Penulisan Hukum (Skripsi)

1 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

TINJAUAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENGENAI TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH POLDA METRO JAYA JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : AYU WULANSARI RAHARNINGTYAS MARDITIA NIM. E 0008304

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user

2 digilib.uns.ac.id


commit to user

3 digilib.uns.ac.id


commit to user

4 digilib.uns.ac.id


commit to user

5 digilib.uns.ac.id


ABSTRAK AYU WULANSARI RAHARNINGTYAS M., E0008304, TINJAUAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENGENAI TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH POLDA METRO JAYA JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.2012 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan penghentian penyidikan yang tidak sah. Serta untuk mengetahui upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh para pihak terhadap putusan praperadilan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen dokumen, makalah, koran, dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim merupakan konteks penting dalam penjatuhan putusan. Sebelum mengambil putusan, hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan praperadilan dengan menyatakan bahwa Surat Penetapan Penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon tidaklah sah. Dari putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu membuat Termohon Praperadilan mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa permohonan upaya hukum ini dengan mengkaji ulang terhadap setiap pertimbangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasil dari upaya hukum tersebut yaitu Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta menguatkan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk menghindari terjadinya gugatan praperadilan dari masyarakat, Kepolisian, khususnya aparat penyidiknya harus lebih professional dalam menjalankan tugasnya. Serta lebih teliti dan bersungguh-sungguh dalam menangani setiap laporan yang datang dari masyarakat dan lebih cermat dalam memeriksa saksi dan barang bukti yang muncul dalam setiap kasus, agar tidak terjadi kesalahan yang justru merugikan korban tindak pidana.

Kata kunci: Tinjauan,Praperadilan,Penghentian Penyidikan.

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


ABSTRACT

AYU WULANSARI RAHARNINGTYAS M., E0008304. AN ANALYSIS JURIDICAL REVIEW ON PREJUDICIAL VERDICT OF SOUTH JAKARTA FIRST INSTANCE COURT CONCERNING ILLEGALITY OF INVESTIGATION CEASING BY POLDA METRO JAYA JAKARTA SELATAN (A CASE STUDY ON THE CASE NUMBER 04/PID. PRAP/2011/PN.JKT-SEL). Thesis. Faculty of Law of Sebelas Maret University. This research aims to study and to answer the problems concerning the South Jakarta First Instance Court Judge’s rationale in hearing and adjudicating the prejudicial case of illegal investigation ceasing, as well as to find out the legal attempts the parties may take against the prejudicial verdict decided by the South Jakarta First Instance Court. This study was a normative or doctrinal law research that was prescriptive in nature.. The types of law materials used were primary and secondary law materials. Technique of collecting data used was documentation study constituting books, legislations, scientific works, documents, paper, newspaper, and etc. The data analysis was done using a qualitative data analysis. Based on this research, it could be found that the judge’ rationale was an important context in sentencing. Before making decision, the judge took the fact first in the trial occurred and constituted cumulative conclusive from the witness’ information and evidence presented and examined in trial. The judge of South Jakarta’s First Instance Court received the prejudicial request by stating that the Investigation Ceasing Establishment Letter issued by the requested was illegal. From the prejudicial verdict issued by the South Jakarta First Instance Court lead the Prejudicial Requested filed legal attempt to Jakarta Second Instance Court. The Judge of Second Instance court examined this legal attempt by restudying all rationales the South Jakarta First Instance Court had issued. The result of such legal attempt was that the South Jakarta First Instance Court confirmed the verdict the South Jakarta First Instance Court had issued. The recommendations of research was to avoid the prejudicial prosecution from the society, police officer, particularly the investigator should perform their task professionally, as well as manage thoroughly and sincerely every report coming from the society, and examining precisely the witness and the evidence present in each case, in order to prevent the error that could harm the victim of crime.

Keywords: Juridical Review, Prejudicial, Investigation Ceasing commit to user

7 digilib.uns.ac.id


MOTTO “Kehidupan adalah suatu pilihan. Apakah kita mau hidup kaya atau miskin, tergantung atas keputusan dan tindakan kita sepenuhnya. dan Kebahagiaan akan timbul dalam diri kita apabila kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita sukai.” (Walter Elias Disney)

Jangan pernah mengeluh selama masih bisa berusaha, karena usaha itulah yang akan membawa kita ke berhasilan hidup (penulis)

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


PERSEMBAHAN Skripsi ini penulis persembahkan kepada :  Tuhan dan Tuhan Yesus for blessing me always;  Bapakku; who always gave me confidence;  Ibuku, who taught me to never stop dreaming;  Saudara kembarku, who always keep and raise my spirits;  Bangsa dan Tanah Air ku Indonesia.  Almamater, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur penulis panjatkan, sehingga penulisan hukum (skripsi) dengan judul TINJAUAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENGENAI TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH POLDA METRO JAYA JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam setiap proses penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini tidak akan terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati, dan semoga kebaikan pihak-pihak yang telah membantu akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih saya haturkan terutama kepada: 1. Prof. Dr.Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberiizin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 2. Sabar Slamet, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan dan perhatian kepada penulis. 3. Edy Herdyanto, S.H.,M.H.,selaku Pembimbing Penulisan Hukum (skripsi) dan Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah dengan sabar memberikan ilmu, tenaga, dan waktu untuk diskusi, membimbing, dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis commit to user amalkan.

10 digilib.uns.ac.id


5. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta terima kasih atas bantuannya. 6. Bapak, ibu dan saudara kembarku tercinta, terima kasih atas cinta, doa dan pengorbanannya selama ini hingga sampai detik ini penulis hanya dapat membalas dengan doa dan hanya mampu berucap terima kasih. 7. Pengacara R. Subandrio, SH.yang berkantor di Kantor Biro Hukum & Investigasi Duta Abdi Bangsa, yeng telah memberikan semua bahan hukum yang diperlukan penulis untuk membuat penulisan hukum ini. 8. Devi Nurmalasari dan Mbak Pradina Kurnia yang selalu memberi motivasi dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan segala masalah dalam penyusunan penulisan ini. 9. Semua pihak yang belum disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dan mengisi hari-hari penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Surakarta, Penulis

commit to user



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menelaah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini bahwa dalam kehidupan dalam masyarakat tidaklah bisa dipisahkan dengan hukum. Hukum diperlukan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur hubungan yang terjadi pada masyarakat. Dimana di dalam masyarakat membutuhkan sebuah sarana untuk dijadikan landasan oleh masyarakat untuk melakukan hubungan sosial masyarakat itu sendiri. Sehingga hal tersebutlah yang memicu pada saat berdirinya negara hukum Republik Indonesia, sudah diberlakukannya hukum acara. Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Pembagian lain dari hukum yaitu hukum materiil dan hukum formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana dalam arti sempit. Hukum pidana formil sering disebut dengan hukum acara pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (J. B. Daliyo, 1995: 23). Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1981 adalah hukum acara warisan pemerintah kolonial Belanda, hukum warisan tersebut disebut dengan Het Herziene In-landsch Reglement atau HIR (Staatsblad tahun 1941 Nomor:44). Namun seiring perkembangan zaman maka dalam prakteknya mulai dirasakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR itu kurang menghargai hakhak asasi manusia, khususnya terhadap tersangka dalam suatu kasus tindak pidana. Dari latar belakang tersebutlah maka lahirlah undang- undang hukum acara pidana yang baru dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 yang disebut KitabtoUndang-Undang Hukum Acara Pidana commit user



disingkat menjadi KUHAP berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (R.Soesilo, 1980: 3). Tujuan dari Hukum Acara Pidana yang dituangkan dalam KUHAP yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwa itu dapat di persalahkan (Andi Hamzah, 1998:8). Dalam melakukan pencarian kebenaran atas suatu tindak pidana, terdapat asas praduga tak bersalah yang harus benar-benar diterapkan oleh aparat penegak hukum dan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana. Asas ini dimuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Maksud dari asas praduga tak bersalah ialah tiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Suriansyah,2011:339-340). Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka wajar bila tersangka atau terdakwa mendapat jaminan perlindungan hak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam taraf penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadiladilnya, hak pemberitahuan tentang tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, hak menyiapkan pembelaan, hak bantuan hukum maupun hak mendapat kunjungan. Hak tersangka atau terdakwa sesuai commit to user



dengan tujuan KUHAP yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum. Sehubungan dengan hak–hak tersangka, maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang disebut Praperadilan, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 butir 10 dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Praperadilan merupakan salah satu dari bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi pengadilan negeri. Maksud dan tujuan Lembaga Praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Selain itu tujuan dari lembaga praperadilan yang perlu diperhatikan yaitu lembaga ini digunakan untuk menjamin agar KUHAP dapat dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang dicitacitakan. Sehingga dari hal tersebutlah Lembaga Praperadilan memberi wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum (Yahya Harahap, 2006:3). Permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan di praperadilan terjadi karena konflik antara pihak-pihak yang berperkara, meliputi aparat penegak hukum (jaksa atau polisi) melawan tersangka atau terdakwa atau pelaku kejahatan, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan sehingga perlu diajukan praperadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu alasan pengajuan praperadilan yakni penghentian penyidikan oleh Kepolisian. Penghentian penyidikan ini dilakukan atas dasar tidak adanya bukti yang cukup, peristiwa itu tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, nebis in idem, dan daluarsa. commit to user



Putusan yang diambil oleh hakim praperadilan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan harus mewujudkan keadilan. Putusan praperadilan ini bersifat deklaratoir yaitu putusan yang berisi pernyataan yang menyatakan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sah tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), sah atau tidaknya penuntutan (Pasal 80 KUHAP), dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 81 KUHAP), tidak dapat dimintakan upaya hukum untuk dimintakan putusan akhir. Tapi dalam hal permohonan praperadilan tentang penghentian penyidikan, apabila hakim praperadilan yang memeriksa dan memutus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di nilai oleh salah satu pihak tidak sesuai maka, putusan tidak sahnya penghentian penyidikan dapat dilakukan upaya hukum upaya oleh para pihak sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang upaya hukum tersebut di mintakan putusan akhirnya ke pengadilan tinggi. Keadaan tersebut berbanding terbalik pada kehidupan penegakkan hukum di Indonesia, karena akhir-akhir ini banyak terdapat kasus-kasus permohonan praperadilan yang muncul, hal ini menunjukan bahwa masyarakat

luas

memanfaatkan

sarana

yang

tersedia

(lembaga

praperadilan) untuk mencari keadilan atas tindakan melawan hukum dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus yang memanfaatkan lembaga Praperadilan untuk mencari keadilan. Dalam kasus yang dialami oleh Dr. Hendra Setia budi yang melakukan pelaporan kepada Kepolisian Metro Jaya Jakarta Selatan dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Raymond Rawung yang melakukan penipuan dengan menghasut Dr. Hendra untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan Raymond. Setelah menerima laporan dari Dr. Hendra Setiabudi, Kepolisisan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan commit to user terhadap kasus tersebut. Tetapi baru di tengah proses Penyidikan, dimana



pada tahap pemeriksaan para saksi oleh para penyidik. Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus ini tanpa adanya suatu gelar kasus terlebih dahulu. Dimana hal yang menjadi dasar dari pihak penyidik mengeluarkan Perintah Penghetian Penyidikan yaitu berasalkan keterangan dari saksi ahli hukum pidana yang di datangkan oleh pihak penyidik untuk membantu dalam proses Penyidikan. Karena tidak dapat menerima atas keputusan dari pihak penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh pihak Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Dr. Hendra Setiabudi mengajukan gugatan Praperadilan kepada Pengadilan Jakarta Selatan. Dimana dalam gugatan tersebut hakim Pengadilan Negeri Selatan mengeluarkan Putusan mengabulkan Gugatan Praperadilan yang di ajukan oleh Dr. Hendra Setiabudi. Karena merasa tidak terima atas Putusan Praperadilan itu pihak Kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta Selatan mengajukan upaya hukum guna mendapat putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, melalui studi Putusan NOMOR 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai Putusan hakim yang mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Polda Metro Jaya Jakarta Selatan dalam penulisan hukum yang berjudul : “TINJAUAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENGENAI TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH POLDA METRO JAYA JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL)”.

commit to user



B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam

memeriksa

dan

memutuskan

mengabulkan

permohonan

Praperadilan Penghentian Penyidikan yang Tidak Sah Oleh Polda Metro

Jaya

Jakarta

Selatan

dengan

nomor

perkara

Nomor

04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL ? 2. Apa upaya hukum yang di tempuh oleh pihak Polda Metro Jaya Jakarta Selatan terhadap Putusan Praperadilan Penghentian Penyidikan yang tidak sah dengan nomor perkara Nomor 04/PID.PRAP/2011/PN.JKTSEL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan ? C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Objektif Tujuan Objektif penulisan hukum ini adalah : a. Untuk mengkaji pertimbangan apa saja yang digunakan hakim terhadap Putusan Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Pengeluaran Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan Kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta Selatan ; b. Untuk Mengetahui Upaya hukum apa yang diajukan oleh oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta Selatan terhadap Putusan Praperadilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2. Tujuan subjektif Tujuan subjektif penulisan hukum ini adalah : a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan Penulisan di bidang Hukum Acara Pidana khususnya pengajuan Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta Selatan; b. Untuk memenuhi persyaratan akademisi guna memperoleh gelar akademik sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. commit to user



D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1. Manfaat Teoritis a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara pada khususnya;

b.

hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pengajuan gugatan Praperadilan terhadap penghentaian Penyidikan.

2. Manfaat Praktis a.

Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;

b.

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana.

E. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 35).

commit to user



Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah penelitian harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2008 : 26). Di dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2008 : 28). Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Ditinjau dari sudut penelitian hukum itu sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2008 : 44). 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah preskriptif terapan, yaitu suatu penelitian yang mengkaji asas-asas hukum, konsep hukum, dan aturan hukum untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Sehingga langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan. 3. Pendekatan Penelitian Menurut Peter Mahmud, terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan commit to userUndang-undang(statue approach),



pendekatan kasus (case approach), pendekatan Historis ( historis approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (coseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 93). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (ratio

decidendi).

ratio

decidendi

dapat

memperhatikan fakta materiil. Regulasi yang

diketemukan dengan di gunakan dalam

penelitian ini adalah Putusan Nomor 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL.. 4. Sumber Penelitian Hukum Dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, Peter Mahmud mengatakan, Bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 141). Penelitian hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-pusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 141). Adapun bahan hukum primer dan sekunder tersebut adalah sebagai berikut : a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa : 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 2) Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangto user(KUHAP); undang Hukum commit Acara Pidana



3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, yang diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 4) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 5) Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL.; 6) Putusan Banding Praperadilan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :206/PID/PRAP/2011/PT.DKI.. b.

Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literature-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kokrit yang di hadapi (Johnny Ibrahim, 2008: 393). commit to user



6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik análisis bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode deduktif, yaitu cara berpikir berpangkal

pada

prinsip-prinsip

dasar,

kemudian

penelitian

menghadirkan objek yang akan diteliti yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Johny Ibrahim, 2008 : 393). Dalam penulisan hukum ini yang dimaksud fakta umum adalah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri sedangkan fakta khususnya adalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. F. Sistematika Penelitian Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : BAB I :PENDAHULUAN Pada

ini terdiri dari Sub Bab Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 1. Kerangka teori Kerangka teori berisikan tentang tinjauan umum tentang

penyidikan

yang

meliputi

Sejarah

Praperadilan,Pengertian Praperadilan, Tujuan dan commit to user Kewenangan Praperadilan, Alasan Pihak mengajukan



Praperadilan, Proses pengajuan Praperadilan, Proses Pemerikasaan Acara Praperadilian, Hakim dalam Praperadilan, Putusan dalam Praperadilan, Upaya Hukum,

Gugurnya

Penyidikan,

Petugas

Penyidikan,

Berakhirnya

Penghentian

Praperadilan,

Penyidikan,

Pengertian

Penyidik,

Kewenangan

Penyidikan,

Penghentian

Alasan

Penghentian

Penyidikan, Tata cara penghentian Penyidikan. 2. Kerangka Pemikiran, BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini mengetengahkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permohonan Praperadilan yang diajuakan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap

kasus

penipuan yang di laporkan kepada Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Dan upaya hukum berupa upaya Banding yang diambil oleh Polda Metro Jaya Jakarta Selatan untuk menanggapi Putusan Praperadilan yang di keluarkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan. BAB IV : PENUTUP Bagian penutup merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat saran dan kesimpulan berdasarkan pembahasan. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan umum Praperadilan a. Sejarah Praperadilan Dalam HIR tidak dikenal dengan adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Sebagai upaya pembaharuan hukum acara pidana Indonesia dalam penghormatan saksi dan martabat tersangka, maka draft atau konsep KUHAP tahun 1974, selanjutnya disebut 1974 dikenal suatu lembaga kehakiman yang berperan dalam pemeriksaan pendahuluan yang dinamakan Hakim Komisaris. Dalam Konsep 1974, Hakim Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut (Loebby Loqman, 1990: 29-30): 1) Melakukan

pengawasan

apakah

upaya

paksa

(dwang

middelen)dilaksanakan sesuai ataukah bertentangan dengan hokum; 2) Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika perihal penyidikan ini ada sengketa antara polisi dan jaksa; 3) Bertindak secara eksekutif, antara lain turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa; 4) Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan. Dari wewenang tersebut selain fungsi pengawasan Hakim Komisaris mempunyai peranan aktif yaitu Hakim Komisaris di harapkan sebagai jembatan antara dua institusi Penyidikan (Loebby Loqman, 1990: 37). Menurut Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Kejaksaan, Polisi dan Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Upaya paksa (dwang middelen) menurut konsep 1974 maknanya lebih luas dari pada KUHAP yang berlaku sekarang. Menurut konsep 1974 upaya paksa yang menjadi tugas Hakim Komisaris sebagai commit to user pengawas sah pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai penangkapan,



penahanan, penggledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat (Loebby Loqman, 1990: 35). Upaya paksa menurut KUHAP atau Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tidak seluas konsep 1974, yaitu hanya pengawasan mengenai pelaksaan ketentuan penangkapan dan penahanan. Luasnya wewenang Hakim Komisaris di tentang kalangan praktisi hukum Indonesia. Sehingga di usulkan suatu konsep KUHAP yang baru, yaitu konsep tahun 1979 yang akhirnya disetujui menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dipakai oleh Indonesia, dengan

penghapusan

Hakim

Komisaris

diganti

dengan

istilah

Praperadilan. b. Pengertian Praperadilan Secara etimologogi Praperadilan berasal dari suku kata, yaitu pra dan peradilan. Pra diartikan sebelum dan peradilan diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka

mencari kebenaran materil

(Mochmad

Anwar,1989: 25). Prof. Adi Hamzah berpendapat bahwa makna Praperadilan berantara maksud dan arti harafiah. Pra artinya sebelum atau mendahului, berarti Praperadilan sama dengan sebelum pemeriksaan di Pengadilan. Dapat disimpulkan Bahwa Praperadilan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan di Pengadilan. Yang dimaksud pokok perkara adalah suatu dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan (Darwan Prinst, 1998 :1). KUHAP mengartikan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan menurut cara yang diatur undang-undang ini, tentang: 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. commit to user



2) Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3) Permintaan ganti rugi

atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 KUHAP). Pasal 1 butir 10 KUHAP mengenai Praperadilan di jabarkan lebih rinci oleh undang-undang ini pada bab X bagian satu, dari Pasal 77 s/d 83. Dari pengertian Praperadilan menurut KUHAP tersebut dia atas maka kita dapat menghentikan tindakan-tindakan penyidik dan penuntutan umum yang dapat di ajukan Praperadilan, yaitu: 1) Penyidikan, menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 2) Penangkapan, menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. 3) Penahanan, menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penentapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 4) Penuntutan, menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahakan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal serta menurut cara yang diataur Undang-undang ini dengan permintaan supaya dalam pemeriksaan dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan. Berbeda dengan pemahaman Praperadilan yang dianut oleh Indonesia, user hukum Common Law seperti proses pemeriksaan awalcommit dalamtosistem



Amerika Serikat, sutu pemeriksaan awal disini memang bener dilakukan sebuah pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara yang disebut dengan Preminary Hearing. Preminary Hearing memiliki tujuan memberikan kebebasan terhadap mengambil keputusan terhadap tindakan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang diambil oleh Polisi dan Penuntutan Umum (Brandon L. Garrett,2007: 101-106).. c. Tujuan dan Kewenangan Praperadilan 1) Tujuan Praperadilan Praperadilan sebagai sebuah lembaga baru yang di perkenalkan melalui Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai bagimana intergral dari tujuan KUHAP dapat di ketahui dari konsideran huruf c yang berbunyi: Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepatsian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undangundang Dasar 1945. Dari bunyi konsideran di atas di jumpai beberapa tujuan yang hendak di capai oleh KUHAP, antara lain: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, tegaknya hukum dan keadilan, melindungi harkat dan martabat manusia, dan keadilan, melindungi harkat dan martabat manusia, dan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum (Yahya Harahap,2006: 59-80). Tujuan Praperadilan menurut Yahaya Harahap adalah untuk melakukan pengawasan horisontal terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka maupun tardakwa supaya tidakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan commit to userHarahap,2006: 4). hukum dan Undang-undang (Yahya



2) Kewenangan Praperadilan Wewenang Praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 KUHAP serta Pasal 95 KUHAP. Pasal 1 butir 10 berbunyi : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undangundang ini tentang: a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau penahanan atas permnintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b) Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke Pengadilan. Pasal 77 KUHAP berbunyi: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a) Sah atau tidaknya penngkapan, penahanan, Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat Penyidikan atau penentuan. Pasal 95 KUHAP berbunyi: a) Tersangka, terdakwa atau terpidana barhak menuntut ganti kerugian karena di tangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau bukan yang di terapkan. b) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang di terapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. c) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya perkara yang bersangkutan d) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua Pengadilan sejauh mungkin commit to user



menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. e) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat ( 4) mengikuti acara Praperadilan. Dari ketentuan Pasal 10, Pasal 77 dan Pasal 95 tersebut dapat diketahui Bahwa Praperadilan memeiliki wewenang yang bersifat limitatif (S. Tanubroto,1983:74) yaitu: a) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan b) Memeriksa

dan

memutus

sah

atau

tidaknya

penghentian

Penyidikan atau penghentian penuntutan c) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang yang berperkara pidananya di hentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan d) Memeriksa dan memetuskan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alsan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang di terapkan; e) Memeriksa dan memutus rehabilitas yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang di terapkan yang perkaranya tidak di ajukan ke Pengadilan negeri d. Alasan dan Pihak yang bisa mengajukan Pra peradilan Pihak yang mengajukan Praperadilan telah di tentukan secara limitatif oleh undang-undang. Alasan pengajuan Praperadilan diatur dalam Pasal 79-81, Pasal 95 ayat (2), Pasal 97 ayat (3) KUHAP. Pasal 79 KUHAP berbunyi: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya commit to user .



Pasal 80 KUHAP berbunyi: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 81 KUHAP berbunyi: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua penpdilan negeri dengan menyebut alasannya. Pasal 95 ayat (2) KUHAP berbunyi: Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Pasal 97 ayat (3) KUHAP berbunyi : Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77. Dari ketentuan Pasal 79,80, 81,95 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) tersebut dapat diketahui bahwa alasan pengajuan Praperadilan meliputi antara lain: 1) Permintaan Sahnya Tidaknya Penangkapan Dan Penahanan Untuk alasan ini diatur dalam Pasal 79 KUHAP disebutkan Bahwa tersangka, keluarga, dan kuasa hukumnya berhak mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Menurut pasal ini yang dapat diajukan kepada Praperadilan commit to user hanyalah masalah penangkapan dan penahanan, sedangkan upaya lain



seperti penggeledahan dan penyitaan tidak disebutkan secara langsung. Dan Pihak yang berhak mengajukan antara lain: a) Tersangka atau terdakwa b) Keluarganya atau c) Kuasanya 2) Permintaan Pemeriksaan Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu wewenag Praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidikan dan penuntutan umum. Apabila dalam suatu perkara pidana, seorang penyidik menghentikan Penyidikan tanpa alasan yang di benarkan oleh undang-undang, maka penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan berhak melaporkan kepada Praperadilan. Hal ini telah sesuai dengan prinsip saling mengawasi antara instansi penegak hukum, tetapi timbul masalah seandainya penuntut umum tetap menerima alasan yang di berikan penyidik terhadap penghentian penyidikan walaupun sebenarnya alasan-alasan yang di berikan tidak sesuai dengan undang-undang. Untuk itu undang-undang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum (Yahya Harapan, 2006: 9). Dan pihak yang berhak mengajukan antara lain: a) Penyidik b) Penuntut Umum c) Pihak Ketiga Disini keterang kejelasan tentang pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan tidak dijelaskan secara tegas oleh KUHAP, namun hakim tidak boleh menolak memberikan putusan terhadap suatu perkara praperadilan dengan alasan tidak commit to user penjelasan yang tegas mengenai adanya ketentuan yang memberikan



pengertian pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut maka hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding)

dengan metode interpretasi

(Setiyono,2005: 16-17). 3) Tututan Ganti Kerugian Atas Penangkapan Atau Penahanan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Atau Kekeliruan Mengenai Orang Atau Hukum Yang Diterapkan. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Dan pihak yang berhak mengajukan antara lain: a) Tersangka b) Ahli waris c) Pihak lainnya 4) Permintaan Rehabilitas Atau Penangkapan Atau Penahanan Tanpa Alasan Yang Berdasarkan Undang-Undang Atau Kekeliruan Mengenai Orang Atau Hukum Yang Di Terapkan Dijelaskan dalam Pasal 81 KUHAP yaitu permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan

diajukan

oleh

tersangka

atau

pihak

ketiga

yang

berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Jika putusan pengadilan menganggap perintah penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan sah, maka hal tersebut dapat menjadi

alasan

diajukannya

tuntutan

ganti

kerugian

kepada

Praperadilan oleh tersangka atau pihak yang berkepentingan (Yahya Harahap, 2006: 10). Dan pihak yang berhak mengajukan antara lain: commit to user



a)

Tersangka

b)

Pihak yang berkepentingan

e. Prosedur Pengajuan Praperadilan Permohonan Praperadilan diajukan oleh subyek Praperadilan, yang dilakukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya, dan dicatat dalam register perkara Praperadilan di kepaniteraan pengadilan negeri. Dalam penyusunan surat permohonan Praperadilan harus diperhatikan tiga hal yang terdapat dalam surat permohonan yaitu (S.Tanusubroto,1983 : 81-82): 1) Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, alamat, pekerjaan; 2) Dasar permohonan (fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang kejadian (feitelijke gronden factual grounds), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu,(rechtsgronden dan legal grounds). 3) Apa yang dimohon atau dituntut oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim (petitum dan petition). f. Proses Pemeriksaan Acara Praperadilan Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa Praperadilan merupakan salah satu wewenang dari pengadilan negeri. Untuk itu setiap perkara Praperadilan yang diajukan harus ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan itu terjadi. Atau daerah tempat

kedudukan penyidik dan penuntut

umum yang

menghentikan Penyidikan dan penuntutan (Yahya Harahap, 2006 : 12). Permohonan pemeriksaan itu kemudian diregister dalam perkara Praperadilan yang dipisahkan dengan perkara biasa oleh panitera. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata cara pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHAP: commit to user



1) Hakim menetapkan hari sidang 3 hari sesudah di register Menurut Pasal 82 ayat 1(a) KUHAP, hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara Praperadilan harus sudah menetapakan hari sidang 3 hari sejak perkara tersebut diregristasi (Yahya Harahap, 2006:13) 2) Pemanggilan para pihak oleh hakim Setelah menetapkan hari persidangan, hakim kemudian langsung menyampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yaitu pemohon dan pejabat hukum yang bersangkutan yang menimbulkan terjadinya permohonan pemeriksaan Praperadilan. Yang dipanggil bukan saja orang yang memohon perkara Praperadilan tersebut, akan tetapi juga pejabat yang bersangkutan 3) Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah harus di jatuhkan Disebutkan dalam Pasal 82 ayat 1(c) KUHAP pemeriksaan tersebut dilakukan secara tepat dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, sidang pengadilan dilakukan dengan acara cepat, karena cepatnya putusan harus dijatuhkan dalam waktu 7 hari. Dalam pasal ini terdapat sifat imperatif karena memuat ketentuan tersebut. Tapi kenyataan yang terjadi, masih adanya hambatan dan kendala untuk memenuhinya. Hal yang menjadi alasan hakim untuk tidak menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari bisanya disebabkan oleh keengganan aparat penegak hukum yang dimohonkan Praperadilan untuk datang ke muka persidangan, selain itu masih adanya rasa tenggang

untuk

para

instansi

penegak

hukum

(Yahya

Harahap,2006:55). g. Hakim dalam Praperadilan Hakim menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1970 jo Undang-undang nomor 35 tahun 1999, susunan hakim di setiap peradilan commit to user sekurang-kurangnya tiga orang dalam memeriksa dan memutus dengan



hakim, apabila Undang-undang menentukan lain. Dari Pasal ini di mungkinkan penyimpanan susunan hakim.Wewenang hakim dalam KUHAP tersebut adalah: 1) Perpanjangan waktu penahanan (Pasal 25 ayat (2) KUHAP) a) Memberikan Surat Perintah bagi : (1) Penggeledahan (Pasal 33 ayat (1) KUHAP) (2) Penyitaan barang (Pasal 36 (1) KUHAP) (3) Membuka surat-surat terdakwam(Pasal 47 ayat (1) KUHAP) h. Putusan Praperadilan Putusan Praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP ayat (2) dan ayat (3). Pasal 82 ayat (2) mengacu pada Pasal 23 (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-undang nomor 35 tahun 1999, untuk ayat (3) Pasal yang sama mengatur ketentuan lain yang harus dimuat dalam penyususnan Putusan. Adapun ketentuan lain tersebut adalah: 1) Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka; 2) Dalam

