Frequently Asked Questions (F.A.Q) Seputar Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri 1. Permintaan Penambahan besaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Besarnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk masing-masing kecamatan ditetapkan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan, serta kemampuan keuangan pusat dan daerah. Data Tingkat Kemiskinan setiap kecamatan/desa/kelurahan mengacu pada hasil Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS 2011) dan data kepadatan penduduk mengacu pada PODES 2011 yang dikeluarkan oleh BPS. Khusus PNPM Mandiri Perdesaan, lokasi dengan kategori akses sangat sulit akan mendapat tambahan BLM Rp 100 juta/kec dan kategori ekstrim akan mendapat tambahan BLM Rp 200 juta/kec. Permintaan penambahan BLM hendaknya dapat disertai dengan data Kemiskinan resmi, untuk dijadikan sebagai bahan komparasi data kemiskinan oleh Pemerintah Pusat. Selama tidak ada perubahan data kemiskinan dan tidak ada perubahan kriteria pengalokasian BLM, maka alokasi BLM yang bersumber dari APBN di lokasi tersebut tidak akan dapat mengalami perubahan. Pemerintah Daerah justru diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan dukungannya terhadap PNPM Mandiri dengan mengalokasikan dana BLM yang bersumber dari APBD (DDUB) melebihi nilai minimum yang tertera dalam Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri. Bila daerah mengalokasikan DDUB melebihi nilai minimum, maka Pemerintah Pusat tidak akan mengurangi alokasi BLM dari APBN (DUB), penambahan DDUB tersebut justru akan menambah nilai total BLM yang akan diterima dan dikelola oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Catatan : Nilai DDUB yang tercantum dalam Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri adalah nilai minimum DDUB yang wajib disediakan oleh daerah.
2. Permintaan Penambahan Lokasi Kecamatan PNPM Mandiri bukan karena pemekaran Bila lokasi tersebut belum atau tidak lagi menjadi lokasi sasaran PNPM Mandiri, maka perlu diketahui dulu penyebabnya “Apakah karena sebab phase-out atau karena masuk dalam lokasi bermasalah ?” Phase-out : Definisi lokasi phase-out adalah lokasi yang sudah 3 tahun berturut-turut mendapatkan BLM PNPM Mandiri) dan tidak lagi mendapat alokasi BLM PNPM Mandiri. Kebijakan phase-out ini sudah dihapuskan pada tahun 2010 atas dasar arahan President RI yang mengahruskan seluruh kecamatan mendapatkan BLM PNPM Mandiri. Bila suatu lokasi sudah phase-out di satu jenis PNPM maka akan dilanjutkan dengan program PNPM lainnya.
Misal : Jika ada lokasi yang pada tahun 2007-2010 mendapat PNPM Mandiri Perdesaan, kemudian di tahun selanjutnya ditangani oleh PNPM PISEW, maka lokasi tersebut tidak dapat disebut sebagai lokasi phase-out.
Kecamatan Bermasalah :
PNPM Mandiri diimplementasikan dalam banyak bentuk program, sehingga penetapan kecamatan bermasalah akan memiliki kriteria yang tidak sama antar program. Lokasi yang tidak mendapat dana BLM PNPM Mandiri yang disebabkan karena mendapat punishment / sanksi dari suatu program PNPM, maka lokasi tersebut tidak dapat menjadi lokasi sasaran program PNPM lainnya. Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan proses penyelesaikan masalah dengan Kementerian/Lembaga Pengelola PNPM yang memberikan sanksi, dan melaporkan hasil penyelesaian (dalam bentuk Berita Acara Penyelesaian masalah) kepada Kemenko Kesra untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Pokja Pengendali PNPM. Lokasi yang disetujui untuk dibebaskan dari kategori lokasi bermasalah dapat memperoleh dana BLM kembali dan barulah dapat mengusulkan perubahan jenis program kepada Kemenko Kesra dan K/L Pengelola Program terkait.
3. Permintaan Penambahan Lokasi Kecamatan PNPM Mandiri karena adanya pemekaran Kecamatan baru Lokasi pemekaran baru dapat menjadi lokasi sasaran PNPM Mandiri bila lokasi baru tersebut sudah ditetapkan dalam Perda dan berumur minimal 1 tahun. Untuk lokasi pemekaran yang belum berumur satu tahun, tetap bisa memperoleh dana BLM PNPM Mandiri tetapi masih ikut dengan Kecamatan/Kelurahan induk-nya. Di masa transisi, daerah dihimbau untuk mempersiapkan proses serah terima kegiatan dan asset kepada lokasi baru. Kelembagaan (UPK / BKM) di lokasi baru agar dapat disiapkan dan diberi penguatan sejak dini sehingga siap untuk menerima tongkat estafet pengelolaan kegiatan dari kelembagaan di lokasi sebelumnya (lokasi induk).
4. Penjelasan tentang Beda Data Kemiskinan antara data yang digunakan daerah dan yang digunakan Pusat Penetapan lokasi dan besaran alokasi BLM ditentukan berdasarkan data PPLS 2011 yang dikeluarkan oleh TNP2K dan data PODES 2011 yang dikeluarkan oleh BPS Pusat. Jika daerah memiliki data kemiskinan sendiri, sebaiknya data tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu dalam forum TKPKD bersama BPS daerah.
Jika terdapat perbedaan data kemiskinan yang signifkan maka daerah dapat melakukan konfirmasi / berkoordinasi langsung dengan TNP2K selaku pemilik data PPLS 2011. Sebagai informasi tambahan, untuk melakukan pengklasifikasian tingkat kemiskinan lokasi, pemerintah pusat menggunakan rumusan sebagai berikut :
∑ Penduduk Miskin + Penduduk Sangat Miskin (PPLS 2011) % Penduduk Miskin = ∑ Penduduk Kecamatan (PODES 2011)
Klasifikasi tingkat kemiskinan per Kecamatan : % Penduduk Miskin
Tingkat Kemiskinan
< 10 % 10 % - 20 % > 20 %
Tidak Miskin Sedang Miskin
Klasifikasi tingkat kemiskinan per Kelurahan / Desa : % Penduduk Miskin
Tingkat Kemiskinan
< 10 % ≥ 10 %
Tidak Miskin Miskin
Untuk memperoleh Data PPLS 2011 by name by addess untuk kepentingan pelaksanaan PNPM Mandiri, daerah dapat mengajukan surat permohonan ke Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Pokja Pengendali PNPM.
5. Adanya hutang APBN tahun sebelumnya Hutang APBN dari Pempus pada umumnya disebabkan karena adanya komitmen DDUB (BLM dari APBD) yang tidak direalisasikan secara penuh oleh daerah, sehingga hal ini menyebabkan dana APBN pada tahun tersebut tidak dapat dicairkan.
PNPM Mandiri Perdesaan Mekanisme pengelolaan APBN yang tidak terserap di Kemendagri adalah :
1. APBN yang masih tersisa sampai akhir tahun dan bukan disebabkan karena Komitmen Daerah yang rendah dalam menyediakan DDUB akan dilanjutkan ke tahun berikutnya melalui DIPA Luncuran yang masa berlakunya sampai dengan April tahun berikutnya. 2. APBN yang tidak cair karena masalah Komitmen Daerah yang rendah atau akibat pemberian sanksi, biasanya akan langsung direalokasikan ke daerah/program PNPM Pendukung lainnya, sehingga APBN tersebut tidak berstatus hutang dan Pempus tidak dapat memberikan APBN tersebut pada tahun berikutnya ke Pemda. 3. Agar daerah tetap bisa memperoleh dana PNPM tahun berikutnya, maka DDUB ditahun sebelumnya harus dilunasi terlebih dahulu. PNPM Mandiri Perkotaan Mekanisme pengelolaan APBN yang tidak terserap di Kemen PU berbeda dengan Kemendagri. Biasnya APBN tidak langsung direalokasikan ke daerah/program lain, namun disimpan oleh PU untuk kemudian di-realokasikan ke tahun tertentu setelah Pemda melunasi hutang DDUB. Terkait masalah ini daerah disarankan untuk dapat berkoordinasi langsung dengan Dirjen Cipta Karya atau SNVT P2KP.
6. Permintaan Pengurangan Prosentase DDUB Prosentase Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) ditentukan berdasarkan tingkatan kemampuan daerah yang ada dalam Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Dirjen Perimbangan Keuangan / DJPK). Beberapa parameter yang digunakan dalam penyusunan IFKD ini al: Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dan Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD). PMK tentang IFKD ini diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan paling lambat bulan Maret (Dasarnya PMK 168/2009 Pasal 7 ayat 6) Pada prinsipnya Kemenko Kesra, Bappenas dan Kementerian Pengelola PNPM Mandiri hanyalah berperan sebagai pengguna dari data IFKD yang diterbitkan Kemenkeu untuk perencanaan anggaran BLM PNPM Mandiri tiap tahun. Bila daerah merasa bahwa data IFKD tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil daerah, maka daerah disarankan untuk berkoordinasi tentang Kapasitas Fiskal Daerah secara langsung dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Penentuan Dana Urusan Bersama (DUB) dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri T.A. 2013 mengacu pada PMK Nomor 54/PMK.07/2012 tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 dan keputusan rapat Pokja Pengendali PNPM Mandiri. Komposisi BLM APBN (DUB) dan BLM APBD (DDUB) untuk PNPM Mandiri T.A. 2013 ditetapkan sebagai berikut :
a. Kabupaten/kota dengan kategori IFKD rendah akan mendapat komposisi BLM : 95% APBN dan 5% APBD
b. Kabupaten/kota dengan kategori IFKD sedang akan mendapat komposisi BLM : 90% APBN dan 10% APBD c. Kabupaten/kota dengan kategori IFKD tinggi akan mendapat komposisi BLM : 85% APBN dan 15% APBD d. Kabupaten/kota dengan kategori IFKD sangat tinggi akan mendapat komposisi BLM : 80% APBN dan 20% APBD
7. Permohonan untuk dapat menerima BLM kembali (bagi daerah yg terkena sanksi) Daerah yang mendapat sanksi berupa penghentian BLM di tahun tertentu dapat mengajukan surat permohonan kepada Kemenko Kesra dan K/L Pengelola Program terkait untuk didanai kembali. Surat permohonan tersebut agar dapat dilengkapi dengan kelengkapan sebagai berikut : 1. Komitmen penyediaan DDUB dan/atau Biaya Operasional Program (BOP) oleh Daerah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua DPRD 2. Berita acara penyelesaian masalah yang merupakan hasil koordinasi secara langsung dengan Kementerian/Lembaga Pengelola Program terkait yang ada di Pusat.
8. Permohonan Alih Program, dari PNPM inti yang satu menjadi PNPM Inti lainnya Permohonan alih program dapat diajukan langsung ke K/L Pengelola dari kedua program terkait (Program saat ini dan program yang diusulkan) dan ditembuskan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri. Surat permohonan tersebut hendaknya mencantumkan alasan, hasil evaluasi dan data yang akurat yang melatarbelakangi usulan alih program.
9. Rekomposisi alokasi BLM di dalam satu Kabupaten/Kota, total alokasi per Kabupaten tidak berubah namun komposisi alokasi tiap kecamatannya minta diubah Proses pengalokasian BLM di tiap lokasi memiliki mekanisme tertentu (sebagaimana penjelasan sebelumnya). Daerah dapat mengusulkan rekomposisi BLM dengan 2 syarat : 1. Tidak mengubah alokasi BLM per Kabupaten/Kota 2. Pengalokasian BLM per kecamatan memiliki dasar data yang kuat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pempus. Pengajuan rekomposisi alokasi BLM sedemikian ini dapat diajukan secara langsung ke K/L Pengelola Program terkait dan ditembuskan ke Kemenko Kesra dan Bappenas.
10. Dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) dan Biaya Operasional Pelaksanaan kegiatan (BOP) Untuk mendapatkan BLM PNPM Mandiri, Pemerintah Daerah wajib menyediakan APBD untuk DDUB sebagai bagian dari BLM dan juga dana operasional (PAP di PNPM Perdesaan atau BOP
di PNPM Perkotaan). Besarnya DDUB tergantung IFKD, sedangkan besarnya dana PAP/BOP minimal sebanyak 5% dari total BLM Kabupaten. Dana PAP/BOP digunakan untuk kegiatan Satker yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri.
11. Naskah Perjanjian Kerjasama Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK)/Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB), wajib dibuat dengan memperhatikan PMK 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, serta surat penegasan Naskah Perjanjian Kerjasama dari Deputi Kemenko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor B.804/KMK/D.VII/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang ditujukan ke seluruh Bupati/Walikota dan Gubernur.
(lampiran surat Deputi 7 ke Walikota/Bupati dan Gubernur) Prinsip-prinsip dasarnya : 1. PMK 168 : Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk DUB dan DDUB yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini hanya berlaku untuk Program PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang disalurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 2. PP 50 : Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi : Gubernur, Bupati, Walikota dan Pihak Ketiga Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Surat Deputi VII : Jika Pemda belum memiliki konsep NPK, maka Pemda dihimbau untuk segera berkoordinasi dengan masing-masing K/L Pengelola Program untuk memperoleh format standar yang berlaku di masing-masing program. Pencairan dana yang bersumber dari APBN akan diblokir oleh Pempus jika komitmen penyediaan DDUB tidak didasari oleh NPK sesuai dengan peraturan yang berlaku. APBN yang diblokir tersebut akan dipulihkan oleh Pempus jika komitmen penyediaan DDUB telah didasari NPK.
12. Permintaan Data PPLS 2011 Permintaan Data PPLS 2011 oleh Satker PNPM Mandiri dari daerah dapat dipenuhi setelah mendapat arahan dan izin dari Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri. Namun jika permintaan
datang dari pihak swasta (konsultan,LSM,Yayasan,Universitas,dll) diarahkan untuk mengirimkan surat permintaan ke Sekretaris Eksekutif TNP2K.
13. Dasar Penentuan BLM Penjelasan dapat dilihat dengan lengkap di Bab Penjelasan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri. Contoh untuk 2013 : Mekanisme penentuan alokasi Perkotaansebagai berikut:
BLM
PNPM
Mandiri
Perdesaan
dan
PNPM
Mandiri
PNPM Mandiri Perdesaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk masing-masing kecamatan ditetapkan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan, serta keuangan pusat dan daerah. Data Tingkat Kemiskinan setiap kecamatan/desa/kelurahan berdasarkan hasil Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS 2011) dan PODES 2011. Klasifikasi tingkat kemiskinan untuk lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : % Penduduk Miskin < 10 % 10 % - 20 % > 20 %
Tingkat Kemiskinan Tidak Miskin Sedang Miskin
Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: Wilayah
JumlahPenduduk (jiwa)
< 40.000
JAWA BALI
40.000 – 60.000
>60.000
LUAR JAWA BALI
<7.500
Tingkat Kemiskinan
Alokasi BLM (Rp)
TidakMiskin Sedang Miskin TidakMiskin Sedang Miskin TidakMiskin Sedang Miskin TidakMiskin Sedang Miskin TidakMiskin
700.000.000,1.000.000.000,3.000.000.000,800.000.000,1.150.000.000,3.000.000.000,900.000.000,1.350.000.000,3.000.000.000,600.000.000,750.000.000,1.750.000.000,700.000.000,-
7.500 – 15.000
15.001 – 25.000
>25.000
<2.500
PAPUA DAN PAPUA BARAT
2.500 – 5000
5000 – 7.500
>7.500
Sedang Miskin TidakMiskin Sedang Miskin TidakMiskin Sedang Miskin Tidak Miskin Sedang Miskin Tidak Miskin Sedang Miskin Tidak Miskin Sedang Miskin Tidak Miskin Sedang Miskin
850.000.000,3.000.000.000,800.000.000,1.000.000.000,3.000.000.000,900.000.000,1.200.000.000,3.000.000.000,400.000.000,500.000.000,900.000.000,500.000.000,600.000.000,1.150.000.000,600.000.000,700.000.000,1.400.000.000,700.000.000,800.000.000,1.650.000.000,-
Disamping alokasi BLM pada tabel tersebut di atas, untuk seluruh kecamatan dengan kategori geografis “Sangat Sulit” dan “Ekstrim“, akan mendapatkan tambahan BLM yang bersumber dari APBN sebesar :
Rp 100 Juta/kecamatan untuk kecamatan dengan kategori geografis Sangat Sulit
Rp 200 juta/kecamatan untuk kecamatan dengan kategori geografis Ekstrim
PNPM Mandiri Perkotaan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan dihitung dengan mengikuti kriteria sebagai berikut : 1. WilayahJawa-Bali
Kategori Lokasi
Lokasi kel/desa dengan persentase miskin ≥ 10% Lokasi kel/desa dengan persentase miskin < 10%
2. Wilayah Luar Jawa-Bali
Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa(jiwa) <3000 3000>10000 10000 150 jt 200 jt 350 jt Jumlah Penduduk Miskin < 1500, BLM = 75 jt Jumlah Penduduk Miskin ≥ 1500, BLM = 100 jt
Kategori Lokasi
Lokasi kel/desa dengan persentase miskin ≥ 10% Lokasi kel/desa dengan persentase miskin < 10%
Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa (jiwa) <1500 1500>7500 7500 150 jt 200 jt 350 jt Jumlah Penduduk Miskin < 1500, BLM = 75 jt Jumlah Penduduk Miskin ≥ 1500, BLM = 100 jt
14. E-Konfirmasi (How to nya)
Berikan softcopy atau printout atau link website dari panduan eKonfirmasi. Panduan dapat diunduh di http://pnpm-mandiri.org/konfirmasi Pertanyaan dapat diajukan ke admin website PNPM Mandiri : Mutiara Aisyah / 08567173734 /
[email protected]
15. Cara mengakses BLM PNPM (biasanya muncul dari LSM, Universitas, Yayasan, dan Ormas) BLM PNPM Mandiri diberikan kepada kelompok masyarakat dan bukan kepada individu maupun lembaga/institusi. Untuk mengakses dana BLM PNPM Mandiri, masyarakat hendaknya dapat berkoordinasi secara langsung dengan Kelembagaan yang dibentuk oleh PNPM Mandiri untuk mendapatkan informasi / jadwal kegiatan musyawarah perencanaan yang diselenggarakan oleh PNPM. Kelembagaan yang dibentuk oleh PNPM Mandiri antara lain adalah : -
UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang dibentuk PNPM Mandiri Perdesaan di level Kecamatan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang dibentuk PNPM Mandiri Pekotaan di level Kelurahan/Desa OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) yang dibentuk oleh PNPM Mandiri PISEW dan RIS.
PNPM Juga telah menyediakan Panduan Umum PNPM Mandiri dan Petunjuk / Panduan Teknis Operasional yang dapat diakses di Website pnpm-mandiri.org dan masing-masing website program. (Berikan copy file panduan, jika mereka tidak dapat mengakses melalui internet)
16. Pertanyaan tentang IFKD o
Penghitungan Indeks Fiskal Kapasitas Daerah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan
o
IFKD adalah suatu indikator umum yang menggambarkan kaitan antara ruang fiskal (fiscal space) daerah terhadap persentase penduduk miskin di daerah.
o
Bertujuan agar pengalokasian DDUB proporsional, tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu, serta transparan dan akuntabel
o
PMK tentang IFKD digunakan untuk perencanaan lokasi dan alokasi DUB serta penentuan persentase penyediaan DDUB oleh daerah dalam rangka pelaksanaan BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan
