PENULISAN HUKUM
ANALISIS PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)
Disususn dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum
Oleh : RAHMAT HIDAYAT 09400238
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2014
i
ii
iii
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: Rahmat Hidayat
NIM
: 09400238
Program Studi
: Ilmu Hukum
Fakultas
: Hukum
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : 1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: ANALISIS PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi di Wilayah Hukum Polres Malang Kota) adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF. Demikian surat perrnyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Malang, 26 Desember 2013 yang menyatakan,
Rahmat Hidayat
iv
Ungkapan Pribadi: Allah tidak memberi apa yang kau inginkan, tapi memberi apa yang kau butuhkan. (jujur, kerja keras, dan do’a sebagai kinci sukses)
MOTIVASI: ،ِﻣَﻦْ أَرَادَ اﻟﺪﱡﻧْﯿَﺎ ﻓَﻌَﻠَﯿْﮫِ ﺑﺎِﻟﻌِﻠْﻢِ وَﻣَﻦْ أَرَادَ اﻵﺧِﺮَهَ ﻓَﻌَﻠَﯿْﮫِ ﺑﺎِﻟﻌِﻠْﻢِ وَﻣَﻦْ أَرَادَھُﻤَﺎ ﻓَﻌَﻠَﯿْﮫِ ﺑِﺎﻟْﻌِﻠْﻢ “Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu.Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu.Barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat ), maka hendaklah dengan ilmu.”
Motto : Hidup Untuk berbagi dan Memberi Bermanfaat Bagi Orang Lain
v
KATA PENGANTAR Alhamdulillahi Robbi ’alamin Puji syukur Penulis panjatkan kepada ALLAH S.W.T atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun judul Skripsi ini adalah: ANALISIS PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi di Wilayah Hukum Polres Malang Kota) Dalam penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1.
Allah S.W.T dan Nabi Muhammad S.A.W
2.
Bapak dan Ibu, H. Maksum dan Hj. Rosidah serta kakak dan adik penulis, Asep Saripudin, ST., Dede Supriatin, S.Pdi. M.Pdi., Euis Sumiyati, Muhammad Muktafi Bifadillah,yang tidak pernah terputus kasih sayangnya dan dalam setiap detiknya senantiasa memberikan curahan do’a serta dengan tulus memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis yang begitu berharga dan tak terkira.
3.
Bapak
Dr.Muhadjir
Effendy,
M.AP
selaku
Rektor
Universitas
Muhammadiyah Malang 4.
Bapak Dr. Sulardi, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
vi
5.
Bapak Dr. Tongat, SH., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6.
Ibu Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7.
Bapak Sofyan Arief, SH., M.Kn, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8.
Bapak Mokh. Najih, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai.
9.
Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Bapak Wasis SP SH., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 11. Bapak dan Ibu dosen, serta para pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut mendukung segala urusan perkuliahan dan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan. 12. Bapak pimpinan Kasatreskrim Polres Malang Kota AKP Arief Kristanto, SH., S.I.K, Bapak Brigadir Ariyanto Kaur Bin Ops dan Bapak Brigadir Ahmad Nuryani, Aiptu Andi Puji.K dan Mujianto, selaku penyidik Kasatreskrim Polres Malang Kota yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama penulis melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai,
vii
13. Rekan-rekan penulis di kelas PRAKTISI HUKUM angkatan 2009 dan keseluruhan kawan-kawan dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak pernah segan mengkritik dan memberi masukan cerdas serta mengobarkan api semangat yang tak kunjung padam terhadap penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. 14. Laskar HMI ’47 Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sebagai sumber tungku api semangat penulis dan wadah sharing selama proses penyelesaian tugas akhir ini. 15. Teman-teman seperjuangan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH 2011-2012) Universitas Muhammadiyah Malang, Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Jawa Barat (KAMAPA JABAR-MALANG), Ikatan Warga Pasundan (IWARPAS) Malang Raya, Kawulo Warga Alumni Tebuireng (KWAT) Malang Raya. Keluarga Besar KKN ‘46 Kebobang. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Maka saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermafaat untuk semua pihak. Akhir kata, penulis tetap berharap kelak skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima Kasih.
Malang, 26 Desember 2013
Rahmat Hidayat Nim. 09400238
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN .........................................................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN .........................................................................
iii
SURAT PERNYATAAN ............................................................................
iv
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO ............................................................
v
ABSTRAKSI ...............................................................................................
vi
ABSTRACT ................................................................................................
vii
KATA PENGANTAR .................................................................................
viii
DAFTAR ISI ...............................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ......................................................................................
xiv
DAFTAR DIAGRAM .................................................................................
xv
DAFTAR BAGAN .....................................................................................
xvi
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xvii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .........................................................
1
B. Rumusan Masalah ....................................................................
10
C. Tujuan Penelitian ......................................................................
10
D. Manfaat Penelitian ....................................................................
11
E. Metode Penelitian .....................................................................
12
F. Sistematika Penulisan ...............................................................
17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Konsep Penegakan Hukum ............................
19
1. Definisi Penegakan Hukum .................................................
19
2. Aparatur Penegak Huku.......................................................
21
3. Teori Efektifas Hukum ........................................................
23
B. Tinjauan Tentang Tugas dan Wewenang Polri ............................
28
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan ..........................................
32
1. Pengertian Penyidikan ............................................................
32
ix
2. Pejabat Penyidik ..................................................................... D. Tinjauan Tentang Kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan
33 42
1. Pengertian Kendaraan ............................................................
42
2. Pengertian Istilah Dokumen Kendaraan Bermotor ..................
44
3. Fungsi dan Peranan Surat Tanda Nomor Kendaraan ...............
46
4. Masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan.........................
48
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan ..................................................................................
49
1. Definisi Tindak Pidana ...........................................................
50
2. Definisi Tindak Pidana Pemalsuan .........................................
52
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan..................................
53
4. Bentuk Kejahatan Pemalsuan Surat ......................................
55
5. Unsur-Unsur yang Terkandung dalam Kejahatan Pemalsuan Surat ......................................................................................
56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian ........................................................
70
1. Lokasi Penelitian ...................................................................
70
2. Gambaran Umum Sat Reskrim Polres Malang Kota ..............
71
3. Struktur Organisasi Kasat reskrim .........................................
72
4. Kekuatan Personil Kasatreskrim Polres Malang Kota ............
75
B. Proses Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polres Malang Kota dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ....................................
76
C. Kendala Proses Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polres Malang Kota dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ................... 107 1. Kendala dalam penyidikan. ..................................................... 108 2. Kendala dalam perundang-undangan. ...................................... 115 3. Kendala yang berasal dari kultur dan budaya masyarakat ...... 116
x
D. Upaya Proses Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polres Malang Kota dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ................... 120 1. Pencarian Saksi Baru .............................................................. 120 2. Mengadakan Gelar Perkara .................................................... 121 3. Memberikan Pelatihan pada Penyidik ..................................... 122 4. Mengadakan Patroli Gabungan ............................................... 123 5. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait ....................... 123 6. Melakukan Pendekatan Pada Masyarakat ............................... 126 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................
128
B. Saran .......................................................................................... 135
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
137
INDEKS ......................................................................................................
140
LAMPIRAN ................................................................................................
141
xi
DAFTAR TABEL Tabel 1: Jumlah Personil Kasatreskrim Polres Malang Kota .......................
75
Tabel 2: Data Tindak Pidana Pemalsuan STNK yang ditangani Kasatreskrim Polres Malang Kota ......................................................................... 100 Tabel 3: Data Tindak pidana pemalsuan STNK yang ditangani Kasatreskrim Polres Malang Kota ......................................................................... 102
xii
DAFTAR BAGAN Bagan 1 : Struktur Organisasi Kasatreskrim Polres Malang Kota .................
72
Bagan 2 : Alur Proses penindakan tindak pidana Kasatreskrim Polres Malang Kota.................................................................................
79
xiii
DAFTAR DIAGRAM Diagram 1: Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan STNK sampai pada Persidangan ................................................................................ 101
xiv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Surat Observasi/ Mencari Data Lampiran 2 : Surat Tugas Akhir Lampiran 3 : Berita Acara Seminar Lampiran 4 : Kartu Kendali Lampiran 5 : Surat Keterangan dari Polres Malang Kota Lampiran 6 : Foto Observasi Penulis dengan Penyidik Polres Malang Kota
xv
DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi, 2002. Ed. 1. Cet. 2. Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo. Achmad Ali, 2012. Cet. 4. Menguak teori hukum(legal theory) & teori peradilan (judicial prudence): termasuk interprestasi undang-undang (legisprudence). Jakarta: Kencana. Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Adami Chazawi ,2002,Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta: Raja Grafindo. EY. Kanter & Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya, Jakarta: Storia Grafika. Harun M. Husein, 1991. Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. HMA Kuffal, 2011. Cet. 12 . Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press. Hartono, 2012. Ed. 1. Cet 2. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Leden Marpaung,. 2011 ed.2.Cet 3 .Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan).jakarta Sinar Grafika. Hal 8 Moch. Faisal Salam, 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, Moch. Faisal Salam, 1996. Hukum Acara Pidana Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. Muslan Abdurrahman, 2009. Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformas Polri) Surabaya: Laksbang Mediatama. Roni Hariti josoemitro. 1999. Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Juri Metri. Satjopto Raharjo dan Anton Tabah.1993. Polisi pelaku dan pemikir. Jakarta: Gramedia.
xvi
Soerjono Soekanto, 2011, cet. 10. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi). Yogyakarta: Laksbang Pressindo M.Yaya Harahap.2012. ed. 2. Cet. 14. Pembahasan dan penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika Hasil Penelitian : Bunga Madu Sari, 2007. Peran Samsat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermoror. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang Internet : Andi Nurseila.2013. Hubungan Perilaku Kejahatan dengan Pemerintah. http://andinurseila.wordpress.com. diakses pada tanggal 20 Oktober 2013. Henny Mono. 2011. Memalsukan Surat atau Membuat Surat. http:/h monokonsultasihukum. blogspot.com. diakses Pada Tanggal 20 September 2013. Iin Pratama, 2012. Efektifitas Hukum. http://pratamaiin.blogspot.com. diakses Pada Tanggal 20 September 2013 Jimly Asshiddiqie, 2013, Penegakan Hukum. http/www.jimly.com.makalah. diakses Pada Tanggal 2 September 2013 Metha. 2013. Pembuktian dalam hukum acara Pidana. wordpress.co.id. diakses pada tanggal 20 Oktober 2013.
http://lawmetha.
Nandi Kurniawan 2011. Profil Kota Malang .http://georegionalindonesia. blogspot.com diakses pada tanggal 8 Oktober 2013 Orinton, 2013. Perdebatan Teori Hukum Friedman. http://orintononline.blogspot. com, Diakses Pada Tanggal 20 September 2013 Satlantas polres berau. 2013. Pendaftaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNK-B. http://satlantaspolresberau.blogdetik.com. diakses tanggal 19 September 2013. Nandi Kurniawan. 2012. Profil Kota Malang. http:// Georegionalindonesia. blogspot,com . Diakses Pada Tanggal 20 September 2013. Wikipedia. 2013. sistem administrasi manunggal satu atap. http://id.wikipedia. org. diakses pada hari minggu 20 Oktober 2013.
xvii
Perundang-Undangan : Tim Permata Press, 2007. KUHP & KUHAP. Jakarta: penerbit Permata Press Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
xviii
