Penulisan Hukum. (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERAN KELOMPOK KERJA (POKJA) ANAK KELURAHAN LAYAK ANAK JEBRES DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : FEBRI CHARISMA NIM. E 0006127

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Febri Charisma

NIM

: E.0006127

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : PERAN KELOMPOK KERJA (POKJA) ANAK KELURAHAN LAYAK ANAK JEBRES DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK

DI

KELURAHAN

JEBRES

KECAMATAN

JEBRES

KOTA

SURAKARTA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, yang membuat pernyataan

Febri Charisma NIM E.0006127

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Febri Charisma. E0006127. PERAN KELOMPOK KERJA (POKJA) ANAK KELURAHAN LAYAK ANAK JEBRES DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peran Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres dalam mendukung program Kota Layak Anak di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta serta mengetahui kendalakendala yang dialami oleh Pokja Anak dalam melaksanakan program kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lokasi penelitian di Kelurahan Jebres. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan melalui berbagai literatur yang meliputi bukubuku, peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif (interactive model of analysis). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil tentang peran Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres yang terdiri dari bidang pendidikan, seni budaya, perlindungan dan partisipasi. Pokja Anak sangat mendukung program Kota Layak Anak yang diusung oleh Pemerintah Kota Surakarta sekaligus mematangkan Kelurahan Jebres yang layak anak. Dalam pelaksanaan program kerja Pokja Anak juga mengalami berbagai kendala yang berasal dari faktor intern maupun ekstern. Faktor intern meliputi kendala dalam pendanaan dan sumber daya manusia itu sendiri, sedangkan faktor ekstern meliputi kendala mengenai kondisi lingkungan sekitar dan masyarakat Kelurahan Jebres. Kata Kunci: Kota, Anak, Kota Layak Anak, Pokja Anak

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Febri Charisma. E0006127. THE ROLE OF THE CHILDREN’S WORKING GROUP OF CHILD FRIENDLY CITY AT JEBRES VILLAGE, JEBRES SUBDISTRICT, SURAKARTA. Faculty of Law, Sebelas Maret University. This research was aimed to find out the roles of children’s working group of Jebres’ child friendly village in term of supporting the child friendly city program at Jebres Village, Surakarta. This research was also aimed to find out the problems faced by children’s working group in doing their programs. This research belongs to descriptive research. From its purpose, this research belongs to sociological-law research or empiric. This research was held at Jebres Village using interview and library study as its method of collecting the data. This research used qualitative method with interactive model of analysis to analyze the data. There were some results obtained from this research about the role of children’s working group at Jebres village contained from education, arts and culture, protection and participation. The children’s working group were eager to support the child friendly city program. In doing the programs, the children’s working group also experienced some obstacles which can be narrowed into internal and external factors. The internal factors consisted of funding and human resource itself. While external factors consisted of the condition of surrounding environment and the community of Jebres village itself. Keywords: Child friendly village, child friendly city, children’s working group

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran” (1 Korintus 13:4-6) “ Life is like a piano. The white keys represent happiness, while the black keys represent sadness. But as you go through life’s journey, remember that the black keys make music too.”

“A life without a risk is a life unlived” (Rachmeilia Daniastri)

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ( skripsi ) ini Penulis persembahkan untuk : ℘ Tuhan Yesus Kristus untuk kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan; ℘ Keluarga kecil tercinta yang selalu ada dalam kepingan cerita perjalanan hidup; ℘ Keluargaku Gopala Valentara, One for All, All for One, All for All; ℘ My Best, Rachmeilia Daniastri ℘ Almamater Fakultas Hukum UNS

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan atas kekuatan dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “PERAN KELOMPOK KERJA (POKJA) ANAK KELURAHAN LAYAK ANAK JEBRES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA” dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh derajat sarjana strata 1 (satu) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kerja keras dan kesungguhan penulis dalam penyusunan skripsi

ini belum

sempurna dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil, oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2. Ibu Maria Madalina S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara 3. Bapak Suranto, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Jatmiko Anom Husodo, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini 4. Bapak Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa studi 5. Bapak Sudadi, S.Sos., M.M, selaku Kepala Kelurahan Jebres yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Jebres 6. Bapak Sumarmo, selaku Ketua Pokja Anak Jebres yang meluangkan waktu memberikan pengarahan dan saran. commit to user ix


digilib.uns.ac.id

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi 8. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama masa studi 9. Keluarga kecil penulis dengan semua proses hidup yang dilalui, cinta kasih yang tulus, kepercayaan dan dukungan sepenuhnya hingga terselesaikannya masa studi penulis 10. Rachmeilia Daniastri, untuk jalinan cinta kasih selama ini, kesabaran, ketulusan dan pengharapan yang menguatkan jalan kita 11. Sahabat sekaligus teman karibku, Andreas Sabat Prayogi, Alexander Irfan Bramasto, Daniel Juliant, Bhayus Sukmamurti 12. My Special Family Diklatsar XXIII, Maman Tokek, Agus Cangcorang, Fitri Keong, Asih Cindil, Lina Tapir, Wahyu Kodok, Indy Angsa Bete, Andy Kenthonx, Alfian Lele, Agus Cacing, Wempy Celeng, Febri Jangkrik, Amikul, Antony Boyo, Hesti Coro, Mahardika, untuk kebersamaan kami yang ditempa dihutan rimba, susah senang bersama, hingga saat ini kami menjadi satu bagian kecil keluarga yang utuh sampai selamanya 13. The Brotherhoods Gopala Valentara Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum UNS, untuk Kakak Senior diseluruh Indonesia dan Adik tercinta, perjuangan tidak akan pernah berhenti, kebersamaan, persaudaraan yang kuat, One for All, All for One, All for All 14. Rekan-rekan Pandawa Divers and Resquer, terimakasih telah mengisi waktu penulis dengan pengalaman dan kerjasama disela-sela kesibukan penulis selama penyusunan skripsi 15. Teman-teman Angkatan 2006 Fakultas Hukum UNS, untuk kepercayaannya kepada penulis untuk menutup daftar mahasiswa 2006 Fakultas Hukum UNS 16. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung commit to user x


digilib.uns.ac.id

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna untuk melengkapi pengetahuan kita khususnya pengetahuan hukum. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini.

Surakarta, Februari 2012 Penulis

Febri Charisma

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................

iv

ABSTRAK........................................................................................................ v ABSTRACT ................................................................................................

vi

MOTTO ......................................................................................................

vii

PERSEMBAHAN........................................................................................

viii

KATA PENGANTAR ................................................................................

ix

DAFTAR ISI ...............................................................................................

xi

DAFTAR BAGAN .....................................................................................

xiii

DAFTAR TABEL .......................................................................................

xiv

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

xv

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................

1

A. Latar Belakang .......................................................................

1

B. Rumusan Masalah..................................................................

6

C. Tujuan Penelitian ...................................................................

6

D. Manfaat Penelitian .................................................................

7

E. Metode Penelitian ..................................................................

7

F. Sistematika Penulisan Hukum ...............................................

11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................

12

A. Kerangka Teori ......................................................................

12

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah..............

12

a. Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah 12 b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ....

12

c. Pengertian Otonomi Daerah .......................................

15

d. Pelimpahan Wewenang Pusat Kepada Daerah ......... commit to user 2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak ................. xii

16 17


digilib.uns.ac.id

a. Dasar Hukum Perlindungan Anak ............................

17

b. Pengertian Perlindungan ............................................

25

c. Pengertian Anak .........................................................

25

d. Pengertian Perlindungan Anak ..................................

26

3. Tinjauan Umum Tentang Kota Layak Anak ..................

27

a. Pengertian Kota ..........................................................

27

b. Pengertian Layak .......................................................

27

c. Pengertian Kota Layak Anak (KLA) ........................

28

d. Kelurahan Jebres sebagai Kelurahan Layak Anak .....

29

4. Tinjauan Tentang Pokja Anak .........................................

30

B. Kerangka Pemikiran ...............................................................

33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................

35

A. HASIL PENELITIAN............................................................

35

1.

Gambaran UmumTentang Kelurahan Layak Anak Jebres

2.

Visi, Misi, Tujuan, Mandat dan Peran Strategis POKJA Anak Kelurahan Layak Anak Jebres ..............................

3.

35

38

Susunan Pengurus Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres .............................................................................

39

B. PEMBAHASAN ....................................................................

60

1. Peran Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres dalam mewujudkan Program Kota Layak Anak di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta..........................

60

2. Kendala Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta ...................

63

BAB IV PENUTUP ...................................................................................

65

A. Simpulan ................................................................................

65

B. Saran.......................................................................................

66

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

67

LAMPIRAN

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Interactive Model of Analysis………………………………………

11

Bagan 2 : Alur Kerangka Pemikiran…………………………………………..

27

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah anak Kelurahan Jebres berdasarkan tingkatan umur Tabel 2 : Kelompok penduduk berdasarkan pendidikan (umur 5 tahun keatas) Tabel 3 : Susunan Pengurus POKJA Anak Tabel 4 : Koordinator Pelaksana Forum Kelurahan Layak Anak Per-Lingkungan Tabel 5 : Susunan Pengurus Forum Anak Jebres (FANBRES) Periode 2011-2013 Tabel 6 : Hasil LCC Tingkat SD Kelurahan Jebres Tabel 7 : Diskusi Teater “Gubug Mimpi” Tabel 8 : Susunan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Tabel 9 : Kegiatan bersama Yayasan KAKAK

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I

: Surat Penelitian

Lampiran II

: Surat Keterangan Penelitian

Lampiran III

: Surat Keputusan Kepala Kelurahan Jebres

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Anak merupakan salah satu potensi bangsa Indonesia yang kedepannya diharapkan ikut berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Konvensi PBB Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No.44/25 tanggal 20 November 1989 menegaskan hal-hal penting yang berkaitan dengan perlindungan anak dengan mengesahkan Convention On the Rights Of the Child (Konvensi

