan kepada konsumen atau tokotoko yang berada di daerah pemasarannya. Assalaam Hipermarket
li
memiliki lebih dari 1000 merek untuk produk-produknya, dimana merek tersebut sebagian merupakan milik sendiri dan sebagian lain merupakan merek perusahaan lain. Assalaam Hipermarket bukanlah perusahaan manufaktur, karena perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang yang dijualnya akan tetapi Assalaam Hipermarket membeli produk jadi dan menjualnya kembali kepada konsumen. Produk yang akan dijual di Assalaam Hipermarket diperoleh dengan cara ordering atau pemesanan kepada pihak supplier yang kemudian produk akan dikirim oleh pihak supplier ke Assalaam Hipermarket sesuai dengan jumlah yang di pesan. Berdasarkan pengamatan, prosedur operasional penjualan produk-produk di Assalaam Hipermarket diawali di bagian GR (goods receiver). GR (goods receiver) akan menerima produk yang dikirim oleh paihak supplier. b. Pergudangan Produk yang dikirim oleh supplier diturunkan dari kendaraan milik supplier. Bagian GR (goods receiver) akan memeriksa produk yang dikirim apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, yaitu meliputi jenis, jumlah, dan kondisi produk tersebut. Apabila sudah sesuai maka produk yang diterima dimasukkan ke dalam gudang. Produk yang telah diterima dari supplier akan disimpan di dalam gudang untuk sementara waktu sebelum produk tersebut masuk ke toko untuk diletakkan di rak display. Produk akan keluar dari gudang apabila produk yang ada di dalam toko sudah banyak yang terjual sehingga perlu adanya penambahan produk di dalam toko. Assalaam Hipermarket Solo dalam melakukan penyimpanan produk di dalam gudang diusahakan tidak lebih dari waktu satu minggu. Hal ini dimaksudkan agar sirkulasi produk terus berjalan tanpa adanya penumpukan produk yang berlebihan di dalam gudang
lii
sehingga upaya kontrol akan lebih mudah untuk dilakukan serta utuk menghindari adanya produk yang kadaluwarsa. c. Display Produk Display produk merupakan cara bagaimana produk yang akan di jual kepada konsumen disusun sedemikian rupa sehingga konsumen bisa melihat dan memilih produk yang dicari untuk dibeli. Jadi produk yang sebelumnya berada di gudang akan masuk ke toko dan disusun di rak display secara rapi. Assalaam Hipermarket Solo menjalankan sistem FIFO (First In First Out) dalam menyusun produk-produknya di rak display, yaitu produk yang lebih awal masuk ke dalam toko akan disusun di urutan paling depan agar konsumen lebih dahulu mengambil produk tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar sirkulasi penjualan produk yang lebih dulu masuk ke dalam toko sehingga mengurangi resiko produk rusak atau kadaluwarsa karena tidak segera terbeli oleh konsumen. d. Penyerahan Kepada Konsumen Produk yang telah berada di dalam toko adalah produk yang telah siap untuk dijual kepada konsumen. Konsumen bebas memilih produk yang diinginkan untuk dibeli. Setelah konsumen memutuskan untuk memilih suatu produk kemudian konsumen harus membawa produk tersebut ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran. Produk yang sudah dibayar akan diserahkan kepada konsumen disertai dengan bukti pembayaran. 2. Prosedur Pengawasan Produk Dari hasil penelitian dan keterangan dari bapak Prihatin Harimulyadi prosedur pengawasan produk di Assalaam Hipermarket Solo dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :
liii
a. Pemeriksaan Pertama Pemeriksaan pertama kali dilakukan di gudang ketika produk baru saja diterima oleh Assalaam Hipermarket Solo dari supplier. Alasan memilih gudang sebagai tempat pemeriksaan karena untuk memudahkan para karyawan ketika menurunkan produk yang telah dikirim sehingga bisa langsung masuk gudang. Pemeriksaan ketika di gudang dilakukan oleh beberapa staff GR (goods receiver). Dalam proses pengecekan produk tersebut terdapat blanko yang digunakan untuk menyesuaikan antara produk yang dipesan dengan produk yang dikirim. Blanko tersebut disebut dengan blanko PO (purchase order). Dalam blanko tersebut tertera antara lain Nama perusahaan dan alamat PT. Assalaam Niaga Utama, nomor dan tanggal PO (purchase order), merek dan nama produk yang dipesan, jumlah pesanan, harga, potongan, nilai pembelian, persetujuan dari pihak Store Manager. Pemeriksaan terhadap produk-produk tersebut selain untuk memeriksa kesesuaian antara produk yang dipesan dengan produk yang dikirim, pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi produk tersebut, misalnya tentang legalisasi produk tersebut yaitu terdaftar atau tidaknya produk tersebut dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengecekan terhadap ada atau tidaknya label halal dari Majlis Ulama Indonesia (MUI), pengecekan terhadap exp. Date yaitu batas waktu produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau biasa disebut masa kadaluwarsa. Para staff GR (goods receiver) juga memperhatikan kemasan produk-produk tersebut yaitu apakah kemasan tersebut menarik atau tidak, mudah rusak atau tidak, serta memperhatikan keutuhan kemasan.
liv
Pemeriksaan dilakukan secara manual dengan mengambil satu produk sebagai sample dengan catatan supplier menjamin bahwa semua produk dalam kondisi yang sama. Alasan menggunakan cara tersebut karena mengingat adanya keterbatasan jumlah karyawan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua produk. Setelah produk selesai dalam proses pengecekan dan semua telah sesuai dengan pesanan serta produk sesuai dengan standard nasional maka PO (purchase order) dan surat jalan dari pihak supplier harus divalidasi oleh kedua pihak sebagai tanda bahwa transaksi telah berlangsung dengan sah. Kemudian produk di bawa masuk ke toko dengan menggunakan hand pallet. Dan untuk produk yang tidak ada barcodenya maka produk tersebut harus dibuatkan barcodenya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam toko. Pada bagian gudang terdapat ruang sortasi yang berfungsi untuk memilih produk-produk yang berkualitas sesuai standard yang telah ditentukan (quality control), biasanya produk yang disortasi adalah produk fresh food. Quality control produk dilakukan oleh karyawan quality assurance. Khusus untuk produk fresh food yaitu pada buah-buahan, dan sayuran pengecekan dilakukan satu per satu. Pengecekan dilakukan untuk memisahkan produk yang layak jual dan yang tidak layak jual. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kemungkinan kerugian yang harus ditanggung oleh Assalaam Hipermarket akibat pembusukan atau penurunan kualitas produk dikemudian hari. Pemeriksaan dilakukan ketika produk datang dari supplier dan langsung dilakukan
apabila terdapat produk yang telah buruk
kondisinya. Khusus untuk produk buah-buahan dan sayuaran supplier tidak mau menerima return dikemudian hari. Jadi, apabila produk tidak
lv
laku terjual kepada konsumen maka kerugian ditanggung oleh pihak Assalaam Hipermarket sendiri. b. Pemeriksaan Kedua Jenis makanan dan minuman yang dijual di Assalaam Hipermarket Solo sangat beraneka ragam. Dalam penentuan produk yang layak jual, pihak Assalaam Hipermarket selalu memperhatikan dan meneliti kode tanggal kadaluwarsa, kode awal produksi, kelayakan kemasan, dan bau dari pada produk-produk yang telah disusun pada rak. Dalam pemeriksaan kedua dilakukan ketika produk sudah berada di dalam toko dan telah disusun di rak display. Pada pemeriksaan kedua kontrol dilakukan oleh staff display. Kontrol dilakukan setiap hari pada waktu pagi sebelum toko dibuka ketika staff display membersihkan dan menata ulang produk-produk yang telah disusun di rak. Apabila ditemukan produk yang sudah tidak layak jual, baik karena kemasan telah rusak maupun telah kadaluwarsa maka produk tersebut akan disortir dari produk-produk yang masih layak jual dan dikembalikan