Pengembangan Social Forestry Pada Hutan Tanaman Meialul Pola Kernitraan Pengalaman PT. Wi~akarya~ a k t i '
%%?
OIeh : Dr. ir. Hari witono2
Dalam 5 tahun terakhir masalah keamanan di Indonesia merupakan mamiah yang sangat sen'us yang telah menyita perhatian banyak pihak tidak terkecuali perusahaan-penrsahaan swasta. Masalah kearnanan ini menjadi sangat sulit diatasi terutama untuk perusahaanperusahaan yang beroperasi dalam lingkup usaha yang memanfaatkan sumberdaya (ahan yang luas seperti perusahaan perkebunan dan kehutanan. Gangguan oleh masyarakat sekitarnya dapat berupa penjarahan hasil produksi dan harta perusahaan, okupasi areal konsesi maupun tuntutan terhadap hak atas tanah yang secara hukum masih dalam prnses perizinan maupun areal yang telah sah dikuasai dan dikelola oleh perusahaan. Pendekatan keamanan yang berhasil diterapkan selama lebih dari 30 tahun pada masa orde baru dengan melibatkan aparat keamanan (TMI dan POLRI) tidak dapat lagi diandalkan, karena era refomasi telah menyebabkan masyarakat mengalami eupho~ademokrasi, yang pada awalnya menuntut kebebasan berpendapat dan berekspresi, pada akhirnya menjadi masyarakat yang cenderung terlalu bebas dan tidak lagi taat akan hukurn dan atumn-aturan umurn yang berlaku dalam masyarakat. Demikian halnya PT Wirakarya Sakti sebagai perusahaan yang bergem-ak.di bidang hutan tanaman tidak terlepas dari masalah keamanan yang di alami oleh perusahaan sejenis lainnya. Untuk mengatasi masalah keamanan tindakan represif tidak lagi merupakan tindakan yang diprioritaskan sehingga untuk itu diperlukan pendekatan baru untuk mewurangi darnpak negatif dari euphois demokrasi dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program social foresty yang dikaitkan dengan program Pengembangan Masyarakat, dengan rnisi "Mendomng manfaat ekonomi hutan dan menelorong peran serta masyarakat setempat yang kehidupannya terganfung kepada hutan baik Iangsung maupun tidak langsung secara turun ternurn': Dengan rnisi ini perusahaan sadar bahwa pengelolaan hutan secara lestari hanya akan dicapai jika tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pelaku usaha dan sumberdaya hutan itu sendiri, sehingga dengan demikian diperiukan adanya kemitraan antara perusahaan dab masyarakat sekitamya. Melalui pola kemitraan dihampkan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan dapat diakornodasikan.
PT. WKS dengan konsesi seluas 251,218 Ha dikelilingi oleh lebih dari 75 Desa tersebar di I 6 kernmatan $an 4 kabupaten, yang sebagian merupakan desa-desa miskin terpencil dengan sarana dan prasarana fisik seperti sekolah, pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Pendapatan masyarakat sangat tergantung pada sektor pertanian dan kegiatan pentanenanipengumpM hasil hutan kayu yang umumnya berupa kegiahn pembalakan liar (illegal logging). Dari konsesi tersebut baru dapat tedanam seluas 98.000 Ha.
' Disampaikan dalam Pekan llmiah Kehutanan Nasional 2003, Fakultas Kehutanan lnstitut Pertanian Bogor, 7 r-.
