Penggunaan Identitas Bersama dan Konfirmasi Status Kepatuhan Wajib Pajak (KSWP) dalam Rangka Optimalisasi Peran INSW
Data Penerimaan PPh/PPN impor DJP vs data BPS 2
2011
2012
2013
2014
2015
s.d. Sept. 2015
s.d. Sept. 2016
Nilai Impor Total (miliar US$)
177.44
191.69
186.63
178.18
142.70
107.99
98.69
Nilai Impor Non Migas (miliar US$)
136.73
149.13
141.36
134.72
118.08
88.58
84.95
PPh & PPN Impor (triliun Rp)
140.67
166.64
182.60
197.09
174.39
131.38
118.78
PPh & PPN Impor di Luar Migas (triliun Rp) 111.60
134.39
143.90
155.74
145.52
108.67
104.25
Rata-Rata Kurs Tengah BI (Rp/US$ 1)
9,384
10,460
11,878
13,392
13,263
13,328
Uraian
8,776
Grafik Penerimaan PPh/PPN impor DJP vs data BPS 3 Rp Penerimaan Pajak (PPh & PPN)
Nilai Impor Non Migas (US$)
Rata-rata kurs tengah BI (Rp/US$ 1)
7,5%
2,5% Tarif PPh Pasal 22 Impor barang tertentu
Dalam perkembangannya, relatif lemahnya nilai tukar Rupiah memberikan dampak positif pada penerimaan pajak efek sementara
Grafik Penerimaan PPh/PPN Impor DJP vs data BPS 4
RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP NILAI IMPOR NON MIGAS
Namun demikian, rasio penerimaan pajak dibandingkan dengan total nilai impor (non migas) mengalami penurunan di tahun 2015 – 2016 indikasi dampak FTA / pemanfaatan FTZ yg meningkat
Data Jumlah WP berdasarkan SSP PPN/PPh Impor melakukan kegiatan impor tetapi tidak melaporkan SPT Tahunan 5
Tahun
Jumlah WP Setor PPN/PPh 22 Impor
Jml WP Tidak Lapor SPT Tahunan
%
PPh 22 Impor (Rp)
PPN Impor (Rp)
DPP (Rp)
1
2
3
4 (3:2)
5
6
7
2015
57.586
21,056
4,248,473,040,340
11,088,542,730,600
110.885.427.306.000
2014
59.764
20,815
732,196,821,436
1,926,316,822,860
19.263.168.228.600
2013
64.488
23,068
451,031,087,608
1,387,029,200,690
13.870.292.006.900
2012
62.922
23,440
550,741,408,615
1,868,457,221,420
18.684.572.214.200
2011
60.411
22,779
1,045,560,841,480
2,999,886,201,160
29.998.862.011.600
Terdapat Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Impor dan melakukan pembayaran PPh 22 Impor dan PPN Impor tetapi tidak melaporkan SPT Tahunan
Data Jumlah WP berdasarkan SSP PPN/PPh Impor melakukan kegiatan impor tetapi tidak melaporkan SPT Masa PPN 6
Tahun
Jumlah WP Setor Jml WP Tidak Lapor PPN/PPh 22 Impor SPT Masa PPN
% 4 (3:2)
PPh 22 Impor
PPN Impor
DPP
5
6
7
1
2
3
2015
57.586
84
1.428.961.530
5.518.186.030
2014
59.764
22
10243994
4079091
2013
64.488
28
14614127
11083000
2012
62.922
50
23873565
22809213
2011
60.411
60
138866062
37424219766
Terdapat Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Impor dan melakukan pembayaran PPh 22 Impor dan PPN Impor tetapi tidak melaporkan SPT Masa PPN
Data Jumlah WP berdasarkan SSP PPN/PPh Impor melakukan kegiatan impor tetapi NPWP Tidak Valid 7
Tahun
Jumlah WP Setor PPN/PPh 22 Impor
Jml WP NPWP Tidak Valid
1
2
3
2015
57.586
2014
% 4 (3:2)
PPh 22 Impor
PPN Impor
DPP
5
6
7
24.756
680.645.986.472
1.107.400.629.241
59.764
26.801
283.631.916.235
449.066.039.671
2013
64.488
29.633
240.832.504.964
366.943.304.223
2012
62.922
2011
60.411
27.808
257.969.722.498
464.014.837.866
Terdapat Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Impor dan melakukan pembayaran PPh 22 Impor dan PPN Impor tetapi tidak melaporkan SPT Masa PPN
Analisis 8
1.
Data diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat data transaksi impor yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan nilai transaksi yang cukup signifikan yang berpotensi untuk mendistorsi ekonomi
2.
Disamping itu berpotensi juga mendorong adanya fraud di bidang perpajakan seperti faktur pajak fiktif
3.
Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh:
4.
a)
Belum adanya identitas yang digunakan secara bersama-sama oleh setiap instansi pemerintah maupun swasta
b)
Belum adanya standar penulisan identitas nama dan alamat
c)
Kesulitan melakukan integrasi data dalam melakukan profiling Wajib Pajak
Efektivitas sistem pemungutan pajak berbasis self assesment sangat ditentukan oleh integrasi data dan kualitas informasi
Rekomendasi 9
1.
Perlu adanya suatu identitas yang dapat digunakan bersama oleh seluruh stakeholders INSW yang didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen pemerintahan
2.
Perlu adanya kebijakan standard penulisan identitas nama dan alamat
3.
Perlu adanya implementasi KSWP (izin impor-ekspor harus dikaitkan dengan kepatuhan perpajakan)
4.
Data transaksi NSW sepenuhnya dapat diakses oleh DJP
Inisiatif DJP 10
KARTIN1 KARTU INDONESIA SATU
Apa itu KARTIN1? [1] 11
KARTIN1 “Kartu finansial (ATM/e-Money) yang diintegrasikan dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diisi identitas individu atau perusahaan berupa NIK, NPWP, Nomor BPJS, Nomor Paspor dan identitas lain yang bisa ditambahkan sesuai kebutuhan” Tujuannya: o o o
Untuk kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan publik (e-government) Untuk mengefektifkan Pemerintah dalam menerapkan kebijakan subsidi kepada masyarakat dapat dilakukan secara individual Membangun data e-government yang terintegrasi
Syarat: Untuk individu harus memiliki KTP elektronik, sedangkan untuk Badan harus memiliki NPWP
Apa itu KARTIN1? [2] 12
Data Finansial (Bank)
Identitas Wajib Pajak NPWP NIK Digital Certificate Biometrik Sidik Jari
Tax Clearance
Reward Point
Data Institusi Lain
Penggunaan KARTIN1 dalam Layanan Perpajakan 13
o Otentifikasi dan validasi layanan perpajakan (e-services DJP) seperti: e-registration, e-filing, e-faktur o Otentikasi pada Kiosk Terminal Pajak. Dilakukan dengan tapping Kartin1 pada contactless reader, verifikasi PIN, dan validasi digital certificate ketika melakukan transaksi pada Kiosk Pajak o Cash Receipt System (CRS). Dilakukan dengan tapping Kartin1 pada contactless reader untuk merekam transaksi retail dan menambahkan reward point sebagai insentif o Insentif Pajak yang langsung kepada subyek tidak kepada obyek seperti selama ini KIOSK
EDC DAN CASH REGISTER
Penggunaan KARTIN1 dalam Layanan Lainnya 14
o Pembayaran transaksi finansial di merchant (ATM/e-Money) o Alat pembayaran transportasi o Pemanfaatan Kartin1 untuk penyimpanan data BPJS Kesehatan: riwayat perawatan, data pembayaran, informasi medis pribadi o Pemanfaatan terkait keimigrasian (e-Pasport) o Penyaluran dan subsidi kepada individu (pendidikan, BLT, dll) o Otentifikasi dan validasi layanan e-Government lainnya o Integrasi data layanan e-Government
Terima Kasih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, 12190 Telp. (021) 5262880, Faks. (021) 5250325 Kring Pajak 1500-200 www.pajak.go.id djponline.pajak.go.id
