BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016 PT. TUNAS RIDEAN Tbk
Jakarta, 21 April 2016
Pelaksanaan RUPS Tahunan PT. Tunas Ridean Tbk Tahun 2016 Hari/Tanggal Waktui Temat
: Kamis, 21 April 2016 :13:30 s.d. Selesai : Pullman Hotel Grand on Thamrin 3 Room Jl. MH Thamrin 59, Jakarta 10350
Mata Acara RUPST 2016 1
Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3
Penentuan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
MATA ACARA 1 Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
MATA ACARA 1 DASAR HUKUM
Pasal 69 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas • Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Pasal 66 ayat 2 huruf (e) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas • Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
MATA ACARA 2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
MATA ACARA 2 DASAR HUKUM
Pasal 71 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun2007 • Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. • Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. • Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
MATA ACARA 3
Penentuan Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
MATA ACARA 3 DASAR HUKUM
1.Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas a. Pasal96 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besar nya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
MATA ACARA 3 DASAR HUKUM
b. Pasal 113 Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
MATA ACARA 4
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
MATA ACARA 4 DASAR HUKUM
Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
MATA ACARA 5 Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
MATA ACARA 5 DASAR HUKUM
1. Pasal 26 jo Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: “Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS” 2. Anggaran Dasar Perseroan a) Pasal 11 Ayat (2) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseroangan dengan memperhatikan pengalaman serta persyatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
MATA ACARA 5 DASAR HUKUM
b) Pasal 11 ayat (3) huruf (a) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggatian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 2 Pasal 1 c) Pasal 11 ayat (4) huruf (a) Anggota Direksi Diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Anton Leoman Warga negara Indonesia. Menduduki posisi manajerial dan eksekutif senior di industri otomotif, diangkat menjadi Presiden Direktur PT Tunas Dwipa Matra pada tahun 2002. Pada tahun 2005, diangkat menjadi anggota Dewan Direksi. Tanggung jawab utamanya adalah pengelolaan bisnis otomotif Tunas Grup. Lulus dari Fakultas Teknik Mesin, Universitas Trisakti pada tahun 1988. Fony Salim Warga negara Indonesia. Sebelumnya menjabat sebagai VP Finance & Treasury of Tunas Group. Pernah menjabat sebagai Direksi di PT Tunas Financindo Sarana dan PT Tunas Dwipa Matra. Bergabung dengan Tunas Group sejak tahun 1983. Menyelesaikan pendidikan di bidang Akuntansi di Academy Accountant Jakarta.
TERIMA KASIH
