ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) PARTAI POLITIK SEBAGAI ALASAN DILAKSANAKANNYA PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universiatas Sebelas Maret Surakarta
Oleh Reynaldi Sulthan A NIM. E0012323
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016 i
ii
iii
iv
MOTTO
“Laa tahzan, inallaha ma’anaa” – Q.S. 9:40 "My loyalty to my party end, when my loyalty to my country began" – John Fiztgerald Kennedy “Rakyat adalah mulut yang bisu, karena diambil suaranya waktu pemilu” – Pidi Baiq
v
PERSEMBAHAN
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Penulis mempersembahkan karya ini kepada :
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rizky-Nya kepada umat yang beriman dan bertaqwa.
H. Syamsul Bahri, S.E. dan Hj. Helmiya Rofi’ah, S.Pd., kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, petuah, kasih sayang, dukungan, perhatian tanpa pernah henti kepada Penulis
Saudara-saudaraku tersayang (Innezzakya Jeihan, Erlannga Irfan, Talitza Zahra, Muhammad Farouq, Muhammad Emyr Faishal) yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan dukungannya.
Keluarga Besar Alm. H. Ichwan Gazalba, Alm. H. Moch. Saleh dan sahabatsahabat yang selalu hadir di setiap langkah yang dilalui oleh Penulis.
Almamater Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tercinta.
vi
ABSTRAK
Reynaldi Sulthan Adilla. E0012323. 2016. ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) PARTAI POLITIK SEBAGAI ALASAN DILAKSANAKANNYA PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebetas Maret. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengevaluasi pelanggaran AD/ART Partai Politik yang dijadikan satu-satunya dasar alasan partai politik untuk melakukan usulan PAW sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tetang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pelaksanaan dari peraturan tersebut disesuaikan dengan asas-asas kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 demi terwujudnya kelembagaan negara terutama partai politik yang kuat, dan melindungi hak konstitusional anggota DPR dari segala macam bentuk diskriminasi yang menghambat tugasnya sebagai representasi rakyat yang memilihnya. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan dan putusan-putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet) serta teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan, pelanggaran terhadap AD/ART Partai Politik tidak dapat dijadikan dasar untuk PAW anggota DPR karena dinilai mengesampingkan hukum publik atas hukum privat (privaatrechtelijk). Namun hak untuk merecall oleh partai politik terhadap anggota DPR dirasa masih perlu, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya mutlak berada di tangan partai politik tetapi partai politik perlu memperhatikan aspirasi konstituen yang telah memilihnya.
Kata Kunci: Pelanggaran AD/ART, PAW, Partai Politik, DPR.
vii
ABSTRACT
Reynaldi Sulthan Adilla. E0012323. 2016. Analysis and Evaluation of Law on the Violation of the Articles of Association / Bylaw of Political Parties as a Reason for Recalling for the Members of Parliament based on Democracy Pricipal. Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta. This legal research aims to evaluate the violation of the articles of association/bylaw of a political party that used as the only reason for a political party to recall the members of the party on the parliament as it has been regulated in Act Number 12 of 2011 regarding the Political Parties and Act Number 17 of 2014 regarding MPR, DPR, DPD, and DPRD. The implementation of these rules adapted to the general principles of democracy for the making of strong State Institution (esp. Political Parties) and to protect the members of parliament’s constitutional rights from the all the discriminations that obstruct its task as the representation of the constituent. This legal research method used in this legal writing included: normative type of research, descriptive nature of research, statute and conceptual approaches, technique of analyzing law materials used was interpretation method, the law material was collected by looking for legislation about or relating to the issue and primary, secondary and tertiary law materials. The legal study source from primary law material consisted of legislation, official law material constituting all publications about the law not belonging to official publication or treatise in legislation and judge’s verdict as well as secondary law material constituting all publications about the law not belonging to official document. Based on the results of research and discussion that is generated, it can be concluded that the violation of the articles of association/bylaw unable to be the reason to recall the members of parliament, because it actually has allowed the private law (privaatrechtelijk) override the public law in constitutional matter. But the rights to recall the members of the parliament by the polical party is still needed, even in its implementation need participation of the constituent.
Keywords: Violation of the Articles of Association/Bylaw, Recall, Political Parties, DPR.
viii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa Penulis haturkan kepada junjungan kita Rasulullah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang berjudul: Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik sebagai Alasan dilaksanakannya Pemberhentian Antar Waktu bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat. Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 2. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu Penulis dimulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. 3. Ibu Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dalam menyempurnakan skripsi ini. 4. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Hukum Tata Negara yang bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan Penulis.
ix
5. Ibu Rosita Candrakirana S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mendampingi Penulis dalam proses awal hingga akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan banyak bekal ilmu, pengalaman berharga, dan motivasi kepada Penulis dalam penyelesaian studi, serta staf tata usaha dan staf perpustakaan yang telah banyak membantu demi kelancaran proses kuliah dan penyelesaian skripsi ini. 7. Bapak Dr. Backy Krisnayuda, S.H, M.H., yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. 8. Bapak Dr. A. Ahsin Tohari, S.H., M.H., selaku Dosen Tata Negara Universitas Trisakti yang telah banyak kesempatan untuk banyak berdiskusi dengan Penulis tentang dunia hukum secara praktis . 9. Bapak Ahmad Gelora Mahardhika, selaku Birokrat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan catatan pribadinya terkait dinamika politik hukum Indonesia kepada penulis. 10. Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data-data pendukung yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. 11. Keluarga Besar Fakultas Hukum angkatan 2012 yang telah memberikan kenangan indah, kebersamaan, persahabatan, dan motivasi selama menempuh studi. 12. Tim Kuliah Kerja Nyata Universitas Sebelas Maret periode Juli-Agustus 2015, serta seluruh perangkat desa dan warga Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang telah memberikan pembelajaran hidup, kesederhanan dan momentum kebersamaan. x
13. Tim KMM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia: yang telah bekerja sama dalam melaksanakan law in action di salah satu lembaga tinggi negara. 14. Semua Pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih.
Surakarta,
Juni 2016
Penulis Reynaldi Sulthan A.
xi
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL .........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................
ii
HALAMAH PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii HALAMAN PERNYATAAN ..........................................................................
iv
HALAMAN MOTTO .......................................................................................
v
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................... vi ABSTRAK ......................................................................................................... vii ABSTRACT ...................................................................................................... viii KATA PENGANTAR ......................................................................................
ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………………………..............
1
B. Rumusan Masalah ………………………………………………………….
6
C. Tujuan Penelitian …………………………………………………………..
6
D. Manfaat Penelitian ……………………………………………………..…..
7
E. Metode Penulisan Hukum ……………………………………….…………
8
F. Sistematika Penulisan Hukum ……………………………………………..
13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Teori Kedaulatan Rakyat …………………………...... xii
15
2. Tinjauan tentang Partai Politik ………………………………………...... 20 3. Tinjauan tentang Hak Recall …...…………………………...............…... 24 4. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat……………...........……….. 28 B. Kerangka Pemikiran ……………………………………………………….
33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Konstruksi Hukum Hak Pemberhentian/Pergantian Antarwaktu oleh Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik ……………………………………………………………………………….... 36 B. Kesesuaian Pelanggaran AD/ART sebagai Dasar dilaksanakannya Pemberhentian Antar Waktu oleh Partai Politik dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ………………………………………………………………………………… 45
BAB IV PENUTUP A. Simpulan …………………………………………………………………… 76 B. Saran ……………………………………………………………………….. 78
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xiii
xiv
