PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH Dalam Rangka Pertemuan di BAPPENAS Jakarta, 11 Mei 2016
VISI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018
MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
DASAR KEBIJAKAN
Komitmen Gubernur Jawa Tengah
Visi & Misi
RPJMD
Penangan Kasus
• Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran. • Misi 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan • Misi 5 : Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang banyak. • Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
MISI: Mewujudkan KKG di Semua Bidang Pembangunan
PERDA 3/2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Jawa Tengah
ARAH: Berkurangnya Tindak Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak
PERDA 7/2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Jawa Tengah
RPJPD (PERDA NO. 3/2008)
PPT dan KPK2BGA GUGUS TUGAS TRAFFICKING
RPJMD JATENG 2013 – 2018 Perlindungan Korban dan Pengurangan Risiko Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi dan Penelantaran Anak
MOU Antar Provinsi & Aparat Penegak Hukum (SPPT-PKKTP)
SP SPM SOP PENGANGGARAN
PENANGANAN KORBAN (Pencegahan, Perlindungan, & Pemulihan)
DATA SITUASI KEKERASAN THDP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pesebaran Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Jawa Tengah Tahun 2015
Jepara Jepara Pati Rembang
Brebes
Kota Pekalongan
Kota Tegal Tegal
Kudus
Pemalang
Kab. Pklgn
Demak
Batang Batang
Blora
Kota Semarang Kendal Grobogan
Purbalingga
Cilacap
Banjarnegara Wonosobo
Banyumas
Kab Semarang Salatiga
Kota Mgl Magelang Kab. Mgl
Kebumen
Purworejo
Magelang
Boyolali
Sragen
SRK Surakarta
Klaten
Karanganyar Sukoharjo
DI. Yogyakarta
Keterangan : : Kategori Tinggi ( > 100 kasus) yaitu: Kab. Wonosobo, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kota Semarang : Kategori Sedang ( 50 – 100 kasus) yaitu: Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Kebumen, Kab. Magelang, Kab. Pemalang, Kab. Purworejo, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Wonogiri, Kota Surakatrta : Kategori Rendah ( < 50 kasus)
Wonogiri
Jawa Timur
Jawa Barat
Temanggung
2. DATA KEKERASAN 2.1. KORBAN KEKERASAN URAIAN
TAHUN 2011
A
B
C
2012
2013
2014
2015
Jumlah Korban Kekerasan
2.737
2.883
2.184
2.642
2.466
Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin : • Laki – laki • Perempuan
324 2.413
264 2.619
263 1.921
438 2.204
495 1971
Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur : • Anak • Dewasa
1.084 1.550
1.352 1.531
1.035 1.149
1.412 1.230
1.385 1.081
Pelaku Kekerasan • Laki – laki • Perempuan
2.316 285
2.657 224
1.817 149
1.848 * 151 *
2.207 175
2.2. JENIS KEKERASAN YANG DIALAMI KORBAN TAHUN 2011
• Fisik • Psikis • Seksual • Penelantaran • Trafficking • Eksploitasi • KDRT • Lainnya
1.153 491 854 393 158 174
2012
1.107 460 990 243 23 171 48
2013
739 537 742 236 24 82 871 88
2014
686 577 799 293 16 88 1.018 83
2015
836 832 757 82 20 97 1.667 394
Grafik Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin 3.500
3.215
3.000 2.500
2.737
2.883 2.642
2.512
2.466
2.184
500
261
423
324
264
263
438
1.971
2.204
1.921
1.000
2.619
2.251
1.500
2.413
2.792
2.000
495
0
2009
2010
Jml Korban Laki-Laki
2011
2012
Jml Korban Perempuan
2013
2014
2015
Jumlah Korban Kekerasan
Grafik Korban Kekerasan Berdasarkan Usia 2.500
1.230
1.385 1.081
1.412
500
1.149
1.531
1.035
1.352 1.550
2.021
1.000
928 1.553
1.500
1.084
1.194
2.000
0 2009
2010
2011
Korban Anak
2012
2013
Korban Dewasa
2014
2015
Trend Jumlah Korban Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami 1800 1667 1600 1400 1242
1200
