PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT KABUPATEN BOGOR 2014-2018 DALAM MENDUKUNG KABUPATEN BOGOR TERMAJU DI INDONESIA
Ir. Siti Nurianty, MM Kadistanhut Kab.Bogor
Keberadaan hutan rakyat selain sudah menjadi tradisi atau kebiasan masyarakat untuk menanami pohon di lahan-lahan yang mereka miliki, hutan rakyat semakin berkembang dengan adanya berbagai program penanaman yang dibiayai dari APBN, APBD, program CSR perusahaan dan peran para pihak lainnya. Tujuan dari berbagai penanaman pun tidak lagi berorientasi kepada manfaat lingkungan semata tetapi telah mengarah kepada manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Oleh karenanya, jenis pohon yang ditanampun adalah jenis tanaman yang dapat memberikan manfaat ekologi/lingkungan selama belum ditebang, dan jenis pohon yang dapat memberikan manfaat ekonomi pada saat pohon telah ditebang sesuai daur tebangnya. Keberhasilan penanaman pohon oleh para pihak tersebut, ternyata masih belum memberikan manfaat yang maksimal sebagaimana tujuan penanaman dan dipilihnya jenis pohon. Hal ini disebabkan karena setiap pohon yang ditanam menjadi asset petani yang setiap saat dapat ditebang dan dengan mudah dijual kepada para pelaku usaha sekalipun pohon tersebut masih kecil atau belum mencapai daur tebang (“Daur Kabutuh”). Pada saat kebutuhan petani begitu tinggi untuk menebang pohon sebelum waktunya, maka manfaat dari sebuah pohon yang ditanam akan berkurang. Manfaat ekologi hanya diperoleh selama beberapa tahun dari seharusnya, begitupun dari manfaat ekonominya tidak akan maksimal karena dengan ukuran pohon yang ditebang masih kecil harga pohon tersebut relatif lebih murah. Penebangan yang didasarkan karena “Daur Kabutuh” inilah, telah dimanfaatkan oleh para pengepul untuk membeli pohon petani dengan harga yang murah. Akhirnya keuntungan terbesar itu hanya dimiliki oleh para pengepul dan pelaku usaha lanjutannya tanpa pernah ada sedikitpun kontribusi keuntungan terhadap para petani. Memperhatikan kondisi-kondisi pengelolaan hutan rakyat yang demikian, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2018 serta guna mendukung Visi Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 yaitu menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia, telah menetapkan strategi pengelolaan usaha hutan rakyat yang terintegrasi dalam sebuah manajemen usaha berbentuk koperasi. Goal dari strategi ini adalah pengelolaan hutan rakyat yang terintegrasi, yang memberikan
manfaat ekologi dan ekonomi yang maksimal dan berkesinambungan serta meningkatkan derajat/posisi tawar petani. Agar strategi pengelolaan hutan rakyat ini berhasil, telah dipersiapkan langkah strategis yang sekaligus akan menjadi tahapan pencapaian keberhasilan, yaitu ; 1) Pembentukan unit usaha hutan rakyat (menggabungkan para petani/pemilik hutan rakyat dalam wadah koperasi); 2) Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Hutan Rakyat; 3) Fasilitasi Alat Penggergajian beserta fasilitasi perizinan usaha dan S-LK Industrinya; dan 4) Fasilitasi berbagai kegiatan pendukung khususnya dalam rangka memberikan pendapatan petani selama pohon belum memasuki daur tebang. Rangkaian kegiatan pada setiap tahapan akan menjadi satu kesatuan yang saling berkait dan terpadu yang dikelola oleh unit manajemen usaha hutan rakyat yang berbentuk koperasi. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Distanhut akan memfasilitasi pembentukan unit usaha koperasi sebanyak 20 unit usaha koperasi yang akan direalisasikan secara bertahap dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan sebaran sebagaimana gambar berikut.
1 4
1 3
1 5
1 2 1 0 1 1
1 6
9
1 7
1 8
2
2 0
7 8 6
4
1 9
3
1
5
Gambar : Sebaran Rencana Pembentukan Unit Usaha Hutan Rakyat
Fasilitasi pembentukan unit usaha koperasi yang telah dilaksanakan oleh Distanhut yaitu melalui pembentukan 5 (lima) unit koperasi hutan rakyat yang terdiri dari 1 (satu) unit koperasi yang telah dibentuk pada tahun 2014 (Koperasi Sinar Sugih Mukti di Kecamatan Tanjungsari) dan juga telah membentuk 4 (empat) unit koperasi pada tahun 2015 (Koperasi Sukamaju di Kecamatan Cariu, Koperasi Tani Jaya di Kecamatan Sukamakmur, Koperasi Jaya Raya di Kecamatan Leuwiliang, dan Koperasi Wana Alam Lestari di Kecamatan Jasinga).
Kelima koperasi tersebut telah difasilitasi untuk tercatat dan diaktakan di Notaris dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, melalui Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor.
Gambar : Surat Keputusan Pembentukan Koperasi
Koperasi-koperasi hutan rakyat tersebut, telah difasilitasi juga pelaksanaan penilaian Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk hutan rakyat/hutan hak sekaligus mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari lembaga verifikasi. Koperasi Sinar Sugih Mukti mendapat Sertifikat Legalitas Kayu pada tahun 2014, sementara 4 (empat) koperasi lainnya baru mendapat Sertifikat Legalitas Kayu pada Bulan Desember 2015. Dari kelima Koperasi Hutan Rakyat tersebut, total luas lahan yang sudah tersertifikasi adalah seluas + 850 Ha.
Gambar : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Gambar : Penyerahan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Koperasi Melengkapi langkah-langkah strategis yang sudah dilaksanakan, Distanhut juga telah memfasilitasi bantuan alat pengolahan kayu kepada masing-masing koperasi, dan guna mendukung operasionalnya industri pengolahan kayu rakyat tersebut, selain akan segera difasilitasi perizinan usahanya, juga telah dilatih tenaga-tenaga teknis penguji kayu gergajian yang akan menjadi tenaga utama dalam pengelolaan usaha pengolahan kayu rakyat, khususnya dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.
Gambar : Penyerahan Alat Pengolahan Kayu
Gambar : Peserta Pelatihan Tenaga Teknis Penguji Kayu Penggergajian Kegiatan pelatihan sekaligus sertifikasi penguji kayu gergajian ini dilaksanakan atas kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor (Dinas Pertanian dan Kehutanan) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan Bogor dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi / BP2HP Wilayah VII Jakarta). Melalui strategi pengelolaan hutan rakyat dengan langkah-langkah strategisnya tersebut, para petani pemilik pohon akan menjadi pengelola utama kegiatan usaha hutan rakyat. Selama petani menunggu pohon mencapai daur tebang, akan dipersiapkan kegiatan-kegiatan seperti budidaya lebah madu, budidaya ternak, budidaya ikan, penanaman pohon bawah tegakan dan lain-lain agar petani mendapatkan penghasilan tambahan dan tidak menebang pohon sebelum waktunya. Dari sisi kegiatan industri, para petani/pemilik pohon yang tergabung dalam koperasi akan menjadi pemasok bahan baku bagi industri penggergajian yang dikelola oleh Koperasi, dan industri pengolahan kayu rakyat milik koperasi selanjutnya akan menjadi pemasok kebutuhan kayu gergajian industri lanjutan yang berbasis SVLK juga milik koperasi. Karena semua pengelolaan berada dalam unit usaha koperasi, maka setiap perolehan keuntungan usaha dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam unit usaha baik di dalam kegiatan budidaya, industri penggergajian atau industri lanjutan lainnya akan menjadi keuntungan koperasi yang selanjutnya akan kembali kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Dengan demikian petani yang selama ini hanya menerima manfaat ekonomi sampai pada tahapan pemanenan saja, tapi dengan usaha berbentuk koperasi ini akan menerima berbagai keuntungan dari tahapan-tahapan kegiatan yang dikembangkan koperasi sekalipun tidak ada peran langsung dari petani tersebut.
Setiap langkah yang dilaksanakan oleh unit usaha, akan menjadi sumber data bagi pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Hutan Rakyat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bogor. Sistem Informasi ini akan menjadi sumber informasi tentang berbagai kegiatan pengelolaan usaha hutan rakyat, seperti informasi : kedudukan unit usaha hutan rakyat, potensi hutan rakyat, rencana tebangan setiap tahun, kebutuhan bibit tanaman, ketersedian produksi kayu olahan dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun yang dibutuhkan oleh setiap unit usaha. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh para pihak seperti misalnya untuk keperluan penyediaan bibit, penyaluran bibit, calon lokasi penanaman, rencana kegiatan pendukung agar petani tidak menebang pohon sebelum waktunya, dan berbagai informasi lainnya
yang dapat dimanfaatkan guna perencanaan
pembangunan melalui anggaran pemerintah ataupun melalui program CSR para pihak. Mengingat
bahwa
pelaksanaan
strategi
ini
tidaklah
mudah,
maka
dalam
pelaksanaanya dibutuhkan peran dan dukungan para pihak melalui sinergi dan integrasi berbagai kegiatan yang saat ini sudah dilakukan ataupun dibuatnya program baru oleh para pihak kedalam kerangka pengelolaan hutan rakyat yang telah dipersiapkan. Peran para pihak dapat dilakukan secara parsial ataupun dapat berperan dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan unit usaha. Atas perannya, para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan strategi ini dapat diusulkan menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bogor ataupun dapat memperoleh manfaat lain berupa publikasi ataupun ekpose berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan para pihak dalam kerangka pelaksanaan kegiatan ataupun CSR nya.
