DETERMINAN PERENCANAAN PAJAK DAN PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

DETERMINAN PERENCANAAN PAJAK DAN PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN Muhammad Abadan Syakura Zaki Baridwan Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165 Malang Surel: [email protected] Abstrak: Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerapan perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Sampel yang digunakan sebanyak 120 wajib pajak badan di Kota Samarinda dengan tax professional sebagai unit analisis. Metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa (1) kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, (2) kepercayaan kepada otoritas pajak, keadilan sistem perpajakan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, serta (3) kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak. Abstract: The Determinant of Tax Planning and Corporate Taxpayer Compliance Behavior. This research aims to examine the factors that influence the applied of tax planning in corporate and the corporate tax compliance behavior. Purposive sampling was employed to collect 120 corporate taxpayers in Samarinda city with tax professional as sample unit. This research found empirical proof that (1) complexity of tax system and financial condition have positive influence toward tax planning, (2) trust on tax authority, fairness of tax system and tax planning have positive influence toward corporate tax compliance and (3) complexity of tax system and financial condition have positive influence toward corporate tax compli ance through tax planning. Kata kunci: Perencanaan pajak, Kepatuhan wajib pajak badan, Perilaku wajib Pajak badan

Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 5 Nomor 2 Halaman 170-344 Malang, Agustus 2014 pISSN 2086-7603 eISSN 2089-5879

Tanggal masuk: 02 Maret Mei 2014 26 2014 Tanggal revisi: 30 Mei 2014 14 Tanggal diterima: 02 Mei Juni2014 2014 21

nilai gross domestic product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB). Rasio pajak Indonesia tahun 2012 mencapai angka 12,5%, namun persentase tersebut masih lebih rendah dibandingkan Negara Asia Tenggara lain seperti Vietnam (13,8%), Singapura (14,2%), Filipina (14,4%), atau Malaysia (15,5%). Pemerintah dan DJP memang telah melakukan berbagai lang kah antisipasi untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan melakukan reformasi dalam bidang perpajakan. Reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Namun, pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Indikasi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jumlah wajib pajak yang terdaftar, tingkat pengembalian SPT, tax ratio, dan tax gap (Laksono dan Ardiyanto 2011). Rasio pajak (tax ratio) adalah perbandingan nilai penerimaan pajak nasional terhadap 185

Syakura, Baridwan, Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan...186

perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih (Kariyoto 2011). Reformasi di bidang perpajakan di awali dengan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia dari withholding system menjadi self assessment system (SAS) pada tahun 1983. Dengan berlakunya SAS ini, maka wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu pada tahun 2006, DJP juga telah melakukan modernisasi pada administrasi perpajakan dengan memperkenalkan teknologi e-filling dan e-SPT yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Namun sepertinya penerapan SAS maupun e-filling dan e-SPT tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari tax ratio Indonesia yang masih sangat rendah. Oleh karena itu, perlu diteliti kembali mengenai faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut. Penelitian terdahulu mengenai kepa tuhan wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Beberapa faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak antara lain; faktor kompleksitas sistem pajak (Westat 1980; Forest dan Sheffrin 2002; Sari 2009; Devos 2012); kondisi keuangan (Slemrod 1989; Bloomquist 2003; Mustikasari 2007; Ahmad et al. 2007, Harinurdin 2009); dan keadilan sistem perpajakan (Carnes et al. 1995; Torgler et al. 2007; dan Siahaan 2012). Sedangkan faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak adalah faktor kepercayaan kepada otoritas pajak (Wintrobe dan Gerxhani 2001; Gomez dan Luis 2008; Sari 2009; Kirchler et al. 2011; dan Gangl et al. 2012). Beberapa penelitian juga menggunakan kerangka Teori Perilaku Terencana (TPB) (Ajzen 2006) untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan atas kepatuhan wajib pajak badan (Fallan et al. 1995; Mustikasari 2007; Harinurdin 2009; dan Puspita 2013). Dalam studi ini, peneliti menggabungkan aspek eksternal berupa kompleksitas sistem perpajakan, keadilan sistem perpajakan dan kondisi keuangan serta aspek internal berupa kepercayaan kepada otoritas pajak untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan atas penerapan

perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan dengan menggunakan kerangka TPB. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang juga meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan (Fallan 1995 dan Puspita 2013). Penelitian Fallan (1995) dan Puspita (2013) lebih berfokus pada faktor-faktor internal yang dapat memengaruhi penerapan perencanaan pajak, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada faktor eksternal yang dapat memengaruhi penerapan perencanaan pajak oleh wajib pajak badan. Dalam studi ini, peneliti menggunakan perencanaan pajak sebagai variabel mediasi yang memediasi pengaruh kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompleksitas sistem pajak terhadap perencanaan pajak, menguji pengaruh kondisi keuangan terhadap perencanaan pajak, menguji pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, menguji pengaruh keadilan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, menguji pengaruh tidak langsung kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak, dan menguji pengaruh tidak langsung kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerapan perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau feedback bagi otoritas pajak khususnya bagi KPP Pratama kota Samarinda untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menyusun kebijakan perpajakan yang berlaku. METODE Berdasarkan fenomena, research gap dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan terhadap perencanaan pajak, serta pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak, keadilan

187

Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2014, Hlm. 185-201

sistem perpajakan dan perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Model yang dibangun dalam studi ini melibatkan konstruk kompleksitas sistem perpajakan, kondisi keuangan, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan keadilan sistem pajak sebagai variabel independen, perencanaan pajak sebagai variabel mediasi, dan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen. Berdasarkan tujuan penelitian maka, model penelitian dan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Gambar 1. Penelitian ini akan menguji pengaruh langsung kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan terhadap perencanaan pajak, serta pengaruh langsung kepercayaan kepada otoritas pajak, keadilan sistem pajak dan perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pada model penelitian dapat di lihat bahwa perencanaan pajak merupakan variabel mediasi yang memediasi pengaruh kompleksitas sistem pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menguji pengaruh tidak langsung kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian

empiris dengan menggunakan alat analisis untuk menguji dugaan penelitian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS (Partial Least Square) Ver.2.0M3. Peneliti menggunakan SEM karena salah satu variabel laten endogen yaitu perencanaan pajak berfungsi sebagai variabel dependen dan berfungsi juga sebagai variabel independen untuk variabel laten endogen lainnya serta pengujiannya dilakukan secara simultan dan bersamaan sehingga tidak bisa menggunakan analisis multiple regression. Selain itu, penggunaan SEM untuk menggambarkan model alternatif dan menguji kecocokan model serta dugaan penelitian berdasarkan data sampel. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak badan atau perusahaan yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Samarinda. Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah purposive sample dengan kriteria (1) perusahaan telah dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak), (2) memiliki staf pajak atau tax professional dengan sertifikat Brevet minimal A & B, (3) terdaftar pada KPP Pratama kota Samarinda. Pemilihan perusahaan yang PKP karena pada umumnya perusahaan yang PKP merupakan perusahaan

