Penggunaan properti biasanya dibagi menjadi tanah lapisan atas (田 皮) dan hak lapisan tanah dibawahnya (田 骨) Tuan tanah membayar pajak kepada pemerintah dengan imbalan hak memiliki tanah (dikenal sebagai hak subsoil), tetapi tidak memiliki hak untuk aktif menggunakan tanah. Para tuan tanah pada gilirannya mengumpulkan sewa dari petani yang menggunakan lahan untuk keperluan pertanian (hak tanah lapisan atas). Masih ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang apakah Imperial China memiliki hak milik pribadi yang sebenarnya. (Benjamin W. James (2007), "Expanding the gap: How the Rural Property System exacerbates China’s Urbanrural Gap", Columbia Journal of Asian Law 20:2: 451)
Beberapa
berpendapat bahwa kekaisaran memiliki kontrol terbatas atas kepemilikan tanah sedangkan yang lain memiliki pandangan yang despotik kekaisaran China sebagai negara semua-mengendalikan. Namun, intinya adalah bahwa seluruh era kekaisaran dipandang sebagai salah satu dari stagnasi, di mana "the system .. remain[ed] basically the same for the whole of imperial history". (Peter C. Perdue, (2004), Property Rights on Imperial China’s Frontiers)
Di era Cina Komunis, semua tanah adalah milik negara atau kolektif yang dimiliki. Sejak berdirinya Republik Rakyat China (RRC) pada tahun 1949, Partai Komunis yang berkuasa mengeelompokkan penduduk pedesaan ke dalam berbagai kelas dan mengidentifikasi bahwa tuan tanah sebagai musuh rakyat dan Revolusi Cina.
Komunis menyita kepemilikan pemilik dan didistribusikan kepada para petani, memberikan para petani ilusi hak milik pribadi. Segera setelah itu, Partai Komunis menciptakan kelompok masyarakat dengan anggotanya dan menggabungkan sumber daya mereka, dengan kelompok masyarakat yang lebih besar rata-rata sekitar 160 rumah tangga masing-masing. Petani yang masuk komune menyerah hak atas tanah mereka ke tanah. (Benjamin W. James (2007), "Expanding the gap: How the Rural Property System exacerbates China’s Urban-rural Gap", Columbia Journal of Asian Law 20:2: 451)
MAO ZEDONG:
Sejarah kebijakan pertanahan di Republik Rakyat dalam banyak hal juga sebuah kronik abad kedua puluh China. Dengan janji 'tanah untuk penggarap' Mao Zedong membangun basis kekuatan di pedesaan, yang membawanya pada kemenangan atas kubu Nasionalis di akhir 1940-an. Reformasi Tanah mencakup berbagai isu, mulai dari kepemilikan dan sewa untuk sewa dan utang. Ini memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat Cina: dengan penggulingan elite pedesaan, seluruh struktur kekuasaan berubah drastis. (PETER HO, (2005), Institutions in Transition Land Ownership, Property Rights, and Social Conflict in China, New York: Oxford University Press Inc. hlm. 6 dst),
MAO ZEDONG:
Periode kedua dari perubahan besar dalam kepemilikan dan penguasaan atas tanah dimulai dengan pembentukan Koperasi Produksi Pertanian pada tahun 1956. Setelah itu kepemilikan tanah pribadi secara efektif dihapuskan, meninggalkan tanah di tangan negara atau kolektif. Sampai decollectivization di pertengahan 1980-an, sebenarnya hanya ada dua faktor membuat perubahan dalam kebijakan tanah: tingkat kepemilikan kolektif dan tingkat kebebasan dalam penggunaan tanah pribadi.
(PETER HO, (2005), Institutions in Transition Land Ownership, Property Rights, and Social Conflict in China, New York: Oxford University Press Inc. hlm. 6 dst),
The disaster of the Great Leap Forward (1958– 62) forced the central leadership to decentralize land ownership from the commune to the production team. This was laid down in Party regulations promulgated in 1962 (the Sixty Articles). Freedom in the private use of land shifted with the political winds. Before 1958, when rural China was overnight organized into huge administrative units—the people’s communes—farmers were allocated small plots of collective land for their own use (the socalled ziliudi).
(P ETER HO, (2005), Institutions in Transition Land Ownership, Property Rights, and Social Conflict in China, New York: Oxford University Press Inc. hlm. 6 dst),
DENG XIAOPING'S RULE : Di era Deng Xiaoping, sumber hukum fundamental rezim properti dan hak milik di RRC terletak pada Konstitusi RRC diberlakukan pada tahun 1982. Konstitusi 1982 sebagai landasan bagi 'pemilikan umum sosialis' atas alat-alat produksi, yang mengambil kepemilikan dua bentuk negara dan kepemilikan kolektif. Pada tahun 2004, amandemen keempat konstitusi itu dibuat. Pasal 13 dari konstitusi menetapkan bahwa: "milik pribadi yang sah dari warga negara tidak dapat diganggu gugat. (Albert H.Y. Chen ,(2011), "The Law of Property and the evolving system of property rights in China", The Development of the Chinese Legal System – Change and Challenges', London and New York: Routledge, pp. 81– 112)
DENG
XIAOPING'S RULE : (LANJUTAN..)
Jadi Negara secara hukum akan melindungi terhadap hak milik pribadi warga negara dan hak waris. Negara mungkin (seperti yang diharuskan oleh kepentingan umum), akan mengambil alih milik pribadi warganegara dan membayar kompensasi untuk itu. Jadi dapat dilihat bahwa hukum properti China telah mengalami perkembangan. Perkembangan terbaru akan diberlakukannya UU Properti Maret 2007 (setelah 14 tahun perdebatan), yang tercatat sebagai salah satu komponen inti yang paling penting dari hukum perdata yang berkembang di RRC
3 JENIS HAK PENGUASAAN TANAH
HAK MILIK
HAK SEKUNDER (USUFRUCTUARY RIGHTS)
HAK JAMINAN ATAS TANAH
Ownership rights are protected under Article 39 of The Property Law of the People’s Republic of China, which gives the owner the right to possess, utilize, dispose of and obtain profits from the real property. However, this right has to comply with laws and social morality. It can harm neither public interests nor the legitimate rights and interests of others.
In general, rural collectives own agricultural land and the state owns urban land. However, Article 70 of the The Property Law allows for ownership of exclusive parts within an apartment building, which endorses the individual ownership of apartments
USUFRUCTUARY RIGHTS
Right to land contractual management
Right to use of construction land
Right to use of residential housing land
Easement
USUFRUCTUARY RIGHTS: The owner of a usufructuary right has the right to possess, utilize and obtain profits from the real properties owned by others.The obligee may not intervene in the exercise of rights by the owner of the usufructuary right.
RIGHT TO LAND CONTRACTUAL MANAGEMENT: There are several types of usufructuary rights. These include the right to land contractual management, the right to use of construction land, the right to use of residential housing land and easement. The right to land contractual management allows a contractor of the right to possess, utilize and obtain profits from agricultural land. This right is transferable, but the land use rights based on agricultural household contracts cannot be changed arbitrarily for non-agricultural purposes
RIGHT TO USE
OF CONSTRUCTION LAND
The state owns urban land, but the right to use of construction land allows developers to profit from land development. The right to use of construction land is only with regard to State-owned land, and the owner of the right is able to build buildings and their accessory facilities. This is in addition to being able to possess, utilize and obtain profits from the land.This right may be established by means of assignment or transfer, but transfer is limited.The ownership of the buildings will change together with the land. As a protection of the right, the term of the right shall be automatically renewed upon expiration If it has to be taken back, compensation shall be given.
RIGHT TO USE
OF RESIDENTIAL HOUSING LAND
The owner of the right to use of residential housing land can possess and utilize such land as collectively owned, and can build residential houses and their accessory facilities.[19] The Law of Land Administration and other regulations will apply to the attainment, exercise and assignment of the right to the use of residential land.
EASEMENT The owner of easement has the right to use the real property of others to benefit his own real property. Easement will be governed by the terms of a contract.
