PENJELASAN III. Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN 1

PENJELASAN III MUSYAWARAH-MUSYAWARAH PNPM MANDIRI PERDESAAN DALAM SKENARIO INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPP-SPPN) 3.1. Latar Belakang UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang dipadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerja sama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan telah dipandang memiliki dampak keberhasilan yang nyata, di antaranya: (1) Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan; (2) Partisipasi dan swadaya yang cukup tinggi; (3) Dampak yang cukup nyata; (4) Nilai pekerjaan yang lebih murah; (5) Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan Pertanggungjawaban. Namun demikian, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dianggap masih memiliki kekurangan, di antaranya; (1) Pelaksanaannya masih dirasa eksklusif; (2) Karakter proyek bersifat ad hoc; (3) Aspirasi masyarakat dan keputusan pemerintah belum selaras; (4) Ketergantungan pada peran fasilitator; (5) Keikutsertaan masyarakat masih bersifat mobilisasi. Skema integrasi adalah titik tolak perbaikan sistem dan prosedur kerja sehingga hal itu mampu menyumbangkan pengalaman terbaiknya dengan cara menyatukan diri dan menguatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dilaksanakan pemerintah dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan. SPPN tersebut dimulai dengan adanya kewajiban untuk melakukan Revitalisasi RPJMDes, RKP, dan APBDes bagi desadesa yang akan berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Kekuatan utama PNPM Mandiri Perdesaan adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang dirumuskan secara kolektif oleh sebanyak-banyaknya warga desa yang hadir dalam Musyawarah Desa (Musdes) ataupun Musyawarah Antar Desa (MAD). Inti kekuatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah adanya strategi penguatan ruang perbincangan publik untuk merevitalisasi tradisi musyawarah mufakat. Selain itu, membiasakan warga desa untuk mengelola dana BLM sesuai prosedur kerja PNPM Mandiri Perdesaan juga menjadi kekuatan pokok dari program ini. Proses perencanaan partisipatif di PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan berulang‐ ulang setiap tahun dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) dengan tujuan menciptakan kebiasaan warga desa untuk merumuskan keputusan pembangunan berdasarkan prinsip‐prinsip program, yaitu desentralisasi, partisipasi, otonomi, demokrasi, bertumpu pada pembangunan manusia, berorientasi kepada masyarakat miskin, kesetaraan dan keadilan gender, prioritas, transparansi dan akuntabilitas, serta berkelanjutan. Titik temu proses pengintegrasian adalah menyatunya forum-forum pertemuan PNPM MPd ke dalam forum-forum pertemuan kegiatan perencanaan nasional, antara lain: 1) Penyatuan penggalian gagasan dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD); 2) Penyusunan/Review RPJMDes dengan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD); 3)

Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

1

Musrenbang Desa dengan MKP dan Musdes Perencanaan; 4) Musyawarah Antar Desa dengan Musrenbang Kecamatan; 5) Advokasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan melalui forum SKPD; dan 6) Partisipasi dalam proses Musrenbang Kabupaten. Keselarasan perencanaan partisipatif dengan perencanaan teknokratis dan politis akan diharapkan tercipta melalui serangkaian proses integrasi tersebut, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dan menguatkan peran pemerintahan lokal. Adapun anasir-anasir program yang diintegrasikan adalah: 1) prinsip/nilai-nilai, 2) mekanisme perencanaan, 3) mekanisme pengambilan keputusan, 4) mekanisme pengelolaan kegiatan, 5) mekanisme pertanggungjawaban, dan 6) integrasi pelaku. 3.2. Agenda Pengintegrasian Agenda pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan kedalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan serta Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) yang selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/5223/PMD tanggal 16 Desember 2008 tentang Pedoman Pembangunan Partisipatif dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). Rumusan dalam pengintegrasian diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 perihal Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan (IPP). Rumusan tindakan untuk mengintegrasikan PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: 1. Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa 2. Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa mampu menyiapkan program jangka menengah desa yang bersifat komprehensif. 3. Menyusun mekanisme agar program kerja jangka menengah desa yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa sehingga menghasilkan program yang berbasis masyarakat. 4. Menyusun mekanisme agar aparat desa dapat mengakomodasi dan memproses perencanaan jangka menengah desa menuju jenjang yang lebih tinggi. 5. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri Perdesaan. Kerangka kerja pengintegrasian dilakukan sebagai bagian dari penguatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokratisasi dalam kerangka otonomi daerah. Kerangka kerja tersebut harus dilaksanakan melalui sebuah strategi yang dapat mendorong efektivitas regulasi, menyatukan dan menguatkan sistem regular, serta menegaskan arah orientasi aksi aparat pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat politik/DPRD. 3.3. Pelaksanaan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan Desa tersebut terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang


2

didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 tahun 2007 bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri yang dimaksud serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes. Selanjutnya, sebagai pedoman yang lebih operasional, Dirjen PMD Kemendagri mengeluarkan Surat Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Pada tataran operasional, skema pengintegrasian program PNPM MPd mempersyaratkan adanya dokumen RPJMdes dan RKPDes. Menurut UndangUndang Nomor 6 tahun 2014, RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. RPJMDes merupakan pengejawantahan visi dan misi Kades terpilih yang memuat rumusan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program-program SKPD, lintas SKPD, serta program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa. Perencanaan basis RPJMDes tersebut juga mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan, serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk mewujudkan konsep one village, one plan, and one budgeting atau “Satu Desa, Satu Perencanaan, dan Satu Penganggaran”. 3.4. Perencanaan Kegiatan Dalam proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam tahun anggaran berjalan (N) akan dilakukan fasilitasi kegiatan secara paralel dengan perencanaan kegiatan tahun berikutnya (N+1), yaitu: 1.

Fasilitasi kegiatan penyelarasan/pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam skenario SPP-SPPN yang dimulai dari: a) proses preparasi/persiapan dengan melakukan review RPJMDes dan penyusunan rancangan RKPDes (N+1) sebagai dasar dari perencanaan; b) penyelarasan Musrenbang tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

2.

Tahapan dan agenda basis desa, yaitu: a) Skenario Tahapan atau Siklus Perencanaan tahun berjalan (N) untuk Kepentingan Program PNPM MPd dan Integrasi perencanaan tahun berikutnya (N+1); b) Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tim 11 dalam merumuskan Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD); c) Pengkajian Keadaan Desa; d) Fasilitasi Menyusun Rancangan RPJMDes dan RKPDes; e) Fasilitasi pembahasan Rancangan RPJMDes dan RKPDes; serta f) Fasilitasi penyusunan Perdes tentang RPJMDes.

3.

Tahapan dan agenda dalam basis Kecamatan, meliputi: a) Skenario Tahapan atau siklus perencanaan tahun berjalan (N) untuk kepentingan PNPM Mandiri Perdesaan dan Integrasi perencanaan tahun berikutnya (N+1) untuk perencanaan seluruh desa dalam satu kecamatan; b) Fasilitasi Kegiatan Antar Desa/Kawasan Perdesaan; dan c) Fasilitasi Rancangan Renstra Kewilayahan.

4.

Tim Faskab dan Tim FK, sesuai kewenangannya perlu memfasilitasi dan memastikan bahwa Desa yang sudah memiliki dokumen RPJMDes-RKPDes, diminta melakukan review dokumen serta wajib melakukan evaluasi/penilaian kelayakan dokumen RPJMDes dan RKPDes dengan menggunakan Instrumen Evaluasi yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dan Formulir Rekapitulasi sebagaimana terlampir.


3

5.

Tahapan dan agenda dalam basis kabupaten, meliputi: a) memfasilitasi Surat Edaran (SE) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang dan kebijakan pendukung lainnya yang mengakomodasi pengadopsian nilai-nilai dan prinsipprinsip PNPM Mandiri Perdesaan; b) memastikan tersusunnya skenario tahapan atau siklus perencanaan tahun berikutnya (N+1) untuk seluruh desa dalam satu kabupaten.

6.

Tim Fasilitator Kabupaten perlu memastikan bahwa alur kegiatan, khususnya kegiatan Musrenbang/pengintegrasian pembangunan daerah dalam skenario SPP-SPPN ini menjadi kebijakan dalam SE Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang dan kebijakan pendukung lainnya yang mengakomodasi prinsipprinsip PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten masing-masing.

7.

Fasilitasi perencanaan dan kegiatan keprograman PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi: a) review RKPDes tahun berjalan (N) sebagai dasar penulisan usulan; b) penulisan usulan; c) verifikasi usulan; d) musyawarah penetapan pendanaan; dan f) ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh program.

8.

Fasilitasi pelaksanaan kegiatan atas hasil-hasil perencanaan tahun sebelumnya, meliputi serangkaian kegiatan mulai dari penyempurnaan desain dan RAB, Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan/pendanaan.

9.

Fasilitasi perencanaan dan kegiatan dilaksanakan dengan strategi perencanaan normal disebabkan adanya kecamatan yang berada dalam kondisi khusus, seperti lokasi kecamatan baru atau kecamatan yang tidak layak untuk melaksanakan skema integrasi.

10. Fasilitasi Musrenbangdes, atau sebutan lainnya, oleh Tim Pemandu Musrenbang yang berasal dari unsur Kader Desa yang dibantu dengan Pendamping Lokal dan Tim Fasilitator Kecamatan. Tim Fasilitator Kecamatan harus memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. 11. Tim Fasilitator dalam pelaksanaan Musrenbangdes atau sebutan lainnya perlu mengupayakan dan memastikan bahwa sekurang-kurangnya 40% dari peserta adalah perempuan. 12. Peserta Musrenbangdes, atau sebutan lainnya, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur: a) Kepala desa dan aparat desa; b) BPD/sebutan lainnya; c) UPTD terkait; d) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/kelembagaan desa yang lain; e) wakil RTM desa; f) wakil perempuan; g) LSM/Ormas; h) tokoh masyarakat, tokoh agama; dan i) anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. 13. Fasilitasi Musrenbangkec, atau sebutan lainnya, difasilitasi oleh Tim Pemandu Musrenbangkec yang berasal dari Aparat dan unsur pengurus BKAD/Pelaku Program yang memahami perencanaan pembangunan partisipatif. Tim Fasilitator Kabupaten perlu memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. 14. Fasilitator dalam pelaksanaan Musrenbangkec, atau sebutan lainnya, perlu mengupayakan dan memastikan bahwa sekurang-kurangnya terdapat unsur perempuan dan orang miskin dari setiap wakil desa. 15. Peserta Musrenbangkec, atau sebutan lainnya, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur: a) Bappeda, dan seluruh Dinas Kabupaten; b) anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihan kecamatan; c) Camat dan Staf terkait; d) wakil dari seluruh instansi Sektoral Kecamatan (ISK)/UPT terkait; e) Tim Delegasi, termasuk di dalamnya Kades; f) BPD atau sebutan lainnya; g) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); h) wakil RTM dari setiap desa; i) wakil perempuan dari setiap desa; j) Komite sekolah; k) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (Ormas); l) tokoh masyarakat; m) tokoh agama; dan n) anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

4

16. Metode yang dipakai dalam proses musyawarah di tingkat desa dan kecamatan dapat menggunakan pendekatan pemaparan, diskusi terarah (FGD), umpan balik, diskusi kelompok dan pleno, refleksi kritis, atau gabungan dari berbagai metode. 17. Materi, alat, dan bahan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan harus diselaraskan dengan proses, tujuan, dan hasil yang akan dicapai. 18. Tempat musyawarah di tingkat desa dan kecamatan perlu memperhatikan kecukupan daya tampung peserta dan kenyamanan dalam mendukung proses musyawarah. 19. Pemandu dan fasilitator musyawarah desa serta kecamatan diutamakan dari pelaku program atau orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Tim Fasilitator Kecamatan dan Kabupaten wajib memastikan terjadinya proses peningkatan kapasitas dan proses pelaksanaan musyawarah. 20. Tim Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan berkewajiban memastikan strategi dan langkah-langkah fasilitasi yang sesuai dengan Input, Proses, dan Output (IPO). 21. Tim Fasilitator Kecamatan dan Kabupaten perlu memastikan bahwa semua hasil Musrenbang (Desa, Kecamatan, dan Kabupaten) telah dilampiri daftar peserta, rumusan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), dan semua hasil kesepakatan telah dituangkan dalam Berita Berita Acara yang dilampiri bukti pendukung. 22. Pada prinsipnya, perkiraan waktu pelaksanaan (bulan) di dalam alur tahapan PNPM Mandiri Perdesaan hanya bersifat memberi arahan dan tetap akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah serta Standar Kinerja Nasional (SKN). 23. Proses kegiatan atau tahapan perencanaan dalam alur mendapat dukungan pendanaan stimulan yang bersumber dari DOK PNPM Mandiri Perdesaan yang diharapkan juga mendapatkan dukungan pendanaan dari APBD dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat. 3.5.

Proses dan Rangkaian Kegiatan Tingkat Desa dan Kecamatan Proses dan rangkaian tahapan kegiatan alur dapat dijelaskan sebagai berikut. 3.5.1. Musyawarah Desa 1 yang diintegrasikan dengan Musrenbang desa. Musyawarah Desa 1/Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana 1 (satu) tahunan berikutnya atau rencana (N+1). Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes. Adapun agenda, skenario, dan tujuan pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Desa 1 ke Musrenbang desa adalah sebagai berikut. 3.5.1.1.

Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan 1) Menginformasikan kembali jenis usulan untuk mengakses BLM PNPM MPd Tahun Anggaran berjalan (N) berdasarkan hasil proses partisipatif yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya. 2) Memastikan bahwa usulan kegiatan yang akan digunakan untuk mengakses BLM PNPM MPd Tahun Anggaran berjalan sudah dalam proses penyusunan atau sudah memiliki Desain dan RAB.


5

3) Menyepakati keputusan lainnya yang dukungan dalam pelaksanaan program. 3.5.1.2.

diperlukan

Rangkaian Kegiatan Persiapan sebelum Musrenbangdes/Musyawarah Desa (MD) 1:

sebagai

Pelaksanaan

Kegiatan Musrenbangdes harus direncanakan dan diorganisasi secara sistematis, efektif, serta transparan agar pelaksanaan Musrenbang mencapai hasil yang maksimal. Kegiatan pengorganisasian Musrenbangdes lebih menekankan aspek persiapan dan pelaksanaan, sedangkan pasca-Musrenbangdes akan menjadi jaminan, apakah kegiatan ini efektif dan berguna bagi masyarakat atau tidak. Pengorganisasian ini diperlukan untuk mengindentifikasi dan memastikan beberapa dokumen desa, antara lain: a) apakah desa telah memiliki RPJMDes dan RKPDes atau belum; b) apakah desa telah melakukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKj) Kades & Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) atau belum; c) apakah desa telah mempunyai APBDes yang partisipatif atau belum, d) adakah struktur kelembagaan yang lengkap atau belum; dan e) Permasalahan penataan kelembagaan lainnya. Adapun Rangkaian kegiatan tersebut adalah: 1) fasilitasi Tim 11 dalam Persiapan Musrenbangdes; dan 2) fasilitasi Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Pelaku. Tujuan

:

 Membentuk Tim Penyelenggara Musrenbangdes atau sebutan lainnya dengan penguatan pembagian tugas dan tanggung jawab.  Membentuk Tim Pemandu/fasilitator dalam Musrenbang Desa (Musrenbangdes) yang berjumlah 2-3 orang atau sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan unsur perempuan.  Fasilitasi terbentuknya Tim 11 dalam Persiapan Musrenbangdes.  Fasilitasi Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Tim Penyelenggara Musrenbang dan Tim Pemandu Musrenbang.  Menyusun Persiapan Teknis Musrenbangdes, yaitu: a) Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbangdes; b) Pengumuman pelaksanaan Musrebang; dan c) Persiapan logistik.

