Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PECANDU NARKOTIKA PASCA REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB LAPOR NOMOR 25 TAHUN 2011 DI BNNP DIY

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh: CLASINA MUTIARA JUWITA PANJAITAN NIM.E0009083

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARETSURAKARTA 2013


digilib.uns.ac.id


digilib.uns.ac.id


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama: Clasina Mutiara Juwita Panjaitan NIM : E0009083 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: IMPLEMENTASI PENGAWASAN PECANDU NARKOTIKA PASCA REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB LAPOR NOMOR 25 TAHUN 2011 DI BNNP DIY adalah benarbenar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Mei 2013 Yang membuat pernyataan

Clasina Mutiara Juwita Panjaitan NIM. E 0009083


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

CLASINA MUTIARA JUWITA PANJAITAN, E0009083. 2013. IMPLEMENTASI PENGAWASAN PECANDU NARKOTIKA PASCA REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB LAPOR NOMOR 25 TAHUN 2011 DI BNNP DIY. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dalam pengawasan pecandu narkotika pasca rehabilitasi (pengawasan eks pecandu), serta untuk mengetahui apakah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Lapor Nomor 25 Tahun 2011 sudah menerapkan pengawasan bagi pecandu narkotika pasca rehabilitasi (eks pecandu) apabila kembali menggunakan narkotika (relaps). Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin mengenai keadaan yang berkaitan dengan pengawasan pecandu narkotika pasca rehabilitasi (pengawasan eks pecandu) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan data yang telah terkumpul dan dianalisis, maka hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) telah melakukan upaya preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalu serangkaian kegiatan-kegiatan meliputi kegiatan pasca rehabilitasi yang bertujuan agar eks pecandu tersebut dapat mandiri, produktif, dan tidak kembali menyalahgunakan narkotika (relaps), melakukan pendataan pecandu agar dapat terus dipantau oleh BNN, pertemuan dan pendampingan eks pecandu narkotika, pendampingan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja Pengembangan dan Produktivitas (BLKPP), serta peran serta masyarakat dalam pengawasan eks pecandu tersebut. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan kembali melaksanakan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, menerapkan sistem penghitungan masa relaps bagi eks pecandu, serta putusan atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti melakukan tindak pidana narkotika (bandar, pengedar, kurir, dll). Didalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Lapor Nomor 25 Tahun 2011 memang sudah tercantum mengenai ketentuan kepemilikan kartu lapor diri (kartu rehabilitasi) untuk pemakaian selama 2 (dua) kali masa perawatan. Tetapi belum ada Pasal yang menunjukan


digilib.uns.ac.id

secara jelas mengenai sanksi bagi pecandu narkotika pasca rehabilitasi (eks pecandu) tersebut apabila kembali menyalahgunakan narkotika (relaps). Kata kunci : Pengawasan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), Pecandu Narkotika Pasca Rehabilitasi (Eks Pecandu), Kembali Menyalahgunakan Narkotika (Relaps).


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

CLASINA MUTIARA JUWITA PANJAITAN, E0009083. 2013. IMPLEMENTASI PENGAWASAN PECANDU NARKOTIKA PASCA REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB LAPOR NOMOR 25 TAHUN 2011 DI BNNP DIY. Faculty of Law, Sebelas Maret University. The research of this skripsito determine the efforts of the BadanNarkotikaNasionalProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) in the supervision of post-rehab drug addict (former addict supervision), as well as to determine whether the Undang-UndangNarkotikaNomor 35 Tahun2009and PeraturanPemerintahWajibLapor Nomor 25 Tahun 2011 has been implemented supervision for rehabilitation of drug addicts after (ex-addicts) when re-using narcotics (relapse). This research was included in the study using the methods of legal research is descriptive research that is intended to provide a picture of the situation as thoroughly as possible with regard to the supervision of post-rehab drug addict (addict ex oversight) by the BadanNarkotikaNasionalProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) . Source of data used is primary data and secondary data obtained through the techniques of data collection by observation, interviews, and library research. Based on the data that has been collected and analyzed, the results obtained is that the BadanNarkotikaNasionalProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) has made efforts preventive and repressive. Preventive efforts carried out through a series of activities includes post-rehabilitation activities aimed at keeping former addicts can be independent, productive, and not abusing narcotics back (relapse), to collect data on addicts to continue to be monitored by BNN, meetings and mentoring former drug addict, mentoring and training at the Balai Latihan Kerja Pengembangan dan Produktivitas (BLKPP), as well as public participation in the supervision of former addicts. While the repressive efforts made by re-implementing rehabilitation, both medical rehabilitation and social rehabilitation, implementing accounting systems for exaddicts relapse period, as well as a judgment or court order if the drug addict convicted of narcotics offenses (dealer, dealers, couriers, etc.).In the UndangUndang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 and Peraturan Pemerintah Wajib Lapor Nomor 25 Tahun 2011 is already listed on there port car downership provisions (rehab card) tousefor 2 (two) times the period of treatment. But there is noar ticle which clearly shows the penal ties for drug addict safter rehabilitation (ex-addicts) are a busing narcotics when back(relapse).


digilib.uns.ac.id

Keywords : Control, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), Narcotic Addict Rehabilitation Post (Ex-addicts), Back Abusing Narcotics (Relapse).


digilib.uns.ac.id

MOTTO

( Pengkotbah 3 : 11 )

( Matius 21 : 22 )

- Andrew Carnegie -

- Henry Ford -

- Bill Clinton


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada : Tuhan Yesus Kristus, yang selalu melimpahkan rahmat, memberi pencerahan, dan selalu menjadi penyemangat hidupku Papa dan Mama, yang selalu mendukung, memotivasi, dan memberi gambaran dalam kehidupanku Abangku satu-satunya, yang selalu memotivasi, menginspirasi, serta mengejar-ngejar saya untuk menyelesaikan skripsi ini Alamamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