September 2003. Community Development Head PT. Wirakarya Sakti, Plaza 811, Tower 2 lantai 32, JI. MW. Thamrin No. 51, Jakart&. *#
,
Sejalan dengan dibukanya jalan-jalan gembus dalam rangka pembangunan hutan tanaman oleh penrsahaan, maka desa-desa yang sebelumnya terisolir dan terpencil saat ini menjadi daerah yang terbuka dan mudah tejangkau oleh alat angkutan. Kondisi ini telah nenlfebabkan ~eningkatanmobifitas penduduk dengan sangat pesat yang pada akhlrnya menimbulkan akibat negatif bagi perusahaan, yaitu dengan munculnya tuntutan (klaim) atas areal konsesi yang sebelumnya merupakan areal yang tidak diminati. Kemudahan rnasuk ke areal-areal di sekitar konsesi dan semakin sulitnya memperoleh areal bertani bagi masysrakat dan meningkatnya nilai jual tanah juga telah meningkatkan jumlah pendatang dari luar kawasan (migran) untuk mengembangkan pemukirnan baru sepanjang jalan ubma dan mengembangkan usaha .produktif yang lebih lanjut mendorong datangnya pendatang baru iebih banyak lagi. Kegiatan para pendatang baru irbi telah secara langsung meningkatkan terjadinya okupasi lahan dan klairn terhadap lahan di dalam konsesi, tanpa adanya dasar hukum yang kuat terhadap kepemilikan lahan dimaksud. .
lssue Pokok
.
Dengan melihat kondisi masyarakat baik yang ada dalam konsesi maupun di luar konsesi, secara umum pennasalahan dan tantangan utarna yang dihadapi perusahaan dalam kaitannya dengan masyamkat sekitarnya adalah sbb: =
= = = =
Klaim terhadap lahanjhutan Okupasilpemukiman liar (illegal settlement) Kesenjangan ekonomi dan sosial antara masyarakat dan perusahaan Lemahnya kemampuan masyarakat untuk memberdayakan diri Lemahnya dukungan pemerintah dalam mengawsi konfiik antara masyarakat dengan perusahaan Menurunnya kualihs sumberdaya alam (lingkungan) disekitar perusahaan Keterbatasan alcses masyarakar atas sumberdaya hutan
Tujuan social forestry hutan tanaman dengan pola kemitraan ini adalah untuk :
*
Mengurangi resiko investasi Menambah ketersediaan bahan baku serpih bagi perusahaan Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat Menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi operasi perusahan Serta berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kehutanan dan pembangunan masyarakat Pelaksanaan Program
Pola kemitraan ini muncul karena kesadaran perusahaan, bahwa pengeiolaan hutan secara lestari hanya akan dicapai jika tercipta hubungan yang hamonis antara masyarakat dengan pelaku usaha dan sumberdaya hutan sendiri. Sehingga membeikan akses masyarakat kepada sumberdaya hutan adalah saiah satu bentuk kepedulian perusahaan. Selain itu dalam rangka menyeiesaikan areal konsesi perusahaan yang di klaim oleh masyarakat maka perusahaan mengembangkan suatu pola kemitraan yang melibatkan masyarakat yang merasa merniliki hak atas areal tersebut. Dalam pola kemitraan ini dlbangun Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) di mana rnasyarakat memiliki hak atas hasil hutan dari areal yang dimitrakan. Perusahaan juga mernberikan kesempatan kepada masyarakat. sekitar yang memiliki sumberdaya lahan yang tidak produktif dengan menggalakkan kegiatan
16
I'n~siclin~ Scminar Masyarakar sekitar i-futaii-l'ckan Ilrniah kchutanan Nnsional Ii ?(HI.?, Hogor, 7 Scptcmbcr 2004
penghutanan kembali areal-areal tidak berhutan dan lahan tidur di luar areal konsesi, dengm rnelakukan kejasarna dalam bentuk pembangunan Xutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK). .-a WTPK merupakan kerjasama atau ~eny~!ssaisn konrlik akibat adanya klaim areal konsesi perusafiazn oleh masyarakat, sehingga dicarikan jalan tengah dengan membangun hutan tanaman di mana masyarakat memiliki hak atas hasil hutan yang akan dipanen dari sebagian areal yang diklaim tersebut setelah melalui kesepakatan. Sedangkan HRPK merupakan kerjasama yang melibatkan masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelola akibat terbatasnya sumberdaya setampat, sehingga pengelolaan diarahkan kepada hutan rakyat.
