PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL: SATU KABUPATEN SATU KOMPETENSI INTI (SAKASAKTI) MELALUI KEWIRAUSAHAAN PEMERINTAH

Jurnal UI Untuk Bangsa Seri Sosial dan Humaniora

PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL: SATU KABUPATEN SATU KOMPETENSI INTI (SAKASAKTI) MELALUI KEWIRAUSAHAAN PEMERINTAH Chira Chumaira, Murwendah, & Amirzam

Chira Chumaira adalah mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Indonesia angkatan 2007. Ia lahir di Bogor, pada 26 Desember 1988. Penulis dapat dihubung melalui email [email protected] Murwendah adalah mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia angkatan 2007. Lahir di Jakarta, 3 Juni 1989. Penulis dapat dihubungi melalui email [email protected] Amirzam lahir di Jakarta, 11 September 1989. Ia adalah seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Niaga Angkatan 2007 di Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email [email protected]

25

Volume 1, Desember 2010

26

PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL: SATU KABUPATEN SATU KOMPETENSI INTI (SAKASAKTI) MELALUI KEWIRAUSAHAAN PEMERINTAH Chira Chumaira, Murwendah, & Amirzam

Abstract Globalization affects the Indonesian economy that is integrated regionally and globally including China-Asean Free Trade Area (CAFTA). This has resulted in Indonesia should be able to exploit comparative advantage by improving the competitiveness that is supported by the government. This paper attempts to explain the importance of improving competitiveness for each region in Indonesia which has diverse competencies that can be developed through the construction area by adopting the One Village One Product program, implemented in one district one program’s core competencies (Sakasakti), to be able to walk properly and successfully. This paper also describes the government as an advocate of entrepreneurship programs such as Sakasakti.

Keywords: Sakasati (Sakasakti); CAFTA (CAFTA); Kewirausahaan Pemerintah (Government Entrepreneurship).


PENDAHULUAN Dinamika sosial yang kompleks dalam kehidupan masyarakat, menuntut masya-rakat untuk terus berkembang dan berorientasi kepada per-ubahan baik dalam memenuhi kebutuhan hidup salah satunya kebutuhan ekonomi. Masyarakat semacam itu akan mendorong keinginan untuk mendapatkan halhal baru seperti, perubahan dan modi-fikasi, dan kemauan untuk menggantikan hal-hal lama melalui berbagai eksperimen kewirausahaan (Buchholz and Rosenthal). Hal ini yang mendasari pentingnya suatu inovasi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk menghadapi persaingan CAFTA 2010. Pelaksanaan perjanjian kawasan perdagangan bebas Cina-Asean (CAFTA) harus di-imbangi dengan politik eko-nomi pemerintah yang jelas dan tegas, khususnya untuk mem-bangun daya saing dari keuntungan komparatif men-jadi keuntungan yang kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pengembangan wilayah yang tidak lepas dari identifikasi kompentesi inti wilayah yang dianalisa, tentunya dengan melihat komoditi unggulan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing wilayah ter-sebut. Keunggulan atau keunikan yang dimiliki tiap wilayah atau daerah dapat membuat pesaing kesulitan untuk menirunya. Dengan mengambil pemikiran mengenai konsep one village one product berdasarkan kompetensi berbasis kekhasan produk yang dikembangkan oleh Gubernur Hiramatsu di daerah Oita-Jepang, dan konsep Saka Sakti (Satu Kabupaten, Satu Kompetensi Inti) yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Martani

Huseini, untuk mem-bangun daya saing daerah di-perlukan penciptaan kom-petensi inti bagi daerah tersebut. Hal ini diperlukan agar seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut terfokus pada upaya untuk menciptakan kompetensi inti. Langkah-langkah untuk menghadapi persaingan CAFTA 2010 yaitu dengan men-ciptakan kompetensi inti pada tiap daerah dengan mengangkat keunggulan komoditi lokal. Langkah tersebut dapat didukung dengan kewirausahaan terutama terhadap pemerintahan yang ada agar dapat berjalan dengan persiapan yang matang dan mandiri. Hal ini senada dengan konsep kewirausahaan pemerintah (government entrepreneurship), yaitu pemerintah bertindak sebagai pengusaha dalam ke-terlibatannya di kegiatan pasar, dicirikan dengan inovatif dan risiko kewirausahaan (Link and Link, 2009). TUJUAN PENULISAN Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya pe-ningkatan daya saing nasional melalui government en-trepreneurship dengan kon-sep Pengembangan Wilayah Saka Sakti (Satu Kabupaten, Satu Kompetensi Inti). Metodologi dari penulisan ini dengan menggunakan teknik pe-ngumpulan melalui studi kepustakaan. Kerangka pikir dari pe-nulisan ini dimulai dari konsep pembangunan wilayah yang diimplementasikan melalu pro-gram SAKASAKTI (Satu Kabupaten Satu Kompetensi Inti). Untuk pengimplementasian program tersebut tentunya harus ada katalisator untuk mewujudkan program tersebut berhasil,

27


28

katalisator tersebut berupa sistem pemerintahan yang kondusif di tiap daerah dapat diwujudkan melalui prinsipprinsip kewirausahaan pemerintah sehingga akan tercipta peningkatan daya saing nasional, berbasis kompetensi inti daerah, yang digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pencitaan Peningkatan Daya Saing Nasional Berbasis Kompetensi Inti

PEMBAHASAN Sakasakti sebagai Gerakan Strategiss Pembangunan Wi-layah di Indonesia Pembangunan bagi sebuah negara merupakan hal yang sangat esensial dalam rangka mencapai tujuan utama dari keberadaan sebuah negara yakni perwujudan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan di sebuah negara salah satunya akan sangat ditentukan oleh keterpaduan program-program pembangunan yang ada di wilayahnya. Melalui keter-paduan ini diharapkan dapat menghasilkan program-program yang saling bersinergi antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga pada akhirnya dapat memajukan daerah tersebut secara paralel dan mengurangi

kesenjangan diantara daerah-daerah tersebut (Lell, 1973) Pengalaman menunjukan bahwa kegagalan pembangunan seringkali bersumber dari kegagalan negara dan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar serta mengabaikan pembangunan kelembagaan yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan baik sosial, ekonomi, politik, teknologi maupun pengelolaan sumber daya alam (Djogo, dkk, 2003). Dalam konteks Indonesia, kegagalan pembangunan menyebabkan Indonesia masih berada di lingkungan negara berkembang dan belum siap mengahadapi CAFTA salah satunya dikarenakan kurang terpadu dan terkoordinasinya pembangunan yang dilaksanakan selama ini baik antar sektor maupun antar wilayah. Pembangunan wilayah tentunya mengikuti per-kembangan kebijakan di negara tersebut. Indonesia setelah masa reformasi me-nerapkan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berdampak pada pemerintahan yang desentralistis, dalam hal ini desentralisasi dilaksanakan agar program pembangunan sesuai dengan kondisi lokal, memperoleh dukungan dan keterlibatan administrator dan masyarakat lokal serta terintegrasi dengan sejumlah layanan yang dibutuhkan untuk menstimulasikan pem-bangunan ekonomi di pe-desaan (Rondinelli,1983). Berdasarkan uraian di atas diperlukan pembangunan wilayah di Indonesia yang dapat mengakomodasi potensi dari tiap daerah di Indonesia yaitu


konsep strategis OVOP (One Village One Product) yang pengaplikasiannya menjadi Satu Desa Satu Produk adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah, penempatan konsep one village one product dikembangkan menjadi konsepsi Sakasakti (satu kabupaten/kota satu kompetensi inti industri) yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Martani Huseini. Konsep ini didasari pada penekanan kompetensi inti di suatu daerah dengan meyakini bahwa memilih satu produk atau komoditi untuk satu wilayah tertentu, maka penduduk di wilayah tersebut akan menjadi ahli. Keahlian dapat juga didatangkan dari luar. Setelah produk atau komoditi tersebut menjadi kompetensi inti dari wilayah tersebut, mereka dapat memproduksi produk atau komoditi tersebut dengan kualitas yang tinggi dan harga yang murah, dibandingkan kualitas dan harga yang dicapai oleh pesaingnya, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Pemilihan kompetensi inti dari suatu wilayah akan berimplikasi wilayah tersebut berkonsentrasi pada komoditi tersebut. Dengan kata lain, wilayah tersebut menjadi terspesialisasi. Menurut Mubyarto (1985), faktorfaktor yang bisa men-jadi argumen atau kondisi yang mendukung suatu daerah untuk memilih spesialisasi, alih-alih diversifikasi, adalah sebagai berikut. 1. Tidak adanya sumber-sumber alam yang berarti. 2. Keuntungan komparatif yang tinggi dalam satu produk, baik dalam per-sediaan bahan baku maupun dalam permodalan dan ketrampilan manusia.

3. Hubungan transport dan komunikasi yang cukup baik dengan daerah-daerah lain sehingga keburukankeburukan spesialisasi tidak perlu timbul. 4. Industri yang bersangkutan memungkinkan pembagian kerja yang baik dengan daerah-daerah sekitarnya, sehingga membawa ke-untungan secara nasional. Program Sakasakti ini se-jalan dengan otonomi daerah yang sedang digairahkan pemerintah mengacu pada Visi Indonesia 2010, Indonesia menjadi pelaku pemasaran global berbasis pada sumber daya dan kompetensi inti karena tujuan dari konsep Sakasakti sendiri adalah mem-bangun daya saing daerah melalui penciptaan kompetensi inti industri di daerah. Seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah terfokus pada upaya untuk menciptakan kompetensi inti industri. Adapun langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan program ini menjadi pem-bangunan wilayah di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Monitoring dan evaluasi secara kritis untuk menilai bagaimana aspek psikologi sosial masyarakat kabupaten, pi-hak swasta, dan birokrasi dalam sistem “perizinan satu atap”. Persepsi tentang perizinan yang “cepat dan mudah” bisa dibuat dalam bentuk village publication agar investor percaya dalam melakukan efisiensi biaya pengelolaan sumber daya domestik di kabupaten atau perdesaan. 2. Adanya perencanaan spasial (spatial planning) yang menghasilkan data potensi kabupaten, komoditas, dan

29


30

produk unggulan, kompetensi inti sentra produksi, serta dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dari seluruh Kabupaten Indonesia, jika memungkinkan di tingkat desa yang mempunyai produk kompetensi inti. Tujuannya, pihak investor dapat menyusun prospek investasi berdasarkan data publik tersebut dan ber-peran sebagai fasilitator sarana produksi, pelayanan teknis, manajemen dan pemasaran hingga mediasi dengan lembaga keuangan. 3. APBN memberikan alokasi dana kabupaten, yang mengintegrasikan akses permodalan, akses teknologi, akses informasi, dan penguasaan pasar. Sistem alokasi ke rekening desa melalui tugas pembantuan (medebewind) merupakan terobosan agar dana permodalan dapat diakses melalui kerja sama antara kelompok usaha di kabupaten dengan pihak-pihak swasta yang langsung berkepentingan dengan komoditi ka-bupaten. 4. Pemda bekerja sama dengan pemerintahan desa yang dapat menciptakan kompetensi inti bagi kapbupaten dan organisasi kemasyarakatan mendorong skema value chain (rantai nilai) dalam penyediaan sarana produksi di segala sektor yang menyangkut industri pengolahan, pelayanan teknis, manajemen informasi dan pasar. Dengan pelaksanaan keempat langkah ini, gagasan mobilisasi investasi perdesaan dalam jangka panjang diharapkan dapat meretas

kemandirian masyarakat perdesaan. 5. Pelembagaan investasi kabupaten yang dapat diturunkan di tingkat desa yang berpotensi mulai di tingkat program legislasi nasional, evaluasi pe-rencanaan dan peng-anggaran, skema per-modalan hingga aspek komunikasi pemasaran, berdampak positif bagi restrukturisasi ekonomi desa dan penghentian laju urbanisasi. 6. Pemetaan produk tiap kabupaten yang berpotensi ekspor. Hal ini untuk mengetahui tiap kabupaten memiliki kompetensi inti apa yang dapat dikembangkan sehingga dapat ditindaklanjuti oleh program-program pengembangan dari pemerintah daerah setempat maupun pusat. Adapun Efektivitas dan keberhasilan dari program Sakasakti tersebut tidak lepas dari enam kunci sukses pe-laksanaannya, yaitu: 1. Kesadaran dan pemahaman SDM tentang Sakasakti. 2. Menggali potensi yang tersembunyi dari masing-masing desa/wilayah, selain memperhatikan produk produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. 3. Melanjutkan percobaan-percobaan dan usaha-usaha yang terus menerus. 4. Membangun pasar dan saluran distribusi serta pembinaan bakat dan kreativitas SDM juga merupakan beberapa kunci sukses penerapan program Sakasakti. 5. Memasukkan kebijakan yang relevan dan pem-binaan bakat masyarakat di negara kurang berkembang.


