PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPTPPA) DALAM MENDAMPINGI KORBAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN MALANG THE ROLE OF INTEGRATED PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPTPPA) IN ACCOMPANYING CHILD ABUSE VICTIM IN MALANG REGENCY Yuliana Indriaswari* Arbaiyah Prantiasih** A.Rosyid Al Atok**
*Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM, E-mail:
[email protected] **Dosen Pembimbing Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM, Jalan Semarang 5 Malang 65145
ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan programprogram yang ditetapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; (2) Mendeskripsikan pelaksanaan program yang ditetapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; (3) Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; (4) Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh empat kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, Dalam melaksanakan tugasnya, PPTPPA mempunyai beberapa program layanan antara lain: (a) Layanan Cegah Kekerasan; (b) Layanan Advokasi Korban, dalam layanan ini ada dua jenis pendampingan yaitu: Ligitasi dan nonligitasi.; (c) Layanan Reintegrasi dan Rehabilitasi. Kedua, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, karena lembaga PPTPPA bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mendampingi anak korban kekerasan. Ketiga, kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak, yaitu: (a) Jika masalah yang dihadapi anak terlalu kompleks, misalnya keluarga pelaku yang ikut mengintimidasi korban; (b) Waktu bertemu saat pendampingan yang terlalu sedikit sehingga penyembuhan dapat berjalan lama; (c) Jika keluarga kurang mendukung dengan upaya yang dilakukan oleh PPTPPA; (d) Kurangnya tenaga sosial/ tenaga konselor. Keempat, upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam mengatasi kendala yang terjadi yaitu: (a) Melakukan pendekatan kepada keluarga korban sehingga keluarga dapat membantu proses penyembuhan korban; (b) Memindahkan korban ketempat yang aman agar pelaku tidak dapat mengetahui keberadaan korban; (c) Mengusahakan korban dapat bersekolah lagi dengan cara bekerja sama dengan Kemensos agar memperoleh beasiswa.
Kata Kunci: PPTPPA, Kekerasan Anak
ABSTRACT: Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) Dalam Mendampingi Korban Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Malang. The objective of this research as follow: (1) Describing programs that established by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA); (2) Describing the implementation of program that been established by PPTPPA; (3) Describing the obstacle that faced by PPTPPA; (4) Describing effort that conducted by PPTPPA to cope with the obstacle. This research uses qualitative approach. Based the data analysis result, it is obtained four conclusions as follow: First, In implementing the task, PPTPPA has many service programs such as: (a) Abuse Prevention Service; (b) Victim Advocacy Service, in this service there are two kinds of accompanying, litigation and non-litigation; (c) Reintegration and Rehabilitation Service. Second, the implementation of this activity runs well, because PPTPPA institution cooperates with many parties in accompanying child abuse victim. Third, the obstacle that faced by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) as follow: (a) If the problem that faced by children is too complicated, for example, perpetrator family that intimidate the victim; (b) Too little time of accompanying, thus the healing needs a long time; (c) If the family gives less support with what been attempted by PPTPPA; (d) Less social/counselor worker. Fourth, the effort of PPTPPA to cope with the obstacle as follow: (a) Doing approach to the victim’s family, thus the family can help the healing process for victim; (b) Moving the victim to the safer place, thus the perpetrator cannot know the victim location; (c) Attempting to make the victim can go back to school by doing the cooperation with Social Ministry in order to get scholarship.
Keywords: PPTPPA, Child Abuse Kasus kekerasan terhadap anak-anak sering terjadi di masyarakat. Anak sebagai mahluk yang lemah, polos dan membutuhkan perlindungan menyebabkan orang dewasa sering melampiaskan kemarahan kepada anak-anak. Setiap tahun jumlah kasus kekerasan pada anak semakin meningkat. Pemerintah sudah banyak membentuk peraturan yang dapat melindungi anak dari tindak kekerasan, namun tidak membuat pelaku kekerasan menjadi jera. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, khususnya pemerintahan daerah Kabupaten Malang untuk menanggulangi masalah kekerasan anak. Salah satunya upaya tersebut adalah membentuk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar dapat memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan khususnya anak. METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Mcmillan & Schumacher (dalam Wiyono, 2007:72) penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang dilakukan secara sistematis dan intensif dipandang dari sudut subyek penelitian. Sedangkan menurut Creswell (dalam Patilima, 2013:2) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami permasalahan sosial berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk melalui kata-kata dan
melaporkan pandangan informan secara terperinci. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan dengan kata-kata dalam bentuk narasi tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (PPTPPA) dalam mendampingi korban kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Malang. Penelitian terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (PPTPPA), dilakukan dengan cara mengamati kegiatan pendampingan terhadap kasus korban kekerasan anak yang ada di Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, peranan peneliti yaitu sebagai pengamat partisipan yang artinya pengamat tidak menjadi anggota yang masuk secara penuh ke dalam organisasi tersebut. Kemudian, proses pengamatan juga dilakukan secara terbuka sehingga kehadiran peneliti diketahui statusnya oleh informan. Hal ini dapat memudahkan proses penelitian, sehingga peneliti memperoleh data yang dibutuhkan secara utuh dan mendalam. Dalam Penelitian ini, peneliti mengamati program Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam mengatasi kekerasan yang dialami oleh anak dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) yang berada di Kabupaten Malang. Lokasi dalam penelitian ini, tepatnya di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) yang berada di Jalan Nusa Barong No. 13 Malang. Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu Ketua serta Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang terkait dengan penelitian. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah datadata tentang anak korban kekerasan serta alasan terjadinya kekerasan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku yang relevan dengan isi penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti untuk melakukan proses pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Program Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) adalah lembaga berbasis masyarakat yang beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam melakukan tugasnya, PPTPPA mempunyai program layanan antara lain: 1) Layanan Cegah kekerasan, Layanan ini merupakan kegiatan PPTPPA yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan khususnya pada perempuan dan anak. Layanan cegah kekerasan dapat berupa pelatihan problem solving untuk anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berkebutuhan khusus/ mempunyai masalah, pelatihan pendampingan korban kekerasan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa perwakilan
organisasi wanita, dialog interaktif melalui radio RRI dan Kanjuruhan, semiloka guru BK, penguatan kelembagaan, layanan telepon sahabat dan konsultasi melalui jejaring sosial. Menurut PERBUP Kota Malang No. 8 Tahun 2011 pasal 7, tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah ”memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak”. Berdasarkan paparan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Adanya kesesuaian temuan penelitian dengan tugas yang diberikan oleh pemerintahan Kabupaten Malang yang tertuang pada PERBUP Kota Malang No. 8 Tahun 2011 pasal 7 merupakan bukti bila Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjalankan tugasnya dengan baik. 2) Layanan Advokasi Korban, Layanan ini merupakan kegiatan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban kekerasan anak, perebutan anak, anak terlantar, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pendampingan yang dilakukan ada 2, yaitu Ligitasi dan Nonligitasi. Ligitasi yaitu apabila korban menempuh jalur hukum, PPTPPA akan mendampingi korban saat pelaporan, mencari pengacara, membuat BAP, melakukan VER, rawat inap di Rumah Sakit, hingga saat proses hukum di pengadilan. Selain itu PPTPPA juga melakukan dampingan psikologis, spiritual dan menyediakan rumah aman/ shelter bagi korban kekerasan. Sedangkan nonligitasi yaitu apabila korban menempuh jalur nonhukum. PPTPPA dapat mendampingi korban secara psikologis, spiritual, melakukan mediasi antara korban dan pelaku, dan menyediakan rumah aman/ shelter bagi korban yang membutuhkan. Menurut PERBUP Kota Malang No. 19 Pasal 5 Tahun 2010 yaitu: Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan: (a) penanganan pengaduan/pelaporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (c) rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (d) penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (e) pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan paparan data, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak telah melaksanakan pendampingan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang disusun oleh Pemerintahan Kabupaten Malang didalam PERBUP Kota Malang No. 19 Pasal 5 Tahun 2010. 3) Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi, Layanan ini merupakan kegiatan pascatrauma korban tindak kekerasan. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu perempuan korban kekerasan mempunyai keberdayaan secara ekonomi. Sedangkan layanan reintegrasi adalah PPTPPA membantu korban kekerasan untuk dapat hidup dengan layak di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ada beberapa hak yang harus diterima oleh anak yaitu ”setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, sosial dan
setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minta dan bakatnya”. Lembaga PPTPPA telah membantu korban kekerasan untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai individu yang bebas tanpa diskriminasi. Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai lembaga pelayanan masyarakat. PPTPPA membantu korban untuk kembali ke lingkungan hidupnya dengan layak. Untuk anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan, anak akan malu dan tidak mau bersekolah lagi. Namun lembaga PPTPPA mengusahakan memberikan anak pendidikan sesuai dengan hak-hak anak yang tercantum pada UndangUndang Perlindungan Anak. Pelaksanaan Program Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (PPTPPA) Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa , dalam melaksanakan program dan kegiatan PPTPPA bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Pemerintahan Kabupaten Malang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (PT), Organisasi Masyarakat (Ormas), UPPA Polres Kepanjen, Puskesmas, WCC, dll. Kemudian untuk layanan rehabilitasi dan reintegrasi, PPTPPA bekerja sama dengan beberapa pihak memberikan dana bantuan berupa tabungan kepada anak korban kekerasan. Tabungan tersebut digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan tidak dapat diambil tanpa dampingan konselor. Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak melaksanakan program kegiatan dengan lancar. PPTPPA bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat memberikan pelayanan dan bantuan kepada korban tindak kekerasan. selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memerangi tindak kekerasan merupakan faktor penting yang harus diwujudkan bersama-sama untuk meminimalisir korban tindak kekerasan. Kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Melakukan Pendampingan Pada Korban Kekerasan Anak Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa, dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Malang, lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentu mengalami berbagai macam kendala antara lain: 1) Jika masalah yang dihadapi anak terlalu kompleks, misalnya keluarga pelaku yang ikut mengintimidasi korban; 2) Waktu bertemu saat pendampingan yang terlalu sedikit sehingga penyembuhan dapat berjalan lama; 3) Jika keluarga kurang mendukung dengan upaya yang dilakukan oleh PPTPPA; 4) Kurangnya tenaga sosial/ tenaga konselor. Menurut penulis, kendala yang dihadapi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan tantangan untuk
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada korban tindak kekerasan. Kendala yang disebabkan oleh orang tua dan lingkungan tinggal korban membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengatasi kondisi tersebut. Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui berbagai kendala yang dihadapi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan di Kabupaten Malang. Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Mengatasi Kendala Dalam Mengatasi Kendala yang Ada Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa, untuk mengatasi kendala yang timbul dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan berbagai upaya antara lain: 1) Melakukan pendekatan kepada keluarga korban sehingga keluarga dapat membantu proses penyembuhan korban; 2) Memindahkan korban ketempat yang aman agar pelaku tidak dapat mengetahui keberadaan korban; 3) Mengusahakan korban dapat bersekolah lagi dengan cara bekerja sama dengan Kemensos agar memperoleh beasiswa. Menurut penulis, upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah baik. PPTPPA bekerja sama dengan banyak pihak sehingga kendala yang ada dapat diatasi dengan baik. Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan di Kabupaten Malang. PENUTUP Kesimpulan Program Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) dalam mendampingi korban kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) Kabupaten Malang berdiri pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati No.8 tahun 2011. PPTPPA Kabupaten Malang adalah lembaga berbasis masyarakat yang beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, PPTPPA mempunyai beberapa program layanan antara lain: a) Layanan Cegah Kekerasan, Kegiatan ini merupakan upaya PPTPPA untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, yaitu pelatihan problem solving untuk anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berkebutuhan khusus/ mempunyai
