Lampiran : BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT SURVEY MULTIBEAM SYSTEM DISNAV TELUK BAYUR Nomor : 03/AMB/POKJA-F/2014 tanggal 29 Januari 2014 PENJELASAN LEMBAR DATA PEMILIHAN
BAB A. LINGKUP PEKERJAAN
URAIAN
PENJELASAN
Nama POKJA adalah PENGADAAN ALAT SURVEY MULTIBEAM Pokja ULP Pengadaan Peralatan Suvey Satker Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur SYSTEM DISNAV TELUK BAYUR
1. Pokja : Satker Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur
Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2014 2. Alamat Pokja ULP pengadaan Satker Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur, Jl. Batu Tabuan No. 2 Bungus, Padang. Sumatera - Barat 25245 . 3. Website : www.dephub.go.id 4. Website LPSE : http://lpse.dephub.go.id 5. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Peralatan Survey Multi Beam System Lingkup Pekerjaan : a. Compact Multibeam Echosounder System; b. Parametric Sub-Bottom Profiler (SBP); c. Positioning System GNSS (Global Navigation Satellite System); d. Uji Fungsi dan Pelatihan; 6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120 (Seratus dua puluh hari) hari kalender. B. SUMBER DANA
Cukup jelas
Cukup jelas Cukup jelas Nama Paket Pekerjaan : PENGADAAN ALAT SURVEY MULTIBEAM SYSTEM DISNAV TELUK BAYUR
Cukup jelas
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Satker Distrik Navigasi Kelas II Teluk Cukup jelas Bayur tahun anggaran 2014
BAB C. METODE PEMILIHAN D. PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN E. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN
F. DOKUMEN PENAWARAN
URAIAN
PENJELASAN
Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi. Cukup jelas Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang berbentuk badan usaha
Cukup jeals
( lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE )
Cukup jelas
1. Dokumen Administrasi a. Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan : 1) Tanggal; 2) Masa berlakunya penawaran; 3) Harga penawaran; 4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 5) Tanda tangan : a) Direktur utama/pimpinan perusahaan; b) Penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya. c) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d) Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau e) Peserta perorangan b. Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli diunggah (upload) ke http://lpse.dephub.go.id; c. Rekapitulasi harga dan rincian; d. Copy scan NPWP perusahaan asli;
e. Bukti pelunasan surat pajak tahunan (SPT) tahun terakhir 2012, pajak penghasilan Bukti pelunasan pajak yang dilampirkan uuntuk 3 (tiga) bulan terakhir adalah : (PPh) tahun terakhir, dan laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 Bulan September 2013, Oktober 2013, atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir (Oktober, Nopember dan dan Nopember 2013; Desember 2013) atau dengan surat keterangan fiscal yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat; f. Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan), hasil scan dokumen asli diunggah (upload) bersama dokumen penawaran ke http://lpse.dephub.go.id; g. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); h. Dokumen penawaran teknis: 1) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; 2) Daftar Kuantitas barang; 3) Spesifikasi Teknis dan Brosur; 4) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada); 5) Lay Out (diagram instalasi barang); 6) Tenaga teknis pekerjaan. i. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; j. Dokumen isian kualifikasi; k. Untuk Agen Tunggal harus menyertakan surat tanda keagenan principal di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk peralatan utama yaitu Compact Multibeam Echosounder, dan Parametric Sub-Bottom Profiler (SBP) dan meyertakan surat dukungan dari pabrikan yang ditujukan langsung pokja ULP terkait. l. Untuk peserta yang bukan agen tunggal maka harus mendapatkan surat dukungan dari Agen Tunggal di Indonesia dengan menyertakan Surat tanda keagenan principal di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk peralatan utama yaitu Compact Multibeam Echosounder, dan Parametric Sub-Bottom Profiler (SBP) serta meyertakan surat dukungan dari pabrikan yang ditujukan langsung pokja ULP terkait. m. Surat Izin Usaha Perusahaan yang masih berlaku; n. Tanda Daftar Perusahaan; o. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku dari pemda setempat; p. Surat Pernyataan Minat Mengikuti proses pengadaan;