hal

putusan

menetapkan

bahwa

suatu

penghentian

penyelidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib di lanjutkan; 3) Dalam hal putusan menetapkan suatau penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan di cantumkan besarnya jumlah ganti rugi dan rehabilitasi yang di berikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan adalah sah dan tersangka tidak di tahan maka dalam putusan di cantumkan rehabilitasi 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam Putusan dicantumkan bahwa benda tersebut segera di kembalikan kepada tersangkaatau dari siapa benda itu di sita. Di tinjau dari Pasal 82 ayat (2) dan (3) maka Putusan Praperadilan to user merupakan suatu Putusan yang bersifat declanatoir yangcommit pada intinya



memberi penegasan akan hak seseorang (Ratna Nurul Afifah, 1985; 9294). Hakim hanya memutus apa yang di mohonkan para pihak, meskipun Putusan

tidak

mengandung

suatu

perintah

namun

Pemohon

berkepentingan atas putusan tersebut. Untuk putusan Praperadilan pada setiap tingkatan pemeriksaan ditentukan dalam KUHAP bahwa tidak dapat dimintakan banding kecuali untuk putusan Praperadilan yang isinya menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi (Handari Djenawi Tahir, 1981: 19). i. Upaya Hukum Praperadilan Dalam hukum acara pidana dikenal upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Untuk perkara Praperadilan tidak di kenalnya upaya hukum. Meskipun demikian aturan ini tidak mutlak dan terdapat pengecualian. Upaya hukum atas Praperadilan diatur dalam Pasal 83 KUHAP yang sebagai berikut: 1) Terhadap Putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah Putusan Praperadilan yang menetapkan sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan Putusan akhir ke Pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Pengecualian yang dimaksud pada ayat (2) di atas di berikan kepada penyidik atau penuntut umum dalam hal penghentianPenyidikan atau penuntutan umum dalam hal penghetian penuntutan. Menurut pedoman pelaksanaa KUHAP permintaan upaya hukum tersebut diajukan di kepaniteraan

setempat

dengan

mengikuti

ketentuan

pada

acara

permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya Namun dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M. 14-PW.07.03 tahun 1983 tertanggal 10 Desembaer 1983 poin 12. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M. 14-PW.07.03 tahun 1983 tertanggal 10 Desembaer commit user Praperadilan tidak dapat di 1983, ditentukan Bahwa atas toPutusan



mohonkan kasasi, maka hal tersebut tidak dapat di penuhi (Ratna Nurul Arifin,1986 : 102-105). j. Gugurnya Praperadilan Pemeriksaan Praperadilan gugur artinya pemeriksaan Praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan hal ini yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Huruf d. Pasal 82 ayat (1) Huruf d yang berbunyi : Dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Memperhatikan ketentuan ini gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi (Yahya Harahap, 2006:20): 1) Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan 2) Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri pemeriksaan Praperadilan belum selesai Hal itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan Praperadilan apabila perkara pokok telah diperiksa Pengadilan Negeri sedangkan Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu lebih

cepat

pemeriksaan

Praperadilan

dihentikan

dengan

jalan

mengugurkan permintaan dan sekaligus semua hal yang berkenan dengan perkara tersebut dengan cara di tarik ke dalam kewenangan pengadilan negeri untuk menilai dan memutuskan. 2. Tinjauan Umum Penyidikan a. Pengertian Penyidikan Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan commit to user guna menemukan tersangkanya. Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP



penyidik adalah pejabat polisi Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP penyidik pembantu adalah pejabat kepolisan Negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini. b. Petugas Penyidik Penyidikan dilakukan oleh petugas penyidik, yang ketentuannya di dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 6 KUHAP. Pasal 1 butir 1 KUHAP, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Pasal 6 butir 1 KUHAP, penyidik adalah : 1)

Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Akan tetapi, di tempat-tempat tertentu dimana tidak ada penyidik seperti yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 6 butir 2 KUHAP), maka tugas penyidik tersebut dilakukan oleh penyidik pembantu. Ketentuan mengenai penyidik pembantu terdapat dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP jo Pasal 10 butir 1 KUHAP yang berbunyi Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas Penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 10 butir 1 KUHAP berbunyi: Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini. commit to user



c. Kewenangan Penyidikan a. Kewenangan Penyidikan a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d) Melakukan

penangkapan,

penahanan,

penggeledahan

dan

penyitaan; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i) Mengadakan Penghentian Penyidikan; j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. d. Berakhirnya Penyidikan Berakhirnya penyidikan diatur dalam KUHAP tercantum pada Pasal 8 KUHAP yang berbunyi: Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili Pasal 10 KUHAP yang berbunyi: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang: 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dana atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilancommit to user



Pasal 138 KUHAP, yang berbunyi 1) Penuntutan umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum; 2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Sehingga dari ke tiga pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa penyidik berakhir dalam hal: 1) Apabila telah dilaksanakan serah terima tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti itu sendiri dilaksanakan oleh penyidik dalam hal penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 ayat 4 jo Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP), atau setelah penyidik menerima pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil Penyidikan sudah lengkap 2) Penyidikan perkara yang bersangkutan dihentikan karena: a) Tidak terdapat cukup bukti b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana c) Penyidikan di hentikan demi hukum 3. Tinjauan Umum Penghentian Penyidikan a. Pengertian Penghentian Penyidikan Penghentian Penyidikan tersebut diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP, dimana di nyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau Penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga. Adapun dasar Penghentian Penyidikan demi hukum, sama dengan dasar penghentian penuntutan demi hukum. Alasan pemberian wewenang penghentian ini dapat di kemukakan antara lain (M. Yahya Harahap, 2006:152): commit to user



1) Untuk menegakkan prinsip penegak hukum yang cepat , tepat dan biaya rinngan dan sekaligus untuk di tegaknya kepastian hukum dalam masyarakat. 2) Supaya Penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. b. Alasan Penghentian Penyidikan Menurut Pasal 109 ayat 2 KUHAP, alasan Penghentian Penyidikan antara lain: 1) Penghentian Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti Bukti yang dimaksud pada Pasal 109 ayat 2 KUHAP adalah bukti yang sebagaiman dimaksud Pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk mengetahui terdapat bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan di pandang sebagai cukup bukti. Cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar terlah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana itu (Harun M. Husein, 1991:312). Dengan tidak tersedianya minimal dua alat bukti yang sah, berarti kebenaran telah terjadinya tindak pidana itu tidak dapat di buktikan adanya. Demi terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam KUHAP,

maka

penyidikan perkara tersebut di hentikan, guna memberikan kepastian hukum (Harun M. Husein, 1991:313). Kemudian sekiranya di tingkat penuntutan. Penuntut umum tidak menghentikan

penuntutan

perkara

itu,

tetapi

mengajukannya

persidangan, maka pengadilan akan membebaskan terdakwa karena dakwaan tidak dapat di buktikan. 2) Peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana Apabila suatu peristiwa tersebut tidak termasuk tindak pidana maka, penyidik wajib menghentikan penyidikan. Karena penyidik commit tooleh userUndang-undang, untuk menyidik hanya di berikan wewenang



suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Apabila suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak berwenang untuk menyidik atau meneruskan penyidikan perkara tersebut (Harun M. Husein, 1991:314). 3) Penyidik di hentikan demi hukum Penghentian Penyidikan demi hukum adalah sama dengan alasan-alasan Penghentian

penghentian penyidikan

penuntutan demi

demi

hukum.

Alasan

di

dasarkan

kepada

hukum,

pertimbangan bahwa meskipun tindak pidan itu di teruskan penyidikannya, tetapi atas hasil Penyidikan itu tidak dapat dilakukan penuntutan, karena kewenangan penuntutan telah gugur atau tidak memenuhi syarat penuntutan. Alasan Penghentian Penyidikan demi hukum adalah: a) Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang di sidik itu adalah tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHP) b) Nebis in Idem, sebagaimana menurut Pasal 76 KUHP. Tujuan asas Nebis in Idem menurut R. Soesilo (R,Soesilo, 1989:90): (1) Agar tidak sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama, sehingga dalam suatu peristiwa ada beberapa Putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah (2) Agar terdakwa bisa menerima ketenangan hati, janganlah orang di biarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah di putus. c) Karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP). Hak untuk melakukan penuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka. d) Karena kadulawarsa sebagimana dimaksud Pasal 78 KUHP. e) Tenggang waktu kedaluarsa yang diatur dalam Pasal 78 KUHP commit to user adalah sebagi berikut:



(1) Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan kejahatan

yang

dilakukan

dengan

mempergunakan

percetakan; (2) Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan yang terancam hukum denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun; (3) Sesudah lewat 12 tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun (4) Sesudah lewat 18 tahun, bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup (5) Bagi orang yang ada pada waktu melakukan perbuatan itu umumnya belum cukup 18 tahun, maka tempo gugurnya waktu tersebut di atas di kurangi sehingga jadi sepertiganya. c. Tata cara Penghentian Penyidikan Mengenai tata cara Penghentian Penyidikan dalam Pasal 109 ayat 2 dan 3 KUHAP di tentukan dengan penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila Penyidikan dihentikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, pemberitahuan mengenai hal itu segera di sampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Setelah mengalami keseragaman, maka penghentian penuntutan dengan cara sebagai berikut: 1) Penghentian penyidikkan dilakukan secara tertulis, dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dilampiri dengan resume; 2) Pemberitahuan Penghentian Penyidikan di sampaikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Rakergab Makehjapol I tahun 1984).

commit to user



B. Kerangka Pemikiran Kasus Tindak Pidana Penipuan

SP3

Praperadilan

Putusan Hakim Praperadilan

SP3 Sah

SP3 Tidak Sah

Putusan Akhir di Pengadilan Tinggi Keterangan: Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran penulis dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan hukum yaitu Praperadilan Terhadap Penghentian Penyidikan Yang Tidak Sah Oleh Polda Metro Jaya. Tindakan terhadap suatu tindak pidana haruslah diawali dengan tindakan penyidikan oleh aparat Kepolisian. Dari Penyidikan tersebut ditujukan untuk menentukan siapa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, dimana penyidikan adalah tahap yang dilakukan setelah dilakukannya sebuah penyelidikan dimana dari proses penyelidikan untuk menemukan peristiwa apa yang sedang terjadi, dan setelah tahap commit to user ke Pengadilan. Cara itu pula penyelidikan, perkara akan dilimpahkan



juga yang di lakukan pada Tindak pidana penipuan. Dan apabila dalam penyidikan suatu kasus tersebut terjadi peristiwa dimana ternyata di dalam suatu perkara tesebut tidak terbukti telah terjadi suatu tidak pidana maka penyidik berhak mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan ). Tapi SP3 beralaskan beberapa alasan dan beberapa prosedur. Tapi prosedur dari pengeluaran SP3 ini yang sering tidak dilakukan secara benar oleh pihak Kepolisian selaku penyidik. Sehingga hal tersebut akan membuat pihak yang merasa di rugikan dalam kasus ini untuk melakukan pengajuan gugatan Praperadilan. Selain prosedur alasan penegeluaran Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) juga sangat mempengaruhi suatu penetapan SP3 itu sah atau tidak sesuai dengan KUHAP. Putusan Praperadilan bisa berupa pengabulan atau penolakan dari Praperadilan tersebut. Dan hanya Praperadilan tertentu saja yang bisa dilakukan upaya hukum dimana dalam upaya hukum tersebut meminta putusan akhir terhadap putusan praperadilan, dan hanya sampai Banding saja upaya hukum yang bisa di tempuh. Karena itu, penulis berpendapat bahwa pengajuan Praperadilan itu masih ada upaya hukum lain yang bisa di tempuh walaupun Hakim sudah memutuskan bahwa Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh aparat Kepolisian itu sah atau tidak sah. Walau tidak semua gugatan praperadilan itu dapat diajukan upaya hukum dan itu harus di sesuaikan oleh ketentuan dalam KUHAP dan argumentasi hakim sebagai pemutus suatu perkara.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Deskripsi Kasus Dalam penelitian ini berkas perkara yang menulis pelajari yaitu berkas perkara Nomor 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL. Adapun penjelasan perkara Praperadilan tersebut adalah sebagai berikut: a. Praperadilan Nomor : 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL. 1) Kasus posisi Adalah

perkara

Praperadilan

tentang

tidak

sahnya

penghentian penyidikan kasus penipuan dan penggelapan yang dimohonkan oleh Pelapor kasus penipuan tersebut terhadap Termohon yaitu Kepolisian Polda Metro Jakarta Selatan. Perkara Praperadilan ini berlatar belakang adanya dugaan penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian terhadap kasus penipuan dan penggelapan yang di laporkan oleh Pemohon praperadilan ini. Dimana di sini Pemohon di bujuk rayu oleh Terlapor yaitu Raymon rawung, dari bujuk rayu tersebut Terlapor menawarkan agar Pelapor menginvestasikan uangnya kepada perusahaan milik Terlapor, dan apabila Pemohon sudah menginvestasikan uangnya ke perusahaan Terlapor maka Terlapor Akan menerbitkan Giro Bilyet Berjangka kepada Pemohon untuk suatu bukti pembayaran bunga. Setelah proses investasi berjalan dan Terlapor juga menerbitakan Giro Bilyet Berjangka kepada Pemohon semuanya masih wajar sampai pada proses penginvestasian yang ke empat kalinya mulai muncul adanya kemacetan dari pihak Terlapor. Karena merasa ada yang salah maka Pelapor mengecek ke kantor milik Terlapor yang beralamat di Gedung DEA lantai 10 Suite 1002, Kawasan Mega Kuningan Barat. Ternyata dalam kantor tersebut sudah lama tidak beroperasi lagi. commit to user



Setelah itu Pelapor mendatangi Biro Hukum Bank Indonesia

untuk

berkonsultasi

mengenai

Bilyet

Deposito

Berjangka yang di terbitkan oleh Perusahaan Terlapor. Dari Pejabat Biro Hukum Bank Indonesia di peroleh penjelasan bahwa Bilyet Deposito Berjangka tersebut adalah produk surat berharga yang illegal yang tidak sah secara hukum karena produk Bilyet Deposito Berjangka Indonesia. Pejabat Biro Hukum Bank Indonesia menegaskan bahwa yang berhak menerima simpanan dana dan menerbitkan Bilyet atau Sertifikat Deposito Berjangka hanya intansi perbankan baik perbankan pemerintah maupun perbankan swasta (sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-undang Perbankan). Dari situ Pemohon merasa ditipu oleh Terlapor maka Pemohon melaporkan kejadian penipuan tersebut kepada Kepolisian Polda Metro Jakarta Selatan, dengan Laporan Polisi yang bernomor: LP/2726/KIX/2009/SPK Unit II, tanggal 17 September 2009. Setelah itu pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi baru di tengah proses penyidikan, tiba-tiba Kepolisian Polda Metro Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan Perintah Penghentian Penyidikan

untuk

kasus

ini

yang

bernomor

:

S.Tap/588/XI/2010/Dit Reskrimum, tertanggal 10 November 2010. 2) Para pihak a) Pemohon Pemohon dari Praperadilan adalah salah satu pelapor dari tindak pidana penipuan yang diduga dihentikan penyidikanya oleh Kepolisian Polda Metro Jakarta Selatan yang kemudian dikuasakan pada pengacara. Berikut adalah identitasnya dari Pemohon tersebut: Nama Alamat

: Dr. Hendra Setiady commit to user : Jalan Pulo Mas Timur II A/2 Rt.001/Rw. 012



Kelurahan Kayu Putih Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 2010, telah memberikan kuasa pada dua penasehat hukum. Berikut adalah identitas dari penasehat hukum tersebut: Nama

: R. Subandrio, SH. Dr. Nurwidiatmo, SH.,MM.,MH.

Alamat

: JL. Gading Putih Raya Utara CB2/No. 12A, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

b) Termohon Termohon

dari

Praperadilan

dalam

kasus

ini

adalah

Pemerintah Negara RI Cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq. Kepolisian Reserse Kriminal Umum yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.55 Jakarta Selatan. Dengan identitas ketiga dari Polisi tersebut sebagai berikut: Nama

: AKP. Yan Kris Allo KOMPOL. Kristinatara, SH,.MH AKBP. Hilman, S.Ik., SH.,MH

Alamat

: Jalan Jendral Sudirman, No.55 Jakarta Selatan

3) Alasan Pengajuan Permohonan Praperadilan a) Alasan Permohonan (1)Bahwa Pelapor Atau Pemohon melaporkan Terlapor kepada polisi,

dengan

Laporan

polisi

No.

Pol:

LP/2726/K/IXJ2009/SPK Unit II tanggal 17 September 2009, dengan laporan perkara pidana tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana yang diatur dalam KUHP Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP; (2)Bahwa terhadap laporan perkara Penipuan dan atau commit to user penggelapan ini juga telah di hadirkan sebagai saksi ahli Dr.



Rudy Satriyo Mukantardjo, SH,MH, ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia; (3)Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan atau SP2HP yang ke 6 dengan Nomor : B/6886/X2010/ Dit Reskrimu, yang di tandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Hilma, Sik, SH, MH atas nama Dir Reskrimun Polda Metro Jaya Kasat II Selaku Penyidik; (4)Bahwa pada tanggal 10 November 2010, KASAT II Dit AKBP Hilman, S.Ik,SH,MH selaku penyidik perkara yang di laporkan Pemohon, mengeluarkan Surat Ketetapan No. S. Tap/588/XI/2010/Dit

Reskrimun

tentang

penghentian

penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, yang disangkalkan kepada Raymond rawung, tidak memenuhi unsur pidananya sehingga bukan merupakan tindak pidana; (5)Bahwa untuk merespon diterbitkan Surat Ketetapan No. S. Tap/588/XI/2010, maka R. Subandrio, SH. selaku kuasa hukum

Dr. Hendra Setiady mengirimkan surat kepada

Kabesreskrim POLRI (Komjend. Ito Sumardi ) dengan Nomor:211/DAB/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010, perihal Pemohonan Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi dengan Nomor :LP/2726/K/IX/2009/SPK Unit II tanggal 17 September 2009, karena dalam waktu yang lama pada proses pemeriksaan para saksi oleh para penyidik atau Termohon tidak pernah mengadakan gelar perkara, tetapi yang, mengagetkan Pemohon yaitu langsung di terbitkannya Surat Ketetapan tentang penghentian penyidikan oleh Termohon; commit to user



(6)Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, JL Trunojoyo 3, Kebayoran baru, Jakarta membuat

undangan

gelar

perkara

terhadap

perkara

penipuan dan penggelapan yang diperiksa oleh Termohon, yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 22 Desember 2010, jam 09.00 sampai selesai, di ruang rapat Ro Wassidik Barekrim Polri Gedung TNCC Lantai 12; (7)Bahwa

dari

Gelar

Perkara

tersebut,

disimpulkan

sebagaimana: (a) Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, terutama tentang saksi ahli termohon menghentikan penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan terhadap laporan perkara pemohon terhadap Raymond rawung dengan alasan, bahwa perkara tersebut di hentikan oleh Termohon dengan pedoman oleh keterangan ahli dan akademisi ahli Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH,MH yang menyatakan bahwa perkara Dr. Hendra Setiady dan Raymon rawung adalah masuk dalam ranah hukum perdata; (b) Bahwa

Termohon

tidak

pernah

mempersoalkan

Raymon rawung dalam melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi menerbitkan bilyet atau sertifikat deposito berjangka yang ilegal dan melanggar Undang-undang Perbankan Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 46 karena Raymond rawung selaku Direktur Utama PT Golden Financial Futures telah dengan sengaja mengeluarkan bilyet deposito berjangka yang tidak sah atau illegal sehingga Pemohon merasa ditipu secara terang-terangan oleh commit to user Raymond rawung, namun anehnya para penyidik atau



Termohon tidak mengungkap fakta hukum yang jelasjelas terlihat dengan jelas bisa menjadi dasar hukum untuk menjerat Raymond rawung sebagai Tersangka dalam perkara penipuan dan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP; (c) Bahwa Undang-undang Perbankan Pasal 16 dan Pasal 46 mengatur bahwa yang berhak menerima simpanan dan dan yang berhak menerbitkan bilyet atau sertifikat deposito berjangka adalah pejabat bank pemerintah atau swasta, jadi dalam perkara tersebut Raymond rawung melanggar Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-undang Perbankan, oleh karena itu Termohon telah sengaja dalam

menerbitkan

surat

ketetapan

Tentang

penghentian penyidikan tidak mempertimbangkan sama sekali atau tutup mata terhadap fakta hukum yang berupa bukti fisik yang berupa 3 lembar bilyet atau sertifikat deposito berjangka yang dikeluarkan oleh Golden Union (Koperasi dan PT Golden Financial Futures) dan yang ditanda tangani oleh Raymon rawung selaku Direktur Utama PT Golden Financial Futures; (d) Bahwa Termohon dalam memeriksa perkara penipuan dan

penggelapan

tersebut,

telah

terlihat

jelas

mengensampingkan 2 (dua) bukti fisik yang sangat penting sekali yaitu bukti fisik pertama adnya berupa 3 (tiga) lembar Bilyet atau Sertifikat Deposito Berjangka Golden Union oleh PT Golden Financial Futures yang ditanda tangani oleh Raymon rawung dan bukti fisik yang kedua adalah 3 (tiga) lembar bukti trasfer dari commit to user Bank Permata atas nama Dr. Hendra Setiady kepada



rekening BCA atas nama PT Golden Financial Futures sejumlah

US$

1.357.000

dan

Rp.

900.000.000

(Sembilan Ratus Juta Rupiah). 4) Isi permohonan Praperadilan a) Primair (1) Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya; (2) Menyatakan Termohon telah melakukan kelalaian yang fatal dalam memproses perkara pidana yang di laporkan oleh Pemohon sehingga Pemohon di rugikan oleh Termohon secara materiil dan immateriil; (3) Menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan karena tidak cermat dan teliti dalam memproses perkara pidana yang di laporkan oleh Pemohon; (4) Menyatakan

Surat

S.Tap/588/XI/2010/Dit

Ketetapan Reskrimum,

Nomor:

tertanggal

10

November 2010 tentang penghentian Penyidikan di batalkan dan tidak sah secara hukum; (5) Menghukum Termohon untuk melanjutkan kembali proses hukum Penyidikan tindak pidana berkaitan dengan laporan Pemohon

dengan

Laporan

Polisi

No.

Pol:

LP/2726/K/IX/2009/SPK Unit II Tertanggal 17 September 2009 tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP; (6) Memerintahkan Termohon untuk menjadikan Raymond rawung sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut; (7) Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian baik

materiil commitmaupun to user immateriil kepada Pemohon



sejumlah Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus; (8) Menghukum Termohon untuk menaati putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; (9) Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. b) Subsider Apabila hakim yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sependapat dengan Pemohon Praperadilan, maka kami selaku Pemohon Praperadilan mohon putusan yang seadil-adilnya. 5) Tanggapan Termohon a) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenaranya secara tegas oleh Termohon; b) Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan atau bekenan dengan masalah inti pokok permohonan Pemohon,

yaitu

sah

tidaknya

penghentian

penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP; c) Bahwa proses penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah dilakukan secara professional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; d) Bahwa proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon to user berawal daricommit adanya Laporan Polisi No. Pol. :



LP/2726/K/IX/2009/SPK Unit II, Tanggal 17 September 2009 atas nama pelapor Timothy.J. Inkiriwang selaku kuasa dari korban Dr. Hendra Setiady dalam perkara penipuan dan atau penggelapan (Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP) yang diduga dilakukan oleh Terlapor Raymod Rawung (Bukti T-1), kemudian Termohon telah melakukan proses penyidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat perintah tugas (Bukti T-2), surat perintah penyidikan (Bukti T-30), dan menerbitkan surat pemberitahuan penanganan perkara kepada Pemohon yang isinya berkaitan dengan pemberitahuan penyidik yang menangani perkara aquo adalah Kompol Andri Wibowo, Sik, MH,LLB,MSi Jabatan Ka Unit I Sat II Harda Bangtah Dit Reskrimum Polda Metro Jaya (Bukti T-4); e) Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 109 Ayat (1) KUHAP Termohon membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Bukti T-5) sehingga apa yang dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP; f) Bahwa

selanjutnya

Termohon

melakukan

pemeriksaan

terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan antara lain : Saksi pelapor Timothy J. Inkiriwang (bukti T.6), Saksi korban Dr. Hendra Setiady (bukti T.7), Saksi Bun Yu Ping als. Marcelina (bukti T.8), Saksi Suryadi Kusnadi (bukti T.9), Saksi Yudi Purwowardhono (bukti T.10), Saksi Sugianto, SE (bukti T.11), Saksi Tengku Bayu Nasrul Sjah, LLM. (bukti T.12), dan untuk menindak lanjuti laporannya Pemohon telah menyerahkan fotocopy dokumen kepada Termohon (bukti T.13) berupa: (1) Satu lembar aplikasi Transfer dari Bank Permata Kepala Gading No. Reff: 2033679, Tertanggal 25 Maret 2008, commit to user senilai US$1.357.360, dari Dr. Hendra Setiady kepada



rekening 494.2800.699 atas nama PT. Golden Financial Futures; (2) Satu lembar biyet deposito berjangka tanggal valuta Tertanggal 27 Maret 2008 jatuh tempo 27 Maret 2009 suku bunga 36% jangka waktu 12 bulan senilai US$1.357.360 yang ditandatangani Raymond rawung; (3) Satu lembar aplikasi Transfer dari Bank Permata Kepala Gading

Tertanggal

500.000.000. dari

27

Maret

2008,

sebesar

Rp.

Dr. Hendra Setiady kepada rekening

494.2800.677 atas nama PT. Golden Financial Futures; (4) Satu lembar biyet deposito berjangka tanggal valuta Tertanggal 27 Maret 2008 jatuh tempo 27 April 2009 suku bunga 24% jangka waktu 12 bulan senilai Rp. 500.000.000. yang ditandatangani Raymond Rawung; (5) Satu lembar aplikasi Transfer dari Bank Permata Kepala Gading Tertanggal 18 Juni 2008, sebesar Rp. 400.000.000. dari Dr. Hendra Setiady kepada rekening 494.2800.677 atas nama PT. Golden Financial Futures; (6) Satu lembar biyet deposito berjangka tanggal valuta Tertanggal 18 Juni 2008 jatuh tempo 18 Juli 2009 suku bunga 21% jangka waktu 12 bulan senilai Rp. 400.000.000. yang ditandatangani Raymond Rawung; (7) Empat lembar Letter Of Authorization masing-masing Tertanggal 27 Januari 2009, tertanggal 27 Februari 2009, tertanggal 27 Maret 2009; (8) Dua lembar permohonan pengiriman uang Tertanggal 22 Pebruari 2009 di tujukan kepada Dr. Hendra Setiady; (9) Enam lembar Bilyer Giro Bank Central Asia masingmasing: Nominal Rp. 10.000.000 Tertanggal 27 Maret 2009, sebesar Rp. 500.000.000,- Tertanggal 27 April 2009, to userTertanggal 18 April 2009 sebesar sebesar Rp.commit 7.000.000,-



Rp. 7.000.000,- Tertanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 7.000.000,- Tertanggal 18 Juni 2009, sebesar Rp. 4.000.000,- Tertanggal 18 Juni 2009 , beserta enam lembar surat keterangan penolakan dari BCA KC Gajah Mada dengan alasan saldo tidak cukup; (10) Satu sertifikat/ buku tanah hak milik No. 1182 kelurahan Gunung atas nama Raymond Rawung; (11) Satu lembar surat pernyataan tertanggal 23 pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Raymond Rawungyang isinya mengenai adanya pembayaran bunga dan jaminan rumah/ perusahaan kepada Hendra Setiady g) Bahwa dalam rangka menghargai Hak asasi manusia dengan tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap Terlapor dengan status sebagai saksi yang di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi Raymund rawung (Bukti T-14), dan untuk mendukung dalil-dalinya Terlapor yang di periksa sebagai saksi telah menyerahkan foto copy dokumen ( Bukti T-15) kepada Termohon berupa: (1) Satu buku akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kudamas Futures Nomor 01 tanggal 03 Januari 2007 yang dibuat oleh notaries; (2) Satu buku akta pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. Golden Financial Futures Nomor 72 tertanggak 15 Desember 2008; (3) Dua

Puluh

tiga

lembar

rekening

Koran

Nomor:

4942800669 atas nama PT. Golden Financial Futures periode 31 Maret 2008 s/d 31 Januari 2009, yang menerangkan ada transaksi valas atau keuntungan masuk kepada DR. Hedra Setiady; commit to user



