BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 24 Maret 2016
Pelaksanaan RUPST 2016 Hari/Tanggal : Kamis, 24 Maret 2016 Waktu
: 09.30 WIB s.d. Selesai
Tempat
: Menara Bank BTN lantai 6 Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat
1
Mata Acara RUPST 2016 1
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2015.
2
Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
3
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2016.
4
Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta tantiem bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
5
Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).
6
Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN tahap I tahun 2015.
2
Mata Acara 1
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan 1 Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2015.
3
AGENDA 1 1 MATA ACARA
Dasar Hukum 1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 69 ayat (1) : Perseroan Terbatas Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. 2. UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 23 ayat (1) : BUMN Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
4
AGENDA 1 1 MATA ACARA
Dasar Hukum 3. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat (2) huruf b.10
Pasal 19 ayat (6) & Pasal 22 ayat (3)
Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS.
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
Pasal 22 ayat (4) Persetujuan yang dilakukan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu 5
AGENDA 1 1 MATA ACARA
Dasar Hukum 4. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program bina lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan
6
Mata Acara 2
1 Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan
untuk Tahun Buku 2015.
7
MATA ACARA 2
Dasar Hukum 1. UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 71 1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. 2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. 3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
8
MATA ACARA 2
Dasar Hukum 2. Anggaran Dasar Perseroan 1)
Pasal 19 ayat (6) Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS
2)
Pasal 22 ayat 3.b Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba perseroan dalam RUPS Tahunan
9
MATA ACARA 2
Dasar Hukum 3. Pasal 8 ayat 1 (a) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015. Sumber Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diantaranya berasal dari Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS.
10
Mata Acara 3
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk 1 melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2016.
11
MATA ACARA 3
Dasar Hukum 1.
2.
UU No.40 Tahun 2007 Pasal 71 tentang Perseroan Terbatas Pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat (2)b.5 Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan keuangan Perseroan Pasal 22 ayat (3) c Dalam RUPS tahunan tersebut Direksi menyampaikan usulan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan 12 Kantor Akuntan Publik
MATA ACARA 3
Dasar Hukum 3. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Pelaksanaan program kemitraan dan program BL diaudit bersamaan dengan audit laporan keuangan BUMN Pembina
13
Mata Acara 4
Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium 1 Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta tantiem bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
14
MATA ACARA 4
Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas a. Pasal 96 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
15
MATA ACARA 4
Dasar Hukum Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas b. Pasal 113 Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. c.
Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajaran. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. 16
MATA ACARA 4
Dasar Hukum 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN: Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan serta faktorfaktor lain yang relevan. 17
MATA ACARA 4
Dasar Hukum 3. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (18) Pasal 11 ayat (18) yaitu para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Pasal 14 ayat (19) yaitu anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18
Mata Acara 5
Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan 1 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).
19
MATA ACARA 5
Latar Belakang 1. Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 6 Oktober 2009 RUPS menyetujui pemberian Management & Employee Stock Option Plan (MESOP) Tahap 1, 2 dan 3 dengan masa opsi pada masing masing tahap selama 5 (lima) tahun. Pemberian MESOP tahap 1, 2 dan 3 akan diikuti dengan penerbitan saham baru sehingga menambah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
20
MATA ACARA 5
Dasar Hukum 2. UU No.40 pasal 41 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk jangka waktu paling lama satu tahun, sehingga dengan mengingat terdapat opsi yang belum dilaksanakan, Perseroan mengusulkan untuk memperpanjang pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka pelaksanaan program MESOP
21
Mata Acara 6
Laporan penggunaan dana hasil penawaran 1 umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN tahap I tahun 2015.
22
MATA ACARA 6
Dasar Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.
23
