PENJELASAN V PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN

PENJELASAN V PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN

5.1. Latar Belakang Masyarakat desa, terutama rumah tangga miskin dan kaum perempuan, adalah sasaran PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus pelaku utama seluruh tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, sampai pelestarian. Pelaku lain, baik yang berasal dari aparat, fasilitator, maupun konsultan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya, lebih berperan sebagai pembimbing, pembina, dan memastikan agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai serta dilaksanakan secara benar dan konsisten. Fasilitator yang dimaksud adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai fasilitator pendamping pemberdayaan masyarakat. Fasilitator ini memiliki kompetensi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa serta daerah, dan bertugas memfasilitasi proses kemandirian serta kedaulatan masyarakat dalam pembangunan. Proses fasilitasi tersebut dilakukan dengan melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) melalui kegiatan penyadaran, pembelajaran, penguatan kapasitas, dan kelembagaan masyarakat. Kedaulatan masyarakat berarti pengelolaan program pembangunan dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat melalui proses partisipasi dan demokrasi. Peran fasilitator pendamping pemberdayaan masyarakat adalah membantu proses dan memastikan masyarakat mencapai tujuan mereka. Terkait dengan one village, one plan, one budgeting (satu desa, satu rencana, satu anggaran), fasilitator pendamping pemberdayaan masyarakat bertugas memfasilitasi terjadinya koordinasi dan konsolidasi antarprogram di wilayah kerjanya. Fasilitator pendamping secara teknis bekerja untuk kelancaran pelaksanaan program dan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat serta aparat dan pemerintah lokal. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan atau pihak yang akan terkena dampak dari proses dan hasil pelaksanaan program. Para pemangku kepentingan yang terlibat adalah anggota DPRD yang mewakili daerah Pemilihan Lokasi Program, akademisi, praktisi, tokoh adat, LSM, dan pihak swasta serta pihak lain yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan sehingga pelaksanaan program bisa berjalan harmonis dan berkelanjutan. Fasilitator, pendamping, dan konsultan dalam melaksanakan tugas, wajib melakukan koordinasi, mediasi, negosiasi, diskusi, dan menampung aspirasi bersama para pemangku kepentingan di setiap jenjang penugasan. Tugas dan tanggung jawab para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan jenjangnya adalah sebagai berikut. 5.2. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Desa 5.2.1. Kepala desa Untuk mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, Kepala Desa berperan sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta mengembangkan dan melestarikan aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

1

mewakili desa untuk menyepakati Keputusan Bersama dalam pembentukan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) dan perjanjian bersama dengan pihak ketiga. Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa: a. b.

c.

d.

e. f. g.

h. i. j. k. l.

Membantu memasyarakatkan tujuan, prinsip, dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya. Bertanggung jawab terhadap seluruh proses Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) yang memanfaatkan sumber daya PNPM Mandiri Perdesaan untuk mendukung pelaksanaan program. Mendorong peran aktif masyarakat melalui mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan pembangunan desa, maupun pelestarian kegiatan. Mewakili desa untuk menyepakati Keputusan Bersama dalam pembentukan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) dan perjanjian bersama dengan pihak ketiga. Bersama Tim Delegasi Desa menjadi perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Musyawarah Antar Desa. Mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan memastikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di desa. Membantu dan mendorong terlaksananya pendataan RTM, PKD, dan pemanfaatan hasil PKD dalam penyusunan rancangan RPJMDes serta tahapan pelaksanaan lain di desa. Menetapkan hasil keputusan rancangan RKPDes hasil kesepakatan masyarakat dalam hasil Musrenbangdes/Musyawarah Desa. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD). Turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Memeriksa setiap laporan, termasuk laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik fisik, administrasi, maupun keuangan. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K).

5.2.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD atau sebutan lainnya berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahapan kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tindak lanjut pelestarian aset-aset dan hasil kegiatan di desa. Selain itu, BPD berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelembagaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Tugas dan tanggung jawab BPD: a. Melaksanakan tugas-tugas terkait pembangunan di desa, dengan memanfaatkan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan. b. Mendorong peran aktif masyarakat luas dalam mendukung program pemerintahan desa melalui partisipasi. c. Membantu memasyarakatkan tujuan, prinsip, dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa. Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

2

d. e.

f. g. h.

Memberikan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya. Mengusulkan, membahas, dan menyetujui rancangan Peraturan Desa (PerDes) yang mendukung manajemen pembangunan partisipatif, pelembagaan, dan pelestarian untuk mengembangkan hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Mengusulkan, menyetujui, dan memutuskan rancangan PerDes untuk pembentukan BKAD dan kerja sama dengan Pihak Ketiga. Memberikan saran-saran perbaikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam forum-forum resmi di desa atau di kecamatan. Membangun kerja sama yang sinergis dengan kepala desa untuk menyukseskan keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai ketentuan yang berlaku: - mencari sumber alternatif pendanaan, seperti APBD, swasta, dan pihak ketiga. - membangun dan mengembangkan kerja sama antardesa dan kerja sama dengan pihak ketiga. - menggalang swadaya masyarakat. - memperkuat Tim Monitoring dan masyarakat dalam pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5.2.3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat meliputi: a. Mengoordinasikan Tim 11 dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dalam bentuk Perencanaan Pembangunan Desa, b. Mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan pembangunan secara partisipatif, c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat, dan d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta secara khusus mengoordinasikan pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas tersebut di atas adalah: a. b. c. d. e.

Mengoordinasikan pelaku program dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tingkat desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Menyusun rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif,

Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

3

f. g. h.

Menumbuhkembangkan dan menjadi penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat, Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan Memberdayakan pemenuhan hak akses dalam pembangunan dan politik masyarakat.

5.2.4. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TPK berasal dari anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan, yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK terdiri dari Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, yang mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program; Sekretaris dan Bendahara yang membantu Ketua TPK, terutama dalam masalah administrasi dan keuangan. Jika memang diperlukan, TPK dapat menambah tenaga atau anggota sesuai bidang kegiatan yang diperlukan. Tambahan anggota atau tenaga dapat dipilih pada saat Musyawarah Desa Informasi hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan. Tugas dan tanggung jawab TPK: a.

b.

c.

d.

e. f.

Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam: - membuat rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan, - menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya, - membuat rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, melakukan pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan, - memastikan bahwa tenaga kerja diutamakan yang berasal dari RTM, - memeriksa hasil kerja dan menerima bahan, kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Fasilitator Kecamatan, - mengawasi dan mengendalikan kualitas pekerjaan, - membuat laporan bulanan. Mengusulkan untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di Papan Informasi. Membuat dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui pertemuan musyawarah desa. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PjOK. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Ketua TPK Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.


4

a.

Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. b. Menjelaskan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat. c. Memeriksa dan menandatangani rencana kerja detail dan RPD. d. Memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama Fasilitator Kecamatan. e. Memimpin TPK dalam rapat perencanaan, prapelaksanaan, dan evaluasi. f. Memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan. g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarah desa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana. h. Menandatangani berkas-berkas penarikan dan pencairan dana. i. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan. j. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Buku Kas Umum, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SF-Kab), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K). k. Mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan. l. Mempelajari, menanggapi/mengklarifikasi, dan menindaklanjuti catatan Fasilitator Kecamatan di Buku Bimbingan, lalu meneruskan bimbingan kepada anggota TPK yang bersangkutan. m. Wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan audit PNPM Mandiri Perdesaan. Sekretaris Tugas dan tanggung jawab sekretaris TPK meliputi: a. Membantu Ketua TPK dalam melaksanakan tugas-tugas administratif. b. Mengisi formulir, membuat surat, serta administrasi lain yang diperlukan oleh TPK. c. Menyajikan informasi tentang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui Papan Informasi. d. Memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel di Papan Informasi. e. Menata administrasi dan mengarsipkan seluruh dokumen serta berkas administrasi PNPM Mandiri Perdesaan. f. Menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok. g. Membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan. h. Memelihara/menjaga semua arsip. i. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan. j. Membuat catatan seluruh aktivitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Bendahara Tugas dan tanggung jawab bendahara TPK meliputi: a. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. b. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. c. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada pemasok setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK. Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

5

d.

e. f. g. h. i. j.

Melaksanakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan di Buku Kas Umum. Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD). Melengkapi LPD dengan semua bukti pembayaran dan nota penerimaan barang. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan.

Kriteria Anggota TPK Kriteria yang diperlukan untuk menjadi anggota TPK meliputi: a. Warga desa setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga desa. b. Mempunyai cukup waktu dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya. c. Mempunyai pengetahuan tentang peta desa dan arah pembangunan desa, serta peduli terhadap pembangunan di desanya. d. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri serta memiliki moralitas yang tinggi. e. Mampu bekerja sama dalam tim kerja dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. f. Diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat. g. Mampu melaksanakan tugas-tugas administratif. Kriteria khusus untuk tenaga/anggota tambahan: mempunyai pengalaman sesuai bidang kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan di desa tersebut. Proses Pemilihan TPK Untuk mendapatkan anggota TPK yang memenuhi kriteria, berikut acuan pemilihannya: a. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan MD 5: - FK memastikan informasi kebutuhan TPK telah tersebar di masyarakat, baik melalui Papan Informasi maupun media informasi lainnya. Informasi yang diumumkan menerangkan bahwa pemilihan pengurus TPK dilakukan pada MD 5. - FK bersama Kepala Desa melakukan identifikasi orang-orang yang memenuhi kriteria dan sanggup melaksanakan tugas-tugas TPK dari setiap dusun. b. Pelaksanaan pemilihan TPK atau pengangkatan kembali yang dianggap baik kinerjanya, dilakukan pada saat MD 5, bersamaan dengan pertanggungjawaban tahap ke-3 atas pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Mekanisme pemilihan dilakukan sebagai berikut. - FK menjelaskan peran, tugas, tanggung jawab, dan kriteria TPK. - FK mengumumkan daftar nama calon TPK hasil identifikasi. - FK memfasilitasi peserta musyawarah desa untuk membahas caloncalon TPK yang sudah ada, apakah akan ditambah atau dikurangi Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

6

-

berdasarkan kriteria yang ada. Calon-calon hasil pembahasan ini selanjutnya diminta maju untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya serta kesanggupan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Proses pemilihan TPK dapat dilakukan secara aklamasi atau voting/pemungutan suara (terbuka atau tertutup) sesuai kesepakatan musyawarah.

Kegiatan diusulkan oleh beberapa desa maka untuk mengakomodasi pengelolaan, dibentuklah TPK antardesa. Susunan pengurus TPK antardesa sama dengan TPK desa, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, yang bisa berasal dari satu desa yang sama atau beberapa desa. Tugas dan tanggung jawab TPK antardesa serupa dengan TPK di tingkat desa. Proses pemilihan TPK antardesa sama halnya dengan TPK desa, tetapi dilakukan dalam suatu musyawarah antardesa yang melibatkan perwakilan dari desa-desa yang mengusulkan kegiatan tersebut. TPK antardesa berkedudukan di salah satu desa sesuai kesepakatan dalam musyawarah. 5.2.5. Tim 11 Tim 11 adalah Tim yang dibentuk untuk membantu masyarakat dan pemerintah desa menyusun rancangan dokumen RPJMDes dan RKPDes. Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, laki-laki dan perempuan, yang terdiri dari: a) Kepala Desa; b) Sekretaris Desa; c) Sekurangkurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD dan apabila belum terbentuk LPMD maka digantikan oleh wakil dari pengurus Ormas dan/atau LSM yang ada di desa yang bersangkutan; d) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan; e) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kepala Dusun; dan f) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang minimal satu di antaranya adalah perempuan dan Kader Teknis Desa. Tugas dan tanggung jawab Tim 11 Menyusun Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) yang meliputi:

a. b. c. d. e. f. g. h.

i.

Menyusun rancangan Perumusan Village Visioning/Visi Desa, Menyusun Rancangan/Draf RPJMDesa, Membahas Rancangan/Draf RPJMDes, Bersama KPMD dalam Fasilitasi penetapan RPJMDes oleh BPD, Menyusun RKPDes yang disesuaikan dengan RPJMDes, Bersama KPMD dalam Fasilitasi rumusan Teknis RKPDes, Fasilitasi Pembahasan rancangan/draf RKPDes, Membantu Kades dalam penyampaikan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa, Menyampaikan rancangan pengkajian ulang/validasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes serta beberapa kebijakan pembangunan, khususnya usulan dari unsur perempuan di tingkat desa dalam Musrenbangdes/Musyawarah Desa.

Proses Pemilihan Anggota Tim 11 Proses pemilihan dapat diputuskan dalam pelaksanaan Musyawarah Desa 2/pada kegiatan Musyawarah yang secara khusus membahas proses persiapan Perencanaan Pembangunan Desa di tingkat desa.