q. Surat pernyataan kesanggupan menjamin tersedianya komponen suku cadang minimal 5 (lima) tahun; r. Surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan pailit atau tidak dalam pengawasan pengadilan dilampirkan bukti dari pengadilan negeri / niaga (dapat disampaikan selambat-lambatnya pada saat pembuktian kualifikasi); s. Surat pernyataan bahwa perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam di instansi manapun; t. Surat pernyataan kesanggupan mengadakan perjanjian kontrak kerja; u. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi apabila terdapat revisi DIPA/Penghematan Anggaran; v. Surat pernyataan kebenaran dokumen; w. Surat pernyataan tunduk PERPRES no. 54 tahun 2010 beserta dengan perubahan terakhir (Perpres 70 Tahun 2012); x. Surat pernyataan sanggup memberikan jaminan pelaksanaan; y. Semua dokumen/surat/ijasah harus hasil dari scanning dokumen/surat/ijasah asli/legalisir diunggah (upload) ke http: //lpse.dephub.go.id. Apabila salah satu dari persyaratan administrasi tidak ada/tidak lengkap maka dokumen penawaran tersebut TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN DINYATAKAN GUGUR Evaluasi Administrasi Menghasilkan dua kesimpulan yaitu : Memenuhi syarat Administrai ( LULUS ) atau tidak memenuhi syarat Administrasi ( GUGUR ) Cukup jelas 2. Dokumen Teknis terdiri dari : a. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan / penyerahan harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini; b. Identitas (jenis,type dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; c. Penjelasan dari tiap-tiap barang dan pekerjaan sesuai dengan Bill of Quantity / Daftar Kuantitas pekerjaan; d. Spesifikasi teknis masing-masing barang berdasarkan contoh brosur dan gambargambar sebagaimana ditetapkan dalam dokumen spesifikasi teknis pengadaan ini; e. Lay Out (diagram instalasi barang) f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada).
EVALUASI TEKNIS MENGGUNAKAN SISTEM GUGUR, SEHINGGA PESERTA YANG TIDAK MENYAMPAIKAN DOKUMEN TEKNIS SESUAI YANG DIPERSYARATKAN DINYATAKAN GUGUR DAN TIDAK DILANJUTKAN PADA TAHAP EVALUASI SELANJUTNYA. G. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
Penyedia Jasa Akan diberikan uang 1. Mata uang yang digunakan Indonesia Rupiah muka sebesar 20% dari nilai Kontrak, 2. Pembayaran dilakukan dengan cara Turn Key (Pembayaran akan dibayarkan setelah dengan persyaratan sesuai ketentuan pekerjaan selesai 100 %).
H. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN I. JAMINAN PENAWARAN
Masa berlaku penawaran selama 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
J. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN K. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN L. PEMBUKAAN PENAWARAN
yang berlaku. Cara Pembayaran berikutnya akan ditetapkan dikemudian hari ketika akan dilakukan pembuatan kontrak Cukup jelas
1. Besarnya jaminan penawaran adalah: Rp.170.000.000,- (Seratus Cukup jelas Tujuh Puluh Juta Rupiah) 2. Masa berlakunya jaminan penawaran 60 (Enam puluh) hari kalender ( lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE )
( lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE )
( lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE )
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
M. EVALUASI PENAWARAN
Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.
Cukup jelas
N. SANGGAHAN,
1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE
Cukup jelas
2. Tembusan sanggahan disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada : a. PPK Satker Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur . b. PA/KPA Satker Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur . c. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan O. SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN
1. Sanggahan Banding disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada Cukup jelas Menteri Perhubungan 2. Tembusan sanggahan banding disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada : a. PPK Satker Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur b. PA/KPA Satker Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur c. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan 3. Pengaduan ditujukan kepada APIP Kementerian Perhubungan.
P. JAMINAN SANGGAHAN BANDING
1. Besarnya jaminan sanggahan banding Puluh Lima Juta Rupiah).
Rp. 85.000.000,- (Delapan Besar Jaminan Sanggah banding ditetapkan minimal Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan Satker Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur . 3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.
TTD. POKJA PENGADAAN ALAT SURVEY MULTIBEAM SYSTEM DISNAV TELUK BAYUR