-
Dalam kerjasam dalam bentuk HRPK maupun HTPK dirasakan perlu ada dukungan dan peran perusahaan untuk mendorong dan membantu masyarakat rnemberdayakan diri sehingga selama menunggu saat panen tanaman pokok (Accasia mangium) selama 6 tahun. masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang memadai sebagai bentuk usaha mecingkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pemberdayaan masyar~ltatdalam meningkatkan penghasilan ini dituangkan dalam program Community Development yang implementasi operasionalnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan seita kemampuan masyarakat lokal secara spesifik. Untuk mengetahui kekhasan masingrnasing daerah maka idealnya implementasi program harus didahului dengan survei sosial atau battkan penelitian sosial, sehingga program yang diimpfementasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan sekedar proyek rnercusuar yang tidak dapat ditiru dan dipraktekkan oleh masyarakat secara berkesinambungan.
HRPK merupakan usaha perusahaan untuk memperluas areal hutan tanaman di luar kawasan hutan dengan tujuan utama untuk menarnbah pasokan bahan baku serpih, sedang tujuan lainnya adalah untuk memanfaatkan lahan tidak produktifltidur yang memiliki potensi kebakaran setiap tahunnya.
Areal-areal berhutan dan tidak berhutan yang tidak produktif dan berada di b a r kawasan hutan (APL) yang secara ekonomis dan secara ekologis tidak iestari dilakukan pendataan. Bukli kepemilikan seeara regal umumnya tidak tersedia. Oleh sebab ilu inventarisasi dilakukan secara berkelompok. Perusahaan membantu melakukan survei dan pengukuran terhadap areal yang ditunjukkan oleh masyarakat, sehingga batas-batas areal rnenjadi jelas untuk menghindari terjadinya sengketa antara penduduk dikemudian ha& Proses sosialisasi terhadap program ini dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah setempat.
Perusahaan juga membantu masyarakat yang terlibat dalam prog;ram HRPK untuk membentuk kelompok tani atau koperasi, sehingga dapat diiakukan pembinaan secara lebih terarah dan terprogram dalam rangka pemberdayaan kelompok dirnaksud. Kelompok tanilkoperasi ini kemudian menjadi wadah kegiatan produktif yang melibaan anggotanya di rnana perusahaan berpefan sebagai mitra yang dapat menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan.
Kelola Bisnis Melibatkan kelompok tani dalarn pengelolaan hutan tanaman dari mulai persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan, baik sebagai peFerja langsung atau
I'rosidmg Seminar Masyankat srlcitar Hutnn-l'ekan llnunh kchutanan Nnslnnnl 11 2003, Hogor, 7 S ~ ~ r c r n b2004 cr
17
.
.-e .-
x e m c J m x m ~ m cr Jr 2 = .P
C
I-.
% s&j t C
' 3 , :
C2-e p
w
C
5 ."
ge,mm 36
Q
a 5
g3;:
1 4
-ESgr
2 E am
JGL3 m
g5
sG
aE;:
-3a, ry, '3
e:.?jjiij4 m m + c -a 3 . s m 73.- 3 .G 3 a
2
.O- em me : .'-a2 2
a o
2
Y m Q-
f"
.<
K
m = g$
m c.-+
2-g
2 %'?
g s m c "' m e, .g .g= 2 0 ag
I co
e022a, fz
L Y C i Q
,,.zg m
6c
El;
m2.Y
.= m m
b "' C 3% 0 5
sg"o
.lii-5z 8 0-36
n,O,m
%
- $.& E
3
2.g
= g 3:: 0 B C t .- m m E m ~ s
E
a,
g
1% C
gm 2
k-58 C
m t;-0 $,e .c a Oa
-
E
$Kg mm Lo a, 3 c V)
-!
5 8 'g
a E c mw E% m .3E Y C m
ac 2 2 8 .i-J 3
a) Y
2.2 $! 0 = a "'g 2 " 25 -a% %.e3
E2 g2
-2 5 g.
f~$ x Lo3
Z E E
.u, - J=m
~
6
9%
X a , C
e r m
amy-0
g.Op a. t o m J, e,'E& E gagu,
-Q
Y
."
".$
g.g 2
m
TC
" 2? 'G
3
se, 0g0 ~ c
--g k ', e
.-
"D
.z
C
",E
$6 E
~
~
Realisasi Program MTPK
Realisasi dari program HTPK meliputi areal seluas 5.241 Ha yang melibatkan 1.876 KK, yangi saat ini baru terealisasi seiuas 791 Ha atau 15%. Data secara rinci disajikan da!am Lampiran 2. Mambatan Pelaksanaan Dan Resiko Investasi
Mambatan yang paling besar ditemukan dafam program HRPM, di rnana masyarakat tidak dapat mernegang komitmen untuk melaksakan peijanjian sedara konsisten. Beberapa kasus terjadi setelah panen daur pertama, masyarakat tidak mau meneruskan untuk daui kedua dan ingin menggantikan dengan tanaman lain seperti kelapa sawit. Keadaan ini sangat . menyulitkan perusahaan mengingat infrastruktur Galan, jembatan dan kana!) yang dibangun . daiam rangka pernbangunan hutan tanaman masih merupakan aset perusahaan.yang belum habis masa manfaatnya (bebum terdepresiasi secara penuh). Di samping itu banyak areal yang diklaim oleh masyarakat dan telah sepakat un-iuk dibuat program HTPK namun kenyataannya tetap tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat tetap mempertahankan tanaman non hutan yang ada di areal tersebut. Sementara itu usaha pemberdapsan masyarakat rnelafui kegiatan produktif juga banyak mengalami hambatan baik dari sisi teknis produksi maupun pemasarannya. Untuk itu perusahaan tetap melakukan pendampingan dan menanggung resiko kerugian apabila terjadi kegagalan produksi maupun kegagalan pemasaran.
Dalam ~angkameningkatkan kualitas ekosistem usaha menghutankan kembali areal-areal yang telah tidak berhutan, semak belukar dan padang alang-alang maka pengembangan pola Hutan Rakyat Pola Kemitcaan maupun Hutan Tanaman Pola Kemitraan menrpakan 'model yang dapat memperkaya program Social Forestry yang dimnangkan oieh Departemen Kehutanan. Kendafa pengeloiaan kawasan akan menjadi issue utama apabila kepastian hukurn terhadap izin yang dikeluarkan oleh peme~ntah tidak dapat dgamin dalarn impiementasi program di lapangan. Untuk itu peran pemerintah dalam membantu penyetesaian konflik yang terjadi akibat adanya klaim lahan hutan rnerupakan keharusan di masa yang akan datang. Selain itu rnenghutankan lahan masyarakat yang tidak produktif dan mempunyai potensi kebakaran lahan setiap tahunnya harus dipikirkan insentifnya apabila dapat dijadikan Mutan Rakyat Pola Kernitraan, mengingat fungsi ekologis dapat dinikmati oleh semua pihak.
Lampiran 1.
PEMBANGUNAN NUTAN RAKYAT POLA KEMIT
I-lariU i r c m c + l ' c n & " ~ m w nSocial Pcmstry p d a I4um 'Ihnamm mclalui I'clla Kcmstram
hmpiran 3 . (ladutan) II. WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABCING B A W T
iV. WILAYAH
KABUPATEN TANJUNG JABUMG TlMUR
[ GWND TOTAL Keterangan :
22
1 8,734
1 27,973.89
( 8,591.59
O = Dalam pelaksanaan panen daur 1
i'r(~siidngSeminar M a s y d a i sekiac Hutan-13el;nn Ilmiah kchutanan Nasional I I MH1.7, Bogor, 7 Srptcmber 2004
1
1
Seminar Masyarakat Sekitar Wactara Waktu
: Minggu, 7 September 2003
Tempat
: Ruang Sidang Sylva, Fakultas Kehutanan IPB
Tema
:
""Pengentbangan
sistarn
PHBM
Dalam
Upaya
Perekonomniian Masyarakat Dalarn Era Otonomi Daerah9' ~ u s u n a nacara :
Nlemperkuat
PELlNDUNG Prof. Dr. Ir. C e e p Kusmana (Dekan Fakultas Kehutanan IPB) PENASEMAT Dr. Ir. Supriyabto, DEA (Pembantu Dekan II! Fakultas Kehutnan IPB) PEMBlNA P Prof. Girdung Darusman 9 Dr. Ir. Hariadi Ka~odiharjo,MSG 9 Ir. lwan Hikan, MS P'lr. 'Havanto R. Putro, MS PENANGGUNG JAWAB Samsudin ( Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB)
PAN1'61A PENGARAH
> Atitng Trisnanto
; .Dondy Anugrah 3. Punnrowidi A > Benny EP > Ery Permana > Herdiyan > Nur Mautana 3 lrmon P Langlang TB > Agus haryani~
> Ariyadi Agustiono > Ratih Darnayanti ). Esih
> Wahyu F > Fotina Ari > Rahman Pasha > Seivyana EA
PAPllTlA PELAKSANA Metua :Widya Prasojo Sekretarls : Herdiansah Bendahara I : Mutia Handayanl Bendahara II : Etty Martina
O Rudi Hadianto O lwan KaFtiwan O Reni M
Biro Kesekretarlatan Koordinator : Edwine SP Anggota : 9 Memoi N19 M. Yazid O kina 9 AI Chairi
O Alwiyah O Siti Aisyah O Agung Dwi
Biro Dana Usaha Kmrdinator : Nanang TR Anggota : O M. naris O Vulia H O Danang HA 4- Agung SW O lndra Wiguna O Lugina R O Gempaka Sari O Dini R 4 !wan S
O Dwi Yandhi O Ari Nurlia O Nurrung Ki~osng!
O lndra Saputra O Ayurani P O Ika R 4 lche lsma
Biro Acara Koordinator : Mustaghfirin Anggota : O Laela Q 4 Udi Kusdinat O Ade M 4 Tri Khurnia
Q Agus R 4 Rina Kristanti 4 Nurul SB O Yofi M
Q Akbar sukmana O Koswara O- M. Reka P
Biro Hurnas Koordinator : Toni lsmanto Anggota : Q Ahmad Rudi 4 Pipiet 4 Wawan
O .Lia -3 Sri P
-+Eko Suwarno
Biro Publikasi dan Dokumentasi Koordinator : Muji 5 Anggota : 4 M. Sofiyudin 4 Putra Agung O. Buddy A O Eka Susan O Wahyu SP O Ghani Fahmi 4 R. Juwarno O lndri Puji R 4 Rina WR 4 Acep Komara Q Dwi Cahya O Nurul I O Suherman 4 Nurul W 4 Gemeliia TN Biro Trarnsportasi dan Logistik Koordinator : Catur SU Anggota : O M. Sukri O- Priyo O Erlina D O- Permana Yoga O Ari Susanto O Faisal OS O Kemas 4 M. Miftakhul Q Nuwi Husna 4 Lia K O Syufriandi O Arya A
O Galih KS
4- Reza NU
Biro Konsumsi Koordinator : Christian N.B Anggota : 4 Billy M Q Puri P 4 Berlian Putri 4 Siti Nurani 4 EIviena O Lisbeth Yuni
4- Nia W
Seminar Masyarakat Sekitar Hutan Koordinator : Soewarna Anggota :
n. Kiki Amanda n A. Faisal n Rahmat B
n Ery Hartanto n Yana A n Ade NS
n Vudo Prarnono n Anita K n Rini S
a Rudi R 'n Agusti n Benny EP n M. Ari n Reni M n lwan S
