PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI DI KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI DI KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh Choiriah NIM 6661101760

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2015

Jika sebuah tekad yang ditanamkan untuk sebuah kebaikan, maka kesuksesan akan didapatkan. Namun jika sebuah tekad yang ditanamkan untuk sebuah kejelekan, tidaklah kesuksesan akan didapatkan...

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayah dan almarhumah ibuku dan keluarga ku tersayang

ABSTRAK Choiriah. NIM. 6661101760. 2015. Skripsi. Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Program Studi Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si, Dosen Pembimbing II Anis Fuad, S.Sos., M.Si. Masalah pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap perusahaan yang berada pada kawasan industri tidak secara berkala atau rutin dan laporan yang dihasilkan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Cilegon tidak objektif,Tidak adanya tindak lanjut pada pencemaran tersebut, kurangnya petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, ,Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Badan Linkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini menggunakan karakteristik pengawasan yang efektif menurut Handoko ( 2003). Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif Lexy j.Moleong. Hasil penelitian ini menunjukkan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan belum optimal, Mekanisme pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak melibatkan masyarakat, desa, kecamatan dan semua perusahaan masih belum semua diawasi,tindakan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon kurang tegas dalam pemberian sanksi. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pihak BLH kota Cilegon harus melibatkan masyarakat, desa dan kecamatan, BLH Kota Cilegon seharusnya mengajukan anggaran, pemberian sanksi yang diberikan BLH Kota Cilegon lebih tegas dan harus lebih jelas, dan menambah waktu pengawasan yang lebih rutin dan tidak dan tidak menunggu laporan dari perusahaan. Kata kunci : pencemaran Lingkungan, pengawasan.

ABSTRACT Choiriah. NIM. 6661101760. 2015. Skripsi. The Environmental Agency Oversight Of Life In Addressing Environmental Pollution In The Industrial Area In The Ciwandan Subdistrict In Cilegon City. Public Administration Department, Social and Political Sciences Faculty, Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor: Dr.Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si and 2nd Advisor: Anis Fuad, S.Sos.,M.Si. Issues of the environmental agency oversight of life in the Cilegon City : Supervision by the conducted of the environmental agency oversight of life in the Cilegon city to companies that are in the industrial area is not regularly & routien and reports generated are not objective, no follow up on pollution, lack of field workers owned by BLH Cilegon city. the absence of strict sanctions conducted by BLH Cilegon city, the lack of a budget which is owned by BLH Cilegon city. The purpose of this study was to find out surveillance BLH Cilegon city in addressing area environmental pollution in the industrial area in the Ciwandan subdistrict in the Cilegon city. The method used in this study is a qualitative method. The method uses the characteristics of effective oversight by Handoko (2003). Data analysis techniques using qualitative analysis techniques Lexi J.Moleong. the result of this study indicate BLH Cilegon city in addressing environmental pollution in the industrial area in the Ciwandan subdistrict in Cilegon city not optimal.BLH oversight mechanisms dont involve the community, village, subdistrict and all companies are still not all supervised. BLH Cilegon city less assertive in the granting of action in sanctioning. Recomendations is can be given to BLH: BLH parties involve the community, village,subdistrict. BLH Cilegon city should lodge the budget. In the granting of sanctions should be more assertive and clear, and add more routine monitoring time and not wait for the report of the company. Keyword : Environmental pollution, supervision.

KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang. Syukur Allhamdulillah dengan izin Allah SWT pembuatan skripsi ini dapat di selesaikan dengan judul “ Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon”. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut: 1. Prof. DR.H. Sholeh Hidayat M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. DR. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi. Terimakasih Bapak atas arahan dan pembelajaran selama penyusunan skripsi. 3. Kandung Sapto Nugroho S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Mia Dwiana W.,M.I.Kom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Gandung Ismanto, S.Sos., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 7. Ipah Ema Jumiati, S.Sos., M.Si sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Anis Fuad, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II terimakasih atas arahan dan masukannya selama pembuatan skripsi ini. 9. Semua Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan. 10. Untuk kedua orangtuaku tercinta H. Hujaini dan Almarhumah Hj. Aisyah, yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil. Terimakasih selalu memberikan semangat dan tak kenal lelah berdo’a demi keberhasilan anaknya. 11. Untuk kakakku Nunung Doifah, Solehah, Mutmainah, Sofah, Dan Muhamad Amar terimakasih atas do’a dan dukungannya. 12. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan kelas F dan G angkatan 2010 jurusan Administrasi Negara. 13. Semua pihak yang telah membantu peneliti untuk pembuatan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karenanya, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran membangun. Dalam kesempatan ini penulis hendak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahpahaman yang kurang berkenan selama penelitian.peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada yang membaca. Demikian yang disampaikan, peneliti mengucapkan banyak terimkasih Alhamdulillahirrabbil’alamiin. Wassalammu’alaikum Wr. Wb

Serang,

Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ...............................................

i

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................ MOTTO DAN PERSEMBAHAN................................................................... KATA PENGANTAR. ....................................................................................

ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ............................................................................................

iv

DAFTAR GAMBAR........................................................................................

v

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................

vi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ..........................................................

1

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................

12

1.3 Batasan Masalah ......................................................................

13

1.4 Rumusan Masalah ...................................................................

13

1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................

13

1.6 Manfaat Penelitian ..................................................................

13

1.7 Sistematika Penulisan .............................................................

14

DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1

Teori Pengawasan ..................................................................

20

2.1.1 Arti, maksud Dan Tujuan Pengawasan .......................

20

2.2.2 Metode Pengawasan ...................................................

26

2.2.3 Prosedur Pengawasan ..................................................

29

iii

2.2.4 Manfaat Hasil Pengawasan .........................................

31

2.2.5 Tahap-Tahap Dalam Prosese Pengawasan ..................

33

2.2.6 Ciri-Ciri Pengawasan Yang Efektif .............................

34

2.2.7 Prinsip-Prinsip Pengawasan ........................................

35

2.2.8 Karakteristik-Karakteristik Pengawasan .....................

36

2.2.9 Mengenai Dampak Lingkungan ...................................

38

2.2.10 Arti, Peranan, Tujuan Dan Manfaat Amdal .................

40

2.2.11 Prosedur Amdal............................................................

43

2.2.12 Dampak Industri ...........................................................

44

2.2.13 Pencemaran Lingkungan ..............................................

47

2.2.13.1 Definisi Pencemaran Lingkungan ..................

47

2.3

Penelitian Terdahulu ................................................................

50

2.4

Kerangka Berfikir.....................................................................

53

2.5

Asumsi Dasar ..........................................................................

56

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitia ..............................................

57

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian ..............................................

58

3.3 Lokasi Penelitian .......................................................................

59

3.4 Variabel Penelitian ...................................................................

59

3.4.1 Definisi Konsep ................................................................

59

3.4.2 Definisi Oprasional ...........................................................

60

3.5 Instrumen Penelitian .................................................................

61

iii

3.6 Informan Penelitian ....................................................................

62

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data........................................

64

3.8 Pengujian Keabsahan..................................................................

75

3.9 Jadwal Penelitian ........................................................................

78

BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ........................................................

69

4.1.1 Gambaran Umum Kondisi Kota Cilegon ......................

69

4.1.2 Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ...........................................................................

70

4.2 Informan Penelitian ...................................................................

79

4.3 Deskripsi Data dan Analisis Data ..............................................

83

4.3 Pembahasan Analisi Dan Analisis Hasil Penelitian ............

85

4.3.1 Pengawasan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon ......................................................................

85

4.3.1.1

Akurat ........................................................

87

4.3.1.2

Tepat – Waktu ...........................................

95

4.3.1.3

Obyektif Dan Menyeluruh .........................

99

4.3.1.4

Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategik 103

4.3.1.5

Realistik Secara Ekonomi .......................... 108

4.3.1.6

Realisti Secara Organisasional .................. 109

iii

4.3.1.7

Terkoordinasi

Dengan

Aliran

Kerja

Organisasi 117 4.3.1.8

Fleksibel ..................................................... 120

4.3.1.9

Bersifat Sebagai Petunjuk Operasional ..... 124

4.3.1.10 Diterima Para Organisasi ........................... 128 4.4 Pembahasan ............................................................................... 135 BAB V

PENUTUP 5.1 Kesimpulan ................................................................................. 5.2 Saran ...........................................................................................

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengaduan Masyarakat .................................................................................

12

Tabel 3.1 Informan Wawancara....................................................................................

63

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara....................................................................................

68

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian ..........................................................................................

79

Tabel 4.1 Informan penelitian ............................................................................

80

Tabel 4.2 Pedoman Wawancara.........................................................................

81

Table 4.3 Temuan Lapangan.............................................................................. 148

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cerobong Asap yang sedang produksi ......................................................

10

Gambar 2.1 Proses Pengawasan ...................................................................................

20

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir .....................................................................................

54

Gambar 3.3 Komponen Dalam Analisis Dan Model Interaktif ...................................

74

Gambar 4.1 SLHD kota Cilegon mengenai kewajiban setiap perusahaan untuk memiliki AMDAL, UKL-UPL ...............................................................

90

Gambar 4.2 Sesuai SLHD Kota Cilegon pendidikan yang dimiliki petugas pengawas dan pegawai BLH Kota Cilegon ...................................................... 101 Gambar 4.3 Pengambilan air sampel laut ......................................................... 123 Gambar 4.4 Sesuai dengan tabel SLHD Kota Cilegon Pencemaran udara masih yang terbanyak dikeluhkan masyarakat .................................................. 131 Gambar 4.5 Truk dari pabrik yang mengangkut hasil produksi ........................ 134

iii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat banyak. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.salah satu masalah yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki keseimbangan lingkungan yang terganggu atau mengalami kerusakan. Kegiatan pembangunan yang kita ketahui sekarang ini, mengacu pada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tidak sedikit jumlah lingkungan yang mengalami kerusakan akibat dari pelaksanaan

pembangunan,

terutama

pembangunan

yang

bersifat

fisik.

Keseimbangan lingkungan tersebut perlu direhabilitasi agar fungsinya kembali seperti semula demi kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan

1

2

hidup serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri khususnya, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri. Pembangunan termasuk upaya yang dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat banyak. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu masalah yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki keseimbangan lingkungan yang terganggu atau mengalami kerusakan. Dengan begitu, ekonomi tidak harus selalu didahului dalam pembangunan tanpa melihat bagaimana kondisi lingkungan. Pembangunan di masa ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup orang banyak, dan tidak sedikit pula jumlah lingkungan yang rusak dan mengalami kerusakan akibat dari pelaksanaan pembangunan. Terutama pembangunan

yang bersifat

fisik.

Ketidakseimbangan tersebut tentu perlu diperbaiki bahkan perlu direhabilitasi

3

agar fungsinya kembali seperti semula demi kesejahteraan masyarakat banyak dan mengurangi kerusakan lingkungan, namun akhir – akhir ini pembangunan industri mulai menjadi perhatian masyarakat secara serius karena berbagai dampak yang dihasilkan atau ditimbulkan dari pembangunan industri tersebut, yang tidak sedikit bahan bakunya yang tidak dapat dipulihkan atau didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, sehingga limbah tersebut dapat mencemari lingkungan dan merusak semua ekosistem. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur ulang bahan baku tersebut dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan dalam hal struktur dan fungsi daur materi terjadi disebabkan oleh proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam masa saat ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk kebutuhan dan kepentingan sendiri tanpa memikirkan kerusakan ekosistem alam. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran. Lingkungan hidup saat ini mengalami ancaman dan kerusakan setiap saat. Kerusakan yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak ramah lingkungan dari manusia merupakan penyebab yang diyakini turut andil terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Sebagai akibat, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi tersebut, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan

4

manusia. Pencemaran lingkungan ini dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan bahkan dapat berakibat bagi kesehatan manusia di lingkungan sekitar kawasan industri. Semakin berkembangnya perekonomian semakin banyak pabrik atau industri yang ikut mengambil peran dalam perkembangan perekonomian baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini tentunya sangat baik untuk kemajuan perekonomian. Sayangnya, semua itu tidak hanya menimbulkan hal – hal yang menguntungkan saja melainkan juga menimbulkan hal – hal yang berdampak negatif. Kota Industri merupakan sebutan bagi kota kecil di Provinsi Banten, yaitu kota Cilegon. Kota Cilegon merupakan salah satu tempat industri baja terbesar di Indonesia. Selain pabrik baja, Cilegon juga memiliki puluhan pabrik kimia. Tentunya hal ini membawa dampak positif dan juga dampak negatif untuk kota ini. Dampak positif adanya industri – industri di kota Cilegon yaitu dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja yang menginginkan pekerjaan untuk dapat memajukan perekonomian kota, serta dapat ikut mempengaruhi perkembangan sarana dan prasarana kota. Sedangkan dampak negatif yang ikut timbul akibat adanya industri – industri yang ada di kota Cilegon salah satu diantaranya yaitu polusi. Polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Tetapi hal yang paling menonjol adalah polusi udara. Alasannya karena hal ini paling sering dirasakan dampaknya oleh warga sekitar.

5

Keberadaan industri di Kota Cilegon yang bergerak di bidang industri pada kawasan industri, tentunya akan menimbulkan bangkitan lalu lintas terhadap jalan yang semakin tinggi baik berasal dari kendaraan angkutan bahan baku, hasil produksi, karyawan / buruh pabrik, ataupun masyarakat umum,ditambah lagi jalan yang ada merupakan jalur lintas sumatera serta dengan bertambahnya jumlah persampahan. Dimana dalam proses produksinya akan menghasilkan produk sampingan / emisi baik dalam jumlah kecil maupun besar, sehingga dapat menimbulkan masalah – masalah penurunan kualitas udara yang akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat kota Cilegon yang lebih parah pada masyarakat yang tinggal dekat di kawasan industri tersebut. Berdasarkan pernyataan diatas harus ada pengendalian atau pengawasan dampak lingkungan hidup pada aktivitas perindustrian tersebut khususnya oleh pihak pemerintah seperti Badan Lingkungan Hidup di Kota Cilegon harus melakukan upaya – upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan tersebut Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakya. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam. Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih. Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan.

6

Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah – masalah maupun perusakan yaitu pencemaran lingkungan. Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang – undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan dengan artian pembangunan yang berwawasan kedepan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun akan datang. Pencemaran yang disebabkan oleh bahan kimia dapat dibagi menjadi tiga jenis pencemaran, yaitu pencemaran ke tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Perubahan keadaan bahan kimia yang tersebar dalam tiga medium fisik lingkungan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengaruh dari pencemaran ini dapat terjadi dalam penggunaan air, untuk keperluan minum, memasak,dan lain – lain. medium udara, semua makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas, tanpa udara di bumi tidak akan ada kehidupan.(Berdasarkan

7

wawancara dengan ibu Eri staf Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada hari senin, 24 november 2014 ). Berdasarkan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator dalam pencemaran lingkungan, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah membuat program untuk mendukung penanganan tersebut diantaranya : 1. Program meningkatkan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pemanfaatan semberdaya alam dan buatan. 2.

Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pengelolaan lingkungan hidup.

3.

Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan / perundangundangan lingkungan hidup bagi aparatur masyarakat dan dunia usaha.

4.

Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota serta konservasi sumber daya alam buatan.

5.

Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

8

6.

Meningkatkan pelayanan pengelolaan lingkungan hidup.

7.

Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat terjadi banyak pencemaran dimana – mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang kurang tanggap meskipun program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan program yang ada sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal. Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan harus rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahap operasional perusahaan. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen atau administrasi berikutnya di lingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki

9

dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah fungsi pengawasan dilaksanakan agar diperoleh sesuatu yang lebih baik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki. Menurut Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan atau tanggungjawab pemerintah daerah, asas berkelanjutan dan asas manfaat, pengelolaan lingkungan hidup

bertujuan

untuk

mewujudkan

pembangunan

berkelanjutan

yang

berwawasan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, satuan kerja perangkat daerah yang diberi tanggungjawab untuk itu adalah Badan Lingkungan Hidup. ( Sumber Undang – Undang No 32 tahun 2009 Pasal 1 ). Pada penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan pencemaran lingkungan akibat adanya kegiatan industri tetapi yang difokuskan pada masalah pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Indusrti di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Kecamatan Ciwandan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di kota Cilegon yang paling parah terkena dampak industri dan dampak pencemaran lingkungan, karena di kecamatan Ciwandan banyak berdiri perusahaan – perusahaan yang menghasilkan limbah. Kecamatan Ciwandan tergolong kecamatan yang paling berat dampaknya,

10

mulai disepanjang jalan, mobil – mobil besar yang lewat di daerah tersebut, sampai polusi pembuangan limbah udara, udara disekitar Kecamatan Ciwandan juga kondisinya kurang baik, bau yang tak sedap dirasakan oleh penduduk Ciwandan dan orang yang melalui jalan tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Bahwa beberapa usaha dan/ atau kegiatan jasa, pengelolaan bahan maupun yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah berdampak terhadap mutu lingkungan, bahwa apabila mutu lingkungan melampaui baku mutu lingkungan yang ditentukan, maka lingkungan disekitar lokasi kegiatan tersebut tercemar dan/ atau rusak sehingga fungsi lingkungan terganggu, dan dapat mengancam kehidupan makhluk manusia serta makhluk hidup lainnya. ( Sumber Peraturan Daerah Kota Cilegon No 2 Tahun 2004 ). berdasarkan observasi peneliti, bahwa pencemaran udara disebabkan oleh setiap perusahaan merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dikarenakan kegiatan produksi tersebut akan menghasilkan asap buang yang berwarna pekat yang dapat mencemari lingkungan dimana asap buang tersebut dikeluarkan dari cerobong – cerobong asap yang dimiliki perusahaan tersebut dan dampaknya dihirup oleh masyarakat sekitar dan orang yang melewati kawasan sekitar perusahaan tersebut, seperti gambar berikut :

11

Sumber, Peneliti 2015) Gambar 1.1 Cerobong asap yang sedang produksi oleh Pt. Posko Dan berdasarkan observasi peneliti, bahwa masih terdapat pencemaran air yang mencemarinya di lingkungan perusahaan, Menurut bapak Masri warga sekitar juga mengeluh jika air yang digunakan sehari – hari sudah tidak seperti dahulu yang bersih dan tidak keruh. Jarak perusahaan dan rumah warga sangat dekat sehingga debunya lebih berdampak pada aktivitas warga tersebut. (Wawancara pada bapak H. Neni tokoh masyarakat Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan pada tangga 15 November 2014 ). Adapun keluhan yang sering dikeluhkan warga menurut buku status lingkungan hidup daerah Kota Cilegon pengaduan pencemaran udara yang terbanyak seperti tabel dibawah ini :

12

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

pengaduan masyarakat Column1 Column2

(Sumber: Peneliti, 2015) Tabel 1.1 Pengaduan Masyarakat Perusahaan – perusahaan yang berdampak mencemari lingkungan di kota Cilegon maka harus diawasi kegiatan industri tersebut. Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon mempunyai fungsi pengawasan terhadap aktivitas kegiatan atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama pada kegiatan perusahaan. Namun pada kenyataannya Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan masih belum cukup baik. Dibuktikan dengan adanya beberapa masalah mengenai lemahnya pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.Berdasarkan observasi awal di lapangan, lemahnya pengawasan tersebut diindikasikan pada permasalahan sebagai berikut Pertama, Bentuk pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tidak dilakukan secara berkala pada perusahaan yang ada pada kawasan industri yang menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan dan laporan yang dihasilkan tidak objektif. Menurut salah satu pegawai Badan Lingkungan hidup

13

Kota Cilegon pengawasan yang dilakukan tidak secara berkala terhadap perusahaan penghasil limbah tersebut. membutuhkan dana yang cukup besar karena di Cilegon memiliki 169 perusahaan industri. Badan lingkungan Hidup Kota Cilegon juga tidak memiliki laboratorium untuk menguji keabsahan data dan untuk membuktikan jika perusahaan itu melakukan suatu pencemaran, jika terjadi suatu masalah dalam melakukan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu menguji atau membuktikan sesuatu yang disebutkan pencemaran itupun proses sangat rumit karena laboratoriumnya bertempat di Jakarta. Pengawasan secara berkala yang dimaksud disini menurut petugas pengawasnya seharusnya dilakukan pertiga bulan sekali, tetapi dari sumber yang diketahui (pegawai BLH) hanya melakukan pengawasan setahun dua kali bahkan hanya menunggu dari laporan perusahaan yang langsung ke kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. (wawancara pada ibu Eri Sukaesih, ST, MM. Pada tanggal 24 november 2014 ). Kedua, kurang adanya tindak lanjut dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap dampak pencemaran lingkungan.menurut salah satu warga yang tinggal dekat pada kawasan industri tersebut, menurutnya BLH tidak menindak lanjuti jika ada keluhan warga. Hal ini dibuktikan dengan adanya warga dari Kecamatan Ciwandan Terjangkit ISPA (Infeksi Saluran Penularan Akut). Penyebab dari ISPA tersebut, karena di kawasan kecamatan Ciwandan dekat dengan kawasan industri, sehingga udaranya sudah terkena polusi. Bahkan di daerah Tegal Ratu sering tercium bau tidak enak dari asap pabrik. Bukti keluhan lainnya seperti warga merasa terganggu dengan debu yang diakibatkan oleh

14

kendaraan pabrik (industri). ( wawancara pada bapak H. Neni tokoh masyarakat Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan pada tangga 15 November 2014 ). Ketiga, kurangnya petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, hanya memiliki dua petugas lapangan dan satu koordinator dan mereka harus mengawasi 169 perusahaan yang ada di kota Cilegon. Keempat, sanksi yang diberikan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon masih terbilang ringan yang dimaksud disini yaitu masih ada perusahaan yang membuang limbah ke aliran sungai Dan faktanya masih ada perusahaan yang sudah dua kali tiap tahunnya menerima teguran secara tertulis ( sumber Cilegon Online, kamis 4 desember 2014 ). Kelima, Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik mengambil tema penelitian mengenai pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Hal tersebut dikarenakan Limbah-Limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan tersebut dapat mencemari lingkungan, sehingga bisa memberikan dampak buruk tehadap masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Sehingga untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan pengawasan yang baik guna menjadikan perusahaan yang tertib hukum dan berwawasan lingkungan.

15

1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap perusahaan yang berada pada kawasan industri tidak secara berkala atau rutin dan laporan yang dihasilkan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Cilegon tidak objektif. 2. Tidak adanya tindak lanjut pada pencemaran tersebut. 3. kurangnya petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, hanya memiliki dua petugas lapangan dan satu koordinator dan mereka harus mengawasi 169 perusahaan yang ada di kota Cilegon. 4. Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. 5. Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Berdasarkan masalah – masalah yang telah peneliti deskripsikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengaplikasikan dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan kota Cilegon.

16

1.3. Batasan Masalah Dalam batasan masalah penelitian ini, maka peneliti akan membatasi penelitian pada Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. 1.4.Rumusan Masalah Berdasarkan batasan masalah yang telah dibuat oleh peneliti maka maslah penelitian dapat dirumuskan : 1. Bagaimana efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon ? 1.5.Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektiv pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. 1.6.Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian dapat dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. 1.

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi

administrasi negara,sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah yang dijadikan bahan referensi dalam penelitian lainnya yang saling berkaitan yaitu pengawasan dalam fungsi manajemen public.

17

2.

Manfaat Praktis Manfaat praktis bagi peneliti dapat mengetahui bagaimana pengawasan

badan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran Lingkungan pada kawasan industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.

1.1 Sistematika Penulisan Dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bagian yang masing-masing terdiri dari sub bagian, yaitu sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Latar belakang masah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti. Bentuk penerangan dan penjelasan dalam peneleitian ini akan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum hingga menukik ke masalah yang spesifik dan relevan dengan judul skripsi. 1.2 Identifikasi Masalah Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, dikaitkan dengan tema/topik/judul penelitian. 1.3 Batasan Masalah Untuk mempermudah penelitian dan untuk menghemat waktu dan dana maka peneliti membatasi penelitian ini.

18

1.4 Rumusan Masalah Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam bagian ini juga akan didefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam kalimat tanya.

1.5 Tujuan Penelitian Mengungkapkan

tentang

sasaran

yang

ingin

di

capai

dengan

dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian. 1.6 Manfaat Penelitian Menjelaskan tentang manfaat teoritis dan praktis terkait dengan temuan penelitian 1.7 Sistematika Penulisan Yaitu menjelaskan isi bab per babnya dan menjelaskan urutan penulisan skripsi ini secara keseluruhan. BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

1.1 Landasan Teori Landasan teori mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang sangat jelas.

19

1.2 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah. 1.3 Kerangka Pemikiran Penelitian Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai asumsi dasarnya. 1.4 Asumsi Dasar Penelitian Asumsi dasar merupakan jawaban sementara dan akan diuji kebenarannya. BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitan Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan dan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. 3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian Dalam bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. 3.3 Lokasi Penelitian Menjelaskan tempat (locus) penelitian dilaksanakan, yaitu menjelaskan tempat, serta alasan memilihnya locus tersebut untuk dijadikan tempat penelitian. 3.4 Instrumen Penelitian Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, dalam hal ini instrumennya adalah peneliti sendiri dan

20

akan disampaikan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan observasi. 3.5 Informan Penelitian Informan penelitian yaitu pihak yang memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan kepada peneliti. Pemberian informasi biasanya didapatkan dengan cara wawancara dengan peneliti. 3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Menjelaskan teknik analisis dan rasionalisasinya, yaitu memaparkan teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 3.7 Jadual Penelitian Menjelaskan jadual penelitian, beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan, serta dilengkapi dengan tabel jadual penelitian. BAB IV

: PEMBAHASAN

1.1 Deskripsi Obyek Penelitian Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 1.2 Deskripsi Data Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. 1.3 Pembahasan Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

21

BAB V

: PENUTUP

5.1 Kesimpulan Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami.

5.2 Saran Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis. DAFTAR PUSTAKA Pada bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. LAMPIRAN-LAMPIRAN Memuat lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan relevan, tersusun secara berurutan yang dianggap perlu oleh peneliti karena berkaitan dengan data penelitian dan sebagai bukti kuat dalam penyusunan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori digunakan untuk memperkuat uraian sebelumnya. Pada bab ini, peneliti menggunakan teori tentang pengawasan untuk mendukung masalah dalam penelitian. Penggunaan teori merupakan cara yang tepat untuk mengelola sumber daya waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan serta alat yang tepat untuk memperingati pekerjaan. Teori berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian. Maka dari itu, pada bab ini peneliti akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. 2.2 Teori Pengawasan 2.2.1 Arti, Maksud Dan Tujuan Pengawasan 1. Definisi Pengawasan Robert J. Mockler dalam (Handoko,2003:360) definisi pengawasan adalah: suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaann dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya

22

23

perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan. Farland dalam (Handayaningrat,1994:143) memberikan definisi Pengawasan (control) sebagai berikut: “Control is the process by which an executive gets the performance of hi subordinates to correspond a closely a possible to chosen plans, orders, obhectives, or policies” dalam bahasa Indonesia diartikan “Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesusai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”. Jelasnya Pengawasan harus berpedoman terhadap: 1) Rencana (planning) yang telah diputuskan 2) Perintah (order) terhadap pelakasanaan pekerjaan (performance), 3) Tujuan dan 4) Kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya”. Dapat disimpulkan, bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Ketua/ Pimpinan di dalam suatu organisasi tertentu agar dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan bawahannya yang dilakukan

sebelumnya

apakah

sudah

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggungjawabnya sehingga Ketua/ Pimpinan tersebut mengetahui kenaikan kinerja atau penurunan kinerja bawahannya. Dibawah ini digambarkan

proses

pengawasan

(Handayaningrat,1994:143)

sebagai berikut:

Pedoman Rencana

(Planning) Monitoring

Pelaksanaa n Pekerjaan (Performan ces)

Umpan Balik (feddback)

Gambar 2.1 Proses Pengawasan standar

Hasil

Pengawasa n (Control)

Koreksi

yaitu,

24

Gambar 2.1 menunjukkan Proses Pengawasan dari awal yaitu, merumuskan Rencana (planning) organisasi, yang sesuai kebutuhan atau pedoman sehingga tercipta visi dan misi organisasi yang diatur sebelumnya, setelah itu menjalankan pekerjaan sehingga dapat mengeluarkan hasil atau produk dari pekerjaannya dan saat itulah pelaksanaan pengawasan dilakukan. Pengawasan dijadikan bahan koreksian ketika suatu organisasi yang sudah memiliki visi dan misi namun hasil pekerjaanya tidak optimal atau tidak sesuai dengan visi dan misinya. Kemudian dilakukannya monitoring sebagai perbandingan antara tujuan awal organisasi, pekerjaan yang dilakukan dan masalah yang ditemukan, sehingga dari monitoring tersebut organisasi memulai dengan merumuskan rencana yang baru dari hasil solusi atau produk dari pengawasan yang sebelumnya dilakukan. Oleh sebab itu, organisasi memerlukan pandangan baru untuk menentukan perencanaan yang baru dalam hal ini, dapat meminimalisir kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Dan ini yang bisa dikatakan timbal balik (feedback) antara pengawasan dengan perencanaan. Pengawasan menurut (Harahap, 2001:2) menjelaskan bahwa sistem pengawasan sebenarnya melekat dalam setiap fungsi yang dilakukan manajemen, artinya pada saat melaksanakan fungsi perencanaan seorang manajer sudah melaksanakan fungsi pengawasan, demikian juga pada fungsi manajemen lainnya. Namun dalam berbagai hasil kajian bidang manajemen belakangan ini serta untuk mudahnya, maka literatur manajemen membuat fungsi pengawasan manajemen ini dalam kelompok tersendiri bukan berarti merupakan fungsi yang terpisah dari fungsi lainnya, tetapi hanya sekedar cara untuk memudahkan penganalisisan.

25

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk ‘ menjamin ‘ bahwa tujuan – tujuan organisasi dan

manajemen

tercapai

keseluruhan

pengawasan

adalah

aktivitas

membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya (Handoko, 2003 : 359). Ada tiga dasar pengawasan, yaitu (1) pengawasan pendahuluan, (2) pengawasan Concerrent, dan (3) pengawasan umpan balik menurut (Handoko, 2003 : 361) : 1. Pengawasan pendahuluan (feedforward control), pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah – masalah atau penyimpangan – penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif,dengan mendeteksi masalah – masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan – perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diiinginkan. 2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control). Pengawasan ini, sering disebut pengawasan ya tidak, screening control atau berhenti – terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. 3. Pengawasan umpan balik (feedback control). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past – action controls, mengukur hasil – hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

26

2. Maksud Pengawasan Menurut Handoko (2003 : 258) menyatakan bahwa, Pengawasan itu dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadnya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesua dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Menurut Handayaningrat (1990:143) menyatakan bahwa, “Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk meperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya”. Maka dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa, Pengawasan dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara perencanaan dengan pelaksanaan sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian dengan visi dan misi

yang

telah

dirumuskan

sebelumnya,

dalam

pelaksanaan

pengawasan ini dapat menemukan solusi atau jawaban sehingga dapat menanggulangi ketidaksesuaian tersebut. 3. Tujuan Pengawasan Menurut

Hasibuan

pengawasan sebagai berikut :

(2011:242)

menyatakan

bahwa

tujuan

27

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dari rencana. 2. Melakukan tindakan perbaikan (Corrective), jika tedapat penyimpangan – penyimpangan (Deviasi). ialah mengusahakan Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Menurut Manullang (2005:173) tujuan utama dari pengawasan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar – benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan – kelemahan serta kesulitan -kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan

–

penemuan

tersebut

dapat

diambil

tindakan

untuk

memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu – waktu yang akan datang. Menurut

Handayaningrat

(1990:143)

menyatakan

bahwa,

“Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Kesimpulannya tujuan dari Pengawasan untuk memberikan pekerjaan yang optimal dari visi dan misi suatu organisasi tertentu sehingga hasil yang optimal itu dapat dirasakan dampak positifnya oleh khalayak banyak.

28

2.2.2 Metode Pengawasan Cara – cara pengawasan atau pengendalian menurut (Hasibuan, 2008 : 245) yaitu : 1. Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil – hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Kebaikannya : 1. Jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat. 2. Akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan, sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dan bawahannya. 3. Akan memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan, karena merasa diperhatikan oleh atasannya. 4. Akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahan yang mungkin bisa berguna bagi kebijaksanaan selanjutnya. 5. Akan dapat mengindari timbulnya kesan laporan. Keburukannya: 1. Waktu seorang manajer banyak tersita, sehingga waktu untuk pekerjaaan lainnya berkurang. 2. Mengurangi inisiatif bawahan, karena mereka merasa bahwa atasannya selalu mengamatinya. 3. Ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain – lainnya. 2. Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Kebaikannya : 1. Waktu manajer ntuk mengerjakan tugas – tugas lainnya semakin banyak, misalnya perencanaan, kebijaksanaan, dan lain – lain. 2. Biaya pengawasan relatif kecil. 3. Memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam melaksanakan pekerjaan. Keburukannya : 1. Laporan kadang – kadang kurang objektif, karena ada kecenderungan untuk melaporkan yang baik – baik saja.

29

2. Jika ada kesalahan – kesalahan terlambat mengetahuinya, sehingga perbaikannya pun terlambat. 3. Kurang mencipatakan hubungan – hubungan antara atasan dan bawahan.Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang di khususkan untuk kesalahan – kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Dalam Handayaningrat, (1990:147) ada beberapa Metode Pengawasan yaitu sebagai berikut: 1. Pengawasan langsung ialah, apabila Aparat Pengawasan/ Pimpinan Organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif maupun dengan sistem investigatif. 2. Pengawasan tidak langsung ialah apabila Aparat Pengawasan/ Pimpinan Organisasi melakukan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. 3. Pengawasan formal ialah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh Unit/ Aparat Pengawasan yang bertindak atas nama Pimpinan Organisasinya atau Atasan dari pada Pimpinan Organisasi itu. Dalam hal ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan tata kerjanya. Misalnya periode waktu pertanggung jawaban. Aparat pengawasan ini harus melaporkan secara periodik perkembangan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap pimpinan. 4. Pengawasan informal ialah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. 5. Pengawasan administratif ialah pengawasan yang meliputi bidang Keuangan, Kepegawaian, dan Material. Bidang keuangan menyangkut tentang: Pos-pos Anggaran (rencana Anggaran), Pelaksanaan Anggaran, yang meliputi Pengurusan Administratif dan Pengurusan Bendaharawan. Pengawasan Kepegawaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan Administrasi Kepegawaian, yaitu: perihal kebenaran prosedur penerimaan (umur, pendidikan, atau keahlian, pengalaman, bakat dan sebagainya). Pengawasan Material ialah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya. 6. Pengawasan Teknis (Technical Control) ialah pengawasan, terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya: pemeriksaan terhadap pembangunan gedung, pembuatan kapal, penanaman padi di sawah, kesehatan rakyat di desa, dan sebagainya. Dari enam metode pengawasan yang telah disebutkan, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

30

1. Pimpinan secara langsung mendatangi lokasi pekerjaan bawahannya dalam hal memeriksa (Inspektif), dan sebagai pembuktian (Verifikatif) secara nyata apa yang sedang terjadi, sehingga pimpinan dapat mengamati (Investigatif) hal-hal yang terjadi di lokasi pekerjaan bawahannya. Kesimpulannya, Pengawasan langsung akan menghasilkan sesuatu yang baru atau yang belum diketahui misalnya, BLH Kota Cilegon langsung datang ke tempat pencemaran lingkungan, untuk mengetahui langsung apa yang sedang terjadi disana sehingga Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk perencanaannya, pengelolaannya dan mengantisipasi masalahmasalah yang ada. 2. Pimpinan mengawasi bawahannya melihat pada laporan-laporan yang dibuat oleh bawahannya. Dalam hal ini Pimpinan dapat menentukan kebijakan untuk kondisi organisasinya melaui laporanlaporan tersebut. Misalnya laporan hasil pengawasan oleh pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon khusunya di bidang pengawasan, dari laporan tersebut Dinas dapat membandingkan pencemaran pertahun yang terjadi. 3. Yang melakukan pengawasan ini ialah bawahan pimpinan yang memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan kepada bawahannya yang lain. Dalam penelitian ini terkait yang melakukan pengawasan formal yaitu pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon khususnya staff di bidang Pengawasan, karena untuk melakukan pengawasan di perusahaan – perusahaan di Kota Cilegon. 4. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh Pejabat Pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (Pribadi). Hal ini untuk menghindarkan kekauan dalam hubungan antara Atasan dan Bawahan. Misalnya pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terlepas dari jam kerjanya mengunjungi perusahaan di kota Cilegon dengan tujuan untuk berkunjung namun, dapat juga sekaligus memerhatikan kondisi pencemaran yang terjadi hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsinya sebagai pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. 5. Pengawasan administrasi dilakukan oleh kepala di dalam bidang Keuangan, Kepegawaian, dan Material. Yang melihat dengan hak dan kewajiban pegawainya masing-masing. Pengawasan teknis dilakukan dengan ukuran-ukuran/ satuan atau standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.

31

2.2.3 Prosedur Pengawasan Handoko (2003:367) mengemukakan prosedur untuk penetapan sistem pengawasan, pendekatannya terdiri atas lima langkah dasar yang dapat diterapkan untuk semua tipe kegiatan pengawasan : 1. Merumuskan hasil yang diinginkan, manajer harus merumuskan hasil yang akan dicapai sejelas mungkin. Tujuan yang dinyatakan secara umum atau kurang jelas seperti pengurangan biaya overhead atau meningkatkan pelayanan langganan. Perlu dirumuskan lebih jelas seperti pengurangan biaya overhead dengan 12% atau menyelesaikan setiap keluhan konsumen dalam waktu paling lama tiga hari disamping itu, hasil yang diinginkan harus dihubungkan dengan individu yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. 2. Menetapkan penunjuk (predictors) hasil. Tujuan pengawasan sebelum dan selama kegiatan dilaksanakan adalah agar manajer dapat mengatasi dan memperbaiki adanya penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan. 3. Menetapkan standar penunjuk dan hasil. Penetapan standar untuk penunjuk dan hasil akhir adalah bagian penting perancangan proses pengawasan. Tanpa penetapan standar, manajer mungkin memberikan perhatian yang lebih terhadap penyimpangan kecil atau tidak bereaksi terhadap penyimpangan besar. 4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Langkah keempat dalam perancangan suatu siklus pengawasan adalah menetapkan sarana untuk pengumpulan informasi penunjuk dan perbandingan penunjuk terhadap standar. Jaringan kerja komunikasi dianggap baik bila aliran tidak hanya ke atas tetapi juga ke bawah kepada siapa yang harus mengambil tindakan koreksi. 5. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, langkah terakhir adalah perbandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil, dan kemudiam pengambil tindakan. Menurut

Farlan

dalam

(Handayaningrat,

1990:156-158)

menjelaskan ada beberapa prosedur Pengawasan adalah, sebagai berikut:

32

1. Observasi atau Pengamatan, suatu hal yang perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan/Atasan secara periodik perlu mengadakan observasi terhadap bawahannya, yaitu tentang cara berkerja, sistem bekerjanya dan hasil-hasil pekerjaanya. 2. Pemberian Contoh adalah penting bagi pemimpin, karena Pimpinan sering menjumpai suatu pemberian contoh yang akan dapat membantu hasil dari pada pengawasan. 3. Pencatatan dan Pelaporan (Recording and Reporting), yaitu mempunyai nilai pengawasan, sekalipun dalam penggunaanya diperlukan waktu dan tenaga yang banyak karena ini merupakan suatu pembuktian dari suatu pekerjaan Organisasi tertentu. 4. Pembatasan wewenang, dalam hal bawahan mempunyai wewenang yang melebihi dari pada wewenang yang telah ditentukan, maka perlu adanya suatu pembatasan agar supaya tidak terjadi penyimpangan. Misalnya seorang Bendaharawan hanya diperbolehkan menyimpan uang dalam kas paling banyak Rp.2.000.000,- . Bila ia menyimpan lebih dari itu berarti suatu penyimpangan, sebab membahayakan keselamatan uang Negara. 5. Menentukan Peraturan, Perintah dan Prosedur. Dalam menentukan Peraturan dan Prosedur pengawasan, Pimpinan mempunyai peranan yang penting dalam pengawasan tugas rutin dan dapat mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari pada pelaksanaan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi. 6. Menentukan Anggaran (budget), adalah rencana yang merupakan alat dari pada Pimpinan untuk dilaksanakan. Anggaran ini merupakan suatu petunjuk untuk mengembangkan dan memajukan organisasi, dan juga merupakan suatu alat penilaian suksesnya suatu rencana. 7. Sensor adalah tindakan preventif yaitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya dalam pengawasan ini mereka masih timbul pertanyaan, yaitu apakah suatu yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan pedoman atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. 8. Tindakan Displin yaitu mempunyai nilai sanksi. Pengawasan melalui tindakan disiplin akan mempunyai pengaruh sampai dimanakah tindakan yang bersifat korektif dan represif itu dijalankan.

33

2.2.4 Manfaat Hasil Pengawasan Menurut Siagan (2008:261), manfaat terpenting dari pengawasan ialah: a) Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada. b) Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya oprasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif. c) Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan oprasional. d) Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan. e) Tindakan prefentif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut. Peneliti menarik kesimpulan dari manfaat pengawasan yang sudah disebutkan, yaitu sebagai berikut: a) Informasi dibutuhkan suatu organasisasi terkait keberlangsungan program yang akan dilaksanakan dan organisasi membutuhkan informasi terbaru mengenai situasi yang sedang terjadi. Untuk itu diperlukan pengawasan agar dapat mengetahui informasi yang menunjang suatu program di dalam organisasi. b) Dengan melakukan pengawasan suatu organisasi dapat mengetahui serta mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung bagi suatu program yang akan dilaksanakan selanjutnya. Sehingga program organisasi tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan apa yang di harapkan. c) Pengawasan menuntut suatu organisasi untuk mengkaji ulang setiap permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Karena itu, dilakukan pengawasan akan menambah ilmu-ilmu baru bagi organisasi tersebut. d) Setelah mengetahui permasalahan serta mengkaji ulang kesalahan yang terjadi maka dengan dilakukannya pengawasan, organisasi mendapat gambaran atau memberikan solusi yang tepat, dari setiap permasalahan yang ada sehingga, dapat mengurangi kesalahan yang terjadi dan mendapatkan kinerja yang memuaskan. e) Kesimpulannya pengawasan akan memberikan tindakan apa yang tepat dalam menyelasaikan masalah, agar penyimpangan yang terjadi tidak terus berlanjut.

34

2.2.5 Tahap – tahap dalam proses pengawasan Menurut Handoko (1984:363) proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah), seperti ini : 1. penetapan standar pelaksanaan, tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil – hasil tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, penetapan standar adalah sia – sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan,ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu a) pengamatan (observasi), b) laporan- laporan baik lisan dan tertulis, c) metode – metode otomatis dan d) inspeksi ( pengujian). 4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. 2.2.6 Ciri – ciri pengawasan yang efektif menurut Siagian (2004:130) pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai ciri yang dibahas berikut ini : 1. pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan, yang dimaksud adalah bahwa teknik pengawasan harus sesuai antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran tersebut. 2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. 3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik – titik strategi tertentu. 4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan, dalam pembahasan tentang perencanaan telah ditekankan bahwa salah satu komponen yang harus jelas terlihat dalam rencana adalah

35

standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegatan operasional. 2.2.7 Prinsip – Prinsip Pengawasan Menurut Handayaningrat (1990:149) prinsip – prinsip pengawasan sebagai berikut : 1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi 2. Pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. 3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan – peraturan yang berlaku (wetmatigheld), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (rechtmatighed), dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (doelmatifheid). 4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan. 5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (accurate) dan tepat. 6. Pengawasan harus bersifat terus – menerus (continue). 7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feed – back) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijakansanaan waktu yang akan datang. Menurut Manullang (2005:173) untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan, ada dua prinsip pokok, yang merupakan suatu conditio sine qua non bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi – instruksi, serta wewenang – wewenang kepada bawahan. Maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip – prinsip berikut : 1. Dapat mereflektir sifat – sifat dan kebutuhan – kebutuhan dari kegiatan – kegiatan yang harus diawasi. 2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpanganpenyimpangan.

36

3. 4. 5. 6. 7.

Fleksibel. Dapat mereflektir pola organisasi. Ekonomis. Dapat dimengerti. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

2.2.8 Karakteristik – Karakteristik Pengawasan Dalam pengawasan penelitin ini peneliti menggunakan teori karakteristik – karakteristik pengawasan yang efektif menurut Handoko (2003: 373), untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria – kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya: 1. 2. 3. 4. 5.

Mengawasi kegiatan – kegiatan yang benar Tepat – waktu Dengan biaya yang efektif Tepat – akurat Dapat diterima oleh yang bersangkutan.Semakin dipenuhinya kriteria kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.

Karakteristik – karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut. a. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. b. Tepat – waktu, informasi harus dikumpulkan disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. c. Obyektif dan menyeluruh, informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap. d. Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang – bidang di mana penyimpangan – penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. e. Realistik secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

37

f. Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan – kenyataan organisasi. g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dan proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses kegagalan atau keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya. h. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dan lingkungan. i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar. Tindakan koreksi apa yang sebenarnya diambil. j. Diterima para anggota organisasi, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, bertanggungjawab, dan berprestasi.

2.2.2.2 Mengenai Dampak Lingkungan Dalam undang – undang nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat (21) disebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan. 2. Tidak semua kegiatan usaha wajib dlengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, hanya rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting yang wajib dilengkapi denga analisis dampak lingkungan. (Raihan, 2006 : 3) Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 mengenai usaha dan / atau kegiatan – kegiatan yang kemungkinan dapat

38

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi : 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam 2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya. 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya. 5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan / atau perlindungan cagar budaya. 6. Introduksi jenis tumbuuh – tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik. 7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati. 8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan / atau mempengaruhi pertahanan negara. 2.2.2.3 Arti, Peranan, Tujuan Dan Manfaat Amdal 1. Definisi AMDAL AMDAL menurut Kristanto (2004:245) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak lingkungan hidup, yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.(Raihan, 2006: 35). Menurut Soemarwoto (2009:36)

AMDAL (Analisis mengenai

dampak lingkungan) yaitu alaut untuk merencanakan tindakan preventif

39

terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. 2.Peranan Amdal Peranan AMDAL dalam (Kristanto 2004 : 248) yaitu : 1. AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang akan dibangun karena undang - undang dan peraturan pemerintah mengehendaki demikian,jika memiliki atau pemrakarsa proyek tidak melakukannya,maka hal itu akan melanggar undang – undang dan besar kemungkinan perizinan untuk membangun proyek tersebut tidak akan didapatkan, atau akan, atau akan menghadapi pengadilan yang dapat memberikan sanksi – sanksi yang tidak ringan. Jawaban ini sering kurang memperhatikan kualitas lingkungan atau pemilik proyek yang hanya mementingkan keuntungan proyeknya tanpa meghiraukan dampak sampingan yang mungkin timbul. Tanpa adanya undang – undang peraturan pemerintah, baku mutu, maka dasar hukum dari pelaksanaan amdal ini tidak ada. 2. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek – proyek pembangunan. Jawaban ini merupakan jawaban yang ideal, tetapi kesadaran mengenai masalah ini tidak mudah ditanamkan pada setiap orang,terutama para pemrakarasa proyek.

3.Tujuan Amdal Dan Manfaat Amdal Amdal bertujuan untuk menjamin agar dampak penting dapat diketahui lebih dini dan ditangani pada tahap awal. Untuk mencapai tujuan ini hasil penilaian perlu dikomunikasikan dengan berbagai kelompok yang berperan dalam pengambilan

keputusan,

Sedangkan

manfaat

AMDAL

(Raihan,2006:35:36) adalah untuk : 1. Memprediksi dampak kegiatan (proyek) terhdap lingkungan. 2. Mencari alternatif untuk mengurangi dampak negatif.

menurut

40

3. Menyajikan hasil prediksi serta alternatif – alternatif bagi pengambilan keputusan. 2.2.2.4 Prosedur Amdal Prosedur AMDAL menurut Raihan (2006:35) dalam melakukan AMDAL diatur pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999, prosedur penyusunan AMDAL mencakup langkah – langkah sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi dampak dan pelingkupan dari rencan kegiatan dan / atau usaha. 2. Penyusunan kerangka acuan (KA) berdasarkan pelingkungan (scoping). 3. Meakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang meliputi prakiraan besarnya dampak dan evaluasi dampak. 4. Membuat perencanaan pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL), 5. Penyusunan laporan AMDAL yang meliputi ringkasan eksekutif dan penyusunan laporan utama dilengkapi dengan lampiran – lampiran. 2.2.2.5Dampak Industri Kegiatan pembangunan industri adalah salah satu kegiatan sektor ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraa masyarakat ( Soemarwoto, 2009 : 11). Dampak kegiatan industri terhadap lingkungan menurut ( Soemarwoto 2009 : 20) yaitu: 1. Dampak kegiatan pembebasan tanah Pembebasan tanah adalah salah satu dampak pada kegiatan industri walaupun sifatnya sementara, namu akibatnya bisa berantai. 2. Dampak prakonstruksi Tanah dibersihkan dari segala bangunan lama dan tanaman diatasnya maupun hutan semak belular, sebagian alat – alat berat diperlukan demikian juga dengan tenaga kerja. Sisa bangunan harus dipindahkan berarti memerlukan pengangkutan.

