KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDA ACEH
LAPORAN KEGIATAN (PERIODE Januari-Desember 2014)
BIDANG PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(P2TP2A MADANI KOTA BANDA ACEH)
Pengantar
Landasan Operational Sesuai pasal 28 G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Oleh karena itu pemerintah harus melindungi warga negaranya dari praktek penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia termasuk didalamnya praktek perdagangan orang.
Untuk itu pemerintah melalui Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat mandat sebagai pelaksana untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak tersebut terpenuhi. Ada beberapa target yang ingin dicapai dari pelaksanaan mandat ini. Setiap pencapaian output sudah
ada indicatornya masing-masing. Dan ketentuan
tersebut diatur dalam peraturan nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dan atas dasar inilah maka dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh propinsi di Indonesia.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan diberbagai Bidang Pembangunan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak Kekerasan, termasuk Perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.
Banda Aceh sebagai kota madani juga ikut bertanggung jawab menjalankan mandat diatas melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB),
sehingga
perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan
sesuai standart minimal dan akhirnya mereka dapat berfungsi dan berperan optimal dalam pembangunan ke depan. Tujuan Pembentukan : 1. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/ pemberdayaan 2. Mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh. Sasaran : 1. Perempuan dan anak korban kekerasan 2. Masyarakat 3. Pengambil Kebijakan/ pemerintah 4. Lembaga Pemberi layanan (SKPA, Lembaga Vertikal, LSM) Peran : 1. Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 2. Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Sebagai pusat koordinasi lintas sector terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Konteks Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebagai daerah dengan komposisi jumlah penduduk yang beragam, menyangga persoalan sosial yang tidak sederhana. Perempuan yang menempati setengah dari jumlah penduduknya memiliki masalah spesifik yang beragam, sesuai dengan kondisi geografis. Salah satu masalah yang menjadi keprihatinan pemerintah adalah maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia (human trafficking) terhadap perempuan dan anak. Faktor kemiskinan, beragamnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial
budaya, gaya hidup dan makin besarnya jumlah penduduk yang mempersempit lapangan pekerjaan, membuat perempuan dan anak rentan terhadap permasalahan traficking dan kekerasan lainnya. Sejak Januari s/d Desember tahun 2014 jumlah kasus yang berhasil dicatat dan didampingi P2TP2A Kota Banda Aceh sebanyak 59 kasus yang terjadi diranah domestic dan public dengan berbagai jenis kekerasan dengan rincian dan jenis penanganan layanan psikologis bantuan hukum serta penguatan ekonomi.
Selain penanganan kasus P2TP2A Kota Banda Aceh juga melakukan upaya pencegahan baik melalui kegiatan sosialisasi dan promosi, workshop, FGD, penyebaran leaflet, brochure, poster dan seminar di tingkat masyarakat, kelompok perempuan (Bale Inong), perangkat Gampong, MUSPIKA, LSM, lingkungan pelajar, UPTD (kepolisian, Puskesmas, Rumah Sakit, BP4 Kecamatan dan LSM).
Selanjutnya untuk peningkatan kerjasama/kemitraan antara aparat gampong dan Balai Inong dalam upaya memperkuat pencegahan dan penangananan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di level komunitas maka dilakukan kegiatan audiensi & survey ke 16 gampong di 9 (sembilan) kecamatan se kota Banda Aceh dengan basis per gampong yang ada Balai Inong. Kegiatan ini penting dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi di sekolah dan sosialisasi trafficking serta KtP & KtA pada kelompok perempuan.
Kemudian untuk pelaporan SPM bidang layanan perempuan dan anak korban kekerasan P2TP2A juga melakukan koordinasi lintas sektoral serta asistensi pada petugas di UPTD (Puskesmas, Rumah Sakit, Kapolsek dan BP4 Kecamatan) untuk penerimaan pengaduan dan pencatatan. Termasuk mengumpulkan data dan informasi terkait layanan ini ke seluruh UPTD di kota Banda Aceh seperti Puskesmas, Polresta, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Dinsos, BP4 Kecamatan, LBH Anak dan KKTGA. Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
A. Aktivitas
1. Divisi Pendampingan Kegiatan yang dilakukan ini adalah :
Layanan Konseling dan Konsultasi Hukum Sebagai bagian dari proses pemulihan dan penegakan hokum bagi korban maka secara rutin memberikan konseling dan konsultasi hokum untuk semua klien baru dan konseling dan konsultasi hukum lanjutan klien lama. Hal ini dilakukan untuk persiapan korban saat kasusnya akan diselesaikan baik secara litigasi, dan tehnisnya ada jadwal yang disepakati antara klien dan tim P2TP2A misal dengan home visit atau klien yang datang langsung ke kantor.
Pendampingan klien untuk proses hukum Setelah pra kondisi dan klien siap untuk melapor maka Tim juga mendampingi proses BAP, pemeriksaan saksi dan saat persidangan serta pembuatan gugatan baik di pengadilan negeri maupun Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dengan berkoordinasi pada
pihak Hakim dan Jaksa Penuntut untuk mendapatkan
informasi akurat seputar proses persidangan.
Penyiapan surat – surat dan dokumen terkait lainnya Bagian ini juga menyiapkan surat-surat dan dokumen
pendukung untuk
memperkuat proses sidang antara lain surat duplit gugatan, surat kuasa dan surat perjanjianyang disepakati antara klien dan Tim P2TP2A, akte kelahiran dan dokumen pendukung lainnya
Investigasi untuk Pengumpulan data/informasi Untuk mendukung keterangan dalam penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi maka Tim juga melakukan investigasi Langsungmisalke lokasi, sekolah korban untuk melengkapi keterangan tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak serta kekerasan lainnya
Mengupayakan mediasi untuk penyelesaian non litigasi Untuk kasus-kasus tertentu seperti KDRT, Tim juga mengupayakan proses mediasi antara klien dan suami atau keluarga dengan melibatkan perangkat Gampong. Dan ini biasanya lebih banyak persoalan pengasuhan anak dan harta bersama atau hutang piutang sebelum putusan pengadilan.
Gelar Kasus Eksploitasi dan Pemukulan Anak Untuk mendapatkan jalan keluar secara bersama (kasus spesifik) maka dilakukan gelar kasus dengan mengundang SKPD lintas sektoral, BP3A Propinsi, perangkat gampong, kelompok perempuan, kepolisian dan LSM pemerhati anak
Mencatat perkembangan kasus dan rencana tindak lanjut Bagian ini juga setiap semester membuat catatan perkembangan kasus dan penyusunan rencana tindak lanjut. Hasil dari ini membantu Tim untuk melakukan tindakan lanjutan serta dapat terus mengawal proses yang belum berhasil.
2. Divisi Jaringan Kerja dan Pendidikan Publik Kegiatan yang dilakukan adalah:
Membuat Rencana Aksi Bersama Dengan Psikolog Aceh Untuk menyikapi semakin tinggi kasus kekerasan pada anak maka P2TPA pada tanggal 15 Juli 2014 di Kantor PPKB menyelenggarakan aksi bersama psikolog dengan mengundang semua psikolog Aceh baik lembaga maupun personal untuk urung rembug mencari jalan keluar serta dukungan aksi khususnya untuk membantu proses pemulihan anak korban kekerasan serta melakukan upaya preventif lainnya. Ada beberapa aksi kepedulian yang direncanakan antara lain, memperluas upaya preventif dengan melakukan promosi,sosialisasi, seminar, training dan workshop. Sedangkan upaya penanganan dilakukan dengan cara
meningkatkan kapasitas dan melakukan pemulihan yang efektif. Terakhir semua sepakat bahwa kerjasama lintas sector sangat penting karena korban tidak dapat ditangani hanya dari satu bidang dan harus dilakukan secara holistik.
Sosialisasi Dan Asistensi Pencatatan dan Pelaporan SPM Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Madani Kota Banda Aceh mengadakan Sosialisasi & Asistensi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Aula Kantor PPKB Madani Banda Aceh pada tanggal 21 dan 22 Juli 2014. Sosilalisasi ini
diikuti dari unsur Puskesmas, Kapolsek, BP4
Kecamatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta Pekerja Sosial yang ada diseluruh Kota Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan pemateri ketua P2TP2A Madani Banda Aceh dan IPTU Nelma Yanti SOS (Kanit PPA Polresta Banda Aceh). Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman petugas UPTD
dalammemberikanlayanan
serta adanya
acuan
mekanisme pencatatan dan pelaporan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Koordinasi dengan Dinas PK dan Kepala Sekolah Dalam rangka membantu persoalan pendidikan anak maka Tim juga berkoordinasi dengan Dinas PK kota Banda Aceh dan pihak sekolah yaitu terkait dengan kepindahan sekolah dan adanya anak-anak yang melanggar aturan sekolah. Koordinasi ini penting untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mencari jalankeluar bagi persoalan anak tersebut
Sosialisasi dan Promosi Pencegahan Kekerasan Seksual di sekolah Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan peningkatan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak maka P2TP2A menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi kekerasan seksual di sekolah mulai tingkat TK, SD, SMP dan SMA se Kota Banda Aceh.Kegiatan ini juga melibatkan Polresta Kota Banda Aceh, LSM Balaisyura dan PKBI Aceh.Sampai saat ini tercatat sekitar 42 sekolah yang berhasil dikunjungi. Sebelumnya Tim melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, dan hasilnya ada surat rekomendasi yang diberikan untuk memperkuat koordinasi Tim ke pihak sekolah.