Hak Anak) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), sehingga menimbulkan kewajiban secara hukum bagi negara peserta (state party) untuk mengimplementasikan hak-hak anak. Perhatian Indonesia terhadap perlindungan anak juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengupayakan pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pengakuan serta pemenuhan hak anak juga dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya dalam perubahan ke II UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan, ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan groundnorm atau norma dasar tertinggi yang menjadi payung hukum peraturan perundangundangan di Indonesia, artinya peraturan atau norma hukum dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan groundnorm tersebut. Inisiatif Kota Layak Anak (KLA) dikembangkan oleh UNICEF yang kemudian diperkenalkan pada United Nationscommit General Assembly Special Session on Children to user (UN-GASS) tahun 2002 yang mendeklarasikan World Fit for Children. Inisiatif KLA


digilib.uns.ac.id 2

merujuk pada hasi penelitian Kevin Lynch mengenai “Children’s Perception of the Environment”di Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial, komuniti yang mempunyai aturan jelas dan tegas, komuniti yang memberi kesempatan pada anak, dan komuniti yang mempunyai fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Dari penelitian inilah kemudian dikembangkan berbagai indikator yang dapat mengukur suatu wilayah telah ramah anak atau belum. Dalam deklarasi World Fit for Children, ditegaskan kepada walikota seluruh dunia untuk aktif dalam menyuarakan hak anak. Rekomendasi kepada walikota tersebut diantaranya: 1. Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak 2. Mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah. Komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti deklarasi tersebut juga dinyatakan oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 yang merupakan program kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam PNBAI 2015 mencakup 4 (empat) bidang pokok yaitu: bidang kesehatan anak; bidang pendidikan anak; bidang perlindungan anak; dan bidang penanggulangan HIV/AIDS. Untuk mempercepat pelaksanaan PNBAI 2015, pada tahun 2009 Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama sektor pemerintah terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat mulai menguatkan model Kota Layak Anak (KLA), yaitu kota yang didalamnya tersusun semangat untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kegiatan atau upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan berkelanjutan. Model KLA yang diusung oleh Peraturan commit to user Menteri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak ini mencakup


digilib.uns.ac.id 3

isu

hak

anak

kedalam

perencanaan

pembangunan

kabupaten/kota

dan

mengintegrasikan hak perlindungan anak kedalam pembangunan kabupaten/kota. Lingkup kebijakan KLA meliputi 7 (tujuh) aspek penting dalam pengembangan KLA yaitu: 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Sosial 4. Hak Sipil dan Partisipasi 5. Perlindungan Hukum 6. Perlindungan Ketenagakerjaan 7. Infrastruktur. Pemekaran kabupaten/kota merupakan buah dari diberlakukannya UndangUndang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana tujuan akhir dari pemekaran Kabupaten/Kota adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari tujuan akhir ini tersirat bahwa ‘perlindungan anak’ menjadi salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten dan kota akan semakin terwujud. Terkait dengan urusan wajib daerah, ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan mengenai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupatan/kota, salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut demi mempercepat terwujudnya komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak maka Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta kondisi otonomi daerahnya masing-masing. Namun kenyataan yang commit to user sering kita lihat sebagai proses pembangunan suatu daerah lebih memusatkan


digilib.uns.ac.id 4

pembangunan pada bidang ekonomi, politik dan infrastruktur daerah, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan daerah. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa anak belum menjadi salah satu pusat pembangungan daerah. Kenyataan ini ditandai dengan tidak berkembangnya wadah-wadah partisipasi anak yang dibangun dilingkungan kabupaten atau kota dalam hal penyampaian pendapat anak sebagai wujud partisipasinya dalam pembangunan. Salah satu upaya strategis Kelurahan dalam mengembangkan model Kelurahan layak anak adalah penentuan fokus kegiatan terpadu yang berorientasi pada perlindungan anak dan pendekatan aspiratif yang mampu menampung pendapat anak sekaligus sebagai upaya melibatkan anak dalam proses pembangunan. Kelompok Kerja atau selanjutnya disebut Pokja atau Pokja Anak, merupakan tindak lanjut nyata Kelurahan untuk membentuk suatu lembaga independen dan terstruktur yang khusus memfasilitasi kepentingan anak di lingkungan Kelurahan sekaligus menjangkau aspek perlindungan anak dari kekerasan. Pokja Anak ini bersifat koordinatif dan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan, karena secara hierarkis dibawah pengawasan dan kendali Kelurahan serta keanggotaannya terdiri dari unsur pejabat Kelurahan maupun masyarakat umum. Berdasarkan latar belakang diatas dalam penulisan hukum ini penulis memilih Kelurahan Jebres sebagai lokasi penelitian karena Kelurahan Jebres merupakan salah satu Kelurahan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu pilot project atau proyek ujicoba kota layak anak Surakarta. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “PERAN KELOMPOK KERJA (POKJA) ANAK KELURAHAN LAYAK ANAK JEBRES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA”

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut : 1.

Bagaimana peran Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres dalam mewujudkan program Kota Layak Anak Surakarta?

2.

Apakah kendala dan upaya Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres dalam mewujudkan Program Kota Layak Anak Surakarta?

C. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan tersebut meliputi tujuan obyektif dan tujuan subyektif. 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui peran serta Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres dalam mengembangkan Kota Layak Anak di Surakarta b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. c. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum.

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam hukum tata negara. b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta berguna bagi para pihak yang berkepentingan. 2. Manfaat Praktis a. Dapat memberikan masukan dan gambaran bagi pengamat serta pemerhati yang tertarik terhadap peran serta Pokja Anak di Kelurahan dalam mewujudkan Kota Layak Anak. b. Sebagai teori dan praktik penelitian dalam bidang hukum serta sebagai praktek dalam pembuatan karya ilmiah dengan suatu metode penelitian ilmiah.

E. Metode Penelitian Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempela – jari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 2007: 6). Maka metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan suatu penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di commit to user lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007: 52).


digilib.uns.ac.id 7

2. Sifat Penelitian Dilihat dari sifatnya penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala– gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa–hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori–teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori–teori baru (Soerjono Soekanto, 2007: 10). 3. Pendekatan penelitian Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. 4. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kelurahan Jebres. 5. Jenis dan Sumber Data Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan–bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2007: 51). Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah: a. Data Primer Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data primer merupakan wawancara langsung di lokasi penelitian dengan pihak dari instansi setempat yang memfokuskan kegiatannya terhadap perlindungan anak di Kelurahan Jebres. commit to user


digilib.uns.ac.id 8

b. Data Sekunder Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung tetapi melalui penelitian kepustakaan yang menunjang data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui sumber kedua, misalnya instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundangundangan, buku-buku, publikasi dari berbagai organisasi, laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 6. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: a. Data Primer Untuk mendapatkan data primer adalah dengan cara wawancara langsung, yakni melakukan tanya jawab dengan Ketua Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin. b. Data Sekunder Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan studi kepustakaan yang diperoleh melalui berbagai literatur meliputi buku-buku, peraturan perundangundangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 7. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J Maleong, 2002: 103). Teknik analisis yang digunakan oleh penulis ialah model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis). Teknik model analisis interaktif adalah suatu teknik analisis data yang melalui 3 alur komponen pengumpulan data, yaitu : commit to user


digilib.uns.ac.id 9

a. Reduksi Data Kegiatan ini merupakan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data pada penelitian. Data yang telah teridentifikasi tersebut lebih memudahkan dalam penyusunan. b. Penyajian Data Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan. c. Penarikan Kesimpulan Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan– pencatatan peraturan, pernyataan–pernyataan, konfigurasi–konfigurasi yang mungkin, alur sebab – akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002: 37). Untuk lebih memudahkan mempelajari konsep analisis interaksi penelitian ini dibuat sebagai berikut :

PENGUMPULAN DATA

PENYAJIAN DATA

REDUKSI DATA

PENARIKAN KESIMPULAN

Bagan I: Interactive Model of Analysis commit to user


digilib.uns.ac.id 10

F. Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum ini. Adapun mengenai teori-teori tersebut antara lain tinjauan umum mengenai Pemerintah Daerah yang meliputi pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah, Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengertian Otonomi Daerah dan Pelimpahan Wewenang Pusat Kepada Daerah. Tinjauan umum mengenai Perlindungan Anak yang meliputi Dasar Hukum Perlindungan Anak, Pengertian Perlindungan, Pengertian Anak dan Pengertian Perlindungan Anak. Tinjauan umum mengenai Kota Layak Anak yang meliputi Pengertian Kota, Pengertian Layak dan Pengertian Kota Layak Anak. Tinjauan yang terakhir mengenai Kelompok Kerja (Pokja) Anak. Selain itu guna memberikan gambaran terkait logika berfikir penulis dalam penulisan hukum ini, maka dalam bab ini juga disertakan kerangka pemikiran. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu peran Pokja Anak commit to user Kelurahan Layak Anak Jebres dalam mewujudkan program Kota Layak



Anak di Surakarta dan Kendala yang dihadapi Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres dalam mewujudkan program Kota Layak Anak di Surakarta. BAB IV : PENUTUP Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, serta saransaran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah a. Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Dalam konteks ketatanegaraan dapat dikatakan pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Sedangkan istilah pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyangkut cara, hak urusan, hasil kerja memerintah, mengatur negara dan rakyatnya (J.S Badudu. 1996: 1045). Secara etimologis dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. (Pipin Syarifin 2006: 72). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istilah asas berarti dasar prinsip, pedoman, atau pegangan, sedangkan asasasas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dasar-dasar yang perlu diketahui sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Beberapa commit to user asas-asas yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:



1) Asas Umum Pemerintahan yang baik Pasal 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan beberapa prinsip pemerintahan yang baik, yaitu: a) Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara b) Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,

keserasian,

dan

keseimbangan

dalam

pengendalian

penyelenggaraan negara c) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif d) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara e) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara f) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku g) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat

atau

rakyar

sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara h) Asas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa untuk memperoleh efisiensi dilaksanakan desentralisasi, yaitu pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisien (berdaya guna) dalam penggunaan waktu dan tenaga. Adapun untuk mencapai efektivitas (hasil guna) dilakukan dekonsentrasi untuk keperluan ekonomi dan politik. commit to user 2) Asas Keahlian dan Kedaerahan



Asas keahlian merupakan suatu asas yang menghendaki setiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional untuk kelancaran jalannya pemerintahan. Sedangkan asas kedaerahan menunjuk pada proses pelimpahan kewenangan kepada instansiinstansi di daerah yang berada jauh dari pusat. 3) Asas Dekonsentrasi Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 4) Asas Desentralisasi Yaitu pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat kepada badan-badan otonom yang berada di daerah-daerah. 5) Asas Tugas Pembantuan Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa, dan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Terdapat 2 (dua) macam bentuk penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, yaitu: a) Penyerahan penuh, artinya baik mengenai asas-asas, prinsip-prinsip, dan tata cara melaksanakan kewajiban bidang urusan (pekerjaan) yang diserahkan itu, semuanya diserahkan kepada daerah (hak otonomi). Hak otonomi adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya b) Penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai cara melaksanakannya saja, sedangkan prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (tugas pembantuan). Tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih commit to user



tinggi termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. (Pipin Syarifin. 2006: 105) c. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia. Dalam tataran hubungan pusat dan daerah, demokrasi menuntut adanya kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri. (Syamsuddin Haris. 2005: 159). Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur

pemerintahan

daerah.

UUD

1945

pasca-amandemen

itu

mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan commit to user



melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan dalam penyelenggaraan otonomi, setiap daerah otonom memiliki hak diantaranya: 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya 2) Memilih pimpinan daerah 3) Mengelola aparatur daerah 4) Mengelola kekayaan daerah 5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah 6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah 7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lain yang sah; dan 8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangaundangan d. Pelimpahan Wewenang Pusat kepada Daerah Sebuah organisasi akan berjalan dengan efektif apabila ada pembagian kewenangan sesuai dengan kecakapan pemegang jabatannya. Menurut Sutarto pengertian pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain (Sutarto:1993:158). Dalam konteks ketatanegaraan tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Daerah berkewajiban menyelengarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh commit to user



pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya kabupaten atau kotamadya meliputi : 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5) Penanganan kesehatan. 6) Penyelenggaraan pendidikan. 7) Penanggulangan masalah sosial. 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 10) Pengendalian lingkungan hidup. 11) Pelayanan kependudukan. 12) Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 13) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan 14) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan. 2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak a. Dasar Hukum Perlindungan Anak 1) Landasan Internasional a) Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 Konvensi Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November Tahun 1989 menetapkan secara tegas hal-hal penting mengenai perlindungan anak yaitu: (1) Hak-hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri mereka commit to user (2) Hak-hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir



(3) Hak-hak perlindungan dari penelantaran dan kekerasan fisik ataupun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi (4) Hak-hak atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan khusus (5) Hak-hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitikberatkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan, dan penurunan angka kematian anak (6) Hak-hak atas pendidikan dasar yang harus disediakan oleh negara dengan penerapan disiplin dalam sekolah yang menghormati harkat dan martabat anak (7) Hak-hak untuk beristirahat dan bermain dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni (8) Hak-hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan

yang

dapat

merugikan

pendidikan

mereka,

atau

membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka (9) Hak-hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau peredarannya (10) Hak-hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan anak (11) Hak-hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi (12) Hak-hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan rasa harkat dan martabat anak-hak yang terlibat kasus hukum untuk kepentingan mengintegrasikan mereka kedalam masyarakat. b) Agenda 21 Bab 25, KTT Bumi Rio de Janiero Pada KTT Bumi Rio de Janiero yang dilaksanakan di Brasil pada tahun 1992 menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 sebagai program aksi untuk pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan di Bab 25 Agenda 21 commit to user mendesak pemerintah untuk:



(1) Melaksanakan program-program untuk menjangkau sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Pertemuan Puncak Dunia untuk anak antara lain menekankan partisipasi anak dalam pengelolaan lingkungan (2) Melaksanakan Konvensi Hak Anak (3) Memperluas pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan (4) Memasukkan semua kepentingan anak kedalam semua kebijakan dan strategi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. c) Agenda Habitat, Konferensi Habitat II (City Summit II) Istanbul Pada Konvensi Habitat II atau City Summit, Istanbul, Turki, 1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangi Agenda Habitat, yaitu sebuah Program Aksi untuk membuat permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di kota maupun di komunitas; terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya. Melalui City Summit itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan Child Friendly City Initiative (Inisiatif Kota Ramah Anak), terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar mereka Kota Ramah Anak adalah kota yang menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Dimana sebagai warga kota anak dapat: (1) Berkontribusi terhadap kebijakan yang dapat mempengaruhi kotanya (2) Mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan (3) Dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, komunitas dan sosial (4) Berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan sosial d) World Fit for Children commit to user



Dalam pertemuan ini mendeklarasikan Gerakan Global yang membantu membangun suatu dunia yang layak bagi anak dengan 10 (sepuluh) komitmen, yaitu: (1) Dahulukan kepentingan anak (2) Berantas kemiskinan; tanamkan investasi pada anak (3) Jangan sampai seorang anak tertinggal (4) Perawatan bagi setiap anak (5) Didiklah setiap anak (6) Lindungi anak dari penganiayaan dan ekspoitasi (7) Lindungi anak dari peperangan (8) Berantas HIV/AIDS (9) Dengarkan anak dan pastikan partisipasi mereka (10) Lindungi bumi bagi anak 2) Landasan Nasional a) Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan bagi anak, merinci hak-hak asasi mereka yang wajib dipenuhi, dan menegaskan berbagai kewajiban orang tua, setiap orang, masyarakat, pemerintah, dan Negara supaya perlindungan dan hak-hak asasi itu dapat terpenuhi (http://dhost.info/jurutes/blog/?tag=konstitusi 22 Oktober 2011 pukul 02.45). Hak-hak tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28, yaitu: (1) Pasal 28B ayat (1), “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ayat (2), “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (2) Pasal 28C ayat (1), “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat commit to user pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan



teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dan ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” (3) Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” (4) Pasal 28G ayat (1), “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas”. ayat (2) berbunyi, “ …. setiap orang berhak

untuk

bebas

dari

penyiksaan

atau

perlakuan

yang

merendahkan derajat martabat manusia atau berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” (5) Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (6) Pasal 28I Ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan implementasi dari amanat konstitusi commit to user Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Perlindungan Anak mencakup pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sebagai wujud partisipasi anak dalam proses pembangunan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya, seperti termuat dalam Pasal 10 yang berbunyi, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usinya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Penjaminan partisipasi anak juga termuat dalam Pasal 24 yang berbunyi, “Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”. c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pemerintah berusaha untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Dalam Pasal 4 menegaskan bahwa penghapusan KDRT bertujuan antara lain: (1) Mencegah segala bentuk KDRT (2) Melindungi korban KDRT (3) Menindak pelaku KDRT Selanjutnya dalam Pasal 11 menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan KDRT. d) Undang-Undang Kependudukan

Nomor

23

Tahun

commit to user

2006

Tentang

Administrasi



Untuk menata administrasi kependudukan dan khususnya memenuhi hak identitas anak, Presiden dan DPR sepakat mengeluarkan UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Sedangkan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan jelas dinyatakan bahwa paling lambat 30 hari setelah dilaporkan, Kutipan Akta Kelahiran harus diterbitkan dan tanpa dipungut biaya. Ketentuan tentang tidak adanya biaya untuk memperoleh Akta Kelahiran harus dilaksanakan oleh setiap Pemda di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. e) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) Indonesia turut serta sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak dan meratifikasinya kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak, sekaligus menjadi dasar kuat tujuan bangsa dalam perlindungan anak. Seperti dikutip oleh Muhammad Joni, Konvensi hak anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Secara demikian maka kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak sekaligus merupakan materi hukum yang memberi isi peraturan perundang-undangan mengenai hak anak. Karena Konvensi Hak Anak merupakan sumber hukum dan memberi isi materi hukum, maka Konvensi Hak Anak adalah bagian integral dari hukum tentang anak. (Muhammad Joni: 1999:72) f) Peraturan

Presiden

Nomor 7 Tahun 2005 Tentang commit to user Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009

Rencana



Pada tanggal 19 Januari 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009. Pada Bab 12 lampiran Perpres (Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, khususnya pada Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan), pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Untuk program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dikembangkan kegiatan pokok sebagai berikut: (1) Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundangundangan dalam rangka pemenuhan hak anak, terutama bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan (2) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak (3) Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak anak (4) Peningkatan upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akta kelahiran dan penyediaan ruang public yang aman untuk bermain (5) Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus (6) Pengembangan system prosedur penanganan hokum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dan perlakuan salah (7) Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam commit to user proses pembangunan



b. Pengertian Perlindungan Secara etimologis “perlindungan” berasal dari kata “lindung” “berlindung” yang berarti “bernaung”, atau dapat diartikan sebagi “tempat berlindung”. (J.S Badudu. 1996: 816). Sinonim dari kata “perlindungan” antara lain: penjagaan, pemeliharaan, pelestarian, perawatan. (http://www.artikata.com/arti-370785perlindungan.html 2 November 2011 pukul 1.01 WIB). Dalam konteks perlindungan anak, kata perlindungan mengandung maksud suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait secara sistematis dan terarah sebagai sarana perlindungan bagi anak. c. Pengertian Anak Perundang-undangan di Indonesia memberikan batasan-batasan yang berbeda terhadap pengertian anak. Antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Anak menurut Hukum Pidana Dalam Pasal 45 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, definisi anak yang belum dewasa ialah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. 2) Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. 3) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun. 4) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum commit to user mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.



5) Anak menurut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 6) Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam praktek terdapat kesulitan menentukan usia ini, karena dalam beberapa kasus belum semua anak mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir, sehingga adakalanya menentukan usia ini dipergunakan surat keterangan lain seperti rapor atau Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja. Dalam penulisan hukum ini maka penulis memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. d. Pengertian Perlindungan Anak Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: 1) Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi: a) Bidang hukum publik; dan b) Bidang hukum keperdataan 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi: a) Bidang sosial b) Bidangn kesehatan; dan c) Bidang pendidikan Bidang yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam semua aturan hukum mengatur kehidupan anak. (Emeliana Krisnawati. 2005: 2-3) Pengertian perlindungan anak juga dapat ditemukan dalam Undangcommit to user Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:



1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya. 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga,

masyarakat,

badan-badan

pemerintah

dan

swasta

untuk

pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. 3. Tinjauan Umum Tentang Kota Layak Anak a. Pengertian Kota Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kota 3 November 2011 5.02 WIB). Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 memberikan pengertian kota sebagai pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang Walikota. Dalam pengertian lain, istilah kota dapat diartikan sebagai keseluruhan tata ruang wilayah perkotaan yang menyangkut saranaprasarana umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. b. Pengertian Layak Secara umum istilah Layak mengacu pada pengertian “kepatutan” atau “kepantasan” (J.S Badudu. 1996: 781). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kondisi kelayakan ini dikaitkan dengan konsep kota yang ramah terhadap anak dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kepatutan atau kepantasan terhadap anak. Konsep kota yang ramah terhadap anak menurut UNICEF adalah: 1) Kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota dan keputusannya commit to user bisa ikut mempengaruhi kebijakan yang diambil di kotanya



2) Mereka juga bisa berperan dalam kehidupan keluarga, komunitas dan sosial 3) Mereka juga harus mendapat layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, terlindungi dari eksploitasi, kekejaman dan perlakuan salah, serta aman dijalan maupun saat bertemu, bermain dengan temannya 4) Anak juga mempunyai ruang hijau untuk taman dan hewan, hidup di lingkungan bebas polusi, berperan di kegiatan sosial dan budaya, hingga bisa mengakses setiap layanan tanpa memperhatikan suku, agama, kekayaan, gender dan kecacatan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 memberikan pengertian khusus mengenai kelayakan yang menunjuk pada kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsurunsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak c. Pengertian Kota Layak Anak (KLA) Pengertian KLA menurut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdapat kekhususan hak-hak anak yang seharusnya diperhatikan, yaitu: 1) Mempunyai hak untuk tempat tinggal, ditegaskan hak anak atas kehidupan untuk pengembangan fisik, mental, spiritual dan moral. Untuk itu orang tua bertanggungjawab mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Kondisi ini sangat berbeda yang dialami oleh anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan terputus dengan orang tua. 2) Mempunyai hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi, dimana tempat tinggal padat dan tumpang tindih dikota menjadikan anak merasa terganggu keleluasaan pribadinya. Kondisi seperti ini banyak dialami oleh anak-anak commit to user yang berasal dari keluarga miskin dikota, sehingga dampaknya adalah



perasaan tertekan dan ketegangan pada diri anak. Keadaan ini dapat dikurangi apabila orang tua peduli terhadap keluarganya. Perumahan padat dapat menjadi salah satu faktor dalam perlakuan buruk terhadap anak atau kekejaman dan perlakuan salah secara seksual. 3) Mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman. Keamanan fisik dan psikososial merupakan hal penting bagi anak yang ada dikota. Lemahnya penegakan hukum, meluasnya kekejaman dan kejahatan mempunyai dampak yang kuat terhadap anak dan remaja. 4) Mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Sanitasi yang buruk, kurangnya air bersih, kurangnya fasilitas toilet dan banyaknya sampah memberi dampak yang serius terhadap kesehatan anak. Kondisi kota seperti ini menghadapi masalah serius terhadap tumbuh kembang anak karena mereka mudah terjangkit penyakit cacar, diare, ispa, TBC dan penyakit lain yang sering dialami oleh warga yang tinggal diwilayah kumuh. 5) Mempunyai hak untuk bermain. Artinya tersedia area hijau dan ruangan terbuka untuk bermain. Lokasi tempat bermain dengan rumah khususnya untuk anak kecil dan anak dengan kecacatan. 6) Mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah kota untuk anak-anak yang tinggal ditempat illegal, karena tempat mereka tidak dilengkapi sekolah, begitu juga dengan anak yang ada diwilayah kumuh biasanya kualitas sekolahnya sangat buruk. 7) Mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan transportasi umum. Mengakses transportasi umum yang baik untuk semua merupakan hal yang esensial. Untuk memenuhi hak anak, bagaimanapun transportasi yang aman adalah berjalan kaki, naik sepeda atau mengakses transportasi yang tidak menghasilkan polusi dan ramah anak. d. Kelurahan Jebres sebagai Kelurahan Layak Anak Batasan wilayah administrasi kota dalam konteks kota layak anak commit to user mencakup pula wilayah administrasi dan geografi kecamatan, Kelurahan/desa,



kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga. Kelurahan Jebres merupakan Kelurahan yang cukup besar sebagai gerbang Timur kota Solo dan termasuk wilayah administrasi dibawah kecamatan Jebres. Wilayah kecamatan Jebres ini sendiri memiliki luas 12,58 km² dengan jumlah penduduk 127.894 jiwa (2001) dan memiliki 11 (sebelas) Kelurahan, termasuk didalamnya Kelurahan Jebres. (http://www.surakarta.go.id/news/kecamatan.jebres.html 2 November 2011 05.30 WIB). Pengembangan kota layak anak di Surakarta itu sendiri dimulai pada tahun 2008 yang diakomodir melalui SK Walikota Surakarta pada tanggal 5 Februari 2008 Nomor 130.05/08/I/2008 tentang Pengembangan Kota/Kelurahan Layak Anak. Kemudian, melalui SK ini pemerintah Surakarta menunjuk 5 (lima) Kelurahan di Surakarta dan Kelurahan Jebres merupakan salah satunya sebagai Kelurahan Layak Anak, sekaligus sebagai proyek rintisan dalam perwujudan kota Surakarta yang ramah anak. 4. Tinjauan Umum Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Anak Pengertian Kelompok Kerja secara harafiah adalah sekumpulan orang yang terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, kepentingan yang sama, saling bekerjasama, berhubungan, memiliki rasa ikut bertanggung

jawab

dan

saling

tergantung

satu

dengan

lainnya.