(4) Dua lembar rekening Koran Nomor 4940067877 atas nama Koperasi Golden periode Nopember 2008, Januari 2009, yang menerangkan ada transaksi valas atau keuntungan masuk kepada DR. Hedra Setiady; (5) Empat lembar rekening Koran Nomor 4940067877 atas nama Koperasi Golden periode nopember 2008, Desember 2008, Januari 2009 dan Pebruari 2009 yang menerangkan ada transaksi valas / keuntungan masuk kepada DR. Hedra Setiady. h) Bahwa dalam rangka objektifitas penyidikan dan menjadikan terangnya suatu perkara, maka Termohon dengan melibatkan penyidik-penyidik

yang

handal dalam

bidangnya

telah

melakukan gelar perkara pada Tanggal 19 Oktober 2010 dengan materi dan daftar hadir peserta gelar perkara bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Bukti T-18), dengan melalui perdebatan yang sengit diantara peserta gelar perkara dengan harapan nantinya status Terlapor yang masih di periksa sebagai saksi di tingkatkan menjadi tersangka sehingga nantinya berkas perkara akan dilipahkan kepada Jaksa penuntut umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHAP, namun peserta gelar perkara sepakat dengan tetap berprinsip kepada azas praduga tidak bersalah akhirnya merekomendasikan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan alasan hukum perkara yang dilaporkan oleh pelapor Timothy J. Inkiriwang (Bukti T-1) selaku kuasa dari Pemohon ternyata bukan merupakan perbuatan pidana dan hal tersebut dikuatkan dari keterangan saksi ahli hukum pidana Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo,.SH.,MH (Bukti T-17), selanjutnya Termohon menuangkan hasil gelar perkara dalam bentuk Laporan Gelar Perkara (bukti Termohon telah mengirim surat commit to userNomor B/ND-793/XI2010/Sat II kepada direktur reskrimum



Tanggal 8 Nopember 2010 perihal penyampaian rekomedasi hasil gelar perkara atas Terlapor

Raymond rawung untuk

dihentikan penyidikannya dengan alasan hukum perkara yang dilaporkan ternyata bukan merupakan peristiwa tindak pidana (Bukti T-20) dengan terlebih dahulu disertai resume hasil Penyidikan (Bukti T-21). i) Bahwa untuk kepastian hukum Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penghentin Penyidikan Nomor /1588/XI/2010/Dit

: SPPP

Reskrimum, tangga 10 November 2010

(Bukti T-22) dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Ketetapan Nomor

:

Skep/1588/XI/2010/Dit

Reskrimum,

tanggal 10 Nopember 2010 tentang penghentian penyidikan (Bukti T-23), dengan alasan hukum penghentian penyidikan dilakukan karena peristiwa yang dilaporkan oleh pemohon tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana karena ada hubungan hukum masalah keperdataan, dan untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, selanjutnya

Termohon

memberitahukan

penghentian

penyidikan kepada penuntut umum (Bukti T-24). Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pada permohonannnya yang intinya sangat keberatan pada mempertanyakan keabsahan dari penghentian penyidikan karena unsur-unsur pidana atas laporan Pemohon dimaksud sudah sangat jelas adalah patut di tolak karena

Termohon sudah

melakukan

penyidikan secara

professional dan proposional sesuai dengan ketentuan KUHAP; j) Bahwa hasil penyidikan diperoleh fakta-fakta hukum berawal dari Pemohon yang berinvestasi transaksi valas kepada Raymond rawung Direktur Utama PT. Golden Financial Futures yang bergerak dalam bidang usaha pialang berjangka, dengan janji akan diberi keuntungan diatas bunga Bank, commitpada to user selanjutnya Pemohon Tanggal 25 Maret 2008 mentransfer



dana berupa dollar sebesar USD 1.357.360 dengan keuntungan sebesar 36% dalam waktu 12 bulan, dan dalam bentuk rupiah ditranfer

pada

Tanggal

27

Maret

2008

sebesar

Rp.

500.000.000,- dengan keuntungan 24% dalam waktu 12 bulan, selanjutnya pada Tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- keuntungan sebesar 21% dalam waktu 12 bulan (Vide Bukti T-13 huruf a,c,e) keuntungan yang dijanjikan oleh Raymond rawung dituangkan dalam bentuk 3 (tiga) lembar bilyed deposito berjangka (Vide Bukti T-13 huruf b,d,f) yang dalam pelaksanaanya di bayar menggunakan bilyed giro dan awalnya berjalan baik dan lancar artinya Pemohon benar menerima keuntungan yang dijanjikan oleh Raymond rawung berdasarkan bukti rekening PT. Golden Financial Futures dan rekening Koran Koperasi Golden (Vide Bukti T-13 huruf c,d,e) namun

belakangan

ada

masalah

terhadap

pembayaran

keuntungan yang diberikan oleh Raymond rawung melalui bilyed giro ternyata saat dikliring di tolak oleh bank dengan alasan saldo tidak cukup (Vide Bukti T-13 huruf i), sehingga Pemohon menghubungi Raymond rawung dan disepakati Pemohon menerima pernyataan Tertanggal 23 pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh Raymond rawung yang isinya diantaranya mengenai pembayaran bunga dan adanya jaminan rumah sekaligus pengalihannya yang akan diberikan oleh Pemohon (Vide Bukti T-15 huruf k) dan untuk menindak lanjuti

pernyataan

dimaksud

Raymond

rawung

telah

menyerahkan sertifikat tanah hak milik atas nama Raymond rawung kepada Pemohon belum dilaksanakan mengingat Pemohon lebih memilih cara penyelesaian melalui criminal sebagaimana laporannya melalui kuasa hukumnya yang dituangkan dalam laporan polisi (Vide Bukti T-1) berdasarkan commit user 2009 dari Pemohon kepada OC surat kuasa tanggal 26 to Agustus



KALIGIS & ASSOCIATES (Bukti T-25) namun karena merasa tidak puas terhadap kinerja kuasanya Pemohon pada Tanggal 22 Maret 2010 mencabut kuasanya OC KALIGIS & ASSOCIATES (Bukti T-26) dan PEMOHON pada Tanggal 17 Mei 20101 memberikan kuasanya kepada DR. Hj. ELSA SYARIEF, SH, MH (Bukti T-27) namun lagi-lagi Pemohon merasa tidak puas dan pada Tanggal 24 September 2010 memberikan kuasa khusus kepada R. Subandrio, SH dari Biro Hukum & Investigasi Duta Abadi Bangsa; k) Bahwa selama dalam proses penyidikan Pemohon beberapa kali mengirim surat kepada Termohon agar memberikan kepastian hukum terhadap laporan polisi yang dilaporkan oleh Pemohon (Bukti T-29) padahal setiap langkah dan upaya yang ditempuh penyidik untuk menjadikan terangnya suatu perkara yang berkaitan dengan laporan polisi yang dilaporkan Pemohon sudah diberitahukan kepada Pemohon sebanyak tujuh kali masing-masing Tertanggal 9 nopember 2009, 19 Januari 2010, 14 April 2010, 10 Mei 2010, 21 Oktober 2010, 22 Nopember 2010 dan Tertanggal 14 Januari 2011 (Bukti T-30), namun lagilagi Pemohon tidak sabar menunggu proses penyidikan yang ditandatangani oleh Termohon dan menempuh cara tersendiri dengan membuat laporan polisi dalam objek perkara yang sama dengan dugaan berbeda yakni tindak pidana perbankan dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terlapor Raymond rawung yang dituangkan dalam laporan polisi Nomor LP/3600/X/2010/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 20 Oktober 2010 (Bukti T-31); l) Bahwa dengan demikian seluruh rangkaian urut-urutan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, yaitu sejak diterimanya laporan polisi dari Pemohon kemudian usersebagaimana vide bukti T-1 s/d Tditindak lanjuticommit dengantohasil



31, maka Termohon dalam proses penyidikan yang cukup matang dan maksimal dengan memperhatikan pendapat dari ahli pidana berdasarkan fakta-fakta yang ada Termohon berkeyakinan dan sependapat dengan ahli pidana dalam perkara a quo dapat dihentikan penyidikannya dengan alasan hukum ternyata bukan merupakan tindak pidana, sehingga dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana diminta oleh Pemohon selanjutnya Termohon menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (vide Bukti t-22) dan ditindak lanjuti dengan surat ketetapan tentang penghentian Penyidikan dan ditindak lanjuti dengan surat ketetapan tentang penghentian Penyidikan (vide Bukti T-23); m)Bahwa Termohon menolak dalilil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dibujuk rayu oleh Raymond rawung sehingga bersedia menandatangani perjanjian perdagangan kontrak berjangka tanggal 8 Juli 2008 sebagai formalitas saja adalah sangat tidak beralasan, mengingat Pemohon dalah seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dengan gelar sehingga mengetahui dengan pasti segala akibat dan resikonya apabila menandatangani sesuatu surat, sehingga jelaslah orang bijak berkata sesuatu yang menimpa kepada diri kita karena akibat dari perbuatan kita sendiri dan untuk itu dalil Pemohon patut untuk di tolak karena mengada-ngada dan memutar balikan fakta; n) Bahwa pernyataan Pemohon pada halaman 9 poin 6 yang menyatakan “proses pemeriksaan oleh para penyidik atau Termohon tersebut tidak pernah ada gelar perkara, tetapi yang mengagetkan Pemohon yaitu langsung diterbitkannya surat ketetapan tentang penghentian penyidikan oleh Termohon adalah tidak benar dan menyesatkan, karena tahapan sebelum to userpenyidikan sudah dilakukan oleh di terbitkannyacommit penghentian



Termohon diantaranya adalah gelar perkara (vide bukti T-18 dan T-19) dan setelah pelaksanaan gelar perkara sudah diberitahukan kepada Pemohon melalui suarat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (vide bukti T-30) dan untuk itu dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan karena Pemohon hanya mengikuti sesuatu yang tidak diketahui dan bahkan cenderung

kepada

prasangka

yang

tidak

sedikitpun

mengandung kebenaran; o) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada intinya sama mengulangulang pernyataan sebelumnya, pada halaman 11 poin 8.4 yang menyatakan Termohon Praperadilan telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan sama sekali atau tutup mata terhadap fakta hukum adanya bukti fisik yang berupa 3(tiga) lembar bilyet atau sertifikat deposito berjangka yang dikeluarkan oleh Golden Union (Koperasi dari PT. Golden Financial Futures) yang ditanda tangani oleh Raymond rawung selaku Direktur Utama PT. Golden Financial Futures adalah pernyataan keliru dan sebaliknya salah satu fakta hukum atas alasan penghentian penyidikan diantaranya adanya barang bukti yang dimaksud oleh Pemohon yakni adanya 3 lembar bilyet deposito berjangka yang saat sekarang perkaranya ditangani oleh Dit Reskrimsus (vide Bukti T-31) sehingga sudah tepat penghentian penyidikan yang ditempuh Termohon disamping objek perkara yang sama sudah dilaporkan tersendiri dan alasan lain karena Raymond rawung sudah menyerahkan sertifikat dan bangunana miliknya yang senilai Rp 8 (delapan) Milyar maka pendapat Pemohon dan ahli pidana sependapat bahwa ruang lingkup perkara adalah masalah keperdataan ternyata juga diakui secara tidak langsung oleh Pemohon terbukti adanya gugatan perdata yang terdaftar No. 704/PDT.G/2010PN.JKT SEL oleh Pemohon, commit topatut user untuk ditolak; sehingga dalil Pemohon



p) Bahwa yang paling esensi dalam penghentian penyidikan dalam perkara aquo adalah adanya alasan hukum peristiwa yang

menjadi

objek

bukan

merupakan tindak

pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP, sedangkan dalil Pemohon tidak ada alasan hukumnya serta jauh dan bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 80 KUHAP yang berbunyi permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidikan dapat diajukan oleh Pemohon kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya, artinya ada alasan-alasan yang dapat diterima secara hukum bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum bukan mengada-ngada sebagaimana dalil Pemohon; q) Bahwa sebagaimana bahan pertimbangan Yang Mulia Bapak Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah adanya: (1) Satu sertifikat atau buku tanah hak milik No. 1182 keseluruhan Gunung Jakarata Selatan atas nama Raymond Rawung yang saat sekarang ada ditangan Pemohon (Bukti T-32); (2) Dua puluh tiga lembar rekening Koran Nomor 4942800669 atas nama PT. Golden Financial Futures periode 31 Maret 2008 s/d 31 Januari 2009 yang menerangkan ada keuntungan masuk kepada Dr. Hendra Setiady (Bukti T33); (3) Dua lembar rekening Koran Nomor 4940067877 atas nama Koperasi Golden periode Nopember 2008, Januari 2009 yang menerangkan ada keuntungan masuk kepada

Dr.

Hendra Setiady (Bukti T-34); (4) Empat lembar rekening Koran Nomor 4940069098 atas nama Kopersi Golden periode Nopember 2008, Desember 2008, Januari 2009 dan Pebuari 2009 yang menerangkan commit to user



ada transaksi valas atau keuntungan masuk kepada Dr. Hendra Setiady (Bukti T-35); (5) Relaas

panggailan

sidang

perkara

perdata

No.

704/PDT.G/2010PN.JKT SEL antara Dr. Hendra Setiady melawan PT. Golden Financial Futures dkk, selaku Dirut adalah Raymond Rawung(Bukti T-36). 6) Barang Bukti a) Bukti Surat dari Pemohon dan Termohon (1) Bukti Surat Pemohon (a) Aplikasi transfer dari Bank Permata Kepala Gading No. Reff: 2033679, Tertanggal 25 Maret 2008, senilai US$1.357.360. (sesuai dengan aslinya) (bukti P.1); (b) Aplikasi transfer dari Bank Permata Kepala Gading No. Reff: 2033690, Tertanggal 27 Maret 2008, senilai Rp. 500.000.000. (sesuai dengan aslinya) (bukti P.2); (c) Aplikasi transfer dari Bank Permata Kepala Gading No. Reff: 2722461, Tertanggal 18 Juni 2008, senilai Rp. 400.000.000. (sesuai dengan aslinya) (bukti P.3); (d) Bilyet Deposito Berjangka No. GU-1001/XI/ 08 senilai US$1.357.360 yang ditandatangani oleh Raymond rawung. (sesuai dengan aslinya) (bukti P.4); (e) Bilyet Deposito Berjangka No. GU-1002/XI/ 08 senilai Rp. 500.000.000 yang ditandatangani oleh Raymond rawung. (sesuai dengan aslinya) (bukti P.5); (f) Bilyet Deposito Berjangka No. GU-1003/XI/ 08 senilai Rp. 400.000.000 yang ditandatangani oleh Raymond rawung. (sesuai dengan aslinya) (bukti P.6); (g) Perjanjian Perdagangan Berjangka Golden Finanacial Futures, tertanggal 08 Juli 2008. (sesuai dengan aslinya) (bukti P.7); commit to user



(h) Surat pernyataan Raymon rawung tertanggal 23 Februari

2009

yang

tidak

sah

karena

tidak

mencantumkan detail data yang menjamin alias Surat Pernyataan penjaminan yang bodong atau tidak sah secara Hukum (sesuai dengan aslinya) (bukti P.8). (2) Bukti Surat Termohon (a) Laporan Polisi No.Pol : LP/2726/K/IX 2009 SPK Unit II Restro Jaktim tanggal 17 September 2009 atas nama pelapor Timothy J. Inkiriwang (sesuai dengan aslinya) (bukti T.1); (b) Surat perintah tugas (sesuai dengan aslinya) (bukti T.2); (c) Surat Perintah Penyidikan (sesuai dengan aslinya) (bukti T.3); (d) Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (sesuai dengan aslinya) (bukti T.4); (e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (sesuai dengan aslinya) (bukti T.5); (f) Berita acara pemeriksaan saksi Timothy J. Inkiriwang (sesuai dengan aslinya) (bukti T.6); (g) Berita acara pemeriksaan saksi Dr. Hendra Setiady (sesuai dengan aslinya) (bukti T.7); (h) Berita acara pemeriksaan saksi Bun Yu Ping als. Marcelina (sesuai dengan aslinya) (bukti T.8); (i) Berita acara pemeriksaan saksi Suryadi Kusnadi (sesuai dengan aslinya) (bukti T.9); (j) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yudi Purwowardhono (sesuai dengan aslinya) (bukti T.10); (k) Berita acara pemeriksaan saksi Sugianto, SE (sesuai dengan aslinya) (bukti T.11); commit to user



(l) Berita acara pemeriksaan saksi Tengku Bayu Nasrul Sjah, LLM. (sesuai dengan aslinya) (bukti T.12); (m) Fotocopy dokumen Pemohon (tidak ada aslinya) (bukti T.13); (n) Berita

acara

pemeriksaan

saksi

Raymond

Rawung(sesuai dengan aslinya) (bukti T.14); (o) Fotocopy dokumen Termohon (tidak ada aslinya) (bukti T.15); (p) Surat permohonan bantuan ahli hukum pidana dan surat

penunjukan

DR.

Rudy

Satriyo

Mukantardjo,.SH.,MH (sesuai dengan aslinya) (bukti T.16); (q) Berita acara pemeriksaan saksi DR. Rudy Satriyo Mukantardjo,.SH.,MH dan Berita Acara penyumpahan (sesuai dengan aslinya) (bukti T.17); (r) Daftar hadir dan materi gelar perkara (sesuai dengan aslinya) (bukti T.18); (s) Laporan hasil perkara (sesuai dengan aslinya) (bukti T.19); (t) Surat rekomendasi hasil gelar perkara (sesuai dengan aslinya) (bukti T.20); (u) Resume hasil penyidikan (sesuai dengan aslinya) (bukti T.21); (v) Surat perintah penghentian penyidikan (sesuai dengan aslinya) (bukti T.22); (w) Surat ketetapan (sesuai dengan aslinya) (bukti T.23); (x) Surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada JPU (sesuai dengan aslinya) (bukti T.24); (y) Surat kuasa pemohon tanggal 26 Agustus 2009 yang di tujukan kepada OC KALIGIS DAN ASSOCIATES commit to user (tidak ada aslinya) (bukti T.25);



(z) Surat

pencabutan

kuasa

OC

KALIGIS

DAN

ASSOCIATES tanggal 22 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya) (bukti T.26); (aa) Surat kuasa Pemohon tanggal 17 Maret 2010 yang ditunjukkan kepada Dr.Hj. Elza Syarief,SH,MH (tidak ada aslinya) (bukti T.27); (bb) Surat kuasa khusus kepada R. Subandrio, SH. Tanggal

24

September

2010

tanggal

24

Septerber2010 (sesuai dengan aslinya) (bukti T.28); (cc) Surat

dari

Pemohon

kepada

Termohon

agar

memberikan kepastian hukum (sesuai dengan aslinya) (bukti T.29); (dd) SP2PH kepada Pemohon sebanyak 7 (tujuh) kali (sesuai dengan aslinya) (bukti T.30); (ee) Laporan Polisi Nomor

LP/3600/X/2010/PMJ/Dit

Reskrisus tanggal 20 Oktober 2010 kali (sesuai dengan aslinya) (bukti T.31); (ff) Serifikat atau Buku Tanah Hak Milik No. 1182 (Tidak ada aslinya) (bukti T.32); (gg) 23 (dua puluh tiga) Lembar rekening koran PT. Golden Financial Futures (tidak ada aslinya) (bukti T.33); (hh) 2 (dua) lembar rekening koran No: 4940067877;(tidak ada aslinya) (bukti T.34); (ii) 4 (empat) rekening koran No: 4940069098; (tidak ada aslinya) (bukti T.35); (jj) Relaas

panggilan

sidang

704/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL. (bukti T.35). commit to user

perkara (tidak

perdata ada

No.

aslinya)



7) Pertimbangan Hakim a) Menimbang permohonan Pemohon; b) Menimbang bahwa inti dari permohonan dari Pemohon; c) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: (1) Bahwa Pemohon Praperadilan telah melaporkan Raymond Rawung

dengan

Laporan

Polisi

No.

Pol:

LP/2726/K/IX/2009/SPK Unit II tanggal 17 September 2009, dengan laporan perkara pidana adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP; (2) Bahwa terhadap perkara pidana tersebut telah diperiksa beberapa orang saksi oleh Penyidik Unit I SAT II di Kantor Dit Reskrimum Polda Metro Jaya oleh Penyidik Unit I SAT II di Kantor Dit Reskrimum Polda Metro Jaya oleh Penyidik AKP Yan Kris Allo, beberapa saksi tersebut yakni: Timothy J. Inkiriwang, SH (Advokat pada Kantor Advocates dan Legal Consultan Oce Kaligis, SH), Dr. Hendra setiady, Bun Yu Ping alias Marcelina, Suryadi Kusnadi, Yudi Purwowardhono (Bank Central Asia cabang Pembantu Alaydrus), Sugianto, SE (PT Bank Permata Tbk. Cabang Sunter Jakarta Utara) dan Raymond Rawung (Terlapor yang masih diperiksa menjadi saksi); (3) Bahwa terhadap laporan perkara penipuan dan atau penggelapan ini juga telah di hadirkan sebagai saksi ahli Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH,MH, ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia; (4) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum mengelurkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan/SP2HP commit to user : B/6886/X2010/ Dit Reskrimu, yang ke 6 dengan Nomor



yang di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Hilma, Sik, SH, MH atas nama Dir Reskrimun Polda Metro Jaya Kasat II Selaku Penyidik; (5) Bahwa pada tanggal 10 November 2010, KASAT II Dit AKBP Hilman, S.Ik,SH,MH selaku penyidik perkara yang dilaporkan Pemohon, mengeluarkan Surat Ketetapan No. S. Tap/588/XI/2010/Dit

Reskrimun

tentang

penghentian

penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, yang disangkalkan Kepada

Raymond

rawung,

tidak

memenuhi

unsur

pidananya sehingga bukan merupakan tindak pidana; (6) Bahwa untuk merespon diterbitkan Surat Ketetapan No. S. Tap/588/XI/2010, maka R. Subandrio, SH. selaku kuasa hukum DR. Hendra Setiady mengirimkan surat kepada Kabesreskrim POLRI (Komjend. Ito Sumardi ) dengan Nomor:211/DAB/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010, perihal pemohonan gelar perkara terhadap laporan polisi dengan Nomor LP:LP/2726/K/IX/2009/SPK Unit II tanggal 17 September 2009, karena dalam waktu yang lama pada proses pemeriksaan para saksi oleh para penyidik atau Termohon tidak pernah mengadakan gelar perkara, tetapi yang,

mengagetkan

terbitkannya

surat

Pemohon ketetapan

yaitu tentang

langsung

di

penghentian

penyidikan oleh Termohon; (7) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, JL Trunojoyo 3, Kebayoran baru, Jakarta membuat

undangan gelar

perkara

terhadap

perkara

penipuan dan penggelapan yang diperiksa oleh Termohon, commit topada userhari Rabu, tanggal 22 Desember yang dilaksanakan



2010, jam 09.00 sampai selesai, di ruang Rapat Ro Wassidik Barekrim Polri Gedung TNCC Lantai 12. (8) Bahwa

dari

Gelar

Perkara

tersebut,

disimpulkan

sebagaimana: (a) Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, terutama tentang saksi ahli termohon menghentikan penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan terhadap laporan perkara pemohon terhadap Raymond rawung dengan alasan, bahwa perkara tersebut di hentikan oleh Termohon dengan pedoman oleh keterangan ahli dan akademisi ahli Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH,MH yang menyatakan bahwa perkara Dr. Hendra Setiady dan Raymon rawung adalah masuk dalam ranah hukum perdata; (b) Bahwa

Termohon

tidak

pernah

mempersoalkan

Raymon rawung dalam melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi menerbitkan bilyet atau sertifikat deposito berjangka yang ilegal dan melanggar Undang-undang Perbankan Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 46 karena Raymond rawung selaku Direktur Utama PT Golden Financial Futures telah dengan sengaja mengeluarkan bilyet deposito berjangka yang tidak sah atau illegal sehingga Pemohon merasa ditipu secara terang-terangan oleh Raymond rawung, namun anehnya para penyidik atau Termohon tidak mengungkap fakta hukum yang jelas-jelas terlihat dengan jelas bisa menjadi dasar hukum untuk menjerat Raymond rawung sebagai Tersangka dalam perkara penipuan dan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP; commit to user



(c) Bahwa Undang-undang Perbankan Pasal 16 dan Pasal 46 mengatur bahwa yang berhak menerima simpanan dan dan yang berhak menerbitkan bilyet atau sertifikat deposito berjangka adalah pejabat bank pemerintah atau swasta, jadi dalam perkara tersebut Raymond rawung melanggar Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-undang Perbankan, oleh karena itu Termohon telah sengaja dalam

menerbitkan

surat

ketetapan

Tentang

penghentian penyidikan tidak mempertimbangkan sama sekali atau tutup mata terhadap fakta hukum yang berupa bukti fisik yang berupa 3 lembar bilyet atau sertifikat deposito berjangka yang dikeluarkan oleh Golden Union (Koperasi dan PT Golden Financial Futures) dan yang ditanda tangani oleh Raymon rawung selaku Direktur Utama PT Golden Financial Futures; (d) Bahwa Termohon dalam memeriksa perkara penipuan dan

penggelapan

tersebut,

telah

terlihat

jelas

mengensampingkan 2 (dua) bukti fisik yang sangat penting sekali yaitu bukti fisik pertama adnya berupa 3 (tiga) lembar Bilyet atau Sertifikat Deposito Berjangka Golden Union oleh PT Golden Financial Futures yang ditanda tangani oleh Raymon rawung dan bukti fisik yang kedua adalah 3 (tiga) lembar bukti trasfer dari Bank Permata atas nama Dr. Hendra Setiady kepada rekening BCA atas nama PT Golden Financial Futures sejumlah

US$

1.357.000

dan

Rp.

900.000.000

(Sembilan Ratus Juta Rupiah). d) Menimbang

bahwa

oleh

karena

Termohon

menolak

permohonan Paperadilan kecuali yang diakui oleh Termohon, maka

Pemohon harus membuktikan commit to user permohonannya;

kebenaran

dalil



e) Menimbang

bahwa

unruk

membuktikan

dalil-dalil

permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-9; f) Menimbang, bahwa secara koronologis dalam hal laporan Pemohon maka Termohon telah melakukan serangkaian tindakan yang secara kronologis: (1) Menerima laporan pemohon (Bukti T-1= Bukti P-1); (2) Menerbitkan surat tugas untuk penyelidikan (Bukti T-2); (3) Menerbitkan surat perintah penyidikan (Bukti T-3); (4) Menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) perkara kepada Pemohon (Bukti T4); (5) Membuat SPDP kekepala kejaksaan tinggi (Bukti T-5); (6) Memeriksa saksi-saksi: (7) Memeriksa ahli Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH.,MH. (Bukti T-17); (8) Melakukan gelar perkara (Bukti T-18, T-19) (9) Menindak lanjuti hasil gelar perkara (Bukti T-20, T-21) (10) Menerbitkan surat perintah pnghentian penyidikan (Bukti T-22); (11) Menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan (Bukti T- 23); (12) Pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum (Bukti T-24); g) Menimbang

bahwa

selanjutanya

pengadilan

akan

memepertimbangkan apakah benar tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Skep/1588/XI/2010/Dit. Reskrimum, tanggal 10 November 2010 tentang Penghentian Penyidikan adalah bertentangan dengan hukum; commit to user



h) Menimbang bahwa bedasarkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon dihubungkan bukti Pemohon telah membuktikan Termohon selaku penyidik berdasarkan laporan Pemohonn Laporan Polisi No : LP/2726/KIX/2009/SPK Unit II, tanggal 17 September 2009, atas nama terlapor Raymond rawung, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan sebagaimana yang terurai diatas; i) Menimbang,

bahwa

atas

laporan

Polisi

No

:

LP/2726/KIX/2009/SPK Unit II, tanggal 17 September 2009, atas nama terlapor Raymond rawung, pada pokoknya Termohon akhirnya menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Skep/1588/XI/2010/Dit Reskrimum, tanggal 10 November 2010 tentang Penghentian Penyidikan; j) Menimbang, bahwa atas tindakan Termohon yang telah menerbitkan

Surat

Ketetapan

Nomor

:

Skep

/1588/XI/2010/Dit Reskrimum, tanggal 10 Nopember 2010 tentang Penghentian Penyidikan, Pemohon keberatan dengan mengemukakan alasan sebagaimana terurai diatas, yang ada pokoknya menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor : Skep /1588/XI/2010/Dit Reskrimum, tanggal 10 Nopember 2010 tentang Penghentian Penyidikan, yang di terbitkan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum; k) Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana terurai diatas, dan dari alat bukti Pemohon dengan tanda bukti P-4,P-5 dan P-6, telah membuktikan Terlapor Ramond Rawung telah menerbitkan Bilyrt/Sertifikat Deposito Berjangka Golden Union telah menerbitkan No. GU1001/XI/08, No. GU-1002/XI/08 dan No. GU-1003/XI/08; l) Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan user apakah benar commit tindakantoTerlapor Ramond Rawung yang telah



menerbitkan Bilyet atau Sertifikat Deposito Berjangka Golden Union dengan No. GU-1001/XI/08, No. GU-1002/XI/08 dan No. GU-1003/XI/08 bertentangan dengan hukum; m) Menimbang, bahwa dalil sangkalan Termohon pada pokoknya mengemukakan

bahwa

tindakan

yang

dilakukan

oleh

Termohon yang menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Skep /1588/XI/2010/Dit Reskrimum, tanggal 10 Nopember 2010 tentang Penghentian Penyidikan sudah tepat; n) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teurai

diatas,

permohonan

hakim

Praperadilan

Pemohon

beralasan

berpendapat hukum,

permohonan Pemohon haruslah dikabulkan

dalil

sehingga dan Surat

Ketetapan Nomor : Skep /1588/XI/2010/Dit Reskrimum, tanggal 10 Nopember 2010 tentang Penghentian Penyidikan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum; o) Menimbang bahwa karena Surat Ketetapan Nomor : Skep /1588/XI/2010/Dit Reskrimum, tanggal 10 Nopember 2010 tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum, maka kepada Termohon diperintahkan untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan laporan Polisi No : LP/2726/KIX/2009/SPK Unit II, tanggal 17 September 2009, atas nama terlapor Raymond rawung tersebut. 8) Putusan Hakim a) Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon Dr. Hendra Setiadi; b) Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : Skep/1588/XI/2010/Dit Reskrimum, tanggal 10 November 2010 tentang penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum; commit to user



c) Memerintahkan penyidikan

atas

kepada

Termohon

Laporan

untuk

laporan

melanjutkan

Polisi

No

:

LP/2726/KIX/2009/SPK Unit II, tanggal 17 September 2009, atas nama terlapor Raymond rawung. 2. Upaya Hukum Yang Di Tempuh Oleh Polres Metro Jakarta Selatan Terhadap Putusan Praperadilan Penghentian Penyidikan Yang

Tidak

Sah

Dengan

Nomor

Perkara

Nomor

04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL] Dalam hal permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Dr. Hendra Setiadi yang telah di tetapkan dalam putusan Nomor :04/Pid.Prap/2011/PN.JKT.SEL dapat diakukan suatu upaya hukum karena dalam perkara ini penetapan Praperadilan mengenai tidak sahnya suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan

kepada

laporan

Pemohon

Praperadilan

No:

LP/2726/K/IX/2009/ SPK Unit II, tanggal 17 September 2009, atas nama Terlapor Raymond rawung. Dalam Putusan Upaya Hukum Praperadilan yang diajukan oleh Bidkum Polda Metro Jaya, yang sekarang di panggil sebagai Pembanding Praperadilan yang pada kasus Parperadilan merupakan Termohon Praperdilan, dimana Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan menguatkan Putuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyatakan bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh pihak Pembanding Praperadilan tidaklah sah menurut hukum, adapun yang menjadi alasan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, antara lain: a. Menimbang, Bahwa oleh karena permintaan banding dari Pembanding semula Termohon diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permintaan banding commit tersebut to user secara formal dapat diterima;



b. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan

Nomor

Nomor

04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL. Tanggal 15 Maret 2011 memori banding dari Pemohon Banding semula Termohon Praperadilan dan berkas perkara yang dimintakan banding a quo, pengadilan tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar karena itu pertimbangannya dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi dalam perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut; c. Menimbang menyatakan

Bahwa

Pembanding

keberatan

atas

dalam

pertimbangan

memori hukum,

banding Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 30 point 12 sub angka 8.2 yang menyatakan pada pokoknya sebagi berikut : 1) Bahwa Brig. Jend Polisi Drs. Ronny Sompie, SH.MH., selaku Biro Pengawas Penyidikan menilai Bahwa kesaksian keterangan ahli setingkat dengan legal opinion seorang Advokat selanjutnya Brig. Jend Polisi Drs. Ronny Sompie, SH.MH., menegaskan Bahwa

dalam

perkara

tersebut

Termohon

seharusnya

menghadirkan saksi ahli yang berasal dari Bank Indonesia atau praktisi perbankan Indonesia, sehingga jelas kebenarannya; 2) Bahwa pertimbangan hukum, hakim tidak dapat dierima karena apa yang didalilkan Pemohon mengenai hasil gelar perkara di Mabes Polri tidak pernah diungkapkan dan diterbitkan dalam persidangan, sehingga bukan merupakan fakta-fakta hukum d. Menimbang, bahwa karena penyidik dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi ahli dari Bank Indonesia atau Praktisi Perbankan Nasional, maka majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat Bahwa Penyidikan dalam perkra ini haruslah dilanjutkan; e. Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan commit to user Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor



04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL. Tanggal 15 Maret 2011 dapat dipertahankan untuk dikuatkan. B. Pembahasan 1. Pertimbangan-Pertimbangan Yang Di Gunakan Hakim Terhadap Putusan Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a. Pertimbangan hakim 1) Mengenai Tujuan Pengajuan Praperadilan Analisis untuk pertimbangan ini adalah tujuan dari maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan yaitu karena dikeluarkanya Surat Penetapan Penghetian Penyidikan No. S. Tap/588/XI/2010/Dit Reskrimun oleh Termohon terhadap laporan Pemohon yang terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Termohon Raymond rawung. Selain itu alasan pengajuan permohonan Praperadilan juga dilatar belakangi adalah hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Kabeskrim POLRI yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2010, yang dalam kesimpulan gelar perkara tersebut antara lain: a) Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, terutama tentang saksi ahli, Termohon menghentikan Penyidikan terhadap laporan perkara pemohon terhadap Raymon rawung dengan alasan: Bahwa perkara tersebut dihentikan oleh Termohon dengan berpedoman oleh keterangan ahli dan akademidi Dr Rudy Satriyo, SH,MH, yang menyatakan bahwa perkara Dr. Hendra Setiady dan Raymond Rawung adalah masuk kedalam ranah Perdata; b) Bahwa Brigjend. Polisi Drs. Ronny Sompie, SH,MH selaku Kepala Biro Pengawas Penyidik Mabes Polri menilai bahwa kesaksian Dr. Rudy Satriyo, SH,MH tersebut cuma sebagai keterangan ahli yang setingkat dengan legal opinion seorang commit toBrigjen user Ronny Sompie menegaskan Advokat, selanjutnya



bahwa

dalam

perkara

tersebut

Termohon

seharusnya

menghadirkan saksi keterangan ahli dan saksi ahli yang berasal dari Bank Indonesia atau Praktisi Perbankan Nasional, sehingga jelas kebenarannya sesuai dengan perkara yang saat itu diperiksa oleh Termohon; c) Bahwa Termohon tidak pernah mempersoalkan Raymond rawung dalam melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus operandi menerbitkan bilyet atau sertifikat deposito berjangka yang illegal dan tidak sah serta melanggar Undang-undang Perbankan Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 46. Berdasarkan dari hasil gelar perkara tersebut Pemohon mengajuakan permohonan Praperdailannya,

karena

banyak

ditemukannya ketidak benaran pada hasil gelar perkara tersebut, dimulai dari hasil gelar perkara point 1 (satu) yaitu dimana gelar perkara terbut mengatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Praperadilan yaitu Dr. Hendra Setiady dengan Terlapor yaitu Raymond Rawung adalah hubungan Perdata, dimana pendapat tersebut dinyatakan hanya berdasarkan dari keterangan ahli pidana. Padahal keterang suatu keterang ahli hanya merupakan suatu legal opinion, kekuatan dari keterang ahli itu adalah bebas, di dalam keterangan ahli tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Selain itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri harus didukung dengan persesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga dari dasar hukum ini saja sudah terlihat adanya suatu kesalah yang dilakukan oleh Termohon dengan menggunakan keterangan ahli secara utuh tanpa adanya alat bukti commit to user lain yang mendukung, selain itu dari pendapat itu juga di gunakan



penentu oleh Termohon untuk mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan. Dari hal tersebutlah sudah cukup bagi Pemohon untuk melatar belakangi tindakannya mengajukan permohonan Praperadailan terhadap Surat Penetapan Penghetian Penyidikan No. S. Tap/588/XI/2010/Dit Reskrimun kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2) Mengenai Pertimbangan hakim tentang tindakan Termohon yang

telah

menerbitkan

Surat

Ketetapan

Nomor

:

Skep/1588/XI/2010/Dit Reskrimum, yang diterbitkan pada tanggal 10 November 2010 tentang penghentian Penyidikan, dinyatakan tidak sah menurut hukum. Analisis dari pertimbangan hakim tersebut adalah yaitu apabila kita lihat dari penggunaan keterangan saksi ahli pidana yang

di

jadikan

patokan

oleh

pihak

kepolisian

dalam

mengeluarkan penetapan tersebut, tidaklah menyalahi ketentuan dalam KUHAP, yaitu pasal 184 ayat1 KUHAP. Hal yang dijadikan patokan tidak sah menurut hukum oleh hakim yaitu bahwa Termohon hanya menggunakan seorang saksi ahli dari ranah pidana saja. Bila penulis melihat kasus yang terjadi antara Pemohon dan Terlapor penulis menilai kasus ini juga merupakan kasus yang terkait dengan Tindak Pidana Perbankan, hal tersebut bisa dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terlapor yaitu dengan sengaja telah menerbitkan Bilyet atau Sertifikat Deposito Berjangka dengan ilegal. Sehingga seharusnya saksi ahli yang dipanggil dan didengarkan keterangnya untuk menangani perkara ini tidaklah diambil dari aspek Pidana saja, tapi juga di butuhkan saksi ahli yang mengusai tentang dunia perbankan atau seorang ahli perbankan. Jadi dalam perkara ini di butuhkan saksi yang di commit to useratau Praktisi Perbankan Nasional. datangkan dari Bank Indonesia



Dari keterangan saksi ahli tersebutlah maka bisa membantu para penyidik untuk mengetahui secara jelas tentang kebenaran yang memang seharusnya terungkap di dalam perkara ini. Hal yang telah terjadi dalam kasus ini menimbulkan akibat dimana dari kurangnya saksi ahli yang di datangkan oleh pihak Termohon untuk didengarkan keterangannya yaitu terjadinya suatu penilaian suatu perkara yang di lihat hanya dari salah satu sudut saja, sehingga terjadinya ketidak maksimalan dalam penilain alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Pemohon dalam perkara antara Pemohon dan Terlapor oleh Termohon. Dari ketidak

maksimalan

tersebut

sehingga

terjadi

sebuah

penghalangan penegakkan keadilan dalam perkara ini. Kelalaian oleh Termohon tersebut yang membuat Pemohon melakukan permohonan Praperadilan terhadap perkara ini. 3) Mengenai Pertimbangan hakim tentang persoalan dimana Termohon mengesampingkan fakta hukum Bahwa Terlapor Raymond

Rawung dengan

sengaja telah

menerbitkan

Bilyet/Sertifikat Deposito Berjangka yang ilegal, dinyatakan dilakukan dengan sengaja Awal kasus yang terjadi antara Pemohon dengan Terlapor yaitu diawali oleh laporan Pemohon terhadap Termohon tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 278 dan Pasal 272 KUHP. Dimana dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terlapor terhadap Pemohon yang hal menjadi obyek bentuk penipuan Terlapor terhadap Pemohon yaitu penerbitan bilyet atau sertifikat deposito berjangka yang di terbitkan secara ilegal oleh Terlapor. Sehingga apabila Pemohon menyertakan bilyet atau sertifikat deposito berjangka yang sudah di terbitkan oleh Terlapor secara ilegal di masukkan dalam alat bukti dari Pemohon yang di beri tanda P-4 to user digunakan untuk mendukung s/d P-6 dimana commit bukti tersebut



laporan

Pemohon

tentang

tindak

pidana

penipuan

dan

penggelapan yang dilakukan oleh Terlapor. Dimana alat bukti tersebut memang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perbankan Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 46 mengenai ketentuan penerbitan bilyet deposito berjangka yang tidak sah atau ilegal. Sehingga alat bukti tersebut merupakan fakta hukum yang memang penting untuk diperiksa oleh Termohon guna menjadi dasar hukum untuk menjadikan Terlapor untuk menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan atau penggelapan yang di lakukan oleh Terlapor. Tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon, dimana Termohon mengungkapkan alasannya melalui Jawaban Termohon yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2011, dari situ Termohon mengatakan Bahwa barang bukti berupa 3 Lembar Bilyed deposito berjangka tersebut sudah dijadikan barang bukti yang sama terhadap gugatan perdata yang dia daftarakan oleh Pemohon secara tersendiri, selain itu Terlapor sudah menyerahkan sertifikat dan bangunannya senilai Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar) kepada Pemohon sehingga hal tersebut dinilai oleh Termohon sebagai bentuk persamaan pendapat antara Pemohon dan ahli hukum bahwa masalah ini merupakan perkara keperdataan. Sehingga Termohon merasa benar bahwa alat bukti tersebut tidak perlu untuk dinilai sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Dari jawaban yang di berikan oleh Termohon tersebut melalui jawaban Termohon yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2011, bisa disimpulkan bahwa Termohon dengan sengaja tidak melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut, hal itu terbukti karena Termohon dengan telah sengaja menerbitkan surat to userpenyidikan. Dimana dari barang ketetapan tentangcommit penghentian



bukti yang diberikan oleh Pemohon merupakan fakta hukum yang penting dalam kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 278 dan Pasal 272 KUHP. 4) Mengenai Pertimbangan hakim Mengenai tindakan Terlapor yaitu

Raymond

Rawung

yang

telah

menerbitkan

Bilyet/Sertifikat Deposito Berjangka Golden Union No. GU1001/XI/08, No. GU-1002/XI/08 dan No GU-1003/XI/08, dinyatakan bertentangan dengan hukum Analisi untuk pertimbangan ini adalah bila tindakan yang dilakukan oleh Terlapor di kaitkan dengan Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dimana dalam Undang –undang tersebut terdapat ketentuan yaitu yang tercantum pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No 10 tahun 1998 yang berbunyi: (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Dan selanjutnya Pasal 46 Undang-undang No 10 tahun 1998 yang berbunyi: (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap mereka yang memberi perintah commit to user



melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagaimana pimpinan dalamperbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Bila dari dua pasal tersebut di kaitakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor, dimana keterkaitan kita mulai dari ketentuan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No 10 tahun 1998 dimana didalam pasal tersebut menyatakan Bahwa hanya pejabat instansi perbankan saja yang berhak menerima simpanan dana dari masyarakat dan yang berhak menerbitkan atau mengeluarkan bilyet deposito berjangka untuk masyarakat yang menyimpan dananya di bank pemerintah maupun bank swasta. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor Raymond rawung yang telah menerbitkan Bilyet atau Sertifikat Deposito Berjangka Golden Union No. GU-1001/XI/08, No. Gu-1002/XI/08 merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum karena dalam ketentuan pasal tersebut terdapat suatu keharusan dimana pihak yang melakukan menghimpun dana dari masyarakat adalah Bank. Bank merupakan badan usaha yang diperuntukan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana. Sedangkan badan Usaha yang di miliki oleh Terlapor berupa PT (Perseroan Terbatas). Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya (Agus Budiono. Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan UU Nomor 40 Th 2007

tentang

Perseroan

Terbatas

commit to user http://intisarihukum.blogspot.com/2010/12/hukum-perseroan-



terbatas-berdasarkan-uu.html>[diakses tanggal 25 Juni 2012 pukul 03.15 WIB]). Selain itu PT yang dimiliki oleh Terlapor merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pialang saham, yang merupakan PT yang cara kerjanya dengan melakukan transaksi di instrument keuangan yang bertempat di pasar saham.Dari hal tersebut sudah jelas Bahwa hal yang tidak dilarang pada pasal Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu karena PT yang dimiliki oleh Terlapor bukanlah PT yang berdiri dengan tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat seperti yang menjadi tujuan didirikannya Bank, sehingga PT yang dimiliki Terlapor tidak memiliki hak untuk mengeluarkan Bilyet atau Sertifikat Deposito Berjangka dengan ilegal. 5) Mengenai

Pertimbangan

hakim

mengenai

sangkalan

termohon yang menegemukakan bahwa tindakan yang dilakuakan oleh Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor

:

Skep/1588/XI/2010/Dit

Reskrimum

tentang

penghentian Penyidikan sudah tepat menyakut perihal penyerahan sertifikat milik Terlapor kepada Pemohon Menurut

Majelis

Hakim

menimbang

Bahwa

apabila

seandainya benar objek perkara yang sama dilaporkan tersendiri, namun bukan berarti harus menghentikan perkara yng lain yang lebih dahulu telah dilaporkan dalam hal ini Laporan Polisi No : LP/2726/K/IX/2009/SPK/Unit II, tanggal 17 September 2009, atas nama Terlapor Raymond Rawung. Sehingga apabila kalo memang ada laporan yang baru tentang perkara yang sama maka, laporan baru terbut dalam proses pemeriksaannya harus menunggu proses yang terlebih dahulu selesai di oroses bukan, masalah yang terdahulu dihentikan prosesnya dengan mengeluarkan Surata Penetapan Pengehentian Penyidikan, seperti yang dilakukan oleh commit to user Termohon.



Untuk mengkaji masalah yang kedua perihal pemeberian sertifikat tanah dan bangunannya yang senlai Rp. 8.000.000.000 (delapan milyard rupiah) yang dilakukan oleh Terlapor Raymond Rawung

kepada

Pemohon

tersebut,

bukan

berarti

telah

menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan-perbuatan dari Terlapor yang melanggar pasal 378 KUHP. Dimana terdapat esamaan antara perbuatan yang dilakuan oleh Terlapor dengan unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Uraian unsure dari Pasal 378 KUHP tersebut antara lain: a) Unsur Barang Siapa Terlapor telah berusia diatas 21 tahun sehingga tidak termasuk Pasal 45 KUHP dan sehat jasmani dan rohani tidak termasuk Pasal 44 KUHP, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. unsur barang siapa terpenuhinya. b) Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain Unsur ini telah terpenuhi dengan mana maksud tersangka melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, dalam kasus ini, unsure ini terpenuhi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor dengan menggunakan

bujuk

rayu

kepada

Pemohon

untuk

menginvestasikan uangnya di perusahaan Terlapor dalam bentuk investasi deposito berjangka dengan imbalan bunga yang cukup menarik. c) Unsur Dengan melawan hukum Unsur ini telah terpenuhi dengan mana maksud Terlapor melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang sudah berlaku. Dalam kasus ini unsure ini terpenuhi dimana Terlapor mengeluarkan menerbitkan Bilyet/Sertifikat Deposito Berjangka Golden Union No. GUcommit to user



1001/XI/08, No. GU-1002/XI/08 dan No GU-1003/XI/08. Di mana pada pasal 16 Undang-undang Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, dimana dalam asal tersebut di sebutkan Bahwa pihak yang berhak untuk mengeluarkan Sertifikat Deposito Berjangka itu adalah Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat yang sudah berijin dari menteri keuangan. Sedangkan badan usaha yang dimiliki oleh Terlapor berupa Perusahaan terbatas. Yang bernama PT Golden Financial Futures. d) Unsur

Membujuk

atau

Menggerakan

Orang

dengan

menggunakan nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, atau tipu muslihat terhadap Pemohon dengan memberikan kata-kata bohong berupa janji mendapat keuntungan berupa bunga apabila Termohon menginvestasikan uangnya ke Perusahaan Terlapor. Selain itu disini unsure yang terpenuhi lagi yaitu mengunakan keadaan palsu yaitu unsure ini terpenuhi dari Terlapor mengeluarkan

Sertifikat Deposito Berjangka secara illegal.

Dimana sertifikat ersebut bukan menjadi kuasanya untuk mengeluarkan. e) Unsur Agar orang lain memberikan atau menyerahkan sesuatu/barang Unsur ini telah terpenuhi dengan mana maksud Terlapor melakukan bujuk rayu untuk mendapat untung dari Pemohon yaitu

dimana

Pemohon

menginvestasikan

Peusahaan milik Terlapor.

commit to user

uangnya

ke



b. Upaya Hukum Yang Di Tempuh Oleh Polres Metro Jakarta Selatan

Terhadap

Putusan

Praperadilan

Penghentian

Penyidikan Yang Tidak Sah Dengan Nomor Perkara Nomor 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL 1) Ketentuan permohonan Upaya Hukum pada Praperadilan Pengaturan upaya hukum dalam Praperadilan, diatur dalam Pasal 83 KUHAP yang berbunyi : 1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Pasal 109 KUHAP yang berbunyi: 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Pasal 45 A ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya. 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) putusan tentang praperadilan; b) perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda; commit to user



c) perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabatn daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Dari beberapa ketentuan-ketentuan Undang-undang yang sudah di jelaskan diatas tersebut bisa kita tarik sebuah kesimpulan Bahwa upaya hukum yang bisa ditempuh untuk putusan Praperadilan hanya di peruntukan untuk putusan Praperadilan tertentu saja. Upaya hukum yang dapat di tempuh diberi batasan hanya pada putusan Praperadilan mengenai menetapakan tidak sahnya suatu penghentian Penyidikan atau Penuntutan. Sehingga upaya hukum bisa di ajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap putusan Praperadilan mengenai suatu

penghentian

Penyidikan atau Penuntutan. Dalam hal permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Dr. Hendra Setiadi yang telah di tetapkan dalam putusan Nomor :04/Pid.Prap/2011/PN.JKT.SEL dapat diakukan suatu upaya hukum karena dalam

perkara ini penetapan Praperadilan

mengenai tidak sahnya suatu penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan kepada laporan Pemohon Praperadilan No: LP/2726/K/IX/2009/ SPK Unit II, tanggal 17 September 2009, atas nama Terlapor Raymond Rawung. 2) Pertimbangan Hakim a) Mengenai tenggang waktu Pengajuan dan syarat-syarat Pengajuan Banding Praperadilan Syarat-syarat Pengajuan Banding diatur pada pasal 233243 KUHAP, antara lain: (1) Penerimaan Permintaan Banding (Pasal 233 KUHAP): Bunyi Pasal 233 KUHAP: (a) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh commit to user



(b)

(c)

(d)

(e)

terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum; Hanya pemintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2); Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan; Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana; Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pembahasan tentang syarat yang telah terpenuhi

kita mulai dari ayat pertama, mengenai pihak yang berhak melakukan pengajuan pemohonan upaya hukum, dalam ayat (1) Pasal 233 KUHAP pengajuan permohoanan putusan akhir harus diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Apabila kita kaitakan antara ketentuan tersebut dengan kasus ini maka bisa simpulkan bahwa syarat tersebut telah terpenuhi, karena pihak yang melakukan upaya hukum di sini adalah Polda Metro Jaya cq. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang pada kasus sebelumnya merupakan Termohon Praperadilan sehingga apabila dalam disamakan dengan kasus pidana biasa maka Pemohon upaya hukum merupakan termohon pada kasusu sebelumnya, dari pemaparan tersebut ketentuan ayat (1) Pasal 233 KUHAP commit totelah userterpenuhi secara formal.



Pembahasan selanjutnya akan menyoroti tentang ayat (2) Pasal 233 KUHAP, mengenai jangka waktu penerimaan oleh Panitera Pengadilan Negeri. Untuk penerimaan permintaan banding pada kasus ini dilakukan pada tanggal 22 Maret 2011 yang di buat oleh H. Novran Verizal SH,MH., yang memori bandingnya dengan nomor, No. 28/Akta.Pid/2011/PN.JKT.SEL, yang didalamnya menerangkan bahwa Pemohon Upaya Hukum semula merupakan

Termohon

mengajukan

banding

Praperadilan, atas

dan

putusan

No.04/Pid.Prap/2011/PN.JKT.SEL.

sekarang

Praperadilan

karena

tanggal

penyerahan tepat 7 hari setelah putusan pada tingkat pertama di keluarkan yaitu dimulai dari Tanggal 15 Maret 2011 sampai Tanggal 22 Maret 2011. Selain itu penyerahan Permohonan upaya hukum diterima langsung oleh paniter Pengadilan Negeri Jakarata Selatan sendiri yaitu oleh saudara H. Novran Verizal SH,MH., dan bentuk penindak lajutan atas penerimaan permohonan tersebut oleh Panitera di terbikan akta permintaan Banding dengan nomor No. 28/Akta.Pid/2011/PN.JKT.SEL. Untuk Syarat pada ayat (3), (4),(5) dan (6) Pasal 233 KUHAP, semua sudah terpenuhi dengan terbikan akta permintaan

Banding

dengan

nomor

No.

28/Akta.Pid/2011/PN.JKT.SEL yang di keluarkan oleh H. Novran Verizal SH,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2) Jangka waktu Pengajuan Upaya Banding (Pasal 234 KUHAP) Bunyi Pasal 234 KUHAP: (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal commit '233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan to user



permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. Untuk pembahasan pada Pasal ini kita akan condong terhadap akibat hukum yang terjadi apabila batas wakru yang telah ditentukan terlampaui. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa akibat hukum yang akan diteriam oleh para pihak yang tidak melakukan upaya banding lebih dari 7 hari maka Pengadilan akan mengangap para pihak menerima putusan tersebut, walaupun dibalik itu ada pihak yang tidak puas. b) Mengenai pengajuan Kontra Memori Banding Untuk mengenai pengajuan Kontra Memori Banding, walaupun mengenai pengajuan Kontra Memori Banding diatur dalam Pasal 237 KUHAP, yang berbunyi: Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi. Ketentuan tersebut tidak akan dipandang sebagai kewajiban hukum, karena pada dasarnya kontra memori banding merupakan hak yang dimiliki oleh Pemohon, dimana dalam kotra memori tersebut akan diuraikan tentang risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, hal ini diajukan oleh pemohon untuk mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penafsiran atau penerapan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan

tingkat

pertama.

Sehingga

apabila

disini

Terbanding tidak melampirkan kontra memori maka itu tidak akan menimbulkan permasalahan dalam pemeriksaan perkara commit to user oleh pengadilan tinggi.



c) Mengenai Pertimbangan hakim atas Keberatan Pemohon Banding Pertimbangan hakim untuk banding ini lebih menitik beratkan kepada memori banding dari Pemohon, yang pada memori banding tersebut menyatakan keberatannya atas pertimbangan hukum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 30 point 12 sub, angka 8.2, seperti yang telah

di

paparkan

diatas.

Hakim

Pengadilan

Tinggi

berpendapat, bahwa walaupun bukan merupakan fakta-fakta hukum yang diman seharus dicantumkan dalam sebuah kontra memori banding tapi hal tersbut tetap dinial sebagai petunjuk bagi penyidik untuk mencari kebenaran materiil dalam penyidik perkara ini.

commit to user



BAB IV PENUTUP Setelah melakukan pembahasan atas Putusan Permohonan Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan yang tidak sah oleh Polda Metro Jaya, dengan Nomor Perkara 04/PID.PRAP/2011/PN.JKT.SEL. diambil simpulan sebagai berikut : A. Simpulan 1. Pertimbangan-Pertimbangan yang Digunakan Hakim terhadap Putusan

Praperdailan

Mengenai

Tidak

Sahnya

Penghentian

Penyidikan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam kasus ini, pertimbangan yang di keluarkan oleh hakim sudahlah memenuhi rasa keadilan bagi pemohon Praperadilan dan mengungkapkan kebenaran materiil bagi pemohon Praperadilan. Objek yang dijadikan pokok analisis dalam putusan ini adalah Surat Penghetian Penyidikan yang dikeluarkan tidak sah oleh Polda Metro Jaya dinyatakan tidak sah oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarakan pertimbangan bahwa Surat Penghetian Penyidikan yang dikeluarkan tidak sah oleh Polda Metro Jaya itu tidak sah karena cukupnya bukti-bukti yang di berikan oleh Pemohon Praperadilan dan pengakuaan Termohon tentang bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam memeriksa kasus ini. Termohon disini mengakui tindakannya bahwa dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan hanya berdasarkan satu keterangan ahli pidana yang dipanggil oleh Terlapor untuk di dengarkan keterangannya pada kasus ini. Sedangkan pokok kasus yang dilaporkan oleh pemohon yaitu Sertifikat Deposito Berjangka yang merupakan produk dari Perbankan, sehingga sudah menjadi kewajiban dari Terlapor untuk commit to user memanggil Saksi Ahli yang berasal dari ranah Perbankan, sehingga



penilaian terhadap kasus melalui alat bukti yang di serahkan oleh Pelapor atau Pemohon Praperadilan bisa dinilai secara maksimal. Termohon disini juga mengakui tentang kesengajaan yang dilakukan Terlapor dalam mengensampingkan barang bukti yang di ajukan oleh Pemohon Praperadilan dalam laporannya kepada Polda berupa Sertifikat Deposito Berjangka yang dikeluarkan oleh Termohon secara illegal. Dimana dari alat bukti tersebutlah bisa dijadikan alat bukti utama utnuk membuat Terlapor menjadi tersangka pada kasus Penipuan yang dilakuakn oleh Terlapor terhadap Pelapor atau Pemohon Praperadilan. Pertimbangan hakim disini tidak hanya menyoroti pada tindakan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi faktor lain yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan itu tidak sah yaitu berasalkan tindakan yang yang dilakukan oleh Terlapor yang menjadi latar belakang pelapor melakukan laporan kepada Polda Metro Jaya, dimana tindakan yang dilakukan oleh Terlapor berupa mengeluarkan Sertifikat Deposito Berjangka memang ilegal menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan 2. Upaya Hukum yang Ditempuh Oleh Polda Metro Jakarta Selatan Terhadap Putusan Praperadilan Penghentian Penyidikan Yang Tidak Sah Dengan Nomor Perkara04/PID.PRAP/2011/PN.JKT-SEL Upaya Hukum yang diambil oleh pihak Polda Metro Jaya untuk terhadap putusan Praperadilan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu dengan mengajukan permohonan untuk meminta putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Dimana upaya hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan kententuan di dalam Undang-undang. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat 2 KUHAP dimana upaya hukum untuk Praperadilan bisa ditempuh tapi hanya diperuntukkan untuk putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan commit to user atau penghentian penuntutan.



Putusan akhir yang di keluarkan oleh Pengadilan Tinggi untuk permohonan Banding oleh Pihak Polda Metro Jaya yang disini selaku Pemohon yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tetap menyatakan bahwa Surat Penghentian Penyidikan yang di terbitkan oleh Polda Metro Jaya tidaklah sah, sehingga tetap mewajibkan kepada Poda Metro Jaya untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap laporan tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan. B. Saran-saran Setelah menarik simpulan seperti diuraikan di atas, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Untuk menghindari terjadinya gugatan Praperadilan dari masyarakat, Kepolisian, khususnya aparat penyidiknya harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya; 2. Selain itu pihak kepolisian harus lebih bersungguh-sungguh dalam memeriksa suatu laporan dari masyarakat; 3. Pihak kepolisian juga harus lebih teliti dalam memeriksa setiap memeriksa baik barang bukti dan saksi ahli yang didatangkan untuk di dengarkan keterangannya.

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents