PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 PEMERINTAH KOTA MAGELANG

LAMPIRAN II

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 PEMERINTAH KOTA MAGELANG

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2013 (Penetapan Kinerja)

Realisasi 2013

Capaian Kinerja 2013

Penanggung Jawab

1

2

3

4

5

6

7

8

MISI 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan M1.1

M1.2

M1.3

Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima

Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan akuntabel

Diwujudkannya pelayanan publik cepat, transparan,dan adil

1 3

Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran Penerapan e-Government yang diukur : - e-Procurement (LPSE) - Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi - Jumlah SKPD yang memiliki website - WAN (Wide Area Network) setiap SKPD - Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD 4 Tersedianya dokumen data/ informasi/ statistik daerah: - Buku Daerah dalam Angka - Buku PDRB Kota 8 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 9 Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah 10 Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan 1 Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan 2 Tingkat ketertiban administrasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan 3 Tingkat temuan pemeriksaan 4 Tingkat capaian kinerja pemerintah kota: LAKIP LPPD LKPJ 5 Index Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Penyederhanaan prosedur pelayanan publik

%

90%

95%

105.56%

Semua SKPD

% SKPD SKPD % %

50% 30 24 50% 100%

100% 46 21 20% 20%

200.00% 153.33% 87.50% 40.00% 20.00%

ada/tidak ada/tidak % %

ada ada 40% 70%

ada ada 100% 100%

100.00% 100.00% 250.00% 142.86%

Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Kantor Litbang & Statistik, Bappeda Kantor Litbang & Statistik

% %

60% WDP 85%

100% WDP 88.77%

166.67% 100.00% 104.44%

KPAD Inspektorat Inspektorat

%

83%

82.39%

99.27%

%

sangat baik tepat waktu tepat waktu memuaskan 100%

sangat baik tepat waktu tepat waktu memuaskan 100%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

%

100%

100%

100.00%

2

Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum Penyelesaian aduan masyarakat

%

100%

3

Tingkat kompetensi aparatur

%

91%

Tidak ada data aduan 91.00%

100.00%

Inspektorat Setda (Bag. Organisasi Bag. Tapem) Setda (Bag. Organisasi) Setda (Bag. Tapem) Setda (Bag. Tapem) Setda (Bag. Organisasi) Setda & unit-unit pelayanan langsung Setda & unit-unit pelayanan langsung Setda & unit-unit pelayanan langsung BKD

4

Rasio bayi berakte kelahiran

%

100%

68.24%

68.24%

Dispendukcapil

5

Rasio pasangan berakte nikah

%

100%

100%

100.00%

Dispendukcapil

2

Pengukuran Kinerja Tahun 2013

Kantor Litbang & Statistik KPAD KPAD

Lampiran LAKIP Kota Magelang - 1.......

No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja Utama 3

M1.5

6

7

ada

100.00%

Dispendukcapil

10 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

%

100.00%

71.80%

71.80%

Dispendukcapil

12 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran

%

100.00%

153%

153.06%

Dispendukcapil

% %

7.38% 95.50%

0.14% 95.02%

198.10% 99.50%

BKD BKD

% dokumen

20 6

7 14

165.00% 233.33%

BKD Bappeda

ada/tidak

ada

ada

100.00%

Bappeda

ada/tidak

ada

ada

100.00%

Bappeda

ada/tidak

ada

ada

100.00%

Bappeda

sesuai

sesuai

100.00%

Bappeda

%

100%

100%

100.00%

Bappeda

%

90%

90%

100.00%

Bappeda

dokumen

3

7

233.33%

Setda (Bag. Organisasi)

bulan

6 bulan

6 bulan

100.00%

media

3

3

100.00%

1

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

1

8

Tingkat pelanggaran etika aparat yang mencakup:

BKD

2 3

Media Informasi Pemda yang dapat diakses publik

4

Frekuensi koordinasi eksekutif dengan legislatif

kali

12

12

100.00%

5

Frekuensi komunikasi Pemda dengan tokoh masyarakat

kali

24

24

100.00%

6

Frekuensi komunikasi Pemda dengan pelaku usaha

kali

12

12

100.00%

7

Raperda yang disetujui DPRD

buah

17

17

100.00%

1

Tingkat penyelesaian permasalahan hukum

%

100%

90%

90.00%

Setda (Bag. Hukum) didukung Setwan Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Setda (Bag. Hukum) didukung Setwan Setda (Bag. Hukum)

2

Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat Penegakkan disiplin PNS

kali

7

7

100.00%

Setda (Bag. Hukum)

buah

17

17

100.00%

%

95.00%

95.02%

100.02%

Setda (Bag. Hukum) didukung Setwan BKD

4

8 9 1

3 4


Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

- Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin - Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun - Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid) Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku (RPJM, RKPD) Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah Waktu rata-rata pembahasan Raperda / Perda

7

Meningkatnya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua

Penanggung Jawab

5

6

M1.7


ada

Perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai good governance (adil, transparan, pengegakkan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik

Diciptakannya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)

Realisasi 2013

4

5

M1.6


ada/tidak

9

M1.4

Satuan


No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja Utama 3 5

M1.8

Meningkatnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundangundangan

1 2 3 4

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Persentase Perda yang ditetapkan terhadap Perda yang harus ada (berdasar amanat perundangan)

Satuan


Realisasi 2013


Penanggung Jawab

4

5

6

7

%

100%

100%

100.00%

Satpol PP

8

tepat waktu sesuai

tepat waktu sesuai

100.00% 100.00%

DPPKD Setda (Bag. Organisasi)

24 (Prolegda)