Metode

:

Refleksi, Diskusi FGD, dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja

Waktu

:

Maret sampai dengan Agustus atau disesuaikan alur tahapan atau kebijakan daerah.

Tempat

:

Balai desa/tempat yang disepakati dan layak.

Peserta

:

   

Pemandu/ Fasilitator

:

Kepala desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/kader desa yang mempunyai kompetensi.

Kegiatan

1)

Fasilitasi Tim 11 dalam Persiapan Musrenbangdes

Perangkat desa (Kades, Sekdes, Kasi Pembangunan, dan lain-lain); Unsur BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader-kader desa; Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); Tim Penyelenggara Musrenbang/Tim 11 (jika sebelumnya telah terbentuk). Jika belum diharapkan dilakukan pembentukan terlebih dahulu.


6

 Pembentukan Tim 11 sebagai tim perumusan/review/validasi RPJMDes dan RKPDes.  Tim 11, sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari: a) kepala desa; b) sekretaris desa; c) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pengurus LPMD, dan apabila belum terbentuk LPMD, digantikan oleh wakil dari pengurus ormas dan/atau LSM yang ada di desa yang bersangkutan; d) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMD yang salah satunya adalah perempuan; e) sekurangkurangnya 2 (dua) orang kepala dusun; dan f) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat, yang salah satu di antaranya adalah perempuan dan kader Teknik Desa.  Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) minimal 5 orang (dengan menyertakan minimal 2 orang dari unsur perempuan).  Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangdes beserta rumusan tanggung jawabnya.  Pembentukan Tim Pemandu/fasilitator Musrenbangdes.  Tim Pemandu Musrenbang (Tim PM) melakukan fungsi koordinasi dan konsolidasi untuk menyusun pelaksanaan Musrenbang.  Tim PM memastikan bahwa masing-masing seksi atau bidang atau tim bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing.  Melakukan identifikasi dokumen desa yang belum lengkap (RPJMDes, RKPDes, LKPj, LPPDes) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim 11 untuk dilakukan penyusunan secara partisipatif atau review apabila telah ada.  Persiapan teknis penyelenggaraan Musrenbangdes yang meliputi: a) penyusunan jadwal dan agenda Musrenbangdes dan b) pengumuman kegiatan Musrenbangdes serta penyebaran undangan kepada masyarakat dan narasumber minimal 7 hari sebelum hari-H.  Mengoordinasi persiapan logistik (tempat, komsumsi, alat, dan bahan).  Membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dalam menindaklanjuti persiapan Musrenbangdes, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pascapelaksanaan.  Merumuskan beberapa hasil kegiatan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil keputusan.  Memfasilitasi kades dalam membuat Surat Keputusan untuk pelakupelaku yang telah dibentuk agar mempunyai kewenangan dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam menjalankan tugasnya.

Fasilitasi

Kegiatan Fasilitasi

2)

Fasilitasi Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Pelaku  Sosialisasi Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO), Surat Edaran (SE), Panduan Teknis Pelaksanaan Musrenbang/istilah sejenis, dan sosialisasi Pengintegrasian PNPM MPd/PNPM MPd serta program sejenis (N), dilanjutkan sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa.  Training of Trainer (TOT) pengintegrasian kabupaten, Training of Trainer (TOT) kecamatan, dan Pelatihan Pengintegrasian Pelaku Desa (kepala desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat desa (KPMD), sekretaris desa dan Tim 11 atau Tim Review RPJMDes & RKPDes).

3.5.1.3.

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan desa (PPD)


7

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial desa dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaan PPD, terjadi proses penyusunan yang partisipatif, terkait dengan RPJMDes dan RKPDes. Tujuan Penyusunan RPJMDes, yaitu: a) merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b) merumuskan arah, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan desa; c) menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan d) meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan. RPJMdes sebagai Proses Pemikiran Strategis Tujuan Pembangunan desa: a) konsisten dengan visi dan misi kades; b) sesuai dengan kaidah penyusunan rencana; c) sesuai dengan kemampuan desa; d) arah pembangunan dapat dipahami; e) pendayagunaan sumber daya terarah dan efisien; d) rencana dan sumber daya yang selaras dan terpadu; e) cara dan langkah yang jelas serta terarah; dan f) tersedianya alat ukur pencapaian tujuan. Penyusunan RPJMdes dan RKPDes didasarkan pada Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). Dasar-dasar pengintegrasian PNPM MPd ke sistem reguler dijelaskan dalam Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010. Penulisan usulan kegiatan dapat diselaraskan dengan lembar (nomenklatur/kode rekening), Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (contoh lembar terlampir). Adapun skenario dan agenda untuk melaksanakan pengintegrasian dalam Perencanaan Pembangunan Desa, yaitu: 1)

Fasilitasi proses awal Perencanaan Pembangunan Desa (PPD);

2)

Musyawarah Dusun Khusus Perempuan (MKP);

3)

Musyawarah Desa Khusus Kelompok Perempuan (MDKP);

4)

Fasilitasi Perumusan Village visioning/Visi Desa (MMDD);

5)

Fasilitasi Penyusunan Rancangan/Draf RPJM Des;

6)

Fasilitasi Pembahasan Rancangan/Draf RPJMDes;

7)

Fasilitasi Penetapan RPJMDes;

8)

Fasilitasi Proses Penyusunan RKPDes disesuaikan dengan RPJMDes;

9)

Fasilitasi Rumusan Teknis RKPDes;

10) Fasilitasi Pembahasan rancangan/draf RKPDes.


8

Proses Fasilitasi

1)

Supervisi RPJMDes & RKPDes Bersama Pelaku Muara Enim Palembang

Contoh pertemuan pelaksanaan PPD Fasilitasi proses awal Perencanaan Pembangunan Desa (PPD)  Melakukan penguatan kades tentang tupoksi kades dalam PPD, yaitu bahwa masa jabatan kades adalah 6 tahun atau disesuaikan dengan Perda Pemda setempat dan paling lambat dalam 3 bulan setelah terpilih harus menyusun RPJMDes.  Memperkuat kapasitas Tim 11 (penyusun RPJMDes), KPMD, LPMD, Sekdes, BPD, dan Kades terkait RPJMDes serta RKPDes.  Pendekatan pengkajian ini dapat dilakukan dengan model Partisipatory Rural Apraisal (PRA), penggalian gagasan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD), dan lain-lain sebagai masukan dalam pembuatan draf awal RKPDes.  Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial desa, kalender musim, dan diagram venn/gambaran kelembagaan, matrik ranking/strategi pemberian skor, bagan kecenderungan dan perubahan untuk melihat isu-isu desa, pohon masalah/analisis penyebab kemiskinan yang dapat didukung dengan alat kaji lain yang sesuai. Alat kaji lain tersebut, seperti melakukan kajian sejarah desa yang relevan untuk masukan dalam Musrenbangdes, misalnya sejarah perkembangan kondisi sumber daya alam, pertanian, dan industri rumah tangga yang ada di desa sejak dulu hingga sekarang.  Dalam kegiatan ini, sejarah desa yang berkaitan dengan kemiskinan, penyakit menular, tingkat kesejahteraan masyarakat, keadaan perempuan dan anak, kelembagaan desa, dan sebagainya juga dapat dikembangkan.  Penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh Tim Pemandu/fasilitator.  Fasilitasi penggalian gagasan/transek gagasan (needs assessment) untuk kebutuhan pembangunan masyarakat.  Strategi fasilitasi Pengkajian Keadaan Desa yang dilakukan dengan menggali potensi, masalah, dan rencana tindakan pemecahan


9

masalah sampai munculnya usulan kegiatan.  Kajian desa secara partisipatif dengan metode PRA merupakan suatu pengumpulan data/informasi yang berulang-ulang dan dapat dilakukan setiap tahun.  Kajian desa partisipatif bercirikan, antara lain: - melakukan trianggulasi informasi serta melakukan cek dan ricek bersama warga masyarakat lainnya yang akhirnya mendapat pengalaman yang bagus dan beragam, - memperoleh informasi secukupnya yang relevan dengan masalah yang dihadapi, - masyarakat sebagai pelaku utama proses perencanaan, - keberpihakan kepada masyarakat miskin/kelompok marginal, yang berarti permasalahan kelompok ini menjadi sasaran utama, - mengembangkan nilai kesetaraan dan saling belajar di antara sesama warga dalam menggali informasi untuk merumuskan gagasan yang diperlukan, - menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, - bertujuan untuk menumbuhkan dan menjawab kebutuhan riil masyarakat, - dikondisikan dengan santai, menyenangkan, dan bebas dari tekanan serta ketakutan.  Kegiatan juga dapat dilakukan dengan angket, berkaitan dengan masalah yang relevan di desa itu, kemudian didiskusikan/dirapatkan dengan warga desa untuk mencari permasalahan mendasar yang akan menjadi bahan penyusunan Draf RPJMDes.

2) Musyawarah Dusun Khusus Perempuan (MKP) Musyawarah Dusun Khusus Perempuan (MKP) menjadi bagian dari siklus program yang perlu dilakukan dan dapat diselaraskan dalam proses pengkajian desa. Pertemuan ini dikhususkan bagi kelompok perempuan dan dilaksanakan di dusun. Tujuan Musyawarah Dusun Khusus Perempuan adalah untuk melengkapi, menyempurnakan, memastikan usulan kegiatan yang berasal dari usulan perempuan yang Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

10

sudah ditetapkan dalam proses penyusunan memperkuat usulan dalam Musrenbangdes.

RKPDes,

atau

Musyawarah Dusun Khusus Perempuan juga disempurnakan dengan usulan Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan di tingkat dusun, yang membahas kelompok-kelompok mana saja yang akan mengajukan usulan SPP. Kegiatan MKP juga dapat dilaksanakan dengan metode transek atau kunjungan langsung untuk melihat potensi dan masalah dusun. Pelaksanaan kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan tujuan yang diharapkan dengan pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Dusun Khusus Perempuan adalah sebagai berikut. Tujuan:

Tujuan:

Agenda Pengintegrasian Perencanaan 1)

Penginformasian program-program bersama pendanaan yang masuk ke tingkat desa dan kecamatan, khususnya yang terkait langsung dengan kegiatan perempuan, oleh Ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)/UPT kecamatan terkait.

2)

Penyampaian pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Ketua PKK.

3)

Pembahasan usulan hasil Lokakarya Dusun Perempuan/MKP yang telah dimasukan dalam Lembar E.2 atau Lembar Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan desa (DU-RKPDes) Perempuan.

4)

Penyampaian rancangan review/validasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, serta beberapa kebijakan pembangunan, khususnya usulan dari unsur perempuan di tingkat dusun oleh Tim 11.

5)

Pemilihan dan kesepakatan terkait utusan perempuan yang akan mewakili dalam Musyawarah Desa Khusus Kelompok Perempuan (MDKP).

6)

Pengambilan keputusan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan penganggaran daerah.

Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan 1)

Membahas dan menyepakati usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok simpan pinjam khusus perempuan di tingkat dusun yang masih berjalan aktif dan berusia minimal 1 tahun untuk diusulkan melalui PNPM Mpd.

2)

Memilih dan menyepakati wakil perempuan yang akan terlibat dalam penulisan usulan.

3)

Memutuskan keputusan lainnya mendukung pelaksanaan program.

yang

diperlukan


untuk

11

3) Musyawarah Desa Khusus Kelompok Perempuan (MDKP) Musyawarah Desa Khusus Kelompok Perempuan (MDKP) menjadi bagian dari siklus program yang perlu dilakukan yang dapat diselaraskan dalam proses pengkajian desa. Kegiatan musyawarah perempuan di tingkat desa ini adalah untuk membahas potensi dan masalah yang dirumuskan didalam usulan kegiatan untuk menjawab kebutuhan langsung kaum perempuan. MDKP adalah jawaban atas perlunya partisipasi kaum perempuan dalam setiap tahapan sebelum dan sesudah Musrenbang. MDKP menjadi bukti bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan menjadi bagian terpenting dalam kegiatan Musrenbang agar perempuan dapat mengungkapkan permasalahannya sendiri. MDKP dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan dari semua dusun selesai. Dalam Proses Musyawarah ini, dilakukan kompilasi usulan hasil MKP dan disepakati usulan prioritas perempuan untuk SPP dan Non-SPP yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan Musyawarah Desa 4. Pelaksanaan kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengagendakan persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan tujuan yang diharapkan dengan pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Desa Khusus Kelompok Perempuan adalah sebagai berikut. Tujuan

:

Agenda Pengintegrasian Perencanaan 1) Penyampaian informasi mengenai program-program dan pendanaan yang masuk ke tingkat desa dan kecamatan, khususnya yang terkait langsung dengan kegiatan perempuan oleh UPTD kecamatan terkait. 2) Penyampaian pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes), serta beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Kepala desa/Tim 11. 3) Penyampaian usulan hasil MDKP yang telah dimasukan dalam Lembar E.2 atau Lembar Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKPDes) Perempuan. 4) Penyampaian rancangan review/validasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes serta beberapa kebijakan pembangunan lain, khususnya usulan dari unsur perempuan di tingkat desa oleh Tim 11. 5) Memilih dan menyepakati (3) tiga orang perempuan sebagai delegasi tim desa dalam MAD Prioritas Usulan (MAD 3) dan Musrenbang kecamatan/Musyawarah Antar Desa Penetapan Pendanaan (MAD 1). 6) Memutuskan keputusan lainnya yang berkaitan perencanaan, pembangunan, dan penganggaran daerah.


dengan

12

Tujuan

:


Membahas dan menyepakati 2 (dua) usulan kegiatan yang merupakan aspirasi perempuan, yang terdiri dari usulan SPP dan non-SPP yang akan diputuskan dalam MD 4 dan menjadi rancangan RKPDes (N+1).

2)

Memilih dan menyepakati wakil perempuan sebagai Tim Penulis Usulan.

3)

Memutuskan keputusan lainnya dukungan pelaksanaan program.

yang

diperlukan

dalam

Metode

:

 Refleksi, Grup Diskusi Terfokus (FGD), dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja.

Waktu

:

 Juli sampai dengan Agustus atau disesuaikan alur tahapan atau kebijakan daerah.

Tempat

:

 Balai desa/tempat pertemuan yang disepakati.

Peserta

:

 Pengusul perempuan, unsur kelompok perempuan, tokoh perempuan, RTM perempuan, organisasi sosial perempuan, tokoh agama dan tokoh masyarakat perempuan, serta masyarakat unsur perempuan yang berminat.

Pemandu/Fasi litator

:

 Kader Perempuan/KPMD Perempuan.

Perempuan/Pemandu/Fasilitator

Materi, Alat : dan Bahan

 Daftar Usulan Khusus Perempuan Rencana Pembangunan Desa (DU-RKPDes);  DU-RKPDes dari usulan PKK, Ibu, dan Anak (Lembar E.2.a);  DU-RKPDes dari usulan Penguatan Kelembagaan (Lembar E.2.b);  DU-RKPDes dari usulan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Lembar E.2.c);  DU-RKPDes dari usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Lembar E.2.d);  Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan sesuai “Matrik RPJMDes”;  Pembahasan hasil perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan (Matrik RPJMDes);  Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan hasil review yang dilakukan setelah melalui Musrebang Desa;  Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun berjalan;  Lampiran II: Bentuk Laporan RKPDes: a) Rekapitulasi Perencana Pembangunan desa berdasarkan RKPDes diisi oleh desa dan b) Draf Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa berdasarkan RKPDes yang diisi oleh kecamatan;  Proses rekapitulasi data yang dapat memakai Lembar Lampiran Permendagri No. 13 tahun 2006;  Peta desa dan peta sosial;  Daftar hadir.