1153 1107
1000 800
836
832 801
757
739 686
600
1018
990
952
871
854 812 799 742 658
577 557 537 491 460
400
393
394
293 270 243 236 191
254
200 82
23 19 20 24 16
0
Fisik
Psikis
Seksual
2009
2010
Penelantaran
2011
174 122 88 83 48
171 158
97 88 90 82
Trafficking
2012
Eksploitasi
2013
2014
KDRT
2015
Lainnya
Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (2011 s/d 2015) 3000
2619
2413
2500
2204
1921
2000
1971
1500
1000 500 0 2011
2012
2013
2014
2015
Perempuan Perempuan
2011
2012
2013
2014
2015
Anak
-
1159
816
1054
981
Dewasa
-
1460
1105
1150
990
2413
2619
1921
2204
1971
Total
Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Anak (2011 s/d 2015) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1352 1084
1412
1385
2014
2015
1035
2011
2012
2013 anak
Anak
2011
2012
2013
2014
2015
Laki-laki
-
193
219
358
404
Perempuan
-
1159
816
1054
981
1084
1352
1035
1412
1385
Total
Jenis Kekerasan yang Dialami Korban Tahun 2015 •Lainnya; 394
•KDRT; 1667
•Fisik; 836
•Psikis; 832
•Seksual; 757 •Eksploitasi; 97 •Trafficking; 20
•Penelantaran; 82
Data Korban Kekerasan Tahun 2016 (Per 1 Mei) ANAK DEWASA TOTAL LAKI-LAKI
67
21
88
PEREMPUAN
171
154
325
TOTAL
238
175
413
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
171
200
154
150 100
67
21
50 0
ANAK
DEWASA
PELAYANAN KORBAN
Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan PPT Prov. Jateng
Layanan Pengaduan Layanan Medis Layanan Psikologis Bantuan dan Perlindungan Hukum Layanan Shelter/Rumah Aman Layanan Rehabilitasi Sosial Layanan Reintegrasi Sosial
BP3AKB
Kerjasama SKPD Terkait dan Masyarakat dalam Layanan Korban
Dinas Pendidikan
Peradi, LSM, Ormas, Or.Keagamaan, Akademisi
Dinas Sosial
Penanganan Korban
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Kesehatan
APH RSUD/RSJD
LAYANAN MEDIS
RSUD Provinsi (3 RSUD, 4 RSJD)
1. Pemeriksaan Menyeluruh 2. Perawatan (Rawat Jalan & Inap/Kelas I/VIP) 3. Medicolegal (VER) 4. Psikoterapi 5. Test DNA (ambil sampel dan hasil)
Dinas Kesehatan Provinsi
Penanganan Medis Dasar bagi Korban Kekerasan di Puskesmas
Sekretariat PPT / BP3AKB Provinsi
1. Assesment 2. Pendampingan Korban
LAYANAN PSIKOLOGIS
RSUD Provinsi (3 RSUD, 4 RSJD)
Sekretariat PPT / BP3AKB Provinsi
Rohaniawan
1. Pemeriksaan Psikologis yg Menyeluruh 2. Perawatan (Rawat Jalan & Inap/Kelas I/VIP) 3. Medicolegal (VER) 4. Psikoterapi 5. Visum et psikriatrikum 6. Visum et psikologikum 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengaduan Assesment Konseling Dasar Pendampingan Monev Psikolog
Layanan Rohani
SHELTER/ RUMAH AMAN
Dinas Sosial
1. Pengelola Layanan Shelter/Rumah Aman 2. Pelatihan Ketrampilan Ekonomi di Shelter
RSUD
Layanan Medis di Shelter
Dinas Pendidikan
Homeschooling di shelter
Sekretariat PPT / BP3AKB Provinsi Rohaniawan
1. Pendampingan Korban 2. Assesment 3. Koordinasi SKPD Terkait 1. Ibadah 2. Konseling Rohani
LAYANAN HUKUM
Peradi dan LSM
1. Konsultasi Hukum 2. Bantuan Hukum disemua tahapan peradilan
Polda
1. 2. 3. 4. 5.
Kejaksaan Tinggi
1. Penuntutan 2. Capasity Building untuk Kejaksaan 3. Asistensi dan Pengawasan Kejari
Pengadilan Tinggi
1. 2. 3. 4.
Sekretariat PPT / BP3AKB Provinsi
1. Pendampingan Korban 2. Koordinasi SKPD Terkait
Pelaporan Penyelidikan dan Penyidikan (restitusi) Perintah Perlindungan Capasity Building unt Penyidik Asistensi dan Pengawasan Polres
Pemeriksaan korban Penghukuman Capasity Building Asistensi dan Pengawasan PN
PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL
Sekretariat PPT / BP3AKB Provinsi
1. Pemulangan Korban 2. Reintegrasi Sosial (Penyiapan Keluarga Korban & masyarakat) 3. Monev
Dinas Pendidikan
1. 2. 3. 4.