Audiensi dan survey ke 16 Gampong di 9 Kecamatan se Kota Banda Aceh Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober s/d 15 November 2014 dan lokasinya di 16 kantor geuchik dan atau gedung Balee Inong. Kegiatan ini penting dilakukan untuk melihat sejauhmana penanganan kasus KtP dan KtA di gampong selama ini serta mengindentifikasi kendala dan solusinya
Peningkatan kapasitas rutin Tim P2TP2A Dalam rangka meningkatkan kapasitas tim maka setiap jumat ada diskusi tematik. Berbagai
tema dibahas mulai
isu
gender, pendampingan, psikososial,
dokumentasi, support sampai regulasi dll.
3. Divisi Pemberdayaan Kegiatan yang dilakukan adalah:
Pendataan dan pengajuan bantuan ke pihak terkait Untuk pemberdayaan korban maka Tim juga melakukan pendataan dan pengajuan ke Baitul Mall, Kemensos dan BP3A Propinsi untuk mendapatkan bantuan, mengingat sebagian korban adalah perempuan janda, miskin dan menjadi kepala keluarga
4. Divisi Kajian dan Publikasi Kegiatan yang dilakukan adalah:
Mendokumentasikan kegiatan P2TP2A baik Eksternal maupun Internal
Meng Up date informasi di web P2TP2A setiap bulan
Mendesain alat kampanye seperti Banner, Baliho, Spanduk, Video Slide Foto Presentasi untuk kasus ekpsloitasi anak
Mendesign media edukasi untuk promosi Hak-Hak Anak dan Pencegahan Terjadinya Kekerasan Pada Anak
1. Gambaran Penanganan Kasus Januari sampai Desember 2014 a. Jumlah Kasus Januari sampai Desember 2014 Selama bulan Januari s/d Desember 2014 jumlah kasus sebanyak 59 dengan rincian 34 kasus KTP dan 25 Kasus KTA yang terjadi diranah domestic dan public.
Jumlah kasus 59 0
40
5
20
33
perempuan
25 34
1
0
anak
Anak perempuan
20
Sedangkan jenis kekerasan pada perempuan yaitu KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebanyak 28 kasus dan KTP (kekerasan terhadap perempuan) sebanyak 6 kasus. Dan kasus kekerasan pada anak yaitu KDRT sebanyak 5 Kasus, Kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 2 Kasus (yaitu Pemukulan ), Kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 7 Kasus, Ekspoitasi anak sebanyak 5 Kasus, Trafiking anak perempuan dibawah umur sebanyak 2 Kasus, Anak terkait Narkoba sebanyak 2 kasus, dan Anak yang dikeluarkan dari sekolah sebanyak 2 Kasus . Berikut data-data diatas dapat dilihat dalam grafik dibawah ini: Perempuan : 34 Kasus 30 25 20 15 10 5 0
28
8 6 4 2 0 6
KDRT
KTP
7
5
2
Anak : 25 Kasus 5
2
2
2
b. Dampak Dari 59 kasus yang ditangani hampir semua korban mengalami dampak yang lebih dari sesuai dengan jenis kekerasannya, dan secara umum antara lain:
Dampak Fisik; luka memar, patah gigi, lebam, lecet vagina, benjolan dikepala, terganggu saat buang air (kecil dan besar), sakit tenggorokan, demam panas, sariawan
Dampak Psikis; malu, trauma, takut, kesal sedih, labil, putus asa, marah, kecewa, tidak percaya diri, daya ingat berkurang dll
Dampak Ekonomi menjadi pencari nafkah utama, terlilit hutang, tidak dapat bekerja mencari nafkah, dll
Dampak sosial; terganggu interaksi dengan orang lain, menyendiri, dikucilkan dan jadi omongan tetangga
Dampak pendidikan; pindah sekolah, malas belajar, malu dan kurang konsentrasi saat belajar
Dampak seksual; hamil dan terganggu hubungan seksual dan kecanduan seks
c. Usia Korban dan Pelaku
Usia Korban
Usia Pelaku 1 18
13 25
21
0 - 18 thn
0 - 18 Thn
19 - 40 thn
19 - 40 Thn
41 - 60 thn
39
41 - 60 Thn
d. Sebaran Wilayah Sesuai dengan kewenangannya maka P2TP2A bekerja di sembilan (9) kecamatan di Kota Banda Aceh. Untuk sebaran kasus berdasarkan wilayah dapat dilihat dalam grafik dibawah ini: 20
16
15 10 5
8
6 2
6
7 3
5
6
0
Sebaran Wilayah
•
Selain kecamatan tersebut diatas P2TP2A kota Banda Aceh juga menerima laporan kasus dari Aceh besar, yaitu sebanyak 2 kasus namun selanjutnya kasus tersebut dirujuk ke P2TP2A Aceh besar .
