Penulisan Hukum (SKRIPSI)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN DI JALAN RAYA (Studi Putusan No.216 / Pid .B / 2011 / PN.BI)

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : Mahendra Hengki Bahtiar NIM. E0008384

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012

i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi) PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN DI JALAN RAYA (Studi Putusan No.216 / Pid .B / 2011 / PN.BI)

Oleh: Mahendra Hengki Bahtiar NIM. E0008384

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukun (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

September 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S NIP. 196005251987021002

Rehnalemken Ginting, S.H., M.H NIP. 195801051984031001

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN DI JALAN RAYA (Studi Putusan No.216 / Pid .B / 2011 / PN.BI) Oleh: Mahendra Hengki Bahtiar NIM. E0008384

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari

: Selasa

Tanggal : 24 Juli 2012 DEWAN PENGUJI 1. Ismunarno, S.H.,M.Hum_________ : .......................................................... Ketua 2. Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S__ : .......................................................... Sekretaris 3. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H__ : .......................................................... Anggota Mengetahui Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. commit to user NIP. 195702031985032001

iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Mahendra Hengki Bahtiar

NIM

: E0008384

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

NOMOR

22

TAHUN

2009

TERHADAP

PENGEMUDI

KENDARAAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN DI JALAN RAYA (Studi Putusan No. 216/ Pid.B/ 2011/PN.BI) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, September 2012 Yang Membuat Pernyataan

Mahendra Hengki Bahtiar NIM. E0008384

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Mahendra Hengki Bahtiar. E0008384. 2012. PENERAPAN UNDANGUNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN DI JALAN RAYA (Studi Putusan No.216/ Pid. B/ 2011/ PN.BI). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban luka berat, serta memberikan gambaran kepada pengguna jalan pada umumnya dan pengemudi kendaraan pada khususnya, tentang penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan yang lalai. Penulis menggunakan metode penelitian dengan metode studi lapangan atau empiris kemudian akan dianalisa menggunakan informasi-informasi dari internet dan buku yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan di Polres Boyolali, dilanjutkan dengan mengikuti proses persidangan, dan menganalisis putusan dari Pengadilan Negeri Boyolali. Dari hasil penelitian yang di peroleh kasus kecelakaan ini terjadi antara mobil yang dikemudikan Eko Yulianto menabrak pejalan kaki yaitu Bayu aji kurniawan. kejadian ini terjadi pada waktu siang hari tepatnya pada waktu sehabis pulang sekolah korban bayu aji kurniawan. Pada olah TKP di jalan SoloSemarang tepatnya di sebelah barat Pom bensin Mojosongo Boyolali tidak ada bekas pengereman mobil dan menurut saksi tidak ada bunyi klakson dari mobil tersebut, sehingga akibat dari kecelakaan tersebut Bayu aji kurniawan mengalami luka serius di bagian kepala dan menurut visum et repertum terjadi pendarahan otak pada korban Bayu aji kurniawan. menurut hasil penyidikan dan hasil olah TKP ternyata ada unsur kelalaian yang dilakukan Eko yulianto yang menyebabkan kecelakaan itu tidak bisa dihindarkan. Eko yulianto (pengendara mobil) ditetapkan sebagai terdakwa yang atas kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak seorang pejalan kaki yaitu Bayu aji kurniawan sehingga mengalami luka berat yang dideritanya tersebut. maka atas kejadian ini maka terdakwa (Eko Yulianto) diancam dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan di jatuhi pidana selama 10 bulan. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan terhadap terdakwa adalah Majelis hakim mempertimbangkan dengan fakta-fakta dalam persidangan dan diperkuat dengan barang bukti. Selain itu unsur-unsur bersalah yang terdapat dalam Pasal yang di kenakan kepada terdakwa juga terpenuhi. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Kata Kunci : penerapan, kelalaian, luka berat. commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Mahendra Hengki Bahtiar. E0008384. 2012. THE APPLICATION OF UNDANGUNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TO DRIVERS WHO MAKE DERELICTION IN MAIN READ(STUDY OF DECISION NO. 216 / Pid.B / 2011 / PN.BI). Faculty of Law of Sebelas March Surakarta University. This research goal seeking to know process of UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan the way against heedlessness driver who claimed severe wounds , and give you to the users of the way in general and the driver of a vehicle in particular , about the application of UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan on the driver of a vehicle that heedless . The author uses the method of research with fieldwork or empirical methods will then be analyzed using the information from the internet and related book as well as the laws and regulations in force. Research done by first reading the news on the Proceedings, proceed to the Polres Boyolali follow the trial proceedings, and analyzing the verdict of the District Court and Boyolali. From the research results obtained these accidents occurred between the car driven Eko Yulianto slammed into pedestrians i.e. Bayu Aji Kurniawan. the incident occurred at the time of day to be precise at the time after home school victim bayu aji kurniawan. On the sports SCENE on the road Solo-Semarang at the West gas station Mojosongo Boyolali no traces of braking the car and according to witnesses no toot cars, so the result of the crash Bayu Aji Kurniawan seriously injured in the head and according to visum et repertum brain bleeding occurred in victims of Bayu Aji Kurniawan. According to the results of the investigation and the results of the sports SCENE turned out there is the element of negligence committed that caused the accident Eko Yulianto were not unavoidable. Eko yulianto ( of car drivers ) set forth as a defendant that over his negligence has resulted in traffic accidents with crash into a pedestrian i e Bayu Aji Kurniawan so as to undergo severe wounds sustained the . hence over this incident hence the defendant ( eko yulianto ) basically threatened in Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, punished to 10 months. The consideration of the judge in sentencing the defendant is a panel of judges to consider the facts in the trial and confirmed by the evidence. Besides the elements of guilt contained in the article that the wear to the defendant are met. The judges did not find things that can release the defendant from criminal liability. keyword : application , neglectfulness , severe wounds. commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Man Jadda Wajadaa. (Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri ”.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan kepada : · Ayah dan Ibu tercinta terima kasih doa, bimbingan, kasih sayang, dan dukungannya hingga saya bisa mewujudkan harapan ini, ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas atas segala yang telah diberikan kepada saya, semoga Allah SWT selalu memuliakan Ayah dan Ibu di dunia dan akhirat, Amin. · Kakak-kakakku tersayang (Wiwik K. S.E., Dewi H. S.E., Dan Lilian H. S.T.) atas segala

kasih sayang, doa, dan motivasinya sehingga dapat

terselesaikannya penulisan skripsi ini. · Bapak Agus Maksum Mulyohadi, S.H. yang telah ikut memberi andil dalam memberikan bahan dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini. · Anindya Agustina yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. · Sahabat-sahabat saya dalam komunitas KECCU F. C. maupun KECCU TOURING yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan arti hidup, arti kebersamaan dalam berbagi pengalaman, dan selalu membuat saya ceria. · Dan seluruh teman-teman almamater saya Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2008.

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, segala nikmat, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum yang berjudul “PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP

PENGEMUDI

KENDARAAN

YANG

MELAKUKAN

KELALAIAN DI JALAN RAYA (Studi Putusan No.216/ Pid. B/ 2011/ PN.BI)”. Penulisan hukum ini sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu

Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan banyak pihak. Oleh karenanya, penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada: 1. Ibu Prof.Dr.Hartiwiningsih,S.H.M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Rehnalemken Ginting,S.H.M.H. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Bapak Winarno Budyatmojo,S.H.,M.S. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Ismunarno, S.H.M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan kepada penulis. 5. Bapak dan ibu dosen, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, terima kasih saya ucapkan atas semua ilmu dan kenangan yang telah dibagi. commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

6. Bapak Agus Maksum Mulyohadi, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, telah memberikan bimbingan selama penelitian, serta Bapak dan Ibu Pegawai Pengadilan Negeri Boyolali. 7. Bapak dan Ibu saya, Pujono Warto, S.E. (Alm) dan RPU Riptiyani, S.E. yang selalu memberikan dukungan, kepercayaan, support, dan doa-doa yang selalu terpanjatkan di setiap malam. Inilah salah satu bentuk baktiku. 8. Kakak-kakakku tersayang Wiwik K. S.E., Dewi H. S.E., Lilian H, S.T. yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasinya. 9. Anindya Agustina, terima kasih telah memberikan motivasi dan dorongan semangat untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal, serta pengertian dan kesabarannya. 10. Sahabat-sahabatku SMA (Muh’arif, Widy Jebol, Erwan, Yuda, Fredy, Angga, Tabah) Terimakasih telah memberikan banyak hal di lewati bersama kalian dan jaga kebersamaan kita. 11. Teman-teman “Kost Putra Dewo” (Akil, Aji, Septa, Bayu) tetep kompak ya, yang telah memberikan arti sebuah kebersamaan hingga sekarang. 12. Teman-teman Hukum angkatan 2008, terutama (Gangga, Eric, Pradha, Ndaru, Erwan, Hengki R, Nico E, Farid, Angger, Putut, Adut, Fifi, Rina, Bayu, Dian, Hanin, Dimas, dll) terima kasih sudah berjuang bersama, saling mengisi ketika kuliah. Sukses buat kita semua. Tetep komunikasi. 13. Teman-teman ”Solo Matno” (Mas Eko, Mas Feri, Purbo, Adhi, Pakdhe, dll) tetep kompak selalu dan sukses buat kita semua. 14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, penulis harapkan demi perbaikan yang berkelanjutan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Terima kasih. Surakarta, September 2012 Hormat saya, commit to user

x

Mahendra Hengki Bahtiar


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..……………………….

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………..

iv

ABSTRAK………………………………………………………………

v

HALAMAN MOTTO...............................................................................

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN...............................................................

viii

KATA PENGANTAR………………………………………..................

x

DAFTAR ISI…………………………………………………………….

xi

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………

xiv

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................

xv

BAB I. PENDAHULUAN………………………………………………

1

A. Latar Belakang………..……………………………………..

1

B. Rumusan Masalah…………………………………………...

5

C. Tujuan Penelitian……………………………………………

5

D. Manfaat Penelitian…………………………………………..

6

E. Metode Penelitian…………………………………………...

7

F. Sistematika Penulisan Hukum………………………………

11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA……………………………………….

12

A. Kerangka Teori………..…………………………………….

12

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..........................

12

a. Pengertian Tindak Pidana.............................................

12

b. Tujuan Hukum Pidana………………..........................

14

c. Pertanggung jawaban Pidana………………………...

14

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana…...…………..

15

a. Pengertian Tindak Pidana…………….........................

15

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana………………………….

16

c. Macam-Macam Tindak Pidana……………………… commit to user 3. Macam-Macam Unsur Kelalaian yang Menimbulkan

19

Kecelakaan………………………………………………

22

xi


digilib.uns.ac.id

a. Kelalaian Karena Orang...……………………………

22

b. Kelalaian Karena Kendaraan…..…………………….

25

4. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan……………………………………………………...

27

a. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan………….

27

b. Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Kecelakaan ……

28

5. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim………………..

29

a. Pengertian Putusan Hakim……………………………

29

b. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim…………….

30

c. Pertimbangan Hakim…………………………………

31

d. Bentuk Putusan Hakim dalam Kecelakaan Lalu Lintas

32

B. Kerangka Pemikiran………..………………………………...

34

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………….

