Penggunaan Identitas Bersama dan Konfirmasi Status Kepatuhan Wajib Pajak (KSWP) dalam Rangka Optimalisasi Peran INSW
Penerimaan PPh/PPN impor DJP vs data BPS 2
Nilai Impor Non Migas (US$)
Rata-rata kurs tengah BI (Rp/US$ 1)
2,5% Tarif PPh Pasal 22 Impor barang tertentu
Rp Penerimaan Pajak (PPh & PPN)
7,5%
Dalam perkembangannya, relatif lemahnya nilai tukar Rupiah memberikan dampak positif pada penerimaan pajak efek sementara
Penerimaan PPh/PPN Impor DJP vs data BPS 3
RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP NILAI IMPOR NON MIGAS
Namun demikian, rasio penerimaan pajak impor dibandingkan dengan total nilai impor (non migas) mengalami penurunan di tahun 2015 – 2016 indikasi dampak FTA/ pemanfaatan FTZ yg meningkat atau adanya potensi pajak impor yang belum tergali
Data WP yang melakukan kegiatan impor tetapi tidak melaporkan SPT Tahunan 4
Jumlah WP Jml WP Tidak Tahun Setor PPN/PPh Lapor SPT 22 Impor Tahunan 1 2 3
%
PPh 22 Impor (Rp)
PPN Impor (Rp)
DPP (Rp)
4 (3:2)
5
6
7
2015
57,586
21,056
36.56%
4,248,473,040,340
11,088,542,730,600
110.885.427.306.000
2014
59,764
20,815
34.83%
732,196,821,436
1,926,316,822,860
19.263.168.228.600
2013
64,488
23,068
35.77%
451,031,087,608
1,387,029,200,690
13.870.292.006.900
2012
62,922
23,440
37.25%
550,741,408,615
1,868,457,221,420
18.684.572.214.200
2011
60,411
22,779
37.71%
1,045,560,841,480
2,999,886,201,160
29.998.862.011.600
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Impor dan melakukan pembayaran PPh 22 Impor dan PPN Impor tetapi tidak melaporkan SPT Tahunan
Data WP melakukan kegiatan impor tetapi NPWP Tidak Valid, dan melakukan kegiatan impor tetapi tidak melaporkan SPT Masa PPN 5
Jumlah WP Setor Jml WP NPWP Tahun PPN/PPh 22 Tidak Valid Impor 1 2 3
% 4 (3:2)
Jumlah WP Setor Jml WP Tidak Tahun PPN/PPh 22 Lapor SPT Masa Impor PPN 1 2 3
% 4 (3:2)
2015
57,586
84
0.15%
2015
57,586
24,756
43%
2014
59,764
22
0.04%
2014
59,764
26,801
45%
2013
64,488
28
0.04%
2013
64,488
29,633
46%
2012
62,922
50
0.08%
2012
62,922
28,255
45%
2011
60,411
60
0.10%
2011
60,411
27,808
46%
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Impor dan melakukan pembayaran PPh 22 Impor dan PPN Impor tetapi NPWP Tidak Valid
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Impor dan melakukan pembayaran PPh 22 Impor dan PPN Impor tetapi tidak melaporkan SPT
Masa PPN
Grafik WP yang melakukan kegiatan impor tetapi tidak melaporkan SPT Tahunan dan tidak melaporkan SPT Masa PPN 6
70,000 60,000
50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 WP Setor PPN/PPh 22 Impor WP Tidak Lapor SPT Tahunan WP Tidak Lapor SPT Masa PPN
2011 60,411 22,779 27,808
2012 62,922 23,440 28,255
2013 64,488 23,068 29,633
2014 59,764 20,815 26,801
2015 57,586 21,056 24,756
Analisis 7
1.
Data diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat data transaksi impor yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan nilai transaksi yang cukup signifikan yang berpotensi untuk mendistorsi ekonomi
2.
Disamping itu berpotensi juga mendorong adanya fraud di bidang perpajakan seperti faktur pajak fiktif
3.
Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh:
4.
a)
Belum adanya identitas yang digunakan secara bersama-sama oleh setiap instansi pemerintah maupun swasta
b)
Belum adanya standar penulisan identitas nama dan alamat
c)
Kesulitan melakukan integrasi data dalam melakukan profiling Wajib Pajak
Efektivitas sistem pemungutan pajak berbasis self assesment sangat ditentukan oleh integrasi data dan kualitas informasi
Rekomendasi 8
1.
Perlu adanya suatu identitas yang dapat digunakan bersama oleh seluruh stakeholders INSW yang didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen pemerintahan
2.
Perlu adanya kebijakan standard penulisan identitas nama dan alamat
3.
Perlu adanya implementasi KSWP (izin impor-ekspor harus dikaitkan dengan kepatuhan perpajakan)
4.
Data transaksi NSW sepenuhnya dapat diakses oleh DJP
Inisiatif DJP 9
KARTIN1 KARTU INDONESIA SATU
Apa itu KARTIN1? [1] 10
KARTIN1 “Kartu finansial (ATM/e-Money) yang diintegrasikan dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diisi identitas individu atau perusahaan berupa NIK, NPWP, Nomor BPJS, Nomor Paspor dan identitas lain yang bisa ditambahkan sesuai kebutuhan” Tujuannya: o o o
Untuk kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan publik (e-government) Untuk mengefektifkan Pemerintah dalam menerapkan kebijakan subsidi kepada masyarakat dapat dilakukan secara individual Membangun data e-government yang terintegrasi
Syarat: Untuk individu harus memiliki KTP elektronik, sedangkan untuk Badan harus memiliki NPWP
Apa itu KARTIN1? [2] 11
Data Finansial (Bank)
Identitas Wajib Pajak NPWP NIK Digital Certificate Biometrik Sidik Jari
No. BPJS No. Paspor Dll.
Tax Clearance
Reward Point
Data Institusi Lain
Penggunaan KARTIN1 dalam Layanan Perpajakan 12
o Otentifikasi dan validasi layanan perpajakan (e-services DJP) seperti: e-registration, e-filing, e-faktur o Otentikasi pada Kiosk Terminal Pajak. Dilakukan dengan tapping Kartin1 pada contactless reader, verifikasi PIN, dan validasi digital certificate ketika melakukan transaksi pada Kiosk Pajak o Cash Receipt System (CRS). Dilakukan dengan tapping Kartin1 pada contactless reader untuk merekam transaksi retail dan menambahkan reward point sebagai insentif o Insentif Pajak yang langsung kepada subyek tidak kepada obyek seperti selama ini KIOSK
EDC DAN CASH REGISTER
Penggunaan KARTIN1 dalam Layanan Lainnya 13
o Pembayaran transaksi finansial di merchant (ATM/e-Money) o Alat pembayaran transportasi o Pemanfaatan Kartin1 untuk penyimpanan data BPJS Kesehatan: riwayat perawatan, data pembayaran, informasi medis pribadi o Pemanfaatan terkait keimigrasian (e-Pasport) o Penyaluran dan subsidi kepada individu (pendidikan, BLT, dll) o Otentifikasi dan validasi layanan e-Government lainnya o Integrasi data layanan e-Government
Roadmap Pengembangan 14
Integrasi Smart Card DJP dengan Perbankan Lainnya
Prototyping Smart Card dengan Salah Satu Bank
Integrasi Smart Card DJP dengan Institusi Lain
Smart Card DJP menjadi Identitas Tunggal Nasional
Terima Kasih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, 12190 Telp. (021) 5262880, Faks. (021) 5250325 Kring Pajak 1500-200 www.pajak.go.id djponline.pajak.go.id