(http://ellopedia.blogspot.com/2010/09/kelompok-kerja.html 14 Oktober 2011 21.00) Pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) mengarahkan pada pembentukan suatu lembaga atau unit kerja yang bersifat koordinatif dan mewakili kepentingan anak. Lembaga ini nantinya akan menjadi wadah partisipasi anak yang dibentuk dilingkungan kabupaten, kota atau Kelurahan guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat maupun harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Pengarahan pembentukan lembaga yang aspiratif dan koordinatif ini ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 mengatur tentang commit to user pembentukan gugus tugas ditingkat Kabupaten/Kota yang beranggotakan wakil



dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 menyebutkan, “Gugus Tugas KLA di Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja yang sejenis, dan dibantu seorang wakil ketua dari unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota”. Sedangkan tugas dari lembaga ini adalah sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA b. Menyusun mekanisme kerja c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA d. Mengumpulkan data dasar e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar f. Melakukan deseminasi data dasar g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya) h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja i. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali. Selanjutnya implementasi dari gugus tugas lembaga ini akan diturunkan secara hierarkis dari pemerintah daerah kepada sektor-sektor terkait ditingkat Kelurahan yang kemudian dibentuk suatu Pokja Anak. Pokja Anak merupakan suatu lembaga yang independen memiliki tugas strategis dalam rangka perlindungan anak maupun pengembangan Kelurahan layak anak. Pembentukan Pokja Anak ini sendiri menjadi kewenangan Kelurahan, dimana penunjukan pengurus Pokja Anak ini melibatkan unsur masyarakat umum yang dinilai memiliki wawasan dan kepedulian terhadap perlindungan anak diKelurahan. Pokja Anak di lingkungan Kelurahan menjadi suatu lembaga yang strategis commit to user dan efektif dalam perwujudan KLA sekaligus sebagai lembaga yang aspiratif dan



menjangkau permasalahan anak di lingkungan Kelurahan sampai lingkungan terkecil yaitu keluarga. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pokja Anak menentukan fokus utama kegiatannya pada penyusunan program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan anak di Kelurahan, tindak lanjut terhadap isu terhangat terkait perlindungan anak, termasuk penanganan korban kekerasan anak yang didukung kerjasama dengan yayasan atau lembaga swadaya masyarakat yang khusus bergerak dalam perlindungan anak. Salah satu program Pokja Anak diantaranya pembentukan forum anak di lingkungan Kelurahan, terkait dengan beberapa bidang pengembangan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan partisipasi. Secara menyeluruh Pokja Anak ini wajib melakukan pengawasan dan evaluasi kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada kepala Kelurahan.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah

Konvensi Internasional Hak Anak

Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 130.05/08/I/2008 tentang Pengembangan Kota/Kelurahan Layak Anak

Surat Keputusan Kepala Kelurahan Jebres No. 411.1/12/X/2009 tentang POKJA Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta

Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres

KENDALA PELAKSANAAN

Gambar I Bagan Kerangka Pemikiran Penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

bertujuan

untuk

mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata di daerah. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak. Kemudian, kota Surakarta melalui SK Walikota Nomor 130.05/08/I/2008 mulai mengembangkan konsep pembangunan kota yang ramah terhadap anak. Untuk mempercepat terwujudnya kota layak anak di Surakarta secara merata, maka kebijakan kota layak anak harus dikembangkan di Kelurahan-Kelurahan di wilayah kota Surakarta, salah satunya Kelurahan Jebres. Melalui Surat Keputusan commit to user Kepala Kelurahan Jebres No. 411.1/12/X/2009, dibentuklah Pokja Anak yang



menjadi konseptor sekaligus penanggungjawab pembentukan forum anak di tingkat Kelurahan. Melalui forum anak di Kelurahan Jebres pada khususnya diharapkan mampu mencapai target dari tujuan dibentuknya Pokja Anak yaitu perwujudan Kelurahan layak anak dalam mendukung kota layak anak di Surakarta. Karena gugus tugas yang dimiliki oleh Pokja Anak Kelurahan Jebres merupakan langkah yang spesifik untuk mewujudkan kota layak anak dalam lingkup yang paling kecil terlebih dahulu. Ketika perwujudan Kota Layak Anak telah berhasil dicapai dalam lingkup yang terkecil yaitu Kelurahan-Kelurahan maka secara otomatis Kota tersebut telah berhasil mewujudkan Kota yang ramah terhadap anak. Pada prakteknya tidak terlepas dari berbagai kendala yang muncul dan dari kendala tersebut dapat dijadikan referensi untuk menciptakan strategi-strategi yang lebih solutif dalam tercapainya Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN 1. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Layak Anak Jebres Kelurahan Jebres merupakan Kelurahan yang berada di kecamatan Jebres kota Surakarta dan berada dibagian utara. Wilayah kecamatan ini berbukit-bukit dan hampir semua pemakaman di kota Surakarta terletak di kecamatan Jebres. Kecamatan Jebres merupakan tempat berlokasinya kampus Universitas Sebelas Maret, Stasiun Solo Jebres dan Stasiun Solo-Kota, Perumnas Mojosongo, Taman Wisata Jurug, Makam Pahlawan Kusuma Bhakti, serta Terminal Bus Tirtonadi. Kelurahan Jebres memiliki luas wilayah sebesar 317 hektar dan jumlah RT ada 128 sedangkan jumlah RW ada 36. Batas wilayah Kelurahan Jebres diantaranya sebelah utara Kelurahan Mojosongo, sebelah selatan Kelurahan Purwodiningratan, sebelah barat Kelurahan Tegalharjo, dan sebelah timur kabupaten Karanganyar. Keseluruhan jumlah penduduk di Kelurahan Jebres adalah 30.792 jiwa yang terdiri dari 15.299 penduduk laki-laki, 15.493 penduduk perempuan dan 8.866 kepala keluarga.

Selain itu, jumlah penduduk Kelurahan Jebres dapat dilihat

berdasarkan kelompok umur yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1. Jumlah anak Kelurahan Jebres berdasarkan tingkatan umur Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

0-4

407

411

818

5-9

1.181

1.141

2.322

10 - 14

1.285

1.217

2.502

15 - 19

1.280

1.139

2.419

20 - 24

1.148

1.221

2.369

25 - 29

1.404 commit to 1.412 user

2.816



30 - 39

2.986

2.873

5.859

40 - 49

2.346

2.456

4.802

50 - 59

1.859

1.887

3.746

60 plus

1.403

1.736

3.139

Sumber: bank data Kelurahan Jebres Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Jebres bermacam-macam yang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. Kelompok penduduk berdasarkan pendidikan (umur 5 tahun keatas) Kelompok Pendidikan

Jumlah

Tidak/Belum Sekolah

3.286

Belum Tamat SD

1.399

Tidak Tamat SD

2.566

Tamat SD

5.703

SLTP/Sederajat

5.194

SLTA/Sederajat

8.686

Diploma III/SM

1.131

Diploma IV/S1

1.842

Strata 2

157

Strata 3

10

Sumber: bank data Kelurahan Jebres Pada tabel diatas dapat dilihat kelompok pendidikan SLTA/Sederajat memiliki angka tertinggi di Kelurahan Jebres yang dapat dijadikan tolak ukur kesadaran masyarakat Kelurahan Jebres terhadap pentingnya pendidikan. Hal ini didukung oleh program Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) yang sepenuhnya didukung oleh semua lapisan masyarakat Kelurahan Jebres. Pemerintah Kota

(Pemkot)

Surakarta

melalui

Badan

Pemberdayaan

commit to user Masyarakat (Bapermas) mencanangkan program Kota Layak Anak (KLA) sekaligus sebagai leading sector atau pemimpin dan penggerak utama program



KLA di Surakarta. Langkah awal dari pelaksanaan progam KLA ini melalui sosialisasi oleh Bapermas kepada Kelurahan-Kelurahan di Surakarta yang ditunjuk sebagai proyek rintisan, beberapa Kelurahan yang di tunjuk oleh Pemkot Surakarta adalah Kelurahan Mangkubumen, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Pajang, dan Kelurahan Jebres. Kelurahan yang telah ditunjuk tersebut kemudian diberikan pengarahan secara khusus dalam bentuk sosialisasi kepada tokoh masyarakat, pelatihan dan pendekatan partisipatif, dimana titik tekan dari sosialisasi ini adalah pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi. Berbagai macam potensi yang dimiliki Kelurahan Jebres tersebut menjadi tolok ukur Pemkot Surakarta untuk diadakan perencanaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi terhadap program KLA di Kelurahan Jebres, sesuai dengan prasyarat KLA yang ditetapkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, yaitu: a. Kemauan dan komitmen pimpinan daerah: membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak; b. Baseline data: data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi; c. Sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa; d. Produk

hukum

yang

ramah

anak:

tersedia

peraturan

perundangan

mempromosikan perlindungan dan hak-hak anak; e. Partisipasi anak: mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka, mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan; f. Pemberdayaan keluarga: memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak; g. Kemitraan dan jaringan: memperkuat kemitraan dan jaringan dalam perlindungan anak;

commit to user



h. Institusi perlindungan anak: meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

berkaitan

dengan

perlindungan

anak,

mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 2. Visi, misi, tujuan, mandat dan peran strategis Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres Visi dan Misi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan yang kemudian menjadi Visi dan Misi Kebijakan Kota Layak Anak diseluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Pada pelaksanaannya, Visi dan Misi ini pula yang menjadi dasar pembentukan Pokja Anak di tingkat Kelurahan. Dengan demikian keberhasilan pembangunan wilayah Kelurahan yang ‘ramah anak’ dapat dilihat dari sejauh mana arah kebijakan dan program telah dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi Perlindungan Anak. Visi dan Misi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Visi: Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas-ceria, berakhlak mulia, terlindungi, dan aktif berpartisipasi. Misi: a. Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV/AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup sehat. b. Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini. c. Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. commit to user



d. Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Tujuan pembentukan Pokja Anak: Memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak di Kelurahan Jebres sesuai dengan konsep pengembangan KLA di Surakarta. Mandat Pokja Anak: Sekelompok orang yang peduli akan kebutuhan anak, tumbuh kembang anak, memotivasi bakat dan kemandirian anak melalui Forum Anak Jebres (FANBRES), serta mengapresiasi dan mendampingi anak agar dapat berperan aktif dalam kemajuan dan pembangunan di Kelurahan Jebres. Peran strategis Pokja Anak: a. Mengkoordinasi pelaksanaan Kelurahan Layak Anak di tingkat lingkunganlingkungan b. Menyusun mekanisme kerja c. Mensosialisasikan konsep/program Kelurahan Layak Anak (KLA) d. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya e. Menyiapkan dan mengusulkan program Kelurahan dan tindak lanjut lainnya terkait dengan Kelurahan Layak Anak f. Melakukan kegiatan monitoring/Evaluasi dan pelaporan secara periodik kepada Kepala Kelurahan. 3. Susunan Pengurus Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres Pengurus Pokja Anak ditunjuk dan dibentuk oleh Kelurahan Jebres seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 3. Susunan Pengurus Pokja Anak JABATAN Penasehat Penanggungjawab