Tanah

pengetahuanku

Airku,

tempat

mendedikasikan

seluruh

ilmu


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan berkat dan karunianya kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PECANDU

NARKOTIKA PASCA REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB LAPOR NOMOR 25 TAHUN 2011 DI BNNP DIY Penulisan hukum (skripsi) ini membahas mengenai pengawasan pecandu narkotika pasca rehabilitasi (pengawasan eks pecandu) yang dilakukan pemerintah, khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dan mengenai penerapan pengawasan tersebut dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Lapor Nomor 25 Tahun 2011. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun immateriil sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan, terima kasih penulis ucapkan kepada : 1. Prof.Dr.Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 2. Bapak Sabar Slamet,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 3. Bapak Winarno Budyatmojo,S.H.,M.S., selaku Pembimbing I skripsi penulis yang telah banyak memberikan bantuan berupa pengarahan, bimbingan serta saran dariawal hingga akhir penulisan hukum ini. 4. Bapak Sabar Slamet,S.H.,M.H., selaku Pembimbing II skripsi penulis yang telah banyak memberikan bantuan berupa pengarahan, bimbingan serta saran dariawal hingga akhir penulisan hukum ini.


digilib.uns.ac.id

5. Bapak Kristiyadi,S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh masa perkuliahan. 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajarannya staf Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum UNS dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal penulis dalam penulisan hukum ini. 7. Papa dan Mama tercinta, yang selalu mendukung, memberikan gambaran, memberikan semangat, serta doa yang selalu dipanjatkan setiap hari sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar. 8. Abangku satu-satunya, Ronald Nagario Panjaitan atas motivasi, inspirasi, dukungan, dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 9. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 10. Segenap jajaran karyawan

dan staff Bagian Tata Usaha, Bagian

Akademik, Bagian Umum, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Transit, Bagian Keamanan (satpam), Parkir, Bagian Laboratorium, dan Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 11. Bapak Agus (Kabid Pemberdayaan Masyarakat), Pak Hendro, Mbak Mella, Bu Santi, seluruh staff BNNP DIY, serta Bro Eko (PSPP DIY) yang telah memberikan semangat, memberikan bantuannya dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data-data sebagai bagian dari proses penyusunan penulisan hukum ini. 12. Sahabat-sahabat selama kuliah Vita, Asti, Lia, Dea, Tata, Anjen, Vika, Dewiq,

yang selalu

memberikan kecerian dan semangat bagi saya dikala senang dan susah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.


digilib.uns.ac.id

13. Semua teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2009 yang telah menambah pengalaman saya selama kuliah. 14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara moral maupun materiil.

Dengan kerendahan

hati saya menerima kritik dan saran yang

membangun, sehingga dapat memperbaiki seluruh kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surakarta,

Mei 2013

Penulis CLASINA MUTIARA JUWITA P.


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

..i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN PE

... iii

HALAMAN PERNYATAAN............................................................................ iv

MOTTO............................................................................................................... ix PERSEMBAHAN.............................................................................................. x ...... xi .... xiv DAFTAR

xvi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masal

................ 1

B. Rumusan Masalah......................................................................... 3 C. Tujua

.. 4

D. Manfaat

.... 5

E. Metode

5

F.

Sistematika

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum 2. Tinjauan Umum 3. Tinjauan Umum Tentang B. Ker

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Pene B. Pembahasan


digilib.uns.ac.id

a. Upaya Pengawasan Pecandu Narkotika Pasca Rehabilitasi (Pengawasan Eks

Pecandu)

oleh

Badan

Narkotika

Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) agar tidak kembali menyalahgunakan narkotika (relaps)................................................................................. 47 b. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dalam Pengawasan Pecandu Narkotika Pasca Rehabilitasi (pengawasan eks-pecandu)... .......................... 57

BAB IV PENUTUP A. B.

... 59 Saran

..

... 60

. 61 LAMPIRAN........................................................................................................ xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.......................................................... 29 Gambar 2. Struktur Organisasi BNNP DIY........................................ 40 Gambar 3. Proses Rehabilitasi Pecandu.............................................. 54


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada zaman sekarang ini, kata narkotika sudah sangat sering terdengar disetiap lapisan masyarakat yang menimbulkan dampak pada kemerosotan moral manusia dan masyarakat Indonesia yaitu dengan cara maraknya peredaran narkoba atau bahkan mengkonsumsi narkoba tersebut. Narkoba kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa narkoba sudah pasti memberikan dampak buruk bagi manusia. Akan tetapi, jika kita mempelajari lebih dalam mengenai narkoba, kita akan menemukan banyak hal, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang jika dikonsumsi dapat menurunkan tingkat kesadaran dan dapat menyebabkan hilangnya rasa. Narkotika memiliki reaksi adiktif yang tinggi. Itu sebabnya, meski memiliki sisi positif, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan medis akan berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkotika adalah sebuah ancaman yang cepat atau lambat akan menghancurkan generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peran disintegratif atau penghancur bangsa dan negara yang disebabkan oleh narkotika tidak kalah hebatnya dengan konflik antar etnis, konflik antar agama, konflik politik, gerakan separatis, serta kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang marak terjadi akhir-akhir ini dinegara kita, Indonesia. Narkoba merupakan musuh nomor 1 (satu) yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam rangka menekan ataupun menghilangkan supply dan demand terhadap Narkoba, apabila tidak menginginkan kehilangan sebuah generasi.

1

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents