Penulisan Hukum ( Skripsi )

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Penulisan Hukum ( Skripsi )

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK NO.810 DESA MADU KECAMATAN MOJOSONGO MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajad Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Eko Nur Setiawan E 1106116

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi) PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK NO.810 DESA MADU KECAMATAN MOJOSONGO MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Oleh Eko Nur Setiawan NIM.E1106116

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Oktober 2010

Dosen Pembimbing

Lego Karjoko S.H.,M.H NIP. 196305191988031001 commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK NO.810 DESA MADU KECAMATAN MOJOSONGO MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Oleh Eko Nur Setiawan NIM. E1106116 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari : Kamis Tanggal : 28 Oktober 2010 DEWAN PENGUJI 1.

: Pius Triwahyudi, S.H., M.Si

(.............................)

NIP. 195602121985031004

2.

Ketua : Purwono Sungkowo R. S.H

(.............................)

NIP. 196106131986011001

3.

Sekretaris : Lego Karjoko, S.H., M.H

(.............................)

NIP. 196305191988031001

Anggota Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin , S.H.,M.Hum NIP.196109301986011001 commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Eko Nur Setiawan

NIM

: E11061116

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: Penyelesaian Sengketa Tanah HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Juni 2010

yang membuat pernyataan

Eko Nur Setiawan NIM. E1106116

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Eko Nur Setiawan,2010. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah HM No.810 Desa Madu Kecanatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mediasi sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan tiga pemikiran, yaitu penerbitan sertifikat HM No.810, Implikasi keabsahan sertitifikat terhadap pemilik tanah sebenarnya dan kesesuaian penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode Normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data utama dalam penulisan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperolah secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan dari dokumendokumen, buku-buku literatur, laporan hasil penelitian, peraturan perundangundangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan serta melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, staf bagian Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, sedangkan studi kepustakaan melalui literatur, buku, Undang – undang, arsip dan sebagainya. Teknik analisa data menggunakan teknik silogisme dan interpretasi.mengumpulkan literatur, Buku perpustakaan, Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Pustaka. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa tanah, penulis dapat mengetahui dan memahami alur jalannya mediasi di kantor pertanahan Kabupaten Boyolali.. Kesimpulan penulisan tugas akhir ini adalah tidak rumitnya prosedur penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga mediasi, Saran dari penulis adalah sebagai seorang mediator, BPN tentunya mempunyai peran yang penting dalam memaksimalkan lembaga mediasi sebagai tempat penyelesaian sengketa, dan didalam bertindak sebagai seorang mediator atau penengah dalam penyelesaian masalah hendaknya dapat berperan dengan baik dan tidak memihak salah satu pihak. Kata Kunci : sengketa pertanahan, penerbitan sertifikat, implikasi, perundangundangan. commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Eko Nur Setiawan, 2010. The Dispute Settlement of Land Property HM No.810 Village Madu Subdistrict Mojosongo Regency Boyolali Through the mediation by the Regency Boyolali’s Land Affairs Office. Law Department of Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. This research aims to find out the mediation as a alternative way of settling the land affairs dispute carried out by the Regency Boyolali’s Land Affairs Office with three thoughts: the publication of HM No. 810 document, the implication of document validity to the real owner of land and the compatibility of the land affairs dispute settlement between through the mediation by Regency Boyolali’s Land Affairs Office and the prevailing legislation. In this thesis writing, the writer employed a normative method. The data type used was secondary one. The secondary data was used as the main data in writing. Secondary data is the one obtained from library study. This data was obtained from a number of information or facts derived indirectly through library study from documents, literatures, research reports, legislations, and etc relevant to the problem studied. The data source included primary, secondary and tertiary law material. Technique of collecting data used was library study as well as interview with the chief of the Regency Boyolali’s Land Affairs Office, the chief of Land Affairs Dispute, Conflict and Case Section, staff of Land Affairs Dispute, Conflict and Case Handling division, while the library study was done through literatures, books, Acts, archive, and etc. Techniques of analyzing data employed were syllogism and interpretation technique by collecting literatures, books, legislations and library study. Meanwhile the method of analyzing data used was a descriptive analysis one. The result of research shows that in the implementation of land dispute settlement procedure, the writer can find and understand the flow of mediation course in the Regency Boyolali’s Land Affairs Office, the advantage of which includes very cheap cost, and the land affairs office itself acts as an independent mediator. The conclusion of this final project is uncomplicated procedure of land dispute settlement through the mediation institution, the cheaper cost and the parties can formulate the desired dispute decision by themselves. The recommendations from the writer include: as a mediator, BPN of course has an important role in maximizing the mediation institution as the place of dispute settlement, and in carrying out its action, a mediator or intermediary in solving the problem should be able to play its role well and impartially. Keywords: land affairs dispute, document publication, implication, legislation

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO dan PERSEMBAHAN “ Kesuksesan tidak dicapai secara kebetulan, kesuksesan dicapai melalui pilihan”. “ Jika kau tidak dapat menjadi semak belukar jadilah sebuah pohon yang mempunyai seni”. “ Perhatikan kebiasaanmu, karena itu menjadi karaktermu, bangun karaktermu, karena itu akan menentukan masa depanmu”. “ Beranilah bermimpi, karena mimpi adalah awal dari sebuah kesuksesan”. “ Dakilah gunung dan sepenuhnya percaya bahwa kamu akan sukses, ini adalah kekuatan spiritual”. “ Sadarilah bahwa kehidupan selalu bergerak, dan setiap perubahan terjadi atas suatu dasar waktu anda, melihat batasan sebagai kesempatan, dunia akan menjadi tempat bebas hambatan”.

Dengan segala kerendahan hati, maka skripsi ini saya persembahkan untuk : ♥. Ayah dan ibuku tercinta ♥. Adik-adikku tercinta ♥. Rekan sejawat dan seperjuangan. ♥. Almamaterku.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu’allaikum wr. wb. Alhamdulillahirrabbil’allamiin. Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi yang sangat berguna dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, maka dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada : 1. Bapak Prof, DR, dr. Much.Syamsulhadi. Sp. Kj., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakulas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Ibu I Gusti Ayu KHR, S.H, M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan bantuan dan saran. 4. Bapak Lego Karjoko, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberi bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 5. Ibu Djuwityastuti, S.H. selaku Pemimbing Akademik yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis semasa menempuh studi di Fakiltas Hukum Universitas Sebelas Maret commit to user Surakarta.

viii


digilib.uns.ac.id

7. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali , beserta seluruh staf yang telah berkenan memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data – data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 9. Bapak Samodro Yogalelana, S.H., selaku Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang telah membantu penulis dalam penelitian sehingga dapat terselesaikan penulisan hukum ini. 10. Bapakku Kasinem dan Ibuku Siti Mutmainah yang selalu kucinta, adik-adikku Dwi Oktavianto Putro, Saptaji Nugroho, dan Dita Aprilia Arista yang kusayang yang selalu peduli, tak henti – hentinya membantu, memberi motivasi serta inspirasi dengan penuh kasih sayangnya kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. 11. Bapak Joko Mardiyanto,S.H,M.H yang telah meminjamkan laptop dan printernya untuk menyelesaiakan skripsiku, terima kasih banyak Pak Joko. 12. Istianna tercinta yang dengan sabar dan selalu mendampingi, mendukung dan memberi motivasi yang tak pernah henti dari awal sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 13. Dan semua pihak yang turut membantu penulis dalm menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Perdata khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .......................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................

iv

ABSTRAK ......................................................................................................

v

KATA PENGANTAR ....................................................................................

viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

x

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Balakang Masalah ...................................................

1

B. Rumusan Masalah ............................................................

6

C. Tujuan Penelitian ..............................................................

6

D. Manfaat Penelitian ............................................................

7

E. Metode Penelitian ............................................................

8

F. Sistematika Penulisan .......................................................

11

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori .................................................................

13

1. Tinjauan umum tentang pendaftaran tanah...................

13

2. Tinjauan umum tentang ketetapan tata usaha negara ...

26

3. Fungsi kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa

BAB III

pertanahan ....................................................................

30

B. Kerangka Pemikiran .........................................................

43

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Apakah Penerbitan Sertifikat HM No. 810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Sudah Sah..................................... commit to user

x

44


digilib.uns.ac.id

B. Bagaimana Implikasi Keabsahan Sertifikat HM No. 810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Terhadap Pemilik Tanah Sebenarnya. ......................................................................

46

C. Apakah Penyelesaian Sengketa tanah HM No. 810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Sudah Sesuai Dengan Peraturan Per undang-undangan ........................... BAB IV

48

PENUTUP A. Simpulan ...........................................................................

56

B. Saran ..................................................................................

57

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - LAMPIRAN

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan. Untuk mencapai cita-cita Negara tersebut di atas,maka dibidang agraria perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara. Rencana umum (national planning) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus (regional planning) dari tiap-tiap daerah. Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur sehingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat. Demikian maka jelaslah bahwa tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri. Berdasarkan jalan pemikiran tersebut dan agar tanah digunakan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat.Secara konstitusional, UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan dasar ini, dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang commit to user menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa

1

2 digilib.uns.ac.id


serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Untuk melaksanakan hal tersebut, di bidang pertanahan telah dikeluarkan UUPA. Untuk Menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA

telah

menggariskan

adanya

keharusan

untuk

melaksanakan

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPA. Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu: (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c.Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. (4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (2) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang sekaligus juga merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sebagaimana dibahasakan dalam pasal 23 ayat (1) UUPA:tentang hak milik Demikian halnya dengan setiap peralihan dan hapusnya pembebanan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19,dan Pasal 32 ayat (1) UUPA,tentang “Hak Guna Usaha, termasuk user peralihan dan penghapusan hak syarat-syarat pemberiannya, commit bahwa to setiap

3 digilib.uns.ac.id


tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas. Menindak lanjuti hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Penyelenggaran pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan status hak atas tanah di Indonesia. Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah: a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Kabupaten Boyolali adalah daerah yang penerapan sistem pendaftaran tanah dirasakan telah berhasil, di mana hampir tidak pernah terdengar terjadi sengketa di bidang pertanahan. Hal ini dapat dilihat pada setiap pemilik tanah baik masyarakat kota maupun desa telah mempunyai surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Tanah atau lahan yang sudah bersertifikat menimbulkan masalah tersendiri, klaim hak milik atas sebidang tanah atau lahan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sering terjadi, dan tidak jarang menyulut konflik horisontal. Pada

bidang

pertanahan

dalam

menghadapi

kasus-kasus

kongkrit,pemberian jaminan kepastian hukum belum dapat diwujudkan secara commit tohukum user tertulis saja.Selain perangkat maksimal,hanya tersedia perangkat

4 digilib.uns.ac.id


hukum tertulis juga diperlukan penyelenggaraan kegiatan yang di sebut pendaftaran tanah yang merupakan suatu legal cadastre.pengertian dari pendaftaran tanah yang merupakan legal cadastre adalah ; “suatu rangkaian kegiatan, yang di lakukan oleh Negara/Pemerintahan secara terus menerus dan teratur,berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah

tertentu

yang

ada

di

wilayah-wilayah

tertentu pengolahan,penyimpanan,dan penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam

rangka

memberi

jaminan

kepastian

hukum

di

bidang

pertanahan,termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaanya” Sebagaimana di uraikan di atas bahwa fungsi tanah sangat penting bagi kehidupan masyarakat.namun dengan meningkatnya pembanguna dan bertambahnya jumlah penduduk permasalahanya dan sengketa di bidang pertanahan

semakin

bertambah

sekalipun

peraturan

sudah

semakin

sempurna.Di tambah lagi dengan kenyataan sekarang ini bahwa tanah yang sudah dipunyai seseorang tetapi sebagian besar belum terdaftar dan belum mempunyai alat bukti berupa sertifikat.Padahal pendaftaran tanah tersebut adalah sangat penting di mana fungsi dari pendaftaran tanah tersebut adalah: 1. Mereka mempunyai tanah dengan mudah akan dapat membuktikan haknya atas tanah yang dikuasai dan di punyainya.Kepada mereka masing-masing di berikan surat tanda bukti hak oleh pemerintah : 2. Mereka yang memerlukan keterangan yang dimaksudkan di atas,yaitu calon pembeli dan calon kreditur yang akan menerima tanah sebagai jaminan akan dengan mudah memperoleh,karena keterangan tersebut yang disimpan di Kantor Penyeleggaraan pendaftaran tanah,terbuka bagi umum.dalam arti untuk boleh mengetahui,dengan melihat sendiri daftar dan dokumen yang bersangkutan atau meminta keterangan tertulis mengenai data yang di perlukan dari Kantor tersebut. Maka penulis tertarik untuk menulis tentang kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Madu kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Kasus ini terjadi yang diakibatkan atas sertifikat HM No.810 yang tanah tersebut berasal commit to userluas 4400 M2 atas nama dari Cno. 125 persil 76-115-D/II

5 digilib.uns.ac.id


Wongsotani,sengketa ini terjadi bemula pada tahun 1964 dan pada tahun 1972,wongsotani menjual kepada Sugiharto seluas 2200 M2 dan setelah itu Sugiharto menjual kepada Yitno Suhud (Sujiyono) seluas 1100 M2 dan kepada Sarwo Sumanto (Haryono) seluas 1100 M2. Setelah Yitno Suhud dan Sarwo Sumarto meninggal dunia maka di wariskan kepada anak-anaknya yaitu Sujiyono dan Haryono.Tiba-tiba tanpa sepengetahuan Sujiyono dan Haryono,Wongsotani telah menerbitkan sertifikat tanah yang tanah yang dijual kepada Sujiyono dan Haryono telah menjadi milik sepenuhnya yaitu atas nama Wongsotani seluruhnya. Setelah tahu bahwa tanah milik Sujiyono dan Haryono telah diklaim secara sepihak oleh wongsotani maka pihak Sujiyono dan Haryono melakukan laporan pengaduan ke Kantor Pertanahan Boyolali setelah tanah yang merupakan milik Sujiyono dan Haryono telah di klaim secara sepihak oleh Wongsotani. Berdasarkan pemahaman yang demikian itu penyelesaian sengketa melalui mediasi perlu di populerkan, terutama bagi penyelesaian sengketa pertanahan. Karena hal ini selain dimungkinkan pemanfaatannya, dari tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dapat mencakup penyelesaian sengketa dengan cara demikian. Mengingat bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa pertanahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul : ”PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HM No.810 DESA MADU KECAMATAN MOJOSONGO MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI”.

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


B. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nanatinya dapat di bahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka pentingnya bagi penulis untuk merumuskan permasalahna yang akan di bahas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang di rumuskan penulis adalah: 1.

Apakah penerbitan sertifikat HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sah ?

2.

Bagaimana Implikasi keabsahan sertifikat HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo terhadap pemilik tanah sebenarnya (Sujiyono dan Haryono) ?

3.

Apakah penyelesaian sengketa kepemilikan tanah HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan Peraturan Per undang-undangan ? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang merupakan sasaran utama yang ingin dicapai dalam

penelitian hukum yang dilakukan adalah untuk memberi solusi dan jawaban dari pertanyaan – pertanyaan atas permasalahan – permasalahan yang muncul. Demikian juga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. 1.

Tujuan Obyektif a)

Untuk mengetahui apakah penerbitan sertifikat HM No. 810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sah.

b)

Untuk

mengetahui

bagaimana

implikasi

keabsahan

sertifikat HM No. 810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo terhadap pemilik tanah sebenarnya (Sujiyono dan Haryono) . c)

Untuk

mengetahui

apakah

penyelesaian

sengketa

kepemilikan tanah HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan Peraturan Per undangcommit to user undangan.

7 digilib.uns.ac.id


2.

Tujuan Subyektif a) Untuk memperloleh pengetahuan yang lebih lanjut, lengkap dan jelas dalam

menyusun

penulisan

hukum,

sebagai

prasyarat

dalam

menempuh dan mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b) Untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek di lapangan serta menambah dan mendalami ilmu hukum dan materi kuliah yang dipelajari khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Agraria dengan harapan dapat berguna dan bermanfaat dikemudian hari.

D. Manfaat penelitian Berdasarkan hal tersebut di atas,mangfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam penyeleseian sengketa kepemilikan tanah di kecamatan Mojsongo Kabupaten Boyolali. b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendalami teori-teori yang telah ditulis selama menjalani kuliah strata satu Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di pergunakan sebagai salah satu materi mengajar mata kuliah Hukum Agraria. 2. Manfaat Praktis a.

Peneliti ini di harapkan dapat menjadi masukan untuk penelitianpenelitian yang serupa di masa mendatang.

b. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.Untuk mengembangkan penalaran,membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam melakukan to user penerapan ilmu hukumcommit untuk menganalisa suatu permasalahan.

8 digilib.uns.ac.id


E. Metode Penelitian Penulisan maupun penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistimatika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2006: 43). Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah – langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab permasalahan dengan teliti dan benar. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun peranan metode penelitian dalam penelitian ilmiah adalah sebagai berikut : (Soerjono Soekanto,1986:7 ) 1. menambah

kemampuan

para

ilmuwan

untuk

mengadakan

atau

melaksanakan suatu penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. 2. memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal – hal yang belum diketahui. 3. memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner. 4. memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum berdasarkan studi kepustakaan. Dikatakan spesifikasi normatif,karena yang dianalisis adalah commit to user


9 digilib.uns.ac.id

sumber data sekunder berupa kasus sengketa tanah di daerah Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 2. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat preskriptif, bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi oleh kantor pertanahan. Sengketa kepemilikan tanah berupa sertifikat HM No. 810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, merupakan suatu fakta ( Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 119 ). 3. Pendekatan Undang-Undang Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undangundang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio logis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undangundang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi ( Peter Mahmud Marzuki,2008 : 124 ). 4.

Jenis dan sumber data penelitian Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan keterangan atau fakta – fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur – literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan commit penulis.to user

10 digilib.uns.ac.id


Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,yaitu data yang diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan pustaka,seperti dokumen-dokumen resmi,buku-buku,hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, bersumber pada : a.

Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2006:13). Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah: 1)

UUD 45

2) UUPA 3) UU No. 30 Tahun 1999 4) PP No.24 Tahun 1997 5) PMA No. 2 Tahun 2003 b.

Bahan hukum sekunder Bahan

hukum

sekunder

adalah

bahan

hukum

yang

memberikan penjelasan mengenai hukum bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2006:13). Yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait,karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2006:13). Bahan hukum tersier Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Politik,dan Ensiklopedi . 5. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data sekunder, digunakan studi kepustakaan commit to user yaitu dengan membaca dan mengumpulkan literatur, buku perpustakaan,



peraturan perundang – undangan, internet, surat kabar dan bahan pustaka lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.Beberapa data dimintakan klarifikasi kepada pejabat kantor pertanahan kabupaten Boyolali. 6. Teknik Analisa Data Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah penelitian

menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum

normatif,pengelolaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kronstruksi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1986:251-252). Dalam penelitian ini permasalahan hukum di analisis dengan metode silogisme dan interprestasi. Metode interprestasi atau menurut Soedikno Martukusumo merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.

F. Sistematika Penulisan Hukum Guna mempermudah dalam penulisan dan agar dapat mudah dipahami oleh para pembaca, maka penulisan ini disusun dalam empat sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Dalam bab I tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, perumusan masalah yang bertujuan mengarahkan isi agar jelas dan menjadi pedoman peneliti untuk menganalisa data dalam pembahasan, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan obyektif dan subyektif, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, metode penelitian yang commit to user



atas jenis penelitian, lokasi, sifat, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka Dalam bab II tentang kerangka teori yang terdiri atas tinjauan umum tentang pendaftaran tanah, pengertian dan dasar hukum pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, asas pendaftaran tanah, prosedur pendaftaran tanah, kekuatan pembuktian sertifikat, tinjauan umum tentang ketetapan tata usaha negara, pengertian ketetapan tata usaha negara, syarat sahnya ketetapan tata usaha negara, implikasi tidak syahnya ketetapan tata usaha negara, fungsi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, sengketa pertanahan, mediasi, prosedur

mediasi sengketa pertahanan di Kantor

Pertanahan. Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan Dalam bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas menguraikan dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi :apakah penerbitan sertifikat HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sah, bagaimana implikasi keabsahan sertifikat HM No.810 Desa Madu Kecamatan

Mojosongo

Kabupaten

Boyolali

terhadap

tanah

sebenarnya (Sujiyono dan Haryono), apakah penyelesaiaan sengketa tanah HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan peraturan Per undang-Undangan. Bab IV

Simpulan dan Saran Dalam bab IV memuat mengenai kesimpulan dan saran penulis atas pembahasan permasalahan tersebut dalam bab-bab sebelumnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1.

Tinjauan umum tentang Pendaftaran Tanah a.

Pengertian dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Pengertian pendaftaran tanah sudah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat 1 UUPA telah menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat 1 UUPA itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, Pasal 19 ayat 2 UUPA mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah itu dengan mengadakan : 1) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya. 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Maka dari itu pengertian pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah secara terus menerus dalam rangka menginventarisasikan data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA sedangkan pendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si pemegang hak yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terus menerus setiap ada peralihan hak atas tanah tersebut dalam rangka menginventarisasikan data-data berkenaan dengan peralihan hak-hak atas tanah tersebut menurut UUPA dan Peraturan commit to user

13



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 guna mendapatkan sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang kuat. Adapun dasar hukum dari pemberian hak milik adalah sebagai berikut: 1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, a) Pasal 19: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia

menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan Peraturan Pemerintah”. b) Pasal 21: 1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 3) Orang asing yang hilang kewarganegaraannya, setelah satu tahun hak milik harus dilepaskan. c) Pasal 22: 1)

Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena: a) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. b) Ketentuan undang-undang d) Pasal 27 Hak milik hapus bila: commit user 1) Tanahnya jatuh kepadatoNegara:



a) Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 b) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya c) Karena ditelantarkan d) Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) 2) Tanahnya musnah a)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

b) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. c)

Peraturan Pemerintah Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata b. Tujuan Pendaftaran Tanah Tujuan dari pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah: 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 2) Untuk

menyediakan

informasi

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. commit to user



c. Asas Pendaftaran Tanah Asas yang dianut oleh PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu: 1) Asas sederhana, artinya: Agar ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak - pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 2) Asas aman, maksudnya: Untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga

sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah. 3) Terjangkau,

yaitu

keterjangkauan

bagi

pihak-pikak

yang

memerlukan, khususnya dengan emperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 4) Mutahir, menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang ada di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan yang ada di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar di setiap saat. 5) Terbuka, maksudnya dapat diperoleh keterangan yang sama di setiap saat. Dengan melihat asas dan sistem pendaftaran tanah serta tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan dengan sertifikat sesuai dengan PP. Nomor 24 Tahun 1997, maka masih diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, bagi pihak yang merasa

dirugikan,

sehingga

sistim

pendaftaran

tersebut

masih

mengandung kelemahan-kelemahan, Sedangkan tujuannya sudah pasti yaitu menjamin kepastian hukum sehingga terjadi kekaburan norma. Disinilah dengan pengaburan tersebut akan memberikan penyalah gunaan wewenang sehingga akhirnya bisa menerbitkan serifikat ganda. Hal ini terjadi bertitik tolak dari ketidak cermatan dan kehaticommit toyang user melanggar hukum sehingga sulit hatian serta perbuatan-perbuatan



dijamin kepastian hukum atas kepemilikan atas tanah berdasarkan sertifikat. d. Prosedur Pendaftaran Tanah Prosedur pendaftaran tanah

pertama kali merupakan kegiatan

fisik untuk memperoleh data mengenai letaknya, batas – batasnya, luasnya dan bangunan-bangunan yang terdapat di atasnya, penetapan batas dan pemberian tanda-tanda batas yang jelas, berdasarkan penunjukan oleh pemegang hak atas tanah dengan persetujuan pemilik tanah berbatasan. Selanjutnya diadakan pengukuran diikuti dengan perhitungan luas dan pembuatan peta bidang tanahnyayang kemudian diterbitkan menjad surat ukur (Budi Harsono, 2003:54). Kegiatan bidang yuridis bertujuan untuk memperoleh data mengenai status tanah dan pemiliknya serta ada atau tidaknya hak pihak lain, yang membebaninya yang diperlukan guna penetapan surat keputusan haknya baik melalui penetapan konversi pengakuan hak atau pemberian hak. Kegiatan berikutnya adalah pendaftaran tanah, berdasarkan surat keputusan haknya dengan mencatatnya dalam buku tanah selanjutnya diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai salinan dari buku tanah yang berlaku, sebagai tanda bukti hak yang kuat sertifikat tanah memuat data pemegang hak, jenis hak serta dilengkapi surat ukur memuat letak batas-batas bidang tanah yang bersangkutan. Ketentuan mengenai prosedurnya, pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam PP No. 24 tahun 1997. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa badan pertanahan nasional yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan

rencana tahunan,

yang berkesinambungan.

Pelaksanaan dilangsungkan diwilayah-wilayah yang ditentukan oleh menteri serta diwilayah-wilayah yang belum ditunjuk oleh menteri. commit to user



Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas obyek atas pendaftaran tanah, yang bersangkutan yang akan diutamakan dalam pendaftaran tanah secara sistematik tetapi pendaftaran tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan (Budi Harsono, 2003:54). 1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pertama-tama dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan kegiatan ini meliputi : a) Pembuatan peta dasar pendaftaran b) Penetapan atas bidang-bidang tanah c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran d) Pembuatan daftar tanah e) Pembuatan surat ukur a) Pembuatan peta dasar pendaftaran Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik disuatu wilayah yang di tunjuk dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. Peta dasar pendaftaran tersebut menjadi dasar pembuatan peta pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam uraian di atas, selain untuk pembuatan peta pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik peta dasar pendaftaran juga digunakan untuk memetak bidang-bidang tanah yang sebelumnya sudah didaftar. Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya, secara pasti karena dapat direkonstruksi dilapangan setiap saat untuk maksud tertentu diperlukan adanya titik-titik dasar teknik nasional. Titik-titik dasar teknik adalah titik yang tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungn dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk commit to user keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.



Di wilayah-wilayah lain untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik diusahakan juga tersedianya peta dasar pendaftaran, yang dimaksud dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut dibidang tanah yang didaftar dapat diketahui letaknya dalam kaitannya dengan bidang-bidang tanah yang lain dalam suatu wilayah sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertifikat ganda atas suatu bidang tanah (Budi Harsono, 2003:72). b) Penetapan batas-batas bidang tanah Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bidang-bidang tanah yang akan ditatepkan diukur, setelah ditetapkan letaknya batas-batasnya dan menurut keperluan ditetapkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, dalam penetapan batas tersebut diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentinagan, untuk memperoleh bentuk yang tertatat dengan baik bagi bidang-bidang tanah yang semula kurang baik bentuknya (Budi Harsono, 2003:73). Penetapan batas-batas bidang tanah yang sudah di punyai suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat ukur atau gambar situasinya tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkuatan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbetasan penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru oleh negara (Badan Pertanahan Nasional) dilakukan sesuai ketentuan tersebut diatas atau penunjukkan instansi yang berwenang (Pasal 18 PP Nomor 24 Tahun 1997). Penetapan batas bidang-bidang ditanah tersebut jika tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersngkutan, dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan atau commit to user pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir, biarpun sudah



ada pemanggilan. Merupakan suatu kewajiban bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan atau pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir biarpun sudah dilakukan pemanggilan menurut Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997. c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya di ukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran, untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta sendiri, dengan menggunakan data yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukur batas tanah yang akan dipetakan. Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat diguanakan peta lain sepanjang peta tersebut memenuhi persyaratan teknis untuk pembuatan peta pendaftaran. Misalnya peta dari instansi pekerjaan umum atau instansi pajak, dalam keadaan terpaksa karena tidak tersedia peta dasar pendaftaran tanah ataupun peta lain pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukan bersama-sama dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan dan bidang-bidang tanah sekelilingnya yang berbatasan sehingga letak relatif bidang tanah itu dapat ditentukan. Apabila dijumpai keadaan seperti dikemukakan dalam pasal 19 PP No. 24 tahun 1997 pengukuran diupayakan untuk sementara dilakukan

berdasarkan

batas-batas

merupakan batas-batas tanah

yang

menurut

kenyataan

yang bersangkutan, mengenai

dilakukannya pengukuran sementara itu dan belum diperolehnya kesepakatan mengenai penetapan batas tersebut dibuat suatu berita acara dalam gambar ukur, sebagai hasil pengukuran yang dilakukan to user dibubuhkan catatan commit atau tanda yang menyatakan bahwa batas-batas



tanahnya masih merupakan batas sementara (Budi Harsono, 2003:79). d) Pembuatan daftar tanah Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran, di bukukan dalam daftar tanah yang bentuk, isi, cara, pengisian, penyimpanan dan pemeliharaannya akan diatur. Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan kenomor surat ukur bidangbidang tanah yang ada wilayah pendaftaran baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaanya kemudian (Budi Harsono, 2003:81). 2) Pembuatan surat ukur Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran dibuatkan surat ukur yang dimaksud dalam uraian di atas, demikian ditentukan dalam Pasal 22 PP No. 24 tahun 1997 beda dengan ketentuannya dalam peraturan pemerintah PP No. 10 tahun 1961 surat ukur bukan kutipan dari peta pendaftaran tanah, surat ukur memuat data fisik yang diambil dari peta pendaftaran (Budi Harsono, 2003:83). Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 1997. 3) Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan hak Dalam

kegiatan

pengumpulan

data

yuridis

diadakan

perbedaan antara pembuktian hak baru dan hak lama, hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya PP No. 24 Tahun1997. Sedangkan hak-hak lama yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari koversi hak-hak yang ada pada commit to user



waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut PP 10 Tahun 1961. Untuk keperluan pendaftaran tanah, dalam Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa : a) Hak atas tanah baru data yuridisnya dibuktikan dengan: (1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku, apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah pengelolaan yang dapat diberikan secara individual kolektif ataupun secara umum (2) Asli akta PPAT yang memuat hak yang bersangkutan, mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. b) Hak atas tanah lama data yuridisnya dibuktikan dengan : (1) Alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis. (2) Keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. c) Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. d) Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf di tinjau dari sudut

objeknya

pembukuan

tanah

wakaf

merupakan

pendaftaran untuk pertama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah milik. e) Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan biarpun hak atas tanah tempat bangunan gedung commit to user berdiri sudah didaftar. rumah susun yang bersangkutan



f) Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan. Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi hak-hak lama data yuridisnya. Dibuktikan dengan alat-alat mengenai adanya tersebut berupa bukti tertulis keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Demikian yang ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 alat-alat bukti tersebut adalah bukti pemilikan. Maka mengenai kepemilikan itu ada tiga kemungkinan alat pembuktian yaitu : a) Bukti tertulisnya lengkap tidak memerlukan tambahan alat bukti lain b) Bukti tertulis sebagian tidak ada lagi diperkuat keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. c) Bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi diganti keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Tetapi semuanya akan diteliti lagi melalui pengumuman untuk

memberi

kesempatan

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan mengajukan keberatan. a) Pengumuman data fisik dan data yuridis Daftar isian tersebut yang memuat data yuridis beserta peta bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran. Sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 yang memuat data fisik diumumkan selama 30 hari, dalam pendaftaran tanah secara sistematik sedangkan 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Untuk memudahkan pelaksanaanya dalam pendaftaran tanah commit to usertidak harus dilakukan sekaligus secara sistematik pengumuman



mengenai semua bidang tanah, dalam wilayah yang ditetapkan tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap pengumuman ini dilakukan dikantor kelurahan serta media massa, dalam hal ini baik media cetak maupun elektronik hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat(3) PP No. 24 Tahun 1997. Tujuan diadakan pengumuman memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau berkepentingan mengajukan keberatan, keberatan yang diajukan jika dalam jangka waktu pengumuman tersebut ada yang mengajukankeberatan mengenai data fisik dan yuridis yang diumumkan, ketua panitia ajudikasi mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika usaha tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak membawa

hasil ketua panitia ajudikasi memberitahukan secara

tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan, agar mengajukan gugatan kepengadilan mengenai data fisik dan atau data yuridis setelah jangka waktu pengumuman berakhir data fisik dan data yuridis yang diumumkan oleh ketua panitia ajudikasi disahkan dengan suatu berita yang bentuknya ditetapkan oleh menteri. Jika masih ada kekurangan lengkap data fisik dan data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan,

pengesahan

yang

dimaksud

dilakuakn

dengan

membubuhkan catatan mengenai hal-hal yang belum diselesaikan pengesahan, mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan (Budi Harsono, 2003:89). b) Pembukuan Hak Pelaksanan pembukuan diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 24 Tahun 1997 atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan tersebut diatas hak atas bidang tanah : 1) Data fisik dan yuridis sudah lengkap dan tidak ada yang commit topembukuannya user disengketakan dilakukan dalam buku tanah



2) Data fisik dan yuridis belum langkap dan tidak ada yang disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap 3) Data fisik dan yuridis disengketakan tetapi diajukan gugatan kepengadilan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut. 4) Data fisik dan yuridis disengketakan dan diajukan gugatan dipengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan dilakukan pembukuan dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut 5) Data fisik dan yuridis disengketakan dan diajukan gugatan dipengadilan tetapi ada perintah dari pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaaan dari pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang di sengketakan (Budi Harsono, 2003: 428-451). 4) Penerbitan Sertifikat Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Sertifikat hanya boleh diberikan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia sertifikat diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli warisnya dengan persetujuan ahli waris lainnya (Harsono, 2003: 451). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diadakan perbedaan menurut obyek sehubungan dengan kegiatan pendaftaran yaitu untuk pertama kali, secara sistematik dan secara sporadik. commit to user untuk pertama kali adalah semua Pendaftaran tanah secara sistematik



obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara indifidual atau masal. e. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dilihat

dari

pentingnya

hubungan

tanah

bagi

eksistensi

kelangsungan hidup manusia ditinjau dari segi sosial, budaya, religius, ekonomi.maka sesuai dengan pasal 19 UUPA (UU no. 5 Tahun 1960) yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Di Bidang Agraria, memerintahkan untuk diselenggarakan pendaftaran tanah dalam upaya menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. dalam proses sertifikasi tanah untuk pertama kali maka melalui pasal 32 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa : 1) Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dalam buku tanah hak yang bersangkutan 2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara commit sertifikat to user dan kepala kantor pertanahan tertulis kepada pemegang



yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 3) Sertifikat hak atas tanah membuktikan, bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu, sedangkan sertifikat hak tanggungan membuktikan, seseorang atau badan hukum, sebagai kreditur mempunyai hak tanggungan/jaminan atas suatu atau beberapa bidang tanah tertentu. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah diatas, berdasarkan peraturan pemerintah (PP No. 24 Tahun 1997) dimana sistim pendaftaran tanah yang dianut yaitu : ”positif bertendensi negatif” dimana sertifikat sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah oleh seseorang / badan hukum adalah merupakan bukti yang ”kuat” jadi bukan merupakan bukti yang bersifat mutlak (final). Artinya: sepanjang tidak ada bukti lain yang membantah apa yang tertera pada data fisik dan data yuridis, adalah merupakan alat bukti yang sah dan kuat. Ini berarti bahwa sertifikat hak milik masih dapat digugat, apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya sertifikat tersebut, melalui proses peradilan sebagai upaya hukumnya.

2.

Tinjauan Umum tentang Ketetapan Tata Usaha Negara a.

Pengertian Ketetapan Tata Usaha Negara Pengertian ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pengertian ketetapan berdasarkan Pasal 2 UU Administrasi Belanda (AwB) dan menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. user 5 Tahun 1986 tentang commit PTUN.to Pernyataan kehendak tertulis secara



sepihak dari organ pemerintahan pusat, pemerintah daerah, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata Negara atau hukum administrasi, yang dimaksudkan untuk penentuan, pengapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan. Berdasarkan pengertian ketetapan di atas, ketetapan hanya bisa di terbitkan oleh organ pemerintah berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang(asas legalitas). Tanpa dasar kewenangan tersebut, pemerintah atau tata usaha Negara tidak dapat membuat dan menerbitkan ketetapan atau ketetapan itu menjadi tidak sah. Organ pemerintah dapat memperoleh kewenangan untuk membuat ketetapan tersebut melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / ketetapan tata usaha Negara(KTUN) harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum(rechtgeldig) dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut ialah syarat materil dan syarat formil. Ketetapan yang telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, maka ketetapan itu telah sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum. Pengertian ketetapan menurut R. Soegijatno Tjakranegara, ketetapan

ialah

tindakan

hukum

yang

sepihak

dalam

bidang

pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan negara berdasarkan kewenangan khusus. Menurut Van Vollen Hoven dan Van der pot mengatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaan yang istimewa. commit to user



b.

Syarat Sahnya Ketetapan Tata Usaha Negara Adapun syarat-syarat dalam pembuatan keputusan tata usaha Negara agar menjadi sah menurut hukum (Rechtsmatig) ini mencakup syarat materiil dan syarat formiil: 1) Syarat-syarat Materiil (a) Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, maka ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis. (b) Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu Ketetapan harus dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturanperaturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. 2) Syarat-syarat Formil Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara yang dibuatnya ketetapan harus dipenuhi. (a)

Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan

yang

menjadi

dasar

dikeluarkannya ketetapan itu. (b) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi. (c) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menganut pendirian yang mewajibkan penyelesaian

sengketa

Administrasi

tertentu

melalui

Upaya

Administratif sebelum gugatan diajukan. Setelah upaya administratif ditempuh, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan. Maksudnya adalah agar diberi kesempatan untuk menyelesaikan administrasi commit to user



terlebih dahulu melalui saluran yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Peradilan Tata Usaha Negara hanya menilai apakah suatu tindakan Badan/Pejabat TUN dalam menjalankan urusan pemerintah itu sudah sesuai dengan norma-norma hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) yang berlaku bagi tindakan tersebut. Dengan perkataan lain penilaian yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara terbatas hanya dari segi hukumnya (peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik). Dasar pengujian sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu : 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2) Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; 3) Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

c.

Implikasi Tidak Sahnya Ketetapan Tata Usaha Negara Implikasi yang menyebabkan tidak sahnya ketetapan tata usaha negara adalah sebagai berikut : 1) Kekuatan Hukum Formil Daya berlaku ketetapan yang bersumber dari adanya ketetapan yang bersangkutan. Ketetapan yang bersangkutan tidak dapat dibantah lagi secara commit yuridis. to user



2) Kekuatan Hukum Materil Daya berlaku yang bersummber dari isi ketetapan yang bersangkutan.

Isi

ketetapan

:

Yang

mengutungkan,

yang

memberatkan, yang bersangkutan, konsesi, lisensi, dispensi dan sebagainya yaitu berrdasarkan atas. Sehubungan dengan kekutan hukum teori berlakunya hukum (Geldingstheorien ). dari Hans Kelsen. a) Ketetapan hukum yuridis ( Juridische gelding )= peraturan hukum yang dibuat oleh instansi yang berwenang dan menurut prosedur hukum. b) Kekuatan hukum Sosiologi ( Sociologishe gelding ) = peraturan hukum yang benar-benar dianut oleh masyarakat. c) Kekuatan hukum filosof (philosofische gelding) = peraturan hukum yang secara filosofis diterima. Kanenburg Vegting mengemukakan empat hal, jika seseorang yang bersangkutan dapat membantah dengan jalan: a) Memohon banding (ada hak banding selama jangka waktu tertentu) b) Mohon dibatalkan oleh instansi yang berwenang. c) Diajukan kepada hakim biasa/ pengadilan administrasi. d) Dibiarkan saja tetapi jika diajukan hakim maka dibatalkan. Apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi " tidak sah" yang berakibat hukum menjadi " batal" (nietig). Menurut Van der Pot, ada 4 syarat yang harus di penuhi agar ketetapam administrasi sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah: 1) bevoedgheid ( kewenangan ) organ administrasi yang membuat keputusan; commit to user



2) geen juridische gebreken in de wilsvorming ( tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak ); 3) vorm dan procedure yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah diketapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan; Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Didalam Hukum Administrasi bahwa ketetapan tidak sah akan berakibat batal ketetapan tersebut, dapat dibedakan 3 ( tiga ) jenis pembatalan suatu ketetapan tidak sah yaitu: 1) ketetapan yang batal karena hukum ( nietigheid van rechtswege); 2) ketetapan yang batal ( nietig, juga: batal absolut, absoluut nietig); 3) ketetapan yang dapat dibatalkan ( vernietigbaar).