e. Kondisi Ekonomi •
Dari 34 orang perempuan yang menjadi korban KTP hanya 3 orang yang mempunyai pekerjaan tetap yakni sebagai PNS, dan 1 orang sebagai karyawan swasta. Selebihnya adalah Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap, menjadi tulang punggung keluarga dan atau hanya menggantungkan ekonomi pada suami, sehingga saat suami tidak lagi memberi nafkah beberapa diantaranya mencoba menyambung hidup dengan jadi tukang cuci gosok dan berjualan. Dan untuk kasus kekerasan terhadap anak, semua kasus yang ditangani adalah anak dengan kondisi ekonomi orang tuannya menengah kebawah, dapat dilihat dalam grafik dibawah ini;
Ekonomi Korban Mengurus RT 20
25
PNS Jualan
2
5
4
3
Buruh karyawan swasta Tidak Bekerja
f. Penanganan Kasus
28 31 (Psikologis dan Hukum)
Pendampingan Ditutup
Keterangan:
Masih dalam proses pendampingan 31 kasus (layanan psikologisdan hukum) Ditutupsebanyak 28 kasus dikarenakan klien telah rujuk dengan suami,telah selesai di pengadilan, diputuskan penanganan karena telah pulang kewilayah asal dan dirujuk ke P2TP2A lain
Kendala-Kendala Dalam pelaksanan seluruh kegiatan baik diinternal maupun
eksternal
ada beberapa
kendala yang dihadapi, antara lain:
Koordinasi lintas sektoral belum maksimal
Sarana dan prasarana pendukung belum memadai
Masih minimnya anggaran yang tersedia khususnya untuk pendampingan korban dan kegiatan pendukung lainnya
Sulitnya melengkapi dokumen dan alat bukti lainnya (untuk proses litigasi)
Belum sepenuhnya ada dukungan masyarakat terhadap anak dan perempuan korban kekerasan
Belum tersedianya lembaga perlindungan saksi korban di Aceh sehingga korban, keluarga dan masyarakat masih takut memberikan kesaksian di kepolisian
B. Rekomendasi
Mengefektifkan pertemuan lintas sektoral (bulanan atau tiga bulanan)
Penguatan aparatur gampong dan Bale Inong dalam pencegahan dan penanganan kasus KTP dan KTA
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk operasional
Membangun mekanisme bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KTP/KTA di Kota Banda Aceh
Adanya komitmen Bapeda dan DPRK kota Banda Aceh untuk dukungan program dan anggaran
Mendorong ketersediaan lembaga perlindungan saksi korban di Aceh
C. Rencana Program Tahun 2015 •
Pendampingan korban (litigasi & Non litigasi)
•
Memperluas upaya pencegahan ke masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, promosi dan FGD serta penyediaan alat kampanye (terkait hak-hak perempuan dan perlindungan anak)
•
Membangun mekanisme penanganan kasus KTP/KTA di komunitas (penguatan aparatur gampong & bale inong)
•
Memperkuat kerja sama lintas sektoral termasuk LSM (koordinasi rutin, penyediaan rumah aman sementara dan penyusunan aksi bersama)
Penutup
Demikianlah laporan ini disusun oleh P2TP2A Kota Banda Acehsebagai bagian dari bidang layanan perempuan dan anak korban kekerasan dan dibawah koordinasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja Tim P2TP2A, sehingga P2TP2A dapat terus eksis dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh
