PENGETAHUAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENGETAHUAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK untuk

DIKTUK BRIGADIR POLISI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI


DAFTAR ISI Sambutan Kalemdiklat Polri …………..…………................

i

Skep Kalemdiklat Polri …………………….………............... Daftar Isi ……………………………….…………………........

iii

Pengantar ………………………………………………..........

1

Standar Kompetensi ………………………….……..….........

2

BAB I UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK.....

3

Kompetensi Dasar ..............................................................

3

Indikator Hasil Belajar ........................................................

3

1.

Pengertian yang berkaitan dengan UPPA..................

4

2.

Latar belakang UPPA.................................................

5

3.

Dasar hukum .........................................................

6

4.

Tujuan UPPA ........................................................

7

5.

Prinsip UPPA .........................................................

7

6.

Asas-asas UPPA ..................................................

8

BAB II TEMPAT, KEDUDUKAN, FASILITAS DAN PERLENGKAPAN SERTA PERSONEL YANG MENGAWAKI.........................................................

9


9


9

1.

Tempat dan kedudukan UPPA...................................

10

2.

Fasilitas dan perlengkapan UPPA .............................

10

3.

Personel yang mengawaki UPPA...............................

11

PENGETAHUAN UPPA DIKTUK BRIGADIR POLWAN

iii


4.

Tugas UPPA...............................................................

12

BAB III MEKANISME PELAYANAN DI UPPA..................

14


14


14

1.

Tahap Penerimaan laporan Polisi...............................

15

2.

Tahap Penyidikan.......................................................

16

3.

Tahap akhir penyidikan...............................................

17

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN / ATAU KORBAN....................................................

18


18


18

1.

Tahap persiapan pemeriksaan terhadap saksi dan / atau korban..................................................................

19

2.

Tahap pemeriksaan terhadap saksi dan

korban......

19

3.

Tempat pemeriksaan...................................................

21

BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA, PEMBIAYAAN SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN...................................................

22


22


22

1.

Koordinasi dan kerjasama..........................................

23

2.

Pembiayaan.................................................................

23

3.

Pengawasan dan pengendalian..................................

24


iv


BAB VI PASAL-PASAL PENTING YANG BERKAITAN DENGAN UPPA..................................................

26


26


26

1.

Pasal-pasal dalam KUHP..........................................

27

2.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002…………………………….

3.

Pasal-pasal Penggunaan Tenaga Kerja anak dan perempuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003…

4.

Pasal-pasal

Kekerasan

Dalam Rumah

28

Tangga

(KDRT)…………………………………………………… 6.

27

Pasal-pasal Penempatan dan perlindunag Tenaga kerja Indonesia di luar Negeri…………………………..

5.

27

28

Pasal-pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)......................................................................

28

Lampiran...........................................................................

1


v


MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENGETAHUAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.

Pengantar Polri sebagai Aparat Penegaki Hukum dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan khususnya kepada Perempuan dan Anak sebagai korban dan atau saksi kejahatan dalam wadah Ruang Pelayanan Khusus yang sekarang diganti dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( UPPA ) yang diawaki sebagian besar oleh anggota Polwan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( UPPA ) lahir karena pada tahun 1998 situasi perempuan dan anak pasca kerusuhan massa, mereka dalam keadaan trauma tidak tahu harus mengadukan nasibnya kepada siapa. Pada tahun 1999 atas prakarsa Ibu Khofifah selaku Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada saat itu bersamasama LBH Derap Warapsari serta beberapa Organisasi Pertempuan mendorong Polri untuk membentuk Ruang Pelayanan Khusus ( RPK / UPPA ) untuk melayani para korban tersebut. Keberadaan Unit RPK/UPPA sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak pencari perlindungan dan keadilann, maka dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( UPPA ) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, ( termasuk perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana ).


1


Semoga materi pelajaran yang tertuang dalam Naskah Sekolah Sementara ini, dapat membekali calon Brigadir Polwan yang profesional, bermoral dan modern. Saran dan masukan untuk penyempurnaan Naskah Sekolah Sementara ini tetap terbuka demi menjaga bobot dan kualitas. 2.

Standar Kompetensi Memahami Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam pelaksanaan tugas di lapangan.


2


BAB I UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK Kompetensi Dasar Memahami pengertian,latar belakang, tujuan, prinsip dan asas UPPA. Indikator Hasil Belajar 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan UPPA. Menjelaskan latar belakang UPPA. Menjelaskan dasar hukum UPPA. Menjelaskan tujuan UPPA. Menjelaskan prinsip UPPA. Menjelaskan asas UPPA.


3


1.

Pengertian yang Berkaitan dengan UPPA a.

b.

c.

d.

e.

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disngkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakkan hokum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihara keamanan dalam Negeri. Ruang pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK (UPPA) adlah ruangan yang anam dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan / atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut dipelakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus dan perkaranya sedang ditangani di kantor Polisi. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kekerasan dalam rumah tanggga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan /atau penelantaran ruma tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi


4


f.

g.

h.

i.

j.

k.

2.

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan ddan diskriminasi Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan /atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Anak adalah sesorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan lebih baik. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan medis, psikis, sosial, hukum, secara terpadu bagi saksi dan / atau korban tindak pidana.

Latar Belakang UPPA Dengan disahkannya UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensasi penghapusan diskriminasi terhadap wanita, pemerintah wajib melindungi perempuan dan anak yang rentan menjadi sasaran tindak pidana. Setelah belasan tahun diundangkannya UU tersebut, tindakan diskriminatif bukanlah berkurang tetapi semakin


5


meningkat/meluas keberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak. Dilain pihak perempuan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan, belum terlindungi, merasa takut untuk melapor karena tidak paham, takut menjadi aib keluarga dan sistem pelayanan yang belum memadai. Menyikapi permasalahan tersebut maka timbullah pemikiran bahwa perempuan dan anak korban kejahatan/kekerasan termasuk perdagangan orang perlu mendapat perlindungan dan bantuan, baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya dapat terselesaikan dengan adil. Polri sebagai aparat penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan, khususnya pada perempuan dan anak sebagai korban dan atau saksi kejahatan dalam wadah ruang pelayanan khusus yang diawaki oleh Personil Polri sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tahun 1998 situasi perempuan dan anak pasca kerusuhan massa, mereka dalam keadaan trauma tidak tahu harus mengadukan nasibnya kepada siapa. Tahun 1999 atas prakarsa Ibu Kofifah Indar Parawangsa Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada saat itu bersama dengan ibu-ibu Derap Warapsari serta beberapa organisasi perempuan mendorong Polri untuk membentuk Ruang Pelayanan Khusus ( RPK ) untuk melayani para korban tersebut. Sebagai pilot project dijajaran Polda Metro Jaya dibentuk 9 unit RPK tahun 2001 dilanjutkan dengan pelatihan untuk penyiapan awak RPK yang didanai oleh Meneg PP sebanyak 35 Perwira Polwan Serse di Pusdik Reskrim Mega Mendung Bogor dan 30 Bintara Serse di Padang Sumbar.

3.

Dasar Hukum 1)

Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Wanita.


6


2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

9) 10)

4.

Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTPPO ) Peraturan Kapolri Nomor. 10 Tahun 2007 tentang OTK UPPA. Peraturan Kapolri Nomor .3 Tahun 2008 tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan /atau korban tindak pidana.

Tujuan UPPA a.

b.

c.

Memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban, dan /atau tersangka yang ditangani di UPPA. Untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan /atau korban perempuan dan anak serta tindak pidana lainnya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan ekses trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.


7


5.

Prinsip UPPA Prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan /atau korban antara lain : a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. b. Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan /atau korban yang memberikan keterangan. c. Menjaga kerahasiaan saksi dan /atau korban. d. Meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan /atau korban untuk memberikan keterangan.. e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak; f. Tidak menghakimi saksi dan/atau korban. g. Menyediakan penerjemah, apabila diperlukan. h. Mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian. i. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya. j. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadian dan kepastian hukum; k. Memperlakukan saksi dan /atau korban dengan penuh empati.

6.

Asas-asas UPPA Pelaksanaan kegiatan pelayanan di UPPA memperhatikan asas-asas sebagai berikut : a. Asas legalitas yaitu berdasarkan hukum yang berlaku. b. Asas praduga tak bersalah yaitu semua orang diangkat tidak bersalah sebelum ditentukan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. c. Asas perlindungan dan pengayoman yaitu memberikan perlindungan hak-hak saksi korban/atau tersangka yang sedang di proses. d. Asas kekeluargaan memperlakukan yang dilayani seakan sebagai anggota keluarga. e. Asas pembinaan yaitu tujuan pelayanan untuk menumbuh kembangkan potensi anak dan perempuan.


8


f.

g. h.

Asas keadilan yaitu mendasari prinsip keadilan dalam penanganan tidak membedakan, tidak memihak. Asas pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal. Asas nesesitas yaitu berdasarkan keperluan.


9


BAB II TEMPAT, KEDUDUKAN, FASILITAS DAN PERLENGKAPAN SERTA PERSONEL YANG MENGAWAKI UPPA

Kompetisi Dasar Memahami tempat, kedudukan, fasilitas dan perlengkapan serta personel yang mengawaki UPPA. Indikator Hasil Belajar 1. 2. 3. 4.

Menjelaskan tempat dan kedudukan UPPA. Menjelaskan fasilitas dan perlengkapan UPPA. Menjelaskan personel yang mengawaki UPPA. Menjelaskan tugas UPPA.

PENGETAHUAN UPPA DIKTUK BRIGADIR POLWAN 10


1.

2.

Tempat dan Kedudukan UPPA a.

UPPA wajib dibentuk di tingkat : 1) Mabes Polri. 2) Polda. 3) Polwil/tabes. 4) Polres/Polresta.

b.

Secara selektif UPPA dapat dibentuk ditingkat Polsek berdasarkan pertimbangan kerawanan wilayah setempat yang dipandang sangat perlu untuk dibentuk UPPA.

c.

Kedudukan UPPA pada masing-masing kesatuan yaitu : 1) Pada UPPA Bareskrim Polri untuk UPPA Mabes Polri. 2) Pada pengembangan fungsi Reskrim c.q Pidana Umum untuk tingkat Polda sampai dengan Polres.

Fasilitas dan Perlengkapan UPPA a.

UPPA dilengkapi fasilitas dan perlengkapan : 1) Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain mebelair, bahan bacaan, media TV /radio, penyejuk ruangan. 2) Ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan /keluhan saksi dan/atau korban guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder). 3) Ruang kontrol berfungsi untuk memantau kegiatan diruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilegkapi antara lain alat perekam kegiatan, mebelair, komputer server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor penyejuk



4)

b.

3.

ruangan, alat tulis, lemari arsip dan kelengkapan lain yang diperlukan; Ruang istirahat berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.

Kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih tidak menimbulkan kesan menakutkan dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.

Personel yang Mengawaki UPPA a.

b.

c.

d. e.

Jumlah personel yang mengawaki UPPA untuk tingkat Mabes Polri, Poda dan Polres sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri dari : 1). Pengendali UPPA . 2). Staf administrasi. 3). Petugas pemberian pelayanan 4). Petugas pemeriksa. Personel yang bertugas di UPPA diutamakan Polisi Wanita (Polwan) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri yang wanita. Dalam hal tidak terdapat petugas Polwan dan PNS Polri wanita, UPPA dapat diisi oleh personel Polri Pria. Petugas UPPA selalu siap sedia selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya. Persyaratan personel Polri pria dan Polwan yang bertugas di UPPA antara lain : 1) Memiliki latar belakang pendidikan Reserse; 2) Memiliki pengalaman sebagai penyidik atau penyidik pembantu. 3) Memiliki kemampuan pelaksanaan tugas di UPPA



4)

5) 6) f.

4.

Memiliki pengetahuan hukum, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan HAM; Berperilaku sopan dan memiliki kepedulian terhadap masalah perempuan dan anak. Reputasi memiliki catatan tugas yang baik.

Persyaratan personel PNS Polri wanita yang bertugas di UPPA antara lain : 1) Pernah bertugas atau sedang bertugas dilingkungan Reserse Polri. 2) Memiliki kemampuan pelaksanaan tugas di UPPA 3) Memiliki kepedulian terhadap masalah perempuan dan anak. 4) Memiliki catatan tugas yang baik.

Tugas UPPA Tugas UPPA adalah sebagai berikut : a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana b. Membuat Laporan Polisi. c. Memberikan konseling. d. Mengirimkan korban ke PPT atau Rumah Rakit terdekat. e. Pelaksanaan penyidikan perkara. f. Memintakan visum. g. Memberikan penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya. h. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh i. Menjamin keamanan dan kesalatan korban j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/rumah aman. k. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral.



l. m.

Memberitahukan perkembangan penanganan kasus kepada pelapor. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.



BAB III MEKANISME PELAYANAN DI UPPA

Kompetensi Dasar Memahami mekanisme pelayanan di UPPA Indikator Hasil Belajar 1. 2. 3.

Menjelaskan tahap penerimaan laporan Polisi di UPPA. Menjelaskan tahap penyidikan. Menjelaskan tahap akhir penyidikan.



Personel yang mengawaki UPPA, memberikan pelayanan kepada perempuan dan/atau anak yang statusnya sebagai saksi pelapor dan korban serta perempuan dan/atau anak yang statusnya sebagai tersangka tindak pidana. Mekanisme pelaksanaan tugas/ tata cara penanganan saksi dan /atau korban tindak pidana di UPPA meliputi : a. Penerimaan laporan Polisi. b. Penyidikan. c. Tahap akhir penyidikan. 1.

Tahap Penerimaan Laporan Polisi a. b.

c.

d.

e.

f.

g. h.

i.

Korban diterima oleh personel UPPA. Proses Pembuatan Laporan Polisi didahului dengan wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi dan korban Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan penindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan penanganan medis – psikis serta memantau perkembangannya. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan wawancara guna pembuatan laporan Polisi. Pembuatan laporan Polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti. Register penomoran laporan Polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (RPK). Dalam hal saksi dan /atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ketempat tujuan rujukan, dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya. Dalam hal saksi/atau korban selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu visum maka petugas



j.

2.

mengantarkan saksi dan /atau koraban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

Tahap Penyidikan a.

b. c.

d.

e.

f.

Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Rumah Sakit Polri atau Rumah Sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan Polisi yang dilaporkan oleh Korban. Penyidik menyiapkan administarsi penyidikan. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan Polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban dan satu tersangka saja, maka laporan Polisi tersebut dapat ditindak lanjuti oleh seorang penyidik saja. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Ka UPPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polwan UPPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh penyidik Polri Pria. Apabila saksi korban berasal dari luar kota maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di rumah aman / shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.



3.

Tahap Akhir Penyidikan a.

Koordinasi dengan ahli terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani : 1) Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) 2) PPT atau rumah Sakit terdekat. 3) Psikolog. 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 5) Rumah Aman 6) Instansi. 7) Depdagri. 8) Ditjen Imigrasi Depku 9) Depsos RI 10) Depnakertrans RI 11) Penyidik Polri. 12) Penuntut umum (Kejaksaan) 13) Hakim (Pengadilan)

b. c.

Menyelenggarakan gelar perkara. Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan. Melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses pengadilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

d.

e.



BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN Kompetensi Dasar Memahami tata cara pemeriksaan saksi dan /atau korban. Indikator Hasil Belajar 1. 2. 3.

Menjelaskan tahap persiapan pemeriksaan terhadap saksi dan /korban. Menjelaskan tahap pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban. Menjelaskan tempat pemeriksaan.



1.

Tahap Persiapan Pemeriksaan Terhadap Saksi dan / Korban Persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan /atau korban mempedomani prosedur sebagai berikut : a. Dalam hal telah dibuatkan laporan Polisi, dan akan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan, maka kepala UPPA menunjuk para petugas pemeriksa dengan surat perintah. b. Petugas yang menerima perintah untuk melakukan pemeriksaan segera melakukan kegiatan pemeriksaan meliputi : 1) Menyiapkan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas (Sprin Gas), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). 2) Menyusun rencana penyidikan/pemeriksaan. 3) Menentukan waktu, tempat dan sarana pemeriksaan dan menyampaikan kepada saksi dan /korban yang akan diperiksa. 4) Menyusun daftar pertanyaan pemeriksaan. 5) Menyiapkan ruangan pemeriksaan yang kondusif bagi yang akan diperiksa, agar dapat bebas dari gangguan fisik maupun psikis bagi yang akan di periksa.

2.

Tahap Pemeriksaan Terhadap Saksi dan/atau Korban Pemeriksaan terhadap saksi dan /atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh psikis saksi dan atau /korban yang akan diperiksa, b. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang diperiksal. c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan rasa empati. d. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa.



e. f. g. h. i.

j.

k.

l.

m.

Tidak melaksanakan pengakuan, atau melaksanakan keterangan dari yang diperiksa. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang di periksa. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa; Tidak bertindak diskrimatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senan tiasa menunjukkan bersahabat, melindungi, mengayomi yang diperiksa; Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan saksi dengan keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil laporan polisi yang berguna bagi proses selanjutnya; Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa; Standar urutan pertanyaan yang diajukan antara lain sebagai berikut : 1) Menanyakan kesehatan serta kesediaannya untuk diperiksa. 2) Menanyakan tentang bahasa yang di pahami dan akan digunakan dalam pemeriksaan. 3) Menanyakan perlu tidaknya didampingi oleh penasehat hukum atau pedamping lainnya. 4) Dalam hal yang diperiksa adalah anak, pemeriksa wajib memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-ndangan yang berkaitan dengan anak. 5) Pemeriksaan terhadap anak wajib disediakan pendamping dan atau penasehat hukum dan/ atau psikolog atau penyidik. Pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai subtansi perkara yang sedang diperiksa, antara lain : 1) Latar belakang permasalahan atau perkara. 2) Kronologis peristiwa yang dialami oleh saksi dan/ atau korban.



3)

n.

3.

Kerugian yang diderita oleh saksi dan/ atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi. 4) Barang bukti yang dapat diperoleh dan dapat digunakan untuk alat bukti. 5) Hubungan saksi dan /atau korban dengan saksi lainnya atau tersangka. 6) Tuntutan atau harapan saksi dan/atau korban. Pertanyaan yang perlu diberikan pada bagian akhir pemeriksaan antara lain : 1) Pembacaan kembali hasil pemeriksaan. 2) Apakah ada jawaban-jawaban sebelumnya, perlu dikoreksi/diubah. 3) Apakah ada keterangan tambahan. 4) Apakah ada pemaksaan dalam memberikan keterangan. 5) Apakah bersedia menandatangani BAP.

Tempat Pemeriksaan a.

b.

Tempat pemeriksaan saksi dan/atau korban, selain menggunakan ruang yang tersedia di UPPA dapat juga menggunakan tempat lain yang dikehendaki oleh yang diperiksa. Dalam hal saksi dan/ atau korban tidak dapat hadir di UPPA, maka pemeriksaan dapat dilakukan dirumah /kediaman saksi dan/atau korban atau tempat lain yang diinginkan oleh saksi dan /atau korban.



BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA, PEMBIAYAAN SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Kompetensi Dasar Memahami koordinasi dan kerjasama, pengawasan dan pengendalian.

pembiayaan

serta

Indikator Hasil Belajar 1. 2. 3.

Menjelaskan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan saksi/atau korban. Menjelaskan pembiayaan operasional UPPA. Menjelaskan wasdal UPPA.



1.

Koordinasi dan Kerjasama. a.

b.

c.

e.

2.

Dalam penanganan saksi dan/atau korban yang memerlukan pelayanan khusus di bidang medis, psikis, sosial, konseling, advokasi, dan/atau bantuan hukum, personel yang bertugas di UPPK, wajib melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak PPT setempat. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan tindak pidana lainnya dengan saksi dan/atau korban perempuan dan/atau anak, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di luar negeri. Dalam penanganan perkara dimana saksi dan/atau korban berada di luar negeri, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perwakilan Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perwakilan negara yang bersangkutan yang berada di wilayah Indonesia.

Pembiayaan Segala anggaran yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan tugas operasional di UPPA, dibiyai dengan DIPA Polri. a. Anggaran 1) Pengalokasian anggaran. a) Dukungan anggaran untuk Unit PPA Polri dialokasikan pada satuan kerja (satker) Bareskrim Polri. b) Dukungan anggaran untuk Unit PPA Polda dialokasikan pada satker Dit Reskrim umum Polda Metro Jaya/Dit Reskrim Polda. c) Dukungan anggaran untuk Unit PPA Polres dialokasikan pada satker Polres.



2)

b.

3.

Kebutuhan anggaran untuk Unit PPA antara lain : a) Uang makan. b) Alat tulis kantor, biaya cetak dan foto copy. c) Biaya koordinasi/kemitraan. d) Biaya konseling. e) Biaya penyidikan perkara f) Bahan bakar minyak. g) Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor. h) Biaya pemeliharaan alat khusus Kepolisian. Sumber anggaran Unit PPA. 1) Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Polri. 2) Dapat menerima dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti APBD, bantuan dari Departemen/dinas tertentu, bantuan masyarakat. 3) Dalam pelaksanaan dikordinasikan oleh Unit PPA dan fungsi perencanaan dan bendaharaan satker dimana Unit PPA tersebut berada.

Pengawasan dan Pengendalian a.

b.

c. d.

e.

Unit PPA ditingkat Mabes Polri merupakan koordinator dari unit PPA pada tingkat kewilayahan dan wajib melaporkan kegiatannya kepada Kabareskrim Polri. Unit PPA di tingkat kewilayahan melaporkan kegiatannya kepada Unit III/PPA Dit I/Kamtrannas Bareskrim Polri. Pelaporan dilaksanakan secara berkala dan insidentil Laporan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan secara berjenjang dan periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali. Apabila diperlukan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan sewaktu-waktu.



f.

Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi : 1) Keberadaan Unit PPA diwilayah masingmasing. 2) Kekuatan personel. 3) Sarana dan prasarana. 4) Hambatan. 5) Pendapatan personel. 6) Data kasus yang dilengkapi dengan jenis kelamin korban maupun pelaku.



BAB VI PASAL- PASAL PENTING YANG BERKAITAN DENGAN UPPA Kompetensi Dasar Memahami pasal-pasal penting yang berkaitan dengan UPPA. Indikator Hasil Belajar 1. 2. 3. 4. 5 6.

Menjelaskan Pasal-pasal dalam KUHP. Menjelaskan pasal-pasal Perlindungan anak. Menjelaskan pasal-psal Penggunaan Tenaga Kerja anak dan perempuan . Menjelaskan pasal-pasal Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar Negeri. Menjelaskan pasal-pasal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menjelaskan pasal-pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).



1.

Pasal-pasal Dalam KUHP. a. b. c. d. e. f. a. b. c. d. a. b. c. d. e.

2.

Penganiayaan Pasal 352, 353, 354, 355, 356 KUHP. Pembunuhan Pasal 338. 340, 342 KUHP. Aborsi Pasal 299, 347 KUHP. Perdagangan wanita dan anak Pasal 296, 297 KUHP. Penculikan. Pasal 330, 331 KUHP Melarikan perempuan Pasal 332 KUHP. Penghinaan, pasal 310, 311 KUHP. Perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 335 KUHP. Pengancaman, Pasal 336 KUHP. Pengemisan anak Pasal 301 KUHP. Melanggar kesusilaan di depan umum, Pasal 281 KUHP. Perzinahan Pasal 284 KUHP. Pemerkosaan Pasal 285 KUHP Persetubuhan Pasal 286, 287 (1), 288 (1) KUHP. Perbuatan cabul, Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1) KUHP.

Pasal-pasal Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

3.

Pasal-pasal Penggunaan Tenaga Kerja Anak dan Perempuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Penggunaan tenaga kerja anak dan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 68, 69. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.



4.

Pasal-Pasal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pasal 4, 12, 19, 30, 33, 45, 50,51, 68, 70, 102 103, 104

5.

Pasal-pasal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 5, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

6.

Pasal-pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pasal 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20,21, 22, 23, 24 25, 26, 27.



STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) TINGKAT MABES POLRI.

DIR I/KAM & TRANNAS BARESKRIM POLRI

KANIT I

KANIT I

PANIT LINDUNG

KANIT III PPA

KANIT IV

KANIT V

PANIT LINDUNG



STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) TINGKAT POLDA DIR RESKRIM POLDA METRO JAYA/ DIR RESKRIM POLDA

KASAT OPSNAL

KANIT PPA

PANIT LINDUNG

PANIT IDIK



STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) TINGKAT POLRES

KASAT RESKRIM

KANIT PPA

PA/BANIT LINDUNG

PA/BANIT IDIK




PENGETAHUAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK

Recommend Documents