36

A. Pengaturan

Mengenai

Kelalaian

yang

dilakukan

pengemudi dalam hukum pidana …………………………

36

1. Pengaturan Kelalaian Lalu Lintas pada KUHP………

37

2. Pengaturan Undang-Undang No. 22 tahun 2009….…

42

3. Kealpaan Termasuk Dalam Perbuatan Pidana (delik) Culpa………………………………………………….

44

4. Adapun Hal-Hal yang Dapat Menghapuskan Pidana…

45

B. Pertimbangan Hakim dalam Menangani Perkara Kelalaian Dalam Berkendara Yang Dilakukan Sopir Tersebut Dalam Putusan No.216/Pid.B/2011/PN.BI……………………….

46

1. Putusan Hakim Dalam Perkara No.216/ Pid.B/ 2011/ PN.BI………………………………………………….

46

2. Analisis Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan…………………………. 1) Keterangan

Tambahan

Dari

Teori

66

Yang

Bersangkutan ……………………………………...

74

2) Tinjauan Putusan Berdasar Data Lapangan Yang di commit to user Peroleh Penulis Dalam Wawancara kepada majelis

76

A. Saran………………………………………………………… xii


digilib.uns.ac.id

BAB IV. PENUTUP……………………………………………………......

79

A. Simpulan………………………………………………..................

80

B. Saran………………………………………………………………

80

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………........

84

LAMPIRAN……………………………………………………………......

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Pemikiran.....……………………………………...

commit to user

xiv

34


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan

dan

integrasi

nasional

sebagai

upaya

memajukan kesejahtaraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang– Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahtaraan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas pembangunan negara. Proses perkembangan industrialisasi otomotif dan teknologi otomotif dunia yang kian menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, sangat berpengaruh di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam proses meningkatnya penjualan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam menunjang aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat

Indonesia

dalam

kesehari–hariannya.

Pemakaian

dan

penggunaan kendaraan bermotor banyak terjadi didaerah perkotaan atau daerah–daerah urban yang semakin padat penduduk akibat terjadinya proses urbanisasi besar–besaran yang terjadi, seperti di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan daerah–daerah sekitarnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan kendaraan bermotor, maka sangat berpengaruh pada ruang lalu lintas jalan yang dimana jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan hukum, akan tetapi dalam kenyataannya keadaan dan kondisi jalan saat ini sudah berubah dari yang semestinya, pada saat ini ruang lalu lintas jalan sudah dipadati oleh commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


para

pengendara

kendaraan

bermotor,

untuk

menunjang

roda

kehidupannya terutama didaerah perekonomian yang padat penduduk dan masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Sementara itu di Indonesia, Berita tanggal 1 September 2011 menyatakan bahwa berdasarkan data dari National Traffic Management Center Polri, tahun ini terjadi 2.770 kecelakaan dengan 449 korban tewas, 760 orang luka berat, dan 1.914 orang luka ringan. Pada 2010, sesuai data yang dicuplik dari buku "Mudik Asyik" yang dikeluarkan Mabes Polri, jumlah kecelakaan selama sepekan arus mudik sebanyak 927. Korban tewas sebanyak 182 orang, luka ringan 497 orang, dan luka berat 261 orang. Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena pola pikir dan tingkah laku para pengendara kendaraan bermotor saat berkendara. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi jalan yang semakin padat, banyak para pengendara

yang kurang memperhatikan

peraturan

lalu

lintas dan

mementingkan diri sendiri sehingga menyebabkan keamanan dan keselamatan saat berkendara terabaikan.

Selain itu kecerobohan pengemudi juga tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bias berprilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut di atur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan). Dengan berbagai latar belakang rencana, kepentingan, karakter, commit to user dan kondisi fisik para pengendara kendaraan bermotor berinteraksi di


3 digilib.uns.ac.id

jalan raya, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Perjalanan yang jauh, kondisi jalan yang rusak berat, cuaca yang panas, dan perilaku massa yang dipicu oleh kerumunan puluhan kendaraan bermotor di suatu tempat tertentu dapat membuat keadaannya menjadi lebih buruk. Mengingat dalam keadaan seperti itu, para pengendara sepeda motor sudah tidak fokus lagi sehingga tidak dapat lagi berpikir secara jernih dan mengambil keputusan secara benar. Kecelakaan lalu lintas sangat berhubungan akan kepatuhan hukum di jalan raya, kemerosotan terhadap kepatuhan hukum, belum tentu diartikan sebagai kemunduran tolok ukurnya. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan tersebut diakui sehingga disebut wewenang. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai tujuan yang tertib khususnya dalam berlalu lintas. Sedangkan kecelakaan lalu lintas sendiri mempunyai pengertian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas selain diatur dalam buku Undang–Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga dapat diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Buku II Bab XXI Pasal 359 sampai Pasal 361 KUHP. Dalam Kitab Undang– Undang Hukum Pidana mengandung pengertian “ barang siapa karena kesalahannya ( kealpaannya ) menyebabkan orang lain mati”. Dalam hal tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas tersebut di atas, sebenarnya perangkat perundang undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu dengan adanya Undang–Undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan dan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Seperti pengaturan pidana menurut uraian UU Lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu commit to user mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman


4 digilib.uns.ac.id

pidananya apabila luka berat pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila meninggal dunia pidana penjara palig lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Meski UU Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. hal ini pun banyak terjadi di daerah atau wilayah manapun, karena kecelakaan merupakan suatu perbuatan yang tidak mustahil untuk di pungkiri. Mengingat manusia tidak luput dari kesalahan yang melekat pada dirinya. Akibat dari sejumlah kecelakaan lalu lintas tersebut timbul banyak kerugian. Di Negara dengan pendapatan rendah dan menengah, kerugian akibat kecelakaan bisa mencapai 1-1,5 persen dari Gross National Product (GNP). Selain itu, kerugian yang timbul tidak hanya dari segi materi tetapi juga menyangkut produktivitas, waktu, kesehatan, dan biaya social lainnya (Andrew R. cecil, 2001 : 6). Berdasarkan dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya to maka user penulis merasa terdorong untuk yang banyak menimbulkancommit korban,

5 digilib.uns.ac.id


mengangkat hal tersebut menjadi judul penelitian dengan mengambil salah satu kasus yang ada di daerah Boyolali yaitu: “PENERAPAN UNDANGUNDANG LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN DI JALAN RAYA. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.216 / Pid .B / 2011 / PN.BI)”.

B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana pengaturan mengenai kelalaian yang dilakukan pengemudi dalam hukum pidana? 2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di pengadilan negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan terhadap kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas di Boyolali?

C. TUJUAN PENELITIAN Suatu Kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif : a) Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas. b) Untuk mengetahui bagaimanakah pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Boyolali pada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. c) Untuk menganalisis dan mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim di pengadilan negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan atas perkara tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas. 2. Tujuan Subyektif commit to user

6 digilib.uns.ac.id


a) Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana dalam hal mengenai pengaturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. b) Untuk melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori ilmu hukum, mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran serta pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan guna menganalisis mengenai pengaturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Hukum Pidana. c) Untuk melengkapi syarat–syarat guna memperoleh gelar akademik sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN Salah satu pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain : 1. Manfaat Teoritis a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Pidana pada khususnya. b) Untuk mengembangkan dan mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh penulis selama di bangku kuliah dan membandingkan kenyataan yang ada di lapangan. 2. Manfaat Praktis a) Dapat memberikan pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Boyolali di dalam menjatuhkan putusan atas perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang atas kelalaiannya menyebabkan jatuhnya korban. commit to user

7 digilib.uns.ac.id


b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman, memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak–pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, dan juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. METODE PENELITIAN Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan

ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari suatu pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa yang akan dicari. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode penilitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sosiologis. Penelitian hukum ini merupakan penggabungan dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan penelitian hukum empiris atau sosiologis Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian berdasarkan bahan – bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan – bahan hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006: 44) Sedangkan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di commit user dalam masyarakat (law into action). Penelitian hukum empiris


8 digilib.uns.ac.id

mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. 2. Sifat Penelitian Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal ini memberikan gambaran tentang penerapan Undang-Undang Lalu lintas mengenai kelalaian terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali dalam perkara kecelakaan Lalu lintas. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan mendasar pada data-data yang akan dinyatakan melalui tulisan dan/atau lisan, serta perilaku yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatau yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). 4. Lokasi Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat empiris-deskriptif maka lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali. 5. Jenis dan Sumber Data Penelitian Secara umum jenis data dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data skunder (Soerjono Soekanto, 2007 : 51). a) Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat. Dalam penelitian ini data diperoleh dari SATLANTAS Boyolali dan Pengadilan Negeri Boyolali. b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, commitbahan-bahan to user artikel, media massa, dari internet, hasil-hasil


9 digilib.uns.ac.id

penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dalam penelitian hukum ini. Sumber-sumber data yang Penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini data di ambil dari SATLANTAS dan Pengadilan Negeri Boyolali. Sedangkan sumber data sekunder adalah berupa bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah: 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: (a) Undang-Undang Dasar 1945 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (c) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas. (d) Peraturan lain yang berkaitan. 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet dan sumber lainya yang memiliki keterkaitan dalam penulisan hukum ini. 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu kamus. 6. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. commit user Teknik pengumpulan data yangtodipergunakan sebagai berikut:

10 digilib.uns.ac.id


a) Studi Lapangan Studi lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung kelapangan agar memperoleh data yang diperlukan. Hal ini ditempuh dengan melalui wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan mengadakan sejumlah Tanya jawab secara langsung dengan mencari informasi secara mendalam terhadap informan. Perolehan data dengan melakukan wawancara ini dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, sehingga dengan adanya pedoman yang digunakan dapat terarah

dalam

melakukan

wawancara dan

tujuan

dari

wawancara tersebut dapat tercapai. Penulis mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan Hakim yang memutus perkara ini di Pengadialan Negeri boyolali. b) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan sangat penting untuk mendapatkan landasan teori mengkaji substansi atau isi suatu badan hokum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 7. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka ketiga komponen tersebut berinteraksi yang didalamnya berisi Reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (H.B.Sutopo, 1999 : 8).commit to user



F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Selain itu ditambah dengan daftar pustaka. Adapun sistematika yang terperinci adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian,

metode

penelitian,

dan

sistematika penulisan hukum. BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini meliputi kerangka teori yang berisi tentang tinjauan umum mengenai pengertian hukum pidana, putusan hakim, pengertian tindak pidana, tindak pidana culpa (kelalaian dalam pelanggaran lalu lintas), dan macam- macam kelalaian dalam pelanggaran lalu lintas.

BAB III

: PEMBAHASAN Dalam bab ini membahas mengenai pemidanaan terhadap perkara tindak pidana culpa (kelalaian dalam lalu lintas) serta membahas mengenai dasar– dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana culpa (kelalaian dalam berkendara pada kecelakaan lalu lintas).

BAB IV

: PENUTUP Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana a) Pengertian hukum pidana Kata–kata

hukum

pidana merupakan

kata–kata

yang

mempunyai lebih daripada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan–rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diperlakukan secara umum. Para ahli hukum memberikan arti yang berbeda-beda mengenai pengertian hukum pidana, diantaranya : 1) Mr. W.F.C.

van

HATTUM

(dalam

buku

P.A.F

Lamintang) Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari

ketertiban

hukum

umum

telah

melarang

dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitrkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. (P.A.F Lamintang, 1997 : 2 ). 2) SIMONS (dalam buku P.A.F Lamintang) Hukum pidana itu dibagi menjadi hukum pidana dalam arti obyektif atau strafrecht in objectieve zin dan hukum pidana dalam arti subyektif atau strafrecht in subjectieve zin, yaitu : (a) Hukum pidana dalam arti obyektif adalah keseluruhan to user dari commit larangan-larangan dan keharusan-keharusan,

12



yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturanperaturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan

yang

mengatur

masalah

penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. (b) Hukum pidana dalam arti subyektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu : (1) hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif. (2) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman (P.A.F Lamintang, 1997: 3-4). Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran

dan

kejahatan

terhadap

kepentingan

umum.

Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim (Yulies Tiena Masriani, 2004 : 60). commit to user b) Tujuan hukum Pidana



Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu: 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/ pencegahan) 2) Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. c) Pertanggung jawaban Pidana Azas dalam pertanggung jawaban hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld). Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan leer van het materiele feit (faitmaterielle). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H.R. 1916 Nederland, hal itu ditiadakan (moeljatno, 2000 : 153). Dalam KUHP menentukan bahwa anak-anak dibawah umur 10 tahun tidak dapat dikenai pidana. Tapi pasal ini dalam tahun 1905 dihapus. Maksudnya ialah, agar supaya dengan demikian terhadap anak-anak dibawah umur 10 tahun dimungkinkan penuntutan, tidak supaya dipidana, tapi diadakan tindakan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban, seperti dalam KUHP Pasal 44 yang berbunyi: “Barang

siapa

melakukan

perbuatan

yang

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas committegas to user kesalahan yang secara menyatakan , bahwa tiada pidana



tanpa

kesalahan.

Artinya,

seseorang

baru

dapat

dimintai

pertanggung jawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan. Apabila dalam diri orang itu tidak ada kesalahan, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Tongat, 2008 : 225). Apabila dilihat secara cermat, maka terlihat bahwa KUHP tidak memberi batasan/pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Secara formal-konseptual KUHP tidak memberikan batasan atau pengertian tentang persoalan tersebut. KUHP hanyalah memberikan batasan kapan dalam diri seseorang itu dianggap tidak ada kemampuan bertanggungjawab, tidak memberi batasan kapan dalam diri seseorang itu dianggap ada kemampuan bertanggungjawab.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana a) Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit” Dimana strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni Straf, baar,dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan baar diartikan dengan dapat dan boleh, feit diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah strafbaarfeit sendiri diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. diantranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. Perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan. commit to user



Para ahli hukum memberikan arti dan istilah dari strafbaar feit yang berbeda – beda, diantaranya : 1) Moeljatno mengatakan : Beliau menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Adami Chazawi, 2002 : 71). 2) Roeslan saleh mengatakan: Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh ada atau tidak dapat dilakukan (Roeslan saleh, 1968 : 10). 3) Utrecht mengatakan: Peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melainkan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan) (Rusli effendi, 1986 : 251) 4) Simons mengatakan : Pengertian dari strafbaar feit adalah sebagai suatu tindak pidana, yang merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang oleh Undang–undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (P.A.F Lamintang, 1984 : 176). b) Unsur – Unsur Tindak Pidana Secara garis besar unsur–unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu : 1) Unsur Subyektif Merupakan semua hal yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan pelaku, unsurnya adalah : commit to user (a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan,



(b) Maksud atau vooremen pada suatu percobaan, (c) Macam – macam maksud atau oogmerk, (d) Ada atau tidaknya perencanaan, (e) Perasaan takut atau stress. 2) Unsur obyektif Merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaam mana tindakan itu dilakukan, dan segala sesuatu yang berasal dari luar batin si pelaku, unsurnya : (a) Sifat melanggar hukum, (b) Kualitas si pelaku, (c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (P.A.F Lamintang, 1984 : 183-184). Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana tertentu yang masuk ke dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang ada dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu : 1) Unsur tingkah laku Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak dari tindak pidana, yang terdiri dari dua macam, pertama yaitu tingkah laku aktif atau positif yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya diperlukan wujud gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh. Yang kedua adalah tingkah laku pasif atau negatif, yaitu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu commit to user



dalam

keadaan-keadaan

tertentu

harus

melakukan

perbuatan aktif. 2) Unsur sifat melawan hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat

bersumber pada Undang-undang dan

dapat

bersumber pada masyarakat. Sifat tercela ini dalam rumusan tindak pidana dinyatakan dengan berbagai istilah, yaitu : (a) Dengan tegas menyebut melawan hukum (b) Dengan menyebut tanpa hak atau tidak berhak, (c) Dengan menyebut tanpa izin, (d) Dengan menyebut melampaui kekuasaannya, (e) Dengan menyebut tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum. 3) Unsur Kesalahan Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif pada diri pelaku dalam melakukan tindak pidana. 4) Unsur akibat konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, pada tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, pada tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

commit to user



5) Unsur keadaan menyertai Merupakan unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana Unsur ini hanya terdapat dalam tindak pidana aduan, yang merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu. 7) Syarat tambahan untuk memperberat pidana Merupakan alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana. Unsur ini bukanlah unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan. 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana Yaitu berupa unsur keadaan–keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan ( Adami Chazawi, 2002 : 81 – 111 ). c) Macam-macam Tindak Pidana Perbuatan

pidana

adalah

perbuatan

seseorang

atau

sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut: 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benarbenar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatancommit itu. to user



3) Perbuatan pidana (delik) Dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP) 4) Perbuatan pidana (delik) Culpa, adalah suatu perbuatan pidana

yang

tidak

sengaja,

karena

kealpaannya

mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan. 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan. 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pembagian itu didasarkan bahwa pada kenyataanya banyak dalam masyarakat terdapat perbuatan–perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang–undang karena telah mengandung sifat tercela atau melawan hukum di dalam masyarakat. Dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang–undang dinyatakan demikian ( Adami Chazawi, 2002 : 119 ). Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu : 1) Tindak pidana formil Merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang commit user melakukan suatu perbuatan dirumuskan itu toadalah



tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata–mata pada perbuatannya. 2) Tindak pidana materiil Dalam

perumusannya

inti

larangan

adalah

pada

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan

akibat

yang

dilarang

itulah

yang

dipertanggungjawabkan dan dipidana (Adami Chazawi, 2002 : 122-123). Tindak pidana menurut bentuk kesalahannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) Tindak pidana sengaja/dolus Tindak pidana ini mengandung pengertian sebagai tindak pidana yang dalam perumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. 2) Tindak pidana kelalaian atau kealpaan/culpa Merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa atau kealpaan dari si pelaku. Unsur kealpaan tersebut bisa berupa kelalaian, karena kurang hati–hati, dan tidak karena kesengajaan (Adami Chazawi, 2002 : 124-125). Tindak pidana berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) Tindak pidana umum Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP Buku II dan Buku III sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. 2) Tindak pidana khusus Adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar user materiil. Karena walaupun telah kodifikasicommit hukumtopidana



ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana di luar KUHP adalah suatu keharusan yang tindak dapat dihindari. Karena perbuatan tertentu itu dinilai telah merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana (Adami Chazawi, 2002 : 127). Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) Tindak pidana biasa Yang dimaksud tindak pidana biasa ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap

pembuatnya

tidak

di

syaratkan

adanya

pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang tidak perlu adanya pengaduan terlebih dulu. 2) Tindak pidana aduan Adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Yakni korban dari tindak pidana tersebut atau wakilnya atau keluarga (Adami Chazawi, 2002 : 128129).

3. Macam-macam Unsur Kelalaian yang Menimbulkan Kecelakaan a) Kelalaian karena orang Untuk

mengetahui

dipertanggungjawabkan

apakah dimuka

seseorang persidangan,

tersebut

dapat

maka

harus

ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (dolus) atau kelalaian/ Kealpaan (culpa). Dalam lapangan hukum pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. user kesengajaan ini, maka apabila Dalam kaitannya commit dengan tounsur



didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan

perbuatan

melanggar

kepadanya tersebut. commit to user

hukum

yang

dituduhkan



Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana tersebut dapat dijatuhkan kepada

si

pelaku

atas

perbuatan

pidananya

(http://hukum.kompasiana.com/2012/03/20/kecelakaan-saifuljamil-dilihat-darikesalahan-dan-pertanggungjawaban-hukum). commit to user

itu



b) Kelalaian karena Kendaraan Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya adalah : 1) Genangan air, memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam, membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bias hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban dengan permukaan jalan. Akan lebih berbahaya lagi ketika tapak ban sudah tipis. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan menarik kekanan atau ke kiri. 2) Pecah ban, sama bahayanya dengan genangan. Bukan hanya kendaraan yang susah dikendalikan, bisa juga kendaraan tiba-tiba oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi. 3) Jalan Bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek. Jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali. 4) Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk commit to user pada mobil dengan transmisi diperlambat. Apalagi



otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa engine brake. 5) Human Error, faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi, mengantuk,

reaksi

yang

berlebihan

ketika

mobil

mengalami gejala negatif pengedalian seperti limbung, oversteer maupun understeer. Menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telepon dan makan sambil mengemudikan kendaraan dijalan raya. (http://fandimin.blogspot.com/2012/03/20-penyebabmobil-mengalami-kecelakaan.html). Sebab-sebab dari peristiwa lalu lintas jalan, baik yang mengenai pelanggaran, maupun kecelakaan lalu lintas dapat diuraikan sebagai berikut : (a) Keadaan udara dan cuaca; (b) Keadaan jalan; (c) Pengemudi; (d) Orang berjalan kaki; (e) Penumpang; (f) Keadaan kendaraan; (g) Jalan trem atau kereta api; (h) Benda-benda lain yang merintangi lalu lintas; (i) Karena hewan; (j) Bermacam-macam sebab lainnya (M. Karjadi, 1973 : 3). Seperti yang tercantum di dalam jurnal internasional berjudul “Human Factor In Traffic Accidents in Lagos, Nigeria” disebutkan bahwa: “Of the 25 human factors variables, age, overtaking, overspeeding, neglect of brake servicing, neglect of tyre care and commit to user contribute to increase in road religious affiliation significantly



traffic accidents in the metropolis, and significantly cantribute to increase in road traffic accidents in lagos. Among such are drinking of alcohol before driving in combinations with old age”. Yaitu bahwa: “dari 25 variabel faktor manusia, usia, menyalip, terlalu kencang, mengabaikan servis pada rem, mengabaikan perawatan ban dan afiliasi agama secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kecelakaan lalu lintas jalan di kota metropolitan, dan secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kecelakaan lalu lintas di jalan, antara lain seperti minum alkohol sebelum mengemudi dan kombinasi usia tua.

4. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan a) Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya (UndangUndang RI no. 22 tahun 2009 : 2). Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khusunya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem commit user transportasi nasional harusto dikembangkan potensi dan perannya



untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya dipengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi, terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya. Kendaraan sebagai alat angkut mempunyai bentuk, ukuran dan kemampuan yang bermacam-macam sesuai kebutuhan. Jaringan jalan sebagai tempat penampungan lalu lintas mempunyai fungsi dan kondisi yang berbeda-beda mulai dari lebar lajur, jumlah lajur, daya dukung dan lain-lain. Agar lalu lintas dapat berjalan dengan lancar, teratur, tertib dan selamat, maka perlu diatur dan ditata dengan perangkat peraturan yang cocok dan dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya (Hasan Basri, 1993 : 12).

b) Kecelakaan Lalu lintas dan korban kecelakaan Lalu lintas Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (Undang-Undang RI no. 22 tahun 2009 : 5). Secara

garis

besar

kecelakaan-kecelakaan

lalu

lintas

cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yakni faktor-faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka keempat faktor tersebut, faktor manusia pemakai jalan raya memegang peran sangat penting. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia pemakai jalan raya merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas (soerjono soekanto, 1984 : 21). commit to user



Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (M Ali Zaidan, 2008 : 4546)

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum. pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan. Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun dalam bentuk ekonomi” (http//www.faculty.ncwc.edu/ toconnor/300/300lect01.htm). Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pembuat akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dai kelalaian (delik culpa) (Winarno Budyatmojo, 2009: 122). Sedangkan untuk pelaku yang menimbulkan suatu kejahatan baik itu disengaja maupun tidak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Pelaku berperan erat akan timbulnya korban, karena korban akan ada setelah adanya perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh si pelaku.

5. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim a) Pengertian Putusan Hakim Putusan menurut buku yang dikeluarkan oleh Kejaksaan commit to putusan user Agung RI 1985 menyatakan adalah “hasil atau kesimpulan



dari sesuatu yang telah dipertimbangkan atau dinilai dengan semasak-masaknya

yang

dapat

berbentuk

tertulis

ataupun

lisan”(Leden Marpaung, 1992, 406). KUHAP memberikan batasan tentang Putusan Pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai penerjemahan dari kata vonnis adalah “hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan”. Beranekaragamnya

pengertian

mengenai

putusan

ini

dikarenakan oleh negara Indonesia yang mengadopsi peraturan perundang-undangan dari bangsa Belanda beserta istilah-istilah hukumnya, diterjemahkan oleh ahli bahasa dan bukan oleh ahli hukum. Sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakcermatan penggunaan istilah-istilah hukum pada saat sekarang ini. Sebagai contoh yaitu kesalahan menyamakan istilah hukum antara putusan dan keputusan sebab hal tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda.(Lilik Mulyadi, 2000 : 145) b) Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing Hakim Anggota Majelis mengutarakan pendapat atau pertimbangan-pertimbangan dan keyakinannya atas perkara tersebut maka dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 ayat 2 KUHAP). Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan hal yang sangat penting oleh karena tugas utama dari Hakim Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. commit to user



Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung adanya keyakinan hakim. Hal ini tecantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat ditarik hal sebagai berikut: 1) Sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku. 2) Atas

dasar alat

bukti yang sah

tersebut

hakim

berkeyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yaitu

berarti merupakan dua diantara alat-alat bukti yang sah

menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: (a) Keterangan saksi (b) Keterangan ahli (c) Surat (d) Petunjuk (e) Keterangan terdakwa Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diluar ketentuan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah. c) Pertimbangan Hakim Setiap putusan hakim yang diberikan oleh hakim harus disertai pertibangan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada user masyarakat, bangsa dan negara Tuhan Yang Mahacommit Esa, diritosendiri,



mengenai dasar pertimbangan mengapa hakim memberikan putusan yang demikian berdasarkan undang-undang yang ia gunakan untuk memerikasa tindak pidana tersebut. Di dalam Pasal 197 butir (1) huruf (d) KUHAP menyatakan bahwa “hakim sebelum mengambil putusan terlebih dulu menyusun suatu pertimbangan yang disususn secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. d) Bentuk Putusan Hakim dalam kecelakaan Lalu lintas Peran hakim sangat diperlukan untuk menindak lanjuti kelalaian ini. Pengemudi kendaraan yang lalai harus dijatuhi sanksi pidana, dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun

2009, untuk memberikan

efek

jera sekaligus

meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam berkendara, sehingga dapat tercipta keamanan dalam berlalu lintas. Dalam penjatuhan putusannya agar dapat memberikan gambaran kepada pengguna jalan pada umumnya dan pengemudi kendaraan pada khususnya, tentang penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan yang lalai. Dengan harapan dapat mengurangi angka kecelakaan karena kelalaian pengemudi kendaraan. Sehingga dapat meningkatkan keamanan berlalu lintas. Adapun bentuk Putusan hakim terhadap Kelalaian Lalu lintas dapat berupa: 1) Putusan Bebas (vrijspraak) Dalam praktek pemberian putusan bebas (vrijspraak) yang berarti bahwa terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Culpa (kelalaian Lalu Lintas). 2) Putusan Pelepasan dari segala tuntutan (onslag van alle commit to user rechtsvervolging).



Putusan Penglepasan dari Segala Tuntutan Hukum dapat terjadi apabila Majelis Hakim beranggapan bahwa: (a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan menyakinkan, dan (b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. 3) Putusan Pemidanaan (veroordeling) Apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana.

commit to user



a. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kelalaian dalam berkendara dijalan raya

Kecelakaan lalu lintas

Penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lalu lintas/culpa Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan : Kerangka pemikiran dalam bentuk skema di atas mencoba memberikan gambaran yang disusun secara sistematis dengan alur berfikir commit to user memasuki permasalahan yaitu dalam menjawab penelitian ini. Sebelum



pembahasan penjatuhan putusan hakim Pengadilan Negeri Boyolali terhadap penerapan Undang-Undang pada perkara tindak pidana culpa (kelalaian dalam Lalu lintas) diperlukan pembahasan mengenai latar belakang, pengertian lalu lintas, macam-macam kelalaian, pengertian hukum pidana, tindak pidana dan putusan hakim. Setelah adanya pembahasan tersebut maka akan diperoleh suatu gambaran mengenai masalah penerapan Undang-Undang Lalu lintas pada putusan dalam perkara tindak pidana culpa (kelalaian dalam Lalu lintas) yang terjadi khususnya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali. Kemudian diadakan suatu penelitian hukum untuk mengetahui pengaturan pemidanaan yang diberikan bagi pelaku tindak pidana culpa (kelalaian dalam Lalu lintas) dan apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut. Selain itu dapat diketahui juga kesesuaian antara peraturan yang digunakan dengan putusan yang dijatuhkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai

upaya-upaya

yang

dapat

permasalahan yang terjadi.

commit to user

ditempuh

untuk

mengatasi


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN MENGENAI KELALAIAN YANG DILAKUKAN PENGEMUDI DALAM HUKUM PIDANA Lalu lintas mempunyai peran dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk mewujudkan suatu kesejahteraan umum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan suatu ketertiban, kesejahteraan dan keamanan lalu lintas perlu adanya pengembangan potensi dan perannya sebagai sistem Transpotasi nasional. Upaya ini diwujudkan dalam mendukung pembangunan ekonomi serta akuntabilitas dalam pembangunan Negara. Seiring meningkatanya suatu kebutuhan dalam masyarakat Indonesia akan kendaraan bermotor, maka sangat berpengaruh pada ruang lalu lintas jalan dimana hukum mempunyai peranan penting dalam mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor dijalan raya maka, terciptalah suatu ketidak patuhan akan hukum yang berlaku karena faktor kebutuhan dan kepentingan masing-masing individulah yang berbeda untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya. Dari bermacam-macam ketidak patuhan akan peraturan itulah yang menyebabkan timbulnya suatu kecelakaan dalam lalu lintas. Dari berbagai kejadian kecelakaan dapat disimpulkan

bahwa faktor

kelelahan

dan

kurang berhati-hatinya

pengemudi yang memicu terjadinya kecelakaan. Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas terjadi karena pola pikir dan tingkah laku para pengendara kendaraan bermotor saat berkendara. Seperti yang tercantum di dalam jurnal internasional berjudul “Insight into the nature of road accidents from data on injured and dead” disebutkan bahwa: commit to user

36



“Spending is considered to be the main cause of accidents. However, in the Hills there are rewer collision-related accidents, and major damage is caused by vehicles falling off the road. Trucks (goods carriers) are most frequently in volvend in road accidents, but in the Hills the jeep (a popular made of public transport) is the major culprit for most accidents must accidents are observed to take place during the night”. Yaitu bahwa: Mempercepat dianggap penyebab utama kecelakaan. Namun, di perbukitan ada kurang tabrakan kecelakaan, dan kerusakan utama adalah disebabkan oleh kendaraan jatuh dari jalan. Truk (barang pembawa) adalah yang paling sering terjadi kecelakaan di jalan, tetapi di perbukitan lebih popular jip yang sering terjadi kecelakaan. Hal ini kebanyakan terjadi pada malam hari. Selain kecerobohan pengemudi juga tidak jarang menimbulkan korban luka-luka maupun meninggal dunia. Hal ini dapat dihindarai apabila para pengguna jalan berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut di atur dalam Undang-Undang lalu lintas. 1. Pengaturan kelalaian lalu lintas pada KUHP Bagi orang yang melanggar ketentuan khususnya mengenai kelalaian atau kealpaan dalam berlalu lintas di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dijumpai dalam KUHP dan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya bagi pelanggar undang-undang itu sudah diatur mengenai apa yang menjadi ruang lingkup dari kelalaian maupun

kealpaan

yang terjadi dalam

berlalu

lintas. Dalam

pengaturannya ada 2 dasar yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman yaitu: a) Seperti dalam KUHP mengenai kelalaian atau kealpaan dalam lalu lintas diatur pada pasal: 1) Pasal 359, yang berbunyi: commit to user



“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. 2) Pasal 360, yang berbunyi: “ayat (1), Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. “ayat (2),Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”. dan, 3) Pasal 361, yang berbunyi: “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan”. Penjelasan dan analisis pasal dalam KUHP Jika dilihat pada Pasal 359 tentu tidak ditegaskan bahwa tidak adanya ketentuan

mengenai penggolongan

jenis

korban

dari

kecelakaan yang terjadi. Jadi didalam Pasal 359 hanya mengatur korban yang karena kealpaan tersebut menyebabkan matinya orang lain dari peristiwa kecelakaan yang telah terjadi. Jika di cermati dalam pasal ini juga tidak mengatur jelas bagi kerusakan benda atau ganti rugi denda dari sebab akibat yang timbul dari kecelakaan. Seharusnya dalam pengaturannya pasal ini dapat diperjelas mengenai ketentuan denda dari akibat yang ditimbulkan pada kecelakaan tersebut. Padahal committerjadi to user pada kenyataannya banyak pada proses hukumnya pihak dari



korban meminta ganti rugi denda yang harus diberikan kepada korban untuk membantu administrasi pada pihak korban dalam akibat yang timbul dari kecelakaan yang terjadi. Sehingga dalam penerapannya kurang lengkap dan tidak ada batasan denda yang diajukan dari pihak korban, sehingga perlindungan bagi korban dirasa kurang. Pada Pasal 360 dalam pengaturannya selain tidak adanya pengaturan denda pada pasal tersebut juga pada ayat (1) hanya mengatur korban yang menderita luka berat saja. Sebaiknya dalam ayat ini memuat lengkap mengenai akibat yang timbul dari kecelakaan dengan korban luka ringan dan kerugian benda atau barang. Pada ayat (2) lebih bersifat meminta pertanggung jawaban atas kecelakaan yang terjadi yang mengakibatkan dirinya luka (mengalami kerugian dari akibat terjadinya kecelakaan itu), sehingga tidak dapat melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan sebagaimana mestinya. Sebaiknya pada ayat (1) juga memuat ketentuan seperti pada ayat (2) dengan kelengkapan ketentuan denda yang apabila dibebani atas akibat yang timbul dari kecelakaan itu. Pada intinya pasal ini secara umum memuat ketentuan dari akibat kelalaian yang terjadi yang mengakibatkan korban luka berat. Yang masuk dalam kategori luka berat di tentukan dalam Pasal 90 KUHP yaitu: (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. (2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjan pencaharian. (3) Kehilangan salah satu panca indera. (4) Mendapat cacat berat. (5) Menderita sakit lumpuh. (6) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih. (7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. commit to user



Perbedaan pokok antara Pasal 359 dan 360 ayat (1) KUHP adalah tentang akibatnya atau korbannya. Pasal 359 korbannya mati, sedangkan Pasal 360 ayat (1) korbannya luka berat. Tindak pidana ini termasuk

kejahatan

yang

berunsurkan

kealpaan

sebagaimana

dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut diatas. Perumusan kedua pasal tesebut di atas setelah mengalami perubahan oleh Undang-Undang No.1 tahun 1960 LN. No.1 tahun 1960 pemecahan Pasal 360 menjadi dua ayat yaitu ayat (1) merumuskan luka berat dan ayat(2) merumuskan yang tidak termasuk luka berat. Dalam perumusan terjemahan kedua pasal tersebut, ternyata pada Pasal 359 KUHP ancaman pidananya dinaikan dari satu tahun menjadi lima tahun pidana penjara dan kurungan dari Sembilan bulan menjadi satu tahun, sedangkan Pasal 360 KUHP sebelum diadakan perubahan hanya terdiri atas satu ayat denagn tidak membedakan antara luka berat dan yang bukan luka berat dan diancam pidana sama. Kemudian diubah terdiri atas dua ayat seperti tersebut di atas pada Pasal 360. Alasan pemberatan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang berunsur kelalaian atau kealpaan terutama yang berakibat korban mati atau menderita luka berat adalah sebagai berikut: Sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesame manusia, menyebabkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas berupa tubruk-tubrukan, terjerumusnya kendaraan dalam jurang atau kali, atau bergulingnya kendaraan karena terlampau banyaknya muatan berupa barang atau orang atau karena putus asanya atau kebakaran karena kurang perawatan atau penelitian sebelum menegmudikan kendaraan itu, yang semuanya itu meminta korban manusia. Rupanya commit user ancaman hukuman penjara atautokurungan yang terdapat pada Pasal 359



dan 360 KUHP itu tidak cukup merupakan kekangan, sedang kalau hukuman dijatuhkan meskipun berat, sering dirasakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga ancaman itu harus di perberat. Prof.Dr.H.Iswanto,SH berpendapat mengenai ancaman pidana terhadap kejahatan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP selain bertentanagan dengan teori pidana modern yaitu pidana yang menekankan pada pembinaan bukan pada pembalasan terpidana, juga dalam praktik Peradilan Indonesia terutama dalam tindak pidana lalu lintas jalan para hakim sebagian terbesar menjatuhkan pidana maksimum 12 bulan. Pada waktu sekarang teori pembalasan pidana bagi terpidana menjadi tidak penting lagi dengan dianutnya teori hukum pidana modern. Para terpidana dipersiapkan untuk menjadi anggota masyatakat yang baik, sehingga diharapkan tidak akanmelakukan kejahatan lagi. Pandangan tersebut dapat di khawatirkan jikan terpidana yang karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan mati atau luka berat orang lain, setelah kluar dari penjara akan menjadi jahat, padahal sebelumnya adalah orang yang baik. Pasal 361 dalam pengaturannya merupakan pertanggung jawaban diri dalam pelanggaran tersebut. Sehingga tidak dapat menghindari dari akibat yang di timbulkan karena alasan pekerjaan karena kurang berhati-hati

dalam

menjalankan

tugas

ataupun

adanya unsur

kesengajaan. jadi, di pasal ini lebih meminta pertanggung jawaban setelah terjadi kecelakaan itu, yang mengakibatkan kerugian dalam melakukan

pekerjaannya

sehari-hari

yang

dilakukan

korban

kecelakaan tersebut (akibat yang ditimbulkan setelah peristiwa kecelakaan terjadi).

2. Pengaturan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 commit to user



Sedangkan pada Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai kecelakaan lalu lintas diatur mulai Pasal 226 sampai Pasal 326. Dalam pengaturanya pada Undang-Undang ini lebih jelas dibandingakan dengan KUHP, seperti dalam Pasal 229 diatur mengenai penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang didalamnya

digolongkan

kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan jenis berat. Kecelakaan

seperti jenis

ringan

merupakan

kecelakaan

yang

mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kemudian kecelakaan jenis sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan jenis berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Pada kelalaian atau kealpaan dalam lalu lintas pada UndangUndang nomor 22 tahun 2009 diatur dalam Pasal 310, yang di dalam pengaturannya mempuyai keterkaitan dengan Pasal 229. karena di dalam Pasal 229 mengatur mengenai penggolongan seperti tersebut diatas. pada Pasal 310 ayat (1) mengatur pada intinya mengenai kecelakaan kategori rimgam di hukum dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Pada ayat (2) pada Pasal 310 mengatur mengenai kecelakaan jenis sedang dengan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua juta rupiah. Yang dimaksud kecelakaan jenis ringan dengan korban luka ringan dan kerusakan barang. Didalam ayat (3) lebih mengatur pada jenis kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Sedangkan pada ayat terakhir ayat (4) mengatur mengenai kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak dua belas commit to user juta rupiah.



Penjelasan dan analisis Undang-Undang lalu lintas Di dalam Pasal 310 ini dinilai lebih luas dalam memberikan ketentuan dalam setiap ayat pada pasal tersebut. Sehingga dinilai lebih jelas apa yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan dengan menimbulkan korban ataupun kerugian pada pihak korban. Selain itu adanya suatu penggolongan jenis kerugian yang di derita korban kecelakaan, sehingga di nilai lebih lengkap pengaturanya. Secara umum dari analisis diatas pengaturan pidana pada kecelakaan lalu lintas khususnya mengenai kelalaian dalam pengaturannya sudah jelas dan sanksi pidananya juga sudah di tentukan pada KUHP maupun Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Dalam penerapannya secara lebih jelas sudah di golongkan pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, jadi apa yang menjadi golongan tersebut tergantung pada pelanggaran dan korban kecelakaan lalu lintas. Dalam kenyataan pada sekarang ini setelah adanya UndangUndang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dirasa lebih efektif dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. Karena, dalam pengaturannya lebih spesifik dalam pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang itu beserta sanksi pidananya yang lebih efektif dan dirasa dapat menimbulkan efek jera bagi pengguna jalan agar lebih ber hati-hati dan berperilaku tertib di jalan raya. Sebab, berperilaku tertib dari kesadaran masyarakat dapat mengurangi angka pelanggaran dalam lalu lintas dan tidak mengganggu kenyamanan pengendara lain maupun pengguna jalan lain dalam kepentingan bersama.

3. Kealpaan termasuk dalam perbuatan pidana (delik) culpa Apabila dikaitkan dengan macam-macam tindak pidana, maka perbuatan pidana seperti kelalaian dalam lalu lintas baik yang commit to user ketentuannya melanggar KUHP maupun Undang-Undang lalu lintas



dengan melakukan perbuatan yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana tergolong pada jenis perbuatan pidana (delik) culpa. Yang dimaksud delik culpa adalah suatu perbuatan

pidana

yang

tidak

sengaja,

karena

kealpaanya

mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Dalam terjadinya delik culpa ada unsur faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatanya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Sedangkan

dari

bermacam-macam

kejadian

kecelakaan

dapat

disimpulkan bahwa faktor kelelahan serta kurang berhati-hatinya pengemudi yang memicu terjadinya kecelakaan. Maka kealpaan dalam lalu lintas yang menimbulka kerusakan benda maupun menimbulkan korban itulah termasuk dalam perbutan pidana (delik) culpa. Semua pelanggaran baik kesengajaan atau kealpaan yang ada pada KUHP maupun Undang-Undang lalu lintas yang menimbulkan kerugian pada orang lain yang di golongakan akibat ringan, sedang maupun berat pada terjadinya kecelakaan termasuk dalam perbuatan pidana (delik) culpa. Jadi semua pelanggaran lalu lintas mengenai kealpaan tergolong pada jenis delik culpa dengan ketentuan sanksi yang terdapat pada KUHP maupun Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. 4. Adapun Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Dalam KUHP menentukan bahwa anak-anak dibawah umur 10 tahun tidak dapat di kenai pidana. Tetapi ada pembaharuan dalam pasal ini bahwa terhadap anak dibawah 10 tahun di harapkan untuk diberikan tindakan. Selain itu bagi mereka yang tidak dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban, seperti dalam pasal 44 KUHP yang didalamnya berlaku bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena commit to user



jiwanya cacat dalam tubuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Jadi terlihat bahwa KUHP tidak diberi batasan/pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Secara formal-konseptual KUHP tidak memberikan batasan atau pengertian tentang persoalan tersebut. KUHP hanyalah memberikan batasan kapan dalam diri seseorang itu dianggap tidak ada kemampuan bertanggungjawab, tidak memberi batasan kapan dalam diri seseorang itu dianggap ada kemampuan bertanggungjawab.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Perkara Kelalaian Dalam Berkendara Yang Dilakukan Sopir Tersebut Di Dalam Putusan Perkara Nomor 216/ Pid.B/ 2011/ PN. Bi 1. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 216/ Pid.B/ 2011/ PN. Bi

PUTUSA N Nomor: 216 / Pid.B / 2011 / PN.Bi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap

: EKO YULIANTO BIN MUH ZAENURI;

Tempat Lahir

: Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 12 Juli 1978; Jenis Kelamin

: Laki – laki;

Kebangsaan

: Indonesia; commit to user



Tempat Tinggal

: Kp. Jolotundo RT.03/02 Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang;

Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Swasta;

Pendidikan

: SMP tidak lulus;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Boyolali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : 1.

Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011;

2.

Diperpanjang Penuntut Umum, sejak 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 ;

3.

Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan 25 Desember 2011;

4.

Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;

5.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012; Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum, meskipun

Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri; PENGADILAN NEGERI tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara. Ini; Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; Telah mengamati dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa EKO YULIANTO BIN M. ZAENURI terbukti commit tobersalah user secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, EKO YULIANTO BIN M. ZAENURI dengan pidana penjara selama I (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa. : -

1 (satu) buah KBM Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA;

-

1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA masingmasing dikembalikan kepada pemilik rental Nuria Jaya Abadi yaitu sdr. MUHAMMAD NUROHIM, SH.MH;

-

1 (satu) lembar SIM an.EKO YULIANTO dikembalikan kepada Terdakwa EKO YULIANTO BIN M. ZAENURI

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua, ribu rupiah) Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara PDM– 122/Byl/Epp.2/12/2011, tertanggal 13 Desember 2011 yaitu sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa EKO YULIANTO BIN M. ZAENURI pada hari to user11.20 WIB atau setidak-tidaknya Selasa tanggal 23 Agustus 2011 commit sekira pukul



pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di jalan umum, SoloSemarang tepatnya disebelah barat SPBU Mojosongo, Dk.Tegawire RT.01/09 Ds/Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, mengemudikan kendaraan yang karena, kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 11.20 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA berjalan dari arah timur ke barat (arah Solo ke Semarang) dengan kecepatan 60 km/jam persnelling 4 (empat), sesampainya di Jalan umum Solo-Semarang tepatnya disebelah barat SPBU Mojosongo, Dk. Tegawire RT.01/09 Ds/Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dengan keadaan jalan lurus beraspal kering, jalan dibagi dua jalur dibatasi median jalan, arus lalu lintas sedang, pandangan bebas tidak terhalang apapun, cuaca cerah, tiba-tiba ada 2 (dua) orang anak kecil yaitu saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin Harsono dengan saksi Ervan Tri Indrianto bin Laminu yang sedang menyeberang jalan dari arah Selatan kearah utara;

-

Bahwa karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya kurang hatihati, tidak membunyikan klakson, tidak berusaha mengerem kendaraannya, dan tidak mengutamakan pejalan kaki maka ketika melihat saksi korban dan saksi Ervan Tri Indrianto bin Laminu sedang menyeberang jalan dan pada saat saksi korban yang sedang berjalan dibelakangnya saksi ErvanTri Indrianto langsung tertabrak oleh mobil Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA yang sedang dikemudikan Terdakwa;

-

Bahwa perkenaan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan saksi korban adalah di bagian depan kiri sedangkan saksi korban pada bagian sebelah kanan; Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Bayu Aji Kurniawan mengalami luka pada bagian wajah kiri banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi korban dibawa ke RSUD commit to user Pandan Aran Kab. Boyolali tetapi karena kondisi saksi korban pada waktu itu



kritis, kemudian saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta untuk dilakukan operasi otak tahap pertama sehingga saksi korban harus opname selama 11 (sebelas) hari, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 saksi korban opname lagi di rumah sakit Panti waluyo Surakarta untuk operasi otak tahap kedua, sesuai dengan visum et Repertum nomor : 904/PW/P/X/2011 yang ditandatangani oleh dr. Widjono, Sp.BS dengan diketahui oleh direktur Rumah Sakit Panti WaIuyo, Surakarta Dr.T.Soebroto, M.Kes dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Agustus 2011 didapatkan : -

Kesadaran : tidak sadar;

-

Gangguan kemampuan berbicara;

-

Anggota gerak atas kanan lemah;

-

CT SCAN (foto otak) : perdarahan dipermukaan otak bagian samping depan kiri (Pendarahan Subdoral Acut);

-

Dilakukan operasi otak untuk membersihkan bekuan darah Kesimpulan : Pendarahan Otak

·

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan; Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

Saksi BAYU AJI KURNIAWAN Bin HARSONO (alm) tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan : - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar jam 11.20 WIB bertempat di jalan umum Solo – Semarang tertabrak oleh mobil Yaris berwarna putih yang dikemudikan terdakwa; - Bahwa saksi pada saat itu mau menyeberang bersama dengan Irvan Tri commit to user Indiarto untuk main Playstation setelah pulang sekolah;



- Bahwa setelah Irvan berhasil menyeberang, saksi kemudian menyusul untuk menyeberang lulu tertabrak oleh terdakwa; - Bahwa saksi sebelumnya melihat ada 2 mobil tetapi masih jauh salah satunya berwarna putih, saksi tidak mendengar suara klakson, cuaca terang dan jalanan lurus; - Bahwa saksi kemudian dioperasi kepalanya di rumah sakit Panti Waluyo Surakarta selama 2 kali, sekarang sudah sembuh tetapi nilai saksi jelek karena susah belajar dan lama tidak masuk sekolah; - Bahwa saksi selama 1 (satu) tahun ini tidak boleh bermain sepakbola, basket dan volly; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; 2.

Saksi YANTUT AGUNG HARYANTO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan - Bahwa pada saat kejadian korban Bayu Aji Kurniawan yang merupakan keponakan saksi tertabrak mobil Yaris yang dikemudikan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011, saat itu saksi berada di Klaten; - Bahwa saksi mengetahui kejadian diberitahu oleh staf saksi melalui telepon; - Bahwa saksi kemudian ke Rumah Sakit Pandanaran Boyolali dan melihat korban tidak sadarkan diri, bagian pelipis memar, tangan lecet dan setelah diperiksa ternyata ada pendarahan diotak dan selanjutnya dirujuk ke RS Panti Waluyo Surakarta; - Bahwa korban kemudian dilakukan operasi lepas tempurung, selang 2 minggu dipasang lagi tempurungnya dan setelah 4 kali kontrol setiap minggu korban sudah sembuh; - Bahwa korban sekarang tidak mengalami pusing tetapi tidak boleh bermain olahraga basket, volly, sepakbola selama satu tahun; - Bahwa biaya pengobatan menghabiskan sekitar Rp. 20.000.000,- dan terdakwa belum ada membantu biaya pengobatan korban; commit to user



- Bahwa terdakwa pernah datang membesuk korban di rumah sakit dan pernah minta damai tetapi saksi belum bisa mengambil keputusan karena korban masih dirawat; - Bahwa setelah satu minggu kemudian terdakwa datang lagi, saksi meminta bantuan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi separuhnya sebesar Rp. 9.000.000,(sembilan juta rupiah) tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan pada saat dirumah sakit memberi bantuan satu juta rupiah tetapi ditolak dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tidak tahu ; 3.

Saksi UDDY KISHARDIYANTO Bin ANGGO (alm), disumpah yang pada pokoknya menerangkan : - Bahwa saksi berada di warung milik mas Totok pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya Solo Boyolali KM 2 antara mobil Yaris warna putih yang dikemudikan terdakwa menabrak Bayu; - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi mendengar suara kecelakaan tersebut kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat Bayu dalam kondisi tengkurap tidak sadarkan diri yang selanjutnya diangkat oleh terdakwa; - Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk menemani terdakwa mengantar korban ke rumah sakit Pandanaran; - Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak mendengar suara klakson, pengereman dan jalan lurus tidak ada penghalang; - Bahwa setelah keluarga korban datang, saksi selanjutnya pulang ke rumah; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4.

Saksi AGUS SUPRASIS Bin SUKEMI, disumpah pada pokoknya menerangkan - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Yaris yang dikemudikan terdakwa menabrak korban anak kecil commit to user bemama Bayu;



- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan karena ditelpon warga dan selanjutnya saksi datang ke TKP di Jln. Raya Solo – Semarang tepatnya di Tegal Wire depan SPBU Mojosongo tetapi korban sudah tidak ada dan sudah dibawa ke rumah sakit; - Bahwa saksi kemudian ke rumah sakit melihat korban luka di kepala dan selanjutnya saksi melakukan olah TKP dengan terdakwa dan tidak melihat ada bekas rem; - Bahwa saksi selanjutnya membawa terdakwa ke kantor polisi dan menahan mobil, SIM, STNK dan KTP terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; 5.

Saksi SUM SUKOWATI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan : - Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bulan Agustus 2011 di jalan raya Solo – Semarang tepatnya di Mojosongo karena saksi berada di warung dekat tempat kejadian yang jaraknya sekitar sepuluh meter; - Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil menabrak seorang anak; - Bahwa saksi tidak mendekat ke korban tetapi hanya melihat anak kecil tengkurap didepan mobil yang menabrak dan kemudian sopir yang menabrak tersebut mengangkat dan membawa korban ke rumah sakit dengan ditemani Pak Udi; - Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat ada darah, tidak mendengar suara rem dan suara klakson; - Bahwa lalu lintas pada saat itu tidak begitu ramai, cuaca cerah, jalanan aspal bagus tidak licin dan tidak ada penghalang pandangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6.

Saksi ERVAN TRI INDRIANTO dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan : - Bahwa saksi ingat kejadian kecelakaan lalu lintas antara Toyota Yaris commit to user dengan pejalan kaki terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011



sekira jam 11.00 WIB di jalan umum Solo – Semarang; - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi bersama teman saksi yang bernama Bayu mau menyeberang jalan untuk main playstation; - Bahwa saksi menyeberang terlebih dahulu baru Bayu ikut menyeberang; - Bahwa setahun saksi mobil Toyota Yaris berjalan dari arah timur ke barat dan saksi tidak melihat ada kendaraan lain selain mobil Toyota Yaris yang menabrak teman saksi; - Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara rem mobil tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; Menimbang,

bahwa

dipersidangan

Majelis

Hakim

juga

telah

mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 terdakwa mengemudikan mobil Toyota Yaris bersama teman terdakwa yang bernama Tarjimin sekira pukul 11.00 WIB dari arah Solo mau ke Semarang;

-

Bahwa ketika sampai di depan pom bensin Mojosongo tiba-tiba ada anak kecil menyeberang sehingga anak kecil tersebut tertabrak oleh terdakwa;

-

Bahwa kecepatan mobil terdakwa sekitar 60 km/jam;

-

Bahwa sebelum

kejadian

kecelakaan

terdakwa melihat

anak kecil

menyeberang dimana saat itu ada mobil lain yang menyalip mobil terdakwa sehingga membuat terdakwa kaget, dan saat terdakwa berbicara tentang kekagetan terdakwa kepada teman terdakwa tiba-tiba mobil terdakwa telah menabrak seorang anak kecil yang menyeberang; -

Bahwa terdakwa kemudian turun dari mobil dan mengangkat anak tersebut untuk dibawa ke rumah sakit Pandanaran Boyolali dengan ditemani satu orang yang ada di lokasi kejadian;

-

Bahwa terdakwa pernah memberikan uang satu juta kepada keluarga korban tetapi tidak diterima;

commit to user


-


Bahwa keluarga korban meminta uang Rp. 20.000.000,- tetapi terdakwa menyanggupi sebesar Sembilan juta rupiah tetapi terdakwa tidak bisa memenuhi karena terdakwa tidak mempunyai uang;

-

Bahwa terdakwa sebagai pengemudi sudah sekitar tiga tahunan dan mempunyai SIM A;

-

Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan terdakwa mengerem secara mendadak pada saat sudah menabrak; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula

mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah KBM Toyota Yaris Nopol: H-8612-GA; - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA - 1 (satu) lembar SIM an.EKO YULIANTO Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti Surat Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperkuat pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 11.20 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Toyota Yaris Nopol : H-8612GA dengan teman terdakwa berjalan dari arah timur ke barat (arah Solo ke Semarang) dengan kecepatan 60 km/jam persnelling 4 (empat), sesampainya di Jalan umum Solo – Semarang tepatnya disebelah barat SPBU Mojosongo, Dk. Tegawire RT.01/09 Ds/Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali terdakwa menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin Harsono; - Bahwa benar pada saat sebelum kejadian kecelakaan tersebut terdakwa melihat anak kecil menyeberang dimana saat itu ada mobil lain yang menyalip mobil terdakwa sehingga membuat terdakwa kaget, dan saat terdakwa berbicara tentang kekagetan terdakwa kepada teman terdakwa, tibacommit to user tiba mobil terdakwa telah menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin



Harsono; - Bahwa benar kondisi jalan lurus beraspal kering, jalan dibagi dua jalur dibatasi median jalan, arus lalu lintas sedang, pandangan bebas tidak terhalang apapun, dan cuaca cerah; - Bahwa benar terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya pada saat melihat anak kecil menyeberang, tidak membunyikan klakson, tidak berusaha mengerem kendaraannya sehingga akhirnya menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin Harsono; - Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban Bayu Aji Kurniawan mengalami luka pada bagian wajah kiri banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi korban dibawa terdakwa dengan ditemani saksi Uddi Krishardiyanto ke RSUD Pandanaran Kab. Boyolali tetapi karena kondisi saksi korban pada waktu itu cukup parah, kemudian saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta untuk dilakukan operasi otak tahap pertama sehingga saksi korban harus opname selama 11 (sebelas) hari, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 saksi korban opname lagi di rumah sakit Panti Waluyo Surakarta untuk operasi otak tahap kedua, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 904/PW/P/X/2011 yang ditandatangani oleh dr. Widjono, Sp.BS dengan diketahui oleh direktur Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Dr.T.Soebroto, M.Kes dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Agustus 2011 didapatkan kesimpulan terjadi pendarahan otak. - Bahwa benar keluarga korban meminta bantuan terdakwa biaya pengobatan sebesar Rp. 20.000.000,- dan terdakwa menyanggupi sebesar Rp. 9.000.000,tetapi sampai perkara ini disidangkan terdakwa belum memberikan bantuan tersebut; - Bahwa benar terdakwa baru ditahan tanggal 14 Oktober 2011 karena terdakwa 3 kali pergi ke Jakarta untuk mengantarkan tamu dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk wajib lapor di kepolisian; commit to user



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ; Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "Asas Minimal Pembuktian" (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alatalat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ; Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal tersebut, yaitu; 1.

