PENJELASAN MENGENAI AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HM SAMPOERNA TBK.
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT HM Sampoerna Tbk. (“Perseroan“) pada hari/tanggal Senin, 27 April 2015, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan Surya: • Pengumuman mengenai rencana RUPST pada tanggal 18 Maret 2015, • Pemanggilan atau Undangan menghadiri RUPST pada tanggal 2 April 2015. Agenda RUPST beserta penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap agenda RUPST sebagai berikut: Agenda 1 Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
1.1. Latar Belakang Untuk memenuhi (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf a dan b, serta Pasal 21 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseron. 1.2. Penjelasan Laporan Tahunan Perseroan yang telah disusun dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 2 April 2015 antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2014. Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan. Sumber: Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2015.
Agenda 2 Persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2.1 Latar Belakang Untuk memenuhi (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf c dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Laba Bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan digunakan menurut cara penggunaan laba bersih, termasuk penentuan penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain, berdasarkan Keputusan RUPS, apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku. 2.2 Penjelasan Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk penentuan penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain.
Agenda 3 Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir oada 31 Desember 2015.
3.1. Latar Belakang
Sesuai dengan Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit. Peraturan OJK (ex Bapepam & LK) No. No.VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal mengatur mengenai prosedur dan persyaratan pemilihan Akuntan Publik. 3.2. Penjelasan:
Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2015, Perseroan mengajukan persetujuan kepada RUPST untuk penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Agenda 4 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
4.1 Latar Belakang
Pada bulan Desember 2014, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa peraturan, yang mana salah satunya mewajibkan perusahaan terbuka untuk menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan peraturan tersebut paling lambat pada tanggal 8 Desember 2015. Sehubungan dengan hal tersebut dan hal lainnya, Perseroan mengusulkan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta untuk hal lainnya.
4.2 Penjelasan Ikhtisar perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut.
SUMMARY OF DRAFT AMENDMENT TO
RINGKASAN RANCANGAN
THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT HM SAMPOERNA TBK.
PT HM SAMPOERNA TBK.
(Note: Articles of Association referred to as “AoA”, the Financial Services Authority referred to as “OJK”, General Meeting of Shareholders referred to as “GMS”, the Board of Directors referred to as “BoD” and the Board of Commissioners referred to as “BoC”)
(Catatan: Anggaran Dasar disingkat “AD”, Otoritas Jasa Keuangan disingkat “OJK” dan Rapat Umum Pemegang Saham disingkat “RUPS”)
The draft amendment to the AoA, among others, as follows:
Konsep perubahan terhadap AD, antara lain, sebagai berikut:
A. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
B.
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1.
Amending provisions on the timeline, requirement and procedure for shareholders to request a GMS
1.
Mengubah ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu, persyaratan dan prosedur bagi pemegang saham untuk meminta diadakannya RUPS
2.
Amending provision on the place of GMS
2.
Mengubah ketentuan diadakannya RUPS
3.
Providing a new provision which requires the Company to submit notification to OJK containing clear and detailed agenda of the GMS
3.
Memasukkan ketentuan baru yang mensyaratkan Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK
4. Amending provisions on the announcement and invitation to convene GMS
4.
Mengubah ketentuan mengenai pengumuman dan pemanggilan untuk diadakannya RUPS
5. Amending provision on the media for publication of the announcement and invitation to convene a GMS
5.
Mengubah ketentuan mengenai media publikasi pengumuman dan pemanggilan untuk mengadakan RUPS
6. Amending provisions on the right of shareholder to propose an agenda item of GMS
6.
Mengubah ketentuan mengenai hak pemegang saham untuk mengusulkan mata acara RUPS
7. Providing new provisions on the convening of GMS
7.
Memasukkan ketentuan pelaksanaan RUPS
8. Providing a new provision on the minutes of GMS and the summary thereof
8.
Memasukkan ketentuan baru mengenai berita acara RUPS dan ringkasannya
THE BOARD OF DIRECTORS
B.
mengenai
baru
tempat
mengenai
DIREKSI
1. Amending provisions on the resignation of a director
1.
Mengubah ketentuan mengenai pengunduran diri seorang direktur
2. Providing new provisions on BoD meetings, which requires, among others, (i) the BoD to hold meetings regularly(a) at least once a month and (b) with the BoC, at least once in 4 months
2.
Memasukkan ketentuan baru mengenai rapat Direksi yang mensyaratkan, antara lain, (i) Direksi untuk mengadakan rapat secara berkala (a) paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan (b) dengan Dewan Komisaris, paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan
3. Amending provisions on minutes of BoD meeting
C.
THE BOARD OF COMMISSIONERS
3.
C.
Mengubah ketentuan mengenai berita acara rapat Direksi
DEWAN KOMISARIS
1.
Amending provisions on the resignation of a commissioner
1.
Mengubah ketentuan mengenai pengunduran diri seorang komisaris
2.
Providing new provisions on BoC meetings, which requires, among others, (i) the BoC to hold meetings regularly(a) at least once in 2 months and (b) with the BoD, at least once in 4 months
2.
Memasukkan ketentuan baru mengenai rapat Dewan Komisaris yang mensyaratkan, antara lain, (i) Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat secara berkala (a) paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan dan (b) dengan Direksi, paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan
3.
Mengubah ketentuan mengenai berita acara rapat Dewan Komisaris
3. Amending provision on minutes of BoC meeting
D. OTHERS
D. LAIN-LAIN
1.
Providing a new provision in relation to the payment of cash dividend
1.
Memasukkan ketentuan pembayaran dividen tunai
baru
mengenai
2.
Amending a provision on the purpose and objective of the Company by inserting details of cigarettes
2.
Mengubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan Perseroan dengan memasukkan rincian rokok
Agenda 5 Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5.1 Latar Belakang Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT dan (ii) Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
5.2 Penjelasan Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPST. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak tanggal RUPST ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya, akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Biografi Calon Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Informasi mengenai biografi calon Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersedia pada situs Perseroan www.sampoerna.com .