Kegiatan Fasilitasi

 Melakukan proses fasilitasi review kegiatan penggalian gagasan berbasis kelompok, dusun/wilayah dengan pendekatan PPD atau pendekatan sejenis, khususnya usulan dari pengusul perempuan;  Fasilitasi dan konsultasi penyusunan dan Rencana Pembangunan


13

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada tahun sebelumnya;  Informasi program-program yang masuk ke tingkat kecamatan disampaikan oleh Kasi Pembangunan/Kasi Pemerintahan/Penangggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK)/ Setrawan;  Penyampaian RPJMDes, RKPDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh kepala desa;  Penyampaian Alur Penyusunan RPJMDes dan RKPDes;  Penyampaian hasil pengkajian masalah dan potensi dari potret desa (Sketsa desa, daftar masalah dan potensi desa), hasil survei/transek dusun yang berkaitan dengan usulan perempuan;  Penyampaian hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dari Kalender Musim (Kalender Musim dan Masalah serta Potensi dari Kalender Musim) dan Penentuan Peringkat Tindakan Hasil Survei/Transek Dusun yang berkaitan dengan Usulan Perempuan;  Penyampaian hasil usulan/Lokakarya Dusun Perempuan yang telah dimasukan dalam Lembar E.2 atau Lembar Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan desa (DU-RKPDes) Perempuan;  Penyampaian Draf Review/Validasi RPJMDes, RKPDes, APBDes, serta beberapa kebijakan pembangunan, khususnya usulan dari unsur perempuan di tingkat desa oleh Tim Perumus Usulan;  DU-RKPDes Perempuan terbagi menjadi 4 Lembar E.2, yaitu: 1) E.2.a (DU-RKPDes dari usulan PKK, Ibu dan perlindungan Anak, 2) E.2.b (DU-RKPDes dari usulan Penguatan Kelembagaan, 3) E.2.c (DU-RKPDes dari usulan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP dan, 4) E.2.d (DU-RKPDes dari usulan kegiatan Sarana dan Prasarana;  Pembahasan dan Focus Group Discution (FGD)/Diskusi Mendalam yang terbagi menjadi 4 kelompok yang terwakili dari usulan dusundusun yang dilanjutkan pleno penentukan skala prioritas DURKPDes Perempuan yang diselaraskan dengan sumber-sumber pendanaan (dari APBN/APBD Provinsi, kabupaten/kota, APBDes, Swadaya dan Pihak Ketiga);  Pembahasan pleno prioritas usulan perempuan yang dikelompokkan menjadi empat kelompok;  Melakukan Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa Usulan berdasarkan RKPDes Perempuan-Desa diisi oleh desa;  Membentuk Tim Penulis Usulan untuk menulisan Usulan Perempuan;  Menyepakati (3) tiga perempuan yang akan menjadi utusan dalam Musrenbang Kecamatan/Musyawarah Antardesa (MAD) Prioritas Usulan dan Musyawarah Antardesa (MAD) Penetapan Pendanaan/ MAD 3.


14

Kegiatan Fasilitasi

4)

Menjaring dan Menghimpun aspirasi masyarakat dengan Pendekatan

Musyawarah ditingkat dusun di 4 wilayah dusun, Ds. Pantungo Oktober 2010

Fasilitasi Perumusan Village visioning/Visi Desa/MMDD Fasilitasi perumusan village visioning/visi desa (MMDD) dilaksanakan bagi oleh desa-desa yang akan menyusun RPJMDes atau memperbaharui RPJDes sehubungan dengan berakhirnya masa berlakunya RPJMDesa yang lama. Dalam melakukan kegiatan village memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

visioning

(MMDD)

harus

 Hasil MMDD merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim 11 sebagai bahan dalam merumuskan visi desa (village visioning) dan menyusun draf dokumen RPJMDes sebagai penerjemahan visi dan misi kades terpilih  Perlu dibedakan antara visi desa dan visi kades; visi desa lebih merencanakan visi desa dalam jangka panjang, sedangkan visi kades hanya menerjemahkan visi desa dengan batas waktu tertentu sesuai dengan masa jabatan kades. Idealnya, “Visi kades” tidak boleh bertentangan dengan “Visi desa”;  Memastikan village visioning/visi desa adalah rangkaian kegiatan untuk membantu masyarakat dalam mencari kesepakatan tentang masa depan desa;  Fasilitasi pertemuan-pertemuan untuk menggali gagasan masyarakat tentang visi desa;  Perlu dipahami bahwa village visioning bukanlah tahapan dari satu program, melainkan independen dari tahapan proyek/program;  Memastikan hasil village visioning dipergunakan untuk penyelarasan seluruh program yang masuk ke desa guna melihat kesesuaian aktivitas dengan kesepakatan masyarakat atau mencari kegiatan yang dapat didukung oleh program;  Proses pembuatan dan pemanfaatan village visioning dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut. - Fasilitasi pengumpulan pendapat masyarakat tentang visi desa. - Fasilitasi dalam merumuskan kesepakatan mengenai visi mana yang disepakati dan yang kurang didukung oleh masyarakat pada umumnya. Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

15

-

        

Kegiatan Fasilitasi

5)

Fasilitasi pengolahan hasil visioning menjadi daftar kegiatan dalam proses pembuatan rancangan Rencana Jangka Panjang. Penentuan visi desa perlu mempertimbangkan masukan dari luar/kebijakan luar; Mempertimbangkan RPJMNas, RPJM Daerah, dan tren perkembangan desa; Kegiatan village visioning diselenggarakan di tingkat desa atau dimulai di tingkat dusun; Tim 11, dengan dukungan fasilitator bersama pimpinan desa, boleh memutuskan apakah masukan lebih baik didengar di awal visioning, pada saat mencari kesepakatan, atau membuat RPJMDes; Tim 11, dengan dukungan fasilitator, menjelaskan bahwa diharapkan ada masukan dari orang sebanyak mungkin; Apabila orang menyumbangkan rencana kegiatan (bukan village visioning), Tim 11 dengan dukungan fasilitator harus memberi umpan balik sampai masukan itu diubah menjadi Vision; Visi desa yang dirumuskan untuk kepentingan 20 sampai dengan 25 tahun dapat disepakati di antara warga desa; Tim 11 dengan dukungan fasilitator harus menjelaskan kepada tim desa dan kepada masyarakat bahwa apa pun yang diusulkan sebagai visi desa harus dicatat dan diterima sebagai masukan awal; Rumusan penentuan visi desa dapat menggunakan metode yang tepat menurut pendapat masyarakat, tetapi fasilitator juga dapat memberi masukan dengan pendekatan yang mudah dikenal, misalkan SWOT (peluang/potensi, tantangan, dan hambatan), atau dengan pendekatan lainnya.

Fasilitasi Menyusun Rancangan/Draf RPJMDes  Memastikan Tim 11/Tim Penyusun atau review RPJMDes dan RKPDes telah terbentuk sebelumnya dan ditindaklanjuti dengan SK kades;  Tim 11 selanjutnya melakukan proses pelaksanaan pekerjaaan sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya;  Penyusunan Rancangan (draf) RPJMDes dilakukan oleh Tim Penyusun/Tim 11 secara partisipatif, transparan, dan akuntabel;  Memastikan bahwa kegiatan berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam menjawab kebutuhan visi dan misi kades;  Penyampaian hasil pengkajian masalah dan potensi dari potret desa (Protret Sketsa desa, Daftar Masalah, dan Potensi desa) dan hasil survei/Transek Dusun;  Penyampaian hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dari Kalender Musim (Kalender Musim dan Masalah serta Potensi dari Kalender Musim) dan Penentuan Peringkat Tindakan Hasil Survei/Transek Dusun;  Penyampaian hasil usulan/Lokakarya Dusun perempuan yang telah dimasukan dalam Lembar E.2 atau Lembar Daftar Usulan RKPDes (DU-RKPDes);  Naskah RPJMDes disusun dengan Susunan Sistematika: a) Pendahuluan (Latar Belakang, dasar Hukum dan Pengertian), b) Profil desa dengan susunan: (i) Kondisi desa (Sejarah desa, Demografi, Keadaan Sosial, dan Keadaan Ekonomi), (ii) Kondisi Pemerintahan desa (Pembagian wilayah desa dan Struktur organisasi pemerintahan desa), c) Potensi dan Masalah, d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Visi dan Misi kades/desa, Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Pembangunan, Potensi &


16

Masalah, Program Pembangunan Desa dan Strategi Pencapaian), d) Penutup dan Lampiran (Peta Sosial, Tabel Data potensi, masalah, dan tindakan pemecahan masalah, serta Tabel Rencana pembangunan desa);  Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan yang mencakup semua usulan/rencana yang dihasilkan dan dikembangkan dari hasil‐hasil penggalian gagasan;  Pleno/Lokakarya desa merupakan kegiatan sebelum Musrenbangdes sebagai Pembahasan Rancangan Awal Draf RPJMDes secara partisipatif dengan cara melakukan pemaparan proses penyusunan dan pokok-pokok hasil yang telah dicapai. Kegiatan Fasilitasi

6)

Kegiatan Fasilitasi

7)

Fasilitasi Pembahasan Rancangan/Draf RPJMDes  Rancangan draf ini dibahas dalam forum Musrenbangdes/MD Khusus/Pertemuan sejenis, yang diselenggarakan khusus untuk pembahasan Rancangan RPJMDes yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip‐prinsip program;  Pastikan peserta telah mendapatkan materi H-7 agar dapat mempelajari draf RPJMDes tersebut;  Melalui pleno, Tim 11 memaparkan rancangan awal pengelompokan isu berdasarkan hasil pemilahan dengan memperhatikan: - Pengelompokan isu permasalahan dan indikasi kegiatan dari usulan kelompok/dusun, - Isu-isu lainnya yang tidak terungkap karena tidak diusulkan oleh masyarakat (isu perempuan, isu anak, dan isu RTM), - Memastikan pembahasan isu dan kegiatan dan melakukan verifikasi bahwa isu dan usulan tersebut mendesak  Draf RPJMDes didiskusikan sesuai pengelompokan isu permasalahan dan indikasi kegiatan dari usulan kelompok/dusun;  Pada proses diskusi, setiap pertanyaan dan tanggapan dicatat serta diberi kesempatan untuk menanggapinya;  Melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi tersebut;  Hasil diskusi dijadikan rujukan untuk proses pengambilan keputusan;  Tim 11 merangkum hasil-hasil keputusan kepada peserta;  Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes, yang ditandatangani oleh Kepala desa, Pimpinan Musyawarah, dan 3 orang wakil masyarakat, penyempurnaan draf RPJMDes dilaksanakan sesuai hasil‐hasil pembahasan. Fasilitasi Menetapkan RPJMDes  Fasilitasi Pertemuan Pembahasan rancangan Perdes RPJMDes;  Memastikan materi Nota Rancangan Perdes RPJMDes telah sampai H-7 kepada anggota BPD dan Pimpinan Rapat/Ketua BPD;  Memastikan bahwa semua pelaku telah menerima materi dan mempelajari materi sebelum pelaksanaan pembahasan Rancangan Pembahasan RPJMDes;  Memastikan proses pembahasan yang dihadiri oleh semua Anggota BPD, Kades/Pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kelompok masyarakat, dan masyarakat yang berminat hadir memenuhi kuorum;  Memastikan bahwa semua pelaku atau yang hadir memahami mekanisme pertemuan dan agenda yang akan menjadi pembahasan utama;  Proses pertemuan diawali oleh kades yang menyampaikan Nota Keterangan Rancangan Perdes tentang RPJMDes;


17

 Anggota BPD menyampaikan tanggapan atas Nota Keterangan Rancangan RPJMDes;  Kades menyampaikan jawaban atas tanggapan Anggota BPD;  Penetapan Rancangan RPJMDes dengan Peraturan Desa;  Penandatanganan naskah Perdes tentang RPJMDes oleh Kades dan Ketua BPD;  Memastikan dalam pembahasan tersebut ada Berita Acara Hasil keputusan dan daftar hadir pertemuan.

Kegiatan Fasilitasi

8)

Fasilitasi Proses Penyusunan RKPDes/RPT Desa disesuaikan dengan RPJMDes Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 1 tahun anggaran yang sudah mencantumkan besar dan sumber dananya.  Mengklasifikasikan usulan yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan dan pengklasifikasian juga dilakukan dalam membicarakan kewenangan desa atau vertikal (SKPD kabupaten);  Pengklasifikasian termasuk juga memutuskan mana yang akan dibiayai oleh BLM PNPM MPd/Program lainnya;  Jika memungkinkan, identifikasi usulan kegiatan juga dilakukan terhadap usulan yang berkaitan dengan pendanaan Jaringan Aspirasi Masyarakat DPR/D (kabupaten, provinsi, dan pusat);  Penetapan Tim Penyusun RKPDes dengan Keputusan Kades;  Tim Penyusun RKPDes menyusun draf RKPDes yang dipetik dari RPJMDes serta disusun sesuai Lembar lampiran Permendagri No. 66 tahun 2007;  Fasilitasi pemilahan secara jelas terhadap rencana kegiatan/usulan yang akan diajukan untuk mengakses BLM PNPM MPd/Program sejenis, APBDes dan APBD Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Kegiatan Fasilitasi

9)

Fasilitasi Rumusan Teknis RKPDes  Secara teknis, kegiatan tersebut dirumuskan dalam bentuk masukan, proses, hasil, dan dampak serta digunakan untuk menyusun RKPDes. Adapun lampiran penyusunan RPJMDes dan RKPDes meliputi:  Lampiran I: Kegiatan dan Format Penyusunan RPJMDes dan RKPDes


18

-

Alur dan bagan Kegiatan RPJMDes dan RKPDes Masukan o Hasil pengkajian masalah dan potensi desa melalui alat kerja Potret desa, Sketsa desa, Kalender Musim, Bagan Kelembagaan, Daftar Masalah dan Potensi Desa o Hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dari Kalender Musim (Kalender Musim dan Masalah serta Potensi dari Kalender Musim) o Masukan dapat dilakukan dengan melakukan pengelompokan masalah - Proses o Penentuan Peringkat Masalah o PengkajianTindakan Pemecahan Masalah o Penentuan Peringkat Tindakan - Hasil o Perencanaan Pembangunan yang dibiayai oleh Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga o Perencanaan Pembangunan Desa yang ada Dananya o Rencana kegiatan APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten dan APBDes o Agenda Panduan Kegiatan Swadaya dan Dana yang sudah ada dananya o Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) o Peringkat Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) berdasarkan RPJMDes o Indikasi Perencanaan Pembangunan Desa dari RPJMDes o Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahunan o RKTL dan Berita Acara Musrebang Desa - Dampak o Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) o Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa:  Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DU-RKPDes) dari usulan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ibu, dan Perlindungan Anak atau (Lembar E.2.a)  Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DU-RKPDes) dari usulan Penguatan Kelembagaan atau (Lembar E.2.b)  Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DU-RKPDes) dari usulan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau (Lembar E.2.c) dan  Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DU-RKPDes) dari usulan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana atau (Lembar E.2.d)  Keputusan kepala desa tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes) dan Berita Acara Musrenbangdes dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes);  Lampiran II: Bentuk Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes): - Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisi oleh desa - Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa berdasarkan RKPDes oleh kecamatan - Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisi oleh kabupaten Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

