PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI PK GURU DAN PKB. Oleh Mansur HR Widyaiswara LPMP Provinsi Sulawesi Selatan

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI PK GURU DAN PKB

Oleh Mansur HR Widyaiswara LPMP Provinsi Sulawesi Selatan ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang konsep Kompetensi guru, Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) serta mekanismenya dalam peningkatan kompetensi guru. PK GURU dan PKB dapat meningkatkan kompetensi guru karena: (1) PK GURU dapat mendeteksi kompetensi guru yang lemah, kemudian ditingkatkan melalui kegiatan PKB; (2) PK GURU dan PKB adalah unsur utama dalam penghitungan angka kredit guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan, sehingga guru termotivasi untuk mengikutinya; (3) Hasil PK GURU menjadi syarat untuk promosi dan pemberian sanksi bagi guru. Guru yang berkinerja baik dapat dipromosikan menjadi kepala sekolah, sedangkan guru yang berkinerja di bawah kategori baik akan dikurangi jam mengajarnya dari 24 jam sehingga akan berdampak pada pemutusan pembayaran tunjangan profesi guru. Hal tersebut akan memacu guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui PKB agar dapat berkinerja baik. Kata kunci: PK GURU, PKB, kompetensi ABSTRACT This paper aims to provide information about the concept of teacher competence, Teacher’s Performance Appraisal (PK Guru) and Continuous Professional Development (PKB) and its mechanisms in improving the competence of teacher. PK Guru and PKB can increase the competence of teachers because: (1) PK Guru can detect teacher’s weaknesses, which can be enhanced through PKB; (2) PK Guru and PKB are key elements in calculating the credit number of teachers for promotion and provision of position, so teachers are motivated to actively participate in it; (3) PK Guru results can be used related to promotion and sanctions for teachers. Those who perform well can be promoted as shchool principal. Those below targeted category will be given less than 24 hours teaching that will result in professional allowance termination. Consequently, teachers are encouraged to improve their competence through PKB that will assist them to perform better. Kata kunci: PK GURU, PKB, kompetensi 1 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215

Artikel LPMP Januari 2015 ISSN. 2355-3189

Pendahuluan Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuntutan peran guru tersebut diperkuat dengan pencanangan “Guru sebagai Profesi” oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 4 Desember 2004. Landasan posisi strategis guru tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara tersurat amanat undang-undang tersebut adalah kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru agar memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diaktualisasikan untuk menjalankan profesi mendidik. Menurut UU No.14 Tahun 2005 pasal 1 (ayat 1), guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Makna profesional dalam undang-undang tersebut adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Guru profesional sebagaimana dinyatakan dalam UU No.14 Tahun 2005 pasal 10 wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik dan kompetensi yang meliputi ranah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi tersebut menjadi jati diri guru profesional sehingga harus dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus agar guru tersebut senantiasa mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif akan menghasilkan lulusan satuan pendidikan yang berkualitas, yakni insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Dalam realitasnya, kompetensi yang dimiliki guru dewasa ini masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang bersertifikat pendidik yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) pada tahun 2012 dan 2013 yang lalu menunjukkan bahwa nilai UKG rata-rata Provinsi 2 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


Sulawesi Selatan (Sul-Sel) dan rata-rata Nasional masih dibawah standar. Pada tahun 2012 nilai UKG rata-rata Provinsi Sul-Sel; 39,48, dan rata-rata Nasional; 43,82, sedangkan pada tahun 2013 nilai UKG rata-rata Provinsi Sul-Sel; 44,83 dan rata-rata Nasional; 47,47 (LPMP Sul-Sel, 2014). Sementara nilai standar kompetensi guru yang dipersyaratkan minimal 76 (kategori baik) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

(PermennegPAN dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Rendahnya kompetensi guru tersebut merupakan suatu masalah dalam dunia pendidikan yang harus segera diatasi, karena rendahnya kompetensi guru akan berdampak pada rendahnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut berakibat pada rendahnya mutu pendidikan. Intinya bahwa kesiapan dan kompetensi guru di lapangan akan menjadi faktor penentu keberhasilan proses dan hasil belajar mengajar. Menurut pengamatan dan pemantauan penulis ketika menjadi guru di SMA selama kurang lebih 20 tahun, dan sebagai widyaiswara yang banyak memfasilitasi guru dalan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan/atau workshop, bahwa rendahnya kompetensi guru disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; (1) diklat yang diikuti oleh guru selama ini tidak didahului dengan analisis kebutuhan diklat sehingga materi yang disampaikan dalam diklat tersebut tidak berbasis kebutuhan, dalam arti bahwa materi diklat tidak menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh guru; (2) tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap guru-guru alumni diklat untuk melihat implementasi hasil diklat sebagai dasar untuk melakukan pembinaan lebih lanjut; (3) upaya peningkatan kompetensi guru selama ini tidak dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kompetensi guru tidak terpelihara dan dikembangkan dengan baik; (4) belum semua guru memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat, sementara Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai wadah pembinaan guru tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya; (5) tidak adanya penilaian kinerja terhadap guru secara komprehensif dan berkelanjutan untuk dijadikan dasar dalam mempromosikan guru tersebut, baik untuk diangkat menjadi kepala sekolah maupun untuk kenaikan pangkat/jabatan sehingga tidak ada tantangan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya; (6) kurangnya komitmen guru dalam 3 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


menjalankan tugas, hal ini dibuktikan dengan banyaknya guru yang tidak membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau hanya mengcopy RPP dari guru/sekolah lain, tidak melakukan analisis hasil belajar siswa, tidak melakukan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan, dan sebagainya; (7) belum berkembangnya budaya membaca di kalangan guru. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu upaya yang lebih efektif untuk membina dan meningkatkan kompetensi guru guna mewujudkan guru yang profesional dan bermartabat. Upaya yang dimaksud adalah melalui Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermennegPAN dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

PermennegPAN dan RB tersebut

menggantikan Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 yang juga mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi guru. PK GURU meliputi penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, penilaian kinerja dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru Bimbingan Konseling (BK), penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang mengurangi jam mengajar tatap muka. Penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan meliputi; PK Kepala Sekolah/Madrasah, PK Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, PK Ketua Program Keahlian/Program Studi atau yang sejenisnya,

PK Kepala Perpustakaan, PK Kepala Laboratorium, PK Kepala Bengkel,

PK Kepala Unit Produksi atau sejenisnya. Mengingat luasnya materi tentang PK GURU tersebut, maka dalam tulisan ini penulis membatasi pada uraian materi PK GURU yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas. Mencermati uraian di atas, setidaknya ada beberapa rumusan masalah yang dapat dirangkum dalam tulisan ini, diantaranya adalah: (1) apakah yang dimaksud dengan kompetensi guru?; (2) apakah yang dimaksud dengan PK GURU dan bagaimanakah mekanisme PK GURU?; (3) apakah yang dimaksud dengan PKB dan bagaimanakah 4 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


mekanisme PKB? (4) mengapa PK GURU dan PKB dapat meningkatkan kompetensi guru? Berdasarkan beberapa pemetaan tersebut, dapat diketahui bahwa

tulisan ini

bertujuan untuk memberikan informasi kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan PK GURU dan PKB tentang: konsep kompetensi guru, konsep dan mekanisme PK GURU, konsep dan mekanisme PKB, serta peningkatan kompetensi guru melalui PK GURU dan PKB. Manfaat yang dapat diperoleh dari tulisan ini adalah: (1) bagi penilai dan/atau calon penilai PK GURU, memberikan informasi tambahan tentang konsep kompetensi guru, konsep dan mekanisme PK GURU dan PKB sehingga memahami apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PK GURU dan PKB; (2) bagi guru, memberikan informasi tentang kompetensi atau unsur-unsur yang akan dinilai dalam PK GURU serta pengembangannya melalui PKB sehingga dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti PK GURU dan PKB; (3) bagi satuan pendidikan, memberikan informasi dan masukan tentang mekanisme pelaksanaan PK GURU dan PKB sehingga dapat mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PK GURU dan PKB. Pembahasan Konsep kompetensi guru Menurut Suyanto dan Jihad (2013:1) secara umum ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk kehidupan siswa. Sedangkan menurut UU No.14 Tahun 2015 pada pasal 1 (ayat 1), tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Mengingat tugas guru yang begitu kompleks, maka untuk melaksanakannya diperlukan sejumlah kompetensi sebagai bagian dari profesionalisme guru. Kompetensi dalam bahasa Inggris antara lain bermakna “competence (n) is being competen, ability (to do the work)” bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kepada

kecakapan

atau

kemampuan

untuk

mengerjakan

sesuatu

pekerjaan

(Saud:2010:44). McLeod (dalam Suyanto dan Jihad, 2013:1) mendefinisikan kompetensi 5 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Menurut UU No.14 Tahun 2005 pasal 1 (ayat 10), kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dalam

Peraturan

Menteri

Pendidikan

Nasional

(Permendiknas)

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dinyatakan bahwa kompetensi guru terdiri dari empat ranah kompetensi, yakni ranah kompetensi pedagogik, ranah kompetensi kepribadian, ranah kompetensi sosial dan ranah kompetensi profesional. Ranah kompetensi pedagogik terdiri dari 10 (sepuluh) kompetensi yakni: (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (2) menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang (5)

diampu;

(4)

memanfaatkan

penyelenggaraan

menyelenggarakan teknologi

kegiatan

kegiatan

informasi

pengembangan

dan yang

pembelajaran komunikasi mendidik;

yang

mendidik;

untuk

kepentingan

(6)

memfasilitasi

pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; (7) berkomunikasi secara efektif , empatik, dan santun dengan peserta didik; (8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; (10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Sedangkan ranah kompetensi kepribadian meliputi 5 (lima) kompetensi yakni: (1) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (3) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa; (4) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; (5) menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Adapun ranah kompetensi sosial mencakup 4 (empat) kompetensi yakni: (1) bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial 6 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


ekonomi; (2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; (3) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; (4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Sementara ranah kompetensi profesional terdiri dari 5 (lima) kompetensi yakni: (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampuh secara kreatif; (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Secara keseluruhan ada 24 (dua puluh empat) kompetensi yang dipersyaratkan untuk dikuasai guru dalam pengelolaan pembelajaran. Konsep dan mekanisme PK GURU Mulai tahun pelajaran 2014-2015, upaya pembinaan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui PK GURU dan PKB sebagaimana yang diamanatkan oleh PermennegPAN dan RB No.16 Tahun 2009. Menurut PermenegPAN dan RB No.16 Tahun 2009 Pasal 1 (ayat 8), PK GURU adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya.

PK GURU dilakukan untuk

melihat kinerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu melaksanakan pembelajaran, pembimbingan dan/atau pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. PK GURU memiliki dua fungsi utama yakni; (1) untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk merencanakan PKB bagi guru tersebut; (2) untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. 7 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


Kegiatan PK GURU dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

Hasil PK GURU diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan

berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas secara komprenhensif dan berdaya saing tinggi. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan PK GURU yang diterbitkan oleh BPSDMPK dan PMP Kemendiknas (2011: 6) dinyatakan bahwa untuk mempermudah penilaian dalam PK GURU, maka 24 (dua puluh empat) kompetensi yang dipersyaratkan untuk dikuasai guru sebagaimana diuraikan di atas, dirangkum menjadi 14 (empat belas) kompetensi dan 78 (tujuh puluh delapan) indikator. Penilaian terhadap 14 (empat belas) kompetensi tersebut dilakukan melalui pengamatan dan pementauan. Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui diskusi sebelum pengamatan proses pembelajaran, pengamatan selama proses pembelajaran, dan diskusi setelah pengamatan proses pembelajaran. Sedangkan pemantauan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang dinilai, dan/atau wawancara dengan warga sekolah terkait dengan kinerja guru yang dinilai. Keempat belas kompetensi guru yang akan dinilai serta cara menilaianya ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini.

8 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


Tabel 1: Kompetensi guru mata pelajaran/guru kelas dan cara menilainya Kompetensi Pedagogik 1. Mengenal karakteristik peserta didik 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 3. Pengembangan kurikulum 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 5. Pengembangan potensi peserta didik 6. Komunikasi dengan peserta didik 7. Penilaian dan evaluasi Kepribadian 8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional 9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan 10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru Sosial 11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik dan masyarakat Profesional 13. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 14. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif

Cara menilai Pengamatan dan pemantauan Pengamatan Pengamatan Pengamatan Pengamatan dan pemantauan Pengamatan Pengamatan Pengamatan dan pemantauan Pengamatan dan pemantauan Pengamatan dan pemantauan Pengamatan dan pemantauan Pemantauan

Pengamatan Pemantauan

PK GURU dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, yaitu pada awal tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran. Penilaian yang dilakukan pada awal tahun pelajaran disebut PK GURU formatif yang dilaksanakan dalam waktu 4 - 6 minggu di awal tahun pelajaran, sedangkan penilaian yang dilakukan pada akhir tahun pelajaran disebut PK GURU sumatif yang dilaksanakan dalam waktu 4-6 minggu di akhir tahun pelajaran. Hasil PK GURU formatif digunakan sebagai dasar penyusunan profil kompetensi dan perencanaan program PKB tahunan bagi guru. Sementara hasil PK GURU sumatif digunakan untuk memberikan nilai prestasi kerja guru (menghitung perolehan angka kredit guru pada tahun tersebut). Pada tahun kedua pelaksanaan PK GURU, sekolah tidak 9 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


lagi harus melakukan PK GURU formatif, karena PK GURU sumatif pada tahun pertama dapat berfungsi sebagai PK GURU formatif pada tahun kedua yang dijadikan dasar untuk menyusun program PKB untuk tahun selanjutnya. Secara umum mekanisme pelaksanaan penilaian PK GURU di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan (Kemendiknas, 2011:13), yakni: Pertama, Tahap Persiapan. Dalam tahap persiapan, hal-hal yang harus dilakukan oleh penilai maupun guru yang akan dinilai adalah: (1) memahami pedoman PK GURU; (2) memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja; (3) memahami penggunaan instrumen PK GURU dan tata cara penilaian yang akan dilakukan; (4) memberitahukan rencana pelaksanaan PK GURU kepada guru yang akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya. Kedua, Tahap Pelaksanaan atau tahap pengumpulan fakta melalui pengamatan dan pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui diskusi sebelum pengamatan proses pembelajaran,

pengamatan selama pelaksanaan proses

pembelajaran, dan diskusi stelah pengamatan proses pembelajaran. Sedangkan pemantauan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang dinilai, dan/atau wawancara dengan warga sekolah terkait dengan kinerja guru yang dinilai. Oleh karena itu beberapa tahapan PK GURU yang harus dilalui oleh penilai sebelum menetapkan nilai untuk setiap kompetensi adalah sebagai berikut: (1) Sebelum pengamatan di kelas, dilakukan pertemuan antara penilai dengan guru yang dinilai untuk melakukan diskusi dan mengumpulkan dokumen terkait dengan kompetensi guru yang akan dinilai. Semua hasil diskusi dicatat dalam format laporan dan evaluasi per kompetensi; (2) Selama pengamatan di kelas dan/ata di luar kelas, penilai wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau pembimbingan, dan/atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah dengan menggunakan instrumen yang sesuai. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi; (3) Setelah pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang releva dengan fungsi sekolah/madrasah, penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih diragukan. Penilai wajib mencatat semua hasil pertemuan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi. 10 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


Untuk lebih jelasnya tahap pelaksanaan PK GURU dapat dilihat pada contoh penilaian untuk 1 (satu) kompetensi, yakni kompetensi 3 (tiga) tentang Pengembangan Kurikulum dalam tabel 2 berikut ini. Tabel 2: Contoh proses pelaksanaan PK GURU Mata Pelajaran/Guru Kelas. Kompetensi 3 : Pengembangan kurikulum Jenis dan cara menilai : Pedagogik (pengamatan) Pernyataan : Guru menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik Indikator 1. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. 2. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. 3. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. 4. Guru memilih materi pembelajaran yang: a) sesuai dengan tujuan pembelajaran, b) tepat dan mutakhir, c) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, d) dapat dilaksanakan di kelas dan e) sesuai dengan konteks kehidupan seharihari peserta didik. Proses Penilaian Sebelum Pengamatan: Periksalah RPP, dan cermati apakah RPP tersebut telah sesuai dengan silabus dalam kurikulum sekolah Selama Pengamatan : 1. Amati seberapa lancar, jelas dan lengkap guru menyampaikan materi yang diajarkannya. 2. Amati bagaimana guru menyesuaikan materi yang diajarkan dengan usia, latar belakang, dan tingkat pembelajaran peserta didik. 3. Amati bagaimana guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari peserta didik. 4. Amati apakah materi yang diajarkan guru adalah materi yang mutakhir 5. Amati apakah materi yang diajarkan/aktifitas pembelajaran yang dilaksanakan guru mencakup berbagai tipe pembelajaran siswa. 6. Amati bagaimana guru membantu mengembangkan kemampuan atau keterampilan generiknya (kreatifitas, berpikir kritis, berpikir inovatif, dan pemecahan masalah, dsb). Seberapa jauh pengetahuan atau keterampilan generik tersebut tercakup dalam mata pelajaran tersebut. Setelah Pengamatan: Meminta guru menjelaskan bagaimana dia memanfaatkan hasil pembelajaran yang dilaksanakannya untuk mengembangkan topik mata pelajaran berikutnya. Pemantauan: 11 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


Ketiga, Tahap Pemberian Nilai. Berdasarkan catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PK Guru, penilai memberi skor 0, 1, atau 2 pada masing-masing indikator untuk setiap kompetensi. Pemberian skor ini dilakukan dengan cara membandingkan rangkuman catatan hasil pengamatan dan pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per kompetensi dengan indikator kinerja masing-masing kompetensi. Skor 0 menyatakan indikator tidak dilaksanakan atau tidak menunjukkan bukti, skor 1 menyatakan indikator dilaksanakan sebagian atau ada bukti tetapi tidak lengkap, skor 2 menyatakan indikator dilaksanakan sepenuhnya atau ada bukti yang lengkap. Selanjutnya untuk menentukan nilai masing-masing kompetensi, maka perolehan skor untuk setiap kompetensi tersebut dijumlahkan dan dihitung persentasenya dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor maksimum kompetensi dan mengalikannya dengan 100%. Perolehan persentase skor pada setiap kompetensi ini kemudian

dikonversikan ke skala nilai 1, 2, 3, atau 4 seperti yang terlihat pada

tabel 3 berikut ini. Tabel 3: Contoh pemberian Nilai Kompetensi tertentu pada proses PK GURU Mata Pelajaran/Guru Kelas Penilaian Kompetensi 3: Mengenal karakteristik peserta didik Indikator Skor 1. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. 0 1 2 2. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik 0 1 2 mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. 3. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan 0 1 2 memperhatikan tujuan pembelajaran. 4. Guru memilih materi pembelajaran yang: a) sesuai dengan tujuan pembelajaran, b) tepat dan mutakhir, c) sesuai dengan usia dan 1 tingkat kemampuan belajar peserta didik, d) dapat dilaksanakan di 0 2 kelas dan e) sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik Total skor yang diperoleh 6 Skor maksimum kompetensi = banyaknya indikator dikalikan 8 dengan skor tertinggi Persentase skor kompetensi = total skor yang diperoleh dibagi dengan 6/8 x 100% = skor maksimum kompetensi dikalikan 100% 75 Konversi nilai kompetensi (0% < X ≤ 25% = 1; 25% < X ≤ 50% = 2; 3 50% < X ≤ 75% = 3; dan 75% < X ≤ 100% = 4) 12 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


Nilai setiap kompetensi tersebut direkapitulasi dalam format hasil penilaian kinerja guru untuk mendapatkan nilai total PK GURU sebagaimana terlihat pada tabel 4. Tabel 4: Rekap hasil penilaian kinerja guru mata pelajaran/guru kelas Kompetensi

Nilai

Pedagogik 1. Mengenal karakteristik peserta didik 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 3. Pengembangan kurikulum 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 5. Pengembangan potensi peserta didik 6. Komunikasi dengan peserta didik 7. Penilaian dan evaluasi Kepribadian 8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional 9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan 10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru Sosial 11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik dan masyarakat Profesional 13. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 14. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif Jumlah (Hasil Penilaian Kinerja Guru) Nilai PK GURU tertinggi adalah nilai tertinggi PK GURU yang dapat dicapai, yaitu 56 (=14x4). Nilai total tersebut selanjutnya dikonversikan ke dalam skala nilai sesuai Permenneg PAN dan RB No.16 tahun 2009. Konversi ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Nilai PKG skala 100

100

Sebagai illustrasi, jika seorang guru memperoleh nilai kinerja 40, maka nilai kinerja-nya setelah dikonversi dalam skala 100 adalah = x 100 = 71,43. Berdasarkan hasil konversi nilai PK GURU ke dalam skala nilai, selanjutnya dapat ditetapkan sebutan 13 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


dan persentase angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam tabel 5 (permennegPAN dan RB No. 16 Tahun 2009, pasal 15 ayat 2 dan 3). Tabel 5. Konversi Nilai Kinerja Hasil PK GURU ke presentase angka kredit. Nilai Hasil PK GURU 91 – 100 76 – 90 61 – 75 51 – 60 ≤ 50

Sebutan Amat Baik Baik Cukup Sedang Kurang

Persentase Angka Kredit 125% 100% 75% 50% 25%

Nilai atau sebutan hasil PK GURU tersebut menjadi dasar untuk menentukan perolehan Angka kredit guru dalam 1 (satu) tahun. Jika nilai kinerja guru “Amat baik”, maka angka kredit yang akan diperoleh guru dalam 1 (satu) tahun dikalikan 125%, jika “Baik” dikalikan 100%, jika “Cukup” dikalikan 75%, jika “Sedang” dikalikan 50%, dan jika “Kurang” dikalikan 25%. Dengan demikian terdapat perbedaan perolehan angka kredit guru antara guru yang berkinerja Amat Baik, Baik, Cukup, Sedang, dan Kurang. Hal tersebut akan memotivasi guru untuk bekerja lebih baik agar dapat memperoleh angka kredit yang optimum. Keempat, Tahap Pelaporan. Setelah nilai PK GURU formatif dan sumatif diperoleh, penilai wajib melaporkan hasil PK GURU kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti. Hasil PK GURU formatif dilaporkan kepada kepala sekolah/koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Sementara hasil PK GURU sumatif dilaporkan kepada tim penilai tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat pusat sesuai dengan kewenangannya. Laporan PK GURU sumatif ini digunakan oleh tim penilai sebagai dasar perhitungan dan penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Konsep dan mekanisme PKB PKB Guru adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru (Permenneg PAN dan RB No.16 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 5). Melalui PKB, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. Program PKB Guru 14 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang dimiliki guru sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya, sehingga kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pula mutu pendidikan. Unsur kegiatan PKB Guru sebagaimana dinyatakan dalam Permeneg PAN dan RB No.16 Tahun 2009 Pasal 11 (ayat c) terdiri dari; (1) pengembangan diri, yang meliputi; diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru seperti lokakarya, KKG, MGMP dan sejenisnya; (2) publikasi ilmiah, yang meliputi; publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru; (3) karya inovatif, yang meliputi; menemukan teknologi tepat guna, menemukan/menciptakan karya seni, membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan PKB dapat dilakukan oleh guru sendiri, dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah, dilakukan oleh sekolah

melalui

jaringan

yang

ada

seperti

kegiatan

KKG/MGMP,

pelatihan/seminar/lokakarya, kunjungan ke sekolah lain, mengundang nara sumber dari sekolah lain, dan sebagainya. Jika kebutuhan guru dalam rangka pengembangan keprofesionalannya belum terpenuhi melalui kedua sumber di atas, yakni dalam sekolah maupun jaringan sekolah, maka dapat menggunakan sumber kepakaran lain seperti LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi layanan lainnya. Adapun mekanisme pelaksanaan PKB di satuan pendidikan sebagaimana diuraikan dalam buku

Pedoman

Pengembangan

PKB

yang

diterbitkan

oleh

BPSDMP dan PMP Kemendiknas (2011) adalah sebagai berikut: Pertama, Guru melakukan evaluasi diri pada awal tahun pelajaran. Evaluasi diri yang dimaksud meliputi: (1) usaha yang telah dilakukan guru untuk mengembangkan kompetensinya selama satu tahun terakhir; (2) dampak yang dirasakan guru dari usaha pengembangan kompetensi tersebut; (3) keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas selama 1(satu) tahun terakhir; (4) kendala yang dihadapi dalam 15 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


melaksanakan tugas selama 1(satu) tahun terakhir; (5) bantuan yang diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut; serta (6) pengembangan kompetensi yang masih dibutuhkan. Kedua, Segera setelah selesai melakukan evaluasi diri, guru mengikuti proses penilaian kinerja formatif. PK GURU formatif ini diperlukan untuk menentukan profil kinerja guru yang meliputi 14 kompetensi. Profil kinerja guru tersebut akan memberikan informasi apakah guru yang bersangkutan akan mengikuti program peningkatan kinerja untuk mencapai standar kompetensi profesinya atau kegiatan pengembangan kompetensi lebih lanjut. Bagi guru dengan hasil PK GURU formatif di bawah standar (< 76), maka program PKB-nya diarahkan untuk mencapai standar kompetensi tersebut. Sementara bagi guru dengan hasil PKG formatif telah mencapai atau di atas standar (≥ 76), maka program PKB-nya diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan, keterampilan dan sikap serta prilaku profesinya. Ketiga, Berdasarkan profil kinerja dan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh guru secara mandiri, selanjutnya guru bersama koordinator PKB di sekolah membuat perencanaan kegiatan PKB. Rencana kegiatan PKB berisi jenis kegiatan yang akan diikuti oleh guru untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensinya. Rencana kegiatan PKB tersebut dikonsultasikan dengan kepala sekolah untuk menentukan apakah kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau harus dilaksanakan di KKG/MGMP dan/atau tingkat kabupaten/kota. Apabila kegiatan PKB dilaksanakan di luar sekolah maka perlu dikoordinasikan dengan KKG/MGMP dan koordinator PKB di tingkat kabupaten/kota. Keempat, Koordinator PKB kabupaten/kota, kepala sekolah, koordinator KKG/MGMP dan koordinator PKB tingkat sekolah menetapkan dan menyetujui rencana kegiatan PKB. Rencana kegiatan PKB memuat kegiatan PKB yang akan dilakukan oleh guru sendiri dan/atau bersama-sama dengan guru lain di dalam sekolah, kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh KKG dan MGMP maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kelima, Guru menerima rencana program PKB yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau di luar sekolah, yang telah dibahas dan disepakati oleh koordinator PKB kabupaten/kota, kepala sekolah, koordinator KKG/MGMP dan koordinator PKB tingkat sekolah berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Pendidikan 16 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


kabupaten/kota. Rencana kegiatan PKB juga mencakup sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu setelah guru mengikuti program PKB. Keenam, Guru mengikuti program PKB yang telah direncanakan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dalam pelaksanaan PKB, sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran peserta didik di kelasnya. Ketujuh, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan PKB oleh koordinator PKB kabupaten/kota bekerjasama dengan koordinator PKB tingkat sekolah untuk mengetahui apakah kegiatan PKB yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengkaji kelebihan, permasalahan dan hambatan untuk perbaikan PKB di masa mendatang, dan penerapan hasil PKB dalam pelaksanaan tugas guru, serta evaluasi dampak terhadap upaya peningkatan kualitaslayanan pendidikan di sekolah. Kedelapan, Setelah mengikuti program PKB sepanjang tahun, guru-guru wajib mengikuti PK GURU sumatif di akhir tahun pelajaran. Hasil PK GURU sumatif digunakan sebagai dasar usulan penetapan angka kredit tahunan guru kepada tim penilai angka kredit. Demikian pula hasil kegiatan PKB yang diikuti oleh guru akan dikonversi menjadi angka kredit. Angka kredit PK GURU diberikan oleh penilai angka kredit, sedangkan angka kredit PKB diberikan oleh koordinator PKB tingkat sekolah dengan mengacu kepada pedoman pemberian angka kredit untuk PKB. Gabungan angka kredit PK GURU dan PKB yang telah diikuti guru akan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat, jabatan, dan fungsional guru, dan merupakan bahan petimbangan untuk pemberian tugas tambahan atau pemberian sanksi kepada guru. Kesembilan, Di akhir tahun, semua guru dan koordinator PKB tingkat sekolah melakukan refleksi apakah kegiatan PKB yang diikutinya benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kompetensinya maupun kemampuan lain untuk menghasilkan karya ilmiah dan/atau karya inovatif.



Dampak PK GURU dan PKB Jika pelaksanaan PK GURU dan PKB

dilakukan secara obyektif, jujur dan

akuntabel, maka akan berdampak pada peningkatkan kompetensi guru karena: Pertama, PK GURU merupakan instrumen yang dapat mendeteksi kompetensi guru yang lemah, sehingga hasil penilaian kinerja guru tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan pembinaan guru melalui kegiatan PKB. Ibarat “pasien” yang akan diobati, PK GURU adalah kegiatan untuk mendiagnosis “penyakit” yang dialami guru, sedangkan PKB adalah “obat” untuk menyembuhkan “penyakit” guru tersebut yang telah terdeteksi melalui PK GURU. Jika hal ini dilakukan secara tepat dan berkelanjutan maka lambat laun segala kelemahan guru yang terdeteksi melalui PK GURU akan teraratasi melalui PKB, dengan demikian kompetensi guru akan semakin meningkat. Kedua, mengingat PK GURU dan PKB adalah unsur utama dalam penghitungan angka kredit guru untuk kenaikan pangkat, maka tentu guru akan berusaha untuk berkinerja “Baik” atau “Amat Baik” agar dapat memperoleh angka kredit yang optimal. Agar tetap dapat berkinerja “Baik” atau “Amat Baik”, maka guru akan selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya pada kompetensi tertentu sesuai keperluan melalui kegiatan PKB. Selain dapat memperbaiki kinerja, kegiatan PKB juga akan dikonversi menjadi angka kredit bagi guru. Dengan demikian guru akan lebih termotivasi mengikuti PKB. Jika kondisi ini sudah terbangun maka satuan pendidikan akan menjadi organisasi pembelajar yang secara otomatis akan meningkatkan kompetensi guru. Ketiga, Hasil PK GURU sumatif merupakan bahan pertimbangan untuk pemberian tugas tambahan (promosi) bagi guru. Jika guru berkinerja “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir,

maka guru tersebut dapat diikutkan dalam seleksi calon kepala sekolah

(Permendiknas No.28 Tahun 2010, pasal 2 ayat k). Dengan demikian bagi guru yang berobsesi untuk menjadi kepala sekolah tentu akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja-nya

dengan mengikuti PKB. Hal tersebut tentu akan berdampak pula pada

peningkatan kompetensi guru. Keempat, Jika nilai kinerja guru di bawah kategori “Baik” (kurang dari 76) selama 2 (dua) tahun berturut-turut meskipun sudah diberi kesempatan untuk mengikuti PKB, maka guru yang bersangkutan terancam akan mendapatkan sanksi berupa 18 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


pengurangan jam mengajar dari 24 (dua puluh empat) jam atau dianggap mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat jam) jam dalam 1 (satu) minggu. Pengurangan jam mengajar tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih banyak kepada guru tersebut untuk mengikuti PKB dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Namun hal tersebut akan berdampak pada hilangnya hak untuk mendapat tunjangan profesi guru, karena beban kerja minimal bagi guru tersebut tidak terpenuhi yakni 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1(satu) minggu (Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Pasal 31 ayat 1). Dengan adanya ancaman sanksi tersebut maka akan memacu guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui PKB agar dapat berkinerja baik. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa PK GURU dan PKB merupakan bentuk pola pembinaan guru yang efektif untuk meningkatkan kompetensi guru. Guru yang memiliki kompetensi yang baik akan memberikan pelayanan yang baik pula kepada peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran. Jika kondisi ini sudah terbangun, maka harapan pemerintah dan masyarakat tentang peningkatan mutu pendidikan akan terwujud. Simpulan Mencermati uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. PK GURU dan PKB adalah pola pembinaan guru yang efektif meningkatkan kompetensi guru. PK GURU adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. PK GURU dilakukan dengan langkah-langkah: (1) persiapan; (2) pengumpulan fakta; (3) pemberian nilai; dan (4) pelaporan. Sedangkan PKB adalah adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Langkah-langkah PKB meliputi: (1) guru melakukan evaluasi diri; (2) guru mengikuti penilaian formatif; (3) koordinator PKB dan guru membuat perencanaan PKB; (4) guru menyetujui rencana kegiatan PKB; (5) guru menerima rencana final kegiatan PKB; (6) guru menjalankan program PKB; 19 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215


(7) koordinator PKB melaksanakan monev kegiatan PKB; (8) guru mengikuti penilaian kinerja sumatif; (9) guru melakukan refleksi kegiatan PKB. PK GURU dan PKB dapat meningkatkan kompetensi guru karena: (1) PK GURU dapat mendeteksi kompetensi guru yang lemah, kemudian ditingkatkan melalui kegiatan PKB; (2) PK GURU dan PKB adalah unsur utama dalam penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat, sehingga guru akan bersungguh-sungguh mengikutinya; (3) hasil PK GURU menjadi syarat untuk promosikan dan pemberian sanksi bagi guru. Guru yang berkinerja baik dapat dipromosikan menjadi kepala sekolah, sementara guru yang berkinerja di bawah kategori baik akan dikurangi jam mengajarnya dari 24 jam sehinggga akan berdampak pada pemutusan pembayaran tunjangan profesional guru. hal tersebut akan mendorong guru untuk berkinerja baik dengan meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan PKB; Daftar Pustaka Kemendiknas,

BPSDMP

dan

PMP.2011.

Pedoman

Penilaian

Kinerja

Guru

(PK Guru).Jakarta: BPSDMP dan PMP Kemendiknas, BPSDMP dan PMP.2011. Pedoman Pengelolaan PKB. Jakarta: BPSDMP dan PMP LPMP Sul-Sel. 2014. Laporan Pemetaan Uji Kompetensi Guru Tahun 2012-2013 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah PermennegPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Saud, Udin Syaefuddin. 2010. Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Alfabeta Suyanto dan Jihad, Asep. 2013. Menjadi Guru Profesional. Jakarta: Erlangga Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 20 http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pkguru&catid=42:ebuletin&Itemid=215




PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI PK GURU DAN PKB. Oleh Mansur HR Widyaiswara LPMP Provinsi Sulawesi Selatan

Recommend Documents