7

5.2.6. Kelompok Kerja (Pokja) Khusus di desa-desa yang mendapatkan alokasi dana tahun jamak (multiyears), dibentuk kelompok kerja kegiatan tahun jamak (multiyears). Kepengurusan pokja terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sesuai kebutuhan dan dipilih dari anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan, yang memiliki kompetensi serta pengalaman sesuai jenis kegiatan tahun jamak yang didanai. Misalnya, pengurus pokja kegiatan pendidikan dapat diambil dari Komite Sekolah dan sebagainya. Pokja mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan dana kegiatan tahun jamak dari TPK langsung ke pemanfaat yang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan rencana kegiatan. Masa kepengurusan Pokja disesuaikan dengan jangka waktu kegiatan tahun jamak yang terdanai. Pokja bertanggung jawab kepada masyarakat dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara berkala kepada masyarakat. Selain menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, Pokja juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada TPK (pada saat masih ada TPK) dan langsung ke UPK pada saat Musyawarah Serah Terima. Dana operasional Pokja bersumber dari alokasi dana operasional desa sebesar 3% dari alokasi dana kegiatan tahun jamak (multiyears) yang terdanai. Proses pemilihan Pokja dilakukan pada saat MD 5, bersamaan dengan pemilihan TPK. Mekanisme pemilihannya mengikuti mekanisme pemilihan TPK. 5.2.7. Tim Penulis Usulan (TPU) TPU berasal dari anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan,yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran TPU adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan Musyawarah Desa Khusus Perempuan untuk menjadi usulan desa. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan, yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan KPMD dan/atau pengurus kelompok pengusul. Anggota TPU terdiri dari tiga (3) orang warga desa yang dipilih, ditambah KPMD yang sebelumnya telah membantu proses penggalian gagasan. Tugas dan tanggung jawab TPU a. Mencari dan menyiapkan data-data pendukung, seperti peta desa, jumlah penduduk, termasuk penduduk miskin, hasil pendataan RTM, dan lain-lain, b. Menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dan lampiran-lampiran lain yang menjadi persyaratan usulan, c. Melakukan kunjungan ke lokasi usulan kegiatan dan penerima manfaat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang rencana kegiatan yang diusulkan, termasuk melakukan survei dan pengukuran jika memang diperlukan, d. Memastikan nilai dan bentuk swadaya yang akan diberikan masyarakat untuk usulan kegiatan yang diajukan ke MAD, e. Menuliskan data-data yang telah didapat dan mengisi formulir-formulir penulisan usulan yang disediakan berdasarkan data-data tersebut, f. Menyusun formulir-formulir penulisan usulan beserta lampiran yang disyararatkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkan ketentuan yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan, g. Bersama Fasilitator Kecamatan melakukan survei harga sebagai dasar pembuatan dan/atau penyempurnaan RAB, Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

8

h. i.

j.

Bersama Fasilitator Kecamatan melakukan survei dan pengukuran di lokasi kegiatan, Dibantu Fasilitator Kecamatan menyempurnakan usulan yang mendapatkan rangking atas pada waktu MAD 3, yaitu penyempurnaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis, Dibantu Fasilitator Kecamatan BKAD dan pelaku lainnya menyempurnakan usulan desa yang berkaitan dengan sinkronisasi dokumen perencanaan reguler desa (RPJMDes dan RKPDes).

Kriteria Anggota TPU a. Anggota TPU adalah warga desa setempat. b. Memiliki sikap mental yang positif: jujur, tekun, bertanggung jawab. c. Mempunyai pengalaman atau keahlian yang berkaitan dengan jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan (sesuai usulan jenis kegiatan yang disepakati dalam MAD). d. Lancar membaca dan menulis. e. Bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas. f. Menyertakan perempuan dan wakil dari kelompok pengusul. Proses Pemilihan Anggota TPU Anggota TPU diutamakan berasal dari anggota kelompok pengusul. Dalam melaksanakan tugasnya, TPU dibantu oleh KPMD. Acuan pemilihan TPU adalah sebagai berikut. a. Memberikan penjelasan kepada peserta tentang peran, tugas, dan tanggung jawab serta kriteria TPU. b. Meminta peserta untuk mengajukan nama yang dipandang memenuhi kriteria yang ada. c. Menuliskan nama-nama calon yang diajukan peserta. d. Memfasilitasi peserta untuk memilih 2 (dua) orang dalam Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) sesuai jumlah usulan dan minimal 1 (satu) orang pada MD 5 (yang hanya menghasilkan satu usulan) dari sekian banyak orang yang dicalonkan untuk menjadi anggota TPU. 5.2.8. Tim Pemantau Tim Pemantau adalah warga desa, laki-laki dan perempuan, yang secara sukarela menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota Tim Pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antardesa (jika diperlukan). Pembiayaan kegiatan pemantauan berasal dari swadaya masyarakat yang dibahas melalui musyawarah desa. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, Tim Pemantau bekerja sama dengan BPD. Untuk keperluan program maka dalam memantau pelaksanaan dan pelestarian program, Tim Pemantau dikelompokkan menjadi dua, yaitu Tim Pemantau untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan program yang sedang berjalan dan Tim Pemantau pelestarian/pemeliharaan kegiatan dan dana bergulir. 5.2.8.1.

Tim Pemantau Program yang sedang berjalan


9

Tim Pemantau yang sudah terbentuk di beberapa lokasi adalah Tim Khusus. Tim ini terdiri dari empat kelompok dengan tugas khusus sebagai berikut. (a) Tim 6 atau Tim Pengawas Desa (beranggotakan 6 orang). Tugas tim antara lain: (i) Memantau dan membantu penyebarluasan informasi termasuk pembaruan Papan Informasi. (ii) Mengawasi penyelenggaraan administrasi TPK. (iii) Memantau dan mengawasi penyelenggaraan musyawarah pertanggungjawaban dan serah terima. (b) Tim 5 (beranggotakan 5 orang). Tugas utama tim adalah memantau dan memeriksa setiap penarikan dana dari bank serta setiap transaksi pembayaran/pengeluaran dana dari TPK. (c) Tim 4 (beranggotakan 4 orang) bertugas sebagai “checkers”, yaitu memantau dan memeriksa bahan serta alat yang dibeli atau disewa. Pemantauan bukan hanya menyangkut volume, melainkan juga menyangkut kualitasnya. (d) Tim 3 (beranggotakan 3 orang) bertugas untuk memantau dan membantu proses pengadaan bahan dan alat, termasuk suratsurat penawaran dan perjanjian, maupun mengunjungi toko-toko atau lokasi sumber bahan yang dibeli. 5.2.8.2. Tim Pemantau kegiatan dana bergulir Tim Pemantau kegiatan dana bergulir adalah warga desa, laki-laki dan perempuan, yang tergabung dalam kelompok SPP yang secara sukarela menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dana bergulir yang ada di desa. Tim Pemantau dipilih melalui Musyawarah Desa Khusus Perempuan. Jumlah anggota Tim Pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antardesa (jika diperlukan). Pembiayaan kegiatan pemantauan berasal dari swadaya masyarakat yang dibahas melalui musyawarah desa. Dalam pelaksanaan tugas pemantauan, Tim Pemantau bekerja sama dengan LPMD dan BPD. Tugas Tim Pemantau kegiatan dana bergulir: a. Bersama Kader Ekonomi Desa, membantu Tim Verifikasi untuk memastikan bahwa calon penerima dana bergulir adalah anggota kelompok SPP. b. Melakukan pemantauan penerima pinjaman dana bergulir. Apakah penerima telah sesuai dengan daftar penerima manfaat yang telah ditetapkan layak oleh Tim Verifikasi perguliran. c. Melakukan pemantauan pengembalian pinjaman anggota kelompok kepada ketua kelompok dan dari ketua kelompok kepada UPK. d. Pelaksanaan Pemantauan dilakukan bersama LPMD. Laporan atas hasil pemantauan bisa dilakukan dalam pelaksanaan Musyawarah Desa atau jika mendapat temuan yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pemantauan dan pelaporan, dapat disampaikan kepada Kepala Desa.


10

5.2.9. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) Peraturan perundangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 2007, disebutkan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM, adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa maupun tingkat kelompok masyarakat, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan, bahkan sampai pelestarian. Sebagai kader masyarakat, tentunya peran dan tugas membantu pengelolaan pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD disesuaikan dengan kebutuhan desa, sekurang-kurangnya terdiri dari lima orang, minimal dua di antaranya adalah perempuan. Selain itu, pemilihan KPMD juga harus tetap mempertimbangkan keterlibatan dan partisipasi RTM serta kompetensinya, minimal dalam bidang teknik dan pengelolaan kegiatan ekonomi. Tambahan pula, aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, dan kejujuran diharapkan ada pada diri para kader atau KPMD. Kader dengan kualifikasi kemampuan teknik atau Kader Teknik Desa (KTD) bertugas untuk memfasilitasi dan membantu TPU dalam membuat penulisan usulan serta membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembangunan bagi perempuan, terutama meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan. Kualifikasi kemampuan kader pemberdayaan masyarakat terutama untuk fasilitasi dan membantu Fasilitator Kecamatan dalam perencanaan partisipatif, tahapan kegiatan, dan pendampingan kelompok masyarakat. Kader dengan kualifikasi pengembangan ekonomi berguna untuk fasilitasi dan membantu masyarakat atau kelompok dalam mengembangkan ekonomi masyarakat serta BUMDes. Tugas dan tanggung jawab KPMD KPMD/K mempunyai tugas untuk membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan partisipatif. Secara bersama-sama, lima orang KPMD tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. a. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pada saat musyawarah dusun. b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan. Misalnya, data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM, dan data pendukung lainnya. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan bidang penugasan kader. Kader Kesehatan mengumpulkan data terkait masalah kesehatan, Kader Pendidikan mengumpulkan data bidang pendidikan, Kader Teknis mengumpulkan data sarana dan prasarana, termasuk sumber daya bahanbahan yang ada. c. Menyusun rancangan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes dan RKPDes) di tingkat desa bersama Tim 11. d. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa.


11

e.

Memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelestarian. f. Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip serta kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan pada setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelestarian. g. Mengikuti pertemuan bulanan dengan Pendamping Lokal yang didampingi oleh Fasilitator Kecamatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. h. Membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa. i. Mengefektifkan penggunaan Papan Informasi di desa dan dusun. j. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengawasan. k. Mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah Desa kepada masyarakat. l. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya. m. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhan dan membantu mengidentifikasi masalah mereka. n. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif. o. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. p. Melakukan pekerjaan purnawaktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah dan membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses menuju berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

KPMD/K dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. a. Mengidentifikasikan masalah, kebutuhan, tokoh-tokoh dalam masyarakat, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, serta sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif sesuai bidang penugasan KPMD yang meliputi Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader Teknis, Kader Ekonomi, Kader Pendidikan, dan Kader Kesehatan. b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan. c. Menyusun rencana pembangunan dan memfasiltasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif. d. Memberi motivasi, menggerakan, dan membimbing masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. e. Menumbuhkembangkan prakarsa, swadaya, dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. f. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. g. Mendampingi masyarakat dalam memantau dan menjalani proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. h. Mendampingi masyarakat dalam memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan; i. Menumbuhkembangkan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

12

j. k.

budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Tugas dan tanggung Jawab KPMD dalam setiap tahapan Berdasarkan tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, tugas dan tanggung jawab KPMD dapat digolongkan sebagai berikut. Tahap Perencanaan a.

b.

c. d.

e. f. g. h.

i. j.

Menggali gagasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan setiap penugasan KPMD. Kader Pemberdayaan melakukan pendataan umum, berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat atau perwakilan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, Kader Teknis melakukan pendataan sarana serta permasalahan yang terkait ketersediaan dan kualitas sarana, Kader Kesehatan melakukan pendataan permasalahan kesehatan dan berkoordinasi dengan petugas kesehatan, Kader Pendidikan melakukan pendataan bidang pendidikan, termasuk berdiskusi dengan tokoh pendidikan atau pemerhati pendidikan, dan Kader Ekonomi melakukan pendataan potensi ekonomi dan kegiatan kelompok, sebagai bahan untuk menggali kegiatan peningkatan kapasitas usaha ekonomi. Membantu Tim 11 dalam melakukan pengkajian ulang/penyusunan rancangan RPJMDes untuk menyusun atau menyempurnakan dokumen RPJMDes, khususnya urusan wajib bidang sarana dan prasarana perdesaan, bidang pendidikan, kesehatan, dan usaha ekonomi masyarakat. Membantu Tim Penyusun Usulan dalam membuat desain dan RAB usulan kegiatan. Mencatat dan menginventarisasi gagasan masyarakat pada waktu penggalian gagasan sebagai bahan untuk pembahasan di MD 1, MD 4, dan MD 5. Membantu Tim Pengelola Kegiatan dan Kepala Desa, mulai dari persiapan sampai selesainya penyelenggaraan pertemuan musyawarah di desa. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah desa. Menyusun usulan desa bersama Tim Penulis Usulan. Melakukan survei dan mengumpulkan data pendukung usulan, termasuk kesediaan swadaya, perkiraan jumlah penerima manfaat, dan perkiraan besarnya biaya kegiatan sebagai bahan penulisan usulan. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai hasil keputusan MAD 1 dan penetapan usulan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam memfasilitasi proses penyusunan desain dan rencana anggaran biaya kegiatan yang masuk prioritas untuk didanai sesuai bidang penugasan KPMD.

Tahap Pelaksanaan a. b.

Membantu Tim Pengelola Kegiatan dalam menyelenggarakan musyawarah pertangggungjawaban (MD 3, MD 4, dan MD 5). Memfasilitasi masyarakat dalam musyawarah pertanggungjawaban (MD 3, MD 4, dan MD 5).


13

c. d. e.

f.

g. h. i.

Memberikan masukan dan bimbingan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai bidang penugasan KPMD. Membantu TPK dalam membuat administrasi yang tertib dan benar. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, termasuk kesediaan swadaya dan pengembalian pinjaman dalam kaitan kelompok SPP maupun pinjaman perguliran. Membantu TPK dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan peningkatan keterampilan usaha kelompok. Membantu TPK dalam mengawasi pekerjaan di lapangan serta mengendalikan kualitas dan produktivitas pekerjaan kegiatan prasarana. Membantu TPK untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan alat. Membantu mengawasi pekerjaan di lapangan, terutama pengendalian kualitas dan produktivitas pekerjaan, seperti mencatat pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai serta melaporkan kepada TPK dan Fasilitator Kecamatan.

Tahap Pemeliharaan dan Pelestarian a. b. c. d. e.

f.

Memfasilitasi masyarakat desa dalam mengajukan usulan dari dana pengembalian pinjaman bergulir. Memfasilitasi masyarakat desa agar tetap berpedoman pada prinsip dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dalam memanfaatkan dana bergulir. Membangkitkan motivasi masyarakat dalam melakukan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan. Membantu TPK dalam pembentukan tim dan kelompok pemelihara serta pelembagaan pelestarian di tingkat desa. Memantau hasil dan operasional kegiatan serta kondisi kegiatan prasarana yang telah dibangun, terutama bagian yang membutuhkan pemeliharaan. Memfasilitasi proses pemeliharaan terhadap prasarana yang dibangun.

Kriteria KPMD Kriteria KPMD adalah sebagai berikut. a. warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, b. bukan kepala desa atau perangkat desa maupun suami/istrinya, c. bukan anggota BPD maupun suami/istrinya, d. mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugastugasnya, e. jujur, bertanggung jawab, dan bersedia bekerja secara sukarela, f. mampu membaca dan menulis. Proses Pemilihan KPMD Pemilihan KPMD dilakukan pada saat MD 2. Pada saat Fasilitator Kecamatan melakukan orientasi di desa-desa dan sebelum MD 2 diadakan, perlu diinformasikan kebutuhan tenaga-tenaga potensial dari desa yang siap bekerja untuk membantu masyarakat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan secara sukarela. Acuan proses pemilihan KPMD adalah sebagai berikut. a.

Persiapan Pemilihan


14

-

Proses pemilihan KPMD didahului dengan proses identifikasi calon kader. Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknis melakukan identifikasi calon kader dengan cara melakukan diskusi dan pendekatan kepada kepala desa, BPD atau lembaga Desa yang lain, tokoh masyarakat, termasuk pemerhati bidang pendidikan, kesehatan, dan ketua kelompok pengelolaan dana bergulir. Proses identifikasi adalah upaya untuk memperoleh calon kader yang sesuai dengan kriteria kader.

-

menginformasikan kebutuhan KPMD kepada semua orang secara lisan dan tertulis melalui pengumuman yang ditempel di Papan Informasi. Nama-nama hasil identifikasi, siapa saja yang berminat, dan mendaftarkan diri dicatat.

b. Proses Pemilihan -

Pemilihan KPMD dilaksanakan pada saat MD 2.

-

Sebelum proses pemilihan dilakukan, Fasilitator dalam pertemuan musyawarah desa menyampaikan informasi tentang kriteria, aspek kerelawanan, kejujuran, serta tugas dan tanggung jawab yang akan diemban oleh KPMD.

-

Mengajak peserta musyawarah desa untuk menentukan berapa jumlah KPMD (minimal lima KPMD dan diharapkan tiap-tiap dusun memiliki kader dusun).

-

Mengajak peserta untuk menentukan kriteria tambahan yang lebih diutamakan, berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.

-

Memfasilitasi peserta musyawarah untuk memilih KPMD sesuai kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

-

Jumlah KPMD terpilih harus memperhatikan keseimbangan antara kader laki-laki dan kader perempuan.

Untuk keperluan pelestarian kegiatan, dibentuklah Tim yang secara langsung terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan di desa. Mereka adalah: 5.2.10.

Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa (TP3D) Sarana dan prasana desa yang sudah dibangun oleh masyarakat melalui dana program harus dipelihara agar fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat bisa berkesinambungan. Untuk keperluan tersebut, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa. Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa dipilih oleh masyarakat pada saat Musyawarah Desa serah terima. Anggota Susunan Pengurus Tim Pemelihara terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa akan mendapat pelatihan dari Fasilitator Teknik dan Kader Teknik. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa: a.

Secara berkala melakukan pengecekan atas kondisi fisik sarana dan prasarana dengan dibantu Kader Teknik.


15

b. c. d.

5.2.11.

Membuat jadwal pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan secara gotong royong. Jika dalam pelaksanaan pemeliharaan diperlukan biaya pemeliharaan maka biaya yang diperlukan dimusyawarahkan. Mengorganisasikan pelaksanaan pemeliharaan.

Panitia Pengadaan Panitia Pengadaan adalah tim yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, bertanggung jawab, dan akuntabel terhadap kegiatan pengadaan. Tim ini terdiri atas minimal tiga orang, yaitu maksimal satu orang wakil TPK dan dua orang wakil masyarakat. Dari tim itu minimal ada satu orang perempuan yang ditetapkan pada Musyawarah Desa 2. Tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan a. b.

c. d. e.

f.

g.

menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan. menyiapkan dokumen pengadaan (formulir penawaran, laporan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, dan berita acara pengadaan). melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya, mengumumkan hasil proses pengadaan kepada masyarakat dan ditempelkan di Papan Informasi dan/atau media lainnya yang terdapat di lingkungan masyarakat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh seluruh masyarakat. mendokumentasikan setiap proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak, termasuk spesifikasi teknis, harga perkiraan, formulir penawaran, semua dokumen asli penawaran yang diterima, dokumen pembukaan penawaran, formulir evaluasi penawaran, salinan hasil evaluasi yang tersedia untuk umum, surat pemesanan, surat tagihan pemasok barang/penyedia jasa dan bukti pembayaran yang sudah dilakukan, pengecekan kualitas dan kemajuan pengiriman barang dan jasa. Semua itu dimasukkan dalam arsip panitia pengadaan dan TPK.

5.3. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 5.3.1. C a m a t Camat, atas nama Bupati, berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa-desa di kecamatan. Selain itu, Camat juga bertugas untuk mengesahkan usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati dalam MAD untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC). Tugas dan tanggung jawab Camat


16

a. Camat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan. b. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan. c. Menyelenggarakan MAD. d. Bersama Fasilitator Kecamatan dan PjOK, mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan. e. Memonitor dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari semua desa. f. Membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan yang timbul di wilayahnya. g. Melayani urusan administratif, antara lain menandatangani surat penetapan tim verifikasi, pengurus UPK, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK beserta Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), dan lain-lain. h. Memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir. i. Menilai kinerja program di desa dan kecamatan. j. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan. k. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan perkembangan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). 5.3.2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) PjOK adalah seorang Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan serta keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan. Tugas dan tanggung jawab PjOK adalah: a. Melaksanakan koordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya. b. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. c. Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantau proses pencairannya. d. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatan dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, berbagai masalah yang muncul, dan penyelesaiannya. e. Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ke TKPNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dengan tembusan kepada Camat. f. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi. g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK. h. Bersama Fasilitator Kecamatan, memfasilitasi pelaksanaan MAD. i. Memantau dan/atau memfasilitasi kegiatan musyawarah desa di wilayahnya. 5.3.3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengoordinasikan pertemuanpertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, dan


17

bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan, yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Secara umum, kelembagaan UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan. b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan, baik yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan. d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir. e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam. f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya. g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi, baik keuangan maupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program. h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan dalam BKAD/MAD. i. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja dalam BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan. j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa di setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan. k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung mengenai administrasi dan pelaporan yang dilaksanakan pelaku desa. l. Membuat draf aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan aturan tersebut dalam pelaksanaannya untuk melestarikan dana bergulir. m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah. n. Melakukan penguatan terhadap kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat. o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program, dan informasi lainnya melalui Papan Informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian berbagai permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam pelaksanaan tugas harian, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, setiap pengurus UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Ketua UPK Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

18

a. b. c. d. e. f. g.

Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran. Memastikan dilaksanakannya mekanisme serta prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor.

Bendahara UPK a. Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan dana bergulir. b. Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bank. c. Melakukan perhitungan saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi. d. Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan transaksi/tutup buku bulanan. e. Pada akhir bulan, membuat Laporan Keuangan UPK terkait BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan dana bergulir. f. Mengelola dokumen dan arsip yang terkait pengelolaan keuangan. g. Melakukan pembinaan yang terkait pembukuan dan pelaporan keuangan terhadap TPK. h. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran. Sekretaris UPK a. Merencanakan dan melakukan pembelian/pengadaan administrasi kantor. b. Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank, dan buku rekening) serta dokumen nonkeuangan, seperti surat-surat, berita acara, notula musyawarah, dan lain-lain. c. Mengelola inventaris dan aset kantor lainnya (selain kas, bank, dan piutang). d. Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan melakukan masukan (input) transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dari catatan transaksi di buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara. Untuk UPK yang aset dana bergulirnya sudah mencapai dua miliar, dibentuklah subunit perguliran. Subunit perguliran adalah bagian tidak terpisahkan dari UPK yang bertugas mengelola kegiatan dana bergulir. Subunit ini terdiri dari minimal satu orang yang dipilih seperti halnya pengurus UPK lainnya. Tugas dan tanggun jawab subunit perguliran ini secara terperinci diatur dalam PTO Penjelasan XI mengenai Penataan Kelembagaan. Kriteria Pengurus UPK Pengurus UPK diharapkan memiliki kriteria sebagai berikut. a. Memiliki sikap mental yang baik: jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, b. Mempunyai cukup waktu dan komitmen yang tinggi, c. Dapat diterima oleh masyarakat, d. Berdomisili di kecamatan setempat, Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

19

e. f. g. h.

Pendidikan minimal SLTA, Memiliki kemampuan di bidang administrasi dan keuangan, Bukan pegawai negeri, staf kecamatan atau aparat desa, dan bukan pengurus partai politik, Minimal satu orang perempuan.

Proses Pemilihan dan Penetapan UPK Proses penjaringan calon pengurus UPK dimulai dari tingkat desa pada kegiatan MD 5. Setiap desa dapat mengajukan minimal dua orang calon (minimal satu di antaranya adalah perempuan). Sebelum pemilihan dan penetapan dalam MAD 3, tim seleksi yang terdiri dari FK, PjOK, dan BKAD/wakil masyarakat melakukan proses seleksi terlebih dulu. Tim seleksi menyusun daftar calon yang lulus seleksi untuk direkomendasikan mengikuti proses pemilihan dan penetapan. Pemilihan UPK dilakukan pada MAD 3 dengan mekanisme sebagai berikut. a. Fasilitator Kecamatan/BKAD menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan kriteria pengurus UPK serta mekanisme pemilihan, b. Masing-masing calon diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi serta misinya, c. Proses pemilihan dapat dilakukan secara aklamasi atau voting/pemungutan suara (terbuka atau tertutup), d. Calon yang terpilih kemudian ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat. 5.3.4. Tim Verifikasi (TV) Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan, maupun pelatihan keterampilan masyarakat, sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam musyawarah desa perencanaan usulan. Tim Verifikasi berperan untuk memeriksa serta menilai usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada BKAD/MAD sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masingmasing desa. b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang tertulis dalam usulan dengan fakta di lapangan. c. Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, serta bersama BKAD memeriksa keterkaitan usulan antardesa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah. d. Menyampaikan usulan kegiatan kepada Fasilitator Kabupaten agar dilakukan pemeriksaan kembali. e. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan. f. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta MAD. Kriteria Tim Verifikasi Kriteria anggota Tim Verifikasi adalah: Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

20

a.

b. c. d. e.

anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan,yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik prasarana, keuangan, perbankan, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan, sanggup meluangkan waktu sesuai dengan kebutuhan kegiatan verifikasi yang diperlukan, diutamakan berasal dari penduduk setempat (desa, kecamatan, atau paling jauh dari kabupaten), mempunyai wawasan yang cukup dan bersikap netral atau tidak memihak salah satu atau beberapa desa saja, jumlah personel Tim Verifikasi antara lima sampai sepuluh orang.