Layanan Sekolah Beasiswa Pendidikan Dispensasi bagi korban Sekolah Ramah Anak
Disnakertransduk
1. 2. 3. 4.
Pemulangan Korban TKI Bermasalah Pelatihan Keterampilan Penyediaan Lapangan Kerja Kartu Kependudukan (Akte Kelahiran, KK, KTP)
1. 2. 3. 4. 5.
Pemulangan Korban Pelatihan Keterampilan Bantuan Permodalan Pengasuhan Alternatif (temasuk Adopsi) Monitoring oleh TKSK/Peksos/dll
Dinas Sosial
Ormas / TOMA / TOGA
Konseling Masyarakat dan Keluarga, Penguatan Kerohaniawanan
Biaya Sarana SDM Kualitas Partisipasi Masyarakat
• Korban dan keluarga tidak ditarik biaya • Biaya ditanggung APBD Provinsi • Hotline, Pengaduan online, Lapor Gubernur (SMS, Twitter, Website) • Ruang pengaduan, perawatan khusus di UGD dan rawat inap VIP, ruang konseling, ruang bermain anak, Rumah Aman • Tenaga Pendamping • Tenaga medis, psikolog, psikiater, tokoh agama, tokoh masya • Advokat • SDM yang terlatih /dilatih khusus • Standart kelas VIP /Kelas I • Perlindungan kerahasiaan dan keamanan korban dan keluarganya
• • • •
Ormas, LSM, dan organisasi perempuan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (Peradi, LBH) Organisasi profesi (IDI, IBI, HIMSI, dll) CSR Swasta (Telkom, Indosat, Holcim, Bank Jateng, BNI, dll)
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN MELALUI KERJA SAMA
1. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Aparat Penegak Hukum ttg Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT – PKKTP)
Tujuan Nota Kesepahaman dengan Aparat Penegak Hukum ttg Akses Keadilan Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu • Ketersediaan akses keadilan bagi korban kekerasan pada SPPT. • Ketersediaan dan kapasitas SDM aparat penegak hukum, advokat dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak berprespektif HAM. • Menyediakan sarpras memadai untuk akses keadilan bagi korban kekerasan terhadap SPPT. • Meningkatkan komunikasi koordinasi dan kerjasama antar APH, advokat, PPT dan lembaga pendamping korban melalui prosedur standar operasional.
2.
Penandatangan Perjanjian Kerjasama tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( SPPT – PKKTP )
TUJUAN SPPT – PKKTPA DI JAWA TENGAH ; A. Terwujudnya keterpaduan dan kerjasama penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, peningkatan kualitas pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan terhadap pelayanan konseling, perlindungan hukum, bantuan hukum, pemulihan medis dan psikologis, visum, shelter (rumah aman), penguatan psikologis dari rohaniawan, rehabilitasi, reintegrasi, restitusi, kompensasi di APH dan unit-unit kerja terkait di lembaga; B. Terwujudnya kemudahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan akses informasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Provinsi Jawa Tengah selama penanganan perkara oleh lembaga APH sebagaimana dalam sistem peradilan pidana terpadu; C. Terwujudnya keterpaduan dan kerjasama dalam pemberian perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk saksi-saksi;
Lanjutan…. D. Terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak-anak korban kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM; E. Terwujudnya sistem data base yang terpadu dengan lembaga APH; F. Terwujudnya sistem pengaduan korban yang terpadu dengan lembaga APH; G. Terwujudnya keterpaduan dan kerjasama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Penandatanganan dengan Lembaga Molekuler Eijkman
Kerjasama Layanan Tes DNA
Biaya Gratis untuk Tes DNA Khusus Korban: • Perkosaan Anak • Trafficking Anak • Adopsi Ilegal • Penculikan Anak
Dikenai biaya 60% untuk Kasus Lain
2. KERJA SAMA ANTAR PROVINSI DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DAN TRAFFICKING
Prov. Jateng dan Kaltim
Prov. Jateng dan Babel Prov. Jateng dan Kepri
Lanjutan…..
