PENGESAHAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI KEBIJAKAN PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Oleh: OKA WAHYU SETIYA ADI E1A006175 Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Diterima dan Disahkan Pada Tanggal 13 Febuari 2013
Pembimbing I
Pembimbing II
Penguji
Tedi Sudrajat, S.H., M.H NIP. 19800403 200604 1 003
Sri Hartini, S.H., M.H. NIP. 19630926 199002 2 001
Hj. SetiadjengKadarsih, S.H.,M.H. NIP. 19491003 198203 2 001
Dr. Muhammad Fauzan ,S.H., M.Hum
Mengetahui,
NIP.196 50520 199003 1003
Sri Hartini, S.H.,Hukum M.H. Dekan Fakultas NIP.19630926 1990022 001 Tenang Haryanto, S.H.,M.H. Universitas Jenderal Soedirman H j . S e Dr. Angkasa, S.H., M.Humt i NIP. 19640923 198901 1 001 a j e ii n g
NIP.196 20622 198702 1001
S u k i r m a n , S
SURAT PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : KEBIJAKAN PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Bila pernyatan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.
Purwokerto, 13 Febuari 2013
Oka Wahyu Setiya Adi NIM. E1A006236
iii
PRAKATA Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, petunjuk, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penulis menyadari besarnya bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; 2. Tedi Sudrajat, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini; 3. Sri Hartini, SH, MH Ibu selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini; 4. Hj. Setiadjeng Kadarsih SH, MH selaku Dosen Penguji yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi; 5. Hendro Punto Adji, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang; 6. Kepada kedua Orangtuaku yang telah memberikan dukungan baik moril dan materiil saya ucapkan trimakasih yang sebesar-besarnya. 7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
iv
Hanya keikhlasan do’a dan untaian kata terimakasih yang penulis dapat haturkan, semoga kebaikan yang telah dibangun akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat dari-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Purwokerto, 13 Febuari 2013 Penulis
(Oka Wahyu Setiya Adi)
v
ABSTRAK
Aparatur pemerintah memiliki peran yang sangat penting di dalam mewujudkan pembangunan nasional, baik aparatur pemerintah yang berada di pusat maupun yang berada di daerah sehingga keberadaannya perlu ada penataan yang lebih baik di masa reformasi sekarang ini.Pasal 32 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kesejahteraan yang diberikan bukan hanya kepada Pegawai itu saja tetapi juga kepada keluarganya. Semua hal tersebut bertujuan agar para Pegawai Negeri Sipil tekun dalam bekerja. Bahkan kesejahteraan bagi para pegawai terus di tingkatkan salah satunya yaitu kesejahteraan bagi para ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan apabila seorang Pegawai Negeri Sipil saat masih aktif meninggal dunia, hal tersebut di atur dalam Pasal 11 PP Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, Sumber bahan hukum Bahanhukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studi kepustakaan, metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normative kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal pemberian uang duka wafat bagi pegawai negeri sipil hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian dan PP Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Perawatan dan tidak mengeluarkan kebijakan peraturan baik berupa peraturan bupati maupun peraturan daerah.
Kata Kunci : Kebijakan, PemberianUangDukaWafat, PegawaiNegeriSipil.
vi
ABSTRACT
Government officials have a very important role in achieving national development, both government officials who are in the center and In the regions so that its presence there need stobe a better arrangement in there form now. Article 32 of Law No. 43 of 1999 states that welfare is given not only to the clerk, but also to his family. All of it is intended that the Civil Service diligent work. Even the welfare of the employees continue to be improve done that is welfare for the heirsor the families left behind when a civil servant dies while still active, it is regulate din Article 11 of Government Regulation No. 12 Year 1981 About Care, Disability Allowance and Money grief Civil Service. The research method us edin this study is a normative juridical approach, specification research study is prescriptive, sources of primary legal materials legal materials, secondary and tertiary methods of collection of legal materials in the study conducted by an inventory of legislation, documentation and studies literature, the method of presentation of legal materials are presented in the form of narrative text, and analysis method used was a qualitative analysis of the normative model of systematic and grammatical interpretation. Banyumas regency government in terms of provision of mourning for the death of civil servants only pursuant to Law No. 43 Year 1999 on Amendment of Law. 8 Year 1974 on the Fundamentals of Civil Service and Government Regulation No. 12 Year 1981 About Nursing and regulatory policies issued in the form of rules and regulations regents area.
Keywords: Policy, Money Giving Grief Death, the Civil Service.
vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL…………………………………………………………i LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………….ii SURAT PERNYATAAN……………………………………………………iii PRAKATA…………………………………………………………………...iv ABSTRAK…………………………………………………………………...vi ABSTRACT…………………………………………..……………………….vii DAFTAR ISI…………………………………………………………………viii DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………xi BAB I
PENDAHULUAN A. LatarBelakangMasalah………………………………………....1 B. PerumusanMasalah……………………………………………..9 C. TujuanPenelitian……………………………………………….10 D. KegunaanPenelitian…………………………………………...10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Negara Hukum ..........................................................................11 B. HukumAdministrasi Negara…………………………………...12 1.Pengertian Hukum Administrasi Negara…..…………….......12 2.Sumber Hukum Administrasi Negara………………….........16
viii
3. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara…………….……..20 4. Lapangan Hukum Administrasi Negara……………………24 C. Otonomi Daerah….…………………………………...….…...28 1. Pengertian Otonomi Daerah……………..…………….......28 2. Teori Otonomi Daerah……………..…………………........30 3. Asas Otonomi Daerah………………….…………….…….35 D. Kebijakan…………………….………..……….………….…..38 1. Pengertian Kebijakan……………………….……...............38 2. Asas dan Syarat-Syarat Kebijakan………….....………..….40 3. Model Kebijakan…………………………………………...41 4. Kebebasan Bertindak………………………………………43 E. Hukum Kepegawaian………..………..………………….……45 1. Pengertian Hukum Kepegawaian……….……….................45 2. Pegawai Negeri Sipil………………………....……….……47 3. Manajemen Kepegawaian………………………………….56 BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan………………………………………….....61 B. Spesifikasi Penelitian…………………………………………...62 C. Sumber Bahan Hukum.....……………………………………...63 D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.......……………………..65 E. Metode Penyajian Bahan Hukum………………....……...…….65
ix
F. MetodeAnalisisBahanHukum.......………………………..……47 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian………………………………………………...67 B. Pembahasan…………………………………………………….81 BAB V PENUTUP A. Simpulan…………………………………………..…………….119 B. Saran…………………………………………………………….121 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
x
