PENINGKATAN KUALITAS APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DISTRIK DIMBA KABUPATEN LANNY JAYA Oleh : ARIBEN YIKWA Abstrak Dengan keluarnya Undang-Undang tercapainya pelaksanaan pembangunan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi yang optimal. kuhsus bagi propinsi Papua mengandung Penelitian ini dilaksanakan di konsekuensi yang cukup “menantang” Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya. bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan Metode yang digunakan dalam penelitian berkreasi membangun daerah benar- ini lebih menekankan pada metode benar terbuka lebar bagi daerah. Namun penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan demikian, di sisi yang lain telah data adalah observasi dan wawancara. menghadung setumpuk masalah yang Aparat pemerintah Desa sebagai harus diselesaikan. Masalah yang sangat ujung tombak dalam pelaksanaan mendasar adalah perubahan pola pembangunan Desa memiliki arti dan pengelolaan daerah dari sentralistik peranan yang sangat strategis. Hasil menjadi desentralisasi, misalnya sumber penelitian membuktikan bahwa dana untuk membiayai pembangunan, peningkatan kualitas aparat pemerintah sumber daya manusia sebagai aparat Desa dapat ditentukan melalui pemerintah pelaksana seluruh aktivitas peningkatan sumberdaya manusia, pembangunan nasional dan daerah melalui tingkat pendidikan, pelaksanaan merupakan bagian yang tidak dapat administrasi pemerintahan kampung, dipisahkan dari kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas melalui tugas Desa. pelayanan publik. Banyak program-program pembangunan dilaksanakan dan dibangun secara fisik dan non fisik yang dilakukan secara nyata di beberapa daerah perdesaan di Indonesia pada umumnya dan di papua pada khususnya. Dalam pelaksanakan pembangunan Desa tersebut tentunya pemerintah menyelenggarahkan usaha-usaha untuk meletakan landasan yang kuat guna memberikan yang terbaik untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia diseluruh wilayah tanah air. Dengan demikian pembangunan Keyword: Aparat Desa, Pembangunan Desa Desa makaKualitas akan sangat ditentukan oleh pembangunan kualitas dari aparat pemerintah Desa terutama dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam optimalisasi pelaksanaan tugas aparat pemerintah Desa, maka akan mendukung
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemikiran Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi kuhsus bagi propinsi Papua mengandung konsekuensi yang cukup “menantang” bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadung setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pemerintah pelaksana seluruh aktivitas pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan Desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat Desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian pembangunan Desa maka akan sangat ditentukan oleh pembangunan kualitas dari aparat pemerintah Desa terutama dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam optimalisasi pelaksanaan tugas aparat pemerintah Desa, maka akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal. B. Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah: Apakah dengan peningkatan kualitas bagi aparat pemerintah Desa akan mampu meningkatankan pelaksanaan pembangunan di Distrik Dimba Kabupaten Lanni Jaya? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian Adapun Yang Menjadi Tujuan Dalam Penelitian Ini Adalah: a. Untuk Mengetahui Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Aparat Pemerintah Di Desa Dimba b. Untuk Mengetahui Upaya Peningkatan Kualitas Aparat Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Di Dimba Kabupaten Lanni Jaya Manfaat penelitian a. Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Desa Didistrik Dimba. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan bahan acuan dan perbandingan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Distrik Dimba serta akan mampu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. b. Manfaat Ilmiah Hasil penelitian ini secara ilmiah akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan khususnya sumbangan nyata ilmu pemerintahan dalam
menghadapi berbagai problema dalam pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Selain itu hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan acuan dan referensi bagi pihak-pihak yang melaksanakan berbagai kajian dibidang pemerintahan desa dan pembangunan Desa. D. Kerangka Konseptual 1. Konsep Kualitas Menurut poerwadarminta W.J.S dalam kamus umum bahasa Indonesia di terangkan: “kualitas atau kwalitas atau kwelitet adalah baik buruknya sesuatu”. Secara umum kualitas adalah tingkat baik buruknya sessuatu. Menurut Goesth dan Davis (dalam Tjiptono 1996:56) kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan produk jasa manusia proses dan lingkungan yang memenuhi /lebih harapan Menurut Feigenbaun (1993:10) kualitas sesuatu yang diputuskan oleh pelangan, sedangkan menurut tunggal (1993;12) kualitas adalah totalitas dari bentuk dan karakteristik suatu produk atau jasa yang tergantung kepada kemampuannya untuk memuskan kebutuhan yang nyatakannya. 2. Konsep Desa P.J. Bouman (1971:12) memberi pengertian tentang desa adalah suatu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyak yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam dan kehendak alam.Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatanikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial. J.B.A.F Mayor Polak (1976:67) mengemukakan bahwa desa mempunyai tiga ciri khas yaitu sifat kekeluargaan diantara penduduk, sifat kolektif dalam pembagian tanah, sifat kesatuan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri 3. Pemerintah Desa Dan Aparat Pemerintah Desa Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub system dan system penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. (HAW Widjaya 2008:46). Dan salah satu kewenangan sangat penting adalah kewenagan yang dilakukan pemerintah desa dan perangkat desa. Amandemen UU NO 32 tahun 2004 bab XI pasal tentang pemerintahan daerah di sebutkan bahwa pemerintah desa terdiri kepala desa dalam perangkat.perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainya. Dalam penjelasan pasal 202 ayat (2) UU NO 32 TAHUN 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya dalam kesatuan ini adalanh perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa,pelaksana teknis lapangan seperti kepala unsure-unsur kewilayahan seperti kepala disusun atau dengan sebuatan lain.
4. Konsep Pembangunan Ada pendapat yang mengatakan bahwa era pembangunan adalah pertumbuhan; pembangunan adalah ketergantungan antara manusia; pembangunan adalah konsep berpikir, pembangunan usah untuk mengurangi/meniadakan orang miskin; pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan bukan pemenuhan keinginan; pembangunan adalah proses penetuan tujuan alokasi dana, dan penggunaan dana tersbut dengan efektif; pembangunan adalah usaha masyarakat unntuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya; pembangunan adalah proses untuk mencapai kehidupan manusia yang adil dan m,akmur; pembangunan adalah cara untuk mencapai manusia seutuhnya; bahkan pembangunan yang diartikan sebagai wadah untuk melakukan korupsi bagi orang yang tamak dan mentingkan diri sendiri (Development Studis Program, Daloam Firman Aji Dan Sirait 1982:12).
E. Metodologi Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada metode penelitian kualitatif. Dimana metode ini tidak bermaksud untuk mencari hubungan sebab akibat dan sesuatu melainkan berusaha memahami situasi dan latar tertentu sebagaimana adanya. Semiawan (Dalam Moleong, 1996) mengemukakan bahwa Dilthy dan Spranger mengintroduksi istilah Verstehen (Understanding). Verstehen bermaksud menangkap makna dan sudut pandang pelaku yang menghayati kejadian tersebut melalui pengamatan si peneliti yang bersifat partisipatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi diadakan secara partisipatif, dimana peneliti langsung membaur dengan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian. F. Pembahasan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam sistem penylenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa, maka perlu adanya peningkatan kualitas bagi aparat pemerintah Desa melalui berbagai upaya antara lain Administrasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan teknisnya bertumpuan pada pengelolaan tata usaha atau pengelolaan pekerjaan kantor seperti pembuatan surat menyurat, pengiriman, penyimpanan surat sampai pada penyusunan secara sistematis menurut sistem yang berlaku, pengisian register, formulir dan bukubuku desa serta dokumentasi. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan aparat pemerintah desa biasanya dalam bentuk administrasi umum, administrasi penduduk, dan administrasi keuangan desa. Partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Dimana ada peran pemerintah maka disitu pula dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Terjadinya kondisi disiplin seperti ini disebabkan oleh adanya aparat pemerintah desa yang malas, kurang profesional, bermental kurang
baik, menyalahgunakan berbagai kewenangan serta tidak tegas dalam mengambil keputusan Rendahnya disiplin juga akan sangat mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Efektifitas kegiatan pelayanan dapat dicerminkan melalui hasil guna dan dayaguna dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam usaha meningkatkan kinerja yang maksimal. Rendahnya disiplin akan sangat berdampak pada kualitas sumberdaya manusia khususnya bagi aparat pemerintah Desa. Setiap anggota masyarakat akan membutuhkan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian pelayanan publik ini dilakukan oleh pemenintah Desa lewat aparat pemerintah Desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Aparat pemerintah Desa sebagai pelaksana administrasi dalam semua aspek pembangunan desa juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan Desa. Agar pembangunan Desa dapat tercapai dengan baik maka aparat pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan harus mempunyai kemampuan dan kapasitas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat dan mampu untuk tanggap terhadap kepentingan umum. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, aparat pemerintah desa harus menempatkan diri sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dengan kata lain ketetapan metode pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi dan tahapan perkembangan masyarakat. Biasanya rekruitmen perangkat desa dapat dijaring dari berbagai tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengadaptasikan dirinya untuk kepentingan pemerintahan desa, maka tugas kepala desa merekrut berbagai tokoh masyarakat, namun secara dominan rekruitmen perangkat desa khususnya di Distrik Dimba dipilih dari kepala suku, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan unsur yang disampaikan dan masyarakat seperti tokoh-tokoh pemuda. Maka disinilah letaknya salah satu kelemahan dalam menentukan rekruitmen yang dibuat oleh kepala desa karena dilihat dan unsur pendidikan maka secara umum keadaan pendidikan masyanakat masih sangat rendah bahkan masih ada yang buta huruf seperti yang sudah penulis uraikan sebelumnya. Dengan demikian kondisi pelayanan bagi perangkat/aparat pemerintah desa akan sangat menentukan kelancaran kegiatan administrasi desa, dimana kegiatan unsur staf ini akan menjadi barometer dalam pelaksanaan tugas-tugas lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Suatu desa akan menjadi maju dan mandiri kalau terdapat perangkat desa yang memiliki kemampuan yang optimal dalam kegiatan pelayanan. Seorang perangkat desa yang memiliki kemampuan yang optimal dia akan mampu dan cepat beradaptasi dengan berbagai kondisi serta perubahan ditengah suasana kemajuan pembangunan dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Peranan aparat pemerintah desa/perangkat desa dalam kegiatan pelayanan bagi masyarakat harus didukung dengan sarana dan prasarana penunjang seperti peralatan mesin ketik, meja, kursi, komputer dan berbagai fasilitas lainnya. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa penyediaan sarana untuk kegiatan pelayanan hanya dilakukan dengan cara manual seperti mesin ketik. Padahal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan adalah perlunya perangkat desa terhadap penguasaan komputer. Penguasaan komputerisasi sebagai upaya dari sarana pendukung yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan. Penyediaan sarana
seperti pengadaan komputer dengan peralatan lainnya akan sangat diperlukan bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Perangkat kerja juga akan menjadi salah satu pendorong bagi perangkat desa dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang staf. Seorang perangkat desa tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa disertai alat kerja, maka pekerjaan yang dilakukannya tidak ada hasilnya, baik terhadap perangkat desanya sendiri maupun terhadap orang lain yang membutuhkan hasil pekenjaan itu, sebagai bagian dan pelayanan yang diterima. Faktor peluang dan ancaman. Disebutkan sebagai peluang karena dengan majunya teknologi dalam berbagai sektor kehidupan ,maka masyarakat menuntut peningkatan dalam pelayanan yang diberikan oleh setiap perangkatlaparat pemerintah desa khususnya di Distrik Dimba. Manajer harus memiliki kemampuan untuk melimpahkan atau mendelegasikan wewenang (the ability to delegate authority), artinya tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh seorang manajer mengingat beban kerja yang berat, terlebth bagi manajer yang berada pada level puncak. Kemudian seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk menanamkan kesetiaan (the ability to command loyality) artinya harus mampu memelihara loyalitas bawahan, baik terhadap atasannya maupun terhadap organisasi. Aparat pemerintah desa yang memiliki kemampuan manajerial adalah aparat pemerintah desa yang mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, sehingga dapat melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memiliki kepekaan, baik terhadap pandangan maupun aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian melalui beberapa informan ditemukan bahwa kepala desa dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas-tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Sikap bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, umumnya beberapa informan menjawab cukup tinggi dimana terdapat 77,77 % informan memberikan jawaban cukup tinggi. Hal ini tentu akan sangat berkaitan dengan sikap aparat pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) dalam menekuni pekerjaan. Dimana beberapa informan menjawab bahwa mereka cukup senang dengan pekerjaannya. (76,67 %) walaupun dengan insentif gaji yang kurang memadai. Kalau diaplikasikan dengan kemampuan manajerial aparat pemerintah desa adalah proses kemampuan yang dimiliki oleh seorang pimpinan organisasi dalam hal ini adalah kepala desa. Kepala desa sebagai top manajer tentu harus memiliki kemampuan manajerial artinya dia harus mampu mengelola struktur organisasi pemerintahan desa yang baik. Tanpa adanya bekal pemahaman terhadap struktur orgadisasi seorang kepala desa tentunya tidak akan mampu mengemban tugas-tugas yang dimilikinya. Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan bahwa kepala desa khususnya di Distrik Dimba sebagian besar (883,33 %) memperoleh dukungan penuh dari lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari sikap keterbukaan kepala desa dalam menumbuhkan sikap keterbukaan terutama saling percaya antar sesama aparat pemenintah desa. Sikap seperti ini tentu akan dapat memudahkan aparat pemerintah desa untuk melakukan kegiatan dengan penuh keikhlasan dan percaya diri. Selain itu suasana kerja yang tenang dan nyaman akan dapat tercipta untuk menunjang kelancaran lingkungan pemerintahan desa. Pada beberapa penelitian partisipasi masyarakat dapat dianggap menentukan tingkat keberhasilan pembangunan. bahwa
diperlukan tiga syarat utama agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pembangunan, yaitu: (1) adanya kesempatan untuk membangun atau kescmpatan untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan, (2) kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan (3) adanya kemauan untuk berpartisipasi. Sebagai langkah awal dalam pembangunan Desa yang berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat maka diperlukan motivasi kerja perangkat Desa dalam memanfaatkan dan menggali partisipasi sehingga diharapkan partisipasi masyarakat akan dianggap sebagai salah satu pemberi kontribusi dalam pembangunan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Motivasi perangkat Desa dalam mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah mengorganisir dan menggugah masyarakat agar mereka memiliki kesadaran terhadap pembangunan Kampungnya.. Partisipasi masyarakat merupakan suatu respon terhadap aksi yang diberikan dalam kaitan dengan kesinambungan pembangunan Kampung. Respon terhadap partisipasi aktif masyarakat yaitu ikut mendukung program pembangunan Desa secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang turut mendorong pembangkitan partisipasi dalam kaitan dengan pembangunan Desa adalah diperlukan dukungan yang kuat dan perangkat Desa sebagai salah satu ujung tombak dalam membangkitkan semangat dan kegairahan masyarakat. Hasil penelitian membuktikan bahwa peran aparat pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa sebagian besar informan menjawab (78%) adalah cukup aktif. Peningkatan kualitas SDM pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sangat didukung oleh kualitas aparat pemerintah Desa dan masyarakat yang turut pelaku pembangunan karena itu perlu disusun sebuah rencana program peningkatan kualitas kemampuan masyarakat yang berupa pendidikan pelatihan umum pelatihan tenaga kerja penyuluhan kegiatan stimolasi dan demonstrasi disisi lain transfer teknologi kepada aparat pemerintah dan fungsionalris pembangunan perlu untuk lakukan. Bantuan teknis merupakan pendukung prose pembangunan masyarakat Desa hal ini dibutuhkan dalam hal masyarakat memiliki sedemikian rupa rendanya kualitas sumberdaya potensi alam kesempatan ekonomi sehingga perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Peningkatan kualitas aparat pemerintah Desa sebagai pelaksana pemerintah Desa memiliki tujuan yang hakiki dan strategis terutama dalam meningkatkan pertumbuhan Desa menjadi Desa maju dan mandiri. Pembangunan Desa tidak akan dapat berhasil dengan baik apabila pemerintah Desa tidak berperan secara aktif. Keberhasilan pembangunan Desa tentu akan membutuhkan peran dan kemauan dan aparat pemerintah Desa bersama-sama masyarakat Desa dan saling mendukung. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara aparat pemerintah Desa dengan masyarakat maka pelaksanaan pembangunan Desa akan mengalaini hambatan. G. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka penulis dapat menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:
a. Aparat pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan Desa memiliki arti dan peranan yang sangat strategis. Peranan yang strategis dari aparat pemerintah Desa akan dapat ditentukan oleh peningkatan kualitas. b. Aparat pemerintah Desa sebagai pelaksana pembangunan memiliki tujuan yang hakikat dalam meningkatkan pertumbuhan Desa menjadi Desa maju dan mandiri. c. Peranan aparat pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam pemberian motivasi melalui bentukbentuk partisipasi yang actual seperti partisipasi tenaga, harta benda dan material.
2. Saran a. Disarankan hendaknya aparat pemerintah Desa khususnya perangkat Desa dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan pendidikan formal dan informal serta perlu mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan latihan dalam membuka wawasan bagi aparat pemerintah Desa dalam kaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. b. Perlunya diintensifkan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang lebih maksimal bagi perangkat Kampung, sebab bidang pelayanan akan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja bagi perangkat Desa
DAFTAR PUSTAKA Adi Suryasubrata, 1983, Penelitian Sosial, Penerbit Pradnya Paramita. Bintarto 1985, Interakasi Desa Dan Kota Sertapermasalahannya, Pt Gramedia Jakarta. Bambang Trisantono Soemantri, 2010, Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Cv Rajawali Press. Bryant Dan White 1985 Managing Development In The Wold. Westview Boulder, Colorado. Bintoro Tjokromidjoyo, 1980, Pengatar Administrasi Pembangunan Lp3es Jakarta Djayandiningrat, 1996, Pokok-Pokok Pembangunan Masyarat Desa, Pt Mas Agung Jakarta Feigenbaun, 1993, Kendali Mutu Trepudu. PT. Erlangga Jakarta. Firman Aji Dan Sirait, 1982, Sumber Manusia Dalam Pembangunan Prabnya Paramita Jakarta Haw Widjaya 2008, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh, PT. Raja Grafmdo Persa -------------2003 pemberdayakan pemerintahan desa untuk kesejahteraan rakrat semiloka, di palembang Hessel Nogi. S. Tangkilisan 2005, Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah, Penerbit Lukman Ofset. Hasibun, S.P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakata. J.B.A.F Mayor Polak 1976 Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas, Bumi Aksara Jakarta, Joko Siswanto 1985 Administrasi Pemerintahan Desa, Cv Rajawali Jakarta. Koentjaraningrat 1985, Kebudayaan Dan Mentalitas Pembangunan, Pt Gramedia Jakarta. Mariun 1969, Limit Pemerintahan, Yayasan Dian Desa Masri Singarimbun Dan Sofian Efendy, 1985, Metode Penelitian Sosial, Penerbit Cv Rajawali Jakarta. Mathis Dan Jackson, 2001 Kebijakan Publik, Dian Prajudi Jakarta. Moleong, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya Bandung. Ndraha Taliziduhu 1987, Menggerakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Pt Gramedia Jakarta. P.J. Bouman 1971, Sosiologi Suatu Pengantar, Pt Rajawali Jakarta. Siagian 1987 , Pengantar Ilmu Administrasi, Pt Gramedia Jakarta. Simanjuntak L.B, 1985, Sosiologi Pembangunan, Pt Gramedia Jakarta. Sulistiyani Dan Rosidah 2003, Manajemen Aparatur Pemerintah, Penerbit Intan Setia Jakarta Suryasubrata, 1983, Metode Penelitian Sosial, Penerbit Pradnya Paramita. Suprayogo 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Pradnya Paramita Jakarta. Slamet Ryadi 1993, Pembangunan Desa, Yayasan Obor Mas, Sutardjo Kartohadikusumo 1975, Desa Dan Pembangunan Desa, Pt Sinar Mas Jakarta. Tjiptono Heriyanto Prijono, 1996, Sumberdaya Manusia Dalam Pembangunan Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tjokrowinoto, 1987, Teori Dan Strategi Pembangunan Pt Rajawali Press. Tunggal Bagus, 1993, Sumberdaya Manusia Dan Sumberdaya Alam Abdi Ofset Jakarta Umar 1999, Administrasi Pemerintahan Desa, Cv Rajawali Jakarta.
Sumber-Sumber Lain: - PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa - Desa UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. - Perda Kabupaten Lanny Jaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Desa. - UU No 21 Taahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua - PP No 19 Tahun 2008 tentang kecamatan
