DAFTAR PUSTAKA Abidin, Hamid ; Mimin Rukmini (editor). 2004a. Kritik dan Otokritik LSM : Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. Piramedia, Jakarta. ___________ . 2004b. Akuntabilitas dan Transparansi LSM : Problem dan Ikhtiar dalam Abidin, Hamid ; Mimin Rukmini (editor). Kritik dan Otokritik LSM : Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. Piramedia, Jakarta. Abidin, Hamid, dkk. 2004a. Menggalang Dana Menuju Perubahan Sosial. Seri Penggalangan Dana Advokasi. Piramedia. Jakarta. Afiff, Suraya dan R. Yando Zakaria (eds). 2007. Hutan dan Masyarakat: Mendorong Pengelolaan Hutan oleh Rakyat. KARSA kerjasama dengan SGPPTF UNDP – EC – SEAMEO. Yogyakarta Alimaturahim. 2002. Pengelolaan Pembangunan yang Akuntabel : Pengalaman Ornop di Lapangan dalam Laporan Lokakarya Akuntabilitas Publik Ornop : Isu dan Prakteknya. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta. Arifin, Johar. 2005. Aplikasi Excel dalam Statistik dan Riset Terapan. Elex Media Komputindo. Jakarta Bappenas. 2003. Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020, IBSAP (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan) Dokumen Nasional, Pemerintah Republik Indonesia. Bappenas. Jakarta. Baswir, Revrisond. 2004. Problematika LSM di Indonesia dalam Abidin, Hamid ; Mimin Rukmini (editor). Kritik dan Otokritik LSM : Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. Piramedia, Jakarta. Bayunanda, Aditya. 2008. Analisis Kinerja Terpadu Dengan Balanced Scorecard (BSC) Pada Organisasi Nirlaba: Studi Kasus Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Bogor Brown, T. 2004. Analisys of Population and Poverty in Indonesia’s Forest. Draf. Natural Resources Management Program Report, Jakarta in Wolenberg, Eva dkk. 2004. Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia? Governance Brief, Desember 2004, Nomor 4 (i). C Korten, David. 1993. Menuju Abad ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Culla, Adi Suryadi. 2006. Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan LP3ES. Jakarta Departemen Kehutanan. 2003. Data Statistik Kehutanan Tahun 2007. Kehutanan, Departemen Kehutanan. Jakarta.
Badan Planologi
Departemen Kehutanan. 2004. Belajar dari Praktisi Lokal. Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial kerjasama dengan Ford Foundation. Jakarta
Departemen Kehutanan. 2005. Kumpulan Laporan Studi Lapang Praktik-Praktik Social Forestry. Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan bekerjasama dengan The Ford Foundation. Departemen Kehutanan. 2007. Data Statistik Kehutanan Tahun 2007. Kehutanan, Departemen Kehutanan. Jakarta.
Badan Planologi
Djohani, Rianingsih. 2003. Partisispasi, Pemberdayaan, dan Demokrastisasi Komunitas: Reposisi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Program Pengembangan Masyarakat. Studio Driya Media untuk Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT). Bandung Eldridge, Philip. 2006. Ornop dan Negara dalam Culla, Adi Suryadi. Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia. LP3ES, Jakarta. Emrich, K.R. 1997. Participation: Cure or White Wash dalam Inayatullah (ed). Approach to Rural Development: Some Asian Experiences. ADPAC. Kuala Lumpur. Fakih, Mansour. 1996. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. FWI/GFW. 2001. The state of the forest : Indonesia. Bogor, Indonesia : Forest Watch Indonesia and Washington D.C. : Global Forest Watch GEF SGP. 2007. Sumbangan Rakyat Membangun Masa Depan: Pengalaman Mengelola Dana Kecil untuk Lingkungan. Global Environment Facility Small Grants Programme. Jakarta. Hadar, Ivan A. 2004. LSM: Lobi bagi Akar Rumput dalam Dharmawan, HCB. LSM: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesejahteraan. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta Hadiwinata, B.S. 2003. The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement. London. Routhedge Curzon. Halim, Pahir (2000). Mencermati Dinamika Pergerakan Ornop Sulsel dalam Prosiding Seminar Wawasan tentang LSM Indonesia : Sejarah, Perkembangan, serta Prospeknya. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta. Herlina, Lusi. 2005. KPPM, Refleksi Pembelajaran Good NGO Governance dalam Majalah GALANG, Edisi 2 tahun IV, Desember 2004 – Februari 2005. Hermawan, Dedy. 2004. Kontrol Publik terhadap LSM dalam Abidin, Hamid ; Mimin Rukmini (editor). Kritik dan Otokritik LSM : Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. Piramedia, Jakarta. Ibrahim, Rustam ; Abdi Suryaninghati ; Tom Malik. 2004. Governance dan Akuntabilitas LSM Indonesia. Diterbitkan untuk Pembentukan Kelompok Kerja Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Jakarta. Ibrahim, Rustam. 2000. Direktori Organisasi Sumberdaya Masyarakat Sipil: Indonesia. The Synergos Institute. Series on Foundation Building in Southeast Asia. Ibrahim, Rustam; Abdi Suryaninghati; dan Tom Malik. 2004. Governance dan Akuntabilitas LSM Indonesia. Diterbitkan untuk Pembentukan Kelomok Kerja Organisasi Masyarakat Sipil. Jakarta. Kas, Bachtiar. 2005. Menuju LSM yang Transparan dan Akuntabel dalam Majalah GALANG, Edisi 2 tahun IV, Desember 2004 – Februari 2005.