41

3. Dampak masa konstruksi Masa konstruksi membutuhkan bahan – bahan yang tersedia dari bahan lokal maupun non lokal. Kebutuhan tanaman sirtu untuk penimbunan akan merubah bentang alam pada tempat penggalian sumber daya alam. 4. Dampak limbah cair Limbah air mengakibatkan badan penerima menjadi kotor dan senyawa – senyawa pencemar yang terkandung membahayakan terhadap lingkungan. Di samping itu perubahan air menjadi kotor perubahan air dilapisi bahan – bahan berminyak atau bahan padatan lain yang menyebabkan terjadinya penutupan permukaan air. Air tercemar bila salah satu atau lebih kondisi berikut ini terpenuhi yaitu : 1. Mengakibatkan naik turunnya kesamaan air. 2. Akan terjadi perubahan sifat fisik air misalnya terjadi perubahan warna, air menjadi keruh, berbau dan perubahan suhu air. 3. Permukan air tertutup oleh lapisan terapung, berupa minyak, lemak dan bahan padat lainnya. 4. Peningkatan kandungan bahan – bahan organik maupun organik dalam air. 5. Meningkatkan zat – zat tersuspensi dalam air. 5. Dampak terhadap udara Limbah gas melalui udara menyebar kesekitar lingkungan menyebabkan udara menjadi tidak segar, kotor dan berbau. Terjadinya peningkatan kandungan bahan – bahan dalam udara seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, karbon monoksida, debu dan partikel lainnya. Penyebab limbah ini adanya pabrik – pabrik pengecoran biji besi, proses – proses dalam pabrik pembusukan bahan – bahan organis,pabrik battery, debu asbes, bahan – bahan pewarna, pembakaran batu bata, sampah lainnya Limbah gas yang beracun dan berbahaya mengganggu kesehatan manusia yang berada dalam lingkungan itu. Gangguan terhadap pekerja yang berada dalam ruangan, radang pada seluruh pernafasan, fungsi panca indera berkurang. Terganggunya flora dan fauna. 6. Dampak bahan – bahan beracun dan berbahaya Sesuai dengan sifat dan proses produksi terhadap pabrik – pabrik yang menggunakan bahan – bahan beracun dan berbahaya, baik dalam bentuk bahan baku, hasil produksi maupun hasil simpangan. Sifat berbahaya dan beracun yang ditimbulkan dapat karena sentuhan, penyimpanan yang kurang baik maupun penggunaan yang melebihi dosis. Bahan – bahan beracun dan bahaya timbul dalam proses ektrasi. Bahan – bahan beracun dan berbahaya

42

bergabung sebagai limbah karena tumpahan atau kebocoran suatu bahan tergolong beracun dan bebahaya dapat diketahui antara lain : mudah meledak sifat mudah terbakar, sifat korosif menyengat sifat oxidator, sifat membunuh serta menimbulkan luka – luka bila disentuh. 7. Dampak kegiatan industri terhadap lingkungan flora dan fauna Adanya gas – gas di udara yang bersumber dari asap pabrik mengancam kehidupan tanaman – tanaman. Akar yang tercemar bahan beracun membuat binatang – binatang dalam perairan segera meninggalkan pemukimannya sedangkan binatang yang lambat geraknya mendapat ancaman. 2.2.2.6 Pencemaran Lingkungan Berdasarkan keputusan menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup no. 02/MENKHL/1988, yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuk atau dimasukannya mahkluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam air/ udara, dan/ atau berubahnya tatanan (komposisi) air/ udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara/ air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. (Kristanto,2004 : 71). 2.2.2.6.1 Definisi Pencemaran Lingkungan Menurut Raihan (2006:6) lingkungan adalah sejumlah benda dan kondisi keadaan dan pengaruh yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Soemarwoto, 1983). Definisi pencemaran menurut Silalahi (2001:154) adalah bentuk environmental impairment, adanya gangguan, perubahan, atau perusakan, bahkan adanya benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (reasonable function).

43

Menurut Raihan (2006 : 8)Lingkungan hidup juga dapat dibedakan antara lain : 1. Lingkungan fisik (physical Environment), yaitu segala sesuatu yang ada dalam lingkungan berwujud benda mati seperti batu, tanah dan lain – lainnya. 2. Lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia – manusia yang ada pada lingkungan (yang ada pada sekitar kita) 3. Lingkungan biologi (biological environment), segala sesuatu yang berada di lingkungan berwujud makhluk. Definisi Pencemaran menurut Raihan (2006:11) adalah berkaitan erat dengan teknologi dan industrialisasi serta gaya hidup (life style), pencemaran dapat terjadi pada 3 dimensi bumi yaitu tanah, air, dan udara. Pencemaran baru akan terjadi apabila suatu zat dengan tingkat konsentrasi yang melampaui ambang batas yang ditetapkan atau dengan tingkat konsntrasi tertentu sehingga dapat mengubah kualitas lingkungan dan kondisi lingkungan baik langsung atau tidak langsung yang berakibat lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Definisi pencemaran lingkungan Tresna (2000:57) merupakan perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan manusia, disebabkan perubahan pola penggunaan energi dan materi, tingkatan radias, bahan – bahan fisika dan kimia, dan jumlah organisasi. Perbuatan ini dapat mempengaruhi langsung manusia, atau tidak langsung melalui air,

hasil

pertanian, peternakan, benda – benda, perilaku dalam apresiasi dan reaksi di alam bebas. Definisi pencemaran air menurut Kristatnto (2004:72) adalah penyimpangan sifat – sifat air dari keadaan norma, bukan dari kemurniannya, air

44

yang tersebar di alam semesta ini tidak pernah terdapat dalam bentuk murni, namun bukan berrati bahwa semua air sudah tercemar. Sedangkan berdasarkan keputusan menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup no. 02/MENKLH/1988, yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah : “ masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam udara dn/ atau berubahnya tatanan (komposisi) udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Raihan (2006:11) pencemaran dapat diakibatkan karena : 1. Kegiatan pertanian, yang dikarenakan pemakaian pestisida kimia serta pupuk organik. 2. Kegiatan industri, seperti logam, air, buangan panas, asap 3. Kegiatan pertambangan yang berupa terjadinya pencemaran udara, rusaknya lahan akibat pengglian dan buangan – buangan penambangan. 4. Alat transportasi yang berupa asap (co2), naiknya suhu (iklim mikro). Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh berbagai aktivitas tersebut maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan, termasuk baku mutu air pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, dan sebagainya. Untuk menghindari terjadinya pencemaran udara di lingkungan maka ditetapkan baku mutu udara, yang dapat dibedakan atas baku mutu udara ambien dan baku mutu udara emisi. Baku mutu ambien adalah batas kadar yang

45

diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar untuk berada di udara dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh – tumbuhan atau benda. 2.3

Penelitian Terdahulu Temuan – temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pengawasan badan lingkungan hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahuli berupa skripsi, tesis, dan jurnal yang pernah peneliti baca diantaranya : Pertama, penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Hirliansyah, penelitian ini berjudul Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batu Bara Bagi Industri (studi di kawasan industri Panjang), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batu Bara bagi industri. Penelitian di lapangan yang sedang peneliti teliti yaitu untuk mengetahui bentuk pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran

46

Lingkungan Di Kota Cilegon, metode penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Perbedaan dari penelitian ini yaitu dari kesimpulan dan Hasil dari penelitian ini dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan BPPLH kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batu bara bagi industri dilakukan dengan cara sebagai memberlakukan prosedur wajib untuk memperoleh izin tempat penyimpanan sementara LB3 bagi perilaku industri yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/ atau penyimpanan sementara LB3. Pembentukan tim pengawas pelaksana kebijakan bidang lingkungan hidup kota bandar Lampung terdapat & faktor – faktot yang menghambat pelaksana pengawasan BPPLH kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur profesional yang dimiliki oleh BPPLH Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengawasan, terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk melakukan pengawasan. Kedua, Krida K Septian (2012) penelitian ini berjudul Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Tanggerang Selatan, penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besarkah efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Tanggerang Selatan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas

47

pengawasan badan lingkungan hidup daerah Kota Tanggerang Selatan mencapai 75, 74 lebih besar dari angka yang dihipotesiskan 70 %. Penelitian di lapangan yang peneliti sedang teliti yaitu untuk mengetahui bentuk pengawasan Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon Dalam mengatasi Pencemaran Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Peneliti hanya ingin mengkaji dari sisi pengawasannya saja, disini peneliti menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas dari pengawasan tersebut ,penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Ketiga, penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Nurul Hudah dengan judul Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Dalam Menanggulangi Pencemaran Air Limbah Industri Batik Di Kelurahan Laweyan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam menanggulangi pencemaran air limbah industri batik si kelurahan Laweyan. Kinerja dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Selain itu penelitian ini juga melihat faktor – faktor yang mendukung di Surakarta dan dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan tentang suatu keadaan atau fenomena sosial tertentu dan melakukan penilaian mengenai permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini maka Badan Lingkungan Hidup perlu meningkatkan produktivitasnya terutama pada kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penertiban. Perlu alternatif lain selain IPAL

48

komunal karena IPAL komunal belum dapat mengatasi pencemaran air limbah industri batik dikelurahan Laweyan. Penelitian di lapangan yang peneliti sedang teliti yaitu untuk mengetahui bentuk pengawasan Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon Dalam mengatasi Pencemaran Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Peneliti hanya ingin mengkaji dari sisi pengawasannya saja, disini peneliti menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti membahas tentang Pencegahan, Pengawasan, Dan Penerbitan, dan dilihat dari Kinerja dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Selain itu penelitian ini juga melihat faktor – faktor yang mendukung di Surakarta dan dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan tentang suatu keadaan atau fenomena sosial tertentu dan melakukan penilaian mengenai permasalahan penelitian. 2.4

Kerangka Berfikir Kerangka berfikir dalam (Sugiyono,2008:60) mengemukakan bahwa,

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi masalah yang penting yaitu : 1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon

terhadap perusahaan yang berada pada kawasan industri tidak secara berkala atau rutin dan Laporan yang dihasilkan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tidak Objektif.

49

2. Tidak adanya tindak lanjut pada pencemaran tersebut. 3. Kurangnya petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, hanya memiliki dua petugas pengawas lapangan dan satu koordinator dan mereka harus mengawasi 169 perusahaan yang ada di kota Cilegon.

4. Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. 5. Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

Berdasarkan Dari masalah – masalah yang telah dipaparkan diatas peneliti menggunakan teori dari Handoko (2003:373), karakteristik pengawasan sebagai pedoman karena saling berkaitan satu sama lain ,maka adapun karakteristik pengawasan tersebut diantaranya : 1. Akurat 2. Tepat – waktu 3. Objektif 4. Terpusat pada titik pengawasan strategik 5. Realistik secara ekonomi 6. Realistik secara organisasional 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi 8. Fleksibel 9. Bersifat sebagai petunjuk operasional 10. Diterima para anggota organisasi. Dengan adanya prinsip – prinsip karakteristik pengawasan ini maka akan didapatkan kinerja suatu pemerintah, dengan demikian maka baik buruknya pemerintah bisa diketahui apakah Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah menerapkan prinsip –prinsip karakteristik pengawasan tersebut atau malah bertentangan dengan prinsip – prinsip karakteristik pengawasan tersebut. Kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

50

Gambar 2.2Kerangka Berfikir

Identifikasi Masalah : 1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap perusahaan yang berada pada kawasan industri tidak secara berkala atau rutin dan Laporan yang dihasilkan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tidak Objektif. 2. Tidak adanya tindak lanjut pada pencemaran tersebut. 3. Kurangnya petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, hanya memiliki dua petugas pengawas lapangan dan satu koordinator dan mereka harus mengawasi 169 perusahaan yang ada di kota Cilegon 4. Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. 5. Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon

Karakteristikkarakteristik pengawasan efektif menurut Handoko ( 2003 : 373 ). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Akurat Tepat – waktu Objektif Terpusat pada titik pengawasan strategik Realistik secara ekonomi Realistik secara organisasional Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi Fleksibel Bersifat sebagai petunjuk operasional Diterima para anggota organisasi.

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri diKecamatan Ciwandan Kota Cilegon.

Lingkungan hidup di kota Cilegon menjadi lebih bersih dan sehat.

51

2.4 Asumsi Dasar Berdasarkan pada kerangka berpikir yang telah dibuat atau dipaparkan diatas, serta observasi awal yang peneliti lakukan terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Pengawasan Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri dalam pelaksanaannya masih belum

baik atau masih kurang optimal, ini dilihat

berdasarkan dari masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai dan tepat. Metode penelitian merupakan suatu usaha pembuktian terhadap suatu objek penelitian untuk memperoleh kebenaran dari permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk menghasilkan hasil yang objektif dan tepat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kota Cilegon dengan lebih banyak dituangkan ke dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan data dokumentasi. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, (2007:3) mengemukakan ahwa, metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Di mana penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di 52

53

Kota Cilegon dengan lebih banyak dituangkan ke dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan data dokumentasi. 3.2 Instrumen Penelitian Instrumen utama dalam penelitian tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di

Kota Cilegon ini adalah

peneliti sendiri. Menurut Moleong (2005:19), pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yaitu dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis mengenai variabel yang diteliti kepada informan untuk dijawab. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pertanyaan dalam wawancara tidak menyimpang dari variabel penelitian. Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti disusun berdasarkan poin-poin yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar proses wawancara dapat berjalan secara mendalam antara peneliti dengan informan sehingga wawancara bisa bergulir dan data yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain wawancara sebagai alat bantu pengumpulan data utama. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

54

a. Studi lapangan langsung (observasi), merupakan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2008 : 226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. b. Studi dokumentasi, ialah studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data skunder seperti dalam penelitian ini , serta dokumendokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. 3.3 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. 1) Observasi Menurut Moleong (2007:176), observasi (pengamatan) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan diklasifikasikan atas pengamatan melaui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta, peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi

55

anggota resmi dari kelompok yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai non partisispan atau tidak beperan serta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kota Cilegon. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian. 2) Wawancara Moleong (2007:186), mengemukakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber dari aparatur, perusahaan dan masyarakat yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kota Cilegon. Berikut ini peneliti membuat pedoman wawancara penelitian dengan menggunakan indikator kinerja organisasi model Hersey, Blanchard dan Johnson, dapat di lihat pada tabel 3.1:

56

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara No

Aspek

Topik pertanyaan 1. Standar pengelolaan

1

Akurat

Informan 1. Badan

Limbah dan apa saja yang

Lingkungan Hidup

di maksud pencemaran

Kota Cilegon

Lingkungan 2. Jenis Pencemaran Lingkungan

3. Jarak Keberadaan

1.Kecamatan Ciwandan

Toko masyarakat

perusahaan dengan rumah warga 4. Standar pengelolaan

1.Perusahaan

Limbah yang membuat pencemaran lingkungan 2.

Tepat Waktu

1. Kegiatan pengawasan

1Badan

sudah dijadwalkan

Lingkungan Hidup

sebelumnya

Kota Cilegon 2. Perusahaan

2. Waktu pengawasan

1. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 2.Perusahaan

3

Obyektif Menyeluruh

Dan

1. Penilaian Terhadap

1.Badan

Keahlian yang dimiliki

Lingkungan Hidup

pengawas

Kota Cilegon. 2.Perusahaan

57

3.Kecamatan 4.Desa 2. Objek Dan Sasaran pengawasan

1.Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 2.Perusahaan

4

Terpusat

pada

titik pengawasan

1. Sanksi Teringan sampai terberat

strategik

1.Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 2.Kecamatan 3.Desa Masyarakat 4.Perusahaan

2. Pemberian sanksi

1.Badan

sesuai dengan

Lingkungan Hidup

pelanggaran

Kota Cilegon 2.Kecamatan 3.Desa 4.Masyarakat

5

Realistik Ekonomi

secara

1. Biaya yang

1.Badan

dianggarkan dalam

Lingkungan Hidup

pengawasam

Kota Cilegon

2. Biaya yang dianggarkan perusahaan dalam pengelolaan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan

1.Perusahaan

58

6

Realistik secara Organisasional

1. Keterlibatan

1.Masyarakat

masyarakat dalam pengawasan 2. Keterlibatan

2.Kecamatan

kecamatan dalam pengawasan

3. Keterlibatan desa

1.Desa

4. Jumlah pengawas

1.Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 2.Perusahaan.

7

Terkoordinasi dengan

aliran

kerja

1. Kompensasi yang diberikan perusahaan

2.Desa

kepada masyarakat

3.Masyarakat

2. Tindakan yang

8

Fleksibel

1.perusahaan

1.Badan

dilakukan pihak terkait

Lingkungan Hidup

terhadap perusahaan

Kota Cilegon

1. Cara Dan Metode pengawasan

1. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. 2.Perusahaan

9

Bersifat

sebagai

petunjuk operasional

1. Pengawasan sesuain dengan SOP

1.Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 2. Perusahaan

59

2. Standar Tingkat

Diterima 10

para

1.Badan

pendidikan

Lingkungan Hidup

pengawasan

Kota Cilegon

1. Perusahaan merespon

1.Badan

anggota

terhadap pengawasan

Lingkungan Hidup

organisasi

yang dilakukan oleh

Kota Cilegon

pihak terkait

2. Perusahaan

2. Kepuasan masyarakat

1.Masyarakat

terhadap kinerja

2.Kecamatan

pegawai

3.Desa

Sumber: Peneliti 2015

3) Dokumentasi Studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan-laporan berupa foto atau dokumen elektronik (rekaman), catatan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil berupa foto-foto dan dokumentasi elektronik yang berupa rekaman. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan wawancara. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Buku Catatan

60

Buku catatan ini digunakan peneliti untuk mencatat setiap informasi dari sumber data pada saat wawancara dengan sumber data dan mencatat perkembangan penelitian di lapangan. Menurut Satori dan Komariah (2010:177), buku catatan adalah catatan lengkap yang bukan saja berisi hasil pengamatan atau wawancara di lapangan tetapi juga sudah ada refleksi dari peneliti atas hasil atau deskripsi yang dikerjakan setelah selesai melakukan suatu pengamatan atau wawancara.

2) Alat Perekam Alat perekam ini digunakan peneliti untuk merekam setiap pembicaraan pada saat wawancara dengan sumber informasi. Menurut Satori dan Komariah (2010:177-178), tape recorder dapat merekam semua percakapan dengan baik, tetapi sayang tidak dapat menangkap ekspresi wajah dan gerak-gerik informan. Seandainya informan keberatan dengan dengan pemakaian tape recorder, maka peneliti tidak boleh memaksa dan atau tidak boleh mensiasatinya dengan cara tersembunyi karena kalau ketahuan hal ini dapat merusak hubungan baik. 3) Kamera Digital dan Handphone Kamera digital dan Handphone ini digunakan peneliti untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian, yang berupa foto-foto lokasi penelitian ataupun sumber data.

61

3.4 Informan Penelitian Setelah mempelajari peran dan hubungan antar partisipan, peneliti akan mampu menentukan informan yang cocok untuk penelitiannya. Menurut Morse dalam Denzin (2009:289), seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Penentuan

informan dalam penelitian

mengenai PengawasanBadan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon menggunakan teknik Purposive. Menurut Patton dalam Denzin (2009:290), alasan logis di balik teknik Purposive dalam penelitian kualitatif merupakan prasyarat bahwa informan yang dipilih sebaiknya memiliki informasi yang kaya (rich information). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

62

Tabel 3.2 informan penelitian No

Kode 1. 11-1

Nama Informan Eri Sukaesih,ST,MM

2. 11-2

H. Hasbi Sidik, TT

3. 12-1

Fuadah,SE,MM

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Edi Qudratullah,SH Ma’rufi S,IP Tubagus Juanda,SE Rudi Ichwan Dimyati Sunadi H. Neni Wuryandari

12-2 12-3 12-4 12-5 13-1 13-2 13-3 13-5 14-1

13. 14-2 14. 14-3

Suryadi Risa Indah P

Keterangan Kasubid Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Ketua partai, ketua fraksi, ketua ppa, ketua komisi 2 Kasubag Umum Kecamatan Ciwandan Kasie Tantrib Bendahara Kelurahan Tegal Ratu Lurah Kelurahan Kubangsari Karang taruna Kecamatan Ciwandan Masyarakat Masyarakat Pedagang Tokoh Masyarakat Environment Supervisor PT.Krakatau Daya Listrik HSEK3LH PT.Krakatau Daya Listrik Sr. Hst Assisten PT.Pundi Kencana

3.5 Teknik Analisis Data Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini analsis data kualitatif menurut menurut Bogdan & Biklen dalam Irawan (2006:73), analisis data kualitatif adalah: ”Analisis data adalah proses mancari dan mengatur secara sistematis transkip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) yang membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain”. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis data

63

kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberrman dalam Silalahi (2010:339), Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Pengumpulan data

Reduksi Data

Penyajian data

Kesimpulankesimpulan penarikan/verifikasi Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analsis Data Model Interaktif Sumber: Miles dan Huberrman (Silalahi, 2010:340)

Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa dalam pandangan ini, tiga jenis dalam kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti bergerak diantara empat sumbu kumpuran tersebut selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan

64

reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian. Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Koleksi Data Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang kita cari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan teknik sampling yang benar, kita sudah mendapatkan strategi dan prosedur yang akan kita gunakan dalam mencari data di lapangan. 2. Reduksi Data Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis

yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasis data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

65

untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan. Reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu. 3.

Penyajian Data Setelah data direduksi, maka alur yang kedua yang penting dalam kegiatan

analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif selain itu dapat berupa grafik, matriks, network (jaringan kerja) dan bagan. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 4. Penarikan Kesimpulan/verifikasi Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

66

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. 3.6 Uji Keabsahan Data Untuk menetapkan keabsahan (trustworthines) maka diperlukan pengujian dalam keakuratan data. Terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan dua cara yaitu: 3.6.1

Triangulasi (Triangulation) Untuk menguji keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi.

Triangulasi menurut Paton dalam Moleong (2005:330-331) Triangulasi adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan cara: 1. Membandingkan data pengamatan dan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan

Peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber. Menurut Satori dan Komariah (2010:170-171) menyatakan bahwa triangulasi sumber adalah cara

67

meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Sedangkan triangulasi teknik yaitu penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. 3.6.2 Mengadakan Membercheck Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. 3.7 Tempat dan Waktu Penelitian 3.7.1 Tempat Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. 3.7.2 Waktu Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti Bagaimana Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kota Cilegon. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan mei 2015. Jadwal rencana penelitian terlampir pada tabel 3.2 berikut:

No

1

2

3

4

5

6

7

8

68

Tabel 3.3

JADWAL RENCANA PENELITIAN 2015

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Bulan Febr uari 2014

Pengajua n Judul Skripsi Perijinan dan Penelitia n Awal Pengump ulan Data

Pembuata n Proposal Bimbinga n dan Revisi Proposal Observas i dan wwawan cara Penyusun an hasil penelitian Sidang skripsi

Mar et 2014

Apri l 2014

Mei 2014

Juni 2014

Juli 2014

Agus tus 2014

Septe mber 2014

Okto ber 2014

Novem ber 2014

Dese mbe r 2014

Janu ari 2015

Febr uari 2015

M ar et 20 15

April 2015

Mei 2015

Juni 2015

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Kondisi Kota Cilegon Daerah Kota Cilegon secara Administratif luas wilayahnya berdasarkan undang – undang No.40 tahun 1986 tentang pembentukan kota Administratif Cilegon adalah 175,50 km2 atau 17,550 Ha, terdiri dari 8 kecamatan, 43 kelurahan. Kota Cilegon terletak dibagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 105o54’05” – 106005’11” Bujur Timur dan 5o52’24” – 6o04’07” Lintang Selatan. Batas Administratif Kota Cilegon sebagai berikut : a. Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara

b. Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Selat Sunda

c. Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Kecamatan Anyer

d. Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu

Kota Cilegon dengan Visi Pembangunan tahun 2011- 2015, yaitu Masyarakat Cilegon sejahtera melalui daya dukung industri, perdagangan, dan jasa memiliki salah satu misi yang berorientasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Misi tersebut adalah Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan kepelabuhan, pergudangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.

69

70

4.1.2 Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Pemerintah Kota Cilegon mempunyai dinas-dinas yang menunjang penyelenggaraan pemerintah. Salah satunya Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. 4.1.2.1Ketentuan Umum Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Cilegon ; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah ; 3. Walikota adalah Walikota Cilegon ; 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cilegon ; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ; 6. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ; 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ; 8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Lingkungan Hidup ; 9. Bidang adalah Bidang pada Badan Lingkungan Hidup ; 10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Lingkungan Hidup ; 11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Lingkungan Hidup ;

71

12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ; 13. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidupyang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan ; 14. Pencemaraan

Lingkungan

Hidup

adalah

masuknya

atau

dimasukannya mahluk hidup, zat energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat

berfungsi

sesuai

adalah

tindakan

dengan

peruntukkannya ; 15. Perusakan

Lingkungan

Hidup

yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan ; 16. Kajian Lingkungan adalah dokumen AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) ; 17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan / atau kegiatan

72

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan ; 18. Konservasi adalah kegiatan menjaga, menyelamatkan dan mengembangkan kondisi lingkungan alam dan lingkungan buatan sesuai dengan fungsinya ; 19. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan,

pemanfaatan,

pengembangan,

pemeliharaan,

pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup ; 20. Bahan Berbahaya Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan / atau merusakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya ; 21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu dan / atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan / atau beracun yang karena sifat dan / atau konsentrasinya dan / atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan / atau merusakan lingkungan hidup dan / atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya ;

73

22. Limbah Non B3 adalah limbah yang karena konsentrasinya lebih kecil / dibawah dari kategori limbah B3 masih potensi membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia karena terjadinya akumulasi di lokasi penyimpanan atau lokasi penimbunan ; 23. Lingkungan Alam adalah linkgungan yang terbentuk secara alami dalam mendukung keberlangsungan keidupan manusia ; 24. Lingkungan Buatan adalah lingkungan yang dibentuk oleh manusia untuk diekploitasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ; 4.1.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran 4.1.2.2.1 Kedudukan Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 4.1.2.2.2 Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

74

4.1.2.2.3 Fungsi Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup ;

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

3.

bidang Lingkungan Hidup ;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan

Hidup ; 4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2.2.4 Visi dan Misi Visi

Pemerintah Kota

Cilegon

“Masyarakat

Cilegon

Sejahtera Melalui Daya Dukung Industri, Perdagangan dan Jasa”. Visi Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon “Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan Kota Cilegon Ramah Lingkungan”.

Agar upaya pencapaian visi berhasil dengan baik, maka perlu didukung oleh misi, yaitu: 1.

Meningkatkan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pemanfaatan semberdaya alam dan buatan.

75

2.

Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pengelolaan lingkungan hidup.

3.

Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan / perundangundangan lingkungan hidup bagi aparatur masyarakat dan dunia usaha.

4.

Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota serta konservasi sumber daya alam buatan.

5.

Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

6.

Meningkatkan pelayanan pengelolaan lingkungan hidup.

7.

Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup

4.1.2.2.5 Tujuan Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah sebagai berikut: 1. Terkendalinya pencemaran kerusakan lingkungan dan kerusakan industri. 2. Mengendalikan kerusakan lingkungan. 3. Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM pengelolaan lingkungan yang handal. 4. Tersosialisasinya dan taatnya dalam penerapan peraturan / perundang-undangan lingkungan hidup pada dunia usaha dan masyarakat.

76

5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang asri. 6. Meningkatkan rehabilitasi dan pemulihan fungsi lahan kritis. 7. Adanya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan. 8. Terlaksananya pelayanan pengelolaan lingkungan hidup. 9. Terjalinnya kerjasama dengan dinas terkait dunia usaha dan masyarakat

4.1.2.2.6 Sasaran Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dengan mengacu kepada pola dasar pembangunan Kota Cilegon, Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki sasaran sebagai berikut: 1.

Terpenuhinya pemanfaatan lingkungan di wilayah Kota Cilegon

2.

Terbinanya sistem tanggap darurat resmi

3.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis SDM pengelolaan lingkungan

4.

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup

77

5.

Diterapkan dan terlaksananya peraturan baku mutu kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup

6.

Tersosialisasinya

peraturan

dan

perundang-undangan

pengelolaan lingkungan hidup 7.

Terlaksananya penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan

8.

Terciptanya lingkungan pemukiman fasos dan fasum yang hijau bersih dan sehat

9.

Berkurangnya lahan kritis di wilayah Kota Cilegon

10. Terciptanya ruang terbuka hijau 11. Terlindunginya SDA dan keanekaragaman hayati 12. Terbentuknya kelompok masyarakat peduli lingkungan 13. Tersosialisasinya pengelolaan lingkungan industri kepada masyarakat 14. Meningkatnya partisipasi dunia usaha / stake holder dalam pengelolaan lingkungan Sedangkan sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah “menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam” 4.1.2.2.7 Unsur Organisasi Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terdiri atas : 1. Kepala Badan

78

2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Evaluasi ; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Konservasi Lingkungan, membawahkan : a. Sub Bidang Konservasi Lingkungan Alam ; b. Sub Bidang Konservasi Lingkungan Buatan. 4. Bidang Pengendalian Lingkungan, membawahkan : a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ; b.

Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan.

5.Bidang Analisis, Penyuluhan dan Pembinaan Lingkungan Hidup, membawahkan : a. Sub Bidang Analisis Lingkungan Hidup ; b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan Lingkungan Hidup. 6. Unit Pelaksana Teknis 7. Kelompok Jabatan Fungsional. 4.2 Informan Penelitian Penelitian mengenai Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Mengatasi Pencemaran Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Berdasarkan peran dan fungsi informan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 14 informan, yaitu 1 (satu)

79

dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, dua( dua) dari pihak Kecamatan Ciwandan, dua (dua) dari pihak desa yaitu desa Tegal ratu dan desa Kubangsari, 1 (satu) dari desa Tegal rati dan 1 (satu) dari pihak desa Kubangsari,1 dari pihak Karang Taruna Kecamatan Ciwandan, 3 (tiga) masyarakat umum,dan 1 (satu) dari masyarakat pedagang yang berada disekitar pabrik, dan 2 (dua) dari pihak Perusahaan. Dan rinciannya sebagai berikut : Tabel 4.1 Informan penelitian No

Kode 1. 11-1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Nama Informan Keterangan Eri Sukaesih,ST,MM Kasubid Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 11-2 H. Hasbi Sidik, TT Ketua partai, ketua fraksi, ketua ppa, ketua komisi 2 12-1 Fuadah,SE,MM Kasubag Umum Kecamatan Ciwandan 12-2 Edi Qudratullah,SH Kasie Tantrib 12-3 Ma’rufi S,IP Bendahara Kelurahan Tegal Ratu 12-4 Tubagus Juanda,SE Lurah Kelurahan Kubangsari 12-5 Rudi Karang taruna Kecamatan Ciwandan 13-1 Ichwan Masyarakat 13-2 Dimyati Masyarakat 13-3 Sunadi Pedagang 13-5 H. Neni Tokoh Masyarakat 14-1 Wuryandari Environment Supervisor PT. Krakatau Daya Listrik 14-2 Suryadi HSEK3LH PT. Krakatau Daya Listrik 14-3 Risa Indah P Sr. Hst Assisten PT.Pundi Kencana 14-4 Andi Ichwan Akbar Supervisor PT.Golden Grand Mills 14-5 Suheli Humas PT.Cerestar Flour Mills (sumber : peneliti, 2015)

80

Tabel 4.2 Pedoman Wawancara No 1

2

Aspek Akurat a. Standar Pengelolaan Limbah b. Jenis Pencemaran Lingkungan c. Jarak keberadaan pabrik Tepat Waktu a. Kegiatan Pengawasan Sudah dijadwalkan b. Waktu pengawasan

Informan 1. 2. 3. 4.

BLH 11-1 Dprd Cilegon 11-2 Kecamatan 12-1,12-2 Desa 12-2 ,12-3

1. 2. 3. 4. 5.

BLH 11-1 Dprd cilegon 11-2 Kecamatan 12-1 Desa 12-2,12-3 Perusahaan 14-1,142

3

Obyektif Dan Menyeluruh a. Penilaian terhadap keahlian yang dimiliki pengawas b. Pelatihan pada petugas pengawasan

1. 2. 3. 4. 5.

BLH 11-1 Dprd Cilegon 11-2 Kecamatan 12-1 Desa 12-2,12-3 Masyarakat 13-1.132.13-3,13-4 6. Perusahaan 14-1,142

4

Terpusat pada titik pengawasan strategik a. Sanksi teringan sampai terberat b. Pemberian sanksi sesuai pelanggaran

1. BLH 11-1 2. Dprd Cilegon 11-2 3. Perusahaan 14-1,142

4. Kecamatan 12-1 5. Desa 12-2,12-3 5

6

Realistik secara ekonomi a. Biaya yang dianggarkan dalam kegiatan oengawasan Realistik secara organisasional a. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan b. Keterlibatan karang taruna dan desa c. Jumlah pengawas

1. BLH 11-1 2. Peusahaan 14-1,14-2 1. 2. 3. 4. 5.

BLH 11-1 Dprd Cilegon 11-2 Kecamatan 12-1 Desa 12-2,12-3 Masyarakat 13-1.132.13-3,13-4 6. Perusahaan 14-1,14-

81

2

7

8

9

10

Terkoordinasi dengan aliran kerja a. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat b. Tindakan yang dilakukan pihak terkait kepada perusahaan Fleksibel a. Cara dan metode pengawasan Bersifat sebagai petunjuk operasional a. Pengawasan sesuai dengan sop b. Tingkat pendidikan pengawas Diterima para anggota organisasi a. Perusahaan merespon mengenai pengawasan yang dilakukan pihak terkait b. Kepuasan masyarakat mengenai kinerja pengawai

(Sumber: peneliti,2015)

1. 2. 3. 4.

BLH 11-1 Kecamatan 12-1 Desa 12-2,12-3 Masyarakat 13-1.132.13-3,13-4 5. Perusahaan 14-1 1. BLH 11-1 2. Peusahaan 14-1,14-2 1. BLH 11-1 2. Dprd Cilegon 11-2 3. Peusahaan 14-1,14-2 1. 2. 3. 4.

BLH 11-1 Kecamatan 12-1 Desa 12-2,12-3 Masyarakat 13-1.132.13-3,13-4 5. Perusahaan 14-1

82

4.3 Deskripsi Data dan Analisis Data Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian. Penelitian mengenai Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon,peneliti menggunakan teori indikator pengawasan. Teori tersebut memberikan visualisasi yang berguna atas komponen-komponen penting yang harus dilakukan oleh suatu organsasi untuk menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Pengawasan yang efektif mencakup hubungan yang saling mendukung antara indikator satu dengan yang lainnya. Adapun indikator pengawasan tersebut yaitu: 1. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. 2. Tepat – waktu, informasi harus dikumpulkan disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. 3. Obyektif dan menyeluruh, informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap. 4. Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang – bidang

83

di mana penyimpangan – penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. 5. Realistik

secara

ekonomi,

biaya

pelaksanaan

sistem

pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. 6. Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan – kenyataan organisasi. 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dan proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses kegagalan atau keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya. 8. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dan lingkungan. 9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar. Tindakan koreksi apa yang sebenarnya diambil. 10. Diterima para anggota organisasi, sistem pengawasan harus mampu

mengarahkan

pelaksanaan

kerja

para

anggota

84

organisasi

dengan

mendorong

perasaan

otonomi,

bertanggungjawab, dan berprestasi. Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Berdasarkan teknik analisa data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara dilakukan triangulasi data yaitu proses check dan recheck antara sumber data dengan sumber data lainnya, serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawabanjawaban yang sama dan berakitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode yaitu: 1. Kode Q menunjukan daftar urutan pertanyaan 2. Kode I menujukan informan 3. Kode I1, I2, I3 dan seterusnya menunjukan daftar urut informan 4.3 Pembahasan Analisi Dan Analisis Hasil Penelitian 4.3.1 Pengawasan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam

Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan

Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan,

85

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan. Pengawasan juga memiliki arti sangat penting untuk pemerintah daerah, karena adanya kegiatan pengawasan akan memberikan perbaikan dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi dan bagi pelaksana pengawasan berfungsi sebagai bentuk aktivitas pengawasan yaitu memberikan suatu kontribusi dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan agar kegiatan pengawasan bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, adapun maksud dari adanya kegiatan pengawasan yaitu untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial dimana rencana tersebut disusun dan ditetapkan. Kegiatan pembangunan yang kita ketahui sekarang ini mengacu

pada

pertumbuhan

ekonomi

untuk

mencapai

kesejahteraan masyarakat, namun tidak sedikit jumlah lingkungan

86

yang mengalami kerusakan akibat dari pelaksanaan pembangunan tersebut, terutama kegiatan yang bersifat industri. Kegiatan industri di Kota Cilegon merupakan salah satu dari sekian banyak usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, dari kegiatan yang berlangsung tersebut menimbulkan dampak kepada masyarakat sekitar, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan dari kegiatan industri tersebut, maka yang merugikan masyarakat maka mengharuskan pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam setiap usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dari rencana,

melakukan

tindakan

perbaikan

jika

terdapat

penyimpangan – penyimpangan, dan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai

dengan

rencananya

untuk

mengetahui

bagaimana

pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon mengikuti ( Handoko ( 2003 :373 ) Karakteristik Pengawasan yang Efektik, yaitu : Akurat, Tepat – waktu, Obyektif dan menyeluruh. Terpusat Pada titik – titik pengawasan strategik, Realistik secara ekonomis, Realistik secara organisasional, Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi,

87

Fleksibel, Bersifat sebagai petunjuk dan opersional, dan Diterima para anggota organisasi. 4.3.1.1 Akurat Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat informasi dan data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi atau instansi mengambil

tindakan

koreksi

yang

keliru

bahkan

menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Dalam pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kota Cilegon, standar pengelolaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Badan

Lingkungan Hidup Kota Cilegon

dalam

melaksanakan kegiatan pengawasan harus memiliki standar dalam pengelolaan limbah hasil industri pabrik, agar setiap perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan tidak dapat mengatasi pencemaran yang terjadi dengan baik yang sesuai dengan standar pengelolaan yang baik, seperti halnya yang disampaikan oleh Eri ( 38 ), kasubid

pengendalian

lingkungan

dan

perusakan

lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ( 11-1 ) :

88

“ Disini yang dimaksud pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengelolaan limbah industri pada perusahaan atau pabrik bukan hanya di kecamatan Ciwandan, jadi pengelolaannya tergantung limbah yang dihasilkan,misalnya limbah cair ada yang cukup dengan fisika saja, akan tetapi ketika ada kimia – kimia tertentu itu bisa diproses dengan kimia, tetapi ada juga kimia tertentu itu dengan proses kimia justru berubah kimianya menjadi tidak terdeteksi makanya harus dengan biologi. Jadi tidak ada standarisasi yang pasti untuk pengelolaan limbah. Disini kualitas air penerima meliputi parameter : Kimia : pH, DO, Besi, Mn, Co, Zn, Cr6+, Cr, Cd, Hg, Pb, Su, Cu, As, Se, Ni, Cn, H2-s, F, Organochlorin, NH3-N, NO2-N, BOD, COD, Surfactan, detergen, fenol, minyak dan lemak. Fisika : suhu, TSS, TDS, Warna, Bau, Kecerahan, Kekeruhan, Kedalaman laut, Pola arus, Pasang surut, Pergerakkan massa air. Biologi : Indeks keragaman, Benthos, dan Indeks dominansi miktoorganisme. Berdasarkan hasil wawancara dengan 11-1 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah industri tidak ada standar pengelolaannya yang khusus, karena pengelolaan limbah berdasarkan limbah yang dihasilkan oleh setiap perusahaan atau pabrik, dan limbah yang dihasilkan setiap perusahaan atau pabrik berbeda – beda, dan tidak memiliki standar khusus dalam pengelolaan limbah industri yang terjadi di Kecamatan Ciwandan. Perusahaan atau pabrik di Kecamatan Ciwandan dalam pengelolaan limbah harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh pemerintah

89

seperti halnya yang disampaikan oleh ( Wuryandari ) (30), Environment Supervisor (14-1) : “menurut peraturannya kami sudah sesuai, karena sebelum mendirikan dan izin produksi pihak kami diwajibkan memiliki Amdal ( analisis mengenai dampak lingkungan ), UKL-UPL” ( wawancara/ 08 mei 2015/ pukul 14:00/dilaksanakan dikantor Krakatau Daya Listrik). Hal

yang senada disampaikan oleh Andi (37)

Supervisor PT.Golden Grand Mills (14-4) : “Ada SOP, karena sebelum mendirikan dan izin produksi pihak kami diwajibkan memiliki AMDAL”(wawancara/30 juni 2015/pukul 13.00/dilaksanakan dikantor PT.Golden Grand Mills).

Berdasarkan pernyataan dari 14-1 dan 14-4, setiap perusahaan wajib memiliki izin produksi dan diwajibkan memiliki ambal ( analisis mengenai dampak lingkungan) dan UKL-UPL dan sesuai pada gambar dibawah ini : Gambar 4.1 SLHD kota Cilegon mengenai kewajiban setiap perusahaan untuk memiliki AMDAL, UKL-UPL

90

Hal yang sama juga disampaikan oleh Eri, ( 38 ), Kasubid pengendalian lingkungan dan perusakan lingkungan (11-1) : “untuk perusahaan atau pabrik di Kecamatan Ciwandan yang sudah kita awasi bisa dikatakan sudah sesuai, peraturan pertama sebelum memproduksi perusahaan atau pabrik diwajibkan izin mengenai pengeluaran limbah industri sesuai no 5 tahun 2002 yang berbunyi bahwa limbah industri yang dikeluarkan dari penghasil ( industri ) kepada pihak menerima,potensial dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup dan / atau membahayakan lingkungan hidup lainnya, bahwa untuk mencegah dampak negatif dimaksudkan diatas diperlukan upaya pengendalian pengeluaran limbah dari setiap penghasil. Limbah pembuangan limbah cair sesuai dengan keputusan walikota Cilegon no 18 tahun 2002 yaitu bahwa limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan yang dibuang ke badan penerima ( laut ) potensial mengakibatkan terjadinya pencemaran, maka diperlukan adanya pengendalian pembuangan limbah cair dan keputusan menteri Lingkungan hidup no 51/MENHL/10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. Sedangkan peraturan walikota Cilegon no 45 tahun 2009 mengenai izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Cilegon.aturan – aturannya banyak dan sangat tergantung juga pada limbah yang dihasilkan juga pada limbah yang dihasilkan, akan tetapi kita belum bisa mengawasi untuk emisinya, itu terkendala dengan anggaran dan alatnya juga kami tidak punya pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon hanya bisa memantau dari laboratorium eksternal yang independen dan itu semua hanya ditanggung oleh perusahaan tersebut, karena perusahaan ada kewajiban 6 bulan sekali untuk memeriksa itu”(wawancaea/24 november 2014/pukul 10:55/dilaksanakan dikantor BLH cilegon ). Hal senada dinyatakan oleh ketua komisi II, H. Hasbi Sidik (45) (11-2) :

91

“standar pasti sudah ada, hanya saja dalam pelaksanaan kegiatannya belum maksimal, buktinya masih keterbatasannya alat, masih banyak komplen dari masyarakat, belum optimalnya Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam menangani pencemaran tersebut dan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum memiliki perda tentang pemeliharaan lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup hanya melihat dari perwal saja, dan setiap pendirian usaha dikota Cilegon wajib memiliki AMDAL, UKL – UPL untuk meminimalisir pencemaran lingkungan”( wawancara/ 19 mei 2015/ pukul 11:20/ dilaksanakan dikantor DPRD kota Cilegon). Berdasarkan

wawancara

dengan

(41-1)

bahwa

perusahaan harus memiliki Amdal, dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan sesuai dengan keputusan walikota Cilegon untuk standar atau ukuran dalam pengelolaan limbah, akan tetapi pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum bisa mengawasi limbah yang dihasilkan dari emisi atau udara, karena pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memiliki kendala yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak memiliki alat untuk mengukur limbah diakibatkan oleh emisi. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi perusahaan di Kecamatan Ciwandan yang menghasilkan limbah industri tidak mempunyai standar khusus untuk pengelolaan

92

limbah industri tersebut. Setiap perusahaan menghasilkan produksi dan limbah yang berbeda , maka dari itu pengelolaan limbahnya disetiap perusahaan memiliki perbedaan. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon mewajibkan

untuk

setiap

perusahaan

mempunyai

dokumen AMDAL, UKL-UPL. Sesuai dengan Keputusan Walikota Cilegon no 2 tahun 2004 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kota Cilegon dalam pasal 3 menyebutkan setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan

mewajibkan

melakukan

penanggulangan

pencemaran dan atau perusakan lingkungan diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan. Dan pasal 8 menyebutkan setiap orang atau penanggung jawab yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memilki dokuman kajian lingkungan ( UKL-UPL atau AMDAL ). Bagi kegiatan usaha yang berpotensi untuk mencemari lingkungan harus memliki pedoman yang disebut Amdal atau UKL-UPL supaya perusahaan

dapat

mengendalikan

dan

dapat

meminimalisasikan bentuk pencemaran yang ditimbulkan.

93

Perusahaan di Kecamatan Ciwandan menghasilkan jenis

limbah

yang

menimbulkan

pencemaran

lingkungan apabila tidak diolah dan diawasi oleh pihak terkait

dengan

pencemaran

baik

maka

lingkungan,

akan

mengakibatkan

sebagaimana

yang

disampaikan oleh Eri, ( 38 ), Kasubid pengendalian lingkungan dan perusakan lingkungan (11-1) : “Limbah yang dihasilkan oleh setiap perusahaan yaitu berbeda – beda dengan perusahaan lain, diantaranya limbah cair, padat, udara. ( wawancara/ 24 november / pukul 10:55/ dilakukann dikantor Badan Lingkungan Hidup kota Cilegon). Hal yang senada dikatakan oleh ketua komisi II, H. Hasbi Sidik (45) (11-2) : “pencemaran disini ada yang kimia saja, tepung yang baru- baru ini banyak di Ciwandan, pencemaran lingkungannya berbeda- beda yang dihasilkan setiap perusahaan dan semua industri itu bermasalah” (wawancara/ 19 mei 2015/ pukul 11:20/dilaksanakan dikantor DPRD Kota Cilegon).

Hal yang senada

disampaikan oleh Bendahara

kelurahan Tegal ratu, Ma’rufi (49) (12-2) : “limbah yang ditimbulkan dari pabrik sangat berbeda neng, ada yang menghasilkan skrap besi, ada yang drum bekas, ada yang biji plastik, dan masih banyak lagi”(wawancara/ selasa 05 mei 2015/pukul 09:00/dilaksanakan dikantor Kelurahan Tegal Ratu) Pernyataan yang senada disampaikan oleh Environment Supervisor, Wuryandari ( 30) (14-1) :

94

“jenis limbah yang dihasilkan pabrik atau perusahaan kami yaitu limbah cair, limbah gas yang terbuang, akan tetapi itu sudah kita pantau melalui laporan perenam bulan”( wawancara/ jumat 08 mei 2015/pukul 14:00/dilaksanakan dikantor Krakatau Daya Listrik).

Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

beberapa

informan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang berada di Kecamatan Ciwandan limbahnya setiap hari dihasilkan, apabila limbah itu tidak diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon maka akan terjadi pencemaran lingkungan dan berdampak buruk untuk masyarakat setempat terutama pada kesehatan dan mencemari lingkngan sekitar perusahaan atau pabrik dan semua industri itu bermasalah. 4.3.1.2 Tepat – Waktu Informasi

harus dikumpulkan, disampaikan, dan

dievaluasi secepatnya bila kegiatan – kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Dalam hal ini pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi dan mengatasi pencemaran lingkungan dinyatakan dalam bentuk pernyataan

kegiatan

pengawasan

sudah

dijadwalkan

sebelumnya dan waktu pengawasan. Pengawasan dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon sudah ditentukan jadwal sebelumnya sebagaimana dalam wawancara dengan Eri ( 38 ), Kasubid pengendalian

95

lingkungan dan perusakan lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ( 11-1) : “pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon sudah dijadwalkan sebelumnya “ (wawancara /24 november 2014/pukul 10:55/dilakukan dikantor Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon). Hal yang senada disampaikan oleh ketua komisi II, H. Hasbi sidik (45) (11-2) : “pengawasan sudah dijadwalkan mungkin dan anggarannya pun sudah dianggarkan akan tetapi pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon masih memiliki kendala seperti program sudah ada dan telah dijadwalkan tetapi belum berjalan dengan maksimal ya karena itu keterbatasan anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon sudah mengajukan kepusat tetapi belum disetujui”(wawancara/ 19 mei 2015/ pukul 11:20/dilaksanaka dikantor DPRD Kota Cilegon). Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan kegiatan pengawasan kepada setiap perusahaan atau pabrik satu kali dalam setahun, bila terjadi pencemaran lingkungan maka dilakukan intensif setahun 3- 5 kali. Pengawasan yang dilakaukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan setahun 2 kali. Wawancara yang disampaikan oleh Eri ( 38 ), kasubid pengendalian dan perusakan lingkungan (11-1) : “pihak kami melakukan pengawasan hanya 1-2 kali dan sesuai perusahaan atau pabrik tersebut mengeluarkan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan”(wawancara/24 november 2014/pukul 10:55/dilaksanakan dikantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon).

96

Berdasarkan wawancara 11-1 diatas dapat disimpulkan bahwa

pengawasan

yang

dilakukan

oleh

Badan

Lingkungan Hidup Kota Cilegon satu sampai dua kali dalam setahun. Karena pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak terfokus pada satu kecamatan saja akan tetapi masih banyak kecamatan yang ada perusahaannya yang perlu diawasi, jadi pengawasan dilakukan satu sampai dua kali dalam setahun. Dan pengawasan dilakukan apabila setiap ada pengaduan tentang pencemaran dari masyarakat, seperti halnya yang disampaikan oleh Edi Qudratullah ( 32) , Kasie Tantrib Kecamatan Ciwandan (12-2): “pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon turun ke lapangan atau kelapangan jika ada masalah dan dapat laporan saja dari pihak kami, seharusnya si rutin neng”(wawancara/kamis 30 april 2015/pukul 09:35/dilaksanakan dikantor Kecamatan Ciwandan).

Apabila perusahaan atau pabrik dalam keadaan baik – baik saja dalam artian tidak mencemari lingkungan maka tidak dilakukan dalam setahun ini tidak ada pengawasan dilapangan, pengawasan dilakukan berkali – kali jika terjadi

pencemaran

lingkungan

yang

disebabkan

perusahaan atau pabrik, sebagaimana dalam wawancara yang disampaikan oleh Sr. Hse Assisten PT.Krakatau Daya Listrik, Risa ( 25) (14-2) :

97

“pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan dan satu tahun paling minim 1 kali pengawasan, tetapi ada waktunya pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan dua kali untuk membuktikan kesamaan atau kebenaran laporan dari pihak perushaan atau pabrik”(wawancara/ sabtu 09 mei 2015/10:35/dilaksanakan dikantor Pundi Kencana). Hal yang senada disampaikan oleh Andi (37), Supervisor PT.Golden Grand Mills (14-4) : “Pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon meninjau atau mengawas ke perusahaan kami baru sekali dalam setahun”(wawancara/selasa 30 juni 2015/ 13:00/dilaksanakan di kantor PT.Golden Grand Mills).

Seharusnya

pengawasan

untuk

perusahaan

yang

menghasilkan limbah dilakukan setiap bulannya agar meminimalisasikan bentuk pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh pabrik atau perusahaan. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Fuadah ( 48 ), kasubag umum Kecamatan Ciwandan (12-1) : “pihak kecamatan Ciwandan hanya memberikan informasi jika ada keluhan, yang mempunyai wewenang langsung untuk mengawasi itu dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon langsung mungkin mereka melakukan pengawasan sebulan sekali atau setahun sekali, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon seharusnya si rutin neng untuk meminimalisasikan dan mengurangi pencemaran yang terjadi di Kecamatan Ciwandan “( wawancara/ 30 april 2015/ pukul 08:32/dikatonr kecamatan Ciwandan). Berdasarkan informan

diatas

hasil dapat

wawancara

dengan

disimpulkan

beberapa

bahwa

Badan

98

Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan yang sifatnya mendatangi langsung ke Perusahaan atau pabrik maka Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan hingga tiga kali dalam setahun, karena perusahaan atau pabrik bukan hanya ada di kecamatan Ciwandan saja maka pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon harus membagi waktu agar pengawasan yang dilakukan bisa dilakukan disemua perusahaan atau pabrik. Seharusnya pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan kegiatan pengawasan dilakukan satu kali dalam sebuan supaya masyarakat

tidak

merasakan

atau

pengurangan

pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan atau pabrik. 4.3.1.3 Obyektif Dan Menyeluruh Informasi harus mudah difahami dan bersifat obyektif serta lengkap dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon harus bersifat obyektif. Dinyatakan dalam bentuk pernyataan keahlian yang dimiliki pengawas atau pelatih pengawas. Petugas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum sepenuhnya mempunyai

sertifikasi

untuk pengawas

sebagaiman yang disampaikan oleh Eri ( 38 ), kasubid

99

pengendalian pengawasan dan perusakan lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon (11-1) : “pendidikan petugas kami sudah bagus minimal s1 dan Standar petugas pengawasan yaitu mengikuti diklat teknis, diklat pengelolaan limbah B3, diklat pengendalian udara dan air, diklat pengambilan sampel air, diklat pengawas. Tetapi pihak kami memiliki kendala untuk diklat – diklat belum sepenuhnya dan seluruh tenaga pengawas mempunyai sertifikasi untuk pengawas maka harus diikuti diklat – diklat tersebut, namun pihak kami terkendala dari segi anggaran” ( wawancara /24 november 2014/pukul 10:55/dilakukan dikantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ). Hal yang senada disampaikan oleh ketua komisi II, H.Hasbi sidik (45 ) (11-2): “sudah sesuai mungkin rata – rata sepertinya s1, dan berkompeten mungkin sudah sesuai dengan bidangnya, hanya saja keterbatasan tenaga teknis”(wawancara/ 19 mei 2015/pukul 11:20/dilaksanakan dikantor DPRD Kota Cilegon). Dan sesuai dengan pernyataan dari 11-1 11-2, pendidikan yang dimiliki petugas pengawas kami dan pegawai BLH Kota Cilegon yaitu s1 dan sesuai gambar pada dibawah ini:

100

Gambar 4.2 Sesuai SLHD Kota Cilegon pendidikan yang dimiliki petugas pengawas dan pegawai BLH Kota Cilegon tingkat pendidikan blh kota Cilegon

6 4 2 0

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

Berdasarkan wawancara dengan 11-1 diatas dapat disimpulkan bahwa petugas pengawas Badan Lingkngan Hidup Kota Cilegon belum sepenuhnya mengikuti diklat – diklat karena belum semua petugas pengawas mempunyai sertifikasi pengawas, karena terkendala dengan anggaran, akan tetapi Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon selalu memperbaiki

dan

berusaha

pengawasnya

berstandarisasi.

menjadikan Hal

senada

petugas juga

disampaikan oleh Environment Supervisor, Wuryandari ( 30 ) (14-1) : “Belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,pihak kami melihatnya pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon selalu dan sedang memperbaiki”( wawancara/ jumat 08 mei 2015/ pukul 14:00/dilaksanakan dikantor Krakatau Daya Listrik).

101

Berdasarkan wawancara dengan 13-1 mengungkapkan dengan

keahlian

Lingkungan

Hidup

berkompeten perusahaan

dari

petugas

Kota

menjadikan di

Kecamatan

pengawasn

Cilegon keberadaan Ciwandan,

yang pabrik

Badan kurang atau

pencemaran

lingkungan disekitar pabrik masih dirasakan masyarakat sekitar, seperti halnya yang disampaikan oleh Masyarakat sekitar perusahaan, Ichwan (33) (13-1): “Jika lagi ada perbaikan terjadi itu bising neng,sangat mengganggu, tetapi itu tidak sering paling tujuh bulan sekali atau setahun dua kali dan debunya itu yang makin parah neng kadang sampai dilantai rumah dan tidak lama ini pernah terjadi banjir neng kalau hujan padahal dulunya tidak pernah seperti itu”( wawancara/kamis 07 mei 2015/pukul 15:00/dilaksanakan dirumah warga/. Berdasarkan wawancara dengan 13-1 dapat disimpulkan bahwa perusahana atau pabrik di Kecamatan Ciwandan masih merasakan pencemaran lingkungan yang terparah terjadi pada pencemaran udara. Hal senada disampaikan oleh masyarakat, Dimyati (45) (13-2) : “Kami masih sangat terganggu karena sebagian besar perusahaan disekitar sini adalah perusahaan yang memproduksi kimia yang sangat berbahaya dan mencemari lingkungan sekitar” (wawancara/kamis 08 mei 2015/pukul 16:00/dilaksanakan disekitar pabrik).

102

Berdasarkan wawancara dengan 13-2 menyampaikan jika merasa terganggu dan masih merasakan dampak buruk dari limbah yang dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik. 4.3.1.4 Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategik Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, sistem pengawasan harus tepat harus memusatkan perhatian pada bidang – bidang dimana penyimpangan – penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling parah. Seperti dalam bentuk pernyataan sanksi teringan sampai terberat dan pemberian sanksi sesuai dengan pelanggaran. Perusahaan atau pabrik di Kecamatan Ciwandan yang melakukan pencemaran dan limbah yang dihasilkan perusahaan

yang

menyebabkan

Pencemaran

Lingkungan,dengan itu Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memberikan sanksi kepada setiap perusahaan atau pabrik yang melakukan pelanggaran dan melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi yang ditetapkan yaitu dalam bentuk teguran, peringatan dan bahkan hingga penutupan usaha yang memberikan dampak buruk terhadap

Lingkungan

sebagaimana

oleh

Kasubid

103

pengawasan dan pengendalian Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Eri ( umur ) (11-1) : “teguran itu dari yang teringan sampai pencabutan izin, pembekuan izin, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan. Tahapan sanksi tersebut adalah kita undang perusahaan atau pabrik untuk klarifikasi dan pembelaan sesuai fakta lapangannya, teguran hingga 1 – 3 kali, sanksi administratif, pencabutan izin, pembekuan izin, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan.( wawancara /24 november 2014/ pukul 10:55/ dilakukan dikantor Badan Lingkungan Hidup kota Cilegon). Hal yang senada disampaikan oleh ketua komisi II, H.Hasbi Sidik (45) (11-2) : “pemberian sanksi dari yang teringan yaitu dengan surat pemberitahuan saja, dan sanksi terberat yaitu sampai dengan penutupan atau pemberentian ijin produksi. Akan tetapi ada saja perusahaan yang bandel walau sudah dikasih surat pemberitahuan atau surat teguran tetap tidak peduli, dan ada yang dipanggil lalu perusahaan tersebut menanggapi sesuai dengan batu mutu,tetapi jika tidak sedang diawasi kembali lagi” (wawancara/19 mei 2015/pukul 11:20/dilaksanakan dikantor DPRD Kota Cilegon). Berdasarkan wawancara dengan 11-1 tahap sanksi yang diberikan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan yaitu mengundang perusahaan atau pabrik yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan untuk mengklarifikasi dan pembelaan sesuai fakta lapangannya apakah benar pencemaran yang terjadi disebabkan oleh perusahaan atau pabrik tersebut, kedua melakukan teguran kepada perusahaan atau pabrik teguran tersebut terdiri dari

104

teguran ke – 1 teguran ke – 2 teguran ke – 3, ketiga sanksi administratif, keempat penutupan sementara dan yang paling berat adalah penutupan permanen yaitu penutupan hasil pabrik yang dimaksud bukan penutupan perusahaan atau pabrik akan tetapi kegiatan industri hasil produksi bisa

dikatakan

pencabutan

izin

produksi,

dengan

ditutupnya produksi maka akan berpengaruh pada semuanya. Pihak dari kepala desa juga memberikan teguran terhadap

perusahaan

yang

melakukan

pencemaran

lingkungan melalui mengadukan keluhannya ke pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa Tegal Ratu, Tubagus Juanda (55) (12-4) : “Desa tidak memberi sanksi, tetapi hanya teguran dan mengadukan keluhannya ke pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Apabila tidak ada respon dari perusahaan biasanya masyarakat di desa melakukan demonstrasi dan sanksi terberat dari desa adalah mendemonstrasi perusahaan karena desa tidak dapat memberikan sanksi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, hanya instansi yang terkait seperti Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang dapat memberikan sanksi” (wawancara/selasa 08 mei 2015/pukul 11:00/dilaksanakan dikantor Kelurahan Kubangsari). Berdasarkan

wawancara

dengan

12-4

dapat

menyimpulkan bahwa desa dapat memberikan sanksi hanya berupa teguran saja dan sanksi terberat dengan

105

demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat jika pihak perusahaan tidak merespon. Tetapi setiap masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kecamatan Ciwandan yang ditimbulkan perusahaan oleh proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu biasanya hanya

selesai

dibawah

meja

artinya

pencemaran

lingkungan yang terjadi itu tidak ditemukan titik temu dan titik penyelesainannya, sebagaiman disampaikan oleh kepala desa Kubangsari, Tubagus Juanda (55) (12-4) : “Pihak desa menjaga kenyamanan warganya agar tidak terjadi masalah sekalipun perusahaan ditutup atau dicabut ijin produksinya, dampaknya pengangguran didesa ini makin banyak, maka pertimbangannya itu kami tidak pernah melaporkan pabrik itu karena banyak masyarakat menyimpulkan seluruh pabrik didesa ini bermasalah dalam pencemaran lingkungan ”(wawancara/selasa 05 mei 2015/pukul 11:00/dilaksanakan dikantor Kelurahan Kubangsari). Berdasarkan wawancara dengan 12-4 dapat disimpulkan bahwa masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan akibat limbah tidak pernah terselesaikan sampai dengan selesai hingga kini dan tidak ada tindakan yang dilakukan pihak terkait kepada perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan semua masalah yang terjadi hanya selesai dibawah meja saja makanya hingga saat ini tidak ada yang berani melaporkan.

106

Berdasarkan observasi peneliti, dengan pencemaran yang terjadi dari tahun ke tahun dan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon selalu menutupi itu semua dan menurut peneliti itu seharusnya tidak dilakukan oleh pihak Badan

Lingkungan

Hidup

Kota

Cilegon,

Badan

Lingkungan Hidup Kota Cilegon seharusnya lebih terbuka terhadap data atau informasi mengenai perusahaan atau pabrik

yang

melakukan

pencemaran

lingkungan.

Pengawasan – pengawasan yang dilakukan sudah diatur dan sanksi – sanksi yang dikenakan juga sudah diatur, dan denda yang diberikan sudah dicantumkan. Pencemaran yang ditimbulkan dari pabrik atau perusahaan tersebut seperti diperusahaan perusahaan banyak sekali debu dan bau tak sedap yang dihasilkan oleh industri tersebut, apalagi jika tidak memakai helm melewati kawasan tersebut sudah seperti hujan debu bahkan peneliti mencium bau disekitar pabrik. Setiap permasalahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan diselesaikan secara mufakat sebagaimana disampaikan oleh Eri ( 38 ), kasubid pengendalian lingkungan dan kerusakan lingkungan (11-1) : “Jika ada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan kita menindak lanjuti keluhan dari warga

107

terus mendatangi kelapangan lalu kita lakukan verifikasi pengaduan, jika pengaduan berkaitan dengan lingkungan maka kita tindak lanjuti dan ketika diduga ada pencemaran lingkungan maka kita selesaikan dengan masyarakat untuk mufakat, mufakat disini yaitu adanya ganti rugi kepada masyarakat jika memang benar ada pencemaran lingkungan” ( wawancara/ 24 november 2014 / pukul 10:55 / dilakukan dikantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon)

Hal yang senada disampaikan Andi (37), Supervisor PT.Golden Grand Mills (14-4) : “Jika ada limbah yang merugikan masyarakat maka pihak kami akan tindak lanjut” ( wawancara/ selasa 30 juni 2015/pukul. 13:00/dilaksanakan dikantor PT.Golden Grand Mills). Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Di Kecamatan Ciwandan masih dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar perusahaan terutama pencemaran pada udara, tidak adanya tindakan tegas dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, karena faktanya setiap permasalahan yang terjadi selalu terselesaikan di bawah meja, maksudnya masalah yang terjadi dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan hanya sebatas teguran dan tidak ada sanksi tegas makanya selalu selesai dibawah meja.

108

4.3.1.5 Realistik Secara Ekonomi Realistik secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan yang dibutuhkan dari sistem tersebut. Dinyatakan dalam bentuk pernyataan biaya yang dianggarkan dalam pengawasan, dalam hal ini sumber keuangan hanya berasal dari APBD sebagaimana yang disampaikan Eri ( 38 ), kasubid

pengendalian

lingkungan

dan

perusakan

lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon (11-1) : “Untuk tahun 2014 anggarannya kurang lebih Rp. 500.000.000 (wawancara / 24 november 2014/ pukul 10: 55 / dilakukan dikantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon). Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan

bahwa

anggaran

untuk

melakukan

pengawasan persahaan adalah Rp. 500.000.000. dari anggaran tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum secara intens mengawasi seluruh perusahaan atau pabrik yang ada dikota Cilegon 169 perusahaan itu dikarenakan kendala dari pengawas petugas lapangan yang hanya ada dua petugas lapangan,itupun mengawas jika terdapat pengaduan dari warga jika ada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.

109

4.3.1.6 Realisti Secara Organisasional Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus sesuai dan sesuai fakta yang dihasilkan harus dengan kenyataan – kenyataan organisasi. Itu semua dinyatakan dalam bentuk pernyataan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, keterlibatan kecamatan dalam pengawasan terhadap

perusahaan

yang

melakukan

pencemaran

lingkungan dan keterlibatan desa dalam pengawasan pada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan. Pengawasan terhadap perusahaan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak melibatkan masyarakat, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Eri ( 38 ), kasubid pengendalian lingkungan dan perusakan lingkungan ( 11-1) : “Tidak melibatkan masyarakat ketika sedang mengawasi, karena jika sedang terjadi masalah harus rutin itu sangat teknis. Tetapi jika terdapat keluhan dari masyarakat baru pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon menindak lanjuti keluhan dari warga tersebut kita lakukan verifikasi pengaduan, jika pengaduan berkaitan dengan lingkungan baru kita tindak lanjuti “ (wawancara / 24 november 2014/ pukul 10:55/ dilakukan dikantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ). Hal yang senada disampaikan oleh ketua komisi II, H. Hasbi Sidik (45) (11-2) : “Dalam Undang – undang lingkungan hidup, masyarakat boleh melaporkan sebagai bentuk pengawasannya akan tetapi tidak dilibatkan langsung. Karena wewenang untuk mengawasi itu ada dipihak

110

Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon agar bisa mengurangi dan meminimalisir pencemaran lingkungan. Jika ada keluhan pasti menanggapi dan menindak lanjuti tetapi pasti ada saja perusahaan yang bandel jika dipanggil mungkin sesuai dengan prosedur atau baku mutu sesuai tetapi jika sedang tidak diawasi mungkin melakukan pencemaran lagi” (wawancara/19 mei 2015/pukul 11:20/dilaksanakan dikantor DPRD Kota Cilegon). Dari hasil wawancara dengan 11-1 dan 11-2 dapat disimpulkan bahwa tidak adanya keterlibatan masyarakat langsung, kecamatan, dan desa karena teknis ada di Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon bahkan tidak ada kewajiban masyarakat

untuk

melibatkan

terkecuali

apabila

kecamatan, terjadi

desa

dan

pencemaran

lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan yang mencemari lingkungan dan berdampak buruk pada masyarakat sekitar. Dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, masyarakat hanya merasakan pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tanpa dapat melakukan

tindakan

apapun,

seperti

halnya

yang

disampaikan oleh masyarakat, Dimyati (45) (13-2) : “Kita mah neng Cuma dapat dampaknya aja dari perusahaan ini” (wawancara/ kamis 08 mei 2015/ pukul 16:00/dilaksanakan di sekitar pabrik).

111

Hal seperti itu juga disampaikan oleh warga lainnya yang berada disekitar pabrik atau perusahaan, Ichwan ( 33) (13-1) : “tidak pernah dilibatkan neng buat saat ini, hanya sekedar mengeluh saja dan yang saya tau perusahaan tersebut berdampak buruk neng”( wawancara/ kamis 07 mei 2015/ pukul 15:00/dilaksanakan dirumah warga). Pernyataan yang sama juga mengenai tidak adanya keterlibatan

masyarakat

dalam

pengawasan

pada

perusahaan yang menghasilkan limbah disampaikan oleh Eri ( 38), kasubid pengendalilan lingkungan dan kerusakan lingkungan (11-1) : “Buat saat ini warga disini belim dilibatkan neng hanya sekedar pemberian info saja jika terjadi pencemaran lingkungan” (wawancara /24 november 2014/ pukul 10:55/ dilaksanakan dikantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon). Pengawasan perusahaan dalam pengelolaan limbah industri yang mencemari lingkungan tersebut tidak melibatkan kecamatan, desa, masyarakat. Padahal mereka merupakan bagian dari bagian masyarakat yang merasakan langsung dari pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan atas pencemaran lingkungan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Fuadah (48), kasubag umum Kecamatan Ciwandan (12-1) : “Saya dan pihak dari Kecamatan Ciwandan disini tidak memiliki wewenang seperti itu untuk ikut serta

112

mengawasi,pihak kami hanya dilibatkan dalam memberikan info saja jika ada pencemaran yang terjadi.Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegontidak pernah melaporkan hasil pengawasan yang seharusnya ada pemberitahuannya, tetapi itu tidak terjadi di Kecamatan Ciwandan tidak dilibatkan oleh instansi terkait tersebut. ( wawancara /30 april/ pukul 08:32/ dilaksanakan dikantor Kecamatan Ciwandan). Hal senada disampaikan oleh Bendahara Kelurahan Tegal Ratu, ma’rufi (49) (12-3) : “Kami tidak dilibatkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon seharusnya si kami dilibatkan,apakah sistem pengelolaan limbah dipabrik tersebut sudah memenuhi standar atau sama sekali belum. Sebernanya kewenangan tersebut dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, akan tetapi pihak dari instansi tersebut tidak memberikan tembusan kepada pihak desa. Seharusnya si ada pemberitahuan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada pihak desa bahwa perusahaan ini layak beroperasi atau tidak” (wawancara/selasa 05 mei 2015/pukul 09:00/dilaksanakan dikantor Kelurahan Tegal ratu). Begitu pula hal yang sama disampaikan oleh lurah desa kubangsari, Tubagus Juanda (55) (12-4) : “Disini kami tidak dilibatkan mengenai pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap pabrik penghasil limbah , mungkin karena kurangnya sosialisai dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada masyarakat untuk mengikut sertakan dalam mengawasi pabrik penghasil limbah tersebut, minim sekali pemberitahuan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, seharusnya apapun kegiatan yang dilakukan setidaknya memberikan laporan atau pemberitahuan mekanisme atau caranya. Pengawasannya saja kita tidak tahu, karena memang kita tidak tahu dan belum diikut sertakan” ( wawancara/ 05 mei 2015/ pukul 11:00/dilaksanakan dikantor kelurahan Kubangsari).

113

hal senada juga disampaikan oleh LSM, Ketua karang taruna di Kecamatan Ciwandan, Rudi ( 40) ( 12-5) : “Disini karang tarunanya tidak dilibatkan neng dalam segi apapun baik dalam pengawasan terutama pada masalah limbah yang berdampak besar pada masyarakat” ( wawancara/07 mei 2015/pukul 17:00/dilaksanakan dirumah). Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan tidak adanya keterlibatan masyarakat, kecamatan, desa, karang taruna dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, mereka merasakan masih adanya pencemaran lingkungan yang terjadi, seperti debu makin menebal bahkan pernah terjadi seperti hujan debu, bau tak sedap, dan terkadang terjadi kebisingan yang masih dirasakan masyarakat disekitar pabrik. Seharusnya pihak desa dilibatkan disegi sistem pengolahan limbah dipabrik itu sudah memenuhi standar atau belum. Kewenangan pengawasan tersebut dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, apakah itu semua sudah memnuhi standar atau belum karena pihak desa yang merasakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak ada sosialisai kepada masyarakat sekitar tentang mengenai bahaya

yang

diakibatkan

oleh

perusahaan

apabila

114

limbahnya tidak diolah dengan baik dan agar masyarakat juga mengetahui apabila pencemaran yang dirasakan selama ini bila dirasakan dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat

yang

berada

disekitar

pabrik.pada

pengawasannya pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak melibatkan masyarakat. Kecamatan, desa dan karang taruna dalam pengawasan tersebut dikarenakan teknis ada dipihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan disitu tidak ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat, kecamatan, desa dan karang taruna dalam pengawasan tersebut, melakukan

terkecuali

pencemaran

apabila perusahaan

lingkungan

dan

merugikan

masyarakat. Masyarakat mengeluhkan masih merasakan pencemaran

yang

terjadi

karena

pabrik

masih

menimbulkan pencemaran pada lingkungan hidup namun dalam hal itu masyarakat hanya bisa mengeluh tanpa dapat tindakan atau melakan sanksi tegas. Dan dalam hal apapun masyarakat tidak pernah dilibatkan langsung dalam pengawasan tersebut. Jumlah perusahaan atau pabrik yang berpotensi melakukan

pencemaran

lingkungan

di

Kecamatan

Ciwandan kota Cilegon yaitu ada 169 perusahaan atau

115

pabrik dan yang baru diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 40 pabrik. Seperti halnya yang disampaikan oleh Eri ( 38 ), kasubid pengendalian lingkungan dan perusakan lingkungan (11-1) : “Jumlah pengawas lapangan Cuma ada dua dan satu koordinator sedangkan jumlah pabrik di Kota Cilegon ada 169 perusahaan, rata – rata satu orang harus mengawasi 50 pabrik padahal 1 oramg idealnya 30 pabrik, tenaga kerja pengawas lapangan kurang sekali. Kita itu kurang tenaga pengawas dan sarana tenaga pengawas kurang sekali,kendaraan Cuma ada 1 dari 169 pabrik itu yang kita awasi baru 100, rencana untuk tahun depan 120 pabrik. Antisipasi kita adalah memaksimalkan yang kita punya, yang kita punya kita maksimalkan sehingga melakukan pengawasan sehari cukup 1 pabrik. Kita coba 1 hari 2 pabrik tetapi jika seperti Pt posko, itu tidak mungkin 1 hari 2 pabrik karena ini pabrik sangat bermasalah jadi harus insentif” ( wawancara/24 november 2014/pukul 10:55/ dilaksanakn dikantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ). Menurut Suheli ( 40), Humas PT.Cerestar Flour Mills (14-5) : “Pihak kami merasa belum pernah ada pengawasan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon” Berdasarkan hasil wawancara 11-1 dapat disimpulkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memiliki petugas pengawas hanya 2 dan 1 koordinator dan jumlah pabrik yang harus diawasi dikota Cilegon ada 169 pabrik, jadi 1 pabrik 1 petugas pengawas hanya mengawasi 40 pabrik. Dan idealnya itu 1 petugas pengawas hanya mengawasi 30 pabrik, Cara atau mekanisme

yang

116

dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon agar dapat mengawasi seluruh pabrik tersebut adalah dengan memilih pabrik yang harus diawasi sesuai dengan pernyataan ibu Eri ( 38 ), kasubid pengendalian lingkungan dan perusakan lingkungan ( 11-1) : “Strategi kita untuk mengawasi dari 169 perusahaan atau pabrik itu kita pilih jadi 100 karena 169 itu banyak macam pabrik terutama industri, jadi jika pabrik itu bermasalah maka kami akan mengawasi 1 kali setahun dan jika pabrik itu masih bandel maka kami akan terus awasi makanya kami memilih yang bermasalah lebih diutamakan” ( wawancara /24 november 2014/ pukul 10:55/ dilaksanakn dikantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon). Dari hasil wawancara dengan 11-1 dapat disimpulkan bahwa pabrik di kota Cilegon yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan berjumlah 169 pabrik dan itu wajib diawasi, tetapi dari 169 pabrik tersebut baru 100 pabrik yang sudah diawasi oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, karena personil pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon hanya berjumlah 2 personil dan 1 koordinator, jadi setiap pengawas Badan Lingkungan Hidup harus mengawasi 50 pabrik, padahal idealnya 1 orang hanya mengawasi 30 pabrik. Dan sarana kendaraan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon hanya memiliki 1 kendaraan. Dari 100 perusahaan atau pabrik yang diawasi tidak setiap tahun diawasi, karena

117

apabila dalam laporan setiap tiga dan enam bulan perusahaan tersebut tidak bermasalah maka tahun ini, pabrik

atau

perusahaan

tersebut

tidak

dilakukan

pengawasan secara rutin. 4.3.1.7 Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja, karena setiap tahan dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi dan informasi. Pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya. Dinyatakan dalam bentuk pernyataan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh pabrik atau perusahaan pasti akan ada kesalahan dan kekeliruan yang dapat berdampak buruk kepada masyarakat dan merugikan masyarakat baik dalam segi material maupun dalam segi kesehatan. Dalam hal ini pabrik memberikan kompensasi apabila ada kelalaian dalam pengelolaan limbah hasil pabrik yang menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti halnya yang disampaikan oleh ketua karang Taruna Di Kecamatan Ciwandan, Rudi (40 ) (12-5): “Tidak semua pabrik atau perusahaan memberikan kompensasi, ada yang memberikan kompensasi ada yang tidak, ada yang kompensasinya dalam bentuk memberikan pengobatan gratis dari pabrik tetapi itu

118

tidak sering, paling pernah dua kali “(wawancara/kamis 07 mei 2015/pukul 17:00/dilaksanakan dirumah). Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pabrik yang ada di Kecamatan Ciwandan yang sudah mengakibatkan pencemaran lingkungan yaitu dalam pencemaran udara

yang mengakibatkan masyarakat

setempat tidak dapat menghirup udara segar, karena udara disana sudah terkontaminasi bahan kimia sehingga jika dalam jangka waktu panjang sangat berbahaya bagi saluran pernafasan, dengan pencemaran yang dilakukan pabrik maka pabrik tersebut. Agar pencemaran lingkungan yang dilakukan tidak berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat

sekitar,

sebagaimana

disampaikan

oleh

masyarakat yang tinggal disekitar pabrik, Dimyati (45) (132)

: “Disini pernah ada pengobatan gratis tapi itu bisa keitung Cuma dua kali dan itupun tidak dilakukan tiap tahunnya. Debu mah masih saja tiap hari neng,disini mah debu tuh udah jadi sarapan sehari – hari neng, orang jalanan disini yang lewat truk – truk gede dari pabrik”(wawancara/kamis 08 mei 2015/ pukul 16:00/dilaksanakan disekitar pabrik).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada disekitar pabrik masih merasakan limbah dan pencemaran lingkungan terutama pencemaran udara dari debu – debu yang dihasilkan truk –

119

truk pengangkut bahan – bahan pabrik, namun perhatian terhadap debu yang dihasilkan oleh truk – truk pabrik ini kurang terlalu diperhatikan sehingga masyarakat setempat sudah menganggap jika debu disini sudah menjadi sarapannya tiap hari padahal jika tidak diperhatikan secara serius itu semua berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat setempat dalam jangka waktu panjang. 4.3.1.8 Fleksibel Fleksibel,pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan dinyatakan dalam bentuk pernyataan bentuk pengawasan. Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, seperti halnya yang disampaikan oleh Eri (38 ), kasubid pengendalian lingkungan dan perusakan lingkungan (11-1-) : “kami dalam mengawasi memiliki wewenang sebagai berikut : melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual,mengambil sampel, memeriksa peralatan. Adapun dua cara pengawasan yang dilakukan pihak kami yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah langsung terjun kelapangan sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu dengan memverifikasi data, evaluasi laporan yang diberikan pihak perusahaan pertiga bulan dan

120

perenam bulan. Dan metode pengawasan langsung yaitu persiapannya seperti rapat intern tim, menyiapkan formulir BA, menyiapkan peralatan dan perlengkapan jika dibutuhkan sample kita siapkan alat sampel kelapangan diperiksa keseluruhannya mulai dari dokumen lingkungan dan perijinan pengelolaan lingkungan hidup, diperiksa pengendalian dan pengelolaan pencemaran air, udara, limbah B3, setelah hasil verifikasi lapangan kita tuangkan dalam berita acara pengawasan yang di tanda tangani oleh pihak perusahaan setelah hasil tersebut dibuat tindak lanjut bisa berupa surat peringatan atau sanksi administratif”. ( wawancara /24 november 2014/ pukul 10:55/dilaksanakan dikantor Badan Lingkngan Hidup Kota Cilegon. Berdasarkan hasil wawancara dengan 11-1 dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ada dua macam yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon langsung mendatangi kelapangan

atau

ke

pabrik

tersebut,

dan

metode

pengawasan langsung yaitu persiapannya seperti rapat intern tim, menyiapkan formulir BA, menyiapkan peralatan dan perlengkapan jika dibutuhkan sample kita siapkan alat sampel kelapangan diperiksa keseluruhannya mulai dari dokumen lingkungan dan perijinan pengelolaan lingkungan hidup, diperiksa pengendalian dan pengelolaan pencemaran air, udara, limbah B3, setelah hasil verifikasi lapangan kita tuangkan dalam berita acara pengawasan

121

yang di tanda tangani oleh pihak perusahaan setelah hasil tersebut dibuat tindak lanjut bisa berupa surat peringatan atau sanksi administratif. Sedangkan pengawasan tidak langsung

yaitu

pihak

Badan

Lingkungan

Hidup

memverifikasi dari data atau laporan yang diberikan pihak perusahaan pertiga bulan atau perenam bulan. Namun dalam pengawasan limbah dari udara emisi, pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum bisa melakukan uji emisi tersebut, karena Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum memiliki alat untuk uji emisi tersebut dan yang melakukan uji emisi tersebut adalah Badan eksternal yang independent dan perusahaan membiayai sendiri untuk uji emisi dan uji emisi tersebut dilakukan setiap enam bulan sekali. Senada dengan pernyataan diatas, Wuryandari ( 30 ) Environment supervisor ( 14-1) : “pengawasan yang dilakukan pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu pengawasannya terkadang inspeksi mendadak, dan terkadang sesuai dengan surat tugas. Dalam setahun Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon setahun sekali mengawasi perusahaan kami dan maksimal dua kali .perusahaan kami setiap pertiga bulan memberikan laporan ke pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, laporan tersebut yaitu laporan pengendalian air limbah, laporan pengendalian limbah B3, laporan pengelolaan industri, dan laporan pelaksanaan izin lingkungan. Dan adapun dalam pengambilan sampel air pertiga bulan dan enam bulan. pihak dari Badan Lingkungan Hidup langsung ke objek sasaran dan pengambilan sampelnya sudah ditentukan satu tempat dan telah

122

disepakati dua belah”(wawancara/8 mei 2015/pukul 14:00/dilaksanakan dikantor Krakatau Daya Listrik). Sesuai dengan pernyataan dari 14-1, setiap pertiga bulan dan perenam bulan diadakan pengambilan sampel air laut dan sesuai dengan pada gambar dibawah ini : Gambar 4.3 Pengambilan air sampel laut

(Sumber, peneliti 2015 ) Pernyataan yang sama mengenai bentuk pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon juga disampaikan oleh Sr. Hse Assisten, Risa Indah ( 25 ) (14-2) : “Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi secara langsung yaitu memberikan audit Lingkungan Hidup Limbah B3, dan audit proper sedangkan pengawasan tidak langsungnya yaitu pihak perusahaan memberikan laporan pertiga bulan seperti laporan limbah B3 sedangkan laporan UKL/UPL

123

AMDAL perenam bulan. Dalam setahun maksimal dua kali secara inspeksi mendadak” ( wawancara /9 mei 2015/ pukul 10:35 /dikantor Pundi Kencana ). Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ada dua cara

pengawasan

yaitu

pengawasan

langsung

dan

pengawsan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu pengawasan rutin ke pabrik dan pengawasan rutin dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam setahun bisa sampai satu atau maksimal dua kali pengawasan.

Pengawasan

tersebut

pihak

Badan

Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengambil sampel air diuji di Laboratorium dan tempat pengambilan sampelnya sudah ditentukan pada satu tempat atau fokus yang telah disepakati oleh kedua pihak dan air yang diambil tersebut layak atau tidak untuk dibuang kelaut. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melalui laporan yang dibuat oleh setiap pabrik, itu diberikan setiap pertiga bulan dan perenam bulan. Dari laporan tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memverifikasinya dan dari laporan tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota

124

Cilegon mengetahui bentuk dan angka – angka baku mutu yang dilewati oleh perusahaan tersebut.

4.3.1.9 Bersifat Sebagai Petunjuk Operasional Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, suatu sistem pengawasan yang efektif harus menunjukkan baik deteksi atau denasi dari standar, tindakan koreksi apa yang harus diambil

dan

dimiliki.

Dinyatakan

dalam

bentuk

pengawasan sesuai dengan SOP dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petugas pengawas yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, standar operasional prosedurnya belum dibuat namun telah tertuang dalam S.K Rencana kerja. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kasubid

pengawasan,

pengendalian

dan

kerusakan

lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Eri ( 38 ) ( 11-1) : “sesuai sop tetapi pengawasan masih mengacu pada perwal atau perda dan sop sebetulnya sudah buat akan tetapi pada prinsipnya sop itu dijalankan tetapi secara surat keputusan belum dibuat dan langkah – langkahnya pertama investasi, data kegiatan tahun sebelumnya kedua pembahasan data bahan penyusunan rencana operasional, ketiga penyusunan rencana operasional pembuatan dan penyampaian atau pengedaran surat pemberitahuan monitoring atau pengawasan kepada kegiatan pelaku usaha, keempat pembuatan format surat tugas, berita acara dan laporan periodik ( pertiga dan enam bulan ), kelima pelaksanaan monitoring dan pengawasan bersamaan dengan implementasi tindak lanjut hasil kegiatan

125

usaha”(wawancara/24 november 2014/pukul 10:55/dilaksanakan dikantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon). Dari hasil wawancara dengan 11-1 dapat disimpulkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum mempunyai SOP namun prinsipnya sudah tertuang di SK Rencana kerja bidang pengawasan pengendalan dan perusakan lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Isi dari Rencana kerja pengawasan, pengendalian dan perusakan lingkungan hidup yaitu pertama investasi, data kegiatan tahun sebelumnya kedua pembahasan data bahan penyusunan rencana operasional, ketiga penyusunan rencana operasional pembuatan dan penyampaian atau pengedaran

surat

pemberitahuan

monitoring

atau

pengawasan kepada kegiatan pelaku usaha, keempat pembuatan format surat tugas, berita acara dan laporan periodik ( pertiga dan enam bulan ), kelima pelaksanaan monitoring

dan

pengawasan

bersamaan

dengan

implementasi tindak lanjut hasil kegiatan usaha dan tindakan lapangan. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak mengintimidasi pihak

pabrik

atau

perusahaan.

Sebagaimana

yang

126

disampaikan oleh Environment Supervisor Krakatau Daya Listrik, Wuryandari ( 30 ) (14-1) : “Dalam melakukan pengawasan di perusahaan kami pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak mengintimidasi pihak kami”( wawancara/8 mei 2015/pukul 14:00/dilaksanakan di kantor Krakatau Daya Listrik). Berdasarkan hasil wawancara dengan 14-1, dapat disimpulkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan industri sifatnya tidak mengintimidasi pihak perusahaan dalam melakukan pengawasan tersebut. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan sudah sesuai dengan SOP sebagaimana yang disampaikan oleh Environment

Supervisor

Krakatau

Daya

Listrik,

Wuryandari ( 30) (14-1) : “Saya rasa mungkin sudah sesuai sop yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon” ( wawancara/8 mei 2015/ pukul 14:00/ dilaksanakan dikantor Krakatau Daya Listrik ). Hal yang senada disampaikan oleh Andi (37), Supervisor PT.Golden Grand Mills : “Seharusnya sudah sesuai SOP yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon” (wawancara/selasa 30 juni 2015/pukul.13:00/dilaksanakan dikantor PT.Golden Grand Mills).

127

Hal yang senada disampaikan oleh ketua komisi II, H.Hasbi Sidik (45) (11-2) : “Pengawasannya mungkin sudah sesuai, hanya dalam pelaksanaan kegiatannya belum maksimal, karena masih banyak kendalanya yaitu keterbatasan alat, disini Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum memiliki laboratorium, masih ada komplen dari masyarakat dan belum optimalnya Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam menangani pencemaran lingkungan tersebut, namun pasti pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon selalu berusaha memperbaiki itu semua”(wawancara/19 mei 2015/pukul 11:20/dilaksanakan dikantor DPRD Kota Cilegon). Berdasarkan hasil wawancara dengan 14-1 dan 12-1 dapat disimpulkan bahwa walaupun Badan Lingkungan Hidup Kota

Cilegon

belum

memiliki

sop

tetapi

Badan

Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan sudah berdasarkan prosedur yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. 4.3.1.10

Diterima Para Organisasi Diterima para organisasi, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi

dengan

mendorong

perasaan

otonomi,

bertanggungjawab, dan berprestasi. Hal ini dinyatakan dalam

bentuk

pernyataan

respon

pabrik

terhadap

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja

pengawas

dalam

mengatasi

pencemaran

128

lingkungan di Kecamatan Ciwandan merespin baik adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yan terkait, seperti halnya yang disampaikan oleh kasubid pengawasan, pengendalian dan perusakan lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Eri ( 38 ) (11-1) : “merespon sangan baik sesuai prosedur, jika ada keluhan pihak kami menindak lanjuti keluhan warga lalu kelapangan kemudian kita lakukan verifikasi pengaduan dan jika pengaduan berkaitan dengan lingkungan maka kami tindak lanjuti” (wawancara/ 24 november 2014/ pukul 10:55/ dilaksanakn dikantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon). Pernyataan

diatas

diperkuat

oleh

Environment

Supervisor, wuryandari ( 30) (14-1) : “kami merespon baik dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, pihak kami jadi mengetahui dengan kegiatan yang baru” ( wawancara /8 mei 2015/ pukul 14:00/dilaksanakan dikantor Krakatau Daya Listrik). Hal yang senada disampaikan oleh Andi (37), Supervisor PT.Golden Grand Mills: “Merespon baik kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon”(wawancara/selasa 30 juni 2015/pukul 13:00/dilaksanakan dikantor PT.Golden Grand Mills). Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

beberapa

informan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan atau pabrik di Kecamatan Ciwandan merespon dengan baik kegiatan

pengawasan

yang

dilakukan

oleh

Badan

Lingkungan Hidup Kota Cilegon, namun masyarakat tidak

129

puas dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait, karena masyarakat masih merasakan pencemaran lingkungan

setiap

harinya.

Sebagaimana

yang

disampaikan oleh kasubag umum kecamatan Ciwandan, Fuadah ( 48) (12-1) : “Disini kalo ibu ditanya mengenai punya jawaban dua neng, jika ibu sebagai pegawai, maka ibu puas karena Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah atasan ibu walaupun dampaknya kurang, tetapi jika ibu sebagai masyarakat sampai sekarang ibu masih merasakan pencemaran udara sepertin bau ga sedap. Ibu sebenarnya tidak tahu ada kegiatan pengawasan atau tidak pihak kecamatan tidak pernah diberitahu dan juga memang bukan wewenang dari pihak kami, yang punya wewenang untuk mengawasi perusahaan yang menghasilkan limbah yaitu pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon” ( wawancara / 30 april 2015/ pukul 08:32/dilaksanakan dikantor Kecamatan Ciwandan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12-1 dapat disimpulkan bahwa pihak dari Kecamatan Ciwandan kurang begitu puas dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, dan pihak kecamatan Ciwandan tidak pernah mengetahui sebenarnya pabrik tersebut benar – benar diawasi atau tidak karena setiap pelaksnaan kegiatan pengawasan pihak Kecamatan Ciwandan tidak mengetahui kegiatan tersebut dan pemberitahuan secara langsung. Karena pabrik tersebut ada di kawasan kecamatan Ciwandan maka

130

wilayah kami yang merasakan dampak pencemaran tersebut. Pihak kami masih belum merasakan efeknya masih tetap sama tiap hari masih merasakan udara yang sudah terkontaminasi. Sesuai dengan pernyataan dari 12-1, pencemaran udara masih dirasakan dan yang menjadi terbanyak dari keluhan masyarakat,sesuai pada gambar dibawah ini : Gambar 4.4 Sesuai dengan tabel SLHD Kota Cilegon Pencemaran udara masih yang terbanyak dikeluhkan masyarakat 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

pengaduan masyarakat Column1 Column2

Hal senada disampaikan oleh Bendahara Kelurahan Desa Tegal Ratu, Ma’rufi ( 49) ( 12-3) : “Respon dari kami si sebenarnya kurang puas neng, pihak kami juga serba salah jika perusahaan tersebut sampai ditutup, sebagian warga disini kerja dipabrik tersebut, pabrik tersebut jadi jika memang perusahaan

131

tersebut mlakukan pencemran lingkungan ya pihak kami ikut baiknya saja neng seperti musyawarah, agar kedua belah pihak sama – sama tidak dirugikan, karena jika surat izin operasi produksi sampai dicabut, maka sebagian warga kami akan kehilangan pekerjaan” ( wawancara /5 mei 2015/ pukul 09:00/dilaksanakan dikelurahan Tegal ratu). Ketua karang taruna desa Tegal Ratu di Kecamatan Ciwandan, Rudi (40) (12-5) memberikan keterangan yang sama dengan Bendahara kelurahan Tegal ratu : “Saya merasa kurang begitu puas dengan kegiatan pengawasan tersebut, karena yang merasakan dampaknya warga sini jadi kami belum merasakan efeknya tetap saja tiap hari debu dimana- mana neng”(wawancara/7 mei 2015/ pukul 17:00/ dilaksanakan dirumah ketua karang taruna). Berdasarkan informan

hasil

diatas

wawancara

dapat

dengan

disimpulkan

beberapa

bahwa

pihak

Kecamatan, Desa, Karang taruna merasa kurang puas dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, karena setiap harinya warga sekitar pabrik masih merasakan pencemaran lingkungan

yang terjadi terutama yang paling parah

pencemaran pada udara. Apabila Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan dengan baik maka sedikit mengurangi pencemaran bahkan tidak ada pencemaran yang terjadi pada lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar. Akan tetapi pihak desa tegal ratu, Ma’ruf (49) (12-3) :

132

“Serba salah pabrik tersebut ditutup karena keluhan pencemaran akan terjadi banyak pengangguran” ( wawancara /5 mei 2015/ pukul 09:00/dilaksanakan dikelurahan Tegal ratu). Hal yang sama disampaikan oleh masyarakat umum, Ichwan ( 33) (13-1) : “Saya sebenarnya merasa kurang puas, akan tetapi saya juga serba salah kalau emang pabrik ini ditutup pasti banyak pengangguran banyak yang kehilangan penghasilan.tetapi asap yang kita hirup tiap hari ini bahaya ,itu bahan kimia semua neng”(wawancara/7 mei 2015/ pukul 15:00/dilaksanakan dirumah pak Ichwan) Hal yang senada juga disampaikan tokoh masyarakat oleh H.Nani, (60) (13-5) : “saya merasa kurang puas neng,pencemaran disini masih terparah yaitu pencemaran diudara dan disini masih dirasakan pencemaran udara menjadi yang terparah “ Hal senada disampaikan oleh pedagang sekitar pabrik, sunadi (40) (13-3) : “kalo ditanya si neng sebenanrnya kurang puas, saya tidak tahu ada kegiatan pengawasan tersebut, dan disini masih terjadi pencemaran terutama debu neng”(wawancara/7mei2015/pukul 13:00/dilaksanakan disekitar pabrik). Hal yang sama disampaikan mengenai ketidak puasan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Dimyati ( 45 ) (13-2) : “Saya merasa kurang puas ,saya juga tidak tahu sebenarnya ada pengawasan atau tidak, faktanya saya masih merasakan neng mencium bau tak sedap,terus kalau sudah rada siang itu truk – truk gede dari pabrik

133

lewat debunya kemana- mana”(wawancara 7 mei 2015/pukul 16:00/dilaksanakan dirumah warga). Dan sesuai dengan pernyataan 13-2, truk besar sering melintasi area pabrik yang menjadi jalan warga sehari – hari, sesuai pada gambar dibawah ini : Gambar 4.5 Truk dari pabrik yang mengangkut hasil produksi

(sumber, peneliti 2015) Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa para informan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat disekitar pabrik masih merasakan pencemaran dari pabrik – pabrik yang berada di Kecamatan Ciwandan dan rata – rata masyarakat sekitar pabrik tidak mengetahui jika pihak

134

Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengawasi pabrik tersebut.

4.4

Pembahasan Dalam pelaksanaan penelitian ini penyebaran surat untuk perusahaan yang berada di Kecamatan Ciwandan yang berjumlah 20 perusahaan, namun dalam kenyataan surat yang menanggapi surat peneliti yaitu hanya 2 perusahaan, 3 perusahaan menolak, sisanya tidak menanggapi surat yang diajukan peneliti. Peneliti memilih dua desa dari 6 desa yang berada di Kecamatan Ciwandan yaitu Tegal ratu, Kubangsari, gunung sugih, kepuh, randakari,dan Banjar negara, karena titik perusahaan yang banyak hanya berada didua desa yaitu desa Tegal ratu dan desa Kubangsari. Peneliti tidak mewawancarai pihak laboratorium independent dari perusahaan, karena keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti. Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas yang berdasarkan 10 karakteristik pengawasa yang efektif ( Handoko ( 2003:373 ) yaitu : akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan hanya menciptakan yang sebenarnya tidak ada. Tepat waktu, Tepat – waktu, informasi harus dikumpulkan disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Obyektif dan

135

menyeluruh, informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang – bidang di mana penyimpangan – penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.Realistik secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus

cocok

atau

harmonis

dengan

kenyataan–kenyataan

organisasi.Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dan proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses kegagalan atau keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dan lingkungan.Bersifat

sebagai

petunjuk

dan

operasional,

sistem

pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar. Tindakan koreksi apa yang sebenarnya diambil.Diterima para anggota organisasi, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, bertanggungjawab, dan berprestasi.