Gambar 1. Model Penelitian


dengan skala menengah sampai besar sehingga memiliki sistem informasi akuntansi yang formal dan memungkinkan tax professional untuk menyusun pelaporan pajak badannya. Pemilihan unit sampel tax professional atau staf pajak perusahaan yang bersertifikat pendidikan perpajakan minimal Brevet A & B karena tax professional atau staf pajak tersebut dianggap telah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan perencanaan pajak sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui perilaku wajib pajak badan. Data-data yang diperoleh dari survei lapangan dianalisis dengan menggunakan SEM. Oleh karena itu, ukuran sampel yang sesuai jika menggunakan teknik Maximum Likelihood Eestimation dalam permodelan ini adalah antara 100-150 sampel (Ferdinand 2002:64). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Hair et al. (2008) sehingga diperoleh sampel sebesar 120 responden. Kuesioner dikirimkan langsung oleh peneliti dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPP Pratama Samarinda untuk mendapatkan informasi mengenai wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP sampai dengan tahun 2013. Setelah itu peneliti meminta ijin untuk penyebaran kuesioner dengan menemui langsung pihak perusahaan. Setiap perusahaan memiliki minimal 3 staf pajak dan tax professional. Oleh karena itu, peneliti menyebarkan 3 kuesioner untuk masing-masing perusahaan. Responden yang dijadikan sasaran adalah tax professional atau staf pajak yang bekerja pada perusahaan tersebut dengan kriteria perusahaan tersebut telah terdaftar minimal dua tahun di KPP Pratama Kota Samarinda dan pernah mengisi SPT. Persyaratan tersebut dibuat agar sampel yang diambil lebih obyektif dalam mengukur kepatuhan wajib pajak badan. Adapun kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, adalah wajib pajak yang mematuhi semua persyaratan sebagai berikut (1) tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam dua tahun terakhir, (2) dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, (3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu

penyampaian SPT Masa pajak berikutnya, (4) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir, dan (5) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. Tax professional adalah profesional di perusahaan yang ahli dalam bidang perpajakan (Harinurdin 2009). Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan yang diwakili oleh tax professional perlu menggunakan teori perilaku terencana. Model penelitian pada studi ini mengadaptasi model penelitian Puspita (2013) yang mengadaptasi dari Fallan et al. (1995) dan Ajzen (2006). Variabel teramati merupakan variabel yang dapat diamati atau diukur secara empiris sering pula disebut dengan indikator (Hartono 2008:34). Item pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini mewakili sebuah variabel teramati. Semua jawaban atas item pertanyaan akan diukur menggunakan skala Likert 5 point yaitu 5 (Sangat Setuju), 4 (Setuju), 3 (Ragu-Ragu), 2 (Tidak Setuju), 1 (Sangat Tidak Setuju). Data yang terkumpul melalui daftar kuesioner yang telah diisi oleh responden dianalisis menggunakan SEM dengan aplikasi SmartPLS Version 2.0M3. Model yang dianalisis dengan SEM harus memiliki kerangka teori yang mendukung, yaitu teori kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan teori perilaku terencana (TPB) (Ajzen 2006), teori agensi (Jensen dan Meckling 1976), teori pencegahan (deterrence theory) (Yitzhaki 1974) dan hipotesis biaya politik (Watts dan Zimmerman 1990). Untuk melihat klasifikasi variabel laten dan variabel indikator dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: Korelasi antar variabel merupakan alat ukur yang utama dalam SEM dengan menggunakan faktor-faktor utama tipe skala pengukuran seperti rentang nilai (range of values) yang homogen, timpang atau kurtosis, linear, jumlah sampel yang cukup (mewakili dan tepat sasaran), signifikan dan kuat (Hartono 2011:33). Skala pengukuran yang digunakan dapat menggunakan skala nominal, ordinal, interval atau rasio, akan tetapi tidak direkomendasikan untuk menggunakan skala yang berbeda dalam suatu

189


Tabel 1. Klasifikasi Variabel Laten dan Variabel Indikator No

Variabel

Indikator

1.

Kompleksitas sistem perpajakan (X1) (Milliron 1986; Forest dan Sheffrin 2002)

1. 2. 3. 4.

2.

Kondisi keuangan (X2) (Slemrod 1989; Harinurdin 2009)

1. Tingkat profitabilitas 2. Tingkat arus kas 3. Laba sebelum pajak

3.

Kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) (Wintrobe dan Gerxhani 2001; Kirchler et al. 2011)

1. 2. 3. 4.

Kompetensi Konsistensi Pelayanan Transparansi

4.

Keadilan sistem perpajakan (X4) (Richardson 2006; Sari 2009; Siahaan 2012)

1. 2. 3. 4.

Keadilan sanksi pajak Keadilan tarif pajak Keadilan pengenaan penghasilan pajak Sistem pemungutan pajak

5.

Perencanaan pajak (Y1) (Fallan et al. 1995; Hidayat 2005)

1. 2. 3. 4. 5.

Keyakinan melakukan perencanaan pajak Motivasi untuk patuh membayar pajak Adanya celah dalam peraturan pajak Pengendalian kas perusahaan Minimalisasi beban pajak

6.

Kepatuhan wajib pajak badan (Y2) (Sari 2009; Puspita 2013)

1. 2. 3. 4.