ke gudang. Dilakukannya pemeriksaan terhadap produk yang sudah diletakkan di rak display bertujuan untuk mensortir produk-produk yang telah kadaluwarsa. Hal ini dimaksudkan supaya produk yang sudah kadaluwarsa tidak ikut terjual kepada konsumen, sehingga keamanan dan keselamatan konsumen terjamin. Perlu diketahui bahwa tidak jarang pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan operasi ke Assalaam Hipermarket Solo untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat apakah produk-produk tersebuat sudah sesuai dengan standard nasional dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat konsumen. Biasanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) datang secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak
lvi
Assalaam Hipermarket Solo terlebih dulu. Waktu yang paling sering dilakukan operasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah waktu menjelang lebaran, karena pada kondisi tersebut permintaan bahan pangan oleh konsumen sangat meningkat drastis. Tidak sedikit para pelaku usaha khususnya perusahaan ritel kurang memperhatikan kondisi produk yang layak jual atau sudah tidak layak jual karena terlalu sibuk dengan kegiatan lain. Meskipun begitu Assalaam Hipermarket Solo selalu siap setiap saat untuk dilakukan operasi oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). c. Pelayanan Keluhan Konsumen Upaya Assalaam Hipermarket Solo dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh Assalaam Hipermarket Solo. Termasuk menyampaikan keluhan atas produk yang sudah tidak layak konsumsi atau telah kadaluwarsa meskipun produk tersebut telah dibeli oleh konsumen. Pelayanan keluhan konsumen ditangani oleh bagian customer service yang berada di ruang informasi. Adanya pelayanan keluhan konsumen dilakukan untuk memberikan hak-hak konsumen sebagai wujud upaya perlindungan terhadap konsumen. Terhadap keluhan yang disampaikan oleh konsumen customer service akan memberikan tanggapan sesuai dengan jenis masalah yang dikeluhkan oleh konsumen. Untuk keluhan terhadap adanya produk kadaluwarsa customer service akan memberikan ganti rugi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari data-data yang penulis peroleh dari penelitian di Assalaam Hipermarket Solo yang telah diuraikan diatas, maka penulis menganalisis bahwa prinsip pemeriksaan yang dilakukan oleh Assalaam Hipermarket Solo
lvii
dilakukan dalam rangka upanya pencegahan adanya produk kadaluwarsa. Assalaam Hipermarket Solo berusaha melakukan pemeriksaan sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standard mutu pangan untuk layak dikonsumsi sehingga menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Dalam proses pergudangan pada sistem sirkulasi produk yang dijalankan oleh Assalaam Hipermarket Solo ada tiga langkah penting yang dilakukan untuk memberikan upaya perlindungan konsumen, yaitu : 1. Upaya kontrol ketika produk datang. 2. Penyimpanan produk di dalam gudang dalam waktu yang tidak lebih dari satu minggu. 3. Menghindari penumpukan produk. Upaya yang dilakukan Assalaam Hipermarket Solo pada proses display produk yaitu dengan melakukan metode pemajangan produk yang lebih awal masuk toko untuk ditaruh pada posisi yang paling depan. Hal ini merupakan langkah yang diupayakan Assalaam Hipermarket sebagai pelaku usaha untuk memperlancar sirkulasi produk. Apabila dilihat dari sudut pandang konsumen metode pemajangan produk tersebut akan mengurangi resiko kadaluwarsa pada produk yang dijual, yaitu dengan cara menempatkan produk yang datang lebih awal dalam jangkauan yang lebih mudah diambil atau dipilih oleh konsumen. Dengan adanya prinsip pemeriksaan maka hak-hak dasar konsumen akan terpenuhi yaitu : 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk. 2. Hak untuk memilih produk serta mendapatkan produk tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk.
lviii
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk yang dikonsumsi. Dari upaya-upaya yang dilakukan Assalaam Hipermarket Solo dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sudah memenuhi standard perlindungan konsumen sehingga produk-produk yang dijual kepada konsumen di Assalaam Hipermarket Solo sudah sesuai dengan standar mutu pangan yang aman dan layak untuk dikonsumsi serta menjamin keselamatan kepada konsumen. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan telah memenuhi asas kemanfaatan serta asas keamanan dan keselamatan konsumen. C. Upaya Penyelesaian atas Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa 1. Penyelesaian atas Adanya Kontrol dari Pihak Assalaam Hipermarket Solo. Sebagai pelaku usaha Assalaam Hipermarket Solo bertanggung jawab terhadap penjualan produk-produknya. Assalaam Hipermarket selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumennya. Salah satunya adalah seperti hal yang telah penulis jelaskan diatas yaitu mengenai adanya kontrol terhadap produk-produk yang dijual yang dilakukan setiap harinya. Upaya kontrol dilakukan di bagian gudang dan bagian toko. Adanya kontrol terhadap produk-produk yang dijual tersebut bertujuan untuk selalu menjaga kualitas produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Pada pemeriksaan pertama yang dilakukan di gudang oleh staff GR (goods receiver) apabila ditemukan produk yang tidak sesuai dengan pesanan, tidak memenuhi standard nasional, atau kemasan telah rusak, maka pihak Assalaam Hipermarket berhak untuk menolak barang tersebut dan mengembalikan kepada pihak supplier dan medapatkan produk lain yang sesuai dengan pesanan, memenuhi standard nasional, dan kemasan produk dalam kondisi yang tidak rusak. Antara pihak supplier dan pihak
lix
Assalaam Hipermarket dalam proses pemesanan produk terjadi suatu kesepakatan mengenai return terhadap produk-produk yang telah rusak maupun kadaluwarsa. Pemeriksaan kedua dilakukan oleh staff display di dalam toko. pada tahap ini tidak jarang ditemukan produk yang telah rusak, mendekati kadaluwarsa, maupun telah kadaluwarsa yang sudah tidak layak jual lagi. Terhadap produk yang ditemukan sudah tidak layak jual lagi akan disortir atau dipisahkan dari produk yang masih layak jual untuk dikembalikan ke bagian gudang. Assalam Hipermarket tidak pernah menjual dengan imingiming harga yang murah terhadap produk yang tidak layak jual lagi kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik Assalaam Hipermarket. Assalaam Hipermarket mempunyai sebuah ruang yang biasa disebut dengan ruang CN/IGRA (Credit Note/Internal Goods Return Advise). Ruang CN/IGRA (Credit Note/Internal Goods Return Advise) adalah ruangan penyimpanan sementara produk-produk yang sudah tidak layak jual karena telah rusak, mendekati kadaluwarsa, dan telah kadaluwarsa. Dimana produk-produk tersebut akan di kembalikan kepada supplier. Selama ini setiap ditemukan adanya produk-produk yang sudah tidak layak jual, pihak Assalaam Hipermarket Solo selalu mengambil langkah untuk melakukan return terhadap produk-produk tersebut kepada supplier. Dari pihak supplierpun tidak pernah ada masalah untuk selalu menerima produk-produk tersebut seperti apaun kondisi produk tersebut. Dalam proses return atau pengembalian produk-produk yang telah tidak layak jual dilakukan di ruang CN/IGRA (Credit Note/Internal Goods Return Advise) oleh staf IGRA (Internal Goods Return Advise). Dalam proses tersebut kedua pihak yaitu pihak Assalaam Hipermarket Solo dan pihak supplier menandatangani sebuah blanko yang bernama blanko C/N
lx
(Credite Note). Dalam blanko C/N (Credite Note) tercantum nama perusahaan PT. Assalaam Niaga Utama, nama perusahaan dan alamat supplier yang mengirim produk yang dimaksud, tanggal return, Nomor C/N, nama produk yang dikembalikan, jumlah produk yang dikembalikan, harga produk, alasan CN atau return, serta tanda tangan yang menyetujui (pihak supplier), yang menyerahkan (pihak Assalaam Hipermarket Solo, dalam hal ini adalah staff IGRA), dan tanda tangan yang menerima produk yang telah diretur (pihak supplier). Upaya retur yang dilakukan oleh Assalaam Hipermarket Solo atas produk yang sudah tidak layak jual dan tidak layak konsumsi dilakukan berdasarkan adanya perjanjian sebelumnya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya. Apa yang dilakukan Assalaam Hipermarket Solo dalam mengembalikan produk-produk yang tidak layak jual kepada supplier, disamping sebagai upaya memberikan perlindungan konsumen atas kewajibannya sebagai pelaku usaha juga sebagai upaya mendapatkan haknya terhadap supplier untuk menerima produk-produk yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Upaya kontrol yang dilakukan oleh Assalaam Hipermarket Solo sudah sesuai dengan peraturan perundangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf d mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu produk yang dijual berdasarkan ketentuan standar mutu produk yang berlaku. 2. Penyelesaian atas Adanya Klaim dari Konsumen Assalaam Hipermarket Solo sebagai pelaku uasaha (retail) memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas produk-produk makanan
lxi
dan minuman yang dijual kepada konsumen. Tanggung jawab ini timbul atas dasar bahwa Assalaam Hipermarket Solo mempunyai tujuan agar produk-produk makanan dan minuman yang dijual kepada konsumen nyaman dan aman untuk dikonsumsi. Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap konsumen, Assalaam Hipermarket Solo selalu berusaha menjaga kualitas produk yang dijual kepada konsumen. Namun, kadang-kadang masih ada konsumen yang merasa dirugikan terhadap produk yang dibelinya. Sebagai contoh kerugian konsumen adalah karena kemasan produk yang dibelinya telah rusak. Adanya kasus seperti ini bukan berarti pihak Assalaam Hipermarket tidak melakukan upaya kontrol terhadap produk-produk yang dijualnya, karena bisa saja ada satu atau dua produk yang lolos dari kontrol pihak Assalaam Hipermarket, dan hal itu sangat mungkin terjadi. Adanya kasus seperti itu Assalaam Hipermarket akan selalu memberikan pelayanan penyelesaian yang terbaik kepada konsumen yang merasa dirugikan karena telah membeli produk dari Assalaam Hipemarket. Upaya penyelesaian yang akan ditempuh harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Pihak Assalaam. Assalaam Hipermarket memiliki divisi customer service yang bertugas memberikan beberapa layanan standar, seperti tempat untuk menitipkan
barang,
sebagai
tempat
pengambilan
hadiah/kupon,
memberikan informasi mengenai diskon dan produk, tempat untuk membuat kartu anggota dan menukar galon air mineral, serta sebagai tempat untuk memanggil seseorang, entah itu konsumen ataupun karyawan lain. Fungsi lain yang tak kalah pentingnya yaitu sebagai tempat bagi konsumen untuk memberikan kritik dan saran serta keluhan mengenai pelayanan atau produk yang dijual.
lxii
Langkah-langkah Assalaam Hipermarket Solo dalam menanggapi dan melayani keluhan konsumen atas produk yang dibeli dari Assalaam Hipermarket Solo : a. Bagian Customer Service akan menerima keluhan dari konsumen secara langsung. b. Konsumen diminta untuk menunjukkan bukti pembayaran dan produk yang dikeluhkan untuk memastikan bahwa produk tersebut benar telah dibeli dari Assalaam Hipermarket. c. Apabila terbukti benar bahwa produk tersebut adalah produk dari Assalaam Hipermarket maka Customer Service akan memberikan ganti rugi berupa tukar produk dengan jenis dan merek yang sama atau jenis dan merek yang lain dengan catatan konsumen harus menyesuaikan harga produk tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang harus diderita oleh Assalaam Hipermarket. d. Assalaam Hipermarket tidak mau melayani ganti rugi berupa tukar uang (uang yang telah dibayarkan kembali kepada konsumen). e. Apabila konsumen yang mengeluh tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran
dan
produk
yang
dikeluhkan,
maka
Assalaam
Hipermarket terpaksa tidak dapat melayani tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya konsumen yang nakal yang hanya bertujuan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar. PT. Assalaam Niaga Utama (Assalaam Hipermarket) dalam menangani keluhan konsumen atau masalah yang berkenaan dengan perlindungan konsumen hingga saat ini tidak melibatkan pihak luar seperti konsultan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal itu terjadi karena sampai saat ini apabila ada keluhan konsumen atau masalah yang berkanaan dengan perlindungan konsumen, kedua pihak (Assalaam Hipermarket
dan
Konsumen)
selalu
menyelesaikannya
secara
kekeluargaan. Langkah ini dapat diterima oleh konsumen sebagai bentuk
lxiii
pemenuhan hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan nilai tukar, hak atas keselamatan dan kenyamanan, serta hak untuk mendapatkan perlakukan secara seimbang dan tidak diskriminatif. Hal tersebut dinilai dapat memenuhi hak konsumen, memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan serta kedudukan yang sama antara pelaku usaha dengan konsumen. Berikut adalah bagan mengenai upaya penyelesaian terhadap keluhan konsumen atas produk dari Assalaam Hipermarket Solo : Keluhan Konsumen
Customer Service menerima keluhan konsumen
Konsumen diminta untuk menunjukkan bukti pembayaran dan produk yang dikeluhkan
Tidak ada bukti
Bukan tanggung jawab Assalaam Hipermarket Ada dan terbukti
Tukar produk
Selesai
lxiv
Gambar 4. Bagan Alur Penanganan Keluhan Konsumen di Assalaam Hipermarket Solo Tindakan yang dilakukan Assalaam Hipermarket Solo seperti yang diuraikan di atas, telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf f dan g yaitu mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kerugian apabila produk yang dibeli dalam kondisi sudah tidak layak jual baik karena kemasan rusak maupun telah kadaluwarsa. Hal itu merupakan bentuk tanggungjawab Assalaam Hipermarket Solo sebagai pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen yaitu : 1. Hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan produk yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; 4. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif. D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Penyelesaian Masalah Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa di Assalaam Hipermarket Solo 1. Faktor Pendukung dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Assalaam Hipermarket Solo Dalam penyelesaian masalah produk makanan dan minuman kadaluwarsa di Assalaam Hipermarket Solo tidak terlepas dari faktorfaktor pendukung yang memperlancar upaya perlindungan konsumen. Sehingga sampai saat ini Assalaam Hipermarket Solo dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dengan baik dan sesuai dengan standar nasinal yang berlaku.
lxv
Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi dalam peoses peerlindungan konsumen, antara lain : a. Adanya komitmen yang dimiliki seluruh karyawan Assalaam Hipermarket Solo dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. b. Adanya pengawasan yang intensif terhadap kinerja seluruh staff oleh Store Manager Assalaam Hipermarket Solo. c. Adanya kerjasama yang antara Assalaam Hipermarket Solo dengan pihak Supplier dalam uapaya return terhadap produk-produk yang telah tidak layak jual. d. Peran konsumen yang memberikan kritik dan saran melalui Customer Service. e. Adanya aturan yang jelas dan tegas yang diterapkan Assalaam Hipermarket Solo dalam menanggapi keluhan konsumen. Faktor-faktor pendukung yang telah diuraikan diatas merupakan adanya sistem sirkulasi dan sistem pengaturan yang dilaksanakan secara tertib dan teratur. Sehingga sangat membantu Assalaam Hipermarket Solo dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Faktor Penghambat dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Assalaam Hipermarket Solo PT. Assalaam Niaga Utama (Assalaam Hipermarket Solo) dalam melaksanakan perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mempunyai kendala-kendala yang menghambat dalam upaya perlindungan konsumen. Kendala-kendala yang menghambat upaya perlindungan konsumen pada PT. Assalaam Niaga Utama (Assalaam Hipermarket Solo) adalah :
lxvi
a. Kendala dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen khususnya mengenai kewajiban pelaku usaha yang harus sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf d mengenai penjaminan mutu produk yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku adalah : 1) Proses pemeriksaan produk yang dikirim oleh supplier yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengecekan terhadap semua produk karena banyaknya produk yang dikirim, sehingga pemeriksaan dilakukan dengan sistem sampling. Pengecekan secara sampling tidak menutup kemungkinan adanya produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang lolos dari pengecekan pihak Assalaam Hipermarket. 2) Adanya ulah konsumen yang entah disengaja atau tidak sengaja melepas label yang tertempel di kemasan produk sehingga mengakibatkan rusaknya kemasan produk. 3) Kualitas produk-produk fresh food yang tidak tahan lama sehingga mudah layu ataupun membusuk yang menimbulkan suatu kerugian. Assalaam
Hipermarket
sebagai
pelaku
usaha
tidak
ingin
mengalami kerugian besar yang ditimbulkan sehingga Assalaam hipernarket selalu berusaha untuk menekan kerugian tersebut. 4) Kecilnya tulisan yang tertera pada label produk sehingga akan menyulitkan konsumen maupun karyawan Assalaam Hipermarket untuk membacanya. b. Kendala dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen khususnya mengenai kewajiban pelaku usaha yang harus sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf f mengenai pemberian kompensasi atau ganti rugi atas kerugian konsumen yaitu adanya konsumen yang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran atas produk yang dikeluhkan sehingga Assalaam Hipermarket tidak dapat memberikan pelayanan ganti rugi yang diinginkan oleh konsumen.
lxvii
Dari uraian kendala-kendala yang dihadapi perusahaan retail PT. Assalaam
Niaga
Utama
(Assalaam
Hipermarket
Solo)
dalam
melaksanakan peraturan perundangan mengenai perlindungan konsumen adalah karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu : a. Banyaknya jumlah barang dengan jumlah petugas pengecekan yang terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengontrolan secara keseluruhan. b. Karakteristik barang yang mudah rusak. c. Kondisi informasi beberapa barang mengenai tanggal kadaluwarsa yang rusak, tidak mudah ditemukan atau susah untuk dibaca. d. Pembuktian pembelian produk yang oleh sebagian konsumen tidak disimpan dengan baik.
lxviii
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang
berkaitan
TERHADAP
dengan PRODUK
KADALUWARSA
DI
judul
“PERLINDUNGAN
MAKANAN ASSALAAM
DAN
KONSUMEN MINUMAN
HIPERMARKET
SOLO
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” yang telah diuraikan pada Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Upaya Assalaam Hipermarket Solo dalam melakukan kontrol terhadap produk makanan dan minuman yang dijual adalah dengan cara menerapkan sistem sirkulasi produk dan sistem pengawasan produk yang tertib dan teratur. Prosedur sirkulasi produk dilakukan mulai dari pengadaan produk, pergudangan, display produk, dan penyerahan kepada konsumen. Prosedur pengawasan terhadap produk-produk yang ada di Assalaam Hipermarket Solo dilakukan melalui dua tahap pemeriksaan terhadap produk-produk yang akan dijual kepada konsumen dan melelui upaya pelayanan terhadap keluhan konsumen. Pemeriksaan pertama dilakukan di dalam gudang ketika produk diterima dari supplier dan dilakukan oleh staff GR (goods receiver). Pemeriksaan pertama dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara produk yang dipesan dengan produk yang dikirim mengenai kuantitas dan kondisi produk apakah masih bagus atau tidak serta pemeriksaan mengenai pelabelan pada produk tersebut. Pemeriksaan tahap dua dilakukan di dalam toko ketika produk sudah disusun pada rak display dan dilakukan pada setiap harinya oleh staff display. Pemeriksaan pada tahap kedua dilakukan untuk mensortir atau memisahkan antara produk yang layak jual dengan produk yang sudah tidak layak jual termasuk terhadap produk yang telah kadaluwarsa. Upaya pelayanan terhadap keluhan konsumen dilakukan apabila ada konsumen
lxix
60
yang merasa dirugikan atas produk yang dibeli dari Assalaam Hipermarket Solo. Pelayanan terhadap keluhan konsumen akan ditangani oleh staff customer service yang berada di bagian informasi di Assalaam Hipermarket Solo. Hal ini dilakukan untuk memberikan hak-hak konsumen dalam mewujudkan prinsip keadilan pada upaya pelaksanaan perlindungan konsumen. 2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Assalaam Hipermarket Solo atas produk makanan dan minuman kadaluwarsa dilakukan untuk memenuhi hak-hak dasar yang dimiliki oleh konsumen yaitu hak untuk memperoleh keamanan, hak untuk mendapatkan produk sesuai dengan nilai tukar, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk didengar keluhannya. Uapaya yang ditempuh Assalaam Hipermarket Solo untuk memberikan hak-hak konsumen adalah melalui upaya preventive (pencegahan) dan curative (pemulihan). Upaya preventive (pencegahan) dilakukan ketika produk belum sampai ke tangan konsumen, yaitu dengan cara melakukan upaya return kepada supplier apabila ditemukan produk-produk yang sudah tidak layak jual dan tidak layak konsumsi termasuk produk makanan dan minuman yang telah mendekati atau melampaui masa kadaluwarsa. Sedangkan upaya curative (pemulihan) dilakukan ketika produk yang telah melampaui masa kadaluwarsa telah dibeli dan sampai ke tangan konsumen. Upaya penyelesaiannya yaitu dengan cara memberikan ganti rugi kepada konsumen atas produk yang telah dibeli dari Assalaam Hipermarket Solo dengan memenuhi ketentuan yang ada. Upaya yang dilakukan Assalaam Hipermarket solo dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen atas produk yang tidak layak untuk dikonsumsi merupakan bentuk tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 huruf f dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
lxx
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan perlindungan konsumen adalah terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan perlindungan konsumen adalah : a. Management pengelolaan produk. b. Adanya peraturan yang jelas dan tegas. c. Adanya penerapan aturan dalam upaya perlindungan konsumen yang cukup baik. Sedangkan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan perlindungan konsumen adalah : a. Kondisi Produk 1) Kuantitas produk a) Jumlah produk b) Jenis Produk 2) Kualitas Produk a) Produk tahan lama atau tidak b) Ada tidaknya informasi tanggal kadaluwarsa 3) Kemasan produk b. Kelengkapan administrasi pembelian yaitu mengenai nota sebagai bukti pembelian yang kadang tidak bisa ditunjukkan oleh konsumen ketika menyampaikan keluhan. B. Saran 1. Upaya yang dilakukan oleh Assalaam Hipermarket Solo dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sudah cukup baik sehingga perlu dipertahankan. 2. Diperlukan upaya aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa. 3. Untuk meningkatkan citra Assalaam Hipermarket Solo dalam memberikan pelayanan dan kepeduliannya dalam melindungi konsumen maka perlu
lxxi
adanya sosialisasi kepada konsumen agar konsumen lebih merasa aman dan terlindungi untuk berbelanja di Assalaam Hipermarket Solo.
lxxii
DAFTAR PUSTAKA Ade Maman Suherman, 2004, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Jakarta : Ghalia Indonesia. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada. Az Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta : Daya Widya. Erman Rajagukguk, dkk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung : CV. Mandar Maju. HB., Soetopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta : Sebelas Meret University Press. Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. N. H. T. Siahaan, 2005, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta : Panta Rei. Ridwan Khairandy, dkk, 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I. Yogyakarta : Gama Media. Sanapiah, 1997, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta, Erlangga. Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Sentosa Sembiring, 2006, Himpunan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Bandung : PT. Nuansa Aulia. Sidharta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : PT. Grasindo. Yusuf shofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
lxxiii
http://www..solusihukum.com (10 Maret 2008, 13:13) http://www.detiknews.com (13 Maret 2008, 12:38) http://www.pemantauperadilan.com (13 Marewt 12: 45)
lxxiv