Kertati, Indra dkk. 2007. Pengelolaan Kawasan Sabuk Hijau Berbasis Masyarakat Pantai. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP). Semarang. Korten, David. 1993. Menuju Abad ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Kusumanto, T., E. E. Yuliani., P. Macoun., Y. Indriatmoko., and H. Adnan. 2006. Learning to Adapt: managing Forest together in Indonesia. CIFOR. Bogor. Kuswardono, Pantoro Tri. 2004. Pengerahan Sosial dari Utara ke Selatan: Kebun Binatang atau Eksperimen Sosial? Dalam Wacana Edisi 16 Tahun IV 2004. LEI. 1998. Naskah Akademis Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam ProduksiLestari. Lembaga Ekolabel Indonesia. Bogor. LEI. 2001. Naskah Akademis Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari. Lembaga Ekolabel Indonesia. Bogor. Lembaga Demos. 2004. Majalah Tempo edisi 13 Desember 2004. Perwakilan Politik. Jakarta
Macetnya Sistem
Li, Tania M. 2001. Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia’s forest zone, Modern Asian Studies 35 (3): 645-676 dalam Afiff, Suraya dan R. Yando Zakaria (eds). 2007. Hutan dan Masyarakat: Mendorong Pengelolaan Hutan oleh Rakyat. KARSA kerjasama dengan SGPPTF UNDP – EC – SEAMEO. Yogyakarta LP3ES. 2001. Direktory of Funding Agencies in Indonesia. Jakarta. Lubis, Z. B. 2000. Menyelaraskan Pola dan Ruang Pengelolaan Sumberdaya Milik Komunal. Seri Kajian Komuniti Forestri. Seri III/Tahun 2, Februari 2000. LATIN. Bogor. Malik, Ichsan. 2004. Pasang Surut LSM di Indonesia dalam Dharmawan, HCB (editor). 2004. Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. Masduki, Teten. 2002. Public Accountability Ornop dalam Laporan Lokakarya Akuntabilitas Publik Ornop : Isu dan Prakteknya. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta. Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institution for Collective Action. Cambridge University Press dalam Afiff, Suraya dan R. Yando Zakaria (eds). 2007. Hutan dan Masyarakat: Mendorong Pengelolaan Hutan oleh Rakyat. KARSA kerjasama dengan SGPPTF UNDP – EC – SEAMEO. Yogyakarta Prayitno, Subagio Budi. 2005. Mengembangkan Akuntabilitas Jaringan OMS dalam Majalah GALANG, Edisi 2 tahun IV, Desember 2004 – Februari 2005. Prihatna, Andy Agung dan Kurniawati. 2005. Peduli dan Berbagi : Pola Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Berderma. Hasil Survei di 11 Kota (2000 – 2004). PIRAMEDIA, Jakarta. Raharjo, D. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat: Wacana atau Pilihan?. Makalah Seminar ‘’Hutan Desa: Alternatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, 23 April 2003. Yayasan Damar. Yogyakarta. Rochman, Meuthia Ganie. 2002. An Uphill Struggle: Advocacy NGOs Under Soeharto¢s New Order. Lab. Sosio FISIP. UI. Depok