10 Provinsi Mitra Praja Utama (MPU) Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bali, NTT, NTB
6 Provinsi di Luar Mitra Praja Utama (MPU) Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan
Anggaran Penanganan Korban Kekerasan di Jawa Tengah
2016
2015 2014 2013
3,811 M 2012 3,429 M
4,192 M
3,231 M
7,946 M
Sarana Perawatan Medis Korban
Suasana PPT Provinsi Jawa Tengah
TEROBOSAN INOVASI BARU
(1) PENGADUAN DAN PENANGANAN SECARA ONLINE YANG TERINTEGRASI DENGAN LEMBAGA LAYANAN Respon cepat terhadap pengaduan yang terkoneksi dengan lembaga layanan ( yankes), lembaga penegak hukum dan Gubernur.
Sistem Data penanganan kasus yang PPT/P2TP2A Provinsi dg Kabupaten /Kota.
terintegrasi
antara
Pengaduan /Lapor Gub dr masyarakat melalui SMS, Twitter, Website. Pengaduan ke PPT melalui Tessa 129, Telp/HP : 085799664444, 082221109988, 082221106688, SMS, Facebook, Twitter, dan medsos lainnya.
(2) PENCATATAN DAN PELAPORAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK TERINTEGRASI DENGAN ADMINDUK Sistem Pencatatan dan pelaporan secara online dan riil time, terintegrasi dengan data adminduk (mudah identifikasi korban & pelaku sesuai NIK) Mempermudah korban memperoleh akses terhadap program jaminan sosial (BPJS /Jamkemas, Bantuan UEP, Raskin, Bedah Rumah, Sanitasi dan Air Bersih, Bantuan Uang Lauk Pauk untuk korban KTKPM, dll)
Data pilah gender untuk memperkuat pelaksanaan PUG di semua SKPD Prov dan Kab/Kota Dasar perencanaan, pelaks monev di semua SKPD Prov dan Kab/Kota
Penyusunan & pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak oleh SKPD
(3)
Surat Edaran (SE) Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 357 /018140 Tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan Pada Proses Pengambilan Keputusan, Pemenuhan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa yang Responsif Gender
Untuk meningkatkan partisipasi /keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa Untuk mendorong alokasi dana pembangunan desa untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Beberapa desa di kabupaten di Jawa Tengah telah mulai mengalokasikan anggaran desanya untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Besaranya antara Rp. 5.000.000,- s/d 25.000.000,- (Jepara, Semarang, Kebumen, Rembang, dll)
Tindak Lanjut Surat Edaran Gubernur : 1. Keg Need Assignment Inplementasi Penyelenggaraan UU ttg Desa yang berkeadilan Gender di Kab (2 Desa) • Meningkatkan Kapasitas prmp di Kab (2 Desa) ttg Kebutuhan2 dan isu2 kritis yg berkaitan dg prmp sehingga pelaksanaan pembangunan dpt responsive gender • Penguatan kapasitas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa berkeadilan gender 2. Advokasi Penyelenggaraan UU Desa yang berkeadilan Gender • Meningkatkan pemahaman peserta tentang isu2 kritis yg termuat dalam UU Desa sehingga pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dapat diwujudkan • Meningkatkan pemahaman bagi aparat dan masyarakat desa ttg program2 strategis gender sehingga perencanaan yang responsive gender dapat diwujudkan
(4) SISTEM PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT DI DESA Memperkuat keterlibatan dan kemampuan masyarakat serta aparat desa dalam melakukan pencegahan, deteksi dini dan penanganan awal. Mengembangkan organisasi – organisasi perempuan dan anak di tingkat desa, seperti forum anak desa, jaringan perlindungan perempuan dan anak desa, jaringan pencegahan traffiking desa, PKK Desa, ormas desa, dll Ada 8 Kab/Kota yang telah mengembangkan, dengan nama-nama kelambagaan yang bervariasi (KPAD, LPAD, BASKOM, JPA, PAWONMAK Dll) Sistem perlindungan berbasis masyarakat ini telah mejadi contoh untuk model tingkat nasional oleh KPPPARI (2 kabupaten)
(5) SISTEM
PERADILAN PIDANA TERPADU – PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (SPPT-PKKTPA)
(6) INTEGRASI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN KORBAN DENGAN PROGRAM DINSOS, DINAS KOPERASI DAN DINAS PERINDAG
• Dinas Sosial memberikan pelatihan, bantuan modal dan barang usaha dan pendampingan usaha ekonomi.
• Dinas Koperasi memperkuat usaha ekonomi perempuan yang sudah tumbuh melalui fasilitasi pembentukan embrio koperasi perempuan dengan modal kredit bunga ringan. • Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi promosi dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan usaha ekonomi perempuan.