Proses Pembentukan Tim Verifikasi a. Fasilitator Kecamatan dan PjOK dibantu PL dan BKAD memperkirakan keahlian yang dibutuhkan untuk verifikasi berdasarkan jenis usulan yang diajukan ke Musyawarah Antar Desa. b. Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi orang-orang yang memenuhi syarat sesuai keahlian yang dibutuhkan, yaitu dengan berkonsultasi secara informal dengan tokoh-tokoh desa/kecamatan untuk mendapatkan masukkan siapa saja yang mampu melakukan verifikasi sesuai kriteria di atas. c. Menghubungi orang-orang yang sudah teridentifikasi untuk menjelaskan secara informal tentang PNPM Mandiri Perdesaan, maksud kedatangan, dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keahlian serta pengalaman yang dimiliki. Selain itu, perlu dikonfirmasikan juga mengenai kesediaan (ketersediaan waktu yang cukup) jika nantinya ditetapkan sebagai anggota Tim Verifikasi. Jika orang yang keahliannya dibutuhkan tidak ditemukan di kecamatan, Fasilitator Kecamatan dapat meminta bantuan ke Fasilitator Kabupaten untuk mendapatkan tenaga yang dibutuhkan. d. Membuat rekapitulasi catatan tentang calon anggota Tim Verifikasi yang diajukan kepada Fasilitator Kabupaten untuk memastikan kesesuaian keahlian dan keterampilan calon anggota Tim Verifikasi dengan usulan dari semua desa. e. Fasilitator Kabupaten membuat catatan tentang calon anggota Tim Verifikasi dan menandatangani daftar anggota Tim Verifikasi untuk dipilih dan ditetapkan pada rapat di kecamatan. f. Mengadakan rapat di kecamatan untuk menentukan dan menetapkan Tim Verifikasi yang dihadiri oleh Camat, PjOK, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, para calon anggota Tim Verifikasi, PL, BKAD, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Rapat pembentukan Tim Verifikasi difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan dengan agenda sebagai berikut: a. pembukaan oleh Camat, b. penjelasan singkat dan jelas tentang PNPM Mandiri Perdesaan, c. penjelasan tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi serta hak dan kewajiban Tim Verifikasi, d. penjelasan jenis usulan dari masing-masing desa, e. pembahasan kebutuhan anggota Tim Verifikasi sesuai dengan jenis usulan dan jangkauan wilayah, serta faktor sosial budaya lainnya (jumlah orang yang dibutuhkan dalam tim) sekaligus menentukan siapa saja yang akan ditetapkan menjadi anggota Tim Verifikasi berdasarkan daftar calon yang sudah ada, f. jika sudah ada kata sepakat, dibuat berita acara dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati. Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

21

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan • Pembentukan Tim Verifikasi harus mempertimbangkan adanya keseimbangan dan keterlibatan perempuan sebagai wujud penerapan salah satu prinsip dan kebijakan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. • Pembentukan Tim Verifikasi harus benar-benar berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan. • Jika terdapat anggota Tim Verifikasi yang membantu proses penulisan usulan di desa, pastikanlah orang tersebut tidak memeriksa usulan yang mereka bantu. 5.3.5. Tim Pengamat Tim Pengamat adalah anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan,yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses diskusi MAD, serta memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung secara partisipatif. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengamat a. b. c.

d.

Hadir dalam MAD sebagai tim pelaku tingkat kecamatan, bukan mewakili desanya masing-masing. Mengamati proses diskusi, khususnya pada MAD 3 dan MAD 1, serta memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung secara partisipatif. Menyampaikan hasil pengamatan proses diskusi sebagai masukan menjelang proses pengambilan keputusan dalam MAD dan ikut menyebarluaskan hasil kesepakatan musyawarah kepada warga kecamatan. Membantu mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi, antara lain desa yang kecewa karena usulannya tidak lolos dalam diskusi MAD.

Kriteria Tim Pengamat Tim Pengamat berjumlah minimal lima orang atau sejumlah desa yang ikut dalam diskusi MAD, dengan kriteria sebagai berikut. a. Anggota Tim Pengamat adalah warga kecamatan setempat. b. Memiliki wawasan luas sehingga dapat memberikan pertimbangan yang objektif/netral dalam pembahasan usulan. c. Keberadaannya diterima masyarakat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. d. Ditetapkan melalui MAD 3. Proses Pemilihan a.

b. c.

Masyarakat memilih calon pengamat berdasarkan kriteria yang ada pada saat MAD 2. Orang yang dipilih sebagai calon anggota Tim Pengamat tidak harus berasal dari desanya. Setelah semua desa mengajukan nama-nama calon, Fasilitator Kecamatan dan PjOK mengkaji semua calon yang sudah dipilih. Fasilitator Kecamatan dan PjOK menetapkan orang-orang yang menjadi anggota Tim Pengamat dengan pertimbangan kriteria yang telah ditentukan.


22

5.3.6. Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) adalah sekelompok warga masyarakat setempat yang memiliki kemampuan/kompetensi khusus di bidang tertentu yang terkait pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. TPM berperan untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan masyarakat. TPM adalah seorang pelatih dari unsur masyarakat yang secara sukarela memfasilitasi masyarakat. TPM adalah pelatih dari unsur masyarakat. Tujuan dibentuknya TPM adalah agar masyarakat saling belajar, mempunyai kemampuan untuk merumuskan strategi penyelesaian masalah dan peningkatkan kualitas dari mereka sendiri. Fungsi TPM, yaitu: a) memfasilitasi penguatan kapasitas dan pelatihan masyarakat; dan b) meningkatkan kapasitas perlindungan dan pelestarian dalam penataan kelembagaan. Keanggotaan TPM berdasarkan kemampuan dan/atau keahlian di bidang teknis tertentu atau keahlian khusus yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan pelatihan partisipatif. Keanggotaan TPM menjadi bagian dari unsur Tim Ruang Belajar Masyarakat dan memperkuat serta mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas pelaku di kecamatan dan desa. Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pelatih Masyarakat: a.

Memperkuat kapasitas dan kelembagaan masyarakat sehingga dalam menjalankan tugas, TPM perlu menyelaraskan dengan kegiatan peningkatan kapasitas dan kelembagaan yang ada. b. Bertugas sesuai dengan kompetensi/keterampilan yang dimiliki di masingmasing TPM. c. Mendukung kinerja sepenuhnya Ruang Belajar Masyarakat (RBM)/Pokja RBM, Tim TPM Kecamatan, dan Tempat Belajar Masyarakat (TBM) di tingkat desa. d. Menjalankan tugas yang dilakukan atas dasar sukarela, pengabdian masyarakat, dan komitmen yang terbaik kepada masyarakat. e. Menjalankan tugas TPM yang bersifat tim atau kolektif sehingga indikator keberhasilan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat akan ditentukan oleh kerja tim bukan individu-individu. f. Mendukung dan mengembangkan pengintegrasian perencanaan serta pembangunan di desa, kecamatan, dan kabupaten. g. Bertugas dalam mengembangkan kader-kader pembangunan dan peningkatan masyarakat di desa dan antardesa. h. Mengembangkan swakelola dan kemandirian kegiatan pelatihan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat. i. Mengembangkan pelatihan-pelatihan dalam proses meningkatkan penataan kelembagaan. j. Melakukan Training Needs Assessment (TNA)/Penilaian Kebutuhan Pelatihan. k. Membuat rumusan ToR/Kerangka Acuan Pelatihan. l. Mengoordinasikan kegiatan pelatihan atau manajemen pelatihan; m. Mempersiapkan penyusunan modul dan bahan-bahan bacaan pelatihan; n. Mempersiapkan Training of Trainer (ToT)/Konsolidasi Pelatihan; o. Memfasilitasi proses pelatihan; p. Melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan; q. Mengelola data pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas; r. Menyusun laporan proses pembelajaran, peningkatan kapasitas, dan pelatihan masyarakat; Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

23

s.

Melakukan upaya pengembangan jejaring dan kerja sama pelatihan masyarakat dengan berbagai pihak.

Pembentukan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) a.

b. c.

TPM Kecamatan idealnya dibentuk ketika RBM/Pokja Kabupaten telah terbentuk lebih dulu, tetapi melihat kebutuhan di lapangan, keduanya dapat saling mendukung sehinga proses pembentukan TPM tidak perlu saling menunggu; Fasilitasi pembentukan TPM Kecamatan dilakukan melalui Musyawarah di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh BKAD; Keberadaan TPM Kecamatan diputuskan di MAD Khusus atau MAD sejenis dan dibuat berita acara penetapan dan Surat Keputusan.

5.3.7. Pendamping Lokal (PL) Pendamping Lokal (PL) adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, sampai dengan pelestarian. Di setiap kecamatan ditempatkan satu orang PL. Tugas dan tanggung jawab PL adalah: a.

b. c. d. e. f.

g. h. i. j.

k. l.

Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas dari Fasilitator Kecamatan. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan di lapangan. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melakukan bimbingan pada KPMD mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi, dan manajemen. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pelatihan kepada TPK dan masyarakat. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun nonteknis kepada Tim Pengelola Kegiatan. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk Fasilitator Teknik Kecamatan (FKT) dan membantu dalam pembuatan gambar desain serta gambar purnalaksana. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai caracara menjaga kelestarian lingkungan. Memberikan bimbingan dan masukan tentang cara-cara mengerjakan administrasi, pembukuan, serta pengarsipan Tim Pengelola Kegiatan. Membantu dan membimbing Tim Pengelola Kegiatan dalam penyiapan serta proses praaudit. Mengumpulkan informasi tentang aspek nonteknis, antara lain partisipasi dan memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada Fasilitator Kecamatan. Membimbing KPMD dalam membuat inventarisasi kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangan, dan pelestariannya, serta pengembalian pinjaman dana bergulir.


24

Kriteria Pendamping Lokal a. b. c. d. e. f. g.

Warga kecamatan setempat, baik laki-laki maupun perempuan, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga masyarakat. Minimal berpendikan setingkat SMA atau sederajat. Diutamakan mantan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Bukan aparat pemerintah desa atau suami/istrinya. Mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugastugasnya. Diterima semua kalangan masyarakat serta tidak memihak kepada kelompok tertentu saja. Peduli terhadap pembangunan di desa dan antardesa,

Proses Pemilihan Pendamping Lokal PL dipilih dari KPMD terbaik. Proses pemilihannya dilakukan saat pelatihan KPMD. Berikut adalah proses pemilihannya. a. Sebelum pemilihan, disampaikan kepada peserta bahwa dalam MD Sosialisasi juga akan dipilih calon PL dengan kriteria dan tugas tanggung jawabnya seperti yang disebutkan di atas. Perlu dijelaskan bahwa PL yang terpilih juga mempunyai kesempatan dicalonkan kembali sebagai calon PL. b. Setelah pemilihan, segera dilanjutkan dengan menentukan dua calon PL (satu orang laki-laki dan satu orang perempuan). c. Setelah semua desa mengajukan calon-calon PL yang ditentukan dalam MD Sosialisasi, Fasilitator Kecamatan dan PjOK segera menyeleksi semua calon PL sehingga menghasilkan sekurang-kurangnya enam orang calon PL (tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan). d. Fasilitator Kecamatan dan PjOK menyelenggarakan pertemuan dengan KPMD dan menjelaskan hasil seleksi terhadap semua calon PL sampai menghasilkan enam calon tersebut. e. Pertemuan tersebut memilih dan menetapkan calon terbaik untuk menjadi PL. 5.3.8. Pendamping Lokal Unit Pengelola Kegiatan (PL-UPK) Pendamping Lokal Unit Pengelola Kegiatan (PL-UPK) dana bergulir adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator untuk memfasilitasi kelompok dan masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian serta pengembangan kegiatan dana bergulir. Khusus bagi UPK yang memiliki total kas, bank, dan pinjaman kegiatan dana bergulir senilai minimal dua miliar rupiah, disediakan satu orang PL-UPK di setiap kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Ketentuan mengenai kriteria UPK yang mendapatkan tenaga PL-UPK dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. Ketentuan yang lebih terperinci mengenai kecamatan yang mendapatkan PL-UPK dijelaskan dalam Penjelasan PTO X. Tugas dan tanggung jawab Pendamping Lokal Unit Pengelola Kegiatan (PL-UPK) 1. 2. 3.

Melakukan sosialisasi kegiatan dana bergulir kepada kelompok dan masyarakat. Mendorong masyarakat dan lembaga yang ada untuk berpartisipasi dan aktif dalam menegakkan tata kelola perguliran sesuai prosedur. Mendorong pertumbuhan kelompok baru.


25

4.

5. 6. 7.

Memfasilitasi penguatan kelompok channeling (penyalur) menjadi kelompok executing (pengelola) dan pengembangan kelompok SPP/UEP (pemula, berkembang, matang) melalui peningkatan kapasitas serta pendampingan secara rutin. Melakukan pendataan kelompok berdasarkan nama kelompok, anggota peminjam atau pemanfaat terakhir, pinjaman awal, dan sisa pinjaman. Mendorong peningkatan peran kader pengembangan ekonomi desa. Menyusun laporan bulanan mengenai pelaksanaan tugas harian serta melaporkannya kepada BKAD dan FK.

Kualifikasi dan kompetensi Kualifikasi Pendamping Lokal kegiatan dana bergulir untuk memenuhi kebutuhan penguatan Kelompok Simpan Pinjam dan kelompok UEP adalah sebagai berikut. 1. Latar belakang pendidikan minimal SMK/SMA, diutamakan yang memiliki tambahan pendidikan nonformal yang bersertifikat. Memiliki pengalaman relevan minimal tiga tahun, kecuali untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara, pengalaman relevan minimal satu tahun. 2. Memiliki pengalaman melakukan pendampingan/pelatihan kelompok. 3. Warga kecamatan setempat, diutamakan mantan kader pemberdayaan masyarakat desa. 4. Bukan aparat pemerintahan. 5. Memiliki pengalaman melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok. Kompetensi PL-UPK 1. Memahami administrasi dan pengelolaan keuangan dasar. 2. Memahami kegiatan Simpan Pinjam. 3. Mampu memfasilitasi pelatihan kelompok. Proses Pemilihan Pendamping Lokal UPK (PL-UPK) 1. 2. 3.

4.

5.

6.

FK memfasilitasi BKAD untuk menyiapkan tata cara pemilihan PL-UPK dan tim seleksi tingkat kecamatan yang kemudian ditetapkan oleh MAD. Tim Seleksi tingkat kecamatan terdiri dari PjOK, FK, BKAD/wakil masyarakat. BKAD mengumumkan dan menyebarkan informasi yang terkait kebutuhan pengisian PL-UPK beserta tugas dan tanggung jawabnya, baik melalui MD sosialisasi maupun Papan Informasi di seluruh desa. Setiap desa berhak mengajukan dua calon, yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Jika calon yang melamar lebih dari satu orang maka dapat dilakukan seleksi. Setelah seluruh desa mengajukan calon peserta sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan maka dilanjutkan dengan proses seleksi terbuka oleh tim kecamatan. Hasil seleksi kemudian ditetapkan melalui MAD dan ditempelkan di seluruh Papan Informasi.

5.3.9. Setrawan/Pejabat Pemerintahan Kecamatan Setrawan/Pejabat Pemerintahan Kecamatan diutamakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kecamatan yang telah dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi terhadap perubahan sikap mental di kalangan Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

26

lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. Dalam hal tertentu, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah dapat ditugaskan. Tugas dan tanggung jawab Setrawan/Pejabat Pemerintahan Kecamatan a.

Menyebarluaskan dan mensosialisasikan pembangunan partisipatif kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan. b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan. c. Memandu proses Musrenbang kecamatan. d. Memberikan informasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam Musrenbang desa. e. Mendorong kerja sama antara masyarakat dengan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan. f. Mendampingi utusan kecamatan dalam Musrenbang kabupaten. g. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan pembangunan sesuai dengan mekanisme pembangunan reguler (Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). h. Memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintah desa. i. Memfasilitasi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, baik untuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun peningkatan kapasitas pemerintahan desa. j. Memfasilitasi penyusunan PerDes yang partisipatif. k. Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri. l. Melakukan koordinasi dengan setrawan kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan. m. Mensosialisasikan hasil Musrenbang kabupaten kepada masyarakat, aparat desa, dan kecamatan. n. Menyampaikan laporan bulanan di lokasi tugas tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada setrawan kabupaten. Kriteria Setrawan/Pejabat Pemerintahan Kecamatan a. b. c. d.

Berusia antara 23-52 tahun. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. Anggota Pegawai Negeri Sipil. Memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan, pemerintahan desa, dan kelembagaan masyarakat desa, seperti: - Memiliki pemahaman yang baik mengenai UU No. 6 tentang Desa, UU No. 25 tahun 2004, dan UU No. 32 tahun 2005 tentang pemerintah daerah. - Memiliki pemahaman yang baik mengenai PP No. 72 tahun 2006 tentang Desa dan PP No. 73 tahun 2006 tentang Kelurahan, PP No. 58 tahun 2005.

e.

Memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep pendampingan dan konsep pemberdayaan masyarakat.


27

f. g. h. i. j. k. l.

Memiliki pemahaman yang baik mengenai sosial budaya setempat. Memiliki kemampuan teknik-teknik dalam memfasilitasi pendidikan orang dewasa. Memiliki kemampuan memecahkan/solusi konflik dan masalah. Memiliki kemampuan memandu perencanaan serta penganggaran daerah dan desa. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi, lobi, mediasi, dan negoisasi. Memiliki kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi. Memiliki kemampuan menyusun laporan.

5.3.10. Badan Pengawas UPK (BP-UPK) BP-UPK adalah badan yang ditetapkan oleh MAD 3 untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari. Tugas dan tanggung jawab BP-UPK adalah: a.

b. c. d. e. f. g.

melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumendokumen, pelaksanaan administrasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan serta pinjaman yang dikelola oleh UPK, melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan perguliran, memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK, memantau realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK, memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada MAD/BKAD.

Kriteria Anggota Badan Pengawas UPK a. b. c. d. e. f.

relawan laki-laki dan perempuan yang mempunyai komitmen dalam mengembangkan kapasitas masyarakat, jujur dan bertanggung jawab, dapat diterima dan dihargai dengan baik oleh anggota masyarakat, bukan aparat kecamatan dan aparat desa, berpengalaman dalam administrasi dan pelaporan (program), tidak pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan dana program masyarakat.

Susunan Organisasi Badan Pengawas UPK a. b. c.

Anggota BP-UPK dipilih dari masyarakat melalui keputusan MAD dan pengesahannya menggunakan SPC. Susunan organisasi inti adalah Ketua dan Anggota. Susunan organisasi tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Jumlah anggota BP-UPK harus ganjil dan paling banyak beranggotakan lima orang. Salah satu dari anggota tersebut disepakati sebagai Ketua BPUPK.


28

Proses Pemilihan Anggota Badan Pengawas UPK a.

Calon anggota BP-UPK diusulkan dan dipilih secara langsung dari masyarakat, baik dari wakil desa, calon pengurus UPK, maupun masyarakat lain yang dianggap memenuhi kriteria. b. Wakil desa yang tidak terpilih sebagai anggota dan ketua forum MAD serta calon pengurus UPK yang tidak terpilih sebagai pengurus atau anggota masyarakat lainnya yang hadir dalam MAD adalah bakal calon anggota BP-UPK. c. Proses pemilihan berjalan sebagai berikut: - fasilitator pertemuan MAD menjelaskan secara terbuka mengani tugas dan tanggung jawab BP-UPK, kriteria, tata cara pemilihan, serta memfasilitasi kesepakatan jumlah anggota BP-UPK. - fasilitator pertemuan MAD mengumumkan secara tertulis dan terbuka mengenai siapa saja calon-calon anggota BP-UPK. - dilakukan pemilihan dengan pemungutan suara secara tertutup. Setiap wakil desa memilih dua nama dalam kertas pemilihan tanpa mencantumkan identitas pemilih. - hasil pemilihan diranking dan dipilih sesuai dengan kesepakatan jumlah anggota BP-UPK. - masyarakat yang terpilih sebagai pengawas segera berkumpul dan menentukan ketua badan pengawas. - susunan BP-UPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat. d. Pergantian dan pemberhentian BP-UPK diatur dalam kesepakatan MAD. 5.3.11. Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antardesa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan/atau antarkecamatan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari lembaga UPK, sarana dan prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, serta perguliran dana. BKAD melakukan tugas pokok sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antardesa, aset produktif, serta program-program dari pihak ketiga. Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan (UPK, BP-UPK, TV, TPK, TP3, dan lain-lain), BKAD menjadi jalan keluar dari masalah status dan payung hukum. BKAD menjelaskan status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan. Dalam kaitan dengan UPK maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk mengembangkan UPK dalam bidang micro finance (keuangan mikro), pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK. Tugas pokok dan fungsi BKAD secara lebih detail diuraikan dalam Penjelasan XI. Tugas dan tanggung jawab BKAD Tugas dan tanggung jawab BKAD secara umum meliputi: a.

Manajemen Pembangunan Partisipatif 1. Meningkatkan kualitas forum-forum musyawarah yang dilakukan masyarakat, baik di desa maupun antardesa.


29

2.

Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku yang terkait pelaksanaan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) dan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). 3. Melakukan pengelolaan hasil‐hasil musyawarah desa dan antardesa dalam kaitan pembangunan partisipatif. 4. Menjembatani terwujudnya penggalian gagasan yang lebih berpihak kepada kebutuhan pengembangan wilayah antardesa/kawasan perdesaan. 5. Mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat yang lebih aktif/dinamis dan partisipatif. 6. Memotivasi dan mendorong kelompok RTM agar berperan aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. 7. Meningkatkan kapasitas pelaku‐pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif. 8. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkala setiap perkembangan kegiatan. 9. Menjaga sistem, mekanisme, prosedur, aturan main, dan prinsip‐ prinsip pembangunan partisipatif. 10. Mendorong lahirnya PerDes partisipatif berkaitan dengan kelembagaan dan hasil‐hasil pembangunan partisipatif. 11. Menjalin sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, legislatif, dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif.

b.

Manajemen Kegiatan Antar Desa 1. Memfasilitasi pembahasan, perumusan, dan penyusunan kesepakatan kerja sama antardesa dan dengan pihak ketiga. 2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antardesa. 3. Melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya antardesa. 4. Melakukan kelola informasi potensi desa‐desa dalam lingkup wilayahnya. 5. Memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antardesa serta masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antardesa. 6. Memfasilitasi keberlanjutan fungsi‐fungsi kelembagaan desa dan antardesa dalam pengelolaan kegiatan dan kerja sama antardesa. 7. Mengelola informasi masyarakat antardesa untuk menumbuhkan semangat transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama. 8. Meningkatkan kapasitas pelaku‐pelaku yang ada di desa dan antardesa dalam kaitan pengelolaan kegiatan antardesa. 9. Mendorong pelaksanaan pelestarian hasil‐hasil kegiatan desa dan antardesa.

c.

Manajemen Aset Produktif 1. Memfasilitasi terbentuknya kerja sama dengan pihak ketiga dalam kaitan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal, dan teknologi tepat guna. 2. Mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang andal dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga pengelola teknis program. 3. Membantu dan mendorong fasilitasi akses sumber bantuan bagi kelompok dan/atau lembaga usaha masyarakat, baik produksi, distribusi, maupun pemasaran.


30

4. 5. 6. 7. 8.

d.

Mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumber daya ekonomi lokal. Melakukan kajian dan evaluasi sederhana tentang pelaku‐pelaku ekonomi di wilayahnya. Mendorong pengembangan BP‐UPK sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan UPK yang andal dan dapat dipercaya. Mendorong pengembangan lembaga penunjang UPK sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing‐masing. Meningkatkan efektivitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama.

Pengelola Program PNPM maupun Pihak Ketiga 1. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 2. Memberikan motivasi kepada pelaku‐pelaku kecamatan dan desa, terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan pemantauan setiap tahapan kegiatan. 4. Mendorong kualitas partisipasi dan swadaya masyarakat. 5. Melakukan evaluasi kinerja UPK, terkait dengan tugas sebagai pengelola teknis program. 6. Mengoordinasikan tugas pemantauan kegiatan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi. 7. Mengoordinasikan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan proses pengelolaan teknis program. 8. Meningkatkan kinerja tim pelestarian (TP3D) yang telah terbentuk dan mendorong pihak desa untuk mengembangkan kegiatan pelestarian hasil‐hasil kegiatan. 9. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil kinerja pengelolaan program, baik pengelolaan teknis oleh UPK maupun lembaga lainnya.

Selain para pelaku di atas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan, terdapat pelaku yang berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir, yang pendanaan operasionalnya dari alokasi surplus UPK. 1.

Tim Pendanaan Tim Pendanaan adalah lembaga yang dibentuk oleh BKAD atau MAD untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan pendanaan dana bergulir yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

2.

Tim Verifikasi (TV) TV adalah lembaga yang bertugas melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD.

3.

Badan Pengawas UPK (BP-UPK) BP-UPK adalah lembaga yang dibentuk BKAD atau MAD untuk melakukan monitoring, supervisi, dan pengawasan kepada UPK.

4.

Tim Penyehatan Pinjaman Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk untuk mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah. Tim ini bersifat ad hoc, sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penyehatan pinjaman melalui pola-pola penyelesaian yang sesuai dengan


31

kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan kelompok. Tim ini dibentuk oleh BKAD atau MAD. Dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Program, di kecamatan ditugaskan tenaga profesional sebagai berikut:

tingkat

5.3.12. Fasilitator Kecamatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah tenaga profesional yang bertugas memfasilitasi proses kemandirian dan kedaulatan masyarakat dalam pembangunan dengan pelibatan stakeholder (pemangku kepentingan) melalui kegiatan penyadaran, pembelajaran, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Kedaulatan masyarakat berarti bahwa pengelolaan program pembangunan dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat melalui proses demokrasi. Peran Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah membantu proses yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan mereka, terkait dengan one village, one plan, one budgeting (satu desa, satu rencana, satu anggaran). Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat bertugas memfasilitasi terjadinya koordinasi antarprogram di wilayah kerjanya. Fasilitator Kecamatan terdiri dari Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP) dan Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT). FKP merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan. FKT merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan, khususnya dalam bidang teknis. Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan a. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan. b. Memfasilitasi dan memastikan KPMD dalam pendataan RTM sebagai masukan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), APBDes Partisipatif, LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). c. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat, mulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan. d. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan serta pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. e. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang integratif ke dalam sistem pembangunan daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. f. Memberikan pembekalan tentang kebijakan, fasilitasi, dan arahan pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan kepada para pelaku di tingkat desa atau sebutan lain. g. Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPMD,


32

h.

i. j.

k.

l. m. n.

o.

p.

q. r. s.

t. u. v.

w.

x.

PL, Tim Pengelola Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/UPK, Tim Penulis Usulan, Tim Pengawas, dan lain-lain). Memberikan berbagai pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan lokal, baik di desa maupun antardesa (BPD, Kepala desa, aparat kecamatan, dan lain-lain). Memfasilitasi dan memastikan adanya pembentukan dan pengembangan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD). Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Tindakan itu diperlukan untuk dapat memastikan penggunaan dana tersebut secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan serta keadaan yang sebenarnya. Memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup, seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana). Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan. Mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti masyarakat berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan. Membantu Fasilitator Kabupaten Keuangan dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam. Membantu Faskab PPU dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam. Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri. Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah, dan upaya penanganannya kepada Fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PjOK. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan. Memastikan pengelolaan dana di UPK telah sesuai prosedur dan ketentuan. Selain itu, secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening. Mengumpulkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perjanjian Pendanaan Daerah serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Fasilitator Kabupaten. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT) a. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh KPMD dan secara khusus memastikan adanya kemandirian Kader Teknis Desa. b. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan masyarakat/desa. c. Memfasilitasi dan membantu melakukan kegiatan survei serta pengukuran usulan kegiatan prasarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti bangunan sekolah dan bangunan pelayanan kesehatan). Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

33

d.

Membantu dan memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume, kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan. e. Membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat, serta melakukan supervisi dalam pelaksanaannya. f. Memberikan pelatihan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana/sarana. g. Melakukan pengkajian ulang RKTL yang dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan. h. Membantu Faskab Teknik dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan, serta penyelesaian pekerjaan prasarana. i. Memfasilitasi pembentukan Tim Pengelola Kegiatan sejak awal pengajuan usulan dan memberikan pelatihan untuk operasional serta pemeliharaan prasarana yang dibangun. j. Membantu menghubungkan para pihak terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan prasarana yang ada, baik di wilayah kecamatan maupun kabupaten. k. Tugas atau aktivitas lain yang diperlukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip serta prosedur PNPM Mandiri Perdesaan berkaitan dengan kegiatan prasarana. l. Melaporkan kemajuan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang tugas bimbingan teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan. m. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan. n. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin. o. Memfasilitasi, melakukan supervisi, dan memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan pasarana yang berdampak langsung pada kegiatan ekonomi. p. Menfasilitasi penyusunan/pengkajian ulang renstra kewilayahan kecamatan, penyelarasan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), road map, site plan (gambar denah) usulan antardesa/kawasan perdesaan. q. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut. 5.4. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten 5.4.1. B u p a t i Bupati adalah pembina Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), serta bertanggung jawab atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten, termasuk melakukan kaji ulang terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa sesuai komitmen awal yang telah disepakati. Tugas dan tanggung jawab Bupati: a. Menetapkan ketua dan anggota Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, b. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penanggung jawab Operasional Kegiatan Kabupaten (PjOKab), Bendahara Pengeluaran, pejabat Penandatangan SPM, dan para Penanggung Jawab Operasional Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

34

c. d. e.

Kegiatan (PjOK) untuk setiap kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati mengenai Unit Pengelola Kegiatan untuk seluruh kecamatan lokasi program. Mengoordinasikan semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Melakukan pembinaan untuk mengelola dan melestarikan aset program yang berupa sarana dan prasarana, kelembagaan, serta dana bergulir.

5.4.2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPKD) dibentuk untuk melakukan koordinasi sektoral dan lintas para pemangku penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten. Tim ini dibentuk dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Bupati. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan mengatur bahwa TKPKD berperan sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Penyelenggaraan koordinasi dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan. Penguatan dan peningkatan peran TKPKD Kabupaten/Kota menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan pemantauan program pemberdayaan masyarakat. TKPKD diharapkan melakukan konsolidasi dan mengintegrasikan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab TKPKD: a. b. c. d. e.

Menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Mengoordinasikan dan memantau program pemberdayaan masyarakat/swakelola oleh masyarakat. Melakukan konsolidasi dan mengintegrasikan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

5.4.3. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati selaku penanggung jawab PNPM Mandiri di Kabupaten guna melakukan koordinasi teknis pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten juga berfungsi memberikan dukungan koordinasi program antarinstansi, pelayanan, dan proses administrasi di kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dibantu oleh sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten: Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

35

a. b.

c. d.

e. f.

g.

h. i.

Menjaga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya agar sesuai dengan asas, tujuan, prinsip, dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan. Menyelenggarakan sosialisasi di kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan disertai tindak lanjut. Menerima dan menganalisis laporan dari PjOK untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan, serta program pemeliharaan. Melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di kabupaten. Menyusun laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi, termasuk pembahasan masalah, kendala, serta rekomendasi. Memberikan masukan dalam pembinaan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan melalui keikutsertaan dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data, dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menilai kinerja program di desa, kecamatan, dan kabupaten. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan, baik keuangan maupun nonkeuangan.

5.4.4. Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PjOKab) PjOKab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Operasional Kabupaten: a. b. c.

d. e.

f. g. h. i. j. k. l.

Sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan Kepala Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten. Melaporkan hasil penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada sekretariat nasional PNPM Mandiri Perdesaan melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi setiap bulan. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, permasalahan yang muncul, dan penyelesaiannya. Membuat laporan periodik dan insidental kepada tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Menyeleksi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja konsultan yang berada di wilayah tugasnya. Membantu penyelesaian pengaduan dan penanganan masalah. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi. Melakukan supervisi dan monitoring setiap bulannya. Memberikan masukan dalam pembinaan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan melalui keikutsertaan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data, dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku.


36

5.4.5. Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan Satker PNPM Mandiri Perdesaan di daerah adalah satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran/barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Satker terdiri dari sekretaris daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat struktural/fungsional di bagian keuangan Kantor/Dinas PMD atau instansi lain yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penerbit SPM, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) atau pejabat lain di kecamatan yang setingkat sebagai penerbit SPP (atau disebut PjOK), dan staf di Kantor/Dinas PMD atau instansi lain yang menangani PNPM Mandiri Perdesaan sebagai Bendahara Pengeluaran. Tugas dan tanggung jawab Satker di daerah a.

b. c. d. e.

Menerbitkan dokumen proyek yang dibutuhkan untuk kepentingan pencairan dana program sesuai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Mengadministrasikan dokumen proyek dan alat bukti pengeluaran. Melakukan rekap penyerapan dana (DIPA). Membuat laporan secara berkala sesuai dengan Standar Akuntansi Instansi (SAI). Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan/audit.

5.4.6. Setrawan/Aparat Pemerintahan Kabupaten Setrawan kabupaten adalah Pegawai Negeri Sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah, mengoordinasi dan memfasilitasi setrawan kecamatan, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. Tugas dan tanggung jawab Setrawan/Aparat Pemerintahan Kabupaten a.

b.

c.

d. e. f. g. h. i. j.

k. l.

Melakukan sosialisasi pembangunan partisipatif kepada pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku-pelaku pembangunan partisipatif lainnya di kabupaten. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi teknis kabupaten untuk melakukan identifikasi dan penyelarasan program-program pembangunan kabupaten. Memberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap setrawan kecamatan. Memberikan pelatihan peningkatan kemampuan pemerintahan desa. Melakukan koordinasi dengan setrawan kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perdesaan. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dari setrawan kecamatan. Memfasilitasi terbentuknya pertemuan forum lintas pelaku di kabupaten. Memfasilitasi musyawarah rencana pembangunan kabupaten. Bersama-sama tim verifikasi kabupaten, melakukan verifikasi terhadap usulan dari Musrenbang kecamatan. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, rekomendasi, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada satuan kerja. Memfasilitasi kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga atau dunia usaha. Mendampingi utusan kabupaten dalam Musrenbang provinsi.


37

m. Mensosialisasikan hasil Musrenbang provinsi ke SKPMD. n. Memberi masukan kepada Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). o. Memberi masukan kepada SKPMD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Kriteria Setrawan/Aparat Pemerintahan Kabupaten a. b. c. d.

Umur 23-52 tahun. Pendidikan minimal sarjana atau sederajat. Pegawai Negeri Sipil (PNS). Memiliki pemahaman yang baik mengenai UU No. 6 tentang Desa, UU No. 25 tahun 2004, dan UU No. 32 tahun 2005 tentang pemerintah daerah. e. Memiliki pemahaman yang baik mengenai PP No. 72 tahun 2006 tentang Desa dan PP No. 73 tahun 2006 tentang Kelurahan, serta PP No. 58 tahun 2005. f. Memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep pendampingan dan konsep pemberdayaan masyarakat. g. Memiliki pemahaman yang baik mengenai sosial budaya setempat. h. Memiliki kemampuan teknik-teknik dalam memfasilitasi pendidikan orang dewasa. i. Memiliki kemampuan memecahkan/solusi konflik dan masalah. j. Memiliki kemampuan memandu perencanaan serta penganggaran daerah dan desa. k. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi, lobi, mediasi, dan negoisasi. l. Memiliki kemampuan melakukan monev. m. Memiliki kemampuan menyusun laporan. 5.4.7. Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Ruang belajar masyarakat adalah suatu kultur atau perilaku belajar yang terorganisasi, terstruktur, dan sistematis serta terbentuk sebagai hasil pengondisian ruang bersama yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat pelaku program sendiri, melalui kegiatan belajar masyarakat. Pokja RBM adalah suatu gugus tugas atau kelompok kerja kabupaten yang berfungsi dan bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan Ruang Belajar Masyarakat. Unsur Pokja Kabupaten sekurang-kurangnya adalah: a. b. c. d. e.

BKAD (pengarah/quality control dan pengemban amanat/mandatory masyarakat); UPK (karena memiliki keterampilan teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan); TPM (teknis, substansi pelatihan, dan peningkatan kapasitas); Setrawan (fasilitator pemerintahan); Unsur lain dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pembentukan dan penjelasan terperinci mengenai Pokja RBM termuat dalam PTO Penjelasan XI mengenai Penataan Kelembagaan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di seluruh wilayah kabupaten, ditugaskan personel profesional sebagai berikut: 5.4.8. Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan (Faskab Pemberdayaan) Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

38

Faskab Pemberdayaan adalah supervisor manajerial profesional yang berkedudukan di kabupaten dengan fungsi untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian berjalan dengan baik serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Faskab Pemberdayaan juga berperan sebagai fasilitator bagi pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam menjalankan perannya, Faskab Pemberdayaan harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya. Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan: a.

Mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten lainnya. b. Memberikan bantuan teknis kepada TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten. c. Memberikan dukungan teknis dan pembimbingan kepada Fasilitator Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk memberikan rekomendasi dan membantu penanganan permasalahan yang muncul. d. Memastikan pelaksanaan PKD (Pengkajian Keadaan Desa) yang berisi potensi, masalah, dan gagasan RTM untuk membantu penyempurnaan dan/atau penyusunan PPD, APBDes Partisipatif, LKPj, dan LPPD. e. Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif. f. Melakukan mediasi dan membangun jaringan kerja sama para pihak (internal pemerintah kabupaten), DPRD, LSM, dan pihak-pihak lain yang terkait serta berkepentingan untuk meningkatkan dan mengembangkan proses pembangunan partisipatif. g. Memantau dan melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Desa/manajemen pemerintah desa. h. Mensosialisasikan proses penyampaian aspirasi melalui forum Hearing/dengar pendapat DPRD. i. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pelaku PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. j. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan pembangunan partisipatif. k. Memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya BKAD serta forum lintas pelaku di masyarakat. l. Melakukan koordinasi dan membina jaringan kerja dengan aparat/instansi terkait, tokoh masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan lain-lain untuk mendukung penyebarluasan informasi, keterbukaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. m. Melakukan koordinasi dengan TKPKD, Dinas/Instansi Teknis Kabupaten (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Koperasi) untuk mengidentifikasi programprogram lain di luar PNPM Mandiri Perdesaan supaya tidak terjadi tumpang tindih. n. Memeriksa kualitas dan kelengkapan usulan kegiatan sebelum menjadi prioritas usulan dalam MAD.


39

o. p.

q.

r. s.

t.

u.

v. w.

x. y. z.

Melakukan pemeriksaaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatan serta pengelolaan keuangan di UPK dan TPK. Melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring. Kegiatan itu untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan serta kebijakan dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pencairan, dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan, pelaksanaan serta pelestarian. Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk menerima dan memeriksa laporan bulanan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi memberikan peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda serta melaksanakan In-Service Training (pelatihan singkat yang terencana) pada setiap rapat koordinasi bulanannya. Mendokumentasikan dan mengarsipkan semua laporan, rekaman kegiatan tertulis, gambar/foto, film/video dengan baik dan benar. Melakukan evaluasi bulanan kinerja Fasilitator Kecamatan dengan indikator yang telah disepakati, kemudian melaporkan kepada Koordinator Manajemen Provinsi. Membantu Fasilitator Kecamatan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten, kecamatan, dan desa. Membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program kepada Konsultan Manajemen Nasional melalui Koordinator Manajemen Propinsi dan TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Membuat laporan akhir penyelesaian kegiatan. Melaporkan perkembangan kegiatan beserta realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan u.p. PjOKab. Bersama dengan Faskab Keuangan dan Faskab Teknik, bertanggung jawab dalam implementasi dan pelaporan realisasi Internal Audit. Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh supervisor provinsi dan nasional. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

5.4.9. Fasilitator Kabupaten Teknik (Faskab Teknik) FasKab Teknik adalah supervisor manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasional dan pemeliharaan. Sebagai supervisor, FasKab Teknik melakukan sertifikasi dan harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai dengan baik dan tepat waktu dengan tetap mengacu kepada prinsip prosedur PNPM Mandiri Perdesaan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. FasKab Teknik juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Dalam menjalankan perannya, FasKab Teknik harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya. Tugas dan tanggung jawab Faskab Teknik: a.

Membantu dan memberikan bimbingan kepada Faskab Teknik (FKT) agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPMD Teknik di desa secara reguler.


40

b.

Menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survei terhadap beberapa leveransir/pemasok dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. c. Mengendalikan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan sarana dan prasarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti bangunan sekolah dan bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FKT. d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada FKT dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan. e. Bersama Tim Fasilitator Kabupaten - membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program kepada Konsultan Manajemen Nasional melalui Koordinator Manajemen Provinsi dan TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. - membuat laporan akhir penyelesaian kegiatan. - melaporkan perkembangan kegiatan beserta realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan u.p. PJOkab. - melakukan evaluasi bulanan kinerja Fasilitator Kecamatan dengan indikator yang telah disepakati, kemudian melaporkan kepada Koordinator Manajemen Provinsi. - melakukan pemeriksaan desain dan RAB. f. Mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat, dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya. g. Mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FKT bagi KPMD bersama masyarakat sebagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan. h. Melakukan pengkajian ulang RKTL kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat. i. Memfasilitasi penanganan masalah yang berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya. j. Melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FKT terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan, dan penyelesaian pekerjaan prasarana. k. Melakukan pengambilan sampel terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal dua desa/kecamatan yang ditentukan secara acak dengan tujuan untuk melakukan verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FKT. l. Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli untuk jenis pekerjaan yang spesifik/sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. m. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FKT setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Manajemen Provinsi. n. Melakukan bimbingan khusus untuk FKT yang kinerja dan kompetensinya perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja, kemudian melaporkan hasilnya kepada Koordinator Manajemen Provinsi. o. Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan bimbingan Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

41

p.

q. r. s.

t. u. v. w.

dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, wajib membuat agenda, dan melaksanakan IST pada setiap rapat koordinasi bulanannya. Melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis serta upaya penanganan yang telah dilakukan kepada TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan tembusan kepada Koordinator Manajemen Provinsi. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidental kepada Koordinator Manajemen Provinsi. Memastikan FKT telah memfasilitasi penyusunan dokumen akhir. Bersama dengan Faskab Pemberdayaan dan Faskab Keuangan, bertanggung jawab dalam implementasi dan pelaporan realisasi audit internal. Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh supervisor provinsi dan nasional. Memfasilitasi penyusunan renstra kewilayahan, road map dan site plan usulan antardesa/kawasan. Memfasilitasi pelatihan dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kapasitas Kader Teknis Desa (KTD). Menjunjung tinggi kode etik fasilitator serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

5.4.10. Fasilitator Kabupaten Keuangan (Faskab Keuangan) Fasilitator Kabupaten Keuangan adalah Fasilitator Kabupaten dengan cakupan tugas khusus untuk bidang keuangan yang berkaitan secara langsung dengan implementasi pengelolaan dana program (termasuk melakukan audit internal) serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Keuangan: a.

b. c.

d.

e.

f. g.

Bertanggung jawab dalam memfasilitasi pengelolaan dan pelaporan dokumen pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang bersumber dari APBN (BLM dan DOK) dan APBD, yang mencakup: 1. Memastikan terpenuhinya persyaratan dokumen pencairan dan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. Menyusun laporan realisasi pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Membuat salinan SPM dan SP2D untuk dikirimkan dalam bentuk softcopy ke Provinsi. Melakukan pengkajian ulang dan memberikan bantuan teknis kepada UPK dan Fasilitator Kecamatan dalam mempersiapkan dokumen pencairan dan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan. Memberikan bantuan teknis kepada Fasilitator Kecamatan dalam melakukan pemeriksaan keuangan dana BLM/program dan pemeriksaan dana bergulir. Memastikan seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pencairan, dan penyaluran dana BLM Kegiatan serta Dana Operasional Kegiatan (DOK) dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh program. Melakukan supervisi pengelolaan keuangan BLM (kegiatan dan DOK) dan pelaporan keuangan. Memfasilitasi proses peningkatan kapasitas pengelolaan dana BLM dan melaporkan hasilnya.


42

h.

Melakukan validasi laporan keuangan dana BLM Kegiatan dan DOK, validasi dan verifikasi keluaran (output) dari applikasi UPK, serta Disbursement dan SAI. i. Menyusun laporan analisis tentang kinerja keuangan dana BLM kegiatan dan DOK. j. Memastikan BPU-UPK melakukan audit, membimbing BP-UPK melakukan audit, dan melakukan evaluasi atas hasil audit BP-UPK. k. Bertanggung jawab dalam implementasi dan pelaporan realisasi Audit Internal. l. Melakukan fasilitasi kepada auditor eksternal/BPKP dalam melakukan proses audit. m. Menyusun laporan. 5.4.11. Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha (Faskab PPU) Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha (Faskab PPU) adalah Fasilitator Kabupaten yang bertugas secara khusus untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja pengelolaan dana bergulir di setiap kabupaten yang memiliki minimal empat lokasi kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan ataupun lokasi kecamatan Phase-Out (tidak didanai lagi oleh PNPM Mandiri Perdesaan). Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha (Faskab PPU): a.

b. c. d.

e.

f. g.

h. i. j.

Melakukan pengkajian ulang terhadap bantuan teknis kelembagaan dana bergulir yang mencakup perencanaan, administrasi dan pelaporan, pengelolaan dokumen administrasi, laporan khusus dana bergulir, dan pengelolaan kegiatan dana bergulir, serta fasilitasi penguatan kelompok. Melakukan pemeriksaan pengelolaan dana bergulir. Melakukan supervisi sistem pengelolaan dana bergulir dan pelaporan dana bergulir. Mengidentifikasi, memetakan, serta melakukan telaah terhadap potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi bagi kelompok penerima dana bergulir (teknik pengolahan dan produksi, pemasaran dan keberlanjutan usaha). Membuat rencana peningkatan kapasitas untuk penguatan pengelolaan keuangan dana bergulir di UPK, pengembangan usaha kelompok SPP, dan kelompok UEP. Memberikan bantuan teknis kepada PL-UPK dalam mendorong pertumbuhan kelompok baru. Memfasilitasi jaringan kerja sama (penguatan kelembagaan dana bergulir dan kelompok) dengan lembaga pembiayaan, lembaga penyedia program, dan sebagainya dalam peningkatan permodalan serta pengembangan usaha kelompok. Melakukan evaluasi kondisi UPK dan kelompok. Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan kebijakan terkait dengan pengembangan kegiatan dana bergulir. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.

5.4.12. Asisten Faskab Pemberdayaan Asisten FasKab berkedudukan di kabupaten dan berfungsi membantu Faskab untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian berjalan dengan baik, serta Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

43

memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Asisten Faskab juga membantu melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Tugas dan tanggung jawab Asisten Fasilitator Kabupaten: a.

Membantu Faskab mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten lainnya. b. Membantu Faskab dalam memberikan dukungan teknis dan pembimbingan kepada Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk memberikan rekomendasi dan membantu penanganan permasalahan yang muncul. c. Membantu Faskab untuk memastikan pelaksanaan PKD (Pengkajian Keadaan Desa) yang berisi potensi, masalah, dan gagasan RTM untuk membantu penyempurnaan dan/atau penyusunan RPJMDes Partisipatif. d. Membantu Faskab dalam memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya BKAD serta forum lintas pelaku di masyarakat. e. Membantu Faskab melakukan koordinasi dan membina jaringan kerja dengan aparat/instansi terkait, tokoh masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan lain-lain untuk mendukung penyebarluasan informasi, keterbukaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. f. Membantu Faskab dalam melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Teknis Kabupaten (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Perindustrian, Dinas ketenagakerjaan, Dinas Koperasi) untuk mengidentifikasi program-program lain di luar PNPM Mandiri Perdesaan supaya tidak terjadi tumpang tindih. g. Membantu Faskab memeriksa kualitas dan kelengkapan usulan kegiatan sebelum menjadi prioritas usulan dalam MAD. h. Membantu Faskab melakukan pemeriksaaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatan serta pengelolaan keuangan di UPK dan TPK. i. Melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan serta kebijakan dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pencairan, dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan, pelaksanaan serta pelestarian. j. Membantu Faskab dalam melaksanakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk menerima dan memeriksa laporan bulanan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, dan memberikan peningkatan kapasitas fasilitator. k. Membantu Faskab dalam mendokumentasikan dan mengarsipkan semua laporan, rekaman kegiatan, laporan tertulis, gambar/foto, film/video dengan baik dan benar. l. Membantu Fasilitator Kecamatan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten, kecamatan, dan desa. m. Menjadi bagian dari Tim Fasilitator Kabupaten. n. Membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program kepada Konsultan Manajemen Nasional melalui Koordinator Manajemen Provinsi dan TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. o. Membantu Faskab dalam membuat laporan akhir penyelesaian kegiatan. p. Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh supervisor provinsi dan nasional.


44

q. r.

Terlibat dalam pelaksanaan dan pelaporan Audit Internal. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

5.4.13. Asisten Faskab Teknik Asisten Faskab Teknik berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan membantu Faskab Teknik dalam melakukan supervisi hasil kualitas teknik kegiatan prasarana perdesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional, dan pemeliharaan. Asisten Faskab Teknik membantu Faskab Teknik melakukan sertifikasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana selesai dengan baik dan tepat waktu dengan tetap mengacu kepada prinsip prosedur PNPM Mandiri Perdesaan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. Asisten Faskab Teknik juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Tugas dan tanggung jawab Asisten Faskab Teknik: a.

b.

c.

d.

e. f.

g.

h.

i.

j.

Membantu dan memberikan bimbingan kepada Faskab Teknik (FKT) agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Teknik di desa secara reguler. Membantu FKT menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survei di beberapa leveransir/pemasok dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Membantu FKT dalam mengendalikan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti bangunan sekolah dan bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FKT. Membantu FKT dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan. Membantu FKT melakukan pemeriksaan desain dan RAB. Membantu FKT dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat, dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya. Membantu FKT dalam mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FKT bagi KPMD bersama masyarakat sebagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan. Membantu FKT dalam memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya. Membantu FKT melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FKT terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan, dan penyelesaian pekerjaan prasarana. Membantu FKT melakukan pengambilan sampel sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal dua desa/kecamatan yang ditentukan secara acak untuk melakukan verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FKT.


45

k.

Membantu FKT dalam memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli untuk jenis pekerjaan yang spesifik/sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. l. Membantu FKT dalam melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FKT setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Manajemen Provinsi. m. Membantu FKT melakukan bimbingan khusus untuk FKT yang kinerja dan kompetensinya perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja. n. Membantu Tim Fasilitator Kabupaten dalam pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, wajib membuat agenda, dan melaksanakan In Service Training (IST) di setiap rapat koordinasi bulanannya. o. Membantu FKT menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidental kepada Koordinator Manajemen Provinsi. p. Membantu FKT guna memastikan FKT telah memfasilitasi penyusunan dokumen akhir. q. Membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program kepada Konsultan Manajemen Nasional melalui Koordinator Manajemen Propinsi dan TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. r. Menjadi bagian dari Tim Fasilitator Kabupaten. s. Membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program kepada Konsultan Manajemen Nasional melalui Koordinator Manajemen Propinsi dan TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. t. Membuat laporan akhir penyelesaian kegiatan. u. Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh supervisor provinsi dan nasional. v. Terlibat dalam pelaksanaan dan pelaporan audit internal. w. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut. 5.4.14. Asisten Management Manajemen Kabupaten

Information

System

(MIS)/Sistem

Informasi

1.

Kualifikasi • Pendidikan minimum Sarjana S1atau D3 dari semua disipilin ilmu, diprioritaskan disiplin ilmu komputer atau informatika. • Memiliki pengalaman kerja relevan di bidang komputer (pengolahan data) minimal 1 (satu) tahun untuk S1 dan 3 (tiga) tahun untuk D3. • Menguasai data base, Microsoft office (MS Access, MS Word, MS Excell, MS Power Point) dan mampu mengoperasikan internet. • Menguasai hardware komputer. • Sanggup ditempatkan di lokasi kabupaten setempat.

2.

Tugas dan Tanggung Jawab • Mengelola dan mengolah data Sistem Aplikasi Komputer • Merawat data base Sistem Aplikasi Komputer • Mengelola pemasukan data aplikasi ke dalam sistem aplikasi komputer, baik yang bersumber dari kabupaten, kecamatan, dan desa. • Bersama dengan Faskab dan Faskeu, mengelola manajemen data base aplikasi, baik pemasukan data, proses validasi data, maupun sistem pelaporan informasi. • Berkoordinasi dengan spesialis MIS provinsi untuk mengelola data.


46

5.5. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi 5.5.1. Gubernur Gubernur adalah penanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi serta pembina Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi. Tugas dan tanggung jawab Gubernur Gubernur sebagai penanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain: a. b. c. d.

mensosialisasikan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat. menetapkan ketua dan anggota Tim Koordinasi Provinsi. melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi. melakukan pengawasan kinerja Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi.

5.5.2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Untuk melakukan koordinasi sektoral dan lintas para pemangku penanggulangan kemiskinan, dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi di tingkat Provinsi. Tim ini dibentuk di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tugas dan tanggung jawab TKPKD: a. b. c.

Menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.

5.5.3. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi TK-PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi dibentuk oleh Gubernur yang berfungsi dan berperan dalam melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di provinsi. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, TKPNPM Mandiri Perdesaan Provinsi dibantu oleh sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi. Tugas dan tanggung jawab TK PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi: a.

menjaga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya agar sesuai tujuan, prinsip, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan.

b.

menyelenggarakan sosialisasi di provinsi untuk menjelaskan tujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan kepada semua pelaku yang terlibat di provinsi. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan beserta tindak lanjutnya. melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di provinsi.

c. d.


47

e.

f.

g. 5.5.4.

menyusun laporan triwulan untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Pusat, termasuk pembahasan masalah, kendala, serta rekomendasi. memberi masukan untuk pembinaan konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan melalui keikutsertaan dalam mekanisme perekrutan, penempatan/relokasi/demobilisasi, pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data, dan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. menilai kinerja program di desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

Penanggung Jawab Operasional Provinsi (PJOProv) PJO-Prov adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di provinsi yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur. Tugas dan tanggung jawab PJOProv a. sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi yang merangkap sebagai Kepala Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi. b. bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi. c. melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya. d. melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan, yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian. e. menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, permasalahan yang muncul dan penyelesaiannya. f. membuat laporan periodik dan insidental kepada TK-PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi tentang SP2D, SPM, SAI, dan dilaporkan kepada Seknas PNPM Mandiri Perdesaan. g. melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi. h. memberi masukan dalam pembinaan konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan melalui keikutsertaan dalam mekanisme perekrutan, penempatan/relokasi/demobilisasi, pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data, dan kebijakan sesuai dengan yang berlaku.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program, sejumlah personel profesional ditugaskan di tingkat provinsi, yaitu Konsultan Manajemen Wilayah di Provinsi (KMW Provinsi). 5.5.5. Tim Konsultan Manajemen Wilayah di Provinsi (KMW Provinsi) Tim KMW Provinsi ini bertugas menjamin keefektifan dan efisiensi, serta memastikan dukungan manajemen teknis bagi konsultan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan. Dukungan tersebut berupa penempatan Konsultan Manajemen Wilayah di Provinsi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Seorang koordinator dan beberapa orang tenaga spesialis serta staf pendukung lainnya ditempatkan di tiap unit Konsultan Manajemen Wilayah di Provinsi. Tugas dan tanggung jawab KMW Provinsi: a.

Memimpin suatu gugus manajemen lapangan yang akan mengoordinasi dan mengendalikan kegiatan fungsional konsultan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan.


48

b.

c. d. e.

f. g. h. i. j.

k.

Melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, dan pengintegrasian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Melakukan pemantauan dan supervisi, serta mengoordinasikan upaya dan tindak lanjut pelestarian kegiatan. Mengoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah koordinasinya. Membuat laporan periodik dan insidental kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi tentang SP2D, SPM, SAI yang dilaporkan kepada Seknas PNPM Mandiri Perdesaan. Memberikan dukungan manajemen dalam penanganan masalah di lapangan. Melakukan pengendalian fungsional konsultan di lingkup wilayah kerjanya. Membangun tim kerja antarkonsultan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kerjanya. Memantau dan melakukan koordinasi penilaian kinerja konsultan di lingkup wilayah kerjanya. Mengembangkan jaringan kerja sama, fasilitasi, dan komunikasi antarlembaga, termasuk instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Menyampaikan laporan reguler dan insidental pelaksanaan tugas beserta tanggung jawabnya kepada Sekretariat Nasional, serta mengendalikan pelaporan kemajuan kegiatan beserta kendala di lapangan kepada Sekretariat Nasional dengan tembusan kepada Sekretariat Nasional PNPM Mandiri Perdesaan.

5.6. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Nasional 5.6.1. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Nasional Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Nasional terdiri dari unsur Kementrian Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementrian Bidang Perekonomian, Departemen Dalam Negeri, Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, dan instansi terkait. Tugas TK-PNPM Mandiri Perdesaan Nasional adalah melakukan perencanaan dan pengendalian program PNPM Mandiri Perdesaan yang terdiri dari tugas administratif dan teknis operasional. Dalam melaksanakan tugas administratif dan operasionalnya, TK-PNPM Mandiri Perdesaan Nasional dibantu oleh Sekretariat Nasional PNPM Mandiri Perdesaan. 5.6.2. Sekretariat Nasional Sekretariat Nasional dipimpin oleh seorang Penanggung jawab Kegiatan yang didukung oleh beberapa staf profesional. Fungsi dan perannya adalah menjaga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan. Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Nasional: a.

Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program, pengendalian secara fungsional terhadap fasilitator dan konsultan, serta memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.


49

b.

c. d.

e. f.

g.

h. i.

j.

k. l.

Memantau dan memfasilitasi upaya pemeliharaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan oleh masyarakat yang tidak didanai lagi oleh PNPM Mandiri Perdesaan (phase out). Menyiapkan manual dan penjelasan teknis sebelum program dilaksanakan. Menyiapkan rancangan, bahan, materi, pelaksanaan Training of Trainers (TOT), dan pelaksanaan pelatihan kepada konsultan PNPM Mandiri Perdesaan serta para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Menyiapkan pelaksanaan penyebarluasan informasi melalui seminar dan/atau lokakarya. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan untuk memberikan dukungan, mulai dari kecamatan sampai provinsi dalam aspek teknis dan manajemen, memberikan panduan strategi pelatihan, dan technical backstopping (memberikan dukungan teknis). Memberikan dukungan dan strategi penanganan pengaduan, baik keluhan maupun permasalahan yang berdampak luas kepada masyarakat, serta tindak lanjut penanganannya. Melakukan evaluasi program yang mencakup pencapaian tujuan dan sasaran program, termasuk sasaran fisik dan sosial ekonomi. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan yang dikonsolidasikan dari laporan konsultan, termasuk temuan-temuan dari pemantauan dan kegiatan supervisi kepada TK-PNPM Mandiri Perdesaan Nasional sesuai dengan format yang disepakati. Membantu dan memberikan masukan secara profesional, menyangkut teknis dan manajemen, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan oleh TK-PNPM Mandiri Perdesaan Nasional. Melakukan seleksi dan perekrutan serta mengusulkan penempatan sesuai dengan karakteristik dan latar belakang konsultan pendamping. Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh konsultan pendamping.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di tingkat nasional, ditugaskan tim profesional yang terdiri dari: 5.6.3.

Konsultan Manajemen Wilayah di Pusat/Jakarta (KMW Pusat/Jakarta) Konsultan Manajemen Wilayah yang berkedudukan di Jakarta ditempatkan untuk menjamin keefektifan dan efisiensi serta memastikan dukungan manajemen teknis bagi konsultan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan. KMW Pusat membawahi beberapa KMW Provinsi. Seorang Koordinator Wilayah dan beberapa orang tenaga ahli serta staf pendukung lainnya ditempatkan di tiap unit KMW yang ada di pusat (Jakarta). Tugas utama KMW: a. Memberikan dukungan kepada fasilitator di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk memastikan pelaksanaan program yang menyeluruh, efisien, dan cepat sesuai harapan pemerintah. b. Memberikan dukungan kepada Tim Koordinasi PNPM Pusat dan Ditjen PMD Kemendagri terhadap seluruh aspek teknis dan manajerial program, khususnya pengendalian program.

5.6.4. Konsultan Manajemen Nasional (KMN) KMN adalah konsultan di tingkat pusat, dengan lingkup kerja nasional (mencakup semua wilayah/provinsi) yang terdiri dari beberapa tenaga ahli, yang dipimpin oleh seorang ketua (KT KMN/Team Leader). KMN bertanggung Penjelasan V: Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

50

jawab terhadap kualitas pelaksanaan dan pengembangan program. KMN bertugas memberikan dukungan pada pelaksanaan tugas KMW. Tugas Utama KMN: a. Menyediakan dukungan teknis dan manajemen bagi para spesialis dan fasilitator berdasarkan tingkat regional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan untuk memastikan pelaksanaan program yang menyeluruh, efisien, dan tepat waktu sesuai dengan harapan pemerintah. b.

Memberikan dukungan kepada Tim Koordinasi PNPM Pusat dan Ditjen PMD Kemendagri dalam seluruh aspek teknis dan manajerial program, termasuk pengembangan program, pengembangan dan pelatihan SDM, pengendalian program, pemantauan dan evaluasi, tata kelola, serta pengorganisasian kegiatan khusus di tingkat nasional.

5.7. Pemangku Kepentingan Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan atau Pihak yang akan terkena dampak dari proses dan hasil pelaksanaan program. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan, pelaksanaan program bisa berjalan harmonis dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya, fasilitator dan konsultan wajib melakukan koordinasi, mediasi, negoisasi, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan di setiap jenjang penugasan. Pemangku kepentingan yang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi: 5.7.1. Dewan Perwakilan Rakyat Peranan Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kabupaten, sangat kuat dalam kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Dukungan politik terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan karena pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembelajaran yang berkelanjutan dan dinamis. Di samping itu, DPR sebagai otoritas pemegang kewenangan penganggaran, sangat besar dukungannya bagi persetujuan penganggaran atas pelaksanaan program. 5.7.2. Lembaga Swadaya Masyarakat Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada hakikatnya adalah prakarsa masyarakat untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat. Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat sangat diperlukan untuk memperoleh penguatan dalam pelaksanaan program, khususnya dalam mengontrol pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuannya. 5.7.3. Dunia Usaha/Pihak ketiga Dunia usaha atau pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatannya juga menerapkan konsep kemitraan melalui program CSR. Keterlibatan mereka diperlukan agar diperoleh sinergi antara pelaksanaan program dengan program yang dikelola oleh dunia usaha atau pihak ketiga, khususnya dunia usaha atau pihak ketiga yang memiliki lokasi aktivitas di sekitar lokasi program. 5.7.4. Pihak Lain Pihak Lain yang sangat erat hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Perguruan Tinggi, pemerhati pendidikan, dan pemerhati


51

kesehatan perlu dilibatkan dalam proses pelaksanaan program untuk meningkatkan percepatan dan ketepatan sasaran serta tujuan program.

Fasilitator wajib mendorong dan mengoptimalkan keterlibatan aktif kaum perempuan, baik di dalam forum-forum musyawarah (minimal 40%) maupun keterlibatan mereka sebagai para pelaku program PNPM Mandiri Perdesaan.


52

PENJELASAN V PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN

Recommend Documents