Sadewo, B Wahyu. 2005. Mengukur Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas LSM : Sejarah Perkembangan Instrumen TANGO dalam Majalah GALANG, Edisi 2 tahun IV, Desember 2004 – Februari 2005. Saidi, Zaim. 2004a. Menuju Keberlanjutan Lembaga Nirlaba dalam Lisa Cannon. 2004. Menjadi Ornop Mandiri. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Saidi, Zaim. 2004b. Lima Persoalan Mendasar dan Akuntabilitas LSM dalam Abidin, Hamid ; Mimin Rukmini (editor). Kritik dan Otokritik LSM : Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. Piramedia, Jakarta. Saidi, Zaim; As’ad Nugroho; dan Hamid Abidin. 2004a. Merebut Hati Lembaga Donor. Kiat Sukses Pengembangan Program. Manual dan Panduan Menyusun Pproposal dengan Teknik Analisis Kerangka Logis. Piramedia. Jakarta. Saidi, Zaim; Hamid Abidin; dan Kurniawati (Penyunting). 2004 b. Membangun Kemandirian Berkarya: Potensi dan Pola Derma serta Penggalangannya di Indonesia. PIRAC didukung dengan Ford Foundation. Jakarta Santika, Adhi. 2004. Akuntabilitas dan Transparansi LSM : Beberapa Sumbangan Pemikiran dalam Abidin, Hamid ; Mimin Rukmini (editor). 2004. Kritik dan Otokritik LSM : Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. Piramedia, Jakarta. Setiawan, Bonnie. 2000. Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil: Reposisi dan Peran Ornop/LSM di Indonesia. INFID. SGPPTF. 2005. Pendanaan Kecil untuk Menunjang Pelestarian Hutan Tropis di Indonesia: Pemanggilan Proposal. Searca–EU-UNDP. Jakarta. SKEPHI. 2007. Press Release: Refleksi Akhir Tahun 2007: Perusakan Hutan Gagal Dicegah dan Dikurangi dalam http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&mediaID=M0001&ikey=2 diakses tanggal 9 Februari 2008. SMERU. 2000. Prosiding Seminar Wawasan tentang LSM Indonesia : Perkembangan, serta Prospeknya. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
Sejarah,
Suharjito, D. 2006. Berbagi Pengalaman Pendampingan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat, Fakultas Kehutanan IPB bekerjasama dengan Debut Press Jogjakarta. Suharjito, D., K. Aziz., W.A. Djatmiko,. M.T. Sirati., dan S. Evelyna. 2000. Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. FKKM dan Ford Foundation. Jakarta Sumarto, Hetifah Sj. 2003. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Sunderlin, W.D., Resosudarmo, I.A.P., Rianto, E. and Angelsen, A. 2000. The Effect of Indonesia’s Economic Crisis on Small Farmers and Natural Forest Cover in the Outher Islands. Occasional Paper 28 (E). Bogor, CIFOR. SUSANTO, RONI DWI. 2003. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA: TIPS MEMILIH INDIKATOR KINERJA DALAM WWW.BAPPENAS.GO.ID/INDEX.PHP?MODULE=FILEMANAGER&FUNC= DOWNLOAD&PATHEXT=CONTENTEXPRESS/&VIEW=411/ DIAKSES TANGGAL 1 DESEMBER 2008.
Tambun, W et.al. 2007. Community-based Forest management Practices: Local Effect with Global Impacts throught Contributions for Climate Change Mitigation and Adaptation. Ministry of Forestry, SMCP GTZ and Partneship for Governance Reform in Indonesia. The Asia Foundation (TAF). 2008. dalam www.asiafundation.org Tim Fasilitasi LP3ES untuk Kode Etik. 2004. Mengapa LSM Membutuhkan Kode Etik ? dalam Abidin, Hamid ; Mimin Rukmini (editor). Kritik dan Otokritik LSM : Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. Piramedia, Jakarta. Tim Karsa. 2007. Inisiatif Lokal dalam Mozaik Kehutanan Indonesia. Karsa bekerjasma dengan SGP PTF UNDP-EC-SEAMEO SEARCA. Yogyakarta. Tonny, Fredian. 2007. Metodologi Kajian Pembangunan Daerah. Bahan Kuliah SEP300. Manajemen Pembangunan daerah. Sekolah Pascasarjana, IPB. Bogor Widjajanti, Darwina. 2006. Rencana Strategis Fundraising: 10 Langkah Praktis dalam Menyusun Dokumen Rencana Strategis Penggalangan Dana bagi Organisasi Nirlaba. Piramedia. Jakarta. Wirasapoetra, Koesnadi. 2004. Interaksi Donor-donor Kalimantan Timur dalam WACANA Edisi 16, Tahun IV 2004. Yapim. 2006. Direktori Funding Agency. Malang. Yayasan Tifa. 2006. Mengukur Transparansi dan Akuntabilitas LSM: Partisipatif. Edisii Revisi. Jakarta
Suatu Metode
Lampiran 1. Identifikasi fokus proyek dari LSM Kehutanan yang Menjadi Mitra SGPPTF UNDP periode 2005 - 2007 No
Nama LSM
Wilayah
1 2 3 4 5
LPPSP Lembah Mitra Bentala Persepsi Paramitra
Jawa Tengah Jawa Timur Lampung Jawa Tengah Jawa Timur
6
SHK Lestari
Lampung
7
OPANT
Sulawesi Tengah
8
Jambata
Sulawesi Tengah
9
FKKM Sulteng
Sulawesi Tengah
10 11
YBL Masta RMI
Jawa Tengah Jawa Barat
12 13
Watala Latin
Lampung Jawa Barat
14
Peka Indonesia
Jawa Barat
15
Nastari-ICBB
Jawa Barat
16
Silvagama
Jawa Tengah
17
Walhi Sumsel
Sumatera Selatan
18
Lampung
19
Walhi Lampung PMPRD
Lampung
20
Kanopi
Jawa Barat
21
KTH Lembah Seulawah KTH Flora 2000 AMAN Huma Karsa
Aceh
22 23 24 25
Aceh Jakarta Jakarta Sulawesi Tengah
Isu pokok (fokus proyek) Konservasi di sabuk hijau mangrove Konservasi di lahan milik dan hutan lindung Konservasi mangrove di hutan lindung Pendampingan teknis sertifikasi ekolabel di lahan milik Pendampingan teknis pola kemitraan di lahan milik dan hutan produksi Pendampingan teknis ekowisata di Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman Pendampingan teknis tentang pengembangan kapasitas perempuan di Taman Nasional Lore Lindu Pendampingan teknis tentang pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHNK) di Taman Nasional Lore Lindu Pendampingan teknis melalui agroforestry di daerah penyangga Taman Nasional Lore Lindu Advokasi tanah simpen di hutan produksi Advokasi masyarakat adat di Taman Nasional Gunung Salak-Halimun Advokasi hutan kemasyarakatan di hutan lindung Advokasi masyarakat sekitar hutan di hutan produksi Perhutani Advokasi untuk memperoleh hak kelola di hutan koridor Gunung Salak-Halimun Advokasi untuk memperoleh hak kelola di hutan lindung Sanggabuana, Perhutani Advokasi masyarakat sekitar hutan di hutan produksi Perhutani Advokasi masyarakat sekitar hutan di hutan produksi bekas pertambangan Advokasi komunitas desa hutan di Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman Advokasi masyarakat krui di kawasan hutan negara dengan tujuan istimewa (KDTI) Advokasi melalui sistem PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai Penanaman pohon kemiri di hutan milik [kategori bukan LSM] Pembuatan kebun bibit desa di lahan milik [kategori bukan LSM] Penelitian tentang penguatan aspek sosial komunitas adat Penelitian tentang tatanan kehutanan yang berkeadilan Penelitian tentang konsepsi PHBM
Sumber: Diolah dari proposal LSM-LSM yang menjadi mitra SGP PTF – UNDP periode 2005 - 2007
Lampiran 2. Pedoman Pertanyaan Umum untuk LSM Visi dan Misi 1. Bagaimana pengalaman LSM dalam melakukan program PHBM? 2. Bagaimana relevansi Visi dan Misi lembaga dengan program PHBM? 3. Apakah selama ini pernah terjadi perubahan Visi dan Misi lembaga? Program 4. Apakah LSM mempunyai kebijakan tentang perencanaan atau desain program PHBM jangka panjang (minimal 3 tahun) yang disusun secara partisipatif dan sesuai dengan persoalan serta kebutuhan yang terjadi di masyarakat? 5. Apakah masyarakat dilibatkan dalam penyusunan proposal untuk program PHBM? 6. Bagaimana upaya LSM agar masyarakat tertarik dengan program PHBM? 7. Mengapa LSM tertarik dengan isu konservasi/pendampingan teknis/advokasi terhadap program PHBM? 8. Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program PHBM? 9. Bagaimana strategi keberlanjutan program PHBM? Sumber Daya Manusia 10. Berapa orang yang terlibat dalam program PHBM? 11. Bagaimana pengalaman orang yang terlibat dalam program PHBM? 12. Bila orang yang terlibat dalam program PHBM tidak/kurang berpengalaman, bagaimana lembaga menyikapinya? Keuangan 13. Siapa saja lembaga donor yang mendanai program PHBM? 14. Bagaimana perbandingan anggaran antara kegiatan untuk masyarakat dengan kebutuhan LSM yang digunakan untuk program PHBM? 15. Bagaimana pola penggalangan dana untuk kelanjutan program PHBM? Governance 16. Apakah LSM menyusun laporan tahunan untuk program dan keuangan? 17. Bila ada, apakah laporan tahunan tersebut dipublikasikan? PEDOMAN PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT 1. Sejak kapan masyarakat melakukan praktek PHBM? 2. Apakah masyarakat tertarik dengan isu pokok yang diangkat oleh LSM (konservasi/pendampingan teknis/advokasi)? 3. Apakah program PHBM merupakan kebutuhan masyarakat? 4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam penyusunan proposal? 5. Apakah masyarakat dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi program PHBM? 6. Apakah program PHBM yang didampingi LSM telah memberikan manfaat bagi masyarakat?
Lampiran 3. Kuesioner untuk Responden Penelitian
PENGANTAR PENELITIAN
Bapak/Ibu/Saudara Yth, Perkenankan saya, Nama : Wahyu F Riva Institusi : Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Alamat : Taman Bogor Baru B IV/12, Bogor saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) Institut Pertanian Bogor (IPB). Untuk kepentingan tersebut, saya sedang mengadakan penelitian tentang Analisis Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Jawa dan Lampung). Penelitian ini melibatkan 9 LSM Kehutanan yang tersebar di 4 propinsi yaitu di Jawa Tengah: Persepsi, LPPSP, dan YBL Masta; di Jawa Barat: RMI; di Jawa Timur: Paramitra dan Lembah; di Lampung: SHK Lestari, Mitra Bentala, dan Watala. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan proyek SGPPTF UNDP yang dilakukan antara tahun 2005 – 2007 dengan tema Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat Terpadu. Untuk itu, saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk berpartisipasi dalam penelitian saya ini dengan mengisi kuisioner ini secara lengkap dan benar. Demikian dari saya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih. Bogor, Desember 2008 Salam hormat, Wahyu F Riva Mahasiswa Program Magister MPD – IPB Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) - Bogor
LEMBAR KUESIONER Tanggal Penilaian Penilai
: ………………………….. : …………………………..
A. Bidang Umum Nama Lembaga Alamat Lembaga Sejarah berdirinya Lembaga (sebelum dan/atau sesudah mendapatkan akta notaries) Visi Lembaga
Misi Lembaga
Tujuan Lembaga
Status Lembaga saat ini Wilayah Kerja Ketua/Direktur saat ini Jumlah Karyawan Jumlah pelaksana proyek SGPPTF Sumber dana dan tahun mulai terlibat dalam program PHBM sebelum proyek SGPPTF Sumber dana dan periode tahun yang mendukung program PHBM setelah proyek SGPPTF
Yayasan/Perkumpulan/….
B. Bidang Khusus Petunjuk: 1. Berikan tanda (warna atau huruf tebal) pada jawaban yang paling tepat dan paling sesuai dengan kondisi lembaga Bpk/Ibu/Sdr. Mohon memberikan alasan/keterangan pada jawaban yang dipilih. 2. Bila terdapat kondisi dimana jawaban berada diantara 2 pilihan (antara a dan b, atau b dan c), maka mohon memberikan jawaban yang paling mendekati diantara kedua kondisi itu. 3. Mohon memberikan alasan/argumen untuk setiap jawaban, termasuk bila terjadi kondisi seperti yang dijelaskan dalam point 2 diatas. 4. Sekali lagi mengingatkan, semua jawaban merujuk pada proyek SGPPTF UNDP tahun 2005-2007 I.
ELEMEN VISI DAN MISI
1.
Bagaimana orientasi kepentingan lembaga terhadap perumusan visi, misi, dan tujuan lembaga? a. untuk LSM dan anggotanya saja b. untuk LSM dan kelompok dampingannya saja c. untuk LSM, kelompok dampingan dan masyarakat luas (stakeholder) Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
2.
Apakah fungsi Visi dan Misi lembaga telah sesuai dengan program pengembangan PHBM? a. tidak sesuai b. sudah sesuai tapi belum dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program PHBM c. sudah sesuai dan sudah dijadikan acuan dalam pelaksanaan program PHBM Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
3.
Apakah sejak berdirinya lembaga ini ada perubahan Visi dan Misi? a. tidak ada b. ada rencana c. ada Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
4.
Sudah berapa lama lembaga terlibat dalam program PHBM secara umum? a. 1 - 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. Lebih dari 5 tahun Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
II. ELEMEN TATA LAKSANA 1.
Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan (misalnya, bila ada masalah penting dilapangan yang harus diselesaikan) dalam proyek SGPPTF? a. belum ada aturan lembaga b. sudah ada aturan lembaga tapi belum dilakukan secara konsisten c. sudah ada aturan lembaga dan dilakukan secara konsisten Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
2.
Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan aksesibilitas laporan tahunan program dan keuangan untuk proyek SGPPTF? a. ada laporan bulanan dan tahunan program dan keuangan, namun belum berkala b. ada laporan bulanan dan tahunan program dan keuangan secara berkala namun hanya untuk kalangan terbatas (misalnya, hanya untuk lembaga donor) c. ada laporan bulanan dan tahunan program dan keuangan secara berkala untuk publik Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
3.
Bagaimana kondisi ketersediaan ruang bagi lembaga dalam mempublikasikan pertanggungjawaban laporan tahunan program dan keuangan proyek SGPPTF kepada publik? a. tidak tersedia ruang untuk pertanggungjawaban publik b. tersedia ruang untuk pertanggungjawaban publik, namun belum dikelola baik
c. tersedia ruang untuk pertanggungjawaban publik dan dikelola dengan baik Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________ III.
ELEMEN ADMINISTRASI
1.
Apakah ada uraian tugas (job description) untuk setiap pelaksana yang menjalankan proyek SGPPTF? a. Tidak ada, namun sudah ada kesepakatan tidak tertulis b. Ada, namun belum dijalankan secara konsisten c. Ada dan sudah dijalankan secara konsisten Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
2.
Apakah secara periodik lembaga melakukan rapat koordinasi dalam menjalankan proyek SGPPTF? a. Ada rapat, namun tidak dilakukan secara periodik (insidental) b. Ada rapat dan dilakukan secara periodik, namun hanya melibatkan pimpinan lembaga dan pelaksana proyek c. Ada rapat, dilakukan secara periodik dengan melibatkan pimpinan dan staf Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
3.
Apakah lembaga telah mendokumentasikan data-data seperti data internal, data program, data kegiatan, dan data keuangan untuk proyek SGPPTF? a. Tidak didokumentasikan b. Sudah didokumentasikan, namun belum dikelola dengan baik c. Sudah didokumentasikan dan dikelola dengan baik serta digunakan sebagai bahan dalam perencanaan, analisis dan penyusunan laporan Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
4.
Bagaimana publik mendapatkan kemudahan dalam mengakses data dan informasi hasil pelaksanaan proyek SGPPTF? a. Data dan informasi hanya untuk kalangan internal b. Data dan informasi tersedia di lembaga dan dapat diakses oleh publik c. Data dan informasi telah disebarluaskan kepada publik (misalnya melalui website) Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
5.
Bila pelaksana proyek SGPPTF adalah orang baru, bagaimana sistem perekrutannya? a. Tidak ada sistem perekrutan staf yang baku b. Sudah ada sistem perekrutan staf yang baku namun belum dilakukan secara konsisten c. Sudah ada sistem perekrutan staf yang baku dan telah dilakukan secara konsisten Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
6.
Bagaimana lembaga menjalankan program pengembangan SDM bagi lembaga dan/atau pelaksana proyek dalam proyek SGPPTF? a. Tidak memiliki program pengembangan SDM b. Sudah memiliki program pengembangan SDM namun belum diterapkan secara konsisten c. Sudah memiliki program pengembangan SDM dan telah diterapkan secara konsisten Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
7.
Apakah lembaga mempunyai kebijakan tentang sistem evaluasi kinerja pelaksana proyek SGPPTF? a. Tidak ada b. Sudah ada namun belum diterapkan secara konsisten c. Sudah ada dan diterapkan secara konsisten Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
IV. ELEMEN PROGRAM 1.
Apakah lembaga mempunyai kebijakan tentang perencanaan atau desain program PHBM jangka panjang (minimal 3 tahun) yang sesuai dengan persoalan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat?
a. Belum ada b. Sudah ada namun belum diterapkan secara konsisten c. Sudah ada dan diterapkan secara konsisten Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________ 2.
Apakah lembaga mempunyai kebijakan tentang bagaimana mengintegrasikan proyek SGPPTF dengan program-program yang lain? a. Belum ada b. Sudah ada namun belum diterapkan secara konsisten c. Sudah ada dan diterapkan secara konsisten Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
3.
Sebelum adanya proyek SGPPTF, sudah berapa lama lembaga bersama masyarakat terlibat dalam program PHBM pada lokasi proyek SGPPTF saat itu ? a. 1 - 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. Lebih dari 5 tahun Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
4.
Apakah lembaga mempunyai kebijakan tentang perencanaan atau desain program PHBM jangka panjang (minimal 3 tahun) yang disusun secara partisipatif dan dilaksanakan bersama masyarakat? a. Belum ada b. Sudah ada namun belum diterapkan secara konsisten c. Sudah ada dan diterapkan secara konsisten Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
5.
Apakah lembaga mendokumentasikan perencanaan dari proyek SGPPTF (misalnya hasil analisis sosial, dll) yang disusun secara sistematis? a. Belum ada b. Sudah ada namun belum didokumentasikan secara sistematis c. Sudah ada dan didokumentasikan secara sistematis Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
6.
Bagaimana pelibatan masyarakat dalam menyusun proposal proyek SGPPTF? a. Tidak dilibatkan b. Sudah dilibatkan namun belum terlibat secara aktif c. Sudah dilibatkan dan sudah terlibat secara aktif Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
7.
Apakah lembaga melakukan identifikasi dan akses terhadap sumber daya dan sumber dana (lainnya) yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan dan kelanjutan dari proyek SGPPTF? a. Belum ada identifikasi sumber daya dan sumber dana b. Sudah ada identifikasi sumber daya dan sumber dana namun belum memiliki akses terhadap sumber daya dan sumber dana tersebut c. Sudah ada identifikasi sumber daya dan sumber dana dan sudah memiliki akses terhadap sumber daya dan sumber dana tersebut Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
8.
Bagaimana kesesuaian perencanaan program dengan proses pelaksanaan program PHBM (misalnya metodologi dan pendekatan yang digunakan lembaga) dan hasil yang dicapai dalam proyek SGPPTF? a. Tidak sesuai b. Sudah sesuai namun belum mencapai hasil yang direncanakan c. Sudah sesuai dan hasilnya sudah sesuai dengan yang direncanakan Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
9.
Apakah pelaksana proyek SGPPTF yang dilaksanakan oleh lembaga dilaksanakan oleh staf yang mempunyai pengalaman dalam program PHBM? a. Belum memiliki pengalaman
b. Sudah pengalaman namun belum memperhatikan spesialisasi pelaksananya c. Sudah pengalaman dan sudah memperhatikan spesialisasi pelaksananya Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________ 10. Apakah proyek SGPPTF yang dilaksanakan memberikan manfaat? a. Belum memberikan manfaat b. Sudah memberikan manfaat kepada hutan dan masyarakat c. Sudah memberikan manfaat kepada hutan, masyarakat, dan stakeholder (misalnya pemerintah) Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________ 11. Bagaimana pelibatan stakeholder lainnya (swasta, pemerintah, akademisi, dll) dalam pelaksanaan proyek SGPPTF? a. Tidak dilibatkan b. Sudah dilibatkan namun belum terlibat secara aktif c. Sudah dilibatkan dan sudah terlibat secara aktif Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________ 12. Bagaimana dampak dari pelaksanaan proyek SGPPTF (setelah proyek ini selesai 1 tahun yang lalu)? a. Belum berdampak b. Sudah berdampak namun hanya kepada masyarakat dan hutan c. Sudah berdampak kepada hutan, masyaraat dan seluruh stakeholder lainnya Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________ 13. Apakah lembaga mempunyai mekanisme/alat bantu/instrumen monitoring dan evaluasi yang partisipatif, baku dan berkala dalam pelaksanaan proyek SGPPTF? a. Tidak ada b. Sudah ada namun belum diterapkan secara konsisten c. Sudah ada dan sudah diterapkan secara konsisten Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________ 14. Bila ada hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan proyek SGPPTF, bagaimana tindak lanjutnya? a. Tidak ada b. Sudah ada namun belum dapat digunakan untuk memperbaiki jalannya program c. Sudah ada dan sudah dapat digunakan untuk memperbaiki jalannya program Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________ 15. Apakah hasil evaluasi pelaksanaan proyek SGPPTF telah dijadikan sebagai bahan pelajaran (lesson learned) bagi lembaga? a. Belum b. Sudah ada namun belum menunjukkan lesson learned c. Sudah ada dan sudah menunjukkan lesson learned Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________ V. ELEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN 1.
Apakah lembaga mempunyai pendanaan untuk pelaksanaan program PHBM sebelum adanya proyek SGPPTF? a. Tidak ada b. Sudah ada namun belum sesuai dengan harapan c. Sudah ada dan sudah sesuai dengan harapan Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
2.
Apakah dalam melaksanakan proyek SGPPTF terdapat revisi anggaran yang diajukan ke lembaga donor? a. Ada revisi namun tidak disetujui oleh lembaga donor b. Ada revisi dan disetujui oleh lembaga donor c. Tidak ada revisi dan sudah sesuai dengan proposal Alasan/Keterangan: _______________________________________________________________
3.
Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan lembaga dalam proyek SGPPTF?
a. Tidak ada b. Sudah ada namun belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku c. Sudah ada dan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________ 4.
Apakah lembaga mempunyai kebijakan dan strategi tentang rencana penggalangan sumber dana setelah proyek SGPPTF berakhir? a. Tidak ada b. Sudah ada namun belum masih terbatas pada satu sumber (donor) c. Sudah ada dari berbagai sumber (donor) Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
5.
Apakah lembaga mempunyai sumber dana mandiri (iuran anggota, usaha komersial, atau dari masyarakat)? a. Tidak ada b. Sudah ada namun belum berkontribusi terhadap lembaga c. Sudah ada dan sudah berkontribusi terhadap lembaga Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
VI. ELEMEN LEGITIMASI 1.
Apakah lembaga mempunyai kebijakan dan strategi untuk menyebarluaskan rencana, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program kepada publik? a. Tidak ada b. Sudah ada namun belum dilakukan secara konsisten c. Sudah ada dan sudah dilakukan secara konsisten Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
2.
Bagaimana tingkat kepercayaan dan pengakuan masyarakat dampingan terhadap keberadaan lembaga Anda? a. Belum sepenuhnya mendapat dukungan b. Sudah mendapatkan dukungan namun belum sepenuhnya (hanya dalam bentuk tenaga atau dana atau barang) c. Sudah mendapatkan dukungan sepenuhnya dalam bentuk tenaga, dana, dan barang Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
3.
Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung proyek SGPPTF? a. Belum mendukung b. Sudah mendapatkan dukungan dalam bentuk tenaga atau dana atau barang c. Sudah mendapatkan dukungan dalam bentuk tenaga, dana, barang, dan kebijakan Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
4.
Bila pemerintah terlibat dalam proyek SGPTF, apa bentuk kerjasamanya? a. Kerjasama dalam penyusunan peraturan pemerintah b. Kerjasama untuk mendapatkan pengakuan terhadap sumberdaya hutan c. Kerjasama lainnya Alasan/Keterangan: _________________________________________________________________
5.
Bentuk kerjasama seperti apa yang diharapkan lembaga terhadap pemerintah? a. ........................... b. ........................... c. ........................... Alasan/Keterangan: ________________________________________________________________
C. Saran dari Lembaga Anda 1.
Bagaimana strategi lembaga untuk mewujudkan PHBM yang lestari dan masyarakat sejahtera? a. ........................... b. ...........................
d. ........................... 2.
Untuk mewujudkan jawaban 1 diatas, siapa saja yang perlu dilibatkan dan bagaimana peran dari masingmasing pihat tersebut? a. ........................... b. ........................... c. ...........................
__________________________________________________________________________________ Terima kasih banyak Bapak/Ibu/Sdr sekalian atas jawaban-jawaban yang diberikan. Jawaban yang diberikan akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terwujudnya cita-cita kita bersama, terciptanya pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dan masyarakat sejahtera. Sekali lagi terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya. Selamat bekerja dan sukses selalu. Salam hangat, Wahyu F Riva