19

- Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa berdasarkan RKPDes diisi oleh Provinsi  Pada kegiatan pasca-Musrenbangdes, finalisasi dokumen RKPDes dilakukan oleh Tim 11 dengan memperhatikan masukan-masukan peserta/hasil keputusan Msurenbangdes;  Penetapan RKPDes dilakukan berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh kepala desa, Pimpinan Musyawarah, dan 3 orang wakil masyarakat;  RKPDes ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

PROSES PENYUSUNAN RPJMDES DI KAB. PEMALANG • PELATIHAN DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP TERHADAP TIM 13 (PENYUSUN RPJMDes DAN RKPDes) YG DIMULAI SEJAK TH 2009 • DITERBITKANNYA SURAT EDARAN BUPATI PEMALANG NO. 141/3090/2010 TGL. 24 AGUSTUS 2010 YANG MEWAJIBKAN SELURUH DESA MENYUSUN DOKUMEN RPJMDes DAN RKPDes • PROSES PENDAMPINGAN, VERIFIKASI DAN ON CLINIC SELAMA 1 TAHUN • PENDAMPINGAN DILAKSANAKAN OLEH TIM KABUPATEN TERDIRI: BAPPEDA, BAPERMAS DAN KB, BAGIAN HUKUM, SETRAWAN, APARAT KECAMATAN SERTA FASILITATOR PNPM MANDIRI PEDESAAN UTK 10 KEC DAN FASILITATOR PNPM MANDIRI PERKOTAAN UTK 4 KECAMATAN • TAHUN 2011 SUDAH DIWAJIBKAN SEMUA USULAN MUSRENBANG HARUS SUDAH TERAKOMODIR DALAM RPJMDes • DITERAPKAN SANKSI LOKAL SECARA BERTAHAP, APABILA TDK MEMPUNYAI DOKUMEN RPJMDes DAN RKPDes, YAITU : DICORET DARI USULAN PRIORITAS, TIDAK MEMPEROLEH PENDANAAN DARI APBD

Contoh proses penyusunan RPJMDes

Kegiatan Fasilitasi

10) Fasilitasi Pembahasan Rancangan/ draf RKPDes  Rancangan/draf RKPDes dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya dan pembahasan draf RKPDes tahun berjalan;  Fasilitasi penyusunan sistematika yang meliputi: a) Pendahuluan (Latar Belakang, Visi dan Misi Kades, Gambaran kondisi umum terkini desa, maksud dan tujuan RKPDes, serta Proses dan sistematika penyusunan RKPDes), b) Prioritas Pembangunan Desa, c) Rencana Kerja dan Pendanaan, dan d) Penutup;  Memastikan apakah RPJMDes mempunyai andil/kontribusi dalam penerjemahan visi dan misi RPJMDes;  Memastikan apakah seluruh kegiatan selama satu tahun telah sesuai dengan tujuan capaian tahun tersebut, dan kalau belum, segera diperbaiki untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pada tahun tersebut;  Memastikan rumusan program per tahun output dan output-nya terukur secara jelas sebagai contoh, “Tahun ... akan terjadi pengurangan kemiskinan ...%/... orang” dan “Program pelatihan menjahit ini akan meningkatkan pendapatan RTM per bulan ... Rp....”  Program yang makin terumuskan ukurannya akan makin jelas, sehingga Draf RKPDes akan makin baik;


20

 Fasilitasi rapat Kerja Tim dalam pembahasan final Draf RKPDes yang akan dipaparkan oleh Tim 11 dalam dalam Musrenbangdes (lihat pelaksanaan Musrenbangdes);  Kegiatan ini dilaksanakan melalui lokakarya penyusunan draf RKPDes selama minimal 2 hari dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut: - Pemaparan dan kaji ulang (review) dokumen RPJMDes dan hasil-hasil kajian desa Tim Penyenggara Musrenbangdes dan Tim Pemandu/Fasilitator - Tim Perumus dapat mempergunakan alasan-alasan tertentu tentang usulan prioritas yang masuk - Alasan yang baru dapat memperkuat argumen dengan data-data yang valid dan kebutuhan lokal yang nyata, sehingga tidak menimbulkan perdebatan yang lama - Menyepakati usulan yang akan direncanakan pada tahun berjalanan - Menyepakati plafon tahun anggaran per sub/bidang pembangunan agar tidak terserap pada salah satu bidang saja - Menyusun tabel kegiatan berdasarkan sumber anggaran di masing-masing (APBDes, APBD Kabupaten/Provinsi dan Program Ad hoc yang dibiayai dari APBN/Pinjaman) 3.5.1.4.

Fasilitasi Kegiatan Review RPJMDes dan RKPDes Pengertian review/atau kaji ulang dokumen dalam konteks program dan sistem pembangunan partisipatif lebih memastikan bahwa dokumen RPJMDes dan RKPDes merupakan basis perencanaan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif. Review dilakukan dengan menyelaraskannya pada kondisi yang sekarang dan urgensi kebutuhan usulan, pendanaan yang akan dikerjakan pada (N) dan (N+1). Apakah pendanaan yang akan masuk ke desa bersangkutan telah masuk dalam dokumen atau belum atau bahkan masyarakat menolak dengan alasan tidak masuk dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes/di luar kesepakatan masyarakat. Kegiatan review dapat hanya memperbaiki dokumen yang dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu akibat dari adanya perubahan visi, misi, potensi, dan masalah serta usulan. Apabila terjadi perubahan tersebut, maka perlu dilakukan adanya “Perubahan RPJMDes dan RKPDes”. Akan tetapi, kalau tidak ada perubahan, kegiatan lebih bersifat memastikan menjaga prinsipprinsip “partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas” dari dokumen yang dibuat bersama masyarakat. Penjelasan detail tentang penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang dimulai dengan Pengkajian Kedaan Desa (PKD) dan instrumen penilaian RPJMDEs dan RKPDes diatur dalam “Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan”, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010. Pengertian review adalah lebih bersifat melakukan evaluasi, refleksi, dan penyempurnaan dari kegiatan Tahun Anggaran (TA) yang telah dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan Fasilitasi Tujuan

1)

Melakukan Kegiatan Review RPJMDes dan RKPDes

:

 Melakukan peninjauan ulang/review RPJMDes dan RKPDes yang


21

    Metode

:

disesuaikan dengan kondisi nyata, ketentuan, dan urgensi yang dilakukan secara partisipatif; Melakukan penyusunan kegiatan yang disesuaikan dengan “Matrik RPJMdes”; Melakukan pembahasan akhir rumusan review RPKDes; Penyusunan rumusan review RKPDes; Penyusunan penyusunan RPJMDes (N+1).

 Evaluatif, Reflektif, Diskusi FGD dan semiloka desa.

Supervisi RPJMDes & RKPDes Bersama Pelaku Muara Enim Sumsel

Waktu

:

 Agustus sampai dengan Desember tahun sebelumnya dan jumlah hari disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan;  Pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan Musyawarah Desa di program PNPM MPd/Musyawarah sejenis.

Tempat

:

 Balai desa/tempat yang disepakati.

Peserta

:

    

Pemandu/F asilitator

:

Kepala desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader desa yang mempunyai kompetensi.

Materi, Alat : & Bahan

 Dokumen RPJMDes dan RKPDes pada tahun yang telah dilaksanakan,  Laporan Serah Terima Pelaksanaan Pembangunan Desa/Laporan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun berjalan,  Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD),  Usulan tambahan hasil penjaringan (needs assessment) dari masyarakat pada tahun berjalan,  Lembar-lembar yang dibutuhkan khususnya Lembar Daftar Usulan,  UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,  UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah,

Perangkat desa (kades, sekdes, Kasi Pembangunan, dan lain-lain), Unsur BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader-kader desa, Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa (LPMD), Tim Penyelenggara Musrenbang/Tim 11 sebagai Tim Review, Masyarakat yang berminat.


22

 UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,  PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  PP No. 72/2005 tentang desa,  Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan,  Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,  Undang-Undang Desa, 2013  Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada. Kegiatan Fasilitasi

2)

Fasilitasi Review/Penyempurnaan RPJMDes  Fasilitasi Peninjauan ulang dan penyempurnaan RPJMDes sesuai Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (PPD);  Melakukan langkah‐langkah berikut: a) mengkaji data‐data (potensi, masalah dan gagasan) hasil Penggalian Gagasan sebelumnya, b) menggali dan menghimpun data‐data baru sesuai kondisi desa senyatanya, c) meninjau ulang/menyempurnakan rumusan RPJMDes;  Melakukan perumusan rencana kegiatan pembangunan sesuai “Matrik RPJMDes”;  Fasilitasi pembahasan hasil penyempurnaan rumusan RPJMDes melalui forum musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip‐prinsip program;  Menindaklanjuti fasilitasi dalam pembahasan, perubahan, dan penetapan dengan BPD untuk dilakukan penetapan kembali hasil review untuk menjadi Perdes RPJMDes.

Kegiatan Fasilitasi

3)

Fasilitasi Review/Penyempurnaan RKPDes  Fasilitasi rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber dananya;  Melakukan pemilihan secara jelas rencana kegiatan/usulan yang akan diajukan untuk mengakses BLM PNPM MPd, dan program ad hoc sejenis lainnya;  Langkah pertama adalah pembentukan Tim Penyusun RKPDes dibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 66 tahun 2007 dan Juknis PPD;  Fasilitasi Tim Penyusun RKPDes menyusun draf/rancangan RKPDes yang dipetik dari RPJMDes disusun sesuai Lembar lampiran Permendagri No. 66 tahun 2007;  Rancangan RKPDes dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya dan pembahasan draf RKPDes tahun berjalan;  Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala desa, Pimpinan Musyawarah, dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RKPDes;  Hasil review RKPDes ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Kegiatan Fasilitasi Tujuan

4)

Ketentuan Desa Telah Memiliki RPJMDes dan RKPDes Tidak Layak/Belum Memiliki RPJMDes dan RKPDes  Melakukan proses awal dengan penggalian gagasan/transek usulan secara partisipatif;  Melakukan proses pengkajian keadaan desa dengan pendekatan PPD;  Menyusun draft/rancangan RPJMDes;  Melakukan rancangan penetapan RPJMDes;

:


23

 Melakukan penyusunan RKPDes Kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh Tim 11 dan Tim Pemandu/Fasilitator;  Menyusun draf/rancangan awal RKPDes dengan mengaju pada berdasarkan RPJMDes yang baru disusun;  Melakukan penyatuanpaduan proses perencanaan;  Melakukan penyelarasan rencana kegiatan dan anggaran;  Penyatupaduan Pertanggungjawaban seluruh proses kegiatan di tingkat desa. Pengertian

:

 Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam menemukan masalah dan potensi;  Dimaksud dengan desa yang belum layak adanya setelah dilakukan penilaian dengan instrumen RPJMDes dan RKPDes maka nilainya di bawah 60;  Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dimaksud adalah: - penyusunan RPJMdes dan RKPDes didasarkan Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang “Perencanaan Pembangunan desa (PPD)” dalam lima tahunan (jangka menengah), - pasar-dasar pengintegrasian PNPM MPd ke Sistem Reguler yang dijelaskan dalam Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa sesuai surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010, - penjelasan detail tentang penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang dimulai dengan Pengkajian Kedaan Desa (PKD) dan instrumen penilaian RPJMDEs dan RKPDes diatur dalam, “Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan”, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010.  Penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang dimaksud tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas;  Panduan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD);  Hasil kegiatan akan menjadi bahan dalam merumuskan visi desa (village visioning) baru dilakukan dalam kegiatan Tim 11 untuk melakukan membuat draf/rancangan dokumen RPJMDes sebagai penerjemahan visi dan misi kades terpilih;  Village visioning adalah rangkaian kegiatan untuk membantu masyarakat mencari kesepakatan tentang masa depan desa;  Perlu dipahami oleh fasilitator bahwa proses pembuatan village visioning, visi tersebut bukan perencanaan;  Perencanaan adalah proses menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, tetapi visi merupakan potret keadaan yang ingin dicapai;  Village visioning juga bukan tahapan dari satu program, melainkan independen dari tahapan proyek/program;  Akan tetapi, hasilnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh program yang masuk ke desa untuk melihat kesesuaian aktivitas dengan kesepakatan masyarakat atau untuk mencari kegiatan yang dapat didukung oleh program;  Kegiatan ini akhirnya digunakan dalam penentuan rumusan tindakan di dalam pembuatan draf/rancangan RKPDes;  Penentuan visi desa perlu mempertimbangkan masukan dari luar/kebijakan luar;  Mempertimbangkan RPJMN, RPJMD dan tren perkembangan desa;


24

 RPJMDes pada hakikatnya adalah dukumen yang menerjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa;  Menerjemahkan visi dan misi kades terpilih secara konsisten dan bertanggung jawab (Permendagri No. 37 tahun 2007, Pasal 5);  Penyusunan harus didasarkan pada kerangka pikir yang jelas mulai dari: rumusan visi (untuk masa jabatan kades) yang disesuaikan dengan potensi dan masalah desa, rumusan misi menerjemahkan visi (didasarkan pada potensi dan masalah desa), kegiatan strategis harus didasakan pada visi dan misi, usulan kegiatan didasarkan pada aspek urgensi kebutuhan;  Kaidah penyusunan harus dilakukan dengan penyusunan rencana yang (spesifik, terukur, dapat diterima, realistik dan jelas kerangka waktunya);  RPJMDes harus dipahami sebagai proses berkelanjutan (berorientasi pada CD dan CO, dimasyarakatkan secara terus-menerus, visioner);  RPJMDes harus dipahami sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis (dapat dilihat dalam PPD);  RKPDes perlu dipahami sebagai penjabaran RPJMDes dalam perencanaan periode satu (1) tahun yang menetapkan: a) Rancangan kerangka ekonomi desa, b) Program dan kegiatan prioritas, dan c) Kerangka pendanaan;  RKPDes dapat disusun pada saat persiapan atau praMusrenbangdes dengan mengacu pada Dokumen RPJMDes;  Apabila desa belum mempunyai RPJMDes maka penyusunan RKPDes didasarkan pada penggalian gagasan secara partisipatif yang mengacu pada MMDD/PPD. Metode

:

 Evaluatif, Reflektif, Diskusi FGD, dan semiloka desa.

Waktu

:

 Agustus sampai dengan Desember tahun sebelumnya (N-1) dan jumlah hari disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Tempat

:

 Balai desa, Kunjungan Lapangan, transek/tempat yang disepakati.

Peserta

:

     

Pemandu/ Fasilitator

:

Kepala desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader desa yang mempunyai kompetensi/keahlian fasilitasi.

Materi, Alat : & Bahan

          

Perangkat desa (kades, sekdes, Kasi Pembangunan dan lain-lain), Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Unsur BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader-kader desa, Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penyelenggara Musrenbang/Tim 11 sebagai Tim Review, Masyarakat yang berminat.

Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) Hasil penggalian gagasan/transek kelompok, dusun, dan antardusun Hasil Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) dan PPD Lembar-lembar yang dibutuhkan khususnya lembar Daftar usulan UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 72/2005 tentang desa Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan atau Petunjuk Teknis Program Ad Hoc (APBN)


25

 Undang-Undang Desa  Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada 3.5.1.5.

Fasilitasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran. LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan. Proses pelaporan tersebut meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturanperaturan desa, termasuk Anggaran Pendapatan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Ini merupakan proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, yang meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (Permendagri No. 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa). LKPJ dan LPPD merupakan tata kelola manajemen pemerintahan desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis Kades yang dipilih oleh masyarakat, sebagai upaya evaluasi kritis terhadap pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan. 3.5.1.5.1. Agenda fasilitasi penyusunan APBDes

Metode

:

1). Melakukan evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun berjalan sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan berjalan sebagai dasar penyusunan LKPj dan LPPD tahun berikutnya; 2). Memfasilitasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kades (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa (LPPD). Refleksi, Diskusi FGD, dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja.

Waktu

:

Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

Tempat

:

Balai desa/pertemuan yang disepakati.

Peserta

:

Perangkat desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat, Unsur


26

Perempuan, dan kelompok masyarakat yang berminat hadir. Pemandu/F : asilitator Materi, Alat : dan Bahan

Tim 11.

Kegiatan Fasilitasi

 Kades dibantu Sekdes untuk melakukan pendataan laporan pelaksanaan pembangunan;  Pendataan tersebut diikuti pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yang dibuktikan dalam MD pertanggungjawaban/serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara;  Kegiatan penyelesaian pekerjaan juga diikuti dengan terbentuknya Tim Pemeliharaan demi keberlanjutannya;  Apabila memungkinkan perlu dibuat Perdes Pelestarian dan Perlindungan Aset yang telah dibangun;  Semua kegiatan dilakukan rekapitulasi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan penyusunan RKPDes tahun berikutnya;  Kades menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kades kepada masyarakat memalui BPD atau unsur tokoh masyarakat;  Fasilitasi membuat Outline laporan LKPj dan LPPD, antara lain: a) Latar belakang, b) Tujuan, c) Profil desa, d) Pelaksanaan Program Kerja, e) Permasalahan, f) Isu-isu strategis ke depan, g) Kesimpulan dan Rekomendasi, h) Penutup;  Pembahasan persiapan pelaksanaan review RPJMDes dan kegiatan pembangunan secara keseluruhan;  Melakukan pembahasan secara partisipatif terhadap RKPDes, LKPJ, dan LPPD yang merupakan bagian dari tata kelola manajemen pemerintahan desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis kades dipilih oleh masyarakat;  Identifikasi isu-isu/permasalahan yang kritis atau kegiatan untuk kelompok masyarakat marjinal termasuk di dalamnya usulan

:

 Laporan hasil kegiatan pembangunan selama tahun berjalan,  Dokumen RPJMDes dan RKPDes yang telah dilaksanakan/tahun lalu,  UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,  UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah,  UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,  PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  PP No. 72/2005 tentang desa,  Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,  Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,  Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,  Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa sesuai surat Menteri Dalam Negeri no. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010,  Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010,  Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada.


27

perempuan dan anak;  Fasilitasi isu-isu strategis desa yang diselaraskan dengan visi dan misi kades/desa serta kecenderungan ke depan;  Rumusan isu-isu strategis ini akan menjadi bahan untuk merumuskan RKPDes tahun berikutnya;  Fasilitasi MD/Lokakarya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;  Rekap hasil MD Khusus/Lokakarya digunakan untuk membuat Laporan Penyenggaraan Pememerintahan desa (LPPD);  Outline LPPD hampir sama dengan LKPj, hanya LPPD merupakan laporan yang ditujukan kepada Bupati. 3.5.1.6. Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) yang mengacu pada Dokumen RPJMDes dan RKPDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Para pelaku Penetapan Rancangan APBDes: a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDes; b) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan; c) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama; d) Penyampaian rancangan Peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya; e) Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDes; f) Rancangan Peraturan desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi, dan g) Rancangan Peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan (Permendagri No. 37 tahun 2007, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Adapun skenario dan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan penyusunan APBDes, yaitu: 3.5.1.6.1. Agenda fasilitasi penyusunan APBDes: 1). Usulan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat atau swakelola oleh masyarakat; 2). Usulan Prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh desa sendiri dibiayai melalui ADD; 3). Usulan prioritas kegiatan yang menjadi masalah daerah Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

28

diusulkan melalui Musrenbangkec menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi; 4). Usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan kepada program ad hoc (PNPM MPd, PPIP, Pansimas, atau program sejenis); 5). Program yang dibiayai oleh dana APBN atau sejenis;

Metode

:

6). Menjadi input untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya atau program-program yang bersifat ad hoc yang dibiayai dari dana APBN atau lainnya. Refleksi, Diskusi FGD, dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja.

Waktu

:

Januari sampai dengan Maret tahun berjalan.

Tempat

:

Balai desa/tempat pertemuan yang disepakati.

Peserta

:

Perangkat desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat, Unsur Perempuan, dan kelompok masyarakat yang berminat hadir.

Pemandu/F : asilitator Materi, Alat : dan Bahan

Tim 11.

Kegiatan Fasilitasi

Tahap I Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) dengan Mengacu pada Dokumen RKPDes

1)

 Laporan hasil kegiatan pembangunan selama tahun berjalan,  Dokumen RPJMDes dan RKPDes yang telah dilaksanakan/tahun lalu,  UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,  UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah,  UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,  PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  PP No. 72/2005 tentang Desa,  Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,  Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,  Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,  Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  Panduan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa sesuai surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010,  Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010,  Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada.

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun Berjalan meliputi: a) Pendapatan Desa, b) Belanja Desa, c) Rumusan (Pendapatan Desa – Belanja Desa);  Pembiayaan Desa meliputi: a) Penerimaan, b) Pengeluaran dan Rumusannya (Penerimaan – Pengeluaran);  SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun berkenaan;


29

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Fasilitasi ABPDes ini adalah: - Pendapatan desa meliputi: a) Pendapatan asli desa, b) Bagi hasil pajak, c) Bagi hasil restribusi, d) Bagian dana perimbangan, e) Bantuan keuangan Pemerintah, f) Hibah, dan g) Sumbangan pihak ketiga; - Pendapatan Asli Desa meliputi: a) Hasil usaha desa, b) Hasil pengelolaan kekayaan desa, c) Hasil swadaya/partisipasi masyarakat, d) Hasil gotong royong, dan e) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah; - Bagi Hasil Pajak meliputi: a) Bagi hasil pajak kabupaten, b) Bagi hasil pajak bumi dan bangunan; - Bagi hasil retribusi yang meliputi: a) Bagi hasil retribusi kabupaten, b) Bagi hasil retribusi objek wisata, c) Bagi hasil restribusi terminal, d) Bagi hasil retribusi pasar, e) Bagi hasil lainnya; - Dana Perimbangan merupakan alokasi dana desa; - Bantuan Keuangan Pemerintah meliputi: a) Pemerintah Pusat, b) Pemerintah Provinsi, dan c) Pemerintah Kabupaten; - Hibah bisa berasal dari: a) Pemerintah, b) Pemerintah Provinsi, c) Pemerintah Kabupaten, d) Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, dan c) Kelompok Masyarakat/Perorangan; - Sumbangan pihak ketiga yang merupakan: a) Sumbangan untuk Pilkades, b) Sumbangan untuk pengangkatan perangkat; - Belanja Desa meliputi: a) Belanja tidak langsung, b) Belanja langsung; - Belanja Tidak Langsung meliputi: a) Belanja pegawai, c) Belanja subsidi, c) Belanja hibah, d) Belanja bantuan sosial, e) Belanja bantuan keuangan, dan f) Belanja tidak terduga; - Belanja langsung meliputi: a) Belanja pegawai, b) Belanja barang jasa, c) Belanja modal; - Pembiayaan desa meliputi: a) Penerimaan dan b) Pengeluaran; - Penerimaan pembiayaan meliputi: a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), b) Pencairan Dana Cadangan, c) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan, dan d) Penerimaan Pinjaman; - Pengeluaran meliputi: a) Pembentukan dana cadangan, b) Penyertaan modal desa, dan c) Pembayaran utang tahun berjalan; - Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tak terpisahkan dengan peraturan desa: o Lampiran I : Ringkasan APBDes, o Lampiran II: Ringkasan APBDes mengenai Pendapatan Desa, o Lampiran III: Ringkasan APBDes tentang Belanja Desa, o Lampiran IV: Ringkasan APBDes mengenai Pembiayaan Desa. 2)

Tahap II: Mengembangkan Persetujuan Bersama dengan BPD  Persetujuan Bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa dan Kepala Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran,  Berita Acara tentang Persetujuan Bersama Kades dan BPD tentang Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran Tahun berjalan,  Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilampiri dengan: Lampiran I : Penjabaran Belanja Desa Tahun Anggaran ....  Peraturan Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan dan


30

Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,  RKPDes Tahun Anggaran Tahun Berjalan - Pendahuluan, - Latar Belakang, - Visi dan Misi Desa, - Gambaran Umum Kondisi Desa Terkini, - Maksud dan Tujuan RKPDes, - Prioritas Pembangunan Desa, - Rencana Kerja Tindak Lanjut.

3.5.2. Musyawarah Antar Desa 1/Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan yang diintegrasikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) adalah adalah forum musyawarah pemangku kebijakan kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota pada tahun berikutnya (N+1). Musrenbangkec merupakan bagian dari Musrenbang SKPD kabupaten untuk menghasilkan program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, baik urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang menjadi kewenangan desa. Proses pemilahan masalah dan kegiatan berdasarkan menjadi urusan/kewenangan dan kebutuhan masyarakat merujuk pada perlakuan daerah yang berlaku di daerah yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan desa. Secara teknis perencanaan kecamatan merupakan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari: a) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan; b) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota; c) Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif yang berdasarkan RPJMDes dan RKPDes. Dalam Proses Pelaksanaan Musyawarah pembangunan kecamatan, disampaikan arah kebijakan, rencana kerja sektoral di desa dan kecamatan beserta pagu pendanaannya, baik dalam Tahun Anggaran berjalan (N) maupun kegiatan dan pagu pendanaan (N+1). Proses ini menggunakan RKPDes sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja pembangunan tahun berikutnya. Dalam RKPDes yang disampaikan, desa sudah memisahkan jenis-jenis kegiatan yang akan diusulkan untuk mengakses dana APBN, APBD, Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara), Pihak Ketiga, Alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan secara khusus jenis kegiatan yang akan diusulkan oleh BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Oleh karena itu, SKPD dan perwakilan legislatif sudah mengetahui rencana desa berdasarkan skenario usulan dan pendanaan dalam upaya untuk menghindari adanya overlapping perencanaan kegiatan dan pendanaan. Dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dilakukan Musyawarah Antar Desa Penetapan usulan untuk kegiatan-kegiatan yang akan didanai dengan BLM


31

PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran Berjalan. Adapun skenario dan tujuan Musyawarah Antar Desa 1/Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan yang diintegrasikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, yaitu: 3.5.2.1.

3.5.2.2.


Mensosialisasikan arah kebijakan pembangunan, evaluasi pembangunan tahun lalu, pokok-pokok kebijakan DPRD, dan program beserta pendanaannya yang akan masuk di kabupaten, kecamatan, dan desa tahun (N) dan N+1);

2)

Menyampaikan rancangan Renstra Kewilayahan, usulan kegiatan strategis antardesa/wilayah perdesaan dan beberapa pembangunan di tingkat kecamatan menjadi rujukan dalam menyusunan rancangan RKPDes dan review RPJMDes;

3)

Pemaparan Tim Pemandu Musrenbang yang dibantu Tim Verifikasi dan Tim Delegasi, Hasil Rekapitulasi Usulan yang telah diverifikasi bersumber dari Rekapitulasi RKPDes (N+1);

4)

Membahas dan menyepakati prioritas usulan (wajib dan pilihan), usulan kegiatan program ad hoc, usulan pihak ketiga, serta alternatif sumber pembiayaan kegiatan dan secara khusus usulan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;

5)

Membahas dan memasukan ke dalam Matrik Rencana usulan pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan skala prioritas dan bidang urusan yang akan diajukan kepada SKPD terkait, untuk mengakses sumber dana APBD melalui skema PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan), PI SKPD atau APBD Provinsi, APBN dan Pihak Ketiga;

6)

Memilih Tim Delegasi/utusan kecamatan yang mewakili dalam Forum Konsultasi SKPD, Forum SKPD, dan Musrenbangkab yang melibatkan minimal 3 orang dari unsur pelaku BKAD yang memahami sistem perencanaan dan pembangunan partisipatif serta minimal 1 perempuan dari utusan tersebut;

7)

Menyepakati keputusan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan penganggaran daerah.


Memutuskan dan menetapkan pendanaan usulan kegiatan sesuai dengan keputusan MAD Prioritas Usulan,

2)

Membahas dan menyetujui keputusan tentang pemberlakuan sanksi lokal,

3)

Membahas dan menyetujui rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan di kecamatan,

4)

Menyepakati rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan setiap desa,

5)

Menyepakati keputusan dukungan program.

lainnya

yang

diperlukan


dalam

32

3.5.2.3.

Ketentuan Khusus Salah satu hasil dari keputusan MAD penetapan usulan disahkan sesegera mungkin oleh camat atas nama bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC) yang berisi daftar alokasi bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan yang bersangkutan. SPC berikut lampirannya mencantumkan nama desa, jenis kegiatan, termasuk jumlah alokasi dananya, yang dikirimkan oleh PjOK kepada TK PNPM Mandiri kabupaten dengan tembusan kepada bupati, Fasilitator Kecamatan, dan Fasilitator Kabupaten. Proses Musyawarah Antar Desa 1, yang diintegrasikan dengan Musrenbangkec juga akan diikuti dengan agenda-agenda kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang terkait dengan perencanaan kegiatan dan penetapan prioritas usulan untuk kegiatan-kegiatan yang akan didanai dengan BLM PNPM Tahun Anggaran Berjalan. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa kegiatan Musrenbangkec lebih memfokuskan pada memutuskan usulan kegiatan (N+1) dari usulan yang akan dibiayai dari sumber pendanaan APBN, APBD, Pihak Ketiga, dan secara khusus usulan PNPM Mandiri Perdesaan. Oleh karena itu, apabila kegiatan penetapan prioritas usulan untuk kegiatan-kegiatan yang akan didanai dengan BLM PNPM Tahun Anggaran Berjalan akan menjadi agenda perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggangu kualitas agenda Musrenbangkec. Salah satu strategi yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan kegiatan tersebut sebelum atau sesudah pelaksanaan Musrebangkec dalam tambahan efektivitas waktu dan hari.

3.5.3.

Rangkaian Kegiatan Persipan Pelaksanaan Musrenbangkec/MAD 1 Kegiatan Persiapan Musrenbangkec merupakan proses awal dari pembangunan konsensus program dan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Kegiatan ini memastikan persiapan Musrenbangkec agar benar-benar sesuai rencana dan target yang diharapkan.

Tujuan

:

Metode

:

 Melakukan pengorganisasian/persiapan sosial musrenbangkec,  Membentuk Tim Penyelenggara Musrenbangkec,  Melakukan persiapan substansi materi dan permasalahan teknis Musrenbangkec;  Mengumumkan kegiatan Musrenbangkec (penyusunan jadwal dan agenda, pengumuman pelaksanaan musrebangkec H-7, dan persiapan logistik. Diskusi FGD, Refleksi, dan Rapat Kerja


33

MUSRENBANG KECAMATAN INPUT

- DOK RKPDes - PRIORITAS DESA (3 USULAN) - DELEGASI DESA 6 ORANG

PROSES

PELAKSANAAN 2 HARI PADA MINGGU III JANUARI HARI I : PAPARAN : ARAH KEBIJAKAN, HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN LALU, POKOK2 PIKIRAN DPRD DAN HASIL VERIFIKASI TIM KECAMATAN HARI II : -PAPARAN DARI DESA ATAS 3 USULAN DENGAN AUDIO VISUAL - DISKUSI KELOMPOK DAN PENILAIAN ATAS USULAN DESA

OUTPUT

-DAFTAR PRIORITAS KECAMATAN SESUAI JML YG DITETAPKAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN LOKAL KEC./ KAB) -NAMA DELEGASI - BA MUSRENBANG

ANGGARAN PELAKSANAAN MUSRENBANGKEC. (DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PENDANAAN/ KEBUTUHAN KECAMATAN) YANG DIALOKASIKAN MELALUI BELANJA SKPD KECAMATAN

Waktu Tempat Peserta

: : :

2-5 hari pada bulan Februari atau setelah pelaksanaan Musrenbangdes. Balai kecamatan/tempat yang telah disepakati.  Camat, PjOK, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan  Pengurus BKAD  Setrawan  Tim Penyelenggara Musrenbang Camat, PjOK, dan BKAD.

Pemandu/ : Fasilitator Materi, : Alat dan Bahan

Proses Fasilitasi

 Daftar Usulan prioritas desa-desa yang akan diajukan pendanaan ke APBD kabupaten dan provinsi (N+1),  Daftar Usulan Prioritas Usulan desa yang akan diajukan dalam pendanaan BLM APBN (PNPM MPd, PNPM Integrasi atau program sejenis lainnya),  Lembar Usulan yang disesuikan dengan Permendagri No. 13 tahun 2007 (Terlampir dalam Panduan Ini). 1)

Pengorganisasian/Persiapan Sosial Musrenbangkec  Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbangkec,  Pembahasan identifikasi peserta Musrenbangkec,  Pembahasan proses dan jadwal Musrenbangkec,  Penyiapan bahan-bahan Musrenbangkec,  Persiapan tidak hanya permasalahan teknis penyenggaraan, tetapi lebih ke masalah substansi atau materi yang akan dibahas dalam kegiatan Musrenbangkec,  Perlu dibedakan persiapan substansi materi dan persiapan teknis,  Melakukan persiapan teknis Musrenbangkec (penyusunan jadwal dan agenda, pengumuman pelaksanaan Musrebangkec H-7,dan persiapan logistik.


34

PELAKSANAAN MUSRENBANGKEC MOJO, PEMALANG TA. 2011 Hari Ke I

Hari Ke II

Contoh pelaksanaan Musrenbang 2)

Fasilitasi Proses Pembentukan Musrenbangkec (Tim PM)

Tim

Penyelenggaraan

 Dalam rapat ini, diharapkan Ketua BKAD dan Camat menjadi fasilitator dalam proses pembentukannya;  Dalam kegiatan ini, perlu dipastikan tujuan dan maksud dari Tim Penyelenggaraan Musrenbangkec;  Camat dan Ketua BKAD memaparkan identifikasi calon/nama personel Tim PM;  Peserta rapat memutuskan nama tersebut yang disertai dengan penegasan tugas dan tanggung jawabnya;  Peserta diminta memberikan beberapa masukan dari peserta rapat;  Tim PM yang terbentuk dipersilakan melakukan langkah-langkah kerja yang dirumuskan dengan RKTL.


35

3)

Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbangkec di Bappeda  Perlu diketahui secara peraturan kegiatan Musrenbangkec menjadi kewenangan Bappeda;  Persiapan Musrenbangkec khususnya penyenggaraan ditentukan/dikoordinasi Bappeda;  Agenda utamanya adalah penyusunan jadwal normatif penyelenggaraan Musrenbangkec;  Mempersiapkan materi-materi kebijakan program dan program dan anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan Musrenbang;  Pembagian tugas untuk persiapan dan penyelenggaraan Musrenbangkec.

4)

Fasilitasi Proses Pembentukan Tim Penyelenggaraan Musrenbang (Tim PM)

Pemandu/Fasilitator

• Pembentukan Tim PM tidak harus dilakukan oleh Bappeda, tetapi lebih mengutamakan sumber daya dari wilayah kecamatan dengan anggota 2-3 orang; • Tim PM sendiri diharapkan Ketua BKAD/Pengurus BKAD ikut terlibat karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara perencanaan partisipatif berbasis desa dan kecamatan; • Tim PM perlu melibatkan unsur perempuan dalam pembentukannya; • Tim PM yang dipilih diharapkan mempunyai kompetensi kualifikasi dan pengalaman fasilitasi lokakarya atau pertemuan-pertemuan dengan masyarakat; • Tim PM diharapkan menguasai teknik-teknik fasilitasi; • Tim PM dari unsur pemerintah juga diperbolehkan, tetapi diharapkan mempunyai pengalaman yang sama dan menjaga netralitas; • Perlu memastikan bahwa Tim PM dan Tim Pelaksana secara bersama-sama merumuskan desain pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 5)

Fasilitasi Rapat Persiapan Musrenbangkec • Rapat ini lebih mengembangkan kerja sama tim untuk persiapan Musrenbangkec; • Tim PM dan Tim Penyelenggara mengidentifikasikan atau merekap daftar peserta/delegasi dari hasil keputusan Musrenbangdes yang akan menjadi delegasi ke Musrenbangkec ditambah dengan unsurunsur lainnya; • Memastikan Tim PM mempunyai jadwal dengan cara memaparkan proses dan jadwal Musrenbang mulai (prapelaksanaan, pelaksanaan dan pascapelaksanaan); • Agenda rapat lebih berfokus untuk memastikan bahwa semua persiapan materi, bahan, dan alat berikut siapa yang bertanggung jawab, sehingga akan didapatkan kepastian mengenai siapa yang akan bertanggung jawab; • Materi pokok dalam rapat ini adalah: - presentasi isu strategis dan permasalahan kecamatan, - presentasi daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan hasil dari Musrenbangkec pada tahun lalu, - presentasi daftar usulan kegiatan wilayah, - presentasi peran dan tugas dari Tim Delegasi kecamatan; • Materi-materi yang perlu dipersiapkan Bappeda antara lain: - Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya,


36

6)

Prioritas program dan kebijakan daerah pada tahun yang direncanakan, Informasi-informasi anggaran (pagu indikatif dan perkiraan maju), Bahan presentasi rancangan rencana pembangunan daerah untuk tahun yang akan datang (N+1), Bahan presentasi fungsi-fungsi wilayah pembangunan.

Fasilitasi Persiapan Teknis Musrenbang Kecamatan • Memastikan tempat untuk musyawarah benar-benar layak dipergunakan untuk kegiatan Musrenbangkec; • Mengidentifikasi tempat yang layak untuk membuat diskusi minimal 6 kelompok dan pleno; • Ada tempat untuk papan/dinding atau alat tulis untuk kegiatan pemaparan diskusi kelompok dan pleno; • Memastikan pengaturan dengan jumlah yang cukup besar, yakni sekitar jumlah desa yang hadir dengan Tim Delegasi 5-6, pengamat, unsur SKPD Kecamatan, organisasi sosial, dan masyarakat yang berminat; • Jika memungkinkan tempat diskusi dibuat dalam model hurup U atau melingkar; • Memastikan materi, bahan, dan alat proses pelaksanaan Musrenbangkec; • Memastikan ada pencatat proses untuk merumuskan hasil-hasil keputusan dalam pelaksanaan Msurenbangkec.

3.5.4. Kompilasi/Rekapitulasi Usulan Desa dan Penyusunan Draf Awal Rancangan Pembangunan Kecamatan Musrenbangkec merupakan bagian dari Musrenbang SKPD kabupaten untuk menghasilkan program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat (Pasal 36 ayat (1). Pemilahan masalah dan kegiatan didasarkan pada hal-hal yang menjadi urusan/kewenangan dan kebutuhan masyarakat yang merujuk pada: a) Peraturan daerah yang berlaku di daerah yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan desa sesuai dengan amanat PP No. 72/2005 tentang desa pasal 7, 8, dan 9; serta b) Peraturan yang berlaku di daerah yang mengatur pelimpahan kewenangan walikota/bupati kepada camat sesuai dengan PP No. 9/2008 tentang kecamatan pada pasal 15. Sementara itu, aturan teknis yang berlaku di tingkat daerah yang menunjukkan kriteria spesifik dalam menentukan cakupan kewenangan kabupaten. Tujuan

:

Metode Waktu Tempat Peserta

: : : :

1). Melakukan rekapitulasi dan pemilahan usulan-usulan permasalahan dari Musrenbang desa berdasarkan urusan dan kewenangan; 2). Mengompilasi usulan-usulan kegiatan/masalah desa menjadi isu permasalahan wilayah yang menyusunnya dalam Tabel Rekapitulasi Masalah Kecamatan. Refleksi, Verifikasi, Diskusi FGD, dan Rapat Kerja. 1-2 hari sebelum Musrenbangkec bulan Februari. Balai kecamatan/tempat yang yang layak yang telah disepakati.  Tim Penyelenggara Musrenbang kecamatan,  Unsur pelaku program (PNPM MPd atau program sejenis),  Seluruh jajaran staf kecamatan,  Staf UPTD di kecamatan.


37

Pemandu/ : Fasilitator Materi, : Alat dan Bahan Proses 1) Fasilitasi

2)

Camat/Tim Pemandu. Draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan; Lembar Rekapitulasi Usulan Kompilasi/Rekapitulasi Usulan Permasalahan dan Penyiapan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan  Camat membuka rapat kerja dengan menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan tersebut;  Camat mempersilakan Tim Kerja untuk memaparkan hasil kerjanya dalam melakukan pemilihan dan rekapitulasi melalui: - pemilahan usulan-usulan kegiatan desa yang merupakan kewenangan kewilayahan; - pengelompokan usulan kegiatan desa yang menjadi isu permasalahan kewilayahan kecamatan; - pengelompokan isu perlu memperhatikan PP No. 8/2008 pasal 17 ayat (5), “Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan”; - pengklasifikasian usulan berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimasukan dalam Tabel Rekapitulasi Usulan Masalah Kecamatan; - perlu diperhatikan bahwa tabel dari daftar usulan desa yang sesuai dengan Permendagri No. 66 tahun 2007 itu tidak sinkron, sehingga Tugas Tim Kerja Daftar Prioritas Usulan Desa Hasil Musrenbangdes tersebut adalah membuat pengelompokan dan dimasukkan ke lembar yang sesuai dengan Musrenbangkab; - rekapitulasi didasarkan dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Pemendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lihat Lembar Rekapitulasi Terlampir); - pengklasifikasian usulan-usulan kegiatan pada kelompok SKPD berdasarkan fungsi-fungsi wilayah; - pengklasifikasian usulan yang akan terdanai oleh BLM APBN (PNPM MPd, PNPM Integrasi, atau program sejenis lainnya). Validasi dan Diskusi secara Mendalam Hasil  Hasil tersebut didiskusikan dalam pengelompokan isu permasalahan dan indikasi kegiatan dari Musrebangdes;  Melakukan proses diskusi, yang di dalamnya setiap pertanyaan dan tanggapan dicatat dan diberi kesempatan untuk ditanggapi;  Beberapa hasil diskusi dijadikan rujukan untuk proses pengambilan keputusan pengelompokan tersebut;  Melakukan pleno dengan Tim Kerja dan memaparkan rancangan awal pengelompokan isu berdasarkan hasil pemilahan dengan memperhatikan: - pengelompokan isu-isu permasalahan dan indikasi kegiatan dari Musrenbangdes, - isu-isu lainnya yang tidak terungkap karena tidak diusulkan dalam Musrenbang (isu perempuan, isu anak, dan isu RTM), - pembahasan isu dan kegiatan dan verifikasi bahwa isu dan usulan tersebut memang ada atau terdapat dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes, - umpan balik terhadap hasil diskusi tersebut;  Camat dan Tim Pemandu/fasilitator merangkum hasil-hasil keputusan sebelum dimintakan hasil keputusan kepada peserta;  Hasil tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Kerja.


38

3.5.5. Musyawarah Desa 2 Musyawarah Desa 2 merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD 1/Musrenbang kecamatan. Kecuali itu, Musyawarah Desa 2 juga sebagai ajang sosialisasi kegiatan yang akan didanai oleh dana APBD dan pendanaan lainnya yang telah disampaikan dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Musyawarah Desa ini dilaksanakan di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. Pelaksanaan kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan tujuan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musrenbang Desa 2, yaitu: 3.5.5.1.


Ada paparan Tim Delegasi desa, terkait hasil-hasil keputusan pelaksanaan Musrenbangkec/MAD 1,

2)

Ada pembentukan/penetapan kembali Tim 11 untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD),

3)

Ada kesepakan jadwal kegiatan untuk pelaksanaan review (RPJMDes dan RPJMdes), penyusunan rancangan RKPDes (N+1),

4)

Ada rencana kegiatan untuk melakukan kerja sama dalam penentuan usulan kegiatan strategis antardesa/wilayah perdesaan,

5)

Ada keputusan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan penganggaran daerah.

3.5.5.2.


Terpilih dan disepakatinya susunan lengkap TPK, yaitu ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai,

2)

Terpilihnya panitia pengadaan barang dan jasa,

3)

Sosialisasi mekanisme dan proses pengadaan bahan dan alat,

4)

Sosialisasi jadwal dilaksanakan,

5)

Sosialisasi sanksi program dan diputuskan sanksi lokal yang akan diberlakukan selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan,

6)

Kesepakatan rencana realisasi sumbangan, termasuk kompensasi lahan atau aset lain masyarakat,

7)

Kesepakatan besarnya insentif bagi pekerja (per HOK) dan tata cara pembayarannya,

8)

Terpilih dan disepakatinya Ketua Bidang Kegiatan sebagai bagian dari TPK,

9)

Terpilih dan disepakatinya Tim Pemantau yang akan memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan monev pembangunan desa,

pelaksanaan

tiap

kegiatan

yang

akan

10) Selain agenda tersebut di atas, jika dipandang penting, perlu Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

39

disampaikan pula kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjut serta keputusan lainya yang diperlukan dalam dukungan program. Waktu: Maret sampai dengan April tahun berjalan.

3.5.6. Musyawarah Antar Desa 2 (MAD 2) MAD 2 merupakan pertemuan antardesa untuk mensosialisasikan tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan tahun berikutnya (N+1) dan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antardesa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan di tahun berikutnya. Selain itu, musyawarah ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, termasuk evaluasi seluruh pelaku-pelaku yang terlibat. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan perbaikan-perbaikan bagi kegiatan di tahun berikutnya. Adapun skenario dan tujuan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) 2, yaitu: 3.5.6.1. Agenda Pengintegrasian Perencanaan 1)

Pemaparan oleh BKAD yang dibantu TV tentang hasil pemetaan usulan kegiatan strategis (N+1) sebagai input dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;

2)

Pemaparan rancangan kegiatan usulan antardesa/kawasan perdesaan telah dirumuskan secara detail terkait dukungan kelengkapan kegiatan yang akan dilakukan sumber pendanaan dari APBN, APBD, Pihak Ketiga, dan antarprogram secara khusus telah ada verifikasi kasar usulan yang akan dibiayai oleh PNPM Mandiri Perdesaan;

3)

Pemaparan rumusan rancangan master plan, road map, site plan, dan dukungan lintas program/lintas SKPD yang dilengkapi dengan kebijakan pendukung;

4)

Pemaparan rumusan awal usulan kerja sama antardesa/kawasan perdesaan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama;

5)

Pembahasan untuk mendapatkan komitmen dari Bappeda kabupaten bahwa usulan yang tidak didanai PNPM Mandiri Perdesaan akan dirumuskan dan ditetapkan menjadi bagian renja kecamatan, diusulkan ke Forum SKPD dan/atau Musrenbang kecamatan dan kabupaten;

6)

Keputusan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan, dan penganggaran daerah.

perencanaan,

3.5.6.2. Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan 1. Mensosialisasikan dan menginformasikan pokok-pokok kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur; 2. Membahas dan menyepakati rancangan tata cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antardesa, terutama menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana BLM dan dana pendukung lainnya; 3. Membahas dan menyepakati mekanisme review kelembagaan Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

40

BKAD dalam aspek keabsahan kelembagaan, asset, dan operasional pengelolaan aset; 4. Membahas perencanaan partisipatif di desa dengan menggunakan pola Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) sebagai panduan penyusunan RPJMDes dan RKPDes, serta rencana program/proyek kabupaten atau pihak lain yang akan dilaksanakan di desa; 5. Membahas dan menyepakati jadwal kegiatan Musyawarah Desa Sosialisasi dari tiap desa dan rencana pelaksanaan Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan; 6. Membahas dan menyepakati waktu penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan; 7. Mengevaluasi BKAD dan unit kerja pendukung, khusus untuk lokasi baru, perlu ada sosialisasi rencana pembentukan UPK dan Badan Pengawas UPK beserta tugas dan kewenangannya; 8. Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan PNPM PPK atau Mandiri Perdesaan yang telah berjalan, terutama berkaitan dengan kegiatan pelestarian sarana/prasarana yang telah dibangun, serta pengelolaan kegiatan perguliran; 9. Menyusun rencana penggunaan DOK Perencanaan; 10. Memaparkan pemetaan usulan kegiatan strategis (N+1) sebagai input Musrenbang kecamatan oleh BKAD; 11. Menyepakati keputusan lainnya yang diperlukan dalam mendukung program. Waktu: Juni sampai dengan Juli tahun berjalan. 3.5.7. Musyawarah Desa 3 Musyawarah Desa 3 merupakan forum sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan tentang lokasi dan alokasi pendanaan, sekaligus sebagai forum musyawarah pertanggungjawaban TPK atas pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahap 1. Musyawarah Desa ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban ini dilakukan secara bertahap, minimal dua kali, yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan tahap pertama dan tahap kedua. Forum ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan pengintegrasian dalam Musyawarah Desa 3, yaitu:

dalam

pelaksanaan

3.5.7.1. Agenda Pengintegrasian Perencanaan 1)

Informasi kebijakan/hasil-hasil keputusan dari pelaksanaan MAD 2,

2)

Rancangan kegiatan usulan antardesa/kawasan perdesaan.


41

3.5.7.2.


Mensosialisasikan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada BPD, aparat pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelembagaan Lokal, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di desa (Khusus bagi desa yang baru berpartisipasi PNPM Mandiri Perdesaan);

2)

Penyampaian laporan oleh TPK tentang penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan perempuan dan RTM;

3)

Melakukan pembahasan terkait dengan pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari TPK, berdasarkan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan;

4)

Mengevaluasi kinerja TPK dan pelaku-pelaku lainnya serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya;

5)

Membahas dan menyepakati penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat;

6)

Membahas dan merumuskan pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya;

7)

Menyampaikan kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya;

8)

Membahas dan menyepakati jadwal pelaksanaan persiapan MD 1 dan MD 4;

9)

Menginformasikan indikasi lokasi dan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan tahun berikutnya;

10) Menyepakati keputusan dukungan program.

lainnya

yang

diperlukan

dalam

Waktu: Agustus sampai dengan September tahun berjalan. 3.5.8. Musyawarah Desa 4 (MD 4) Musyawarah Desa 4 merupakan forum untuk menyampaikan pertanggungjawaban tahap kedua pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Forum ini sekaligus mengevaluasi RPJMDes dan menyusun rancangan RKPDes untuk tahun berikutnya, menetapkan kegiatan yang akan diusulkan melalui pendanaan PNPM tahun berikutnya, sekaligus memilih tim pemelihara. Pelaksanaan kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Desa 4, yaitu:

a.

Agenda Pengintegrasian Perencanaan: 1)

Penyampaian usulan yang telah termuat dalam rancangan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes serta beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh kades/Penyampaian rancangan


42

review/Validasi RPJMDes, RKPDes dan APBDes, serta beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Tim 11/Tim Perumus Usulan;

b.

2)

Penyampaian penetapan kegiatan untuk pelaksanaan review (RPJMDes dan RPJMdes) untuk (N) dan penyusunan rancangan RKPDes (N+1);

3)

Pembahasan rancangan kegiatan usulan antardesa/kawasan perdesaan telah masuk di dalam rancangan RKPDes (N+1) di masing-masing desa;

4)

Pembahasan rumusan usulan kerja sama antardesa/kawasan perdesaan telah ada rancangan Kerja Sama Antardesa tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama;

5)

Menyepakati keputusan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan penganggaran daerah.

Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan: 1)

Pembahasan dan kesepakatan terkait prioritas usulan desa yang terdiri dari dua usulan dari kelompok perempuan dan satu usulan dari kelompok campuran;

2)

Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tahap kedua yang terdiri dari rencana dan realisasi kegiatan yang meliputi: a) biayabiaya bahan, b) upah/ongkos, c) honor/insentif, d) Pinjaman kepada kelompok (ekonomi), e) Operasional dan lain-lain;

3)

Melakukan paparan, umpan balik, dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan oleh Tim Pemantau;

4)

Khusus lokasi baru, Tim Penulis Usulan desa (TPU), Tim Pemantau desa, Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3), serta Tim 11 perlu dipilih dan disepakati. Apabila para pelaku mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, sebaiknya dipilih dan disepakati kembali;

5)

Membahas dan merumuskan langkah-langkah kerja persiapan pelaksanaan tahap berikutnya;

6)

Membahas dan menyepakati rancangan kerjasama TPK dalam pengelolaan usulan kerja sama desa/kawasan perdesaan untuk usulan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan (N+1);

7)

Menyepakati keputusan lainnya yang diperlukan dalam dukungan program.

Waktu: Juli sampai dengan September tahun berjalan.


43

3.5.9. Fasilitasi Kegiatan Antardesa/Kawasan Perdesaan Rencana Pembangunan antardesa/kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat adalah hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unit administratif desa, melainkan atas dasar kesamaan fungsi kawasan perdesaan. Sementara itu, kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Fasilitasi kegiatan berbasis antardesa/kawasan perdesaan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum dalam antardesa/kawasan perdesaan. Kecuali itu, fasililtasi juga mendorong kepentingan umum dalam antardesa/kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif, dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi juga membantu masyarakat dalam melakukan identifikasi Pusat Pertumbuhan Terpadu Antardesa. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antardesa adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antardesa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya. Fasilitasi ini juga membantu masyarakat dalam merumuskan Pola Tata Desa, yaitu tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa, serta pusat layanan sosial. 3.5.9.1. Maksud dan tujuan fasilitasi antardesa/kawasan perdesaan

kegiatan

berbasis

Maksud dilakukan fasilitasi kegiatan berbasis antardesa/kawasan perdesaan adalah: 1). melakukan proses pembelajaran kegiatan antardesa/kawasan perdesaan yang dilakukan secara partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, 2). mengoptimalkan pemanfaatan dana menunjang kegiatan masyarakat,

BLM

PNPM

dalam

3). mengoptimalisasikan penyusunan profil desa dalam rangka mengenali dan mendayagunakan potensi desa, 4). memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa, 5). menemukan dan mengembangkan antardesa/kawasan perdesaan,

komoditas

unggulan

6). memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam, 7). memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing, 8). mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal, 9). menciptakan keserasian,

ketertiban,

ketentraman,

keindahan,

dan

10). mengoptimalkan fungsi dan manfaat hasil hasil kegiatan, Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

44

11). menumbuhkan tanggung jawab bersama masyarakat antardesa, 12). meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar perdesaan dalam lingkup antardesa, 13). menyusun arahan Kerja Sama Antardesa/membangun konsensus menemukan kesamaan kepentingan, 14). menyokong Inisiatif Masyarakat membangun kawasan produktif, 15). menjadi bagian dalam sistem strategi pembangunan yang peka konflik. 3.5.9.2. Langkah-Langkah Fasilitasi 1). Fasilitasi kegiatan berbasis antardesa/kawasan perdesaan telah diinformasikan mulai dari tingkat kecamatan, dan direncanakan dalam MAD I. Kegiatan ini dilakukan oleh BKAD dan memerlukan Unit/Tim Kerja Pembangunan Partisipatif; Kontrak Komitmen dan Fakta Integritas Antar Desa dan Kabupaten Gorontalo, Meliputi 10 aspek, diantaranya: Berkomitmen tidak akan KKN dan tidak 1. diskriminatif dalam Memberikan pelayanan. 2.

Berkomitmen melaksanakan tugas & wewenang secara sungguh-sungguh.

Berkomitmen melaksanakan tugas secara bersih, 3. transparan dan profesional. 4. Berkomitmen melaksanakan tugas secara ikhlas. Berkomitmen akan bertanggungjawab dan menyelesaikan

5. setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi di wilayah/ lingkungan kerja yang dipimpin.

......s / d 10. Berkomitmen akan melaksanakan secara sungguhungguh sumpah jabatan.

2). Proses tersebut akhirnya menghasilkan usulan antardesa/kawasan yang menjadi input dalam rumusan rancangan Renstra Kewilayahan dan hasilnya diinformasikan ke tingkat desa. Secara bersamaan di tingkat desa juga melakukan proses review RPJMDes dan Penyusunan RKPDes yang dilakukan oleh Tim 11; 3). Proses tersebut dalam MAD 2, Hasil rancangan pendataan usulan antardesa/kawasan perdesaan masuk dalam rancangan Renstra Kewilayahan; 4). Tim Faskab perlu memfasilitasi dan memastikan bahwa usulan antardesa/kawasan perdesaan dilakukan secara partisipatif oleh antarmasyarakat desa, maka perlu ada kebijakan/komitmen pemerintahan lokal yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K) dan sebagai persyaratan teknis ke dalam pola serta struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; 5). Pada proses jangka pendek dan menengah perlu dirumuskan dalam master plan, road map, site plan, dan dukungan kebijakan usulan antardesa/kawasan perdesaan menjadi bagian pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; 6). Tim Faskab perlu melakukan negoisasi/kerjasama dengan Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

45

SKPD, program sejenis kabupaten dan pihak ketiga untuk secara bersama-sama melakukan pembangunan secara bertahap agar lokasi usulan antardesa/kawasan perdesaan menjadi bagian pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; 7). Tim FK perlu memastikan bahwa usulan antardesa/kawasan perdesaan telah dimasukkan dalam rancangan RKPDes dan review RPJMDes di masing-masing desa sehingga pada saat penetapan RPJMDes dan RKPDes, usulan tersebut telah terakomodir dalam dokumen tersebut; 8). Tim FK perlu fasilitasi dan memastikan bahwa hasil keputusan tersebut sebagai rujukan untuk melakukan inisiatif secara partisipatif dalam melakukan penjajakan kerja sama antardesa serta membuat Keputusan Bersama dalam membuat usulan antardesa/kawasan perdesaan. Proses tersebut di tingkat desa ditetapkan pada Musyawarah Desa 4; 9). Hasil keputusan bersama usulan antardesa/kawasan perdesaan dalam MAD 3 dirumuskan secara detail, termasuk dukungan kelengkapan kegiatan yang akan dilakukan oleh pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, Pihak Ketiga, dan antarprogram. Kegiatan tersebut sudah dilakukan verifikasi kasar dan adanya dukungan rumusan road map, site plan, dan dukungan kebijakan desa dan kabupaten; 10). Tim FK dan Tim Faskab perlu fasilitasi dan memastikan bahwa usulan usulan antardesa/kawasan perdesaan harus memperhatikan: a) menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWK/K; b) mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa; c) masyarakat di wilayah tersebut harus menikmati manfaat dari penataan ruang desa; 11). Tim FK dan Tim Faskab perlu memfasilitasi dan memastikan bahwa terkait memperoleh kompensasi masyarakat atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa. PNPM Mandiri Perdesaan tidak akan memberi ganti rugi, sehingga desa, kecamatan, atau kabupaten perlu mencari solusi apabila ada masyarakat yang meminta kompensasi dari kegiatan akibat adanya kegiatan usulan antardesa/kawasan perdesaan tersebut. 3.5.9.3. Pertanyaan kunci tentang usulan antardesa/kawasan yang akan dimasukkan dalam kerja sama 1). Apa pengertian dan substansi tentang usulan antardesa yang akan dimasukkan dalam kerja sama desa? 2). Bagaimana memahami konsep dan strategi kerja sama desa? 3). Apa saja yang melandasi regulasi yang berkaitan dengan kerja sama desa dan pengelolaan usulan antardesa/kawasan perdesaan? 4). Bagaimana cara memfasilitasi pengembangan rumusan kerja sama desa? 5). Apa saja yang menjadi ruang lingkup dan tata cara pengelolaan kerja sama? 6). Bagaimana dengan pembiayaan kerja sama ini? Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

46

7). Bagaimana memfasilitasi pembuatan pengelolaan dalam kerja sama?

tenggang

waktu

8). Bagaimana fasilitasi apabila terjadi perubahan dan pembatalan berakhirnya kerja sama? 9). Bagaimana memfasilitasi pelaporan dan pengendalian? 10). Bagaimana memfasilitasi pembuatan rumusan perlindungan dan pelestarian kerja sama? 11). Bagaimana cara proses penanganan pengaduan, masalah, dan penyelesaian perselisihan? 12). Apa saja yang diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan? 13). Bagaimana memfasilitasi pembentukan Badan Kerja Sama Antardesa? 3.5.9.4.

Fasilitasi Rumusan Kerja Sama Usulan Antardesa/Kawasan Antardesa 1). Kerja sama antardesa tersebut perlu dirumuskan ke dalam peraturan perundangan yang berlaku; 2). Landasan ini sangat berperan dalam rangka untuk memberikan adanya kepastian hukum untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan dan pelestarian pengelolaaan usulan kegiatan antardesa; 3). Rumusan kerja ini juga dalam rangka meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pengelolaan usulan natra desa/kawasan perdesaaan; 4). Rumusan ini juga untuk meningkatkan keterpaduan antarprogram/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah; 5). Mengakomodasikan usulan kegiatan pembangunan dan pengelolaan usulan/kegiatan dari masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah; 6). Rumusan ini juga mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisasi antardesa dan atau setingkat kecamatan untuk mendukung pengelolaan kegiatan antardesa.

3.5.9.5.

Fasilitasi Pembuatan Rumusan Rencana Aksi Fasilitasi proses pemahaman pengelolaan usulan antardesa yang berkaitan dengan kerja sama desa yang telah dipahami dan dimengerti secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dirumuskan dalam rencana aksi di lapangan dengan cara sebagai berikut: 1.

Melakukan indentifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan usulan kegiatan antardesa dan berpotensi dapat dilakukannya kerja sama desa (Lembar: Kegiatan Antardesa Terlampir);

2.

Melakukan rencana aksi/kegiatan dalam fasilitasi kerja sama desa pada rencana pengelolaan kegiatan antardesa (misalnya, pembentukan TPK secara bersama);


47

3.

Melakukan proses peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam memperkuat pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian;

4.

Membuat agenda bersama masyarakat dalam memperkuat kerja sama antardesa agar mempunyai kepastian regulasi (AD/ART, SOP) dan badan hukum untuk proses perlindungan serta pelestariannya.

3.5.10. Penulisan Usulan desa Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD 3. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam Musyawarah Desa Perencanaan. Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari Fasilitator Kecamatan Hasil yang diharapkan dari tim penulis usulan adalah tiga proposal kegiatan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa 4 yang akan diajukan ke MAD Prioritas Usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes. Dalam penyusunan dokumen-dokumen untuk Musrenbang reguler, TPU merujuk kepada hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan dan bekerja sama dengan perangkat pemerintahan desa/kelurahan. Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan usulan dengan dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 3.5.11. Verifikasi Usulan Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

48

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi (TV) yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan sekurangkurangnya 5 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. Sebelum menjalankan tugasnya, TV akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Kabupaten. TV harus memberi umpan balik di desa sebelum menyusun rekomendasi kelayakan usulan. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh Fasilitator Kecamatan, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya, TV membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil pemeriksaan oleh Fasilitator Kecamatan. Rekomendasi TV akan menjadi dasar pembahasan dalam MAD Prioritas Usulan (MAD 3). Proses verifikasi dapat dilihat lebih lanjut dalam penjelasan VI PTO. 3.5.12. Musyawarah Antar Desa 3 MAD 3 merupakan forum pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan serta evaluasi dan pemilihan para pelaku di tingkat kecamatan (anggota UPK dan pengurus BKAD). Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP dilakukan secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa non-SPP. Forum MAD dapat menyepakati dan memprioritaskan usulan untuk kegiatan antardesa/kawasan perdesaan. Kegiatan tersebut termasuk pelatihan keterampilan, kesehatan umum, beasiswa, atau lingkungan hidup utamanya bagi RTM. Dana yang diusulkan akan diolah oleh Pokja/Unit Khusus. Tiap desa boleh mengusulkan kegiatan pada Pokja/unit Khusus, di luar jatah usulan biasa. Secara khusus, usulan antardesa/kawasan perdesaan dalam MAD 3 dirumuskan secara detail terkait dukungan kelengkapan kegiatan yang akan dilakukan oleh pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, Pihak Ketiga, dan antarprogram atau sumber pendanaan lainnya. Tim Fasilitator Kabupaten telah memastikan bahwa kegiatan tersebut sudah dilakukan verifikasi kasar dan adanya rumusan rancangan master plan, road map, site plan, dan dukungan lintas program/lintas SKPD yang dilengkapi dengan kebijakan (misalnya, lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan cepat tumbuh atau kawasan tersebut tidak melanggar RTRW kabupaten). Tim Fasilitator Kecamatan perlu memastikan dan memfasilitasi kegiatan kerja sama antardesa/kawasan perdesaan. Kegiatan yang telah memiliki rancangan kerja sama antardesa tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama apabila ada kerja sama desa dengan pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan dalam melakukan agenda persiapan perencanaan pembangunan partisipatif. Adapun skenario dan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Antar Desa 3, yaitu:


49

3.5.12.1. Agenda Pengintegrasian Perencanaan 1) Pemaparan kegiatan usulan antardesa/kawasan perdesaan oleh BKAD yang telah dirumuskan secara detail dengan sumber pendanaan dari APBN, APBD, Pihak Ketiga, dan antarprogram atau sumber pendanaan lainnya secara khusus. Ada paparan, rumusan, rancangan master plan, road map, site plan, dan dukungan lintas program/lintas SKPD terkait dengan kegiatan antardesa/kawasan perdesaan yang dilengkapi dengan kebijakan pendukung. 2) Pembahasan dan kesepakatan usulan kerja sama antardesa/kawasan perdesaan ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama. 3.5.12.2. Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan 1) Tim Verifikasi memaparkan kelayakan usulan desa atau antardesa/wilayah perdesaaan (N) yang akan didanai dari PNPM; 2) Membahas dan menyepakati penetapan usulan atau peringkat usulan kegiatan SPP dan usulan lainnya sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat; 3) Menyampaikan laporan kemajuan penanganan masalah dan sanksi beserta rencana tindak lanjut; 4) Mengevaluasi kinerja pelaku secara kecamatan (UPK, BKAD, BP-UPK); 5) Menyepakati keputusan dukungan program.

lainnya

yang

reguler

di

tingkat

diperlukan

dalam

3.5.13. Musyawarah Desa 5/Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) Musyawarah Desa 5 adalah forum pertanggungjawaban akhir atas pelaksanaan kegiatan PNPM dan/atau kegiatan lainnya tahap ketiga dan serah terima kegiatan. Forum ini sekaligus membahas rancangan akhir RKP desa tahun berikutnya dan mengevaluasi para pelaku di tingkat desa serta memilih kembali pelaku-pelaku yang masih dibutuhkan masyarakat. Adapun skenario dan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan pengintegrasian dalam Musyawarah Desa 5, yaitu: 3.5.13.1. Agenda Pengintegrasian Perencanaan 1) Menyampaikan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kades dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD); 2) Penyampaian evaluasi hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Pemantau terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3) Pemaparan Rekapitulasi Usulan Rancangan RKPDes untuk TA (N+1) oleh Tim 11, sekaligus penyusunan perkiraan/alternatif pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan; 4) Penyampaian dari Kepala Desa dibantu Tim 11 mengenai hasil proses Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), mulai dari tahap review RPJMDes dan review RKPDes untuk Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

50

disepakti/ditindaklanjuti dalam Penetapan.

3.5.13.2. Agenda Program PNPM Mandiri Perdesaan 1) Menginformasikan dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan, dengan sendirinya tugas dan tanggung jawab TPK berakhir, kecuali apabila masih ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti; 2) Pelaporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan, termasuk pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana; 3) Pemaparan dan umpan balik hasil monev terhadap pekerjaan, kinerja TPK, dan penggunaan dana; 4) Mengevaluasi dan menyepakati pelaku-pelaku di tingkat desa untuk kepentingan perencanaan dan kegiatan desa; 5) Pembahasan dan menyepakati serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan, serta ditetapkan rencana kerja tindak lanjut tim TP3 (fasilitator perlu memastikan bahwa serah terima perlu dilengkapi dengan beberapa catatan yang masih belum diselesaikan/terpenuhi); 6) Penetapan rencana pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah diserahterimakan, mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan; 7) Ada keputusan lainnya yang diperlukan dalam dukungan program. Waktu: September sampai dengan Desember tahun berjalan. 3.5.13.3. Tahapan yang perlu difasilitasi dalam pelaksanaan MDST 1)

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dinyatakan selesai jika telah diserahterimakan kepada masyarakat dalam MDST dan setelah ditandatanganinya SP3K oleh Ketua TPK dan PjOK serta diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati. Kegiatan tambahan atau lanjutan yang bersumber dana dari luar PNPM Mandiri Perdesaan baru dapat dimulai setelah diterbitkan SP3K, misalnya: pengaspalan ruas jalan melalui dana APBD, pemasangan dinding pasangan batu oleh pengairan pada saluran irigasi, tambahan modal dari bank terhadap kegiatan simpan pinjam, dan lain-lain. PjOK harus memastikan bahwa kegiatan yang diserahterimakan atau yang tercantum dalam SP3K benarbenar telah memenuhi syarat, sesuai dengan RKB, gambargambar purnalaksana sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, dan catatan-catatan tentang kegiatan sesuai dengan data di masyarakat.


51

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaan, termasuk dalam hal administrasi, maka PjOK dapat memberikan kesempatan waktu kepada TPK untuk melakukan perbaikan terlebih dulu. SP3K baru dapat ditandatangani dan juga termasuk syarat dalam pengesahan SP3K jika pekerjaan diterima masyarakat dan TPK apabila sudah membuat dan merumuskan bersama masyarakat mengenai rencana pelestarian. 2)

Pembuatan Dokumen Penyelesaian Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), rincian realisasi penggunaan biaya, dan lampiran pendukung lainnya. Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh TPK bersama Fasilitator Kecamatan dan KPMD/K untuk didistribusikan oleh PjOK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal ditandatanganinya LP2K. Jika sampai batas waktu tersebut Dokumen Penyelesaian belum dituntaskan maka Ketua TPK, Fasilitator Kecamatan, dan PjOK harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan Penyelesiannya untuk disampaikan kepada TK-PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten dan Tim Fasilitator Kabupaten. Pendistribusian dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh PjOK dibantu Fasilitator Kecamatan. Biaya pembuatan dokumen penyelesaian seluruhnya dimasukkan ke biaya umum dari alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan di desa, sehingga sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara wajar.

3)

Berita Acara khusus)

Status

Pelaksanaan

Kegiatan

(kondisi

Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan dalam kondisi khusus dilakukan, apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan atau dana belum disalurkan seluruhnya. Ketua TPK dan Fasilitator Kecamatan dengan diketahui oleh Kades membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK harus menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai saat itu. Jika sudah dibuat BASPK, maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh kegiatan telah dituntaskan (100%) sebagai bukti selesainya pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, sama dengan LP2K, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar purnalaksana hingga saat itu. 3.6. Proses dan Rangkaian Kegiatan Tingkat Kabupaten Proses perencanaan tingkat kabupaten menjadi agenda yang tidak terpisahkan oleh Tim Fasilitator Kabupaten agar proses pengintegrasian dapat berjalan secara optimal. Adapun kegiatan di tingkat kabupaten, antara lain: Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN

52

3.6.1. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan wadah bersama antarpelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Forum SKPD merupakan arena strategis dalam menentukan prioritas pembangunan sektoral terutama SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD menggunakan pendekatan partisipatif yang berasal dari hasil Musrenbangkec dengan pendekatan teknokratis yang dikembangkan SKPD berdasarkan kebijakan program dan prioritas daerah. Musrenbangkec/MAD Penetapan Prioritas Usulan telah menetapkan dokumen prioritas kegiatan kecamatan dan utusan kecamatan yang akan berpartisipasi dalam Forum SKPD. Kehadiran utusan kecamatan/delegasi kecamatan dari unsur BKAD diharapkan dapat memastikan bahwa usulan kecamatan menjadi agenda pembahasan sampai dengan menjadi keputusan. Penyelenggaraan Forum SKPD dilaksanakan dengan gabungan. Forum semacam itu ditujukan sebagai kegiatan sinkronisasi dan pengintegrasian program serta kegiatan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih. Dasar pemikirannya adalah bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang saling terkait antarsektor, sehingga dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan keterkaitan, baik antarwilayah, ruang, maupun waktu. Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian perencanaan desa dan kecamatan yang telah dilakukan. Hasil perencanaan sampai dengan MAD Penetapan Usulan telah menghasilkan usulan-usulan yang tidak semuanya dapat didanai dengan dana BLM. Musrenbangkec telah menetapkan usulan dalam dokumen renstra/prioritas kegiatan kecamatan dan delegasi kecamatan yang akan berpartisipasi dalam Forum SKPD. Kehadiran delegasi kecamatan/wakil masyarakat/BKAD diharapkan dapat memastikan bahwa usulan-usulan masyarakat menjadi agenda pembahasan sampai dengan menjadi agenda keputusan dalam Forum SKPD. Tim Fasilitator Kabupaten harus memperkuat kapasitas dan memastikan adanya partisipasi aktif delegasi kecamatan yang ikut dalam pembahasan di Forum SKPD. Hasil yang diharapkan dari Forum SKPD, yaitu:


53

3.6.1.1. Agenda Forum Gabungan SKPD 1). Melakukan diskusi Panel Narasumber Forum SKPD, 2). Melakukan pemaparan hasil diskusi panel Narasumber dari unsur SKPD, 3). Melakukan umpan balik dengan narasumber, 4). Memaparkan dan menyepakati Rancangan Awal Renja SKPD tahun yang direncanakan, 5). Memaparkan dan menyepakati Pokok-Pokok Rancangan Awal Renja SKPD, 6). Melakukan diskusi kelompok sinkroni kegiatan prioritas usulan per bidang, 7). Melakukan umpan balik klarifikasi dan verifikasi data/informasi, 8). Melakukan pembahasan dan menyepakati prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD (kabupaten dan provinsi) dan APBN yang termuat dalam Renja SKPD menurut kecamatan dan desa, 9). Memilih dan menyepakati Tim Delegasi secara sektoral di luar delegasi kecamatan yang mengikuti proses Musrenbangkab, 10). Menyepakati semua hasil keputusan dan ketetapan dalam Berita Acara beserta lampiran pendukung. 3.6.2. Musrenbang Kabupaten Musrenbangkab adalah musyawarah pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat kabupaten yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) hasil Forum SKPD yang digunakan untuk melakukan validasi atau pemutakhiran Rancangan RKPD dengan merunjuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Untuk menjamin konsistensi usulan masyarakat menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maka utusan kecamatan perlu diberi waktu untuk memastikannya. Menyangkut cara, waktu, dan jumlah, utusan kecamatan yang akan menindaklanjuti dalam Musrenbang Kabupaten, dibahas dan ditetapkan dalam Musrebangkec dan difasilitasi oleh Tim Fasilitator Kecamatan dan Tim Fasilitator Kabupaten sampai tahapan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Sehingga, delegasi yang diutus dalam Musrebang Kabupaten harus bertanggung jawab terhadap usulan yang telah menjadi prioritas di tingkat kecamatan masingmasing. Pelaksanaan integrasi perencanaan ini diharapkan juga ada dalam peningkatan peran DPRD untuk mendorong proses pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan partisipatif, melalui penguatan jalur politis, dengan menekankan keselarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan pembentukan Peraturan Daerah yang diperlukan. Tujuan yang diharapkan dari Musrebangkab, yaitu:


54

3.6.2.1.

Agenda Musrebang kabupaten 1). Melakukan pemaparan dan diskusi narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk proses musyawarah dalam pengambilan keputusan yang meliputi: a) Adanya pemaparan dari Ketua DPRD tentang pokok-pokok pikiran DPRD terkait dengan arah pembangunan daerah pada tahun mendatang (N+1); b) Adanya pemaparan narasumber dari pemerintah pusat (Bappenas) atau yang ditunjuk tentang arah dan kebijakan pembangunan tingkat nasional dan programprogram pemerintah nasional yang berlokasi di daerah yang bersangkutan; c) Adanya pemaparan narasumber dari pemerintah provinsi (Bappeda provinsi) tentang arah dan kebijakan pembangunan provinsi; d) Adanya pemaparan dari Bappeda kabupaten tentang proses perencanaan dan gambaran hasil rencana pembangunan daerah selama ini; 2). Melakukan pemaparan dan Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 3). Melakukan pembahasan dan memilih Tim Delegasi kabupaten yang Mengawal Hasil Musrenbangkan di pembahasan berikutnya/ke pembahasan di DPRD; 4). Pembahasan dan penentuan kesepakatan hasil-hasil prioritas usulan perlu ada tindak lanjut konsultasi; 5). Melakukan pembahasan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan perencanaan pembangunan; 6). Melakukan pandangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbangkab oleh Tim Pengamat/Peserta sebagai masukan penyelenggaraan Musrenbangkab tahun berikutnya; 7). Menyepakati semua hasil keputusan dan ketetapan dalam Berita Acara, beserta lampiran pendukung.


55

PENJELASAN III. Penjelasan III: Musyawarah-Musyawarah PNPM Mandiri Perdesaan DALAM Skenario Integrasi Kedalam SPPN 1

Recommend Documents