136

Hasil dari penelitian ini terfokus pada bentuk, mekanisme, dan tindakan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Hasil peneliti mengenai Bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon belum cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari dimensi Handoko ( 2003 : 373 ) yaitu berdasarkan aspek akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, fleksibel, dan bersifat sebagai petunjuk operasional. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi perusahaan

Di

Kecamatan

Ciwandan

Kota

Cilegon

yang

menghasilkan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan tidak mempunyai standar khusus dalam pengelolaan limbah yang menimbulkan

pencemaran

lingkungan,

setiap

perusahaan

menghasilkan produksi pasti menghasilkan limbah dan pencemaran lingkungan yang berbeda – beda, oleh karena itu pengelolaan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan memiliki perbedaan – perbedaan tertentu dan standarnya masing – masing. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon mewajibkan untuk setiap perusahaan mempunyai dokumen Amdal dan UKL – UPL, karena sesuai dengan peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 2 tahun 2004 tentang

137

pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan yang berbunyi bahwa beberapa usaha dan / atau kegiatan jasa, pengelolaan bahan maupun yang memanfaatkan sumber daya alam atau lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah yang berdampak terhadap perubahan lingkungan. Pasal 8 nomor 2 berbunyi setiap orang atau/ penanggung jawab yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen kajian UKL/UPL/AMDAL. Sedangkan sesuai udang – undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 22 dijelaskan bahwa setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Peraturaan selanjutnya yang mengatur Amdal adalah peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan peraturan menteri Nomor 05 tahun 2012 tentang usahan dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dan produk akhir Amdal adalah diterbitkannya surat kelayakan lingkungan hidup (SKLH) dari kepala daerah sebagai dasar dikeluarkannya izin lingkungan, setiap kegiatan usahan yang berpotensi untuk mencemari lingkungan harus memiliki pedoman yang disebut Amdal/ UKL-UPL supaya perusahaan dapat meminimalisasi bentuk pencemaran yang ditimbulkan, namun kenyataannya berdasarkan SLHD kota Cilegon masih ada perusahaan yang terdata tidak menyusun Amdal, dan dari 169 perusahaan yang ada di Kota Cilegon hanya terdapat 46 kegiatan yang telah mengurus UKL/UPL.

138

Perusahaan yang berada di Kecamatan Ciwandan, kapasitasnya limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan setiap hari semakin tinggi dan berdampak makin tinggi mencemari lingkungan dan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sekitar pabrik. Apabila limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan tersebut tidak diawasi oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dengan baik maka akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar perusahaan dan akan menambah parah mencemari lingkungannya. Perusahaan yang berada di Kecamatan Ciwandan sudah mengelola limbahnya dengan baik berdasarkan laporan yang telah diberikan kepada pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon setiap pertiga bulan dan perenam bulan. Badan lingkungan hidup Kota Cilegon dalam melakukan kegiatan pengawasan yaitu yang bersifat langsung datang ke perusahaan itu setahun sekali dan apabila ada pengaduan tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah perusahaan yang berdampak mencemari lingkungan yang ditimbulkan dari hasil produksi pabrik maka pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan sampai 3 kali dalam setahun. Karena perusahaan tidak hanya ada di Kecamatan Ciwandan saja, akan tetapi pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon membagi waktu agar bisa mengawasi semua perusahaan yang berada di Kota Cilegon. Seharusnya dalam melakukan kegiatan pengawasan pada perusahaan

139

yang menghasilkan limbah dan berdampak mencemari lingkungan dilakukan setiap bulannya agar dapat meminimalisasikan pencemaran yang terjadi dan supaya masyarakat tidak merasakan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ada dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung diartikan dengan diartikan dengan pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon langsung mendatangi perusahaan, pengawasan langsung atau rutin ke perusahaan dalam setahun bisa dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon satu hingga dua kali itupun jika ada laporan dari warga jika ada pencemaran lingkungan, dalam pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak dari Badan Lingkungan Hidup yaitu mengambil sampel air untuk diuji agar bisa diketahui air itu layak atau tidak untuk dibuang dibadan air yang dimaksud dengan badan air yaitu air laut atau sungai. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon yaitu pengawasan hanya dipantau dari laporan yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon setiap pertiga dan perenam bulannya dan sudah diuji batas baku mutu dan juga telah telah dibuat dalam bentuk laporan kemudian diserahkan kepada pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan dari laporan tersebut pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon

140

mengetahui perusahaan tersebut menimbulkan pencemaran atau tidak dan mengetahui bagaimana angka – angka batas baku mutu yang telah dilewati perusahaan tersebut. Pengujian tersebut dilakukan oleh badan eksternal yang telah terakreditasi nasional. Uji – uji tersebut telah sesuai dengan UKL – UPL yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum mempunyai SOP tetapi pada prinsipnya sudah sesuai dengan SK rencana kerja bidang pengawasan lingkungan, pengendalian dan perusakan lingkungan hidup. Isi dari rencana kerja tersebut tersebut yaitu investasi data kegiatan tahun sebelumnya, pembahasan data bahan penyusunan rencana operasional, penyusunan rencana operasional, pembuatan dan penyampaian atau pengedaran surat pemberitahuan monitoring dan pengawasan kepada pelaku kegiatan pelaku usaha, pembuatan formal yang isinya surat tugas, berita acara, laporan periodik dan pelaksanaan monitoring dan pengawasan bersamaan dengan tindak lanjut hasil kegiatan usaha.menurut peraturan daerah tentang pengendaliang pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan no 2 tahun 2004 pasal 33 mengenai pengawasan dan pelaporan yang berbunyi pemerintah

daerah

dalam

rangka

melakukan

pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan berwenang melakukan pemantauan, pembuatan catatn yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, meemriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau transportasi dan setiap pengawas wajib memperlihatkan surat

141

tugas dan/ atau tanda pengenal serta wajib memperlihatkan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut. Badan lingkungan hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan mengenai pencemaran lingkungan pada kawasan industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon tidak mengintimidasi. Hasil peneliti mengenai Mekanisme yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam pengelolaan limbah yang berdampak dan menimbulkan pencemaran lingkungan masih belum efektif, itu bisa dilihat dari dimensi teori Handoko ( 2003:373) berdasarkan aspek realistik secara ekonomis dan aspek realistik secara organisasi. Anggaran yang dianggarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon sesuai dengan APBD Kota Cilegon untuk melakukan kegiatan pengawasan pada perusahaan yaitu RP. 500.000.000. dengan anggaran Rp. 500.000.000 pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum dapat mengawasi seluruh perusahaan yang berada di Kota Cilegon. Perusahaan

di

kota

Cilegon

yang

berpotensi

melakukan

pencemaran lingkungan berjumlah 169 perusahaan dan itu wajib diawasi, tetapi dari 169 perusahaan hanya 100 perusahaan yang bisa diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, karena personil pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang berrjumlah

142

dua orang dan 1 koordinator, jadi setiap perusahaan petugas pengawas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon harus mengawasi 50 perusahaan padahal idealnya satu petugas pengawas mengawasi 30 perusahaan, dan sarana kendaraan yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak setiap tahunnya diawasi, karena apabila dilihat dari laporan pertiga bulan atau perenam bulan tidak ada masalah makan tahun berikutnya tidak diawasi secara rutin. Tidak adanya keterlibatan masyarakat, kecamatan, desa, dan karang taruna dalam pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Banyak masyarakat sekitar yang masih merasakan adanya pencemaran lingkungan yang terjadi seperti pencemaran udara yang sudah tidak segar lagi apalagi jika siang hari sudah banyak truk – truk gede yang berlalu lalang dan disekitar perusahaan tersebut tercium bau tak sedap dan terkadang kebisingan masih dirasakan masyarakat. Seharusnya pihak desa dilibatkan karena pihak desa yang sebagian merasakan dampak langsungnya. Pihak dari kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna tidak dilibatkan memang wewenangnya yang bertugas mengawasi perusahaan tersebut yaitu pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tetapi meskipun kegiatan pengawasan pada perusahaan tersebut dilakukan namun pihak masyarakat, desa, kecamatan dan karang taruna masih merasakan pencemaran lingkungan tersebut. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada

143

masyarakat sekitar perusahaan mengenai limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut jika tidak diolah dengan baik dan pencemaran yang dirasakan jika dalam jangka panjang akan mengganggu kesehatan. Pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon berpendapat tidak melibatkan Kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna karena di pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon keterbatasan dana dan juga tidak ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat, kecamatan, desa, dan karang taruna dan yang memiliki wewenang untuk mengawasi yaitu pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon.pihak dari kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna hanya memiliki hak untuk mengeluhkan pencemaran yang terjadi dan tidak dapat bertindak apapun karena masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut hanya pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pada perusahaan. Hasil peneliti menganai Tindakan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada perusahaan yang mencemari lingkungan di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon masih belum jelas, hal ini dapat dilihat dari dimensi Handoko ( 2003 :373 ) berdasarkan aspek terkoordinasi dengan aliran kerja dan aspek diterima para anggota dan aspek terpusat pada titik pengawasan strategik. Perusahaan

yang

berada

di

Kecamatan

Ciwandan

yang

mengahsilkan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan

144

pada air sebagian masyarakat menggunakan air keruh tidak bersih, akan tetapi pencemaran yang dianggap terparah yaitu pencemaran pada udara yaitu debu yang dihasilkan dari cerobong asap pabrik yang berwarna gelap, jika hal tersebut tidak ditindak lanjuti secara serius maka dalam jangka waktu panjang akan mengganggu kesehatan warga, maka dari itu kompensasi yang diberikan perusahaan yaitu pengobatan secara gratis untuk meminimalisasi agar warga tidak terkena isapa ( inspeksi saluran pernafasan akut ). Akan tetapi walaupun perusahaan ada yang memberikan pengobatan secara gratis itu tidak sering dan masyarakat masih saja mengeluhkan dan merasakan pencemaran udara seperti halnya debu yang ditimbulkan dari truk – truk pabrik yang melewati sekitar pabrik. Pencemaran dalam bentuk apapun dapat merugikan dan berdampak buruk bagi kesehatan, dan atas pencemaran yang dilakukan perusahaan memberikan kompensasi seperti diadakannya pengobatan gratis untuk meminimalisasi warga yang terkena ISPA akibat menghirup udara yang sudah terkintaminasi, namun perusahaan tidak melakukan tindakan apapun mengenai udara emisi yang diakibatkan oleh perusahaan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat disekitar pabrik, mengenai hal itu kurang ada tindak lanjut lebih. Pencemaran udara yang setiap hari dirasakan oleh masyarakat sekitar, bahkan masyarakat mencium bau tak sedap yang ditimbulkan oleh pabrik gula tersebut dan peneliti sendiri ketika observasi ke

145

masyarakat memang merasakan dan mencium bau tak sedap tersebut, dan jika dalam jangka waktu yang panjang tidak ada tindakan makan akan mengakibatkan ISPA. Sanksi yang diberikan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan untuk membuktikan kebenarannya pihak Badan lingkungan Hidup Kota Cilegon menanggapi informasi yang diberikan oleh warga kemudian mengundang perusahaan untuk mengklarifikasi kebenannya apakah itu benar atau tidak ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, jika memang itu semua dilakukan oleh perusahaan tersebut maka pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memberikan teguran , yaitu dari teguran pertama, kedua hingga teguran ketiga, kemudian jika tidak mendapatkan respon atau tanggapan maka pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memberikan sanksi Administratif (pencabutan izin, pembekuan izin, paksaan pemerintah, pembekuan izin lapangan ), keempat penutupan sementara dan yang paling berat adalah penutupan permanen. Penutupan kegiatan yang dimaksud yaitu bukan menutup perusahaan tersebut, akan tetapi mengehntikan kegiatan proses pengelolaan hasil produksinya saja dengan begitu akan berpengaruh kesemuanya. Namun pada kenyataannya tindakan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengenai perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan

selalu selesai dengan

musyawarah mufakat, karena Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon

146

tidak mempersulit karena prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama, dan dari pihak masyarakat banyak yang bergantung pada perusahaan tersebut jadi jika proses produksi dihentikan maka masyarakat kehilangan mata pencaharian. Pihak desa juga memiliki hak untuk memberikan teguran walaupun pihak desa tidak punya wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan, namun pihak desa memiliki hak untuk memberikan informasi kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon jika perusahaan tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan

jika

sudah ditegur Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melalui surat peringatan

kemudian jika tidak ada respon baru pihak desa

demonstrasi, namun selalu selesai secara musyawarah dan selesai dibawah meja artinya penyelesaian tidak ditemukan titik temunya dan pihak desa merasa semua masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tidajk pernah ada titij temunya dan tidak pernah terselesaikan. Padahal setiap harinya masyarakat masih merasakan pencemaran terutama pencemaran pada udara. Pihak kecamatan Ciwandan merasa tidak puas dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon karena kecamatan memang tidak dilibatkan dalam mengawas, namun memang

pihak

kecamatan

tidak

memiliki

wewenang

untuk

mengawasi, faktanya masih merasakan pencemaran yang terjadi

147

disekitar pabrik, oleh sebab itu pihak dari kecamatan Ciwandan merasa kurang puas memang karena dampaknya masih dirasakan. Pihak dari karang taruna dan desa merasa tidak puas dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Cilegon,karena

setiap

harinya

masih

merasakan

pencemaran

lingkungan, terutama pencemaran pada udara jika pengawasan dilakukan

dengan

baik

mungkin

saja

pencemaran

bisa

diminimalisasikan dampaknya bahkan tidak ada pencemaran lagi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, secara pengawasan sesuai denga SK Rencana Kerja bidang Pengawasan, pengendalian dan perusakan lingkungan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pelaksanaan kegiatan pengawasannya dilapangan masih belum cukup baik atau maksimal, karena dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat di Kecamatan Ciwandan menyatakan bahwa pengawasan masih belum berjalan dengan optimal. 4.3 Temuan Lapangan No

Aspek

1

Akurat a. Standar Pengelolaan Limbah

Temuan lapangan a. Tidak ada standar pengelolan limbah khusus karena cara

Kategori a. Belum Baik

148

b. Jenis Pencemaran Lingkungan

c. Jarak keberadaan pabrik

2

Tepat Waktu a. Kegiatan Pengawasan Sudah dijadwalkan

b. Waktu pengawasan

3

4

Obyektif Dan Menyeluruh a. Penilaian terhadap keahlian yang dimiliki pengawas c. Pelatihan pada petugas pengawasan Terpusat pada titik pengawasan strategik a. Sanksi teringan sampai

pengelolaan berbeda pada setiap perusahaan b. Pencemaran udara terutama debu yang semakin parah tiap hari c. Masyarakat yang berada disekitar perusahaan masih merasakan pencemaran lingkungan

b. Belum baik c. Belum baik

a. Pengawasan yang dilakukan sudah dijadwalkan karena sudah ada direncana kerja bagian pengawasan pengendalian dan kerusakan lingkungan b. BLH kota Cilegon hanya melakukan kegiatan pengawasan kepada perusahaan hanya 1-2 kalu dalam setiap tahun

a. Baik

a. Keahlian dari petugas BLH kurang berkompeten dan berstandarisasi b. Pengawas BLH belum sepenuhnya mempunyai sertifikat pelatihan/diklat-diklat

a. Belum baik

a. Teguran dari teringan hingga penutupan yang terberat b. Masalah yang terjadi

a. Baik

b. Balum baik

b. Belum baik

b. Belum

149

5

6

terberat b. Pemberi an sanksi sesuai pelangga ran Realistik secara ekonomi a. Biaya yang dianggarkan dalam kegiatan oengawasan Realistik secara organisasional a. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan d. Keterlibatan karang taruna dan desa e. Jumlah pengawas

7

Terkoordinasi dengan aliran kerja b. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat c. Tindakan yang dilakukan pihak terkait kepada

selalu selesai secara musyawarah/tidak ada kejelasan

baik

a. Anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan Rp.500.000.000

a. Belum baik

a. Tidak adanya keterlibatan kecamatan,desa,dan karang taruna, karena teknis ada di BLH Cilegon dan wewenang dalam mengawas untuk BLH Cilegon BLH kota Cilegon memiliki petugas 2 dan 1 koordinator dan sedangkan jumlah perusahaan di Kota Cilegon 169 perusahaan dan 1 pengawas harus mengawasi 50 perusahaan

b. Belum baik

a. Pencemaran udara, akan tetapi pencemaran udara belum. ada ganti rugi dari perusahaan. b. Tindakan BLH Kota Cilegon pada perusahaan yang mencemari lingkungan belum jelas

a. Belum baik

c. Belum baik

d. Belum baik

b. Belum baik

150

8

9

perusahaan Fleksibel a. Cara dan metode pengawasan

Bersifat sebagai petunjuk operasional a. Pengawasan sesuai dengan sop c. Tingkat pendidikan pengawas

10

Diterima para anggota organisasi a. Perusahaan merespon mengenai pengawasan yang dilakukan pihak terkait c. Kepuasan masyarakat mengenai kinerja pengawai (sumber : peneliti,2015)

a. Bentuk pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon memiliki 2 cara dalam mengawasi yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung tetapi BLH Cilegon lebih sering ke pengawasan tidak langsung dengan menerima laporan.

a. Belum baik

a. BLH Kota Cilegon belum memilki sop, namun dalam melakukan pengawasan sudah sesuai SK Rencana Kerja. b. Petugas pengawas dari BLH rata- rata lulusan tekhnik

a. Belum baik

a. Perusahaan kurang merespon baik terhadap pengaduan/laporan yang dilakukan masyarakat b. Masyarakat merasa kurang begitu puas karena masih merasakan dampak dari pencemaran lingkungan

a. Belum baik

b. Baik

b. Belum baik

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan temuan – temuan dilapangan maka kesimpulan dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon kurang efektif dan kurang optimal hal ini dapat dilihat beberapa aspek antara lain : a. Pada aspek keakuratan kesimpulannya yaitu tidak adanya standar khusus pengelolaan limbah pada setiap perusahaan. b. Pada

aspek

ketepatan

waktu

kesimpulannya

yaitu

kegiatan

pengawasan sudah dijadwalkan sebelumnya, akan tetapi kegiatan pengawasan yang sering dilakukan yaitu pengawasan tidak langsung dengan menerima laporan yang diberikan pihak perusahaan kepada pihak instansi terkait atau Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. c. Pada aspek obyektif dan menyeluruh kesimpulannya yaitu keahlian yang dimiliki belum seluruhnya berkompeten dan memiliki semua sertifikat diklat – diklat. d. Pada aspek terpusat pada titik pengawasan strategik kesimpulannya yaitu mengenai sanksi yang diberikan menurut administratif sudah baik, akan tetapi fakta dilapangan kurang cukup optimal dan kurang baik.

150

151

e. Pada aspek realistik secara ekonomis kesimpulannya yaitu biaya yang dianggarkan dalam melakukan kegiatan pengawasan dirasa kurang sesuai dengan banyaknya perusahaan yang ingin diawasi. f. Pada aspek organisasional kesimpulannya yaitu mengenai keterlibatan masyarakat, kecamatan, dan desa tidak dilibatkan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan, karena memang wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan ada dipihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan Badan Lingkungan Hidup kota Cilegon memiliki petugas pengawas dilapangan ada 2 dan 1 koordinator itu tidak sesuai dengan perusahaan yang diawasi yaitu 169 perusahaan dikota Cilegon. g. Pada aspek koordinasi dengan aliran kerja kesimpulannya yaitu kompensasi atau ganti rugi mengenai pencemaran udara belum ada ganti rugi dan tindakan pihak instansi terkait atau Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada perusahaan yang mencemari lingkungan belum jelas. h. Pada aspek fleksibelitas kesimpulannya yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memiliki dua cara dalam melakukan kegiatan pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dengan mendatangi langsung perusahaan terkait, sedangkan pengawasan tidak langsung

yaitu dengan menerima

laporan yang diberikan pihak perusahaan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

152

i. Pada aspek bersifat sebagai petunjuk operasional kesimpulannya yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum memiliki SOP, namun dalam melakukan kegiatan pengawasan sudah sesuai SK. Rencana kerja. j. Pada aspek diterima para anggota organisasi kesimpulannya yaitu dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait atau Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, perusahaan kurang merespon baik terhadap pengaduan atau laporan yang dilakukan masyarakat dan kepuasan masyarakat mengenai kinerja pegawai belum merasa begitu puas

karena

masyarakat

masih

merasakan

dampaknya

dari

pencemaran lingkungan tersebut. 5.2 SARAN Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu : a. Pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk melibatkan Kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna dalam melakukan kegiatan pengawasan, agar pihak kecamatan, desa, masyarakat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan. b. Badan lingkungan Hidup Kota Cilegon seharusnya mengajukan kenaikan anggaran agar dapat mengawasi seluruh perusahaan yang

153

berpotensi mencemari lingkungan, pelatihan atau diklat – diklat untuk petugas

pengawas

agar

memiliki

semua

sertifikasi

semua

diklat,menambah jumlah petugas pengawas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang untuk kelapangan agar dari 169 perusahaan dapat diawasi seluruhnya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan bisa menambah petugas pengawas lapangan agar dapat mengawasi semua perusahaan yang berada di Kota Cilegon terutama di Kecamatan Ciwandan. c. Pemberian sanksi yang diberikan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada perusahaan harus lebih jelas. d. Seharusnya menambah waktu pengawasan yang lebih intensif dan rutin dan tidak menunggu laporan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan pengawasan langsung dan agar tidak menunggu laporan dari perusahaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku Darsono, Valentinus. 1992. Pengantar Ilmu Lingkungan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ginting, Perdana. 2007. Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri. Bandung: Cv. Yrama Widya. Handayaningrat, Soewarno. 1990. Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen. Jakarta : Pt.Gunung Agung. Handoko T, Hani.2003. Manajemen edisi 2. Yogyakarta: BPFE. Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Pt. Pustaka Quantum. Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Pt. Bumi Aksara. Ign Suharto. 2011. Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air. Yogyakarta: Cv. Andi. Kristanto, Philip. 2006. Ekologi Industri. Yogyakarta: Andi. Manullang. M. 2005. Dasar – Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya Offset. ____________.2005. Metode Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya. Raihan. 2006. Lingkungan Dan Hukum Lingkungan. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT ). Sastrawijaya, A.Tresna. Cipta.

2000. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Pt. Rineka

Satori, Djaman. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Siagian, Sondang.2008. Manajemen Strategi. Jakarta: Bumi Aksara . ____________. 2007. Fungsi – Fungsi Manajerial. Jakarta: Pt.Bumi Aksara. Silalahi, M.Daud. 2001. Hukum Lingkungan. Bandung: Alumni.

Soemarwoto, Otto. 2009. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sumber Internet http://repository.fisip-untirta.ac.id/30/1/SKRIPSI_Krida.k Setiawan.pdf fh.unila.ac.id/index.php/han/A.Hirliansyah.pdf digilib.uns.ac.id

Sumber Dokumen Pp 27 tahun 1999 tentang usaha dan/atau kegiatan – kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Pp 27 tahun 1999 tentang usaha dan/atau kegiatan – kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. UUD No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. UUD NO. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keputusan walikota Cilegon No. 5 tahun 2002 mengenai izin pengeluaran limbah industri.

Lampiran foto

Wawancara dengan ibu Eri sukaesih Kasubid pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan

Wawancara dengan ibu Wuryandari dari Krakatau Daya Listrik

Wawancara denga Rissa PT Pundi Kencana

Wawancara dengan pihak Kecamatan Ciwandan

Wawancara dengan Ibu Fuadah

wawancara dengan bapak qodratullah

wawancara dengan pihak kelurahan Tegal Ratu

Wawancara dengan pihak Kelurahan Kubang Sari

Pembuangan limbah dari perusahaan yang langsung ke laut

Pengambilan sampel limbah cair

Pembuangan limbah pada saluran aliran sungai kecil menuju ke laut

Wawancaea dengan masyarakat di Kecamatan Ciwandan

Tokok masyarakat kelurahan tegal ratu bapak H. Nani

Wawancara dengan Pa Rudi

Wawancara denga pak Ichwan

Wawancara denga pak Sunadi

wawancara dengan pak Dimyati

wawancara dengan Bapah H. Hasbi Sidik, ST( ketua komisi II , ketua partai, ketua fraksi)

Cerobong asap produksi

Tempat pengolahan pabrik tepung pt pundi kencana

Pengangkutan hasil produksi

KODING DATA kode

Kata Kunci

1.

Standar pengelolaan limbah yang berdampak mencemari lingkungan

2

Standar pengelolaan limbah yang berdampak mencemari lingkungan

3

Standar pengelolaan limbah yang berdampak mencemari lingkungan

4

Standar pengelolaan limbah yang berdampak mencemari lingkungan

5

Standar pengelolaan limbah yang berdampak mencemari lingkungan

6

Jarak keberadaan perusahaan

7

Jarak keberadaan perusahaan

8

Jarak keberadaan perusahaan

9

Jarak keberadaan perusahaan

10

Jarak keberadaan perusahaan

11

Jarak keberadaan perusahaan

12

Jarak keberadaan perusahaan

13

Kebisingan dan bau menyengat akibat proses produksi

14

Kebisingan dan bau menyengat akibat proses produksi

15

Kebisingan dan bau menyengat akibat proses produksi

16

Kebisingan dan bau menyengat

17

Pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan

18

Pengelolaan limbah diserahkan kepada pihak ketiga

19

Pengelolaan limbah dikelola oleh perusahaan masing – masing

20 21

Pengelolaan limbah perusahaan dikelola oleh pihak ketiga oleh badan – badan yang mempunyai izin. Pencemaran udara

22

Pencemaran udara dan pencemaran laut

23

Pencemaran udara

24

Pencemaran udara

25

Pencemaran udara

26

Pencemaran udara

27

Pencemaran udara

28

Pencemaran udara

29

Pencemaran udara dan pencemaran laut

30

Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan

31

Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan

32

Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan

33

Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan

34

Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan

35

Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan

36

Bagian supervisor Environment

37

Bagian st hst Assistent

38

Mempunyai keahlian bidang k3 ( kesehatan kerja dan keselamatan kerja)

39

Mempunyai keahlian bidang k3 ( kesehatan kerja dan keselamatan kerja)

40

Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

41

Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

42

Tidak mengetahui pengawasan yang dilakukan BLH kota Cilegon

43

Tidak mengetahui pengawasan yang dilakukan BLH kota Cilegon

44

Tidak mengetahui pengawasan yang dilakukan BLH kota Cilegon

45

Tidak mengetahui pengawasan yang dilakukan BLH kota Cilegon

46

Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

47

Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

48

Sudah sesuai dengan SOP

49

Sudah sesuai dengan SOP

50

Tidak mengetahui sudah sesuai SOP atau belum

51

Tidak mengetahui sudah sesuai SOP atau belum

52

Tidak mengetahui sudah sesuai SOP atau belum

53

Tidak mengetahui sudah sesuai SOP atau belum

54

Sudah sesuai dengan SOP

55

Sudah sesuai dengan SOP

56

Tingkat pendidikan s1,s2

57

Tingkat pendidikan s1

58

Keahlian sudah berkompeten

59

Keahlian sudah berkompeten

60

Keahlian sudah berkompeten

61

Tidak mengetahui keahlian BLH Kota Cilegon

62

Tidak mengetahui keahlian BLH Kota Cilegon

63

Tidak mengetahui keahlian BLH Kota Cilegon

64

Belum sepenuhnya berompeten

65

Belum sepenuhnya berompeten

66

Dua petugas pengawas lapangan dan satu koordinator

67

Dua petugas pengawas lapangan dan satu koordinator

68

Dua petugas pengawas lapangan dan satu koordinator

69

Ada diklat tetapi petugas pengawas belum sepenuhnya memiliki sertifikat

70

Ada pelatihan khusus untuk pengawas dari BLH Kota Cilegon

71

Tidak ada kewajiban melibatkan kecamatan, desa, masyarakat terkecuali ada masalah yang bersangkutan dengan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung

72

Tidak ada keterlibatan kecamatan, desa dan masyarakat

73

75

Tidak ada keterlibatan desa dalam pengawasan perusahaan seharusnya dilibatkan karena desa yang merasakan akibat dari pencemaran lingkungan tersebut Tidak ada keterlibatan desa dalam pengawasan perusahaan seharusnya dilibatkan karena desa yang merasakan akibat dari pencemaran lingkungan tersebut Karang taruna tidak dilibatkan dalam pengawasan perusahaan

76

Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perusahaan

77

Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perusahaan

78

Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan

79

Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan

80

Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan

81

Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan

82

Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan

83

Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan

84

86

Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan perusahaan apabila ada pengaduan dari masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan perusahaan apabila ada pengaduan dari masyarakat. Masyarakat sebagai pengawas disekitar perusahaan

87

Masyarakat sebagai pengawas disekitar perusahaan

88

Kegiatan pengawasan sudah dijadwalkan sebelumnya

89

Kegiatan pengawasan sudah dijadwalkan sebelumnya

90

Kegiatan pengawasan sudah dijadwalkan sebelumnya

91

BLH Kota Cilegon melakukan pengawasan 1-2 kali dalam setahun

92

Seharusnya BLH Kota Cilegon setiap bulan melakukan pengawasan ke perusahaan

93

Desa tidak mengetahui waktu pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon

94

Desa tidak mengetahui waktu pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon

95

Karang taruna tidak dilibatkan dan tidak mengetahui waktu pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon. Respon sangat baik dan langsung ditanggapi apabila ada pengaduan masyarakat

74

85

96

97

BLH Kota Cilegon melakukan pengawasan 1-2 kali dalam setahun

98

BLH Kota Cilegon melakukan pengawasan 1-2 kali dalam setahun

99

Respon sangat baik dan langsung ditanggapi apabila ada pengaduan masyarakat

100

Respon sangat baik dan langsung ditanggapi apabila ada pengaduan masyarakat

101

Respon sangat baik dan langsung ditanggapi apabila ada pengaduan masyarakat

102

Respon sangat baik dan langsung ditanggapi apabila ada pengaduan masyarakat

103

Pengaduan masyarakat direspon namun tidak dihiraukan

104

Pengaduan masyarakat direspon namun tidak dihiraukan

105

Pengaduan masyarakat direspon namun tidak dihiraukan

106

Pengaduan masyarakat direspon namun tidak dihiraukan

107

Pengaduan masyarakat direspon namun tidak ada penyelesaiannya

108

112

Perusahaan merespon dengan baik terhadap pengaduan ditanggapi Perusahaan merespon dengan baik terhadap pengaduan ditanggapi Perusahaan merespon dengan baik terhadap pengaduan ditanggapi Perusahaan merespon dengan baik terhadap pengaduan ditanggapi Dana pengawasan Blh Kota Cilegon Rp. 500.000.000

113

Biaya untuk pengelolaan limbah 56% dari dana hasil produksi

114

Memberikan teguran kepada perusahaan

115

Untuk menyelesaikan masalah pencemaran adalah dengan musyawarah mufakat

116 117

Karang taruna tidak emmpunyai wewenang untuk melakukan tindakan mengenai pencemaran lingkungan Sanksi teringan adalah teguran dan terberat adalah penutupan perusahaan

118

Kecamatan tidak memberikan sanksi

119

Desa tidak memberikan sanksi

120

Karang taruna tidak memberikan sanksi

121

Perusahaan merespon baik terhadap pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon

109 110 111

masyarakat dan langsung masyarakat dan langsung masyarakat dan langsung masyarakat dan langsung

122

133

Perusahaan merespon baik terhadap pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon Perusahaan merespon baik terhadap pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pencemaran yang dilakukan perusahaan Tidak ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan Tidak ada kompensasi langsung untuk pencemaran namun perusahaan membantu dalam pembangunan sekolah Tidak ada kompensasi langsung untuk pencemaran namun perusahaan membantu dalam pembangunan desa, memberikan sumbangan bangku, buku Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan

134

Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan

135

Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan

136

Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan

137

Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan

138

Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan

139

Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan

140

Kurang puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait

141

Kurang puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait

142

Tidak puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait

143

Tidak puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait

144

belum puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait

145

belum puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait

146

Kurang puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Transkip data Peneliti : Bagaimana dengan standar pengelolaan limbah? 11-1

B

14-1

: Disini

yang dimaksud pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengelolaan limbah industri pada perusahaan atau pabrik bukan hanya di kecamatan Ciwandan, jadi pengelolaannya tergantung limbah yang dihasilkan,misalnya limbah cair ada yang cukup dengan fisika saja, akan tetapi ketika ada kimia – kimia tertentu itu bisa diproses dengan kimia, tetapi ada juga kimia tertentu itu dengan proses kimia justru berubah kimianya menjadi tidak terdeteksi makanya harus dengan biologi. Jadi tidak ada standarisasi yang pasti untuk pengelolaan limbah. Disini kualitas air penerima meliputi parameter : Kimia : pH, DO, Besi, Mn, Co, Zn, Cr6+, Cr, Cd, Hg, Pb, Su, Cu, As, Se, Ni, Cn, H2-s, F, Organochlorin, NH3-N, NO2-N, BOD, COD, Surfactan, detergen, fenol, minyak dan lemak. Fisika : suhu, TSS, TDS, Warna, Bau, Kecerahan, Kekeruhan, Kedalaman laut, Pola arus, Pasang surut, Pergerakkan massa air. biologi: Indeks keragaman, Benthos, dan Indeks dominansi miktoorganisme.

: menurut peraturannya kami sudah sesuai, karena sebelum mendirikan dan izin produksi pihak kami diwajibkan memiliki Amdal ( analisis mengenai dampak lingkungan ), UKL-UPL .

Peneliti

: Bagaimana jenis pencemaran lingkungannya?

11-1

: Limbah

yang dihasilkan oleh setiap perusahaan yaitu berbeda – beda dengan

perusahaan lain, diantaranya limbah cair, padat, udara. 14-1

:

jenis limbah yang dihasilkan pabrik atau perusahaan kami yaitu limbah cair, limbah gas yang terbuang, akan tetapi itu sudah kita pantau melalui laporan perenam bulan

12-2

: limbah yang ditimbulkan dari pabrik sangat berbeda neng, ada yang menghasilkan skrap besi, ada yang drum bekas, ada yang biji plastik, dan masih banyak lagi

13-2

: pencemaran disini mah neng pencemaran diudara, coba aja neng lewat daerah jalan yang deket pabrik jangan make helm pasti debu dirambut semua terus debu disini kecium bau tidak enak

13-1

: Dampak terparah sih masih kaya bau bahan kimia neng seperti yang ditimbulkan pabrik.

13-3

: menurut saya si kalau disini yang paling kena dampak langsung dipernafasan itu bau kimia dari pabrik gula, itu setiap hari bahkan tiap menit neng saya merasakan bau seperti itu.

13-5

: pencemaran disini masih yang terparah yaitu pencemaran diudara, pencemaran diudara yang menjadi keluhan warga terbanyak.

Peneliti

: bagaimana dengan jarak keberadaan pabrik ?

11-1

: ada yang dekat dengan rumah warga ada yang jauh.

13-1

: jarak keberadaan perusahaan sama rumah saya udah tetanggaan neng, jika lagi ada perbaikan terjadi itu bising neng sangat mengganggu tetapi itu tidak sering, paling tujuh bulan sekali atau setahun dua kali dan debunya makin parah neng kadang sampai lantai rumah debunya, tidak lama ini pernah terjadi banjir neng kalau hujan, padahal dulunya tidak pernah seperti itu.

13-2

: jarak perusahaan sama rumah warga sangat dekat neng, sebenarnya saya sangat terganggu, karena sebagian besar perusahaan disekitar sini adalah perusahaan atau pabrik produksi kimia yang sangat berbahaya dan mencemari lingkungan sekitar.

13-5

: keberadaan pabrik disini sangat menimbulkan dampaknya seperti udara yang sudah terkontaminasi, karena semua itu industri yang memproduksi bahan kimia dengan pencemaran udara yang sangat

tinggi. Peneliti

: bagaimana dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon apakah sudah dijadwalkan sebelumnya?

11-1

: pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon sudah dijadwalkan sebelumnya

13-1

: saya tidak tahu neng

13-2

: kalo

13-3

: mengenai pengawasan yang dilakukan saya tidak tahu

masalah itu saya tidak tahu neng

13-4

: saya tidak tahu saya tidak dilibatkan

13-5

: bapa tidak tahu neng kalo masalah itu

Peneliti

: bagaimana dengan waktu pengawasan yang dilakukan BLH kota Cilegon?

11-1

: pihak kami melakukan pengawasan hanya 1-2 kali dan sesuai perusahaan atau pabrik tersebut mengeluarkan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan

12-2

: pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon turun ke lapangan atau kelapangan jika ada masalah dan dapat laporan saja dari pihak kami, seharusnya si rutin neng

14-2

: pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan dan satu tahun paling minim 1 kali pengawasan, tetapi ada waktunya pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan dua kali untuk membuktikan kesamaan atau kebenaran laporan dari pihak perushaan atau pabrik

12-1

: pihak kecamatan Ciwandan hanya memberikan informasi jika ada keluhan, yang mempunyai wewenang langsung untuk mengawasi itu

dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon langsung mungkin mereka melakukan pengawasan sebulan sekali atau setahun sekali, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon seharusnya si rutin neng untuk meminimalisasikan dan mengurangi pencemaran yang terjadi di Kecamatan Ciwandan Peneliti

: bagaimana dengan penilaian keahlian yang dimiliki pengawas?

11-1

: Standar petugas pengawasan yaitu mengikuti diklat teknis, diklat pengelolaan limbah B3, diklat pengendalian udara dan air, diklat pengambilan sampel air, diklat pengawas. Tetapi pihak kami memiliki kendala untuk diklat – diklat belum sepenuhnya dan seluruh tenaga pengawas mempunyai sertifikasi untuk pengawas maka harus diikuti diklat – diklat tersebut, namun pihak kami terkendala dari segi anggaran

14-1

:

Belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,pihak

kami melihatnya pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon selalu dan sedang memperbaiki 12-1

: kami tidak tahu neng karena kami tidak dilibatkan

13-1

: saya tidak tau neng

13-2

: saya tidak tau neng tidak dilibatkan

13-3

: saya tidak tau

13-4

: saya tidak tau

13-5

: mengenai itu bapa tidak tau neng

Peneliti

: bagaimana dengan sanksi yang diberikan dari yang teringan hingga terberat?

11-1

: teguran itu dari yang teringan sampai pencabutan izin, pembekuan

izin, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan. Tahapan sanksi tersebut adalah kita undang perusahaan atau pabrik untuk klarifikasi dan pembelaan sesuai fakta lapangannya, teguran hingga 1 – 3 kali, sanksi administratif, pencabutan izin, pembekuan izin, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan. 12-4

: Desa tidak memberi sanksi, tetapi hanya teguran dan mengadukan keluhannya ke pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Apabila tidak ada respon dari perusahaan biasanya masyarakat di desa melakukan demonstrasi dan sanksi terberat dari desa adalah mendemonstrasi perusahaan karena desa tidak dapat memberikan sanksi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, hanya instansi yang terkait seperti Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang dapat memberikan sanksi

12-4

: Pihak desa menjaga kenyamanan warganya agar tidak terjadi masalah sekalipun perusahaan ditutup atau dicabut ijin produksinya, dampaknya pengangguran didesa ini makin banyak, maka pertimbangannya itu kami tidak pernah melaporkan pabrik itu karena banyak masyarakat menyimpulkan seluruh pabrik didesa ini bermasalah dalam pencemaran lingkungan

13-1

: mungkin kalo sanksi itu sebenarnya pihak BLH yang memiliki wewenang, tetapi sepertinya sanksi atau berupa surat teguran yang diberikan kurang tegas jadi kurang ada efek jera untuk perusahaan atau pabrik tersebut.

13-2

: waktu itu si warga desa disini pada demo neng ada hujan debu tetapi berbentuk kristal, kami demo lalu pihak BLH Kota Cilegon

memberikan surat teguran tetapi saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya. Peneliti

: bagaimana dengan biaya yang dianggarkan pihak BLH kota Cilegon?

11-1

: Untuk tahun 2014 anggarannya kurang lebih Rp. 500.000.000

Peneliti

: bagaimana dengan keterlibatan masyarakat, desa, kecamatan, dan karang taruna ?

11-1

: Tidak melibatkan masyarakat ketika sedang mengawasi, karena jika sedang terjadi masalah harus rutin itu sangat teknis. Tetapi jika terdapat keluhan dari masyarakat baru pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon menindak lanjuti keluhan dari warga tersebut kita lakukan verifikasi pengaduan, jika pengaduan berkaitan dengan lingkungan baru kita tindak lanjuti

13-2

: Kita mah neng Cuma dapat dampaknya aja dari perusahaan ini

13-1

: tidak pernah dilibatkan neng, lagian saya mah tidak tahu apa – apa neng, hanya sekedar mengeluh saja dan yang saya tau perusahaan tersebut berdampak buruk neng

12-1

: Saya dan pihak dari Kecamatan Ciwandan disini tidak memiliki wewenang seperti itu untuk ikut serta mengawasi,pihak kami hanya dilibatkan dalam memberikan info saja jika ada pencemaran yang terjadi.Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegontidak pernah melaporkan hasil pengawasan yang seharusnya ada pemberitahuannya, tetapi itu tidak terjadi di Kecamatan Ciwandan tidak dilibatkan oleh instansi terkait tersebut.

12-3

: Kami tidak dilibatkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon seharusnya si kami dilibatkan,apakah

sistem

pengelolaan

limbah

dipabrik

tersebut sudah memenuhi standar atau sma sekali belum. Sebernanya

kewenangan

tersebut

dari

pihak

Badan

Lingkungan Hidup Kota Cilegon, akan tetapi pihak dari instansi tersebut tidak memberikan tembusan kepada pihak desa.

Seharusnya

si

ada

pemberitahuan

dari

Badan

Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada pihak desa bahwa perusahaan ini layak beroperasi atau tidak 12-4

: Disini kami tidak dilibatkan mengenai pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap pabrik penghasil limbah , mungkin karena kurangnya sosialisai dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada masyarakat untuk mengikut sertakan dalam mengawasi pabrik penghasil limbah tersebut,

mimim

sekali

pemberitahuan

dari

Badan

Lingkungan Hidup Kota Cilegon, seharusnya apapun kegiatan yang

dilakukan

setidaknya

memberikan

laporan

atau

pemberitahuan mekanisme atau caranya. Pengawasannya saja kita tidak tahu, karena memang kita tidak tahu dan belum diikut sertakan 12-5

: Disini karang tarunanya tidak dilibatkan neng dalam segi apapun baik dalam pengawasan terutama pada masalah limbah yang berdampak besar pada masyarakat

Peneliti

: berapakah jumlah pengawas dilapangan?

11-1

: Jumlah pengawas lapangan Cuma ada dua dan satu koordinator sedangkan jumlah pabrik di Kota Cilegon ada 169 perusahaan, rata – rata stu orang harus mengawasi 50 pabrik padahal 1 oramg idealnya 30 pabrik, tenaga kerja pengawas lapangan kurang sekali. Kita itu kurang tenaga pengawas dan sarana tenaga pengawas kurang sekali,kendaraan Cuma ada 1 dari 169 pabrik itu yang kita awasi baru 100, rencana untuk tahun depan 120 pabrik. Antisipasi kita adalah memaksimalkan yang kita punya, yang kita punya kita maksimalkan sehingga melakukan pengawasan sehari cukup 1 pabrik. Kita coba 1 hari 2 pabrik tetapi jika seperti Pt posko, itu tidak mungkin 1 hari 2 pabrik karena ini pabrik sangat bermasalah jadi harus insentif

13-1

: saya tidak tau ada berapa pengawas

13-2

: saya tidak tau tentang itu

13-5

: mengenai itu saya tidak tau neng

Peneliti

: bagaimana kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat?

12-5

: Tidak semua pabrik atau perusahaan memberikan kompensasi, ada yang memberikan kompensasi ada yang tidak, ada yang kompensasinya dalam bentuk memberikan pengobatan gratis dari pabrik tetapiitu tidak sering, paling pernah dua kali

13-2

: Disini pernah ada pengobatan gratis tapi itu bisa keitung Cuma dua kali dan itupun tidak dilakukan tiap tahunnya. Debu mah masih saja tiap hari neng,disini mah debu tuh udah jadi sarapan sehari – hari neng, orang jalanan disini yang lewat truk – truk gede dari

pabrik Peneliti

: bagaimana dengan metode dan cara pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon?

11-1

: kami dalam mengawasi memiliki wewenang sebagai berikut : melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual,mengambil sampel, memeriksa peralatan. Adapun dua cara pengawasan yang dilakukan pihak kami yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah langsung terjun kelapangan sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu dengan memverifikasi data, evaluasi laporan yang diberikan pihak perusahaan pertiga bulan dan perenam bulan. Dan metode pengawasan langsung yaitu persiapannya seperti rapat intern tim, menyiapkan formulir BA, menyiapkan peralatan dan perlengkapan jika dibutuhkan sample kita siapkan alat sampel kelapangan diperiksa keseluruhannya mulai dari dokumen lingkungan dan perijinan pengelolaan lingkungan hidup, diperiksa pengendalian dan pengelolaan pencemaran air, udara, limbah B3, setelah hasil verifikasi lapangan kita tuangkan dalam berita acara pengawasan yang di tanda tangani oleh pihak perusahaan setelah hasil tersebut dibuat tindak lanjut bisa berupa surat peringatan atau sanksi administratif”

14-1

: pengawasan yang dilakukan pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota

Cilegon

yaitu

pengawasannya

terkadang

inspeksi

mendadak, dan terkadang sesuai dengan surat tugas. Dalam setahun Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon setahun sekali mengawasi perusahaan kami dan maksimal dua kali .perusahaan kami setiap pertiga bulan memberikan laporan ke pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, laporan tersebut yaitu laporan pengendalian air limbah, laporan pengendalian limbah B3, laporan pengelolaan industri, dan laporan pelaksanaan izin lingkungan. Dan adapun dalam pengambilan sampel air pihak dari Badan Lingkungan Hidup langsung ke objek sasaran dan pengambilan sampelnya sudah ditentukan satu tempat dan telah disepakati dua belah pihak 14-2

: Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi secara langsung yaitu memberikan audit Lingkungan Hidup Limbah B3, dan audit proper sedangkan pengawasan tidak langsungnya yaitu pihak perusahaan memberikan laporan pertiga bulan seperti laporan limbah B3 sedangkan laporan UKL/UPL AMDAL perenam bulan. Dalam setahun maksimal dua kali secara inspeksi mendadak

13-1

: saya tidak tahu neng

13-5

: mengenai itu saya tidak tau neng

Peneliti

: apakah pengawasan yang dilakukan sesuai dengan SOP?

11-1

: sesuai sop tetapi pengawasan masih mengacu pada perda dan sop sebetulnya sudah buat akan tetapi pada prinsipnya sop itu dijalankan tetapi secara surat keputusan belum dibuat dan langkah – langkahnya pertama investasi, data kegiatan tahun

sebelumnya kedua pembahasan data bahan penyusunan rencana operasional, ketiga penyusunan rencana operasional pembuatan

dan

penyampaian

atau

pengedaran

surat

pemberitahuan monitoring atau pengawasan kepada kegiatan pelaku usaha, keempat pembuatan format surat tugas, berita acara dan laporan periodik ( pertiga dan enam bulan ), kelima pelaksanaan monitoring dan pengawasan bersamaan dengan implementasi tindak lanjut hasil kegiatan usaha 14-1

: Saya rasa mungkin sudah sesuai sop yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon

Peneliti

: bagaimana dengan tingkat pendidikan pengawas ?

11-1

: untuk petugas pengawas kami lulusan s1

Peneliti

: bagaimana dengan respon perusahaan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BLH Kota Cilegon?

11-1

: merespon sangan baik sesuai prosedur, jika ada keluhan pihak kami menindak lanjuti keluhan warga lalu kelapangan kemudian kita lakukan verifikasi pengaduan dan jika pengaduan berkaitan dengan lingkungan maka kami tindak lanjuti

14-1

: kami merespon baik dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, pihak kami jadi mengetahui dengan kegiatan yang baru

14-2

: merespon baik dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BLH Kota Cilegon

Peneliti

: bagaimana dengan kepuasan masyarakat mengenai knerja

pengawasan yang dilakukan oleh BLH Kota Cilegon? 12-1

: Disini kalo ibu ditanya mengenai punya jawaban dua neng, jika ibu sebagai pegawai, maka ibu puas karena Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah atasan ibu walaupun dampaknya kurang, tetapi jika ibu sebagai masyarakat sampai sekarang ibu masih merasakan pencemaran sepertin bau ga sedap. Ibu sebenarnya tidak tahu ada kegiatan pengawasan atau tidak pihak kecamatan tidak pernah diberitahu dan juga memang bukan wewenang dari pihak kami, yang punya wewenang untuk mengawasi perusahaan yang menghasilkan limbah yaitu pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon

12-3

: Respon dari kami si sebenarnya kurang puas neng, pihak kami juga serba salah jika perusahaan tersebut sampai ditutup, sebagian warga disini kerja dipabrik tersebut, pabrik tersebut jadi jika memang perusahaan tersebut mlakukan pencemran lingkungan ya pihak kami ikut baiknya saja neng seperti musyawarah, agar kedua belah pihak sama – sama tidak dirugikan, karena jika surat izin operasi produksi sampai dicabut, maka sebagian warga kami akan kehilangan pekerjaan

12-5

Saya merasa kurang begitu puas dengan kegiatan pengawasan tersebut, karena yang merasakan dampaknya warga sini jadi kami belum merasakan efeknya tetap saja tiap hari debu dimana- mana neng

12-3

: Serba salah pabrik tersebut ditutup karena keluhan pencemaran akan terjadi