PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) pada hari/tanggal Jumat, 18 September 2015, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia: 1. Pengumuman mengenai rencana Rapat pada tanggal 12 Agustus 2015; dan 2. Pemanggilan atau Undangan menghadiri Rapat pada tanggal 27 Agustus 2015. Mata Acara Rapat beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:
MATA ACARA RAPAT 1 Persetujuan atas penentuan penggunaan laba ditahan untuk tahun 2014 dan tahun sebelumnya sebagai dividen tunai.
1.1
Latar Belakang
Berdasarkan ketentuan: a. Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) 1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. 2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. 3. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. 4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. b. Pasal 71 UUPT 1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. 2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. 3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
1
c. Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS. RUPS memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan penggunaan laba ditahan, termasuk membagikan sebagai dividen dari waktu ke waktu, dengan tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh RUPS. 1.2
Penjelasan
Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan agar Rapat Perseroan memutuskan penggunaan laba ditahan untuk tahun 2014 dan tahun sebelumnya sebagai dividen tunai.
MATA ACARA RAPAT 2 Persetujuan perubahan anggota Direksi Perseroan
2.1
Latar Belakang
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat (1) UUPT dan (ii) pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan: a. Pasal 94 ayat (1) UUPT Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. b. Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan: Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya samapi dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa pengunduran anggota Direksi dapat dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir, ditujukan kepada Emiten dan Emiten wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan penguduran diri tersebut:
2
1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir 2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Emiten atau Perusahaan Publik 3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. 2.2.
Penjelasan
Pada tanggal 31 Juli 2015 Perseroan menerima surat pengunduran diri Bapak Nikolaos Papathanasiou sebagai Direksi Perseroan. Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Nikolaos Papathanasiou, pada tanggal 4 Agustus 2015, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia yang berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, serta kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal yang sama. Pada tanggal 31 Juli 2015 Perseroan menerima surat dari PT Philip Morris Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan, di mana pada surat tersebut PT Philip Morris Indonesia mengusulkan Bapak Troy J. Modlin sebagai anggota Direksi Perseroan menggantikan Bapak Nikolaos Papathanasiou, untuk masa jabatan yang sama dengan sisa masa jabatan Direktur yang digantikannya, yang berlaku efektif sejak tanggal pelaksanaan Rapat pada 18 September 2015, dengan memperhatikan peraturan dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku. Biografi Calon Direksi Perseroan Informasi mengenai biografi calon Direksi Perseroan tersedia pada situs Perseroan www.sampoerna.com .
3
MATA ACARA RAPAT 3 Persetujuan atas Transaksi Material Perseroan.
3.1
Latar Belakang
Sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan (1) pada tanggal 12 Agustus 2015 atas rencana transaksi material Perseoan melalui Keterbukaan Informasi Perseroan kepada Pemegang Saham melalui harian Bisnis Indonesia, (2) tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 13 Agustus 2015 pada harian yang sama dan (3) perubahan dan/atau tambahan Keterbukaan Informasi Perseroan kepada Pemegang Saham pada tanggal 16 September 2015 pada harian yang sama, yang dimaksud dengan Rencana Transaksi adalah rencana penerimaan dan pemberian fasilitas pinjaman Perseroan dengan Philip Morris Finance S.A. (“PM Finance”) yang akan dituangkan dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut: 1. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I: yaitu penerimaan fasilitas pinjaman (uncommitted revolving loan facility) oleh Perseroan dari PM Finance, melalui satu atau lebih penarikan untuk suatu jangka waktu tertentu, dengan total nilai pinjaman dapat mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan auditan terakhir pada waktu yang bersangkutan sampai dengan 100% (seratus persen) ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi terakhir yang telah diaudit, yaitu sebesar Rp 13.498 miliar berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi yang telah diaudit pada 31 Desember 2014 atau USD 1.085.000.000 berdasarkan kurs 31 Desember 2014 namun tidak dapat melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia; dan 2. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II: yaitu pemberian fasilitas pinjaman (uncommitted revolving loan facility) oleh Perseroan kepada PM Finance melalui satu atau lebih penarikan untuk suatu waktu tertentu, dengan nilai pinjaman yang tidak boleh melebihi 100% (seratus persen) dari laba bersih Perseroan (berdasarkan laporan keuangan tahunan auditan terakhir pada waktu yang bersangkutan), yaitu sebesar Rp 10.181 miliar berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi yang telah diaudit pada 31 Desember 2014 atau USD 818.000.000 bersarkan kurs 31 Desember 2014, namun tidak dapat melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Alasan dan latar belakang atas Rencana Transaksi Perseroan adalah dalam rangka memenuhi peningkatan kebutuhan modal kerja dan pengelolaan dana (cash-flow management), Perseroan bermaksud melaksanakan Rencana Transaksi untuk 4
meningkatkan batas maksimum fasilitas pinjaman yang akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I dan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I dan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II akan menggantikan Perjanjian-perjanjian Pinjam Meminjam 2008.
3.2
Penjelasan
Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 di mana nilai total pinjaman dapat melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan auditan terakhir pada waktu yang bersangkutan. Oleh karenanya, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan. “Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS.” Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, untuk memastikan kewajaran Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (KJPP), sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian kewajaran Rencana Transaksi. Atas dasar analisis yang dilakukan oleh KJPP terhadap kewajaran Rencana Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis jaminan KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dengan PM Finance sebesar lebih dari 50% ekuitas Perseroan adalah Wajar (Fair). Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1 karena dibuat antara Perseroan dengan afiliasi dari pemegang saham utamanya; namun demikian, bukan merupakan transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.I. Berdasarkan keterangan di atas, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan agar Rapat Perseroan memberikan persetujuannya agar Perseroan dapat melakukan Transaksi Material.
5
