FORMULASI PENGATURAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DITINJAU DARI PELAKSANAAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XII/2014)
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh Yudith Fitri Dewanty NIM. E0011341
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015
ii
iii
PERNYATAAN
Nama : Yudith Fitri Dewanty NIM
: E0011341
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: FORMULASI PENGATURAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN YANG TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS,
DAN
MASIF
DITINJAU
DARI
PELAKSANAAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XII/2014) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukumini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 30 April 2015 Yang membuat pernyataan
Yudith Fitri Dewanty NIM.E0011341
iv
ABSTRAK YUDITH FITRI DEWANTY. E0011341. 2015. FORMULASI PENGATURAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DITINJAU DARI PELAKSANAAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRESXII/2014). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pelanggaran Pilpres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, kualifikasi pelanggaran Pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, serta formulasi yang ideal mengenai pengaturan pelanggaran Pilpresyang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan pelanggaran Pilpres dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 belum merumuskan bentukbentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga saat terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pilpres 2014, penilaian mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif saat ini hanya didasarkan pada yurisprudensi putusan PHPU Kepala Daerah terdahulu dan Tafsir Konstitusi yang antara lain menyebutkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah berupa manipulasi syarat administratif pencalonan, politik uang, politisasi birokrasi, kelalaian petugas dan/atau penyelenggara Pemilu, manipulasi suara, adanya ancaman/intimidasi, dan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu. Sehingga formulasi ideal pelanggaran Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif meliputi jenis pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan kualifikasi telah dilakukan oleh aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilu secara struktural, direncanakan secara matang, sistemik dan memiliki dampak yang masif serta tidak sporadis. Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut guna pembangunan ilmu Hukum Tata Negara serta memberikan sumbangan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan suatu formulasi yang ideal mengenai pelanggaran Pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif guna mewujudkan Pemilu yang berintegritas Kata kunci : formulasi, pemilu, terstruktur sistematis masif.
v
ABSTRACT YUDITH FITRI DEWANTY. E00111341. 2015. FORMULATION OF THE RULES ON THE STRUCTURED, SYSTEMATIC AND MASSIVE VIOLATIONS IN THE PRESIDENTIAL ELECTION VIEWED FROM THE ELECTORAL INTEGRITY (A STUDY INTO THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 1/PHPU.PRES-XII/2014). Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta. This study aims to determine the qualifications of the violations in the Presidential Election as set out by Law Number 42/2008, the qualifications of the structured, systematic and massive violations in the Presidential Election as set out in the Constitutional Court Decision Number 1 / PHPU.PRES-XII / 2014, and the ideal formulation of the rule on the structured, systematic and massive violations in the Presidential Election. This study is a normative, prescriptive legal study as it pertains to a scientific inquiry to arrive at the truth based on scientific logic of the law, by using case and conceptual approaches. The types of legal materials used include the primary and secondary legal materials. The results showed that the ruling on the violations in the Presidential Election as set out by Law Number 42/2008 does not include a formulation of the forms of the structured, systematic and massive violations so that in the 2014 Presidential Election, the assessment regarding the structured, systematic and massive violation was merely based on the jurisprudence of the previous rulings in the Results Dispute of the Regional Head Elections and on the Interpretation of the Constitution, in which, among others, it is stated that the structured, systematic and massive violations are in the forms of manipulation to candidates' administrative requirements, money politics, politicization of bureaucracy, negligence of the election organizers, vote manipulation, threats/intimidation, and non-impartiality of the election organizers. Therefore, the ideal formulation of the structured, systematic and massive violations in the presidential election should include those types of violations with such qualifications as having been carried out by government officials and election organizers structurally, carefully and systemically planned, and have a massive, instead of sporadic, impacts. The results of this study are expected to provide the basis and foundation for further researches for the development of the Constitutional Law studies and to contribute and become a consideration for stakeholders in formulating an ideal formulation of the structured, systematic and massive violations in the Presidential Election in order to implement an election with integrity. Keywords: formulation, election, structured systematic massive.
vi
MOTTO Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. (Q.S. Al-Insyirah : 6-7) Carpe diem, quam minimum credula postero. Petiklah hari dan percayalah akan hari esok. (Quintus Horatius Flaccus). Orang yang tidak pernah berbuat kesalahan pasti dia adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Maka coba, berbuatlah, dan jangan takut melakukan kesalahan. (Ayahanda Penulis, Yusni Kuswanto)
vii
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan karya kecil ini untuk almarhumah Mami di sisi Allah SWT, Hj. Dwi Puspitaningtyas, Papi dengan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga, sosok idolaku selalu, H. Yusni Kuswanto, Adik-adikku tercinta, Yashinta Vidya Anindita,Yovita Nadya Rahmayani,dan Muhammad Aditya Firdausi.