3.

Fungsi Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan a.

Sengketa Pertanahan Pengertian Sengketa Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan : Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain (2007: 1). Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat : Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (2003: 14). Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi commit to user



hukum bagi salah satu diantara keduanya. Kemudian sebagaimana devenisi sengketa di atas terdapat beberapa Sengketa dibidang Ekonomi. Bentuk sengketa yang sering dijumpai yakni : 1) Sengketa dibidang Pajak 2) Sengketa dibidang Internasional 3) Sengketa dibidang Pertanahan Sebagaimana bentuk-bentuk sengketa yang dipaparkan diatas maka yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah sengketa dibidang pertanahan. sengketa dibidang pertanahan dapat didefenisikan menurut Irawan Surojo yakni : Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya (12:2006). Senada dengan hal tersebut diatas Edi Prajoto mengatakan Bahwa : Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak (2006:21). Dari devenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum Dalam bidang pertanahan ada dikenal sengketa sertifikat ganda dimana pada satu objek tanah diterbitkan dua sertifikat, di mana hal ini dapat mengakibatkan akibat hukum. Sengketa sertifikat ganda adalah bentuk kesalahan administratif oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) dalam hal melakukan pendataan/pendaftaran tanah pada satu objek tanah yang mengakibatkan terjadinya penerbitan sertifikat tanah yang bertindih sebagian atau keseluruhan tanah milik orang lain. commit to user



Adapun beberapa tipologi sengketa dibidang pertanahan yang marak menjadi perhatian dewasa ini adalah : 1) Pendudukan tanah perkebunan atau non perkebunan atau tanah kehutanan dan atau tanah aset Negara/pemerintah, yang dianggap tanah terlantar; 2) Tuntutan pengembalian tanah atas dasar ganti rugi yang belum selesai, mengenai tanah-tanah perkebunan, non perkebunan, tanah bekas tanah partikelir, bekas tanah hak barat, tanah kelebihan maksimum dan pengakuan hak ulayat; 3) Tumpang tindih status tanah atas dasar klaim bekas eigendom, tanah milik adat dengan bukti girik, dan atau Verponding Indonesia, tanah obyek landreform dan lain-lain; 4) Tumpang tindih putusan pengadilan mengenai sengketa tanah. b.

Mediasi 1) Pengertian Mediasi Mediasi pada intinya adalah “a process of negotiations facilitated by a third person who assist disputens to pursue a mutually agreeable settlement of their conlict.” Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peras serta para pihak secara aktif. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati. Nolan Haley seperti dalam buku yang dikutip Sujud Margono, medefinisikan mediasi adalah : ”A short term structured task oriented, pertipatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement”. Serta

Kovac

mendefinisikan

mediasi

adalah

sebagai:

”facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, commit to user



the mediator, assist disputining parties in reaching a mutually satisfaction solution”. Dapat ditarik kesimpulan dari rumusan di atas bahwa pengertian mengenai mediasi mengandung unsur – unsur sebagi berikut : (a) Mediasi

adalah

sebuah

proses

penyelesaian

sengketa

berdasarkan perundingan. (b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. (c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. (d) Mediator titak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan selama perundingan berlangsung. (e) Tujuan mediasi adalah untuk mebuat atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak – pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dari poin – poin tersebut maka mediasi dapat di artikan sebagai proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang dapt diterima pihak - pihak yang ditengahi oleh mediator yang bersikap netral yang ditunjuk yang terlibat langsung dalam perundingan, dimana mediator

bertugas

untuk

membantu

para

pihak

unutk

menyelesaiakan sengketa dan tidak berkewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Aria S. Hutagalung (2005) menegaskan mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk mencapai win-win solution ditentukan oleh beberapa faktor di commit to user antaranya proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber



sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik. Maria SW.Sumardjono (2005) menyatakan segi positif mediasi sekaligus dapat menjadi segi negatif, dalam arti keberhasilan mediasi semata-mata tergantung pada itikad baik para pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut karena hasil akhir mediasi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan. Supaya kesepakatan dapat dilaksanakan

(final

and

binding)

seyogyanya

para

pihak

mencantumkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis yang tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian. Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu, dan pikiran bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan, di samping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya membuat lembaga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa 2) Tahapan Proses Mediasi Riskin dan Westbrook dalam buku yang ditulis Sujud Margono membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut : (a) Sepakat untuk menempuh proses mediasi. (b) Memahami masalah – masalah. (c) Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan mesalah. (d) Mencapai kesepakatan. (e) Melaksanakan kesepakatan. Kovach membagi proses mediasi dalam 9 (sembilan) tahapan sebagai berikut : (b) Penataan atau pengaturan awal. commit to user (c) Pengantar atau pembukaan oleh mediator.



(d) Pernyataan pembukaan oleh para pihak. (e) Pengumpulan informasi. (f) Identifikasi masalah – masalah, penyusunan agenda, dan kasus. (g) Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah. (h) Melakukan tawar menawar. (i) Kesepakatan. (j) Penutupan. 3) Prosedur Mediasi Sengketa Pertanahan di Kantor pertanahan Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Boyolali

tentang

Mekanisme

Pelaksanaan Mediasi yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Mekanisme tersebut adalah: (a) Persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak Persiapan dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk dapat mempertemukan kedua belah pihak meliputi: (1) Mengetahui pokok masalah dan duduk permasalahan. (2) Apakah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi atau tidak. (3) Pembentukan tim penanganan sengketa tentatif, tidak keharusan, ada kalanya pejabat struktural yang berwenang dapat langsung menyelanggarakan mediasi. (4) Penyiapan bahan, selain persiapan prosedur disiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan mediasi terhadap pokok sengketa, resume tambahan. Agar mediator sudah menguasai substansi masalah, meluruskan persoalan, saran bahkan peringantan jika kesepakatan yang diupayakan akan cenderung melanggar peraturan dibidang pertanahan, commitkepentingan to user misal melanggar pemegang hak tanggungan



kepentingan ahli waris lain, melanggar hakekat pemberian haknya (berkaitan dengan tanah Redistribusi). (5) Menentukan waktu dan tempat mediasi. (b) Undangan (1) Undangan

disampaikan

kepada

para

pihak

yang

berkepentingan, instansi terkait (apabila dipandang perlu) untuk mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa dimaksud, dan diminta untuk membawa serta data atau informasi yang diperlukan. (2) Penataan struktur pertemuan dan posisi tempat duduk huruf “U Seat” atau lingkaran. (c) Kegiatan Mediasi (1) Mengatasi hambatan hubungan antar pihak (hubungan personal antar pihak). (2) Mencairkan suasana diantara kedua belah pihak yang bersengketa, suasana akrab, tidak kaku. (3) Penjelasan peran mediator : -

Sebagai

pihak

ketiga

yang

tidak

memihak

(berkedudukan netral). -

Kehendak para pihak tidak dibatasi.

-

Kedudukan para pihak dan kedudukan mediator sendiri harus netral.

-

Kunci dari sesi ini adalah penegasan mengenai kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan oleh mediator Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

-

Dalam hal- hal tertentu berdasarkan kewenangan (autoritas

mediator

autoritatif)

mediator

dapat

melakukan intervensi atau campur tangan dalam proses mencari kesepakatan dari persoalan commit to user (bukan dipersengketakan memihak),

yang untuk



menempatkan kesepakatan yang hendak dicapai sesuai dengan hukum pertanahan. Hal ini perlu dipahami oleh para pihak agar tidak menimbulkan dugaan apriori. (4) Klarifikasi para pihak (a) Para pihak mengetahui kedudukannya (b) Dikondisikan tidak ada rasa apriori pada salah satu pihak atau kedua belah pihak dengan objektivitas penyelesaian sengketa, kedudukan, hak dan kewajiban sama, (c) Masing-masing berhak memberikan dan memperoleh informasi atau data yang disampaikan lawan. (d) Para pihak dapat menambah atau meminta klarifikasi dari lawan dan wajib menghormati pihak lain. (e) Pengaturan pelaksanaan mediasi. (f) Dari permulaan mediasi telah disampaikan aturanaturan mediasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam mediasi. (g) Aturan tersebut inisiatif dari mediator atau disusun baru kesepakatan para pihak, penyimpangan tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan para pihak. (h) Aturan-aturan tersebut antara lain untuk menentukan : -

Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan mediator.

-

Aturan tata tertib diskusi dan negosiasi.

-

Pemanfaatan dari kaukus.

-

Pemberian

waktu

untuk

berpikir

dan

lain

sebagainya. -

Perumusan

aturan

tersebut

mungkin

akan

mengundang perdebatan yang panjang, namun bagi mediator yang sudah terbiasa melakukan tugasnya commit to usermengatasinya. tidak sulit untuk



(d) Menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah (1) Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya serta opsi-opsi alternatif yang ditawarkan, sehingga ditarik benang merah permasalahannya agar proses negosiasi selalu fokus pada persoalan (isu) tersebut. Disini dapat terjadi kesalahpahaman baik mengenai permasalahnnya, pengertian yang terkait dengan sengketa atau hal yang terkait dengan pengertian status tanah Negara dan Individualisasi. Perlu upaya atau kesepakatan untuk menyamakan pemahaman mengenai berbagai hal. Mediator atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus memberi koreksi jika pengertian-pengertian persoalan yang disepakati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar terjadi kesesatan. (2) Menetapkan agenda musyawarah (setting agenda) (a) Setelah persoalan yang dapat menimbulkan mis interpretasi diatasi, kemudian ditentukan agenda yang perlu dibahas (setelah diketahui persoalan yang melingkupi sengketa). (b) Agenda

musyawarah

bermaksud

agar

proses

musyawarah, diskusi, negosiasi dapat terarah dan tidak melebar atau keluar dari fokus persoalan mediator harus menjaga momen pembicaraan sehingga tidak terpancing atau terbawa atau larut oleh pembicaraan para pihak. (c) Mediator menyusun acara atau agenda diskusi yang mencakup substansi permasalahan, alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak. commit to user



(e) Identifikasi kepentingan (1) Dilakukan identifikasi untuk menentukan pokok masalah sebenarnya, serta relevansi sebagai bahan negosiasi. Pokok masalah harus selalu menjadi fokus proses mediasi selanjutnya. Jika terdapat penyimpangan, mediator harus mengingatkan untuk kembali pada fokus permasalahan. (2) Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan kesepakatan penyelesaiannya. Kepentingan disini tidak harus dilihat dari aspek hukum saja, dapat dilihat dari aspek lain sepanjang memungkinkan dilakukan mediasi dan hasilnya tidak melanggar hukum. (f) Generalisasi opsi-opsi para pihak (1) Pengumpulan opsi-opsi sebagai alternatif yang diminta kemudian dilakukan generalisasi alternatif tersebut sehingga terdapat

hubungan

antara

alternatif

dengan

permasalahannya. (2) Dengan generalisasi terdapt kelompok opsi yang dapat dibedakan dari siapa, tetapi bagaimana cara menyelesaikan opsi tersebut melalui negosiasi, maka proses negosiasi lebih mudah. (3) Opsi adalah sejumlah tuntutan dan alternatif penyelesaian terhadap sengketa dalam suatu proses mediasi. (4) Kedua belah pihak dapat mengajukan opsi penyelesaian yang diinginkan : (a) Dalam

mediasi

autoritatif

mediator

juga

dapat

menyampaikan opsi atau alternatif yang lain. Contoh : generalisasi opsi-opsi yang dipilih misalnya, batas tanah tetap dibiarkan, tanah tetap dikuasai secara nyata, pihak yang seharusnya berhak meminta ganti rugi. commit to user



(b) Tawar menawar opsi dapat berlangsung alot dan tertutup kemungkinan dapat terjadi deat-lock. Di sini mediator harus menggunakan sesi pribadi (periode session atau cancus). (c) Negosiasi tahap terpenting dalam mediasi : -

Cara tawar menawar terhadap opsi-opsi yang telah ditetapkan, disini dapat timbul kondisi yang tidak diinginkan. Mediator harus mengingatkan maksud dan

tujuan

serta

fokus

permasalahan

yang

dihadapi. -

Sesi pribadi (sesi berbicara secara pribadi) dengan salah

satu

pihak

harus

sepangetahuan

dan

persetujuan pihak lawan. Pihak lawan harus diberkan kesempatan menggunakan sesi pribadi yang sama. -

Proses negosiasi sering kali harus dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu berbeda.

-

Hasil dari tahap ini adalah serangkaian daftar opsi yang

dapat

dijadikan

alternatif

penyelesaian

sengketa yang bersangkutan. (g) Penentuan opsi yang dipilih : (1) Ada daftar opsi yang dipilih, (2) Pengkajian opsi-opsi tersebut oleh masing-masing pihak, (3) Menentukan menerima atau menolak opsi tersebut, (4) Menetukan

keputusan

menghitung

untung-rugi

bagi

masing-masing pihak, (5) Para pihak dapat konsultasi pada pihak ketiga misalnya : pengacara, para ahli mengenai opsi-opsi tersebut, (6) Mediator harus mampu mepengaruhi para pihak untuk tidak menggungakan kesempatan guna menekan pihak lawan. Di commitperhitungan to user sini diperlukan dengan perhitungan logis,



rasional dan obyektif untuk merealisasikan kesepakatan terhadap opsi yang dipilih tersebut, (7) Kemampuan mediator akan diuji dalam sesi ini, (8) Hasil dari kegiatan ini berupa putusan mengenai opsi yang diterima oleh kedua belah pihak, namun belum final, harus dibicarakan lebih lanjut. (h) Negosiasi Akhir : (1) Para pihak melakukan negosiasi final, yaitu klarifikasi ketegasan mengenai opsi-opsi yang telah disepakati guna penyelasaian sengketa dimaksud. (2) Hasil dari tahap ini adalah putusan penyelesaian sengketa yang merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa. (3) Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi :opsi yang diterima,hak dan kewajiban para pihak. (4) Klarifikasi keputusan kepada para pihak. (5) Penegasan atau klarifikasi ini diperlukan agar para pihak tidak ragu-ragu lagi akan pilihannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan sukarela melakukannya. (i) Formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa (1) Dirumuskan dalam bentuk kesepakatan atau agreement atau perjanjian (D.I.512 C). (2) Dengan kesepakatan tersebut secara substansi mediasi telah selesai, sementara tindaklanjut pelaksanaannya menjadi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara. (3) Setiap kegiatan mediasi hendaknya dituangkan dalam Berita Acara Mediasi (D.I.512 A). (4) Hasil mediasi dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perturan yang berlaku. (5) Formalisasi

kesepakatan

secara

menggunakan format perjanjian. commit to user

tertulis

dengan



(6) Dalam setiap kegiatan mediasi perlu dibuat laporan hasil mediasi yang berlangsung (D.I.512 B). (7) Agar mempunyai kekuatan mengikat, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berdasarkan dengan mekanisme di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam menangani konflik atau sengketa pertanahan melalui alternatif mediasi di Kabupaten Boyolali khususnya di Kecamatan Mojosongo diselenggarakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan dan perturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan penyelesaian masalah dengan cara mediasi itu dapat memberikan pengaruh terhadap putusan penyelesaian masalah sehingga disamping dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sekaligus juga dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum. Tugas dan Fugsi BPN dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi harus sesuai apa yang ada dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk mewujudkan sesuatu yang positif dan mendapat kepercayaan oleh masyarakat.

commit to user



Kerangka Pemikiran

Peraturan Per-UU-an - UUPA

Sengketa tanah HM 810, Desa Madu, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali

-

-

UU No. 30 Th. 1999

-

PMA No. 2 Th. 2003

Penerbitan sertifikat HM No. 810 sudah sah

-

Implikasi keabsahan sertifikat H.M No.

-

Keabsahan sertifikat

810

-

Kekuatan sertifikat

terhadap pemilik tanah sebenarnya

-

Prosedur mediasi

-

Desa

Madu,

Kec.

Mojosongo

Penyelesaian sengketa tanah HM no. 810 Desa Madu, Mojosongo, Boyolali sudah sesuai dengan per-UU-an.

Kesimpulan Adil/ tidak adil suatu penyelesaian sengketa tersebut

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerbitan Sertifikat HM NO.810 Desa Madu kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Proses penerbitan sertifikat HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali oleh kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dapat diuraikan sebagai berikut, Bahwa Wongsotani mengajukan permohonan penerbitan sertifikat di kantor Pertanahan Boyolali dengan surat masuk no 164/ A/ 92, dengan membawa syarat-syarat untuk penerbitan sertifikat sebagai berikut : 1) Kartu Tanda Penduduk atau KTP 2) Permohonan sertifikat. 3) Permohonan ukur. 4) Daftar isian tanah atau riwayat tanah. 5) Surat keterangan warisan yang di buat oleh ahli waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat. 6) Surat keterangan tanah. 7) Surat tanda batas tanah. 8) Turunan bukti kepemilikan tanah atau hak yang di pakai untuk memohon sertifikat kepada Kantor Pertanahan. Setelah

permohonan

masuk

pihak

Kantor

Pertanahan

mengagendakan untuk memproses surat permohonan tersebut, maka setelah itu di buatlah surat perintah kerja kepada petugas ukur untuk mengukur tanah yang disaksikan oleh pemohon dan saksi-saksi pemilik tanah yang berbatasan lagsung dengan tanah pemohon. Setelah terbit surat ukur pihak Kantor Pertanahan memgumumkan tanah tersebut selama dua bulan yaitu lembaran pengumuman yang diletakkan di- papan pengumuman yang berada di Kantor Pertanahan commit to user Boyolali dan kantor Balai Desa Setempat yaitu Desa Madu Kecamatan 46



Mojosongo Kabupaten Boyolali. Untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya

permohonan

sertifikat tersebut bagi tanah-tanah adat termasuk tanah milik Wongsotani tersebut. Setelah jangka waktu yang ditentukan yaitu dua bulan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat kepada atas nama pemohon sertifikat tersebut yaitu Wongsotani. Setelah sertifikat sudah jadi maka di buatlah surat panggilan kepada pemohon. Setelah melalui proses yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Boyolali maka terbitlah sertifikat tanah tersebut menjadi HM No.810, atas nama Wongsotani pada tanggal 23 November 1994, yang beralamat di Dukuh Krajan Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang mempunyai batas-batas letak tanah sebagai berikut : 1) Sebelah utara

: Anom Diyono.

2)Sebelah selatan : Jalan. 3)Sebelah barat

: Sumirah dan Parjo Pawiro.

4)Sebelah timur

: Marto Wiryo dan Wiryo Dinomo.

Proses penerbitan sertifikat HM No. 810 sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dengan dibuktikan dengan surat permohonan dan alat-alat bukti yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaannya. Sewaktu Pertanahan

Wongsotani

Boyolali,

pihak

mengajukan Kantor

permohonan

Pertanahan

ke

Boyolali

Kantor tidak

mengetahui kalau tanahnya sebagian sudah di jual ke orang lain, karena dokumen yang ada di Kantor Pertanahan tidak ada kalau tanah Cno.125 percil 76-115-D/II sudah di jual sebagian, maka pihak Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat atas nama pemohon Wongsotani. Berdasarkan commit to user



proses penerbitan sertifikat tersebut maka sertifikat HM No. 810 atas nama Wongsotani sudah sah menurut hukum.

B. Implikasi Keabsahan Sertifikat HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo

Kabupaten

Boyolali

Terhadap

Pemilik

Tanah

Sebenarnya (Sujiyono dan Haryono). Implikasi keabsahan yang terjadi pada sertifikat HM No. 810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali adalah bahwa setelah ayah dari Sujiyono yaitu Yitno Suhud dan ayah dari Haryono yaitu Sarwo Sumarto meninggal, diam-diam Wongsotani mengklaim tanah dari Haryono dan Sujiyono sebagai tanah milik Wongsotani. Sujiyono dan Haryono tidak terima atas klaim sepihak yang dilakukan oleh Wongsotani maka mereka mengadukan masalah ini kepada pihak Kantor Pertanahan

Boyolali

untuk

menyelesaikan

masalah

ini

secara

kekeluargaan yang di fasilitasi oleh pihak Kantor Pertanahan Boyolali. Setelah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak yaitu Sujiyono dan Haryono sebagai pihak pertama dan Wongsotani sebagai pihak kedua yang di fasilitasi oleh pihak Kantor Pertanahan Boyolali, dengan dasar hukun tentang Peraturan Kepala Badan Nasinal Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaanya, maka supaya tidak ada pihak yang dirugikan maka pihak Kantor Pertanahan Boyolali memblokir sertifikat HM No. 810 atas nama Wongsotani seakan-akan sertifikat HM No. 810 atas nama Wongsotani tidak ada yang memiliki dikarenakan untuk mempermudah proses perdamaian antara kedua belah pihak yang di mediatori oleh Kantor Pertanahan Boyolali. Pihak kantor Pertanahan selaku mediator atas sengketa ini menerima alat bukti dari Wongsotani yaitu bahwa Sertifikat HM No. 810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali atas nama Wongsotani yang berasal dari Cno. 125 persil 76-115-D/II seluas 4482 commit to usermenjadi Hak Milik 810, sudah di M2. Padahal sebelum tanah tersebut



jual kepada Sugiharto seluas 1100 M2 yang terjadi pada tahun 1964, dan pada tahun 1972 tanah tersebut 1972 yang di beli Sugiharto di jual kepada Yitno Suhud yang merupakan adalah ayah dari Sujiyono, sedangkan pada tahun 1966 tanah tersebut di jual kepada Sarwo Sumarto yang merupakan ayah dari Haryono seluas 1100 M2, dan proses jual beli tersebut telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Pihak Kantor Pertanahan Boyolai juga menemukan dugaan bahwa Wongsotani mengklaim tanah tersebut secara sepihak terhadap tanah Sujiyono dan Haryono setelah ayah dari Sujiyono (Yitni Suhud) dan Haryono (Sarwo Sumarto) meninggal dunia. Setelah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak yang dimediatori oleh Kantor Pertanahan Boyolali maka ternyata benar bahwa Wongsotani melakukan klaim sepihak terhadap tanah milik Sujiyono dan Haryono. Setelah pihak Kantor Pertanahan Boyolali menemukan bukti-bukti yang menyebabkan sengketa antara kedua belah pihak maka pihak Kantor Pertanahan Boyolali berusaha semaksimal mungkin untuk diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediasi di Kantor Pertanahan Boyolali. Setelah diupayakan perdamaian oleh pihak Kantor Pertanahan Boyolali maka kedua belah pihak akhirnya setuju berdamai dan segera melakukan pemecahan yang terdiri dari tanah Sujiyono seluas 1100 M2,

Haryono seluas 1100 M2, dan sisanya

Wongsotani seluas 2625 M2. Maka pihak Kantor Pertanahan Boyolali melakukan pemecahan tanah tersebut, sebagai pemilik sertifikat HM No. 810 yang sah adalah masih tetap atas nama Wongsotani seluas 2625 M2, sedangkan penerbitan sertifikat atas nama Sujiyono seluas 1100 M2 dan Haryono seluas 1100 M2 sedang dalam proses yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Boyolali. Berdasarkan uraian di atas tentang implikasi sertifikat HM No.810 atas nama Wongsotani mempunyai dampak yang membuat pemilik tanah sebenarnya kehilangan hak milik atas tanahnya, Sebagai pihak to user Mediator pihak Kantor commit Pertanahan Boyolali telah melakukan tugasnya



untuk melakukan penyelesaian terhadap pihak yang bersengketa melalui jalur mediasi.

C. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupatan Boyolali. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang di bidang pertanahan yang bertugas melaksanakan

dan

mengembangkan

administrasi

pertanahan

di

Kabupaten Boyolali. Penyelesaian sengketa pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sebagai perpanjangan tangan dari tugas dan fungsi kewenangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2010 dengan Samodro Yogallana selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, didapat keterangan dan data yang bahwasanya dari setiap sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang masuk dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali diselesaikan menurut kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam menangani dan menyelesaikan suatu sengketa pertanahan di Kabupaten Boyolali yang mencakup kecamatan-kecamatan di dalamnya termasuk Kecamatan Mojosongo. Bersangkutan dengan pengaduan masalah pertanahan yang diterima, penyelesaian sengketa tanah sendiri menyangkut penanganan masalah pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sendiri maupun penanganan tindak lanjut untuk penyelesaian masalah oleh lembaga lain. Atas dasar pengaduan terhadap masalah pertanahan yang duajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali kemudian pengkajian terhadap permasalahan bersangkutan oleh Seksi dan Subseksi Konflik, Sengketa dan Perkara. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali memiliki commit to user kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan



yang diterima dan didaftarkan. Dasar hukum kewenangan

Kantor

Pertanahan Kabupaten Boyolali tersebut seperti halnya tercantum secara eksplisit dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, dan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali juga satunya yang memiliki

merupakan satu-

kewenangan untuk melakukan penerbitan

sertifikat tanah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionan No 3 tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Maka dari itu Kantor Pertanahan Boyolali mempunyai tugas untuk melakukan tugas dan kewenangannya dalam membuat dan menerbitkan sertifikat tanah dan dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Boyolali juga melakukan penerbitan sertifikat asli dan sah menurut Peraturan per undang-undangan yang berlaku. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali setelah mengeluarkan sertifikat HM NO. 810 atas nama Wongsotani telah terjadi permasalahan yang mengakibatkan sengketa tanah antara Wongsotani dengan Sujiyono dan Haryono akibatnya terjadi sengketa yang pihak Badan Petahanan Nasional Kabupaten Boyolali selaku pihak mediator untuk segera mengadakan mediasi antara kedua belah pihak. Dampak yang terjadi akibat sengketa kepemilikan tanah antara Wongsotani dengan Sujiyono dan Haryono,adalah: 1.Mengakibatkan pihak Pengadu (Sujiyono dan Haryono) telah kehilangan tanah yang telah sah menjadi miliknya. 2.Pihak teradu secara sengaja telah melakukan klaim secara sepihak atas tanah yang secara sah di mikiki oleh pihak pengdu (Sujiyono dan commit to user Haryono).



3.Pihak pengadu telah melaporkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali untuk melakukan pengecekan atas dasar klaim sepihak yang di lakukan oleh Wongsotani. 4.Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali segera melakukan mediasi untuk mendamaiakan secara kekeluargaan. Sesuai dengan BAM Nomor : 570/622/2010 bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk sepakat berdamai dan segera melakukan pemecahan tanah tersebut menjadi tiga bidang yaitu : 1.Sujiyono mendapatkan tanah seluas 1100 M2 2.Haryono mendapatkan tanah seluas 1100 M2 3Wongsotani mendapatkan tanah seluas 2200 M2 Setelah diterbitkan BAM Nomor :570/622/2010 maka kedua belah pihak tekah sepakat berdamai dan mengakui tanah mereka masimgmasing dan implikasi yang terjadi anatara kedua belah pihak telah sepakat berdamai yang difasilitasi olek Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ke tiga sebagai mediator dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi atau jalan perdamaian yang salaing menguntungkan para pihak. Ada beberapa kasus yang ditangani dan diselesaikan melalui jalur mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Mojosongo.Salah satu kasus yang terjadi di kecamatan Mojosongo yang diselesaikan melalui jalur mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah kasus yang dialami oleh Sujiyono atas sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor 810, seluas

4825M2 terletak di Desa Madu, Kecamatan Mojosongo,

Kabupaten Boyolali. Barawal dari surat permohonan Sdr. Sujiyono tanggal 22 Februari commit to user 2010 tentang adanya keberatan atas penguasaan dan pemilikan tanah



Hak Milik Nomor 810 yang terletak di Desa Madu, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tersebut atas nama Wongsotani, bahwa tanah tersebut berasal dari Cno. 125 persil 76-115-d/II luas 4400 M2 tanah tersebut yang ¼ bagian sudah di jual kepada Sugiharto tahun 1964 dan pada tahun 1972,dari Sugiharto di beli oleh ayah saya(Yitno Suhud) seluas 1100M2 dan yang ¼ bagian lainnya di beli oleh ayah saya(Sarwo Sumarto). Maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolai membuat keputusan untuk

meyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan

mediasi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut,dengan menerbitkan surat undangan mediasi antara kedua belah pihak dengan Nomor : 570 /622 /2010 sebagai upaya untuk menyelesaiakn sengketa tersebut. Sengketa permasalahan penguasaan dan pemilikan tanah ini diselesaikan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Sebelumnya dari pihak tim menguasakan untuk dapat mempertemukan kedua belah pihaka yang bersangketan dalam perkara ini. Rapat koordinasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 April 2010 menghasilkan kesimpulan bahwa Hak Milik Nomor 810 adalah merupakan tanah warisan yang sudah di jual oleh pihak pertama dan memutuskan

untuk

mempertemukan

keduabelah

pihak

untuk

menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat melalui proses mediasi. Terakhir adalah menentukan waktu dan tempat mediasi serta menyampaikan undangan kepada pihak yang bersangkutan dan instansi terkait (bila diperlukan) untuk mengadakan musyawarah mufakat penyelesaian sengketa. Rapat atau proses mediasi dapat dilaksanakan di Kantor Pertanahan maupun di luar, seperti halnya dalam proses mediasi kasus sengketa penguasaan dan pemilikan tanah Hak Milik 810 tersebut. Proses commit to useroleh Samodro Yogalelana selaku penyelesaian tanah yang di pimpin



Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan bersama tim mengadakan rapat mediasi di kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali bersama para pihak sebagai mediator. Rapat atau proses mediasi berlangsung tanggal 1 April 2010 berdasar Surat Undangan tanggal 23 Maret 2010 Nomor 570 / 622 /2010. Dalam proses mediasi yang berlangsung, setelah dikrlarifikasi mengenai permasalahan yang ada serta menyamakan pemahaman ditetapkan agenda permusyawarahannya. Di sini Mediator menyusun acara atau agenda diskusi permasalahan yang mencakup alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak. Pokok permasalahan dari sengketa tanah Hak Milik Nomor 810 yaitu masalah kepemilikan tanah waris yang sudah dijual kepada pihak pengadu yaitu Sujiyono (Yitno Suhud) dan Haryono (Sarwo Sumarto), dapat diuraikan permasalahannya dari proses mediasi dan keteranganketerangan dari para pihak yaitu : 1) Bahwa tanah Hak Milik Nomor 810 yang berasal dari Cno.125, persil 76-115-d/II yang bagian ¼ atau seluas

1100 M2 sudah di jual pada

tahun 1966. 2) Bahwa tanah hak milik no. 810 asal Cno.persil 76-115-d/II luas 4400 M2 yang sebagian sudah di jual pada tahun 1964. 3) Bahwa tanah asal Cno. 125 persil 76-115-D /II luas 4400 M2 secara diam- diam tanah tersebut sudah dibagi waris dan terbit sertipikat Hak Milik No. 810,atas nama Wongsotani keseluruhannya padahal tanah tersebut yang 0,5 bagian sudah di jual kepada dua orang yaitu alm. Yitno Suhud dan alm. Sarwo Sumarto. 4) Bahwa tindakan tersebut dianggap merugikan pihak pertama yaitu Sujiyono (alm Yitno Suhud) dan Haryono (Sarwo Sumarto). 5) Bahwa kemudian Sdr. Sujiyono dan Sdr Haryono melaporkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang pada intinya memohon di commit to user tangguhkan dahulu sebelum ada penyelesaian sengketa tersebut.



Tahap negosiasi akhir yaitu ketegasan tentang opsi-opsi yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang disepakati para pihak yang bersengketa. Hal-hal yang disepakati oleh para pihak dalam proses mediasi yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Nomor BAM / 570/ 622 / 2010 yaitu antara lain : 1) Pihak Pengadu (Sujiyono dan Haryono) dan Pihak Teradu (Wongsotani) adalah pihak penjual (Wongsotani) dan pihak pembeli (Sujiyono dan Haryono) yang tanah tersebut atas nama Wongsotani seluas 4400 M2 yang ¼ di jual kepada Sujiyono seluas 1100 M2 dan ¼ kepada Haryono seluas 1100 M2 . 2) Bahwa tanah pekarangan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 810 Desa Madu seluas 4400 M2 tercatat nama pemegang hak Wongsotani yang terletak di Desa Madu, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan tanah warisan yang sudah di jual kepada pihak pengadu (Sujiyono dan Haryono). 3) Bahwa atas tanah tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian, dan masingmasing pihak akan mendapat ¼ bagian. 4) Bahwa pihak pengadu A mendapatkan ¼ bagian tanah tersebut, sedangkan pihak pengadu B mendapat ¼ bagian bagian tana tersebut 5) Bahwa pemecahan akan dilakukan menjadi tiga bidang tanah atas nama masing-masing pihak yaitu saudara Sujiyono 1100 M2 dan saudara Haryono 1100 M2 dan sisanya masih tetap atas nam Wongsotani. Dalam menentukan kesepakatannya melalui mediasi karena para pihak diberi kebebasan untuk memilih opsi-opsi untuk dapat menyelesaikan sengketa namun kesepakatannya tidak boleh melanggar norma dan hukum yang berlaku. Hasil dari mediasi atas sengketa tanah Hak Milik Nomor 810 Desa Madu, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasar Berita Acara Mediasi tanggal 14 Juni 2010 Nomor to user Kantor Pertanahan Kabupaten BAM / 570 / 622 / 2010commit yang difasilitasi



Boyolali dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa sebagai penyelesaian sengketa tanah tesebut. Hal terakhir yang dilakukan oleh tim Penyelesaian Sengketa Masalah Penguasaan Dan Pemilikan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah mengadakan pengawasan terhadap para pihak atas pelaksanaan perjanjian hasil kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali melaksanakan proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi dengan beberapa tahap atau mekanisme seperti yang dilaksanakan pada penyelesaian kasus sengketa di diatas. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim dari tahap persiapan sampai dengan tahap pengawasan terhadap pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau secara ligitasi, dalam sistem hukum nasional dikenal pula penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar pengadilan atau non-ligitasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Begitu pula dalam persengketaan tanah juga dikenal penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan yaitu dengan mediasi. Penyelesaian sengketa pertanahan yang ditempuh dengan jalur mediasi diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagaiman diatur dengan Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Karena dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum privat, maka pertanahan dalam sengketanya tidak semua dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. Hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan commit user sepenuhnya dari pemegang hak toyng dapat diselesaikan dengan bantuan



lembaga mediasi. Sehingga, kesepakatan yang dicapai dalam rangka penyelesaian

sengketa

melalui

mediasi

dilakukan

pembatasan-

pembatasan yang dimaksudkan agar putusan mediasi tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif dilapangan. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali menangani masalah persengketaan pertanahan dalam penulisan hukum ini khususnya di kecamatan Mojosongo. Dalam suatu penanganan dan penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan melalui mediasi yang disediakan oleh Kantor Pertahan Kabupaten Boyolali melalui mekanisme dan prosesproses yang dilaksanakan oleh Pejabat atau pegawai yang bewenang dalam hal ini tugas di berikan kepada Seksi Sengketa, Konflik,dan Perkara Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pelaksanan proses mediasi sertifikat HM NO 810 Desa madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali di Kantor Pertanahan Boyolali menghasilkan kata sepakat berdamai yang berisi 3 proses mediasi yaitu : 1. Mediasi ke 1 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2010 yang bertempat di Kantor Pertanahan Kabubaten Boyolali pihak pertama (Sujiyono dan Haryono) menerangkan tanah adalah miliknya yang dibeli dari Wongsotani dikuasai sampai dengan sekarang. Akan tetapi pihak kedua (Wongsotani) menyanggahnya karena perjanjian jual beli yang telah disepakati, yang artinya setelah sepeninggalnya pihak penjual( Wongsotani) atau pembeli(Yitno Suhud dan Sarwo Sumarto ) otomatis hak atas tanah kembali kepada si penjual (Wongsotani). 2. Mediasi ke 2 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2010 yang bertempat di Kantor Pertanahan Kabubaten Boyolali menerangkan bahwa pihak pertama (Sujiyono dan Haryono) dan pihak kedua commitmencapai to user (Wongsotani) belum kesepakatan dan masih



mempertahankan pendirian mereka masing-masing , akan tetapi pihak kedua bersedia menawarkan sebagian tanah tersebut dari tanah yang dimiliki akan tetapi pihak pertama belum bersedia menerima karena luas tanah yang akan diserahkan tidak sesuai dengan luas tanah yang dibelinya,sehingga pihak pertama (Sujiyono dan Haryono) tetap bersikukuh minta sesuai dengan luas tanah yang dibelinya,sehingga pihak pertama tetap bersikukuh minta hak atas tanahnya sesuai yang dibelinya pada tahun 1964/1972 dan 1966. 3. Mediasi ke 3 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 yang bertempat di Kantor Pertanahan Kabubaten Boyolali yang dihadiri kedua belah pihak yaitu Sujiyono dan Haryono selaku pihak pertama dan Wongsotani selaku pihak kedua diupayakan

dengan

maksimal

dan para saksi, telah oleh

Kepala

Kantor

pertanahanKabupaten Boyolali, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan segera diadakan pemecahan tanah tersebut menjadi tiga bidang atas nama masing-masing pihak ( Sujiyono seluas 1100 M2, Haryono seluas 1100 M2, dan sisanya masih tetap anas nama Wongsotani selua 2200M2 ). Demikianlah proses mediasi sengketa kepemilikan tanah HM No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang bertempat di Kantor Pertanahan Boyolali akhirnya kedua belah pihak yaitu Sujiyono dan Haryono selaku pihak pertama dan Wongsotani selaku pihak kedua telah sepakat berdamai dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan serta telah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik suatu simpulan yaitu bahwa: 1.

Proses penerbitan sertifikat Hak Milik No. 810 Desa madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sudah sah, karena didasarkan pada syaratsyarat formil dan materiil yang telah lengkap., maka dari itu pihak Kantor Pertanahan Boyolali memproses penerbitan sertifikt tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses penerbitan Sertifikat ini di buat dan diterbitkan di Kantor Pertanahan Boyolali, setelah proses tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan Boyolali maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 810 atas nama Wongsotani. Kantor pertanahan Boyolali untuk menerbitkan sertifikat tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Hak Pengelolaannya.

2.

Implikasi keabsahan sertifikat Hak Milik No. 810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali terhadap tanah sebenarnya yaitu Sujiyono dan Haryono, Bahwa Sujiyono dan Haryono telah kehilangan tanah mereka yang masing-masing seluas 1100 M2, maka dari itu Sujiyono melakukan pengaduan ke Kantor Pertanahan Boyolali bahwa tanah mereka telah diklaim sepihak oleh Wongsotani dan Kantor Pertanahan Boyolali menerima laporan tersebut, Kantor Pertanahan Boyolali melakukan proses mediasi yang dihadiri oleh ke dua belah pihak yang difasilitasi oeh Kantor Pertanahan Boyolali maka kedua belah pihak sepakat berdamai dan melakukan pemecahan sesuai dengan hasil mediasi tersebut yaitu Sujiyono seluas 1100 M2, Haryono seluas 1100 M2 dan Wongsotani seluas 2625 M2. Pihak Kantor Pertanahan Boyolali melakukan commit to user mediasi ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No 9 Tahun 59



1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Hak Pengelolaannya.

3.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam uraian pembahasan BAB III di atas mekanisme penyelesaian masalah sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali khususnya di Kecamatan Mojosongo telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

B. SARAN

1.

Sebagai seorang mediator, BPN harus melakukan tugas dan wewenangnya dengan adil tanpa memihak salah satu pihak.

2.

BPN bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah harus melakukan dengan cara jujur,baik dan berkompeten .

3.

Memberikan penyuluhan-penyuluhan dan seminar tentang masalah sengketa tanah kepada masyarakat agar dapat melaksanakan mediasi dengan baik dan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

commit to user

Penulisan Hukum ( Skripsi )

Recommend Documents