PENJELASAN Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2012
1.
Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Tahun Anggaran (T.A.) 2012 dilakukan melalui proses konsultasi dan koordinasi yang intensif diantara Kementerian/Lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten,Kota) dibawah koordinasi Pokja Pengendali PNPM Mandiri dengan arahan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
2.
Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A 2012 yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini adalah daftar definitif dari lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri T.A 2012 yang menjadi ketetapan final dan menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat di dalam PNPM Mandiri.
3.
Terdapat 4 (empat) program utama yang termasuk dalam Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2012 tersebut, yaitu: PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan PNPM Infrastruktur Perdesaan(RIS-PNPM).
4.
Data jumlah dan nama-nama kecamatan penerima BLM PNPM Mandiri mengacu kepada hasil pendataan dari Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut telah disinkronisasikan pula dengan data Potensi Desa (Podes) tahun 2008 sehingga jumlah dan nama-nama kecamatan menjadi lebih sesuai dan lengkap.
5.
BLM untuk masing-masing kecamatan ditetapkan besarannya berdasarkan: tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan, serta kemampuan keuangan pusat dan daerah. Data yang dipergunakan untuk menilai proporsi BLM untuk setiap kecamatan secara nasional adalah:
a. Hasil Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) tahun 2008 yang menjadi dasar penentuantingkat kemiskinan setiap kecamatan/desa/kelurahan b. DataPotensi Desa (Podes) tahun 2008 sebagai dasar penilaian kepadatan penduduk suatu wilayah. 6.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan, maka terdapat dua program utama PNPM Mandiri yang memerlukan DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama) yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, yaitu: PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan
7.
Berdasarkan arahan TNP2K salah satu dasar kebijakan penentuan Dana Urusan Bersama (DUB) dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri T.A. 2012 adalah PMK Nomor 66/PMK.07/2011 dan keputusan rapat Pokja Pengendali PNPM Mandiri. Komposisi BLM APBN (DUB) dan BLM APBD (DDUB) untuk PNPM Mandiri T.A. 2012 adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
Kabupaten/kota dengan kategori IFKD rendah akan mendapat komposisi BLM : 95% DUB dan 5% DDUB Kabupaten/kota dengan kategori IFKD sedang akan mendapat komposisi BLM : 90% DUB dan 10% DDUB Kabupaten/kota dengan kategori IFKD tinggi akan mendapat komposisi BLM : 85% DUB dan 15% DDUB Kabupaten/kota dengan kategori IFKD sangat tinggi akan mendapat komposisi BLM : 80% DUB dan 20% DDUB
8.
Nilai DDUB yang tertera dalam daftar ini adalah nilai DDUB minimal yang wajib disediakan oleh Daerah. Daerah diperkenankan untuk menambah alokasi DDUB untuk kedua program tersebut ataupun untuk program-program lainnya sesuai kemampuan daerah.
9.
Cakupan lokasi yang menerima alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2012 bertambah jumlahnya dibandingkan dengan cakupan lokasi yang menerima alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2011.
Pada TA 2011 PNPM Mandiri menyediakan BLM secara penuh untuk 6.622 kecamatan, sedangkan pada T.A. 2012 PNPM Mandiri melayani 6.680 kecamatan sehingga terdapat penambahan sebanyak 58 kecamatan. Bertambahnya jumlah kecamatan penerima BLM PNPM Mandiri di tahun 2012 disebabkan karena : a. Lokasi PNPM Perdesaan bertambah menjadi 5.100 kecamatankarena adanya 87 kecamatan pemekaran dan 7 kecamatan yang dianulir. b. Lokasi PNPM Perkotaan berkurang menjadi 1.151 kecamatan karena adanyapenambahan 4 kecamatan pemekaran dan pengurangan 6 kecamatan akibat pemberian sanksi terhadap Kota Gorontalo yang tidak menyediakan DDUB sejak tahun 2008. c. Adanya pemberian sanksi terhadap 4 kabupaten di Lokasi RIS-PNPM 2012 yang disebabkan karena kurangnya komitmen Daerah dalam penyediaan BOP yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dan adanya penyimpangan terhadap mekanisme pelaksanaan program. Jumlah kecamatan di 4 kabupaten tersebut adalah 28 kecamatan dengan rincian sebagai berikut : -
Kabupaten Kampar 12 kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu 9 kecamatan Kabupaten Bungo 2 kecamatan Kabupaten Tebo 5 kecamatan
10. Penghitungan jumlah alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan mengikuti kriteria sebagai berikut: PNPM Mandiri Perdesaan Wilayah
JumlahPenduduk (jiwa) < 40.000
JAWA BALI
40.000 - 60.000
> 60.000
< 7.500
7.500 - 15.000 LUAR JAWA BALI 15.000 - 25.000
> 25.000
KategoriKemiskinan tidakmiskin sedang miskin tidakmiskin sedang miskin tidakmiskin sedang miskin tidakmiskin sedang miskin tidakmiskin sedang miskin tidakmiskin sedang miskin tidakmiskin sedang miskin
Alokasi BLM (Rp) 600.000.000 900.000.000 3.000.000.000 700.000.000 1.050.000.000 3.000.000.000 800.000.000 1.250.000.000 3.000.000.000 500.000.000 650.000.000 1.750.000.000 600.000.000 750.000.000 3.000.000.000 700.000.000 900.000.000 3.000.000.000 800.000.000 1.100.000.000 3.000.000.000
PNPM Mandiri Perkotaan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan dihitung dengan mengikuti kriteria sebagai berikut : A. WilayahJawa-Bali
Katagori Lokasi Lokasi kel/desa dengan %-tase KK miskin ≥ 10% Lokasi kel/desa dengan %-tase KK miskin < 10%
Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa (jiwa) <3000 3000-10000 >10000 100 jt 150 jt 250 jt Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jt Jumlah kk miskin ≥ 50 kk, BLM = 100 jt
B. Wilayah Luar Jawa-Bali
Katagori Lokasi Lokasi kel/desa dengan %-tase KK miskin ≥ 10% Lokasi kel/desa dengan %-tase KK miskin < 10%
Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa (jiwa) <1500 1500-7500 >7500 100 jt 150 jt 250 jt Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jt Jumlah kk miskin ≥ 50 kk, BLM = 100 jt
11. Untuk kabupaten/kota yang tidak mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri dalam bentuk penyediaaan/pencairan kebutuhan DDUB selama tiga tahun anggaran sejak 2007 s/d 2011, maka daerah tersebut tidak lagi mendapat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. Terdapat 2 kabupaten yang tidak mendapat PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2012 , yaitu : Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara, dan terdapat 1 kota yang tidak mendapat PNPM Mandiri Perkotaan T.A. 2012 yaitu Kota Gorontalo. 12. Khusus untuk lokasi yang termasuk kategori bencana, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan pembebasan DDUB kepada Pokja Pengendali PNPM Mandiri dan ditembuskan kepada Pengelola Program dari Kementerian / Lembaga terkait untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. 13. Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten/Kota mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan inisiatif masing-masing dengan PNPM Mandiri sehingga bisa saling mendukung agar upaya penanggulangan kemiskinan di suatu lokasi dapat diturunkan lebih cepat secara bersama-sama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Daerah juga dianjurkan untuk mulai mereplikasi PNPM Mandiri di wilayahnya masing-masing sebagai langkah awal upaya Pemerintah Daerah melanjutkan PNPM Mandiri.