masalah. Selain itu, PPTPPA juga mengadakan kegiatan pelatihan konseling/ pendampingan terhadap korban kekerasan untuk kader yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak. Kader yang mengikuti pelatihan adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan gabungan dari beberapa organisasi kewanitaan. PPTPPA juga mengikuti FGD bersama bersama multistakeholder pemerhati perempuan dan anak di Kabupaten Malang; b) Layanan Advokasi Korban, Dalam layanan ini ada dua jenis pendampingan yaitu: Ligitasi dan nonligitasi. Ligitasi yaitu apabila korban menempuh jalur hukum atau kasus sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pendampingan yang dilakukan PPTPPA saat ligitasi adalah mendampingi korban saat pemeriksaan, pembuatan BAP, melakukan Visum Et Repertum (VER), rawat inap, perawatan kesehatan, menyediakan pengacara, hingga saat persidangan. Selain itu PPTPPA juga melakukan pendampingan secara psikologis, penguatan dan dukungan kepada korban, dan penguatan secara spiritual atau agamanya sehingga korban mampu menjalani kehidupan dengan baik. Sedangkan pada pendampingan nonligitasi, PPTPPA hanya memberikan pelayanan pendampingan secara psikologis berupa penguatan dan dukungan, juga pendampingan secara spiritual. Bagi korban yang merasa terancam terhadap pelaku kekerasan PPTPPA menyediakan shelter/ rumah aman; c) Layanan Reintegrasi dan Rehabilitasi, Layanan ini diberikan setelah proses hukum berakhir atau pascatrauma. Untuk perempuan korban KDRT, PPTPPA memberikan pelatihan pemberdayaan ekonomi, bantuan secara ekonomi, dan bantuan sosial sehingga korban dapat membangun kembali kehidupannya dengan baik. Sedangkan untuk anak korban kekerasan, PPTPPA dapat membantu dalam bidang pendidikan anak. PPTPPA mengusahakan beasiswa sehingga anak dapat kembali bersekolah. Pelaksanaan Program Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (PPTPPA) Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, karena lembaga PPTPPA bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mendampingi anak korban kekerasan. Pada Pelayanan pendampingan dapat diperoleh korban melalui prosedur sebagai berikut: a) Klien/ korban melakukan pengaduan ke pengurus/ admin atau korban sudah mendapat rujukan dari UPPA Polres Malang; b) Kemudian admin melaporkan kasus kekerasan kepada ketua harian; c) Ketua harian menunjuk konselor yang akan mendampingi korban; d) Ketua harian memberikan rujukan kepada psikolog untuk memberikan tes psikologi sehingga dapat memutuskan pendampingan seperti apa yang akan diberikan kepada korban. Kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Melakukan Pendampingan Pada Korban Kekerasan Anak Kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak pasti ada, yaitu: a) Jika masalah yang dihadapi anak terlalu kompleks, misalnya keluarga pelaku yang ikut mengintimidasi korban; b) Waktu bertemu saat pendampingan yang terlalu sedikit sehingga penyembuhan dapat berjalan lama; c) Jika keluarga kurang mendukung dengan upaya yang dilakukan oleh PPTPPA; d) Kurangnya tenaga sosial/ tenaga konselor.
Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Mengatasi Kendala Dalam Mengatasi Kendala yang Ada Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam mengatasi kendala yang terjadi yaitu: a) Melakukan pendekatan kepada keluarga korban sehingga keluarga dapat membantu proses penyembuhan korban; b) Memindahkan korban ketempat yang aman agar pelaku tidak dapat mengetahui keberadaan korban; c) Mengusahakan korban dapat bersekolah lagi dengan cara bekerja sama dengan Kemensos agar memperoleh beasiswa. Saran Dari hasil penelitian terhadap peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) di Kabupaten Malang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Bagi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA), Agar menambah pengurus lembaga atau konselor sehingga dapat memberikan pelayanan pendampingan dengan maksimal. Dengan bertambahnya pengurus lembaga PPTPPA, program kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar; 2) Bagi Tokoh Masyarakat, Agar lebih aktif berpartisipasi dalam upaya mengatasi masalah kekerasan khususnya pada anak-anak. Kemudian agar tindak kekerasan di Kabupaten Malang dapat berkurang, masyarakat dapat mengikuti kegiatan penyuluhan/pelatihan pendampingan dan kerja sama dengan pemerintah daerah; 3) Bagi Orang Tua, Agar lebih memperhatikan kondisi anak. Apabila ada gejala yang menunjukkan anak menjadi korban tindak kekerasan berikan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu membiasakan berkomunikasi dengan anak sangatlah penting karena dengan berkomunikasi orang tua akan mengetahui masalah yang sedang dihadapi anak; 4) Bagi Korban Agar lebih berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, tidak hanya menganggap bahwa masalah kekerasan adalah masalah pribadi. Lebih banyak berkomunikasi dengan orang terdekat dan tidak mudah mempercayai dan menerima sesuatu dari orang lain. DAFTAR RUJUKAN Budi Wiyono, Bambang. 2007. Metodologi Penelitian. Malang: Rosindo Malang. Patilima, Hamid. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Malang. PERBUP Kota Malang No. 19 Pasal 5 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Undang-Undang Perlindungan Anak. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.