6.

Menemukan, memilih, dan mengembangkan produk lalu mengkreasikannya men-jadi produk asli berdaya saing, serta pemasaran dan pemasaran lingkup nasional menuju global (mendunia). Apabila program ini terlaksana maka akan mendatangkan beberapa manfaat sekaligus, yaitu mengasah kreativitas masyarakat dalam memberdayakan potensi daerahnya, menciptakan la-pangan kerja baru dan berkontribusi dalam dinamika produksi yang pada akhirnya terus menggiatkan roda perekonomian negara yang pada akhirnya bagi Indonesia. Selain itu, program Sakasakti dapat mendukung visi ekonomi yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan “Triple Track Strategy” nya, yaitu: pro-growth, pro-employment dan pro-poor. Keberhasilan Sakasakti, selain dapat menjadi pilihan untuk membantu pencapaian swasembada dan ketahanan pangan (meninggalkan perilaku impor) juga untuk meningkatkan image “daya saing dan keunggulan” dari produk Indonesia. A. Kewirausahaan Pemerintah Penyokong Gerakan Strategiss Sakasakti Pembangunan wilayah streategik melalui Sakasakti tentunya harus didukung dengan sistem dan aparatur yang dapat menyokong keberlangsungan program stra-tegis tersebut dalam jangka panjang karena kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan di sebuah negara adalah keterpaduan dan kerjasama meskipun pembangunan tersebut akan difokuskan di tingkat

lokal atau wilayah. Menurut Garofolli, kerjasama di antara masyarakat dan wilayah adalah penting dalam upaya pencapaian keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan sosial melalui kapitalisasi terhadap sumberdaya yang belum dimanfaatkan dengan tidak berlebihan serta dengan menghentikan dan mengatasi ide mengenai kompetisi antar wilayah (Ledo, 2000). Sejalan dengan per-ubahan paradigma dalam sektor publik yang telah berkembang dari perspektif weberian yang didasari oleh pemikiran Max Weber, New Public Management, New Governance, dan terakhir New Public Services yang dalam penyelanggaraannya semakin responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut membuat pembangunan wilayah pun bergeser, dapat dilihat dalam tabel berikut.

31


32

Kriteria Konsep Dasar

Klasik Teori lokasi industri. Faktor utama adalah atribut wilayah, seperti biaya produksi, ketersediaan tenaga kerja. Karakteristik Kebijakan • Kesetaraan atau • Tujuan efisiensi • Sasaran • Penciptaan lapangan • Lingkungan Tindakan kerja, peningkatan in• Model Operasi vestasi • S e m p i t (Ekonomi,Industri) • Reaktif, berbasis proyek

• • • •

• • • • • •

• •

Struktur Kebijakan Fokus Spasial Dasar Analisis Instrumen Kunci Asistensi

Wilayah yang bermasalah Indikator tujuan Wilayah ekspor Skema Insentif Bantuan bisnis Infrastruktur keras

Modern Teori Pembelajaran Wilayah. Faktor utama adalah kemampuan wilayah, seperti inovasi daerah, kluster, jejaring. • Kesetaraan dan efisiensi • Peningkatan kemampuan berkompetensi (misalnya kewirausahaan, inovasi, keahlian) • Luas (multi sektor) • Proaktif, terancam, strategis Seluruh Wilayah Analisis SWOT wilayah Program pembangunan Lingkungan bisnis Infrastruktur lunak

Organisasi Kolektif/ negosiasi Pengembangan Ke- Dari atas ke bawah (top bijakan down)/ tersentralisasi Otoritas wilayah Organisasi Pemimpin Pemerintah Pusat Pemerintah Lokal Rekan Kerja Tidak ada Sektor sukarela, rekan kerAdministrasi ja sosial Pemilihan Proyek Sederhana/rasional Kompleks/birokratis Skala waktu Internalisasi Partisipatif Terbuka-diakhiri Periode perencanaan multi tahun Evaluasi Tahapan Keluaran

Ex post Terukur

Ex ante, interim, ex post Sangat sulit untuk diukur

Tabel 2.2 Perubahan Paradigma Kebijakan Wilayah Sumber: Bachtler dan Yuill (2001)


Dari penggambaran tabel tersebut, paradigma modern menuntut pembangunan wi-layah dengan dukungan kelembagaan yang memiliki inovasi salah melalui ka-rakteristik kebijakannya. Cara yang dapat digunakan dalam pengaplikasian pembangunan wilayah Sakasakti yang me-nekankan pada pembentukan kompetensi inti daerah yaitu melalui kewirausahaan pemerintah (government entrepreneurship) yang dalam pelaksanaannya pemerintah bertindak sebagai pengusaha dalam keterlibatannya di kegiatan pasar, dicirikan dengan inovatif dan risiko kewirausahaan (Link and Link, 2009). Dalam hal ini kewirausahaan pemerintah adalah pemerintah yang mampu menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada warga negara dengan tekanan utama pada pikiran strategis, tidak sekedar menghasilkan ide-ide cemerlang tetapi juga kemampuan untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Konsep kewirausahaan pemerintah merupakan penyokong dari pembangunan wilayah strategis Sakasakti di tiap daerah di Indonesia karena konsep ini menekankan pada pemeloporan pimpinan birokrasi yang dapat menghasilkan sistem birokrasi yang mendukung kreativitas, inovasi, efektivitas, efisiensi, profesionalitas dan selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam hal ini masyarakat. Dua dimensi yang dapat diaplikasikan dalam pem-bangunan wilayah strategis Sakasakti dalam kaitannya dengan kewirausahaan pemerintah adalah sebagai berikut. 1.

Resources Capital Resouces Capital adalah upaya

dalam meningkatkan nilai nyata (tangible) dan tidak nyata (intangible) terhadap sumberdaya dan kapabilitas. Cara pencapaian untuk konsep Sakasakti ini melalui pemahaman dan evaluasi terhadap resources (sumberdaya) secara efektif baik itu sumber daya alam daerah maupun sumber daya manusia yang ada di sektor-sektor yang terkait dalam pengembangan program ini baik IKM, masyrakat, in-vestor, dan aparatur pe-merintah kabupaten itu sendiri, menggunakan ke-terkaitan antar institusi untuk sumberdaya informasi dan pengendalian melalui pemetaan produk unggul daerah dan bantuan teknologi pembangunanya, imbal dan promosi yang berkala dengan sumber daya arus komunikasi horizontal dalam hal ini imbalan untuk masyrakat dan sektorsektor yang melakukan pengembangan produk daerah yang menghasilkan kompetensi inti. 2.

Institutional Capital Institusional adalah pro-ses dan rutinitas yang mampu meningkatkan optimalisasi penggunaan resources capital. Strategi peningkatan dapat dicapai melalui sistem insentif yang berkaitan dengan inovasi, kompetensi, investasi terhadap kinerja resources, struktur berbasis tim, rekruitmen atas keahlian resources tertentu. Untuk pengaplikasian pembangunan wilayah strategis Sakasakti diberikan pendanaan untuk riset dan pengembangan produk inti wilayah ataupun acara berupa workshop, perlombaan, dan pelatihan dari peningkatan kompetensi inti daerah sehingga masya-rakat di dearah tersebut mengerti dengan konsep Sakasakti dan mengaplikasikannya

33


34

untuk pembangunan wilayah ini. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, untuk peningkatan daya saing nasional menghadapi CAFTA2010 dapat dilakukan melalui penerapan pembangunan wilayah strategis Sakasakti karena didasari pada penekanan kompetensi inti disuatu daerah. Adapun untuk menyokong Sakasakti ini secara jangka panjang dilakukan melalui ke-wirausahaan pemerintah yang dapat dilakukan melalui dua dimensi yaitu Resources Capital dan Institutional Capital, serta konsep Reinventing Government. Saran 1. Pemerintah sepatutnya menerapkan pembangunan wilayah strategis melalui konsep Sakasakti untuk meningkatkan daya saing dalam upaya menghadapi CAFTA 2010. 2. Untuk mendukung pembangunan wilayah Sakasakti secara jangka panjang dukungan dari pemerintah dengan menerapkan konsep kelembagaan modern berbasis kewirausahaan pemerintah juga diperlukan untuk peningkatan pelayanan dan menghasilkan efektifitas dan efisiensi, sehingga diharapkan pengaplikasiannya diterapkan di seluruh kabupaten di Indonesia.


DAFTAR ACUAN Bachtler, John., Douglas, Yuill. 2001. Policies and Strategisses for Regional Development: A Shift in Paradigm?. Regional and Industrial Policy Research Paper, No. 46, University of Strathclyde. Djogo, Tony, dkk. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pe-ngembangan Agroforestri. Bahan Ajaran Agroferestri 8, World Agroforestry Centre (ICRAF). Finkle, Todd A., Kuratko, Donald F., & Goldsby, Michael G. (2006). An examination of entrepreneruship centers in the united states: A national survey. Journal of Small Business Management, 44 (2),184. Hughes, James T. 1998. The Role of Development Agencies in Regional Policy: An Academic and Practitioner Approach. Urban Studies, Vol. 35, No. 4. Kuratko, Donald F. 2006. A tribute to 50 years of excellence in entrepreneur-ship and small business. Journal of Small Business Management, 44 (3), 483. Ledo, Andres Precedo. 2000. A Regionalization Strategy to Promote Integrated Local Development: The Comarcal Development Plan of Galicia. European Planning Studies, Vol. 8, No. 1. Lell, Hans-Joachim. 1973. Integrated Regional Development. Finance & Development. June. Link, Albert N. & Link, Jamie R. 2009. Government as entrepreneur. Oxford Scholarship Online. Morgan, Bob, David Brooksbank, and Michael Connolly. 2000. The Role of Networking in the New Political Economy of Regional Development. European Planning Studies, Vol. 8, No. 3. Muhammad, Fadel. (2007). “Signifikansi Peran Manajemen Kewirausahaan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Kasus Provinsi Gorontalo)”. Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. http://lib.ugm.ac.id/ Osborne, David, & Plastrik, Peter. (2000). Memangkas birokrasi: Lima strategis menuju pemerintahan wirausaha. (Abdul Rosyid Ramelan, Penerjemah). Jakarta: PPM. Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum and Teguh Kurniawan. (2006). Desentralisasi & Peme-rintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efesiensi Struktural. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. “Asian Competitiveness Index 2008-2009”. http://reyadel.wordpress (4 April 2010) Djoefri, Ali. (n.d.). “Jaringan Usaha dalam Meng-hadapi Globalisasi: Tentang Kebutuhan

35

36


dan Strategiss Pembentukannya”. http://www.ali.web.id (4 April 2010). “Gerakan One Village One Product (OVOP)”. http://rendrabppt.blogspot.com (2 April 2010). Indect 2010. (n.d.). http://www.indect.org/. (4 April 2010). Ja’far, Marwan. “Mobilisasi Investasi Ekonomi Perdesaan”. http://seputarindonesia.com. (2 April 2010). “Kompetensi Inti Daerah” (n.d.). http://irtu4l.wordpress.com. (4 April 2010) Kurniawan, Teguh. 2008. “Perspektif Kelembagaan Dalam Strategis Pembangunan Wilayah di Indonesia”. http://www.teguh-kurniawan.web.ugm.ac.id. (2 April 2010) “Perdagangan Bebas”. (n.d.). http://www.kompas.com. (4 April 2010) “Sektor Publik Masih Asing Melakukan Inovasi”. http://publik.brawijaya.ac.id di akses (4 April 2010). Widyahartono, Bob. (2009). “Telaah CAFTA dan Pebisnis Indonesia”. http://www.antara. co.id (4 April 2010).

PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL: SATU KABUPATEN SATU KOMPETENSI INTI (SAKASAKTI) MELALUI KEWIRAUSAHAAN PEMERINTAH

Recommend Documents