17 (ditetapkan)

70.83%

Setda (Bag. Hukum) & semua SKPD, Setwan

Persentase Perwal yang ditetapkan terhadap Perwal yang harus ada (berdasarkan amanat peraturan perundangan)

Setda (Bag. Hukum) & semua SKPD, Setwan

MISI 2: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat M2.1 Meningkatkan keterpaduan sumber 1 Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta % 16% 14% 87.50% DPPKD, Setda (Bag. pendanaan baik dari pusat, provinsi dan dana bantuan lainnya terhadap total APBD Pembangunan) daerah. M2.2 Meningkatkan pengelolaan asset-aset 1 Asset daerah yang dikelola pihak lain. % 38% 19% 50.00% Setda (Bag. Perlengkapan) daerah 2 Rasio nilai asset daerah yang dikelola % 70% 69% 98.57% Setda (Bag. Perlengkapan) didukung seluruh SKPD M2.3 Meningkatkan kemudahan akses 1 Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan 1 3 300.00% Setda (Bag. Perekonomian, pendanaan melalui lembaga-lembaga Bag. Tapem) 2 Jumlah kerjasama dengan swasta ada/tidak ada ada 100.00% Setda (Bag. Perekonomian, keuangan serta membangun kemitraan Bag. Tapem) dalam memanfaatkan skema pendanaan 3 Jumlah dan jenis bank dan cabang perusahaan asuransi 52 bank/ BPR ; 11 31 bank/ BPR ; 5 52.53% Setda (Bag. Perekonomian, asuransi asuransi Bag. Tapem) 4 Tingkat Perkembangan BUMD % 4% 3.19% 79.75% Setda (Bag. Perekonomian)

M2.4

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

M2.5

Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam hal investasi. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi

M2.6

M2.7

Meningkatkan kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah


5 6 1 3

1 2 3 4 5

Jumlah inovasi/diversifikasi produk BUMD Nilai kontribusi perusda terhadap PAD Jumlah dan macam pajak Perkembangan penerimaan daerah / Rasio Wajib Pajak/Retribusi Rasio PAD terhadap APBD Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin Bertambahnya laju pertumbuhan investasi Pertumbuhan investasi sektor riil Pertumbuhan investasi sektor jasa Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN Persentase pembiayaan investasi

6 1 2

Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Lama proses perijinan

4 1

buah % pajak %

2 3% 7 20%

7 2.70% 10 24.30%

350.00% 90.00% 142.86% 121.50%

Setda (Bag. Perekonomian) Setda (Bag. Perekonomian) DPPKD DPPKD

%

12.83% 2

13.27% 3

103.43% 150.00%

DPPKD KPM

272

151

55.51%

KPM KPM KPM KPM KPM

Rp. Rp. Rp. % Perda hari sejak berkas lengkap diterima

11,294,924,000 148,055,000,000 139,985,711,546 328,784,366,000 24,630,000,000

419,248,000,000

1:1,1 2 5

7 3.5

350.00% 130.00%

KPM KPM BP2T


No

Sasaran Strategis

1

2

M2.8

Membangun kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha.

M2.9

Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota Terwujudnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta

M2.10


Satuan


Realisasi 2013


3

4

5

6

7

6

Perkembangan Legalitas usaha

1 2 1

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Bertambahnya jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

1

Jumlah kerja sama PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan

Penanggung Jawab 8 Diskoperindag

investor Rp. kawasan

160 618 66,002,005,036 613,069,000,000 1 0

0

0

Rp. lokasi/kel

40,000,000,000 17

1,032,317,000,000

386.25% 0.00%

KPM KPM KPM

Diskoperindag

M2.11 M2.12

Terwujudnya identifikasi investasi swasta Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat

1 1

Nilai investasi swasta Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate

M2.13

Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota

2

Jumlah BLK

buah

1

0

M2.14

Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja

1 3

Prosentase pencari kerja yang ditempatkan Rasio daya serap tenaga kerja

% orang

31% 15500

58%

187.10%

M2.15

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

4 1 2 3

Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih)

lokasi/kel % % %

17 63.00% 12% 9.70%

17 68.93% 6.80% 55.94%

100.00% 109.41% 143.33% 576.70%

Disnakertransos Disnakertransos Disnakertransos Disnakertransos

4

Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

%

80%

62.78%

78.48%

Disnakertransos

5

Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat

%

70%

30.30%

43.29%

Disnakertransos

6

Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

%

70%

81.08%

115.83%

Disnakertransos

1

Angka sengketa(perselisihan) pengusaha pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

kasus

10

1

190.00%

Disnakertransos

%

50%

100%

200.00%

Disnakertransos

unit %

33 40%

4 67%

12.12% 167.50%

Disnakertransos Disnakertransos

%

20%

20%

100.00%

Disnakertransos

M2.16

Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

2

M2.17

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan 1 ketenagakerjaan 3

4


Jumlah LKS Bipartit Besaran pemeriksaan perusahaan

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

17

100.00%

KPM Disnakertransos

Disnakertransos Disnakertransos Disnakertransos Disnakertransos


No 1

Sasaran Strategis


2

3

M2.18

Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja

1

Jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.

M2.19

Terwujudnya peningkatan kesejateraan pekerja

1 4

M2.20 M2.21

Terciptanya wirausaha baru Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja

1 1

Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL Prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI Jumlah wirausaha baru Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan

2

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Satuan


Realisasi 2013


Penanggung Jawab

4

5

6

7

unit

13

11

84.62%

Disnakertransos

8

% %

96.05% 2%

100.00% 90%

104.11%


orang %

20 2.50%

25 2.50%

125.00% 100.00%


%

40%

45%

112.50%

Disnakertransos

MISI 3: Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat M3.1

Bertambahnya pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha). Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan

1

Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang unit 1200 3750

312.50%

Diskoperindag

1

Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan

unit

1000

898

89.80%

Diskoperindag didukung setda, Bappeda, DPP, PM, Bp2t

M3.3

Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang

1

Jumlah sektor informal / PKL yang tertata

unit

150

238

158.67%

DPP didukung Diskoperindag, Setda, DPU, Bappeda

M3.4

Meningkatnya kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

1

Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi

paguyuban

10

10

100.00%

1

Adanya regulasi ketahanan pangan

ada/tidak

ada

ada

100.00%

2

Ketersediaan pangan utama

%

100%

100%

100.00%

3 4

Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin Tingkat kerawanan pangan dan gizi

RTS-PM %

5500 10.22%

4501 10.06%

81.84% 98.43%

5

Ketersediaan energi dan protein perkapita

DPP didukung Setda, DPU, Bappeda BPMPKB didukung Dispertan dan Setda BPMPKB didukung Dispertan dan Setda BPMPKB didukung Dispertan BPMPKB didukung Dispertan, Diskoperindag BPMPKB, Dispertan

a. Ketersediaan energi ( Kkal/kap/th)

%

95.00%

100.00%

105.26%

BPMPKB, Dispertan

b. Ketersediaan protein ( gr/kap/th )

%

100%

100%

100.00%

BPMPKB, Dispertan

0

0

%

84%

100%

119.76%

BPMPKB, Dispertan

8 Stabilitas harga dan pasokan pangan 9 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 10 Penanganan daerah rawan pangan

%

87% 0 0

100% 0 0

114.94%

BPMPKB, Dispertan BPMPKB, Dispertan BPMPKB, Dispertan

1

%

90%

90%

100.00%

BPMPKB didukung oleh Dispertan dan Setda

M3.2

M3.5

M3.6

Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan


6

Penguatan cadangan pangan

7

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

Tingkat diversifikasi komsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman

BPMPKB, Dispertan


No 1

M3.7

M3.8

M3.9

Sasaran Strategis 2 masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi

Semakin meluasnya pangsa pasar UMKM

M3.10

Berkembangnya jumlah UMKM dan daya saing usaha.

M3.11

Bertambahnya volume fasilitasi kredit yang bisa diakses UMKM

M3.12

Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas

M3.13 M3.14

Meningkatnya jenis usaha agribisnis Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran


M3.16

Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis. Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan



Realisasi 2013


Penanggung Jawab

4

5

6

7

8

ada/tidak

ada

ada

100.00%

unit

93.5 200

93.6 200

100.11% 100.00%

%

50%

55%

110.00%

%

73%

86%

117.81%

Jumlah koperasi

unit

216

198

91.67%

1 2 3 4

Jumlah promosi UMKMK Jumlah kontak dagang dan temu usaha. Jumlah industri rumah tangga Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

kali kali unit %

10 16 1800 5%

8 8 729 4.50%

80.00% 50.00% 40.50% 100.00%

5 6 1 2 3 1 2 3

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan Jumlah UMKM, UKM non BPR/LKM UKM Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit Jumlah BPR / LKM Rasio bantuan/kredit usaha kepada koperasi dan UKM

unit % % unit unit %

850 360 25 -

2841 508 0 -

334.24% 141.11% 0.00% -

BPMPKB didukung Dispertan, Diskoperindag BPMPKB Didukung Dispertan, Diskoperindag didukung setda,DPPKD, bappeda Diskoperindag didukung setda, DPPKD, Bappeda Diskoperindag didukung setda, DPPKD, Bappeda Diskoperindag didukung setda, DPPKD, Bappeda Diskoperindag didukung setda, Diskoperindag didukung setda, Diskoperindag didukung setda, Diskoperindag didukung setda, DPPKD, Bappeda Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag

1

2

Rasio petani terlatih a. Pertanian b. Peternakan c. Perikanan Cakupan bina kelompok petani

3

Cakupan bina kelompok peternak

1 1

Jumlah jenis bidang usaha agribisnis Jumlah tempat pengolahan pasca panen: a. Pertanian b. Peternakan c. Perikanan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati Prosentase pemanfaatan lahan

% % % % kelompok % kelompok jenis

75% 65% 75% 90.00% 17 94% 4 9

76% 73% 75% 100.00% 17 100% 5 6

101.33% 112.31% 100.00% 111.11% 100.00% 106.38% 125.00% 66.67%

unit unit unit Kw/Ha

3 2 3 59.22

3 1 3 58.01

100.00% 50.00% 100.00% 97.96%

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian

%

7%

7%

100.00%

Dinas Pertanian

%

100%

100%

100.00%

Dinas Pertanian

2

Tersedianya database produk pangan lokal

3 1 3

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana Persentase UMKMK yang produktif

1

Prosentase Koperasi Aktif

2

2 M3.15

Satuan

1 1


No 1

Sasaran Strategis


2

3

6

7

2.73% -

93.81%

Jumlah produksi peternakan Daging (kg) Telor (kg) Susu (lt) Produksi perikanan kelompok petani Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya

kg kg lt ton ekor

3,851,818 364,606 428,712 219 6659

7,763,073 779,947 90,890 142.32 8627

201.54% 213.92% 21.20% 64.99% 129.55%

Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas Pertanian

kelompok kelompok kelompok kg

16 6 17 5500

19 6 24 12174

118.75% 100.00% 141.18% 221.35%

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

%

100%

100%

100.00%

Dinas Pertanian

unggas Domba / kambing sapi jumlah bibit : Sapi Kelinci

ekor ekor ekor

70,034 522 203

286,371 959 280

408.90% 183.72% 137.93%

ekor ekor

37 564

37 347

100.00% 61.52%

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

1

jumlah penggunaan teknologi tepat guna (Panca usaha tani )

paket

5

5

100.00%

Dinas Pertanian

1 2 3 4

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Konservasi kawasan hutan sebesar Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

ha ha ha %

23 71 2

23 71 0 -

100.00% 100.00% 102.04% -

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

M3.18

Meningkatnya produk hasil ternak baik secara kuantitas dan kualitas.

1

2 1

1

M3.22

Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru Menurunnya serangan OPT

Penguatan kelembagaan petani a. Pertanian b. Peternakan c. Perikanan Jumlah penggunaan benih padi bermutu

1

Jumlah serangan OPT yang dapat diatasi

M3.23

Tersedianya benih/bibit berkualitas.

1

Jumlah populasi ternak

1

2

M3.24

M3.25

Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan Meningkatnya perlindungan hutan

Penanggung Jawab

5

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

M3.21


2.91%

1 2

M3.20

Realisasi 2013

4

Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)

Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet Teridentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani Kota Magelang


% %

M3.17

M3.19

Satuan

8 Dinas pertanian Dinas pertanian

Dinas Pertanian

MISI 4: Meningkatkan Pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian



No 1 M4.1

Sasaran Strategis


2 Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL

3


Penanggung Jawab

4

5

6

7

25%

25%

100.00%

Bappeda

%

60%

100%

166.67%

Bappeda

%

100%

100%

100.00%

DKPTK/BP2T/Bappeda

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan programpemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

%

3.80%

3.94%

103.68%

DPU

%

100%

100%

100.00%

DKPTK/BP2T

ada/tidak

ada

ada

100.00%

DPU

%

70%

97%

137.86%

DPU, BP2T

ada/tidak

Ada

Ada

100.00%

DPU, BP2T

%

60%

40%

66.67%

Bappeda

ada/tidak

ada

ada

100.00%

DPU, Bappeda, DKPTK

15 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya 16 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

%

100%

100%

100.00%

DKPTK/BP2T

%

100%

100%

100.00%

DKPTK

17 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 18 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

%

15%

16%

106.67%

DKPTK/Bappeda

%

55%

55%

100.00%

DPU

19 Ruang publik yang berubah peruntukkannya

%

15%

15%

100.00%

DKPTK/BAPPEDA

1

Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan kondisi baik Panjang jalan penghubung baru yang dibangun

%

80%

85%

106.25%

DPU

Proporsi panjang jalan lingkungan dengan kondisi baik

%

86%

86%

100.00%

8 9 10 11 12 13

14


Realisasi 2013

%

3

Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan


Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar) Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang

1

2

M4.2

Satuan

8

%

DPU DPU


No

Sasaran Strategis

1

2


Pengembangan Infrastruktur perumahan

Realisasi 2013


Penanggung Jawab

4

5

6

7

%

85%

99.20%

116.71%

DPU

%

95%

68.86%

72.48%

DPU

%

94%

60.36%

64.21%

DPU

%

93%

93.51%

100.55%

DPU

%

96%

93.51%

97.41%

DPU

% %

92% 92%

92% 92%

100.00% 100.00%

DPU DPU

16 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 17 Sepadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 18 Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill) 19 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

%

26%

30%

115.38%

DPU

%

8%

8%

100.00%

DPU

%

100%

90%

90.00%

DKPTK

%

70%

0%

0.00%

DKPTK

20 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

%

80%

80%

100.00%

DKPTK

% % ada/tidak

90% 83% ada

90% 83% belum ada

100.00% 100.00% 0.00%

DPP DPU DPU

% %

9.30% 94.32%

9.30% 94.32%

100.00% 100.00%

DPU DPU, PDAM

%

82%

84%

102.44%

DPU, Dispertan

%

82%

89.28%

108.88%

DPU

22 Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik 1 Rasio jumlah rumah layak huni 2 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Permukiman (non-fisik) 4 Rasio luas lingkungan permukiman kumuh 5 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. 6 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. 7 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari 8 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

8

%

91.50%

92.00%

100.55%

DPU

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

%

23%

58.72%

255.30%

DPU

10 Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

%

88%

89.01%

101.15%

DPU, DKK

11 Rumah tangga pengguna air bersih 12 Rumah tangga pengguna listrik 13 Rumah tangga bersanitasi

% % %

92% 100% 88%

98.97%

107.58%

96.74%

109.93%

DPU, DKK DPU DPU, DKK

9



Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. 3 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan 4 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 5 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. 6 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana 14 Panjang jalan dilalui roda 4 15 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

2

M4.3

Satuan


No

Sasaran Strategis

1

2

M4.4

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



Satuan


Realisasi 2013


Penanggung Jawab

3

4

5

6

7

14 Rumah tangga yang telah memiliki rumah tempat tinggal layak huni 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 2 Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kaw alon- alon)

%

92%

92%

100.00%

DPU, DKK, Kesra

8

%

15%

15%

100.00%

DKPTK

%

80%

80%

100.00%

DKPTK

4

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

%

20%

50%

-50.00%

DKPTK

5

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

%

55%

100%

181.82%

KLH

6

Jumlah industri berpotensi mencemari udara

ada/tidak

Tidak ada

Tidak ada

100.00%

KLH

7

Tersedianya Dokumen SLHD

ada/tidak

ada

ada

100.00%

KLH

8

Penegakan hukum lingkungan hidup

%

100%

Tidak ada

9

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

%

20%

3.83%

10 Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota 11 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

ada/tidak

tidak ada

tidak ada

KLH

ada/tidak

tidak ada

tidak ada

KLH

12 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

%

100%

100%

13 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

%

100%

tidak ada

14 Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

%

100%

100%

15 Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 16 Pencemaran status mutu air lintas kabupaten/ kota

%

90%

tidak ada pengaduan

%

30%

31.00%

17 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 18 Cakupan kunjungan/ patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah di TPS

%

85%

tidak ada

%

100%

100%

KLH 19.15%

100.00%

DPU/KLH/DKPTK

KLH

KLH

100.00%

KLH

KLH

103.33%

KLH KLH

100.00%

DKPTK


No

Sasaran Strategis

1

2

M4.5

Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis

M4.6

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat


Satuan


Realisasi 2013


3

4

5

6

7

19 Kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi pelayanan publik 1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar,dan Alun-alun 1 Ketersediaan/jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL) 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang 3 Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik 4 Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata 5 6 7 8

Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang Rasio kepemilikan KIR angkutan umum

60%

60%

100.00%

DPU

%

75%

75%

100.00%

Dishubkominfo

%

75%

75%

100.00%

Dishubkominfo

%

70%

70%

100.00%

Dishubkominfo

%

65%

65%

100.00%

Dishubkominfo

% % KBWU

85% 80% 9138

85% 80% 10721

100.00% 100.00% 117.32%

Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo

10%

3.20%

32.00%

Dishubkominfo

30 sesuai perda

15 sesuai perda

150.00% 100.00%

Dishubkominfo Dishubkominfo

13

9

69.23%

Dishubkominfo

12 Rasio ijin trayek 13 Jumlah arus penumpang angkutan umum 14 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

% orang orang

82.00% 1099488 1099488

26.00% 2987572 2987572

31.71% 271.72% 271.72%

Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo

15 Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun

orang

1099488

2987572

271.72%

Dishubkominfo

16 Pemasangan rambu-rambu 1 Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik

% buah

75% 8

75% 8

100.00% 100.00%

2

buah

12

12

100.00%

kelompok % titik

12 0.065% 3

13 0.065% 6

108.33% 100.00% 200.00%

Dishubkominfo Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo

buah kali kali

10 22 12

11 26 12

110.00% 118.18% 100.00%

3 4 5 6 7 8


%

%

11 Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)

Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan

8 DKPTK

menit sesuai/tidak sesuai Perda buah

9 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

M4.7

Penanggung Jawab

Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang Website milik pemerintah daerah Pameran/ expo Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, website, tradisional, interpersonal, luar ruang.

Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas)


No

Sasaran Strategis

1

2


9

Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) M4.8

Realisasi 2013


Penanggung Jawab

4

5

6

7

unit

13

13

100.00%

8

%

58%

58%

100.00%

kelompok

13

13

100.00%

orang orang % kelompok

1094761 453 7.90 163

845182 4469 3.31 163

77.20% 986.53% 41.90% 100.00%

Dishubkominfo Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

kali unit buah % % % %

4 1 5 30% 25% 65% 84%

5 1 5 25% 20% 50% 84%

125.00% 100.00% 100.00% 83.33% 80.00% 76.92% 100.00%

Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas) Dishubkominfo, Setda (Bag. Humas)

1 2 3 4 5 6 7 8

Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%

%

20%

18%

90.00%

Disporabudpar

9

Cakupan tempat 100%

%

50%

0%

0.00%

Disporabudpar

%

32%

32%

100.00%

Disporabudpar

buah

36

36

100.00%

Disporabudpar

4

5.47

136.75%

BPMPKB

%

17.65%

17.65%

100.00%

BPMPKB

%

55%

31.99%

58.16%

BPMPKB

4

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masayarakat

%

100%

100%

100.00%

BPMPKB

Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat

1 2

Kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna) Jumlah Krenova yang terdata

% buah

30% 15

0% 28

186.67%

BPMPKB Kantor Litbang & Statistik

M4.14

Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat

1

Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas

%

55%

53%

96.25%

M4.15

Terlaksananya review pokjanal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi

1

Posyandu aktif

%

100%

100%

100.00%

2

Jumlah posyandu yang berprestasi

%

1.56%

1.56%

100.00%

M4.10

Terdatanya lembaga/ kelompok seni dan budaya. Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.

4


Jumlah Kunjungan wisata - jumlah kunjungan wisatawan nusantara - jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang Jumlah festival seni dan budaya. Jumlah gedung kesenian Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Cakupan kajian seni 50% Cakupan fasilitas seni 30% Cakupan gelar seni 75% Misi kesenian 100%

M4.9

Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan

Satuan

7 1

10 Cakupan organisasi 34% M4.11 M4.12

Terpeliharanya Museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1 1 2 3

M4.13


Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM berprestasi

BPMPKB didukung Setda, Diskoperindag, Kecamatan dan Kelurahan BPMPKB didukung Kecamatan dan Kelurahan BPMPKB didukung Kecamatan dan Kelurahan


No 1 M4.16

Sasaran Strategis


2

3


Realisasi 2013


Penanggung Jawab

4

5

6

7

kali

5

12

240.00%

Bappeda

buah

17

15

88.24%

BPMPKB, Setda

orang

350

780

222.86%

Rasio KDRT

%

0.14

0.038

27.14%

2

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

%

56.43%

15.67%

27.77%

BPMPKB didukung Kecamatan dan Kelurahan BPMPKB didukung Setda Kecamatan dan Kelurahan BPMPKB, Setda