NAMA ALAMAT Drs. Widdi Srihanto, Ka. Bapermas, PP, PA M.M dan KB Kota Surakarta Drs. commit Tamso, to M.M Kepala Kelurahan user Jebres



Honda Hendarto Ketua Sumarmo LA. Hariadi, S.E Sekretaris Endang Sudiarti, M.Pd Mutinarsi, S.E Bendahara Sri Martini Sri Maryani Tamso Bidang Pendidikan Drs. Satim Supardi Djumadi, S.Pd Endang Riwayati, S.Pd Ninik Agustin, S.Pd Bidang Kesehatan Tunari Hj. Dyah Purnami Selvi Rawung Endang Kapriyatun Bidan Perlindungan Drs. Sunardi, M.M Anak Wawan Setyawan Wagino Mujiati Bidang Partisipasi Tri Sapto, B.Sc Prapti Suparmi Sukono, S.Sn H. Ir. Isa Ansori Sumber: Keputusan Kepala Kelurahan Jebres

Ketua LPMK LPMK LPMK PKK Perangkat Kelurahan PKK PKK Toga LPMK Sie Pendidikan PKK PKK Puskesmas PKK PLKB PKK LPMK Linmas Polmas PKK Ketua Pag. RW PKK Perangkat Kelurahan Toga

Berbagai program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pokja Anak antara lain sebagai berikut: a. Program Bidang Pendidikan 1) Try Out/Simulasi ujian Mengadakan Try Out untuk siswa kelas VI Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Seksi Pendidikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, kota Surakarta pada hari Minggu, 30 Oktober 2011. Tujuan dari diadakannya kegiaatan tersebut ialah: a) Mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) b) Memotivasi belajar anak khususnya Kelas VI dalam mempersiapkan ujian commit to user



c) Membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat lewat LPMK d) Mengakrabkan antara guru, dan anak dan satgas Gerakan Wajib Jam belajar se- Kelurahan Jebres Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SD Kelas VI di Kelurahan Jebres maupun yang bersekolah diluar Kelurahan Jebres. Mengingat luas wilayah Kelurahan Jebres dan jumlah peserta, maka pelaksanaannya dibagi dua tempat antara lain: Kelompok A dilaksanakan di lingkungan SD Kandangsapi, adapun pesertanya meliputi: a) SDN Purwoprajan I b) SDN Purwoprajan II c) SDN Kandangsapi d) SDN Petoran e) SD Advent f) SD Muhammadiyah Kandangsapi g) Anak yang sekolah diluar Kelurahan Jebres Kelompok B dilaksanakan di lingkungan SD Bulukantil, pesertanya meliputi: a) SDN Tugu Jebres b) SDN Tegal Kuniran c) SDN Bulukantil d) SDN Ngoresan e) SDN Sanggrahan f) SDN Gulon g) Anak yang sekolah diluar Kelurahan Jebres Sumber dana untuk pembiayaan kegiatan ini diambil dari Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) tahun 2011 jadi tiap peserta tidak dipungut biaya. Dengan rincian pembiayaan sebagai berikut : commit to user a) Persiapan rapat koordinasi dengan sekolah

Rp. 300.000



b) ATK

Rp

c) Pengadaan naskah, Laporan, Koreksi

Rp 3.600.000

d) Konsumsi pelaksanaan 55 x Rp 15.000

Rp

e) Transportasi pengawas

Rp 1.200.000

f) Panitia

Rp 2.400.000

g) Kebersihan

Rp

Total

102.500

825.000

200.000

Rp 8.627.500

Susunan panitia test try out adalah sebagai berikut : Pelindung

: Sudadi, S.Sos, MM (Lurah Jebres) Honda H ( Ketua LPMK)

Penanggung Jawab

: Jumadi, S.Pd

Ketua

: Drs. B.Paryono, SH, MH

Sekretaris

: Purwoko Handoyo, S.Pd Drs. Maryanto, MM

Anggota

: Suwarno, S.Pd, MM Yuni Rahayu Utami, S.Pd Eny Jadmikaningtyastuti, S.Pd Sri Idayati Dian Budiarti, S.Pd Retno Indrati, S.Pd Sri Purwanti, S.Pd Ema, S.Pd Sutardi Endang Riwayati, S.Pd San Christina, S.Pd Suwarni, S.Pd Harni, S.Pd Ajeng Nursurya, S.Pd Suminto commit to user Widodo



2) Lomba Cerdas Cermat Dalam rangka evaluasi terhadap efektifitas program GWJB, Kelurahan Jebres melalui Seksi Pendidikan LPMK mengadakan kegiatan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Tingkat SD pada bulan Oktober 2011. Kegiatan ini bertujuan untuk memacu semangat belajar serta meningkatkan prestasi sekolah anak-anak di lingkungan Kelurahan Jebres. Hasil dari LCC Tingkat SD tersebut sebagai berikut: Tabel 6. Hasil LCC Tingkat SD Kelurahan Jebres NO

REGU

HASIL

1

RW 24

JUARA I

NAMA ANAK 1. Anastasia Kiranahita

JUMLAH HADIAH Rp 900.000,-

2) Shinta Melinia W 3) Yogik Fahrudin 2

RW 30

JUARA II

1. Putri Gusanti B

Rp 750.000,-

2. Ailila Isya Octavia 3. Asa Islahulhaq 3

RW 26

JUARA III

1. Destiana Rachmat R

Rp 600.000,-

2. Eric Fiera Setyawan 3. Feronika Prasetyowati 4

RW 27

JUARA IV

1. Dea Alverina H

Rp 450.000,-

2. Fajry Nafisah R 3. Annisa Fitriana 5

RW 17

JUARA V

1. Febrian Surya S

Rp 300.000,-

2. Sya’ban Wildan S 3. Alfira Damayanti JUMLAH Sumber: Laporan Pelaksana LCC Tingkat SD 3) Gerakan Wajib Jam Belajarcommit to user

Rp 3.000.000,-



Peningkatan prestasi sekolah anak harus ditunjang pula dengan intensitas belajar anak dirumah. Dalam proses belajar dirumah, seorang anak membutuhkan waktu yang cukup dan dikelola dengan baik didalam keluarga sedangkan tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Jebres bermacammacam sehingga mempengaruhi pola belajar setiap anak itu sendiri. Melihat kondisi yang demikian, Seksi Pendidikan LPMK mengadakan program Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) pukul 18.00 WIB-21.00 WIB dan dilaksanakan disetiap lingkungan RW Kelurahan Jebres. Konsep dari program GWJB diantaranya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan budaya belajar secara disiplin kepada anak-anak. Biaya operasional yang dikeluarkan untuk program ini diambil dari Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan diberikan kepada masing-masing koordinator RW. Untuk pengawasan dan evaluasi jalannya program ini dibentuk Satuan Tugas (Satgas) GWJB di setiap RW. b. Program Bidang Seni dan Budaya 1) Kegiatan Forum Anak Jebres Dalam Rangka Home Schooling Kak Seto Annual Moment 2011 Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Juli 2011 bertempat di City Walk Plaza Sriwedari pukul 06.00-12.00 WIB. Dengan dilatarbelakangi kepedulian terhadap tumbuh kembang anak Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres berusaha memotivasi bakat dan kemandirian anak untuk mengikutsertakan anak (FANBRES) dalam merumuskan program-program kerjanya termasuk dalam kegiatan yang diselenggarakan Home Shcooling Kak Seto Solo. Sambutan baik diterima oleh Forum Anak Jebres dan berinisiatif untuk bekerjasama dalam kegiatan tersebut dengan tujuan memenuhi kebutuhan pendidikan karakter dengan pengembangan potensi yang yang dimiliki Forum Anak Jebres secara individu dan kelompok untuk pembentukan sikap lebih mandiri, bertanggungng jawab, memiliki solidaritas dan kasih sayang dengan tetap menjaga keimanan dan commit to user ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



Dalam kegiatan tersebut forum anak Jebres mengisi acara-acara yaitu : a) Pertunjukan musik, dengan menampilkan kepiawaian mereka dalam memainkan gamelan dan menampilkan beberapa gending dolanan termasuk gending ikon jebres yaitu Jebres Kuncoro yang diasuh oleh Bapak dan Ibu Warsito. Tujuan dari kegiatan ini agar Fanbres turut serta melestarikan gamelan tradisional dan mendorong pembentukan karakter positif anak, diantaranya berani tampil di hadapan publik serta dapat menggali potensi, minat bakat maupun pengembangan kecerdasan anak. b) Belajar melukis dengan canting dan hand painting, yaitu dengan menampilkan kebolehan mereka menggambar di selembar kain putih dan membatik dengan kreatifitas mereka masing-masing. 2) Outbond Pokja KLA dan Fanbres Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 22-23 Oktober 2011 di Taman Asri Karangpandan. 3) Pentas Teater “ Mengejar Mimpi Patimah” Ditampilkan oleh teater “Gubug Mimpi” dalam peringatan Hari Anak Nasional 2010. Pentas teater ini sebagai wadah untuk menunjukkan ekspresi anak dalam panggung sekaligus mengkampanyekan perlindungan anak. Dalam pentas ini mengangkat cerita yang berasal dari realita kehidupan sehari-hari dan melibatkan kurang lebih 27 anak dalam merancang konsep mulai dari skenario, latihan, kostum dan pelaksanaan dipegang oleh anakanak sendiri baik peran maupun musiknya. Hasil diskusi terhadap beberapa keinginan anak terhadap bakatnya di bidang seni musik dan teater dalam wadah “Gubug Mimpi” adalah sebagai berikut: Tabel 7. Diskusi Teater “Gubug Mimpi” NO NAMA

SEKOLAH

1

SMP Muh 7 Patima (anak yang Surakarta memiliki cita-cita commit to user kelas VIII tinggi)

Donik

PERAN

KEINGINAN Tetap semangat dan bisa tampil dimana saja



2

Nova

SMKN 8 Surakarta kelas XII

Musik (Bonang)

Tetap semangat dan bisa tampil dimana saja

3

Yaya

Murid SMA

Tetap semangat maju pantang mundur

4

Putri

Pengunjung Café dan Murid SMA

Maju terus pantang mundur

5

Wiwik

SMK Kristen 1 Surakarta kelas X SMK Cokro 1 Surakarta kelas XII SMKN 8 Surakarta kelas XII

Guru

Jika lebih serius, teater Gubug pantas tampil nasional dan internasional

6

Esther

Murid SMA

Tetap eksis dan tidak hanya berhenti disini

7

Risa

SMP Kristen 1 Surakarta kelas III SMA 5 Surakarta (lulus)

Behind the Stage

Terus berkarya, tetap eksis, jaga persatuan dan kesatuan antar umat dan dapat tampil lagi dipanggung

8

Wahyu Nur F

SD kelas 6

Dolanan anakanak

Pengen banget ikut teater lagi

9

Wahyu

SMKN 7 Surakarta kelas X

10

Devi

SMPN 8 Surakarta kelas IX

Broker (seorang Teater Gubug tetap wanita yang eksis mengajak Fatimah ke kota dan memperdagangkan Fatimah ke hidung belang Penyelamat Kembangkan kreatifitasmu dan majur terus menjadi baik

11

Devina

to user SMPN 16commitIbu Fatimah Surakarta

-



kelas IX SMP Kristen Surakarta kelas VII SMAN 8 Surakarta kelas XI

12

Veronika

13

Elma

14

Siwi

15

Berliyana SD kelas 2

16

Ulva

Kelas VII

17

Arief

18

Nendya

SMK TP 2 Surakarta (lulus) STM TP 2 Surakarta

19

Eko Pras

20

Wawan

21

Renzy

22

Hary

23

Yulita

24

Panca

SMP Advent kelas I

Dolanan anakanak

Jika ada lagi aku mau ikut teater

Anak SMA

Tetap bisa berlangsung dan bisa tampil lagi

Musik (Saron)

Maju terus dan tetap semangat

Dolanan anakanak Dolanan anakanak Behind the Stage

Pengen banget Ikut Bisa tampil di seluruh nusantara

Musik (Gong), Anak Sekolah, Dugem Bapak Fatimah

Bisa tampil dan semakin maju

Anak sekolah, Dugem

Maju dan dapat menampilkan cerita lain

SMKN 8 Surakarta kelas XII

Musik (Gamelan)

Waktu adalah penting jangan menyianyiakan

SMK Muh 1 Surakarta kelas XII Kleas VIII

Anak SMA dan Dugem

Maju terus pantang mundur

Dolanan anak

Jika ada lagi pengen ikut

SMKN 2 Surakarta kelas XI SMKN 5 (berhenti)

SMKN 2 Dugem dan Musik commit to user Surakarta Gamelan kelas X

-

Maju dan lanjutkan



25

Dona

SMPN 26 Musik (Kendang) Surakarta kelas III 26 Fajar SMK TP 2 Musik (Gitar) Surakarta 27 Septi SMKN 3 Murid SMA dan Surakarta Pengunjung kelas XI Sumber: Laporan Pentas “Gubug Mimpi”

Tetap semangat

Tetap semangat Bisa tampil dimanamana

c. Program Bidang Perlindungan Membentuk Tim Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta melalui Keputusan Kepala Kelurahan Jebres Kota Surakarta Nomor: 462.05/?/VII/2011 tentang Tim Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Kelurahan Jebres Kota Surakarta. Visi dari Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kelurahan Jebres adalah terwujudnya kesadaran masyarakat untuk berpihak terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban eksploitasi seksual komersial terhadap anak (ESKA), korban penculikan anak terlantar dan anak berkonflik dengan hukum (ABH). Sedangkan misi dari Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak antara lain: 1) Mengupayakan agar perempuan dan anak tidak menjadi korban KDRT, penculikan dan pelecehan seks 2) Memberikan perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban 3) Memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan, baik medis maupun psikologis 4) Meberikan rumah aman 5) Reintegrasi, pengembalian korban ketempat asal, dimana program-program kegiatannya antara lain:

a) Melindungi korban: (1) Mendatangi korban commit to user (2) Memberikan penguatan



(3) Motivasi kepada korban (4) Memberikan penanganan awal sesuai kebutuhan b) Mengakses layanan yang ada di PTPAS c) Memberikan sosialisasi tentang pencegahan tindakan kekerasan dan pentingnya PPT di tingkat Kelurahan d) Pendataan kasus kekerasan e) Pengembangan kepengurusan PPT sampai tingkat RT dan RW f) Melakukan lobi untuk memperlancar layanan terhadap korban g) Fokus pada pelayanan kasus perempuan dan anak h) Melakukan rehabilitasi terhadap korban dan keluarganya (1) Bidang ekonomi (2) Sosial (3) Agama dan moral Keanggotaan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak terdiri dari organisasi/lembaga masyarakat dan individu dimana struktur organisasinya terdiri atas: Penanggung jawab

: Kepala Kelurahan

Penasehat

: Ketua LPMK dan Ketua Pokja Layak Anak Kelurahan Jebres

Koordinator umum

: KLA Bidang Perlindungan

Bidang-bidang

:

1) Bidang Pelayanan 2) Bidang Pencegahan dan Pengembangan 3) Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi 4) Bidang Pencatatan dan Pelaporan Fungsi dan peran masing-masing bidang adalah: 1) Koordinator Umum a) Mengkoordinasikan program kegiatan b) Mengadakan monitoring dan evaluasi antar bidang commit to user c) Mengadakan koordinasi secara berkala dengan PTPAS



2) Penanggung Jawab a) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya PPT b) Mengarahkan dan memberi nasehat pada masing-masing bidang c) Menggalang sumber dana, sumber daya dan mitra kerja 3) Bidang Pelayanan: a) Mendatangi korban b) Menggali informasi berkaitan dengan kasus yang dialami c) Memberikan dukungan (membesarkan hati, motivasi pada korban) d) Memberikan pennganan awal pad korban sesui kebutuhan e) Mengakses layanan yang ada di PTPAS 4) Bidang Pencegahan dan Pengembangan a) Mengadakan sosialisasi, informasi, publikasi tentang permasalahan perempuan dan anak b) Pencegahan tindak kekerasa berbasis gender (KDRT, perlindungan anak) dengan sosialisasi pentingnya ketahanan keluarga c) Menginvestasi jumlah RT dan RW d) Mengadakan sosialisasi tentang adanya PPT e) Membentuk perwakilan di tingkat RW f) Mengadakan diskusi pengurus PPT di tingkat RW 5) Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi a) Melakukan pencatatan jumlah korban b) Melakukan pencatatat kebutuhan korban c) Mengadakn pendampingan korban d) Memberikan pengertian pada masyarakat bahwa korban berhak untuk dilindungi e) Mengadakan koordinasi dengn PTPAS Kota Surakarta 6) Bidang Pencatatan dan Pelaporan a) Mengadakan pendataan kasus dengan menyediakan form-form sesuai kasus yang dialami (KDRT, kekerasan fisik/psikis/ekonomi/seksual, commit to user



penelantaran, anak jalanan, penculikan, ESKA, prostitusi, pornografi, traficking, narkoba, minuman keras) b) Menganalisa data (mengklasifikasikan data) c) Menginformasikan data kepada masyarakat d) Melaporkan pada pihak terkait Susunan Tim Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah sebagi berikut: Tabel 8. Susunan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak KEDUDUKAN

NAMA

UNSUR

Penanggung Jawab

Sudadi, S.Sos, M.M

Kepala Kelurahan

Penasehat Koordinator Umum

1. Honda Hendarto 2. Sumarmo Drs. Sunardi, M.M

Ketua LPMK Ketua Pokja Anak KLA Bidang Perlindungan

Bidang Pelayanan Koordinator Bidang

Tunari

Puskesmas/Bidang Kesehatan Paguyuban RW Polmas Linmas Babinsa Babinsa

Anggota

Bidang Pencegahan dan Pengembangan Koordinator Bidang Anggota

1. 2. 3. 4. 5.

Tri Sapto, B.Sc Aiptu Wagino Suprapto Serka Gunawan Pelda Wagiman

Sri Winarni, S.Sos 1. Pengurus Haran TP, PKK dan Pokja I-IV 2. Endang Riwayati, S.Pd 3. Sari Sunarni, S.Pd 4. Endang Sudiarti, S.Pd 5. Umi Muryanti 6. Ninik Agustin, S.Pd 7. Sutarsi Rahmat 8. Agustin M. Kasir 9. Jumadi, S.Pd commit to user 10. Prapti Soekantoro 11. Kun Prastowo

Ketua TP.PKK TP PKK Kelurahan TP PKK Kelurahan TP PKK Kelurahan TP PKK Kelurahan TP PKK Kelurahan TP PKK Kelurahan TP PKK Kelurahan TP PKK Kelurahan TP PKK Kelurahan TP PKK Kelurahan KLA Bid Pendidikan KLA Bid Partisipasi Tokoh Masyarakat Kader Lingkungan



Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi Koordinator Bidang Anggota

12. Theresia Murtiniwati 13. Nur Laila Yuka 14. Iwan Setiawan

Forum Anak Karangtaruna Kel Jebres

Drs. Hendrat P, S.H,M.Si 1. Drs. Bangun Sugito 2. L.A Haryadi, S.E 3. Drs. Satim, S.Th,M.Mis 4. Niken Sukemi 5. Titrin Mur Agustrin 6. Suparti

LPMK Sie Ekonomi Tokoh Agama Isalm Tokoh Agama Katholik Tokoj Agama Kristen

Bidang Pencatatan dan Pelaporan Koordinator Bidang Anggota

Hasta Wardaya, S.H 1. Sri Utami, S.H 2. Selfi Rawung 3. Dhimas Probo 4. T.S Yuri 5. Sri Rentjasih Sumber: Lampiran SK Kepala Kelurahan Jebres

Kader Lingkungan Karang Taruna Kader Lingkungan

Tokoh Masyarakat Kepala Seksi LPMK PLKB Forum Anak Kader Lingkungan Kader Lingkungan

Dalam melaksanakan kegiatan layak anak Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres juga bekerja sama dengan Yayasan KAKAK. Dimana Yayasan KAKAK merupakan yayasan yang memiliki perhatian dan kepedulian yang besar terhadap permasalahan anak. Dibawah ini merupakan beberapa kegiatan layak anak yang dilakukan bekerjasama dengan Yayasan KAKAK dari tahun 2009-2011: Tabel 9. Kegiatan bersama Yayasan KAKAK Kegiatan Riset bersama masyarakat

Tujuan dan Hasil Kegiatan Ada peta gambaran wilayah yang meliputi rumah, jalan dan sarana dan prasarana yang ada diwilayah RW-RW tersebut Adanya gambaran lokasi permasalahan

Pelaksanaan Rumah Bapak Sunardi Tanggal: 3, 10 dan 17 Mei 2009 commit to user

Peserta Berasal dari perwakilan masyarakat RW 33, 34 dan 35

Jumlah Keterangan 28 orang

Diperoleh data-data permasalaha n anak yang sering muncul dan peta masalah yang ada



diwilayah ini

anak yang ada diwilayah RW masing-masing Adanya permasalahanpermasalahan anak, penyebab, dampak, tindakan apa yang sudah dilakukan dan gagasan kedepan agar kasus tersebut tidak terulang lagi Riset bersama anak-anak

Balekambang, 29-30 April 2009

Diskusi Reguler bersama masyarakat

1-2 bulan sekali Untuk melihat perkembangan dan pemberian materi mengenai anak kepada kader seperti hak anak, kewajiban anak, trafficking, kekerasan terhadap anak, penanganan anak terhadap korban kekerasan

Diskusi Reguler bersama anakanak

Untuk memberikan informasi terkait hak anak, tentang kekerasan terhadap anak, penanganan, penyebabnya, kesehatan reproduksi, kegiatan-kegiatan lainnya Di ruang Memberikan Serbaguna RW informasi kepada 31, 30-31 masyarakat dan pemerintah mengenai Januari 2010 situasi anak diwilayah commit to user berdasarkan hasil

Konsultasi anak di Kelurahan Jebres

Perwakilan anak-anak RW 33, 34 dan 35 Perwakilan masyarakat RW 33, 34 dan 35 (kader)

25 anak

15 orang

25 anak

Perwakilan 43 anak dari RW 33, 34, 35 dan perwakilan dari Forum Anak



pemetaan situasi anak

Kelurahan

Memberikan informasi kepada masyarakat, dalam hal ini adalah anak-anak mengenai program pemerintah Kelurahan terkait dengan anak Memperoleh masukan dan ide dari anak-anak mengenai bentuk penanganan permasalahan anak di wilayah Hasil: Anak-anak memberikan pendapatnya dalam penentuan rangking untuk permasalahan anak yang terjadi di wilayah Jebres. Melalui rangking tersebut, menurut anak-anak masalah yang paling banyak di wilayah RW 33, 34 dan 35 adalah berjudi, disusul dengan kekerasan seksual, pergaulan bebas dan putus sekolah Diskusi partisipatif untuk rencana aksi

20, 21 dan 22 Tujuan: Februari 2010 Memberikan Tempat: informasi kepada Pendapi Alit masyarakat dan pemerintah mengenai Kelurahan Jebres situasi anak di wilayah, berdasarkan commit to user hasil pemetaan situasi

Perwakilan dari masyarakat Kelurahan Jebres yang terdiri dari Kepala Kelurahan,

29 orang



anak Memberikan informasi kepada masyarakat, dalam hal ini adalah anak-anak mengenai program pemerintah Kelurahan terkait dengan anak Memperoleh masukan dan ide dari masyarakat mengenai bentuk penanganan permasalahan anak di wilayah Hasil: Adanya strategi pengumpulan dana melalui hasil karya, baksos dan bazar. Sumber daya adalah relawan, masyarakat yang peduli dan swasta Memberikan pengertian kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan di RT, RW, KTI dan masyarakat lainnya Melibatkan lembagalembaga di Kelurahan agar mendapatkan penyuluhan juga Memberi pengertian kepada anak dan melibatkan forum anak Kelurahan untuk berkegiatan melalui commit to user penyuluhan

Ketua Pokja Anak, Kader dari RW 33, 34 dan 35, perwakilan PKK, perwakilan masyarakat



Adanya peran serta dari masyarakat untuk melakukan penanganan korban kekerasan sesuai dengan perannya masing-masing Hasil: Pembentukan susunan pengurus sesuai dengan peran masingmasing Masyarakat Sosialisasi mengenai Hak mengetahui hak dan kewajiban anak, selain dan itu masyarakat Kewajiban mengetahui apa saja Anak, kekerasan, penyebab kekerasan terhadap anak dan dampaknya, serta apa penanganan yang dan penangananny bisa dilakukan jika terjadi kekerasan a (dilakukan khususnya kekerasan oleh kader seksual terhadap anak dewasa Pusat Pelayanan Terpadu penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan

Sosialisasi mengenai Hak dan Kewajiban Anak, kekerasan terhadap anak dan penangananny a (dilakukan oleh kader anak) Pentas Teater “Mutiara Bangsa” ditampilkan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2010

Juni-Juli 2011 di Pendapi Alit Kelurahan Jebres (4 kali pertemuan)

Perwakilan dari masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah

25 orang

16 kali di RW 33, 34 dan 35 (5 kali di masingmasing RW dengan sasaran yang berbeda)

Masyarakat di RW 33, 34 dan 35

20 orang

Anak-anak

20 anak

Anak-anak perwakilan RW 33, 34 dan 35

30 anak Pelatih berasal dari teater Ngirit Fakultas Ekonomi UMS

Juli 2010-Maret 2011

Di RW 33, 34, 35, SDN Purwoprajan, PPA Petoran Maret-Agustus 2011

Latihan Mei-Juli Memberikan wadah 2010 di dan ekspresi anak dalam teater sekaligus Kelurahan Jebres mengkampanyekan perlindungan anak. Cerita berasal dari commit to user realita kehidupan sehari-hari yang



(Kombinasi antara musik jimbe, gamelan, puisi dan teater) Pentas Teater “Mengejar Mimpi Patimah” ditampilkan oleh teater Gubug Alam dalam peringan Hari Anak Nasional 2010 Kegiatan komunitas anak “Gubug Mimpi”

diangkat untuk pembelajaran

Memberikan wadah dan ekspresi anak dalam teater sekaligus mengkampanyekan perlindungan anak. Cerita berasal dari realita kehidupan sehari-hari yang diangkat untuk pembelajaran

Latihan Juni 2011 di Kelurahan Jebres

Anak-anak perwakilan RW 33, 34 dan 35 dan orang tua anak-anak

Pembuatan keterampilan untuk anak-anak perempuan dari pembuatan boneka flanel, bros dari akrilik

Juni-sekarang


Pelatihan sablon untuk Juli 2011 anak laki-laki Kegiatan reguler yang rencananya akan dilaksanakan 2 minggu sekali

September 2011


30 anak Semua konsep dari 5 orang skenario, latihan, tua kostum dan pelaksanaan dipegang oleh anakanaksendiri baik peran maupun musiknya 10 anak Pernah dijual di stand jambore anak daerah di Hotel Dana, Juli 7 anak 2011 Produk masih proses

Tabel 4. Koordinator Pelaksana Forum Kelurahan Layak Anak Per-Lingkungan LINGKUNGAN Lingkungan I

Lingkungan II

WILAYAH RW 01 – 09

KOORDINATOR

Prapti Suparmi Drs. Satim Supardi, S.Th Tri Sapto Handoyo, B.Sc Sutardi Renyta Ina Wijaya, S.E RW 10 – 16 Djumadi, S.Pd commit to user Mujiati Tunarti



Suhasti Hartati, BA Sugino Lingkungan III RW 17 – 22 dan RW Ir. H. Isa Asrori 36 Sri Martini Sukono, S.Sn Widodo Lingkungan IV RW 23 – 28 Wawan Setyawan Endang Kapriatun Aiptu Wagino Yuyuk Yuniman, S.E Sugiharto Lingkungan V RW 29 – 35 LA. Haryadi, S.E Mutinarsi, S.E Endang Sudiarti, A Ma.Pd Agustina Wulansari Sumber: Keputusan Kepala Kelurahan Jebres Pembentukan koordinator di setiap lingkungan RW di Kelurahan Jebres dimaksudkan untuk memaksimalkan koordinasi dan memeratakan program perlindungan anak di seluruh wilayah Kelurahan Jebres. d. Program Bidang Partisipasi Dalam bidang partisipasi anak, Pokja Anak menggerakkan anak-anak untuk ikut berperan serta dalam kegiatan rapat atau musyawarah lingkungan RT maupun RW. Selain itu, Pokja Anak juga menggerakkan anak melalui pembentukan Forum Anak Jebres yang menjadi wadah partisipasi anak.

commit to user



Tabel 5.Susunan Pengurus Forum Anak Jebres (FANBRES) Periode 2011-2013 NAMA

JABATAN

ALAMAT Mondokan Rt.03/28 Purwoprajan RT 04/30

Ulfah Mubarak Aditya Santoso Putra

Ketua Wakil ketua

Farida Ari Anggarawati Dimas Adi Irawan Carissa Magdalena Cahya Aji

Sekretaris

Bagas Wahyu Galang Raka Rizki Ajeng Pratama David Yanuar s. Fayi’ Nisrina

SIE PENDIDIKAN : I : II : III : IV :V

Ngemingan RT 02/01 Kentingan Rt 01/10 Kentingan Rt 01/17 Guwosari Rt 05/27 Kentingan RT 01/11

Santi Eka Mawarni Sekar Nilasari Danang Novianda Adi Bagus Prasetyo Tevka Bagus

SIE KESEHATAN

Tegal rejo RT 01/02 Kandangsapi RW 32 Gendingan Rt.01/15 Ngoresan Rt 02/18 Ngasinan RT 01/12

Aziz Waliy Purnomo Kevin Dewangga Agatha Tyva Julian Devina Putri Mahalael Gunggang

SIE PERLINDUNGAN : I : II : III : IV :V

Petoran Rt 01/05 Gendingan Rt 02/16 Panggungrejo Rt 04/23 Kandangsapi Rt 01/33 Ngasinan RT 03/13

Ayuk Neva Saputri Suci Soraya Nabella Jesyca Ryan Achmad Nadya Tri Y

SIE PARTISIPASI

Tegalrejo Rt.01/03 Gulon Rt.03/21 Panggungrejo Rt 04/23 Ngoresan Rt 03/22 Petoran RW 07

Veronika Tria Arief Fahmansyah Latifah Candra Yuniarto Nisshaza Agum Niar Handriwati

PEMBANTU UMUM : I : II : III : IV :V : VI

Bendahara

:I : II :I : II

:I : II : III : IV :V

:I : II : III : IV :V

commit to user Sumber: Keputusan Kepala Kelurahan Jebres

Kandangsapi Rt.02/32 Ngoresan Rt.02/18 PanggungrejoRt.04/23 Purwoprajan Rt 01/30

Tegal Kuniran RT.02/26 Jebres Tengah RT 02/24 Petoran RT 04/06 Petoran RT 01/08 Tagalbaru RT 04/04 Petoran RT 03/09



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengurus FANBRES diambil dari setiap lingkungan RT maupun RW di Kelurahan Jebres, hal ini dimaksudkan untuk memeratakan partisipasi anak secara menyeluruh dan efektif.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres Dalam Mewujudkan Program Kota Layak Anak di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta Konsep pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Surakarta seterusnya akan melebur kedalam Kelurahan Layak Anak (KLA). Hal ini merujuk pada kelayakan seluruh tata ruang kehidupan masyarakat Kelurahan, baik itu dalam perlindungan anak maupun partisipasi anak dalam pembangunan. Tidak mudah untuk menciptakan Kelurahan yang ramah anak, seperti tertuang pada Konvensi Hak Anak mengenai kekhususan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Lebih lanjut dalam Innocenti Digest No. 10 November 2002:22: In every region of the world, a city that respects children’s rights is a city that requires: a. Good access for all childrento affordable, quality basic health and education services, clean water, adequate sanitation and solid waste removal; b. Local authorities to ensure that policies, resource allocation and all initiatives and actions emerging from governence structures are made in a manner that is in the best interest of the children in their constituencies; c. Safe environments and conditions that nurture the development of children of all ages with opportunities for recreation, learning, social interaction, psychosocial development and cultural expression; d. A sustainable future under equitable social and economic conditions, and protection from the effects of environmental hazard and natural disasters; e. That children have the rights to participate in making decisions that affect their lives and are offered opportunities to express their opinions; f. That special attention is given to disadvantaged children, such as those who are living or working on the streets, sexually exploited, living with disabilities or without adequate family support; g. Non-discrimination based on gender, ethnic background or social economic status. Dalam artikel tersebut dapat diketahui bahwa hak-hak anak dapat dipenuhi commit to user melalui penyediaan akses kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat



dan bebas dari pencemaran lingkungan; menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak; menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga memungkinkan anak dapat berkembang. Anak dapat berekreasi, belajar, berinteraksi

sosial,

berkembang

psikososial

dan

ekspresi

budayanya;

keseimbangan dibidang sosial dan ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam; memberikan perhatian khusus kepada anak seperti yang tinggal dan bekerja di jalan, eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua; dan adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. Kelurahan Jebres sebagai salah satu Kelurahan yang ditunjuk Pemkot Surakarta memiliki beberapa potensi pengembangan KLA yang sedianya menjadi tanggungjawab Kelurahan dalam pemenuhan hak-hak anak, perlu menentukan langkah strategis untuk menunjang urgensi program Kelurahan Layak Anak Jebres. Salah satu upaya tersebut melalui pembentukan Pokja Anak melalui Surat Keputusan Kepala Kelurahan Nomor: 411.1/12/X/2009 tentang Pokja Kelurahan Layak Anak Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Tugas dari Pokja Anak tersebut antara lain: a. Mengkoordinasi pelaksanaan Kelurahan Layak Anak di tingkat lingkunganlingkungan b. Menyusun mekanisme kerja c. Mensosialisasikan konsep/program Kelurahan Layak Anak (KLA) d. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya e. Menyiapkan dan mengusulkan Program Kelurahan dan tindak lanjut lainnya yang terkait dengan Kelurahan Layak Anak f. Melakukan kegiatan monitoring/evaluasi dan pelaporan secara periodik kepada Kepala Kelurahan. Pokja Anak membuat beberapa program kerja yang menunjang terwujudnya commit to user KLA, dimana program-program tersebut meliputi bidang Pendidikan, Seni