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi yang berjudul FORMULASI PENGATURAN
PELANGGARAN
TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS,
PEMILU DAN
MASIF
PRESIDEN
YANG
DITINJAU
DARI
PELAKSANAAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XII/2014). Skripsi ini merupakan wadah ide-ide dan gagasan penulis yang diperoleh selama berproses menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, masukan serta doa dari berbagai pihak yang sangat berarti sebagai motivasi dan dorongan semangat bagi penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Allah
SWT
yang
selalu
memberi
petunjuk,
bimbingan,
perlindungan, langkah dan segala nikmat kepada penulis selama ini. 2. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan bagi penulis dan bagi setiap umatnya. 3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret. 4. Ibu Maria Madalina, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Huku Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan banyak saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga atas motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. 5. Ibu Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan banyak saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas tambahan ilmu
ix
pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang sangat berguna bagi penulis. 6. Ibu Djuwiyastuti ,S.H.,M.H selaku pembimbing akademik beserta seluruh Dosen dan Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan bekal ilmu tak ternilai selama penulis menempuh perkuliahan dan telah membantu penulis dalam hal administrasi. 7. Kedua orang tuaku tercinta, almarhumah Hj. Dra. Dwi Puspitaningtyas (Mami) atas kasih sayang yang diberikan hingga penulis menginjak Semester 2 masa kuliah dan H. Yusni Kuswanto, S.E (Papi) atas doa, kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil yang telah diberikan dan takakan pernah terbalaskan.
Juga
penyemangatku.
untuk
Yashinta
krucil-krucilku,
Vidya
Anindita,
adik-adikku, Yovita
Nadya
Rahmayani dan Muhammad Aditya Firdausi. Tetap ceria seperti ini ya, karena selamanya kalian adalah alasan untuk membuat kakak selalu tersenyum. 8. Eyangkung dan Eyangti di Banyuwangi serta almarhum Eyang Papi dan Eyang Mami di Jakarta beserta keluarga besar (om, tante dan adik-adik sepupu). Terima kasih atas doa dan petuah bijak yang selalu diberikan kepada penulis semenjak kecil hingga saat ini. Tak lupa untuk Mama Ina dan Mutiara Damayanti atas dukungan dan doa untuk penulis. 9. Pendamping masa depan penulis, Arya Haswardana, S.ST. Terima kasih telah mendukung dan menemani penulis dalam proses perjuangan masuk ke Universitas Sebelas Maret hingga saat ini berjuang menyelesaikan pendidikan di Universitas Sebelas Maret. 10. Kelompok 9 Wonogiri KKN Tematik UNS Periode I 2014 beserta seluruh warga Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Terima kasih atas pelajaran hidup yang diberikan.
x
11. Keluarga Ibu Yanti selaku pengelola Wisma Maharani beserta teman-teman di Wisma Maharani. Terima kasih telah menjadi teman selama penulis bertempat tinggal di Wisma Maharani. 12. Keluarga Panda-ku, Mbak Indah Yuliantini, Mamapanda Yosephin Pramudita Lestyana, Anyung Jibezh Siti Nurhati, Mpluk Dyah Pratita Sari dan Tiara Bunga. Terima kasih atas perjuangan bersama selama 8 semester, melalui suka dan duka, saling mendukung dan memberikan semangat satu sama lain. Semoga silaturahmi senantiasa terjalin hingga masing-masing memperoleh kesuksesan. Tak lupa teman – teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satupersatu, terima kasih atas kerjasama selama penulis menempuh masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari. Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Surakarta,
April 2015
Penulis, Yudith Fitri Dewanty NIM. E0011341
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING............................................ ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN........................................................................ iv ABSTRAK....................................................................................................... v ABSTRACT ..................................................................................................... vi HALAMAN MOTTO .................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN..................................................................... viii KATA PENGANTAR .................................................................................... ix DAFTAR ISI................................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 B. Rumusan Masalah.................................................................................. 6 C. Tujuan Penelitian................................................................................... 6 D. Manfaat Penelitian................................................................................. 7 E. Metode Penelitian .................................................................................. 8 F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................................... 14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................. 17 A. Kerangka Teori...................................................................................... 17 1. Tinjaun Umum Tentang Pemilu ........................................................ 17 2. Tinjauan Tentang Pelanggaran dalam Pemilu................................... 27 3. Tinjauan Tentang Sengketa Hasil Pemilu ......................................... 31 4. Tinjauan Tentang Rumusan Terstruktur, Sistematis, dan Masif....... 36 B. Kerangka Pemikiran .............................................................................. 37 BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................... 40 A. Pelanggaran dalam Pemilu Presiden ................................................... 40 1. Pengaturan Pelanggaran Pemilu Presiden dalam Undang-Undang
xii
Nomor 42 Tahun 2008 ....................................................................... 40 2. Pembatasan Pelanggaran yang Dapat Diajukan dalam Sengketa Hasil Pemilu ....................................................................................... 53 B.
Kualifikasi Pelanggaran Pemilu yang Termasuk Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014..................................................................... 55
C.
Formulasi Ideal Pengaturan Pelanggaran Pemilu Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif ......................................................................... 62
1. Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif Berdasarkan Tafsir Konstitusional ........................................... 62 2. Urgensi Formulasi Pengaturan Pelanggaran Pemilu Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif...................................................... 69 3. Formulasi Ideal Pengaturan Pelanggaran Pemilu Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif ......................................................................... 73 4. Pemilu yang Berintegritas................................................................... 92 5. Penyelesaian Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.......................................................................... 102 BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 107 A. Kesimpulan............................................................................................ 107 B. Saran ...................................................................................................... 109 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 110
xiii
DAFTAR GAMBAR
1. Sistematika Jajaran Penyelenggara Pemilu .......................................... 25 2. Sistematika Jajaran Pengawas Pemilu.................................................. 26 3. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 37 4. Alur Penyelesaian Pelanggaran Pemilu................................................ 103
xiv