Memiliki NPWP Menyampaikan perhitungan SPT lengkap Tepat waktu penyampaian SPT Kesukarelaan dalam membayar pajak

matriks korelasi. Skala pengukuran yang sama akan sangat membantu dan memudahkan interpretasi hasil dan perbandingan variabel (Hartono 2008:43). Kerangka teori yang digunakan akan sangat menentukan dalam menginterpretasikan korelasi antar variabel. Bisa saja didapatkan korelasi antar variabel yang kuat, akan tetapi hubungan antar variabel tersebut tidak bermakna sama sekali. Oleh karena itu, hubungan antar variabel yang digunakan sebagai sebuah model harus berasal dari kerangka teori yang jelas dan masuk akal, serta telah menjadi kesepa katan di antara pakar disiplin ilmu (Hartono 2008: 35). Model dugaan penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan terhadap perencanaan pajak serta pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak, keadilan sistem perpajakan dan perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. pengujian model menggunakan SEM yang akan mengestimasi model hubungan antara variabel independen,

Kerumitan formulir pajak Kerumitan peraturan pajak Kelengkapan instruksi formulir pajak Frekuensi perubahan peraturan pajak

variabel mediasi, dan variabel dependen. Prosedur SEM pada aplikasi Partial Least Square (PLS) dilakukan dalam beberapa langkah yaitu (1) merancang model struktural atau inner model, (2) merancang model pengukuran atau outer model, (3) mengkonstruksi diagram jalur, (4) mengkonversi diagram jalur ke persamaan, (5) melakukan estimasi atau pendugaan para meter, (6) mengukur goodness of fit model, dan (7) melakukan proses bootstraping untuk uji signifikansi (Hartono dan Abdillah 2009:44). HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang karakteristik data penelitian. Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama kota Samarinda. Penyebaran dilakukan 2 tahap yaitu periode tanggal 17 Januari sampai 31 Januari dan 1 Februari sampai 10 Februari 2014. Sebanyak 45 wajib pajak badan bersedia untuk mengisi kuesioner yang diberikan. Setiap perusahaan umumnya memiliki minimal 3 staf pajak atau tax professional. Oleh karena itu,


Tabel 2. Tingkat Pengembalian Kuesioner Keterangan Kuesioner yang dikirim Kuesioner yang tidak kembali Kuesioner yang kembali Kuesioner yang tidak dapat diolah Kuesioner yang dapat diolah peneliti menyebarkan sebanyak 3 kuesioner pada masing-masing wajib pajak badan yang bersedia mengisi kuesioner. Total kuesioner yang disebar sebanyak 140 kuesioner. Namun hanya 126 kuesioner yang dapat digunakan. Berikut ini ringkasan distribusi pengembalian kuesioner dan data domografi responden yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. Untuk melihat konsistensi dan kejujuran jawaban yang diberikan oleh responden, peneliti mengikuti saran dari Hartono (2008:74-75) untuk menambahkan item pertanyaan yang bersifat unfavorable. Beberapa kuesioner tidak dapat digunakan karena jawaban yang diberikan responden tidak konsisten yang dikhawatirkan akan memengaruhi hasil dari pengolahan data selanjutnya. Oleh karena itu, dari 140 kuesioner yang disebarkan hanya 126 kuesioner yang dapat digunakan. Dilihat dari data demografi responden di atas kebanyakan didominasi oleh responden laki-laki dengan pendidikan terakhir S1 dan telah menempuh pendidikan perpajakan Brevet A dan B. Wajib pajak badan yang mengisi kuesioner didominasi oleh perusahaan tambang dan perdagangan. Hal ini tidak terlepas dari kedua sektor tersebut yang memberikan kontribusi paling besar bagi PDRB Kota Samarinda. Model penelitian dalam studi ini terdiri dari enam konstruk yaitu kompleksitas sistem perpajakan, kondisi keuangan, keadilan sistem perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak, perencanaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak badan. Pengujian model penelitian dilakukan melalui tiga tahap yaitu (1) pengujian validitas diskriminan, validitas konvergen dan reliabilitas, (2) pengujian inner model dengan melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen, dan (3) pengujian efek mediasi variabel intervening terhadap variabel dependen.

Jumlah

Persentase

140

100%

4

3%

136

97%

10

7%

126

90%

Pengujian tahap awal dalam PLS dilakukan melalui evaluasi outer model dan inner model. Outer model atau model pengukuran merupakan tahapan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas suatu konstruk. Terdapat dua uji validitas konstruk dalam model pengukuran PLS yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Outer model dievaluasi dengan menggunakan parameter AVE, communality, outer loading, cross loading, cronbach alpha, dan composite reliability. Inner model atau model struktural merupakan tahapan untuk mengeluasi hubungan antara konstruk. Inner Model dievaluasi dengan menggunakan paramater R2 dan melihat t-statistics dugaan dua ekor harus >1,96. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas masing-masing konstruk, maka dilakukan pengujian algoritma. Berikut ini adalah parameter yang digunakan dalam pengukuran outer model menggunakan SEM-PLS menurut Hartono dan Abdillah (2009:72) yang bisa dilihat pada Tabel 4 dan hasil pengujian algoritma dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai AVE dan communality seluruh konstruk seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5 adalah lebih dari 0,50. Dengan demikian, nilai AVE dan communality tersebut telah memenuhi rule of thumb yang digunakan untuk menguji validitas konvergen (Chin et al. 2003). Ini mengindikasikan bahwa data telah valid untuk dilakukan pengujian berikutnya. Hasil uji validitas diskriminan berdasarkan nilai cross loading masingmasing indikator konstruk menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai yang lebih tinggi atau mengumpul pada konstruk yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa setiap konstruk memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya (Hartono dan Abdillah 2009:56). Berdasarkan Tabel 5 di atas juga

191


Tabel 3. Data Demografi Responden No. 1.

Keterangan

Total

Usia Responden < 30 tahun 30-40 tahun >41 tahun

2.

60% 40%

103 23

81% 19%

90 3 23 10

71% 2% 18% 9%

90 36

71% 29%

15 33 20 30 23 5

11% 26% 15% 23% 18% 7%

Lama Bekerja 2-5 tahun > 5 tahun

6.

76 50

Pendidikan Terakhir S1 S2 D3 Diploma

5.

23% 60% 17%

Pendidikan Informal di bidang Perpajakan Brevet A&B Brevet C

4.

30 76 20

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

3.

%

Jenis Perusahaan Industri Pertambangan Jasa Perdagangan Hotel dan Restoran Lain-lain

dapat dilihat bahwa nilai cronbach alpha dan composite reliability masing-masing konstruk telah lebih dari 0,6. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian ini telah reliabel. Nilai R2 perencanaan pajak seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5 di atas adalah 0,81 dan nilai R2 kepatuhan perpajakan wajib pajak badan adalah 0,87. Ini menjelaskan bahwa konstruk perencanaan pajak dapat dijelaskan 81% melalui konstruk kompleksitas sistem pajak dan kondisi keuangan, sedangkan sisanya yaitu 19% dijelaskan melalui variabel lain di luar model. Konstruk kepatuhan perpajakan wajib pajak badan dapat dijelaskan 87% melalui konstruk perencanaan pajak, keadilan sistem pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak, sedangkan sisanya yaitu 13% dijelaskan

melalui variabel lain di luar model. Hal ini membuktikan bahwa model prediksi telah tepat untuk menjelaskan tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, nilai R2 bukanlah satu-satunya parameter dalam mengukur ketepatan suatu model prediksi karena dasar hubungan teoritikal adalah parameter paling utama untuk menunjukkan hubungan kausalitas tersebut (Hartono dan Abdillah, 2009:89). Maka dari itu perlu dilihat pula nilai GOF (Goodness of fit) dari konstruk dependen tersebut. Berdasarkan R2 pada Tabel 5 yaitu R2 Perencanaan Pajak (Y1) sebesar 0.81 dan R2 Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Badan (Y2) sebesar 0.87. Rumus GOF Tenenhaus et al. (2005) dalam Hartono (2009:89) adalah sebagai berikut:


Tabel 4. Parameter Pengukuran Outer Model Pengujian Uji Validitas Konvergen

Uji Validitas Diskriminan

Uji Reliabilitas

Parameter

Keterangan Tambahan

Rule of Thumbs

Outer Loading

Lebih dari 0,7

Jika outer loading antara 0,5 - 0,7, sebaiknya peneliti tidak menghapus indikator tersebut sepanjang skor AVE dan community > 0,5 pada konstruk yang dimaksud

Average Variance Extracted (AVE)

Lebih dari 0,5

-

Communality

Lebih dari 0,5

-

Akar AVE dan korelasi Variabel Laten

Akar AVE > Korelasi Variabel Laten

-

Cross Loading

Lebih darib 0,7 dalam satu variable

-

Cronbach Alpha

Lebih dari 0,6

-

Composite Reliability

Lebih dari 0,6

-

Sumber: Hartono dan Abdillah (2009:72)

∑√‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ communality x R2

Atau dengan rumus berikut ini: Q2 = 1 – (1-R12) (1-r22) Jadi, Q2 = 1 - (1-R12) (1-r22) = 1 – (1 – 0,6561) (1 – 0,7569) = 1 - 0,083 = 0,917 dibulatkan 0,92 GOF yang dihitung dengan menggunakan rumus Tenenhaus et al. (2005) adalah sebesar 0.92. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model struktural tanpa variabel mediasi maupun dengan variabel mediasi adalah fit, karena nilai GOF lebih dari 0.90. Model dapat digunakan untuk pengujian penelitian. Artinya, nilai Q2 yang terbentuk memiliki akurasi atau ketepatan model yang baik karena nilainya di atas 90% (Hartono dan Abdillah 2009:88). Model struktural (inner model) dieva luasi dengan melihat nilai koefisien para meter jalur hubungan antar variabel laten. Pengujian model struktural (inner model) dilakukan setelah model hubungan yang dibangun dalam penelitian ini sesuai dengan

data hasil observasi dan kesesuaian model secara keseluruhan (goodness of fit model). Tujuan dilakukannya pengujian terhadap model hubungan struktural ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel laten yang dirancang dalam penelitian ini. Dari output model PLS, pengujian model struktural dan dugaan penelitian dilakukan dengan melihat nilai estimasi koefisien jalur dan nilai titik kritis (t-statistics) yang signifikan pada = 0,05 (Hartono dan Abdillah 2009:65). Berdasarkan kerangka konseptual penelitian ini, maka pengujian model hubungan dan dugaan antar variabel penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahapan yaitu: (1) pengujian koefisien jalur pengaruh langsung, dan (2) pengujian koefisien jalur pengaruh tidak langsung (efek mediasi). Hasil pengujian model struktural penelitian dievaluasi dengan menggunakan uji signifikansi melalui nilai koefisien path. Peneliti menggunakan teknik bootstraping dalam SmartPLS untuk melakukan pengujian signifikansi hubungan langsung antar konstruk dalam penelitian ini. Hasil pengujian terebut dapat dilihat pada Tabel 6.

193


Tabel 5. Hasil Pengujian Algoritma Indikator Konstruk Composite Cronbachs R Square Reliability Alpha

Konstruk

AVE

Communality

Redundancy

X1

0,6445

0,8775

0,8170

0,6445

X2

0,6717

0,8587

0,7498

0,6717

X3

0,6140

0,8637

0,7905

0,6140

X4

0,7958

0,9397

0,9149

0,7958

Y1

0,6163

0,8880

0,8138

0,8411

0,6163

0,4512

Y2

0,8136

0,9455

0,8720

0,9214

0,8136

0,2426

Keterangan: X1=Kompleksitas Sistem Pajak; X2=Kondisi Keuangan; X3=Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak; X4=Keadilan Sistem Pajak; Y1= Perencanaan Pajak; Y2= Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah dilakukan pengujian outer model secara keseluruhan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian inner model dengan metode bootstraping. Dugaan yang dibangun dalam studi ini menggunakan pengujian dua ekor (two tailed). Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 3 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh dugaan diterima. Berikut ini adalah uraian pengujian dugaan setiap konstruk pada model kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai t-statistics untuk dugaan pertama adalah 5,7276 (>1,96), dengan koefisien berarah positif sebesar 0,6565. Hasil pengujian dugaan pertama menunjukkan bahwa semakin kompleks sistem perpajakan di Indonesia berbanding lurus dengan semakin tingginya motivasi wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak. Hasil ini mendukung hasil penelitian Fallan et al. (1995) dan Devos (2012) bahwa semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh positif terhadap perilaku perencanaan pajak oleh wajib

pajak atas saran dari konsultan pajak. Adanya kompleksitas dalam peraturan perpajakan menimbulkan suatu celah yang dapat dimanfaatkan wajib pajak badan melalui tax professional untuk dapat mengurangi risiko pajak dan besarnya pajak yang dibayarkan. Hasil ini dapat dikaitkan dengan teori perilaku terencana bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh adanya niat untuk melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celahcelah yang ditimbulkan oleh kompleksitas sistem perpajakan. Selain itu adanya risiko audit pajak dan sanksi pajak yang berat jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan semakin memotivasi wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak. Kemungkinan audit pajak yang tinggi serta sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pajak merupakan suatu risiko bagi wajib pajak yang harus dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Tabel 6. Hasil Uji Hubungan Langsung Antar Konstruk

Hubungan

Original Sample (O)

Sample Mean (M)

Standard Deviation (STDEV)

Standard Error (STERR)

T-Statistics

KPS → PP

0,6565

0,6507

0,1146

0,1146

5,7276

KKN → PP

0,2735

0,2810

0,1199

0,1199

2,2814

KOP → KWP

0,1911

0,2113

0,0794

0,0794

2,4064

KDS → KWP

0,1745

0,1644

0,0710

0,0710

2,4573

PP → KWP

0,6087

0,5971

0,0896

0,0896

6,7959

Keterangan: KPS=Kompleksitas Sistem Pajak; KKN=Kondisi Keuangan; KOP=Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak; KDS= Keadilan Sistem Pajak; PP= Perencanaan Pajak; KWP= Kepatuhan Wajib Pajak Badan


Dugaan kedua menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terha dap perencanaan pajak. Hasil pengujian pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai t-statistics untuk dugaan kedua adalah 2,2814 (>1,96), dengan koefisien berarah positif sebesar 0,2735. Hasil pengujian dugaan kedua ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan maka semakin tinggi pula motivasi wajib pajak untuk melakukan praktik perencanaan pajak sehingga dapat mengefisiensikan alokasi dana perusahaan. Hasil ini senada dengan penelitian Crocker dan Slemrod (2004) dan Fallan et al. (1995) yang menyatakan bahwa semakin baik persepsi tax professional terhadap kondisi keuangan perusahaan maka semakin meningkatkan motivasi wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak. Kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menentu saat ini dapat menyebabkan kondisi keuangan perusahaan tidak stabil. Oleh karena itu, perusahaan harus pintar dalam menyiasati segala beban dan mengoptimalkan laba. Dengan melakukan perencanaan pajak maka beban pajak dapat diminimalisir dan tidak melanggar peraturan pajak yang ada. Hasil ini dapat dikaitkan dengan hipotesis biaya politik yang menjelaskan bahwa dimensi politik dapat memberikan suatu tekanan bagi manajemen perusahaan untuk dapat memenuhi kepentingan para stake holder dan kewajiban perpajakannya. Teori ini menganalogikan bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu metode yang paling baik dan minim risiko (low risk) yang dapat digunakan perusahaan melalui tax professional untuk dapat memenuhi kepen tingan para stakeholder dan menjaga profita bilitas perusahaan tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dugaan ketiga menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak

berpe ngaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai t-statistics untuk dugaan ketiga adalah 2,4064 (>1,96), dengan koefisien berarah positif sebesar 0,1911 sehingga dapat disimpulkan bahwa dugaan ketiga diterima. Hasil pengujian dugaan ketiga menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. Hasil tersebut senada dengan penelitian Wintrobe dan Gerxhani (2001), Gomez dan Luis (2008) dan Kirchler et al. (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak yang bersih maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap integritas, pelayanan, konsistensi, dan transparansi yang ditunjukkan oleh otoritas pajak memengaruhi kepatuhan perpajakan wajib pajak badan. Oleh karena itu, diharapkan otoritas pajak dapat mening katkan kepercayaan wajib pajak badan dengan menerapkan sistem pemerintahan yang bersih (good governance) dan pelayanan yang prima. Hasil ini dapat dikaitkan dengan teori pencegahan (detterence theory) bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh paradigma manfaat, biaya dan risiko dari setiap tindakan yang akan dipilih. Teori ini menganalogikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tersebut terhadap pelayanan publik, kebijakan pajak yang adil, serta pembangunan yang diperoleh wajib pajak jika membayar pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik, pembangunan yang baik, serta kebijakan yang adil untuk dapat meningkatkan kepercayaan

Tabel 7. Total Effect Pengaruh Tidak Langsung Kompleksitas Sistem Pajak Original Sample (O)

Sample Mean (M)



T-Statistics

KPS → KWP

0,3996

0,3924

0,1062

0,1062

3,7614

KPS → PP

0,6565

0,6507

0,1146

0,1146

5,7276

PP → KWP

0,6087

0,5971

0,0896

0,0896

6,7959

Uji Pengaruh

Keterangan: KPS = Kompleksitas sistem perpajakan; PP = Perencanaan Pajak; KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

195


Tabel 8. Total Effect Pengaruh Tidak Langsung Kondisi Keuangan Original Sample (O)

Sample Mean (M)



T-Statistics

PP → KWP

0,6087

0,5971

0,0896

0,0896

6,7959

KKN → KWP

0,1665

0,1636

0,0680

0,0680

2,4481

KKN → PP

0,2735

0,2810

0,1199

0,1199

2,2814

Uji Pengaruh

Keterangan: KKN= Kondisi Keuangan; PP= Perencanaan Pajak; KWP= Kepatuhan Wajib Pajak Badan

wajib pajak sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan teori agensi (agency theory) bahwa pada penerapan SAS, terdapat pendelegasian hubungan kepemilikan informasi yang tidak setara antara otoritas pajak (prin cipal) dengan wajib pajak (agen). Adanya asimetri informasi ini dapat memotivasi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Apalagi terungkapnya kasus korupsi dan penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak semakin menurunkan kepercayaan wajib pajak dan secara tidak langsung menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan aspek penting untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mensukseskan penerapan SAS. Hasil pengujian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai t-statistics untuk dugaan keempat adalah 2,4573 (>1,96), dengan koefisien berarah positif sebesar 0,1745. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin adil sistem perpajakan di Indonesia, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil ini mendukung hasil penelitian Richardson (2006) dan Sari (2009) yang menyatakan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap penerapan tarif dan sanksi pajak yang adil akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak badan memerlukan suatu keadilan dalam hal tarif dan sanksi pajak yang diterapkan. Tarif pajak harus disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh perusahaan, dan sanksi pajak harus diterapkan secara adil sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori pencegahan (deterrence theory) bahwa adanya keadilan dalam penerapan sanksi pajak dan kemungkinan audit pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan menghindari perilaku penggelapan pajak (tax evasion) karena perilaku tersebut tidak etis dan memiliki risiko yang tinggi (high risk) jika diketahui oleh aparat pajak. Sanksi pajak yang berat akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar aturan pajak sehingga wajib pajak akan mencegah hal tersebut terjadi dengan patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku. Hasil pengujian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai t-statistics untuk dugaan kelima adalah 6,7959 (>1,96), dengan koefisien berarah positif sebesar 0,6087 sehingga dapat disimpulkan bahwa dugaan kelima diterima. Hasil pengujian dugaan kelima menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa adanya praktik perencanaan pajak merupakan suatu solusi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan karena perencanaan pajak tidak melanggar peraturan pajak. Namun, aparat pajak masih harus tetap mengawasi perilaku perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak badan agar perencanaan pajak yang dilakukan wajar dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori perilaku terencana bahwa perencanaan pajak dilakukan karena adanya celah-celah dalam peraturan perpajakan (normative belief), kewajiban untuk melakukan pengendalian profitabilitas perusahaan (behavioral belief) serta untuk menghindari kemungkinan audit dan sanksi perpajakan (control belief). Kepatuhan wajib pajak dan pengendalian risiko bisnis


merupakan goal atau tujuan utama perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik dan benar. Seperti yang telah dipaparkan sebe lumnya, penelitian ini menggunakan variabel mediasi yaitu perencanaan pajak yang memediasi pengaruh kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian pengaruh tidak langsung (mediasi) yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan variabel intervening dalam model. Pengujian mediasi dilakukan guna menentukan sifat hubungan antar variabel baik sebagai variabel mediasi sempurna (fully mediation), mediasi sebagian (partial mediation) atau bahkan bukan variabel mediasi. Pendekatan PLS dalam pengujian variabel mediasi dapat dilakukan dengan mengalikan nilai koefisien jalur pengaruh variabel eksogen terhadap variabel mediasi dengan koefisien jalur pengaruh variabel mediasi terhadap variabel endogen dan perbedaan nilai koefisien. Pendekatan perbedaan koefisien menggunakan metode pemeriksaan dengan melakukan analisis tanpa melibatkan variabel mediasi (Latan dan Ghozali 2012:45). Suatu variabel mediasi dikatakan mediasi sempurna, jika koefisien jalur pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi signifikan, namun pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak signifikan. Suatu variabel mediasi dikatakan mediasi sebagian, jika koefisien jalur pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi signifikan, serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen signifikan. Sedangkan, suatu variabel dikatakan bukan variabel mediasi jika koefisien jalur variabel independen terhadap variabel mediasi tidak signifikan, serta variabel independen terhadap variabel dependen juga tidak signifikan (Hartono dan Abdillah 2009:93). Adanya variabel mediasi (intervening) dapat diartikan bahwa variabel independen tidak secara langsung memengaruhi variabel dependen, melainkan melalui proses transformasi yang diwakili oleh variabel inter vening (Hartono dan Abdillah 2009: 117-121). Variabel independen dalam pengujian ini adalah kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi keuangan. Variabel dependen dalam pengujian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan variabel intervening dalam pengujian ini adalah perencanaan pajak.

Berikut ini nilai koefisien jalur kompleksitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak dan kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7, bahwa nilai koefisien jalur kompleksitas sistem pajak terhadap perencanaan pajak dan perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah signifikan, serta kompleksitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah signifikan, maka perencanaan pajak dalam model penelitian dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian (partial mediation). Hasil ini dapat diartikan bahwa kompleksitas sistem perpajakan dapat memengaruhi secara langsung kepatuhan wajib pajak badan dan juga dapat memengaruhi secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak. Berdasarkan Tabel 8, nilai koefisien jalur kondisi keuangan terhadap perencanaan pajak dan perencanaan pajak terha dap kepatuhan wajib pajak badan adalah signifikan, serta kondisi keuangan terha dap kepatuhan wajib pajak badan adalah signifikan, maka perencanaan pajak dalam model penelitian dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian (partial media tion). Hasil ini dapat diartikan bahwa kondisi keuangan dapat memengaruhi secara langsung kepatuhan wajib pajak badan namun juga dapat memengaruhi secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak melalui perencanaan pajak. Uji signifikansi. Dalam studi ini terdapat dugaan hubungan tidak langsung antara variabel independen dengan variabel dependen melalui variabel intervening yaitu pada dugaan keenam dan ketujuh. Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat disimpulkan bahwa dugaan keenam dan ketujuh diterima karena nilai t-statistic nya lebih dari rule of thumb two tailed yaitu > 1,96. Dugaan keenam menyatakan bahwa kompleksitas sistem perpajakan berpe ngaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak. Hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t-statistics untuk dugaan keenam adalah 3,7614 (>1,96), dengan koefisien berarah positif sebesar 0,3996 sehingga dapat disimpulkan bahwa dugaan keenam diterima. Hasil pengujian dugaan keenam menunjukkan bahwa semakin kompleks peraturan perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib

197


pajak badan dengan semakin mening katnya motivasi untuk menerapkan perencanaan pajak. Hasil ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Westat (1980) dan Devos (2012) yang menyatakan bahwa adanya kompleksitas pada sistem perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menerapkan saran yang diberikan oleh konsultan pajak. Perencanaan pajak merupakan metode yang dapat digunakan wajib pajak badan untuk dapat memenuhi utilitasnya dan sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya karena dengan melakukan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat meminimalkan biaya dan risiko pajak yang ada dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan kompleksitas sistem perpajakan yang berlaku untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan sehingga kewajiban perusahaan kepada shareholder dan peme rintah dapat terpenuhi. Hasil ini dapat dikaitkan dengan teori perilaku terencana bahwa perilaku seorang individu dipengaruhi oleh adanya niat dan motivasi yang memperkuat niat tersebut. Adanya celah-celah yang ditimbulkan oleh kompleksitas sistem perpajakan akan memotivasi wajib pajak badan untuk mene rapkan perencanaan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan solusi bagi wajib pajak badan agar dapat mengurangi beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dugaan ketujuh menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak. Hasil pengujian pada Tabel 8, nilai t-statistics untuk dugaan ketujuh adalah 2,4481 (>1,96), dengan koefisien berarah positif sebesar 0,1665 sehingga dapat disimpulkan bahwa dugaan ketujuh diterima. Hasil pengujian dugaan ketujuh ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan tersebut dengan semakin meningkatknya motivasi untuk melakukan perencanaan pajak. Hasil ini senada dengan hasil penelitian Harinurdin (2009) dan Slemrod (1989) yang menyatakan bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak badan, maka akan semakin mening katkan kepatuhan wajib pajak badan

tersebut. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat menarik perhatian share holder maupun otoritas pajak. Shareholder akan menuntut pembagian keuntungan yang adil atas laba perusahaan sementara otoritas pajak akan menarik pajak sesuai dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengurangi biaya khususnya biaya pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini dapat dikaitkan dengan hipotesis biaya politik. Teori ini menjelaskan bahwa semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka akan semakin besar pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Untuk dapat menjaga kondisi keuangan perusahaan, maka perusahaan melalui tax professional harus dapat melakukan perencanaan pajak yang baik dan efisien sehingga uang hasil penghematan pajak dapat dialihkan untuk kepen tingan lainnya. Ada beberapa kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari hasil penelitian di atas. Pertama, kompleksitas sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh kompleksitas peraturan pajak yang berlaku agar dapat mengurangi risiko keuangan dan risiko pajak dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tidak ada peraturan yang dapat mengatur setiap tindakan dengan sempurna. Jadi, dapat dikatakan bahwa kompleksitas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, otoritas pajak khususnya aparat pajak haruslebih fokus dalam melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan yang baru dengan tetap mengawasi setiap laporan pajak yang dibuat oleh wajib pajak badan agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap perencanaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan pajak diperlukan untuk dapat mengendalikan risiko keuangan perusahaan. Perencanaan pajak harus dilakukan oleh setiap perusahaan untuk dapat mengendalikan kas dan memenuhi kewajibannya karena semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin


besar pula tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada shareholder dan pemerintah. Selain itu kesejahteraan karyawan dan manajemen perusahaan juga harus dipenuhi perusahaan atas laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik penting untuk menjaga profitabilitas dan kinerja perusahaan dengan tetap memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Ketiga, kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak badan terhadap otoritas pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat pajak maupun peme rintah semakin menurunkan profesio nalitas dan integritas otoritas pajak di mata wajib pajak. Wajib pajak akan merasa tidak ada gunanya membayar pajak jika pada akhirnya uang pajak yang disetorkan pada akhirnya akan dimanfaatkan mafia pajak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, otoritas pajak khususnya DJP sebagai pemungut pajak harus dapat menjaga integritas, profesionalitas, serta konsistensinya dalam mengumpulkan pajak dan memberantas mafia pajak sehingga wajib pajak akan kembali percaya kepada DJP yang secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keempat, keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini membuktikan bahwa semakin adil sistem perpajakan menurut persepsi wajib pajak badan maka akan semakin mening katkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak mengharapkan adanya suatu keadilan dan keseimbangan dalam peraturan perpajakan. Keadilan yang diharapkan dari penerapan peraturan dan kebijakan pajak adalah penerapan tarif pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak serta sanksi pajak harus dikenakan secara adil bagi setiap wajib pajak yang melanggar sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan tanpa pengecualian. Jika tarif pajak yang ditetapkan di rasa memberatkan bagi wajib pajak dan jika sanksi pajak tidak diterapkan secara adil atau tidak konsisten maka secara

tidak langsung akan mening katkan perlawanan pajak seperti penggelapan pajak (tax evasion). Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menetapkan tarif dan sanksi pajak yang adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Selain itu, DJP dan aparat pajak harus konsisten, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan kewajibannya serta memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak. Kelima, perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan perencanaan pajak oleh wajib pajak badan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. Perencanaan pajak yang tepat biasanya dilakukan sebelum perusahaan dibentuk sehingga dapat memaksimalkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga harus dilakukan dengan baik dan benar artinya perencanaan harus dapat meminimalisir risiko pajak dan risiko bisnis yang ada dengan memanfaatkan celahcelah yang ada di peraturan perpajakan. Namun beberapa wajib pajak badan yang “nakal” bisa saja melakukan penggelapan pajak dengan alasan melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu, aparat pajak harus tetap mengawasi dan meningkatkan kemungkinan audit pajak terhadap wajib pajak badan untuk dapat menilai apakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak. Keenam, kompleksitas sistem perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan pajak diterapkan oleh wajib pajak badan dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan perpajakan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Kompleksitas pada peraturan perpajakan muncul karena banyaknya kepentingan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan DJP sebagai regulator dalam merumuskan suatu peraturan perpajakan. Adanya kompleksitas akan memunculkan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk dapat mengurangi beban pajak tanggungan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Namun perbedaan perencanaan pajak dengan penggelapan pajak sangat tipis sehingga wajib pajak bisa

199


saja melakukan penggelapan pajak dengan memanfaatkan kompleksitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, DJP melalui aparat pajak harus meningkatkan kemungkinan audit pajak dan memeriksa dengan teliti laporan pajak yang dibuat oleh wajib pajak badan untuk dapat memutuskan apakah wajib pajak tersebut melakukan perencanaan pajak atau penggelapan pajak. Ketujuh, kondisi keuangan memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan pajak diterapkan oleh wajib pajak badan untuk dapat mengendalikan risiko keuangan perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai warga Negara yang baik, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Namun, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban kepada pemerintah tetapi juga kepada shareholder dan stakeholder. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Perencanaan pajak yang baik dapat mengurangi beban pajak perusahaan sehingga dana yang ada dapat diputar kembali untuk dapat menghasilkan laba pada periode berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat melakukan perencanaan pajak yang matang dalam rangka self efficiency dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. SIMPULAN Penelitian ini merupakan penelitian dalam konteks keperilakuan individu berdasarkan kepatuhan wajib pajak badan yang di intrepretasikan oleh perilaku tax professional dalam model kepatuhan perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya keadilan dalam sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak badan kepada otoritas pajak yang didasari oleh perilaku perencanaan pajak dengan memanfaatkan kompleksitas sistem perpajakan yang ada untuk dapat menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap stabil sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi otoritas pajak mengenai pengaruh kompleksitas sistem perpajakan, kondisi keuangan, kepercayaan kepada otoritas

pajak, serta keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Perencanaan pajak merupakan tindakan legal yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Namun, fiskus harus tetap melakukan pengawasan terhadap setiap pelaporan pajak yang dibuat oleh wajib pajak badan agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak juga terbukti dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu, otoritas pajak harus dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dengan memperbaiki citra DJP dan pemerintah di mata masyarakat. DJP juga harus dapat menjaga integritas dan profesionalitas serta mengawasi setiap aparat pajak atau fiskus agar tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik DJP. Terakhir, pemerintah sebagai regulator harus dapat merumuskan suatu peraturan pajak yang adil dan tidak membebani wajib pajak sehingga akan mengurangi penggelapan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (voluntary compliance). DAFTAR RUJUKAN Ahmad, N., J.M. Noor, dan J.M. Saleh. 2007. “Fraudulent Financial Reporting and Companies Characteristics: Evidence From Tax Audit in Malaysia”. Jurnal Pengurusan, Vol. 22, hlm 27-45. Ajzen, I. 2006. “Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodolo gical Considerations”. Organizational Behavior and Human Decision Process es, Vol. 50, hlm 179-211. Bloomquist, K. M. 2003. “Tax Evasion, Income Inequality and Opportunity Costs of Compliance”. Paper presented at the 96th Annual Conference of the National Tax Association. Chicago. Bradley, C.F. 1994. An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. Disertasi Tidak Dipublikasikan. Universitas Alabama. USA. Carnes, G., A. Englebrecht. dan D. Ted. 1995. “An Investigation of the Effect of Detection Risk Perception, Penalty Sanctions, and Income Visibility on Tax Compliance”. The Journal of The Ameri can Taxation, Vol. 17, No. 1, hlm 26.


Chin, W. W., B.L. Marcolin, dan P.N. Newsted. 2003. “A partial least squares approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic mail emotion/adoption study”. Information Systems Research, Vol. 14, No. 2, hlm 189–217. Crocker, K.J dan J. Slemrod. 2004. “Corporate Tax Evasion With Agency Costs”. National Bureau of Economic Research. Working Paper No. 10690. Cambridge. Devos, K. 2012. “The Impact of Tax Professionals Upon the Compliance Behavior of Australian Individual Taxpayers”. Revenue Law Journal. Vol. 22, No. 1, hlm 1-26. Fallan, L., R. Hammervold dan K. Gronhaug. 1995. “Adoption of Tax Planning Instruments in Business Organizations: A Structural Equation Modelling Approach”. Scand. Journal Management, Vol. 11, No. 2, hlm 177-190. Ferdinand A, 2002. Structural Equation Mod elling Dalam Peneltian Manajemen. Edisi 2, Seri Pustaka Kunci. 03/BP. Universitas Dipenogoro, Semarang. Forest, A., dan S.M. Sheffrin. 2002. “Complexity and Compliance. An Empirical Investigation”. National Tax Journal, Vol. LV, No.1, hlm 75-88. Gangl, K., E. Hofmann, dan K. Erich. 2012. “Tax Authorities Interaction with Taxpayers: Compliance by Power and Trust”. WU International Taxation Re search Paper Series. No.06. Gomez, Y. A., dan J. Luis. 2008. Social Capital and Tax Morale in Spain.. Disertasi Tidak Dipublikasikan. Universitas Deakin. Spanyol. Harinurdin, E. 2009. “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 16, No.2, hlm 96-104. Hair, J.F, W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson, dan R.L. Tatham. 2008. Multi variate data analysis, 6th ed., Pearson Prentice Hall. NJ. Hartono, J. dan W. Abdillah. 2009. Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris. BPFE. Yogyakarta. Hartono, J. 2008. Metodologi Penelitian Sistem Informasi. ANDI. Yogyakarta.

Hartono, J. 2008. Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon. BPFE. Yogyakarta. Hartono, J. 2011. Konsep dan Aplikasi Struc tural Equation Modeling Berbasis Var ian Dalam Penelitian Bisnis. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Hidayat, Nur. 2005. Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta. Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. Journal of Financial Eco nomics, Vol. 3, No. 4, hlm 305-360. Kariyoto, 2011. Pengaruh Reformasi Perpajakan, Audit Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III Malang). Disertasi Tidak Dipublikasikan. Universitas Brawijaya. Malang. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 235/ KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh. Kirchler, E., E. Hoelzi, dan I. Wahl. 2011. “Vouluntary Versus Enforced Tax Compliance: The Slippery Slope Framework”. Journal of Economic Psychology, Vol. 29, hlm 210-225. Laksono, J. P dan M.D. Ardiyanto. 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajb Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang”. Jurnal Ekonomi dan Bis nis. Vol. XIII, No.2, hlm 88-102. Latan, H dan I. Ghozali. 2012. Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. Semarang. Mustikasari, E. 2007. “Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. X, No.21, hlm 99-120. Milliron, V.C. 1985. “A Behavioral Study of The Meaning and Influence of Tax Complexity”.Journal of Accounting Research, Vol. 23 No.2, hlm 22-40. Puspita, A.F. 2013. Analisis Keprilakuan Individu Atas Kepatuhan Wajib Pajak Badan: Model Kepatuhan Perpajakan (Studi pada Hotel di Kota Malang dan

201


Batu).Tesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Brawijaya. Malang. Richardson, G. 2006. “Determinants of Tax Evasion: A Cross Country Investigation”. Journal of International of Ac counting, Auditing, and Taxation, Vol. 15, No. 2, hlm 150-169. Sari, Y.Y. 2009. Pengaruh Undang-undang dan Peraturan Pajak, Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak, Kepercayaan Kepada Aparat Pajak, dan Tekanan Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Wajib Pajak Badan di Kota Banjarmasin). Tesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Brawijaya. Malang. Siahaan, F.O. 2012. “The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variable”. International Journal of Business and Social Science. Vol.3, No.21, hlm 34-56. Slemrod, J. 1989. “Complexity, Compliance Cost, and Tax Evasion”. An Agenda for Compliance Research, Vol. 2, hlm 4467. Suandy, E. 2011. Perencanaan Pajak. Salemba Empat. Jakarta.

Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., and Lauro, C. 2005. “PLS Path Modelling”. Computational Statistics and Data Analysis. Vol. 48, 159-205. Torgler, B., M. Schaffner, and A. Macintyre 2007. “Tax Compliance, Tax Morale, and Governance Quality”. International Studies Program, Working Paper 07-27. Andrew Young School. Georgia State University. Watts, R.L. and J.L. Zimmerman. 1990. “Positive Accounting Theory; A Ten Year Perspective”. Accounting Review, Vol. 65, No. 1, hlm 131-156. Westat. 1980. “Individual Income Tax Compliance Factors Study: Qualitative Research Results”. Prepared for the In ternal Revenue Service, Contract no. TIR-78-50, Febuary 4 1980. Wintrobe, R. and K. Gerxhani. 2001. “Tax Evasion and Trust: A Comparative Analysis”. The Accounting Review, Vol.76, No.5, hlm 343-359. Yitzhaki, S. 1974. “A Note on Income Tax Evasion: A Theoritical Analysis”. Jour nal of Public Economics, Vol.3, No.2, hlm 201-202.

DETERMINAN PERENCANAAN PAJAK DAN PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Recommend Documents