Setiap Orang;

2.

Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

3.

Dengan korban luka berat;

Ad. 1. Setiap Orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa EKO YULIANTO Bin MUH. ZAENURI yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan commit topengamatan user Penuntut Umum tersebut dan menurut Majelis Hakim terdakwa



adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi : Ad. 2.

Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam

Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalulintas dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda; Menimbang, bahwa kelalaian disamakan pengertiannya dengan kealpaan yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andaikata terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan: 1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati. 2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu. commit to user



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 11.20 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA dengan teman terdakwa berjalan dari arah timur ke barat (arah Solo ke Semarang) dengan kecepatan 60 km/jam persnelling 4 (empat), sesampainya di Jalan umum Solo – Semarang tepatnya disebelah barat SPBU Mojosongo, Dk. Tegawire RT.01/09 Ds/Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali terdakwa melihat anak kecil menyeberang dimana saat itu ada mobil lain yang menyalip mobil terdakwa sehingga membuat terdakwa kaget, dan saat terdakwa berbicara tentang kekagetan terdakwa kepada teman terdakwa tersebut tiba-tiba mobil terdakwa telah menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin Harsono; Menimbang, bahwa kondisi jalan lurus beraspal kering, jalan dibagi dua jalur dibatasi median jalan, arus lalu lintas sedang, pandangan bebas tidak terhalang apapun, dan cuaca cerah; Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya pada saat melihat anak kecil menyeberang, tidak membunyikan klakson, tidak berusaha mengerem kendaraannya sehingga akhirnya menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin Harsono; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Toyota Yaris dengan Nopol H-8612-GA termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Demikian pula dengan Terdakwa termasuk dalam kategori pengertian pengemudi yang dimaksud dalam pasal 1 angka 23 karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan telah memiliki Surat Ijin Mengemudi / SIM A; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kelalaian dari Terdakwa sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas yaitu pada saat terdakwa melihat anak kecil sedang menyeberang dan mobil terdakwa disalip oleh mobil lain terdakwa kaget dan kemudian membicarakan kekagetannya tersebut kepada teman terdakwa yang duduk disamping terdakwa; commit to user



Menimbang, bahwa adalah suatu sikap kehati-hatian dari seorang pengemudi ketika mengemudikan kendaraannya di sebuah jalan umum dengan kecepatan 60 km/jam dan melihat ada anak kecil menyeberang maka terdakwa seharusnya mengurangi kecepatannya dengan melakukan pengereman atau membunyikan klakson serta tetap konsentrasi melihat kearah depan sehingga dapat menghindari/mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa tidak melakukan suatu sikap berhati-hati, karena terdakwa ketika mengendarai mobil toyota yaris dengan kecepatan 60 km/jam, sudah melihat ada saksi Ervan Tri Indrianto yang menyeberang didepannya tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson serta tidak konsentrasi ke jalan yang akhirnya terdakwa tidak bisa mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menghindari saksi korban Bayu Aji Kurniawan yang menyusul menyeberang dan tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut atau paling tidak mengurangi akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dan lalai sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan jatuhnya korban ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur "Dengan Korban Luka Berat" Menimbang, bahwa pengertian luka berat terdapat dalam pasal 90 KUHP yaitu: 1.

Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.

2.

Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.

3.

Tidak lagi memakai salah satu panca indra. Kudung atau rompong.commit to user

4.


5.

Lumpuh.

6.

Berubah pikiran/akal lebih dari empat minggu.

7.

Menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan.


Menimbang, bahwa selain dari 7 macam tersebut menurut yurisprudensi pengertian luka berat termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut sebagai luka berat; Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban Bayu Aji Kumiawan luka pada bagian wajah kiri banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi korban dibawa ke RSUD Pandanaran Kab, Boyolali tetapi karena kondisi saksi korban pada waktu itu cukup parah, kemudian saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta untuk dilakukan operasi otak tahap pertama sehingga saksi korban harus opname selama 11 (sebelas) hari, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 saksi korban opname lagi di rumah sakit Panti waluyo Surakarta untuk operasi otak tahap kedua, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum nomor 904/PW/P/X/2011 yang ditandatangani oleh dr. Widjono, Sp.BS dengan diketahui oleh direktur Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Dr.T.Soebroto, M.Kes dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Agustus 2011 didapatkan kesimpulan terjadi pendarahan otak. Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 dengan korban luka berat telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat ". Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, user dapat melepaskan terdakwa dari Majelis Hakim tidak menemukancommit hal-haltoyang



pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan. Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; Menimbang, bahwa dalam menemukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa ; Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut Hal-hal memberatkan : -

Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan saksi korban;

-

Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya melapor diri di kepolisian selama sekitar 2 bulan dengan 3 kali pergi ke Jakarta;

Hal-hal meringankan : -

Terdakwa belum pernah dihukum

-

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

-

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis

Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat ; commit to user



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa : ·


·

1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Yaris Nopol: H-8612-GA Dipersidangan terbukti sebagai milik dari pemilik rental Nuria Jaya Abadi maka barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemilik rental Nuria Jaya Abadi yaitu sdr. MUHAMMAD NUROHIM, SH.MH;

·

1 (satu) lembar SIM an.EKO YULIANTO dimana barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan milik terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Eko Yulianto Bin Muh. Zaenuri; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan

dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI 1.

Menyatakan terdakwa EKO YULIANTO Bin MUH. ZAENURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena

2.

kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat" ; commit to user Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO YULIANTO Bin MUH.



ZAENURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; 3.

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.

Menetapkan barang bukti berupa ; ·


·

1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA masing-masing dikembalikan kepada pemilik rental Nuria Jaya Abadi yaitu sdr. MUHAMMAD NUROHIM, SH.MH;

·

1 (satu) lembar SIM an.EKO YULIANTO dikembalikan kepada terdakwa Eko Yulianto Bin Muh. Zaenuri;

6.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Boyolali pada Hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 oleh kami AGUS RUSIANTO, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H., dan KUSTRINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu Y.M. ENNY HARTIASTUTI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dihadiri oleh SAPTANTI LASTARI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Panitera Pengganti, Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 3 Mei 2012, Nomor : 216/Pid.B/2011/PN.Bi. sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. commit to user



2. Analisis

Apa yang

menjadi

Pertimbangan

Hakim

Dalam

Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 216/ Pid.B/ 2011/ PN.Bi.

Bahwa dasar pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan No.216/Pid.B/2011/PN.Bi, ini adalah sebagai berikut: Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ; Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "Asas Minimal Pembuktian" (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ; Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal tersebut, yaitu; 1. Setiap Orang; 2. Yang

mengemudikan

kendaraan

bermotor

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas; 3. Dengan korban luka berat; Ad. 1. Setiap Orang; commit to user

yang

karena



Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban

yang

mana dalam

perkara

ini

telah

dihadapkan

kepersidangan an. Terdakwa EKO YULIANTO Bin MUH. ZAENURI yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi : Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak commitmelibatkan to user kendaraan dengan atau tanpa diduga dan tidak disengaja



pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda; Menimbang, bahwa kelalaian disamakan pengertiannya dengan kealpaan yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andaikata terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinankemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan: 1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati. 2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 11.20 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA dengan teman terdakwa berjalan dari arah timur ke barat (arah Solo ke Semarang) dengan kecepatan 60 km/jam persnelling 4 (empat), sesampainya di Jalan umum Solo – Semarang tepatnya disebelah barat SPBU Mojosongo, Dk. Tegawire RT.01/09 Ds/Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali terdakwa melihat anak kecil menyeberang dimana saat itu ada mobil lain yang menyalip mobil terdakwa sehingga membuat terdakwa kaget, dan saat terdakwa berbicara tentang kekagetan terdakwa kepada teman terdakwa tersebut tiba-tiba mobil terdakwa telah menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin Harsono; Menimbang, bahwa kondisi jalan lurus beraspal kering, jalan dibagi dua jalur dibatasi median jalan, arus lalu lintas sedang, pandangan bebas tidak terhalang apapun, dan cuaca cerah; Menimbang,

bahwa terdakwa dalam mengemudikan commit to useranak kecil menyeberang, tidak kendaraannya pada saat melihat



membunyikan klakson, tidak berusaha mengerem kendaraannya sehingga akhirnya menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin Harsono; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Toyota Yaris dengan Nopol H-8612-GA termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Demikian pule dengan Terdakwa termasuk dalam kategori pengertian pengemudi yang dimaksud dalam pasal 1 angka 23 karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan telah memiliki Surat Ijin Mengemudi / SIM A; Menimbang,

bahwa

mempertimbangkan

selanjutnya

kelalaian

dari

Majelis

Terdakwa

Hakim

akan

sehingga

dapat

mengakibatkan kecelakaan lalulintas yaitu pada saat terdakwa melihat anak kecil sedang menyeberang dan mobil terdakwa disalip oleh mobil lain terdakwa kaget dan kemudian membicarakan kekagetannya tersebut kepada teman terdakwa yang duduk disamping terdakwa; Menimbang, bahwa adalah suatu sikap kehati-hatian dari seorang pengemudi ketika mengemudikan kendaraannya di sebuah jalan umum dengan kecepatan 60 km/jam dan melihat ada anak kecil menyeberang maka

terdakwa

seharusnya mengurangi

kecepatannya

dengan

melakukan pengereman atau membunyikan klakson serta tetap konsentrasi

melihat

kearah

depan

sehingga

dapat

menghindari/mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa tidak melakukan suatu sikap berhati-hati, karena terdakwa ketika mengendarai mobil toyota yaris dengan kecepatan 60 km/jam, sudah melihat ada saksi Ervan Tri Indrianto yang menyeberang didepannya tetapi terdakwa tidak mengurangi commit to user serta tidak konsentrasi ke jalan kecepatan dan membunyikan klakson



yang akhirnya terdakwa tidak bisa mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menghindari saksi korban Bayu Aji Kurniawan yang menyusul menyeberang dan tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut atau paling tidak mengurangi akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut; Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

Majelis

Hakim

berpendapat bahwa terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dan lalai sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan jatuhnya korban ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 Yang mengemudikan

kendaraan

bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan kecelakaan lalulintas telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur "Dengan Korban Luka Berat" Menimbang, bahwa pengertian luka berat terdapat dalam pasal 90 KUHP yaitu: 1. Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. 2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. 3. Tidak lagi memakai salah satu panca indra. 4. Kudung atau rompong. 5. Lumpuh. 6. Berubah pikiran/akal lebih dari empat minggu. 7. Menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan. Menimbang, bahwa selain dari 7 macam tersebut menurut yurisprudensi pengertian luka berat termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut sebagai luka berat; Menimbang

bahwa

dari

fakta

hukum

yang

terungkap

dipersidangan akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban Bayu Aji Kumiawan luka pada bagian wajah kiri banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi korban commit to user dibawa ke RSUD Pandanaran Kab, Boyolali tetapi karena kondisi



saksi korban pada waktu itu cukup parah, kemudian saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta untuk dilakukan operasi otak tahap pertama sehingga saksi korban harus opname selama 11 (sebelas) hari, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 saksi korban opname lagi di rumah sakit Panti waluyo Surakarta untuk operasi otak tahap kedua, hal ini sesuai dengan

Visum

et

Repertum

nomor

904/PW/P/X/2011

yang

ditandatangani oleh dr. Widjono, Sp.BS dengan diketahui oleh direktur Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Dr.T.Soebroto, M.Kes dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Agustus 2011 didapatkan kesimpulan terjadi pendarahan otak. Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 dengan korban luka berat telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat". Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan. Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Terdakwa

mampu

bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya commit user dengan kesalahannya tersebut; Terdakwa dijatuhi Pidana yangtosetimpal



Menimbang, bahwa dalam menemukan jenis dan lamanya pidana yang

harus

dijalani

terdakwa,

maka

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa; Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut Hal-hal memberatkan : - Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan saksi korban; - Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya melapor diri di kepolisian selama sekitar 2 bulan dengan 3 kali pergi ke Jakarta; Hal-hal meringankan : - Terdakwa belum pernah dihukum - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor; - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis commit to user Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)



KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa : ·


·

1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Yaris Nopol: H-8612-GA Dipersidangan terbukti sebagai milik dari pemilik rental Nuria Jaya Abadi maka barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemilik rental Nuria Jaya Abadi yaitu sdr. MUHAMMAD NUROHIM, SH.MH;

·

1 (satu) lembar SIM an.EKO YULIANTO dimana barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan milik terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Eko Yulianto Bin Muh. Zaenuri; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti

bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undangundang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini. 1. Keterangan tambahan di tinjau dari teori yang bersangkutan commit to user



Dari keterangan diatas, dapat di jelaskan bahwa: Dalam pertimbangan diatas menyebutkan bahwa ada unsur para saksi, keterangan dan barang bukti terdakwa yang dapat menyatakan terdakwa benar bersalah. Hal ini digunakan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan untuk di limpahkan kepada hakim untuk menyatakan atau memproses terdakwa apakah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan. Sistem pembuktian ini tentunya berdasarkan keyakinan hakim (conviction in time). Dalam hal ini hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terkait dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah, hakim hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dipersidangan (Hari Sasangka, 2003:14). Selain keterangan terdakwa dan keterangan saksi alat bukti lain yaitu visum et repertum nomor: 904/PW/P/X/2011 juga sebagai pertimbangan hakim dalam menetukan unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa. Dimana alat bukti visum et repertum tergolong dalam kategori alat bukti surat yang yang di atur dalam Pasal 187 KUHAP yang dikatakan sah apabila: (Yahya harahap, 200:306) 1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan. 2) Surat yang dikaitkan dengan sumpah. Dari hal-hal ini maka majelis hakim dapat mengetahui jelas bahwa dengan bukti visum et repertum itu unsure dengan luka berat telah terpenuhi. Selain alat bukti adapun hal-hal lain yang digunakan majelis hakim

dalam

menentukan

putusannya,

adapun

hal

yang

meringankan dan memberatkan terdakwa atas pertanggung jawaban pidana yaitu: Hal-hal memberatkan : to user commit



- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan saksi korban; - Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya melapor diri di kepolisian selama sekitar 2 bulan dengan 3 kali pergi ke Jakarta; Hal-hal meringankan : - Terdakwa belum pernah dihukum - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor; - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat menentukan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan rasa keadilan terdakwa,korban maupun masyarakat. Setelah di ketahui unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa dan unsur tindak pidana yang dilakukan maka sesuai atas hasil musyawarah bersama yang dilakukan majelis hakim beserta hakim anggotanya dalam memberikan putusan penahanan yang harus dijalani terdakwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta keterangan yang diperoleh pada proses persidangan dan rasa keadilan bersama. 2. Tinjauan putusan berdasarkan data lapangan yang diperoleh penulis dalam wawancara yang dilakukan kepada majelis hakim yang bersangkutan, adalah: Menurut hakim mengenai hal-hal yang berkaitan dengan putusan tersebut pada permulaanya dibedakan antara kesengajaan dan kelalaian. Hakim memberikan pengertian mengenai kesengajaan itu terjadi karena orang itu sudah mengetahui dan menghendaki akan akibat yang timbul dari apa yang dilakukan. Sedangkan kelalaian cenderung berkaitan commit to userdengan hal-hal yang bisa diduga



atau diantisipasi apabila melakukan upaya-upaya tertentu, atau kalau melakukan upaya lain peristiwa itu tidak akan terjadi. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini lebih cenderung mengenai kelalaian karena pada saat terdakwa sedang berkendara atau mengemudikan kendaraan sudah melihat anak kecil menyeberang, seharusnya terdakwa mengontrol laju kendaraan dan tetap berkonsentrasi apabila mungkin ada orang yang menyeberang jalan lagi, kemudian terdakwa juga tidak membunyikan klakson maupun mengurangi laju kendaraan, tetapi terdakwa malah mengobrol dengan temannya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang lain, yaitu: - Selain hal meringankan dan memberatkan terdakwa, ada juga yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yaitu dengan mempertimbangkan apakah terdakwa sudah pernah di hukum? apakah dalam persidangan terdakwa berbelit-belit? Hal-hal inilah yang dapat membedakan dengan orang yang belum pernah dihukum. - Dalam memberikan putusan itu musyawarah majelis dilakukan untuk mengambil putusan. Masing-masing hakim berhak dalam menentukan berapa lamanya masa tahanan yang pantas untuk terdakwa, dan apabila dari tiga hakim tersebut putusannya berbeda-beda diambil dari suara terbanyak antara hakim termuda pertama, kedua serta hakim ketua. Apabila hal tersebut masih tidak bisa digunakan dalam menentukan putusannya biasanya di bagi-bagi atau dikembalikan kepada yang menguntungkan terdakwa dan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. - Dari putusan-putusan itu di ambil disparitas putusannya yang ada sebelumnya mengenai berapa lama masa tahanan dalam commit to user



kasus yang sama dalam kecelakaan akibat kelalaian dalam lalu lintas, agar tidak terjadi disparitas yang tinggi. - Jadi hakim itu memutus perkara dari segala sisi, yaitu: a) Perbutannya; b) Akibatnya atau akibat yang ditimbulkannya; c) Sikap baik pelaku, contoh: bantuan, meminta maaf, dll. Dalam menyikapi masalah mengenai kelalaian dalam lalu lintas yang pada akhir-akhir ini banyak terjadi hakim memberikan anggapan yaitu: 1) Menurut hakim semua berperan dalam lalu lintas sebagai pengguna, sebaiknya ada pengecekan masa layak jalan oleh Dinas Perhubungan khususnya angkutan jalan. Jangan sampai ada upaya lain yang dapat memberikan ijin layak jalan tersebut. 2) Bagi pengendara kendaraan sebaiknya melakukan pengecekan pada kendaraan yang akan dipakainya. 3) Bagi pengguna jalan sebaiknya lebih teliti dalam melihat rambu-rambu yang ada di jalan raya. 4) Perlunya tanda pengenal pada pembatas jalan. 5) Seperti dalam kapal yang mengangkut kendaraan bermotor sebaiknya pada peringatan orang tidak boleh berada dalam kendaraan lebih di pertegas dan di teliti kembali, karena sering terjadi penyebab kebakaran dalam kapal. 6) Saling menghormati dan menghargai sesama pengguna jalan. Pada akhirnya dalam pemberian putusan tersebut hakim berharap agar terdakwa lebih berhati-hati nantinya dalam berkendara dijalan raya dalam upaya untuk mendidik terdakwa dan dapat menjadikan pembelajaran bagi orang lain tentang akibat yang di timbulkan dari perbuatan yang tidak baik dalam berkendara di jalan raya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan: 1. Dalam kasus ini terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya kurang berhati-hati yang menyebabkan kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan.

Apalagi

terdakwa

dengan

jelas

terbukti

tidak

membunyikan klakson sebagai peringatan, tidak berusaha untuk memperlambat laju kendaraannya dengan cara mengerem serta tidak ada tanda-tanda pengereman di tempat kejadian. dalam mengemudikan mobinya terdakwa juga tidak mengutamakan pejalan kaki maka ketika melihat saksi korban sedang menyeberang jalan dan pada saat saksi korban yang sedang berjalan tertabrak langsung oleh mobil tersebut yang di kemudikan terdakwa. Maka dalam hal ini terlihat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam uraian di atas. Hal ini tergolong dalam kelalaian dan termasuk dalam kategori ciri-ciri perbuatan kelalaian yang terdapat dalam Pasal 310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, jika dilihat dari faktor data yang diperoleh dalam kecelakaan tersebut. 2. Hal ini dapat di katakan kelalaian karena pada kenyataanya terdakwa Eko yulianto tidak konsentrasi mengenai apa yang ada pada kondisi jalan yang di

laluinya sehingga eko yulianto dinyatakan telah

melanggar Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertimbangan hakim mengenai pembuktian yang sah, telah dilakukan dengan memeriksa dua alat bukti yang sah. Dasar pertimbangan hukum hakim sudah benar dalam memutus karena telah terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan (syarat formil dan syarat materiil) dan terpenuhinya semua commit user(3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 unsur yang ada pada Pasal 310toayat

76



Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pengenaan Pasal ini di harapkan nantinya dalam bekendara kendaraan bermotor khususnya mobil lebih berhati-hati dan tidak membahayakan orang lain maupun pengguna jalan lainnya dan sebagai tolak ukur pada masyarakat mengenai pasal yang dikenakan bagi tindak

pidana lalu lintas yang membahayakan orang lain karena

kelalaian tersebut. Jika dilihat dari pertimbangan Majelis hakim alasan atau

dasar dalam

pembuatan putusan dinilai berdasar pada

pertimbangan dengan seadil-adilnya.

B. SARAN 1. Pengaturan mengenai kelalaian dalah hukum Pidana sudah cukup baik karena adanya Undang-Undang lalu lintas yang baru Nomor 22 Tahun 2009 dapat menjawab mengenai kelalain yang terjadi seperti pada masa sekarang ini dengan perkembangan yang sangat pesat khususnya dalam naiknya volume kendaraan di jalan raya. Tetapi pada masa sekarang ini jumlah kendaraan yang semakin banyak mempengaruhi pola perilaku di jalan raya yang bermacam-macam sehingga tidak memutup kemungkinan banyak terjadi kelalaian dalam berlalu lintas. Sehingga dalam Undang-Undang lalu lintas perlunya pembaharuan lagi agar dapat mengatasi masalah yang di timbulkan dalam Lalu lintas pada masa yang semakin berkembang. 2. Dalam hal pertimbangan hakim sebaiknya lebih melihat dari UnsurUnsur yang sesuai terdapat dalam Pasal atau Undang-Undang lalu lintas, agar dapat dinilai lebih efektif dalam memberikan putusan. 3. Bagi penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan lalu lintas dengan semaksimal mungkin agar timbul perasaan takut kepada pelanggar dan dapat membuat jera. DAFTAR commitPUSTAKA to user

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

Recommend Documents