PENGESAHAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NO.73 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA (REMUNERASI) PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Oleh: LINA DWI MARTHANI E1A006109 Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Diterima dan Disahkan Pada Tanggal
Oktober 2011
PembimbingI,
Pembimbing II,
Hj. Setiajeng K , S.H., M.H. NIP. 19491003 198203 2 001
Sri Hartini, S.H.,M.H. NIP. 19630926 199002 2 001 Penguji,
Tedi Sudrajat, S.H., M.H. NIP. 19800403 200604 1 003 Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S. NIP. 19520603 198003 2 001
SURAT PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NO.73 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA (REMUNERASI) PEGAWAI DI LINGKUNGAN INDONESIA Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Bila pernyatan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.
Purwokerto,
Oktober 2011
LINA DWI MARTHANI NIM. E1A006109
PRAKATA Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, petunjuk, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NO.73 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA (REMUNERASI) PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penulis menyadari besarnya bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunianya; 2. Mamah,
Bapak
serta
saudara-saudaraku
tercinta
yang
selalu
memberikan restu dan dukungannya bagi penulis; 3. Ibu Hj. Rochani Urip Salami, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; 4. Ibu Hj. Setiajeng SH, MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini; 5. Ibu Sri Hartini SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini; 6. Bapak Tedi Sudrajat, SH, MH selaku Dosen Penguji yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi; 7. Bapak Djumadi, SH, SU selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang;
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya keikhlasan do’a dan untaian kata terima kasih yang penulis dapat haturkan, semoga kebaikan yang telah dibangun akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat dari-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Purwokerto,
Oktober 2011
Penulis
(Lina Dwi Marthani)
ABSTRAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NO.73 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA (REMUNERASI) PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Gaji merupakan balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan kebijakan tentang gaji dengan menambah tunjangan kinerja (remunerasi) pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Besar tunjangan yang diterima masing-masing pegawai berbeda. Berdasarkan latarbelakang tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimanakah penerapan Peraturan Presiden No.73 Tahun 2010 tentang tunjangan kinerja (remunerasi) pegawai di lingkungan kepolisian Negara republik Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan serta didukung oleh bahan hukum primer dengan cara studi pustaka yaitu mengumpulkan bahanbahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-perundangan yang berlaku yang ada relevansinya dengan permasalahan, data yang disajikan adalah dengan uraian yang disusun secara sistematis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pengaturan mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada di dalam Peraturan Presiden No.73 Tahun 2010. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut maka besaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam ayat (1), diberlakukan berdasarkan keputusan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
*Kata Kunci : Remunerasi, gaji, kepolisian.
ABSTRACT
Salaries and fringe benefits are awards for work performance of Civil Servants. The Government has issued regulations regarding salary policy by increasing the performance benefits (remuneration) of the staff in the Environmental Police of the Republic of Indonesia. Large allowances received by each employee is different. Based on the background raises the issue of how the application of Presidential Decree 73 of 2010 on the performance benefits (remuneration) employees within the police force to the Republic of Indonesia. The research was conducted using a normative juridical approach to the specification of the research study specification inventory of legislation, the data used are secondary data in the form of legislation and other relevant literature and supported by primary legal materials by way of book study is to collect materials library materials in the form of laws and regulations that apply to any relevance to the issue, the data presented is a description that systematically arranged. Based on this study obtained results that the setting of the Employee Benefit Performance in the Environmental Police of the Republic of Indonesia is in the Presidential Decree 73 of 2010. Pursuant to Article 3 paragraph (2) Regulation of the President is the amount of employee benefits in the environmental performance of the Police of the Republic of Indonesia as referred to in subsection (1), imposed under the decision of the Steering Committee of the National Bureaucracy Reform and the evaluation results of the National Bureaucracy Reform Team in the Environmental Police of the Republic Indonesian.
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL…………………………………………………………i LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………….ii SURAT PERNYATAAN……………………………………………………iii PRAKATA…………………………………………………………………...iv ABSTRAK…………………………………………………………………...vi ABSTRACT…………………………………………..……………………….vii DAFTAR ISI…………………………………………………………………viii BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………..1 B. Perumusan Masalah…………………………………………….7 C. Tujuan Penelitian……………………………………………….8 D. Kegunaan Penelitian…………………………………………...8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Negara Hukum…………………………………........................9 B. Negara Kesejahteraan (welfare state)………………………….11 C. Hukum Administrasi Negara.……………..……………...........12 1. Pengertian Hukum Administraasi Negara.............................13 2. Hukum Kepegawaian............................................................16
3. Hubungan Hukum Kepegawaian dengan Hukum Administrasi Negara..............................................................17 D. Pegawai Negeri dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.......................................................................19 1. Pengertian Pegawai Negeri...................................................19 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia..................23 E. Kewajiban dan Hak Pegawai Negara.............................................24 1. Kewajiban Pegawai Negeri...................................................24 2. Hak Pegawai Negeri..............................................................25 F. Penggajian.......................................................................................27 G. Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia...........................................................30 H. Hierarkhi Peraturan Perundang- Undangan..................................31
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan…………………………………………....33 B. Spesifikasi Penelitian………………………………………….34 C. Sumber Bahan Hukum……………………………..................35 E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum........................................36 E. Metode Penyajian Bahan Hukum……………………………...36 F. Metode Analisis Bahan Hukum..................................................37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian……………………………………………......38 B. Pembahasan…………………………………………………...67 BAB V PENUTUP A. Simpulan…………………………………………..………........80 B. Saran............................................................................................81 DAFTAR PUSTAKA
