PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HM SAMPOERNA Tbk. TANGGAL 27 APRIL 2016 Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT HM Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) pada hari Rabu, 27 April 2016, Perseroan telah mengumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia:
Pengumuman mengenai rencana RUPST Perseroan tanggal 21 Maret 2016. Pemanggilan atau Undangan menghadiri RUPST Perseroan tanggal 5 April 2016.
Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara RUPST Perseroan, yaitu sebagai berikut:
Mata Acara 1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
1.1.
Latar Belakang
Guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 9 ayat 3 huruf a dan b, serta Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS. 1.2.
Penjelasan
Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang memuat sekurang-kurangnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms), telah disampaikan kepada Otoritas 1
Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 5 April 2016.
Mata Acara 2 Persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2.1.
Latar Belakang
Untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 9 ayat 3 huruf c dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT. Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST digunakan menurut cara penggunaan laba bersih, termasuk penentuan penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain, berdasarkan keputusan RUPS, apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku. 2.2.
Penjelasan
Pada bulan Oktober 2015, Perseroan telah menyelesaikan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT”) dan karenanya terjadi peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan menjadi Rp.465.272.307.600. Dengan demikian Perseroan harus menyesuaikan jumlah cadangan wajibnya sehingga memenuhi jumlah yang disyaratkan dalam Pasal 70 ayat 3 UUPT. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam RUPST, Direksi Perseroan akan mengusulkan penggunaan sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan untuk penyisihan cadangan wajib Perseroan. Selain untuk penyisihan dana cadangan wajib, Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan maupun penggunaan lainnya.
2
Mata Acara 3 Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3.1.
Latar Belakang
Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, Laporan Keuangan Perseroan Terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit, serta dengan memperhatikan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal mengatur mengenai prosedur dan persyaratan pemilihan Akuntan Publik dan membatasi periode penugasan yaitu paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut terhadap seorang Akuntan.
3.2.
Penjelasan
Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2016, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms) untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3
Mata Acara 4 Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan.
4.1.
Latar Belakang
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (”POJK 30/2015”), perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. 4.2.
Penjelasan
Pada bulan Oktober 2015, Perseroan telah menyelesaikan PUT dan dana bersih yang diperoleh Perseroan dari PUT, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT, ini adalah sejumlah Rp.20.443.926.000.000 (dua puluh triliun empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta Rupiah). Sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus PUT tanggal 9 Oktober 2015. dana hasil PUT tersebut akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman modal kerja Perseroan. Pada tanggal 15 Januari 2016, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUT dan Biaya PUT kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) melalui Surat No. 003/CLD/HMS/I/2016 dan No. 004/CLD/HMS/I/2016, serta mengumumkan kepada publik melalui website BEI dan Perseroan.
4
Mata Acara 5 Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5.1.
Latar Belakang
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, dan (iii) Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. 5.2.
Penjelasan
Pengangkatan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan peraturan terkait lainnya. Informasi mengenai biografi calon Direksi dan Komisaris Perseroan tersedia pada website BEI maupun Perseroan www.sampoerna.com
5