3

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

%

50%

43.06%

86.12%

BPMPKB, Setda

4

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

%

41.17%

34.25%

83.19%

5

Persentase tenaga kerja di bawah umur

%

0

0

100.00%

BPMPKB didukung Setda (Bag. Kesra) BPMPKB, Disnakertransos

6

Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

75

61.25

81.67%

BPMPKB, Disnakertransos

7

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan PKK Aktif

%

93%

100%

107.53%

%

100%

100%

100.00%

BPMPKB didukung Setda (Bag. Kesra) BPMPKB

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu 10 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 11 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

%

100%

100%

100.00%

BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)

%

85%

90%

105.88%


%

90%

90%

100.00%


12 Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

%

90%

100%

111.11%


13 Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 14 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

%

70%

100%

142.86%


%

70%

100%

142.86%


15 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

%

85%

100%

117.65%


16 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

%

85%

100%

117.65%


1

Jumlah rakor dan monev TKPK

M4.17

Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis Meningkatnya kualitas program PNPM

1

M4.18

Terlaksananya PMTAS

1

Jumlah LKM yang dapat dapat melaksanakan program dengan baik Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS

M4.19

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

1

8 9


Satuan

8


No

Sasaran Strategis

1

2


Satuan

3

4

17 Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas


Realisasi 2013


5

6

7

80%

96.69%

120.86%

Penanggung Jawab 8 BPMPKB, Setda (Bag. Kesra)

MISI 5: Mendorong Peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi M5.1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan

M5.2

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan

M5.3

Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

1 2 3 7 8 9 10 15

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Rasio dokter persatuan penduduk Rasio tenaga medis persatuan penduduk Cakupan rawat jalan terhadap jumlah penduduk Cakupan rawat inap terhadap jumlah penduduk Cakupan Puskesmas Cakupan Pembantu Puskesmas (PUSTU) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

15% 1,5% % % unit

404 0.0004 0.0003 119742 119742 0.003% 70% 17

375 0.0016 0.0011 223204 32571 0.004% 0.65% 17

92.82% 400.00% 366.67% 186.40% 27.20% 133.33% 0.93% 100.00%

DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK

16 Rasio Rumah sakit persatuan penduduk 17 Terwujudnya RSU Tidar terakreditasi 16 pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar 18 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

% %

7% 100%

7% 100%

100.00% 100.00%

DKK DKK

%

100%

100%

100.00%

DKK

1 3

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% %

93% 90%

95.60% 99.95%

102.80% 111.06%

DKK DKK

4

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

%

90%

100.0%

111.11%

DKK

6

Cakupan kunjungan bayi

8

Angka kelangsungan hidup bayi

%

87%

96.8%

111.23%

DKK

per 1000 KH

995.19

985.72

99.05%

DKK

9 Angka usia harapan hidup 10 Cakupan pelayanan anak balita.

%

70.69 90%

70.34 84.89%

99.50% 94.32%

bps DKK

13 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100%

100.00%

100.00%

DKK

18 Cakupan Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani

%

80%

46.67%

58.34%

DKK

per 1000 KH %

2.86 100%

15.22 100%

100.00%

DKK DKK

% <=1% %

100% 1% >85 %

100% 0.27% 100.00%

100.00% 173.00% 117.65%

DKK DKK DKK

20 Angka kematian bayi 23 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat M5.4

Meningkatnya gizi masyarakat

M5.5

Berkurangnya kasus penyakit menular

6 7 5 2


%

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita gizi buruk Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit

DKK


No

Sasaran Strategis

1

2


M5.7

M5.8

Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat

Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan

Meningkatnya kemandirian masarakat dalam mengatasi masalah kesehatan

M5.10

Terciptanya lingkungan hidup yang sehat

6

7

100.00%

100.00%

14 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 1 Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

%

100%

tidak ada KLB

%

100%

100.00%

100.00%

DKK

1

Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji kemanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat

%

80%

100%

125.00%

RSU, DKK

3

Prosentase penurunan angka korban keracunan obat dan makanan. Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

%

0%

0%

%

100%

100%

100.00%

DKK

%

60%

9.72%

16.20%

DKK

Kepemilikan kartu Jamkesda Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan Rumah tangga sehat Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, Strata 3 Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar - penduduk kota Magelang - penduduk pengguna air bersih/ air minum - pengusaha Industri Air Minum Isi Ulang - Pengusaha IRT dan Restoran Pengawasan Lingkungan - Industri Rumah Tangga - RS, Puskesmass, Klinik Rasio Pengembangan wilayah sehat (Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga) Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif

% %

80% 100%

95.2% 100%

119.00% 100.00%

DKK DKK

% % % % % % % % % % %

97.75% 60% 97.5% 85.15% 88.50% 80.15% 80.10%

92.40% 100% 89.13% 77.00% 77.00% 95.24% 96.55%

94.53% 166.67% 91.42% 90.43% 87.01% 118.83% 120.54%

52% 86% 80.25%

52% 90.63% 80.25%

100.00% 105.38% 100.00%

DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK

% %

0.5 78% 78%

0.30 80.75% 80.75%

140.00% 103.53% 103.53%

BPMPKB BPMPKB BPMPKB

Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5% Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)

%

64%

80%

125.00%

BPMPKB

%

0.35%

0.35%

100.00%

BPMPKB

%

78%

80.76%

103.54%

BPMPKB

%

9%

6.39%

71.00%

BPMPKB

%

79%

100%

126.58%

BPMPKB

1 2

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8


Penanggung Jawab

5

9 Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera


100%

8

M5.11

Realisasi 2013

4

3 4 M5.9


%

Penderita DBD yang Ditangani

M5.6

Satuan

8 DKK DKK

RSU, DKK


No

Sasaran Strategis

1

2


M5.13

Realisasi 2013


Penanggung Jawab

3

4

5

6

7

%

89%

99.81%

112.15%

BPMPKB

%

100%

100%

100.00%

BPMPKB

%

100%

100%

100.00%

BPMPKB

%

30%

30%

100.00%

BPMPKB

13 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi 1 Jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti kesejahteraan sosial rehabilitasi) 2 Persentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 3 Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 4 Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatnya pembinaan eks penyandang 1 Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah penyakit sosial kesejahteraan sosial 2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

%

100%

100%

100.00%

BPMPKB

unit

8

13

162.50%

Disnakertransos

%

100%

69.23%

69.23%

Disnakertransos

%

40%

0%

0%

Disnakertransos

%

25%

6.16%

24.64%

Disnakertransos

%

8.45%

8.45%

100%

Disnakertransos

%

8.45%

8.45%

100%

Disnakertransos

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase (%)korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

%

40%

31.00%

77.50%

Disnakertransos

%

0.5%

0.50%

100.00%

Disnakertransos

5

Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

%

_

_

1

APK PAUD

%

86%

64.43%

74.92%

Dinas Pendidikan

2

20% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA

%

97%

97%

100.00%

Dinas Pendidikan

3

90% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/ bermain

%

90%

90%

100.00%

Dinas Pendidikan

3

4

M5.14


Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%) 10 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 11 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 12 Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

9

M5.12

Satuan

Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).


8

Disnakertransos


No

Sasaran Strategis

1

2



Penanggung Jawab

5

6

7

97%

97%

100.00%

Dinas Pendidikan

%

97%

97%

100.00%

Dinas Pendidikan

1

%

116.90%

117.69%

100.68%

Dinas Pendidikan

2

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

%

142.35%

114.69%

80.57%

Dinas Pendidikan

3

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

%

133.90%

130.66%

97.58%

Dinas Pendidikan

4

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

%

182.58%

154.17%

84.44%

Dinas Pendidikan

5

Angka rata-rata lama sekolah SD/MI

6

6

100.00%

Dinas Pendidikan

6

Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs

3

3

100.00%

Dinas Pendidikan

7

Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI

1.9

2.8

147.37%

Dinas Pendidikan

8

Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs

2.37

2.1

88.61%

Dinas Pendidikan

9

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

0.96

0.96

100.00%

Dinas Pendidikan

1:25

1:25

100.00%

Dinas Pendidikan

1:32:1

1:15:1

81.53%

Dinas Pendidikan

11 Rasio guru / murid per kelas rata-rata

Meningkatnya pemerataan,akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah


4

10 Rasio guru / murid

M5.16

Realisasi 2013

%

5

Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar


65% anak dalam kelompok 0–4 tahun mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat 50% anak usia 4-6 tahun yang belum ter-layani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

4

M5.15

Satuan

8

12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

134.50%

134.80%

100.22%

Dinas Pendidikan

16 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

%

0.07%

0.02%

171.43%

Dinas Pendidikan

1

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket B

108.80%

186.78%

171.67%

Dinas Pendidikan

2

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket B

80.65%

82.83%

102.70%

Dinas Pendidikan

3

Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA

3

3

100.00%

Dinas Pendidikan

4

Angka pendidikan yang ditamatkan

3.45

3.62

104.93%

Dinas Pendidikan

5

Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA

%

88.50%

89%

100.56%

Dinas Pendidikan

6

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

%

100%

0.211805556

21.18%

Dinas Pendidikan


No

Sasaran Strategis

1

2


Satuan

3

4

5

6

7

1:11

101.43%

Dinas Pendidikan

8

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

1:10

1:11

101.42%

Dinas Pendidikan

orang

87,564

88,676

101.27%

Dinas Pendidikan

%

75%

181%

241.33%

Dinas Pendidikan

13 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

%

0.60%

0.30%

50.00%

Dinas Pendidikan

1

Angka melek huruf

%

96%

98%

102.08%

Dinas Pendidikan

3

Angka rata-rata lama sekolah Dasar

9

9

100.00%

Dinas Pendidikan

Menengah

3

3

100.00%

Dinas Pendidikan

M5.20 M5.21

Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada Meningkatnya minat baca masyarakat


Dinas Pendidikan

%

95%

75%

78.95%

Dinas Pendidikan

Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B

%

93%

94%

101.08%

Dinas Pendidikan

Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C

%

86%

79%

91.86%

Dinas Pendidikan

%

56%

51%

91.07%

Dinas Pendidikan

%

7%

3.50%

50.00%

Dinas Pendidikan

7

v. usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan i. persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup persentase lembaga PNF terakreditasi c.

%

65%

30%

46.15%

Dinas Pendidikan

8

Jumlah model layanan PNF Unggulan

%

4%

6.60%

165.00%

Dinas Pendidikan

1

Pendidikan khusus terakreditasi

%

70%

75%

107.14%

Dinas Pendidikan

1

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

90%

90%

100.00%

Dinas Pendidikan

2

%

100%

100%

100.00%

Dinas Pendidikan

1

Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO

8

8

100.00%

Dinas Pendidikan

1

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

buah

36,718

39,875

108.60%

KPAD

2

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

orang

54,834

62,012

113.09%

KPAD

6

M5.19

8

Angka lulus pendidikan kesetaraan PaketA

5

Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

Penanggung Jawab

1:10

4

M5.18


Rasio guru terhadap murid

Penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 10 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA

Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal

Realisasi 2013

7

9

M5.17



No 1 M5.22

Sasaran Strategis


2 Meningkatnya wawasan kebangsaan,kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan

3 1 2 3

M5.23

Meningkatnya kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan

1 2 3

4

5 6 7

M5.24

Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu

1 2 3 4 5 6 12 14

15

16 17 18


Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa Gap laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan Jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan pendidikan meningkat Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah organisasi pemuda Tersedianya 5 program kepemudaan oleh lembaga kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan dan, pendidikan. Partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan meningkat 5 persen setiap tahun. Angka pengangguran pemuda menurun 5 persen setiap tahun. 1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan dan pemuda dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuan pendidikan dan pemuda disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat Jumlah klub olah raga Jumlah organisasi olah raga jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan Jumlah gedung olah raga Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta) Lapangan olah raga Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional 65 persen jumlah siswa yang mengikuti kegiatan cabang olahraga yang beragam diluar mata pelajaran olahraga di sekolah. 100 persen terbukanya kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum. 70 persen siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang baik. 75 persen peralatan olahraga telah sesuai dengan cabang olahraga. 15 Klub Olahraga Pelajar yang dibina di wilayah kabupaten/kota.

Satuan


Realisasi 2013


Penanggung Jawab

4

5

6

7

%

100%

100%

100.00%

Dinas Pendidikan

8

gap

4.18

3.25

122.25%

Dinas Pendidikan

orang

7

7

100.00%

Dinas Pendidikan

kegiatan organisasi

13 29 15

20 31 16

153.85% 106.90% 106.67%

Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

KUPP

11.41

10.00

87.64%

Disporabudpar

12.12

9.06

125.25%

Disporabudpar

1

1

100.00%

Disporabudpar

1

1

100.00%

Disporabudpar

klub buah event

168 32 21

168 32 23

100.00% 100.00% 109.52%

Disporabudpar

unit unit unit buah %

28 240 37 67.24%

28 210 30 68%

100.00% 87.50% 81.08% 101.13%

Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

%

75

75

100.00%

Disporabudpar

%

70.08

70.00

99.89%

Disporabudpar

%

80

80

100.00%

Disporabudpar

klub

15

15

100.00%

Disporabudpar

Disporabudpar


No

Sasaran Strategis

1

2

Satuan


Realisasi 2013

3

4

5

6

7

19 10 siswa per satuan pendidikan yang terpilih mengikuti POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) tingkat provinsi.

orang

2

2

100.00%

Disporabudpar

unit

2 -

2 -

100.00%

Disporabudpar Disporabudpar

15

15

100.00%

Disporabudpar

60

60

100.00%

Disporabudpar

1

1

100.00%

Disporabudpar

1

1

100.00%

Disporabudpar


20 Satu lapangan terbuka dapat digunakan 5 sekolah. 21 Berfungsinya BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia) di Kabupaten/Kota. 22 7 cabang olahraga yang dikompetisikan secara teratur minimal setiap dua tahun sekali. 23 80 persen berfungsinya Komite Olahraga Nasional Daerah (KONIDA) tingkat Kabupaten/ Kota. 24 1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan dan olahraga dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. 25 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuan pendidikan dan olahraga disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat

%


Penanggung Jawab 8

MISI 6 : Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat M6.1

Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat

1 2

M6.2

M6.3

Mendukung lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah Meningkatnya pembinaan politik daerah

M6.5 M6.6

Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama. Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat


kali

2

2

100.00%

Kesbangpolinmas

konflik

0

0

100.00%

Kesbangpolinmas

1

Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah

kali

1

1

100.00%

Kesbangpolinmas

1

Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, Pilkada (pembinaan politik daerah) Tingkat pelanggaran dalam pemilu

%

73.25%

66.70%

91.06%

Kesbangpolinmas

0

0

100.00%

Kesbangpolinmas

ormas

13

25

192.31%

Kesbangpolinmas

1

Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional Frekuensi koordinasi FKUB dan dialog antar umat agama

kali

3

2

66.67%

Kesbangpolinmas

1

Persentase penurunan penyakit masyarakat

%

25

25

100.00%

2

Angka kriminalitas yang tertangani

%

13.5

6.89

51.04%

Disnakertransos, Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas

3

Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

orang

5

4.51

90.20%

Satpol PP

4

Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

82.69

59.77

72.28%

Kesbangpolinmas

5

Petugas Linmas di Kota

orang

800

782

97.75%

Kesbangpolinmas

6

Jumlah Pos Kamling aktif per jumlah Kelurahan

unit

13

15

115.38%

Kesbangpolinmas

8

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketentraman, keindahan)

%

35

35

100.00%

Kesbangpolinmas

2 M6.4

Frekuensi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Jumlah konflik bernuansa SARA

1


No 1 M6.7 M6.8

Sasaran Strategis


2 Meningkatnya profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas, SAR, satpol PP Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat

1 1 2 3

9


Satuan


Realisasi 2013


Penanggung Jawab

3

4

5

6

7

jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/ kamtibmas/SAR/Satpol PP Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan bencana

orang

295

295

100.00%

orang

62

62

100.00%

Kesbangpolinmas, Satpol PP, DPU Kesbangpolinmas

8

Kelengkapan sarana/prasarana penanggulangan bencana di setiap SKPD/perusahaan/perkampungan Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota

%

60%

60%

100.00%

Kesbangpolinmas

%

100%

100%

100.00%

DPU, Kesbangpolinmas

Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Response Time Rate)

%

100%

100%

100.00%

DPU, Kesbangpolinmas


PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Recommend Documents