Budaya, Perlindungan dan Partisipasi. Tujuan strategis dari bidang program tersebut adalah mengupayakan tumbuh kembang anak secara optimal dan melibatkan peran serta anak melalui Forum Anak Jebres (FANBRES). Secara langsung Pokja Anak bekerjasama dengan FANBRES sehingga tercapai target yang diharapkan. Dalam bidang pendidikan, jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kelompok pendidikan adalah kelompok SLTA/Sederajat. Hal ini berkaitan juga dengan program Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) yang diterapkan setiap RW di Kelurahan Jebres, kedepannya akan menjadi budaya jam belajar khususnya bagi anak-anak di Kelurahan Jebres. Selain itu, melalui kegiatan tryout dan Lomba Cerdas Cermat (LCC) mampu menunjang minat belajar anak serta meningkatkan prestasi akademik anak di sekolahnya. Dalam bidang perlindungan di wilayah Kelurahan Jebres terdapat Polsek Jebres dan unit Perlindungan Masyarakat (Linmas) berupa Pos Kamling disetiap lingkungan RW. Selain itu, Pokja Anak Kelurahan Jebres juga bekerjasama dengan Yayasan KAKAK yang secara khusus bergerak dalam bidang perlindungan anak serta rehabilitasi korban kekerasan terhadap anak. Melalui kerjasama ini, Kelurahan Jebres dapat memberikan penanganan khusus terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak maupun anak yang membutuhkan pendampingan hukum. Dalam bidang partisipasi, telah berjalannya kegiatan Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta kegiatan di lingkungan RW yang melibatkan peran serta anak. Bentuk dari partisipasi anak ini telah dilokalisir Kelurahan Jebres melalui pembentukan Forum Anak Jebres (FANBRES) yang sejalan dengan visi dan misi Pokja Anak. FANBRES telah disahkan oleh Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala Kelurahan No. 411.1 /12/ X / 2011 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan (FANBRES). Pengurus FANBRES terdiri dari beberapa masyarakat yang sekaligus mewakili setiap RT dan RW di Kelurahan Jebres.

commit to user



Pengembangan KLA di Kelurahan Jebres tidak lepas dari fungsi peran semua elemen masyarakat, dalam hal ini masyarakat bertanggungjawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi. Pokja Anak sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Kelurahan, telah melaksanakan peran strategis dalam upaya pengembangan Kelurahan layak anak Jebres. Proses sosialisasi program KLA telah disampaikan di setiap lingkungan RW Kelurahan Jebres, sekaligus menunjuk perwakilan untuk memudahkan penyampaian informasi dan koordinasi. Pokja Anak bersama forum anak dan lembaga perlindungan anak serta masyarakat mengadakan rencana aksi yang efektif dan tepat sasaran, hal ini menunjukkan bahwa Pokja Anak memiliki tanggungjawab penuh terhadap program KLA di Kelurahan Jebres maupun perwujudan KLA di kota Surakarta. 2. Kendala dan Upaya Pokja Anak Kelurahan Layak Anak Jebres Dalam Mewujudkan Program Kota Layak Anak Surakarta Pelaksanaan program KLA di Kelurahan Jebres tidak lepas dari berbagai kendala-kendala. 1. Faktor Intern, diantaranya: a. Biaya Pembiayaan merupakan hal penting dalam perwujudan KLA. Hal ini berkaitan dengan kelancaran operasional kegiatan dilapangan, termasuk didalamnya pengadaan sarana-prasana yang berkaitan dengan program KLA. Keterbatasan alokasi dana yang hanya berasal dari Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) merupakan salah satu kendala yang dihadapi Pokja Anak dalam melaksanakan program kerja secara berkesinambungan, termasuk didalamnya rencana pengadaan sarana taman cerdas yang sampai sekarang belum tercapai karena keterbatasan dana. b. Sumber Daya Manusia (SDM) Faktor SDM sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Pokja Anak commit to user secara maksimal. Pokja Anak membutuhkan SDM yang berkualitas dan



berdedikasi, salah satunya tenaga ahli di bidang psikologi anak yang sampai sekarang belum tersedia. Selain itu pengurus Pokja Anak sebagian besar memiliki rutinitas pekerjaan yang mengurangi waktu untuk memikirkan program KLA ini. 2. Faktor Ekstern a. Masyarakat Keanekaragaman latar belakang masyarakat Kelurahan Jebres menjadi permasalahan serius tercapainya KLA. Kurangnya kesadaran masyarakat dilingkungan kelurahan akan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak anak menjadi kendala Pokja Anak dalam mewujudkan KLA secara menyeluruh. Partisipasi anak kurang diperhatikan dalam penentuan kebijakan setempat karena kurangnya dorongan dari orang tua kepada anak untuk mengikuti kegiatan rapat, sehingga kemauan anak terhadap lingkungan yang di inginkannya tidak diperhatikan oleh orang dewasa. Selain itu anak lebih banyak meluangkan waktu untuk kegiatan sekolah sampai dengan sore hari, sehingga sulit untuk mengumpulkan anak-anak. b. Lingkungan Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan terkecil dan paling utama yang menjadi penentu keberhasilan program KLA. Belum meratanya tingkat kesadaran keluarga di lingkungan Kelurahan Jebres terhadap kebutuhan anak menyebabkan beberapa anak kurang berkembang dengan maksimal, baik itu dalam pendidikan maupun kesehatan. Faktor lingkungan masyarakat merupakan aspek penting sebagai indikator suatu wilayah telah ramah terhadap anak. Adanya komunitas “anak punk”, anak jalanan yang bukan termasuk masyarakat wilayah Jebres menjadi salah satu kendala dimana Pokja Anak belum bisa menjangkau mereka. Selain itu letak wilayah kelurahan Jebres yang berdekatan dengan keramaian kota menyebabkan polusi udara yang tidak baik terhadap commit to user kesehatan anak. Selain itu fasilitas sanitasi dan pembuangan sampah yang



tidak sepenuhnya tersedia menyebabkan potensi berbagai macam wabah penyakit. Kelurahan Jebres merupakan salah satu wilayah perumahan padat yang menjadi faktor perlakuan buruk terhadap anak dan perlakuan salah secara seksual. Hal ini berkaitan pula dengan tingkat keamanan wilayah setempat yang benar-benar aman untuk anak bermain.

commit to user



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya baik yang berdasarkan atas teori maupun data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pokja anak memiliki peran strategis dalam pelaksanaan KLA di Kelurahan Jebres. Peran strategis tersebut antara lain: a. Mengkoordinasi pelaksanaan Kelurahan Layak Anak di tingkat lingkunganlingkungan b. Menyusun mekanisme kerja c. Mensosialisasikan konsep/program Kelurahan Layak Anak (KLA) d. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya e. Menyiapkan dan mengusulkan program Kelurahan dan tindak lanjut lainnya terkait dengan Kelurahan Layak Anak f. Melakukan kegiatan monitoring/Evaluasi dan pelaporan secara periodik kepada Kepala Kelurahan. Dalam prakteknya, Pokja Anak membuat berbagai program kerja yang melibatkan langsung anak di Kelurahan Jebres, baik itu itu dalam bidang pendidikan, seni budaya dan perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pokja Anak tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala tersebut dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berkaitan dengan permasalahan pembiayaan terhadap program kerja Pokja Anak dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Faktor ekstern berkaitan dengan permasalahan kondisi masyarakat atau keluarga di Kelurahan Jebres dan lingkungan Kelurahan Jebres. commit to user



B. Saran 1. Bagi Pemerintah a. Memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat setempat mengenai kondisi anak di Kelurahan Jebres agar tercipta kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak. b. Pengalokasian dana yang memadai sesuai dengan program kerja yang disusun oleh Pokja Anak serta pemberian fasilitas terhadap kebutuhan anak di Kelurahan Jebres 2. Bagi Pokja Anak a. Perlu adanya tenaga ahli dalam hal psikologi anak, sehingga program kerja Pokja Anak tepat sasaran dan selaras dalam mendukung tumbuh kembang anak di Kelurahan Jebres b. Hendaknya Pokja Anak juga mampu menjangkau anak-anak yang bukan termasuk masyarakat wilayah Jebres, sehingga dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap anak di lingkungan Jebres sendiri dapat terkontrol sepenuhnya. c. Lebih gencar dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak, serta mendukung secara penuh program KLA di Kelurahan Jebres pada khususnya dan Kota Surakarta pada umumnya. 3. Bagi Keluarga hendaknya mampu mendorong anak untuk ikut terlibat dalam kegiatan rapat RW atau forum lainnya, sehingga anak dapat belajar berfikir dan berkreasi.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. Emiliana Krisnawati. 2005. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bandung: CV. Utomo Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktek – Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo HB. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar – Dasar Teoritis dan Praktis). Pusat Penelitian Surakarta. J.S Badudu. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Lexy J Maleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Muhammad Joni. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2006. Pemerintah Daerah di Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Sutarto. Dasar-dasar Organisasi. Gajahmada University Press: 1993 hal. 158 Syamsuddin Haris. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. commit to user



Dari Makalah dan Laporan

Tim Peneliti Komisi Pemberdayaan dan Studi Wanita. 2008. “Studi Operasional Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo”. LPPM UNAIR Pusat Penelitian Gender. 2008. “Kajian Kota Layak Anak – Kota Jambi. Universitas Jambi Komite Hak-Hak Anak (Laporan Periodik Ketiga dan Keempat Negara Pihak Tahun 2007)

Dari Jurnal dan Majalah

Innocenti Digest. 2002. Poverty and Exclusion Among Urban Children. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre Florence Italy. No 2. Innocenti Digest. 2002. Ensuring The Rights of Indigeous Children. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre Florence Italy. No. 11. Innocenti Digest. 2001. Early Marriage Child Spouses. United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre Florence Italy. No 7.

Dari Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan commit to user (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159)



Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convension on The Rights of The Cild (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dari Internet http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html [2 November 2011] http://www.surakarta.go.id/news/kecamatan.jebres.html [2 November 2011] http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html [2 November 2011] http://id.wikipedia.org/wiki/Kota [3 November 2011] http://ellopedia.blogspot.com/2010/09/kelompok-kerja.html [14 Oktober 2011]

commit to user

Penulisan Hukum. (Skripsi)

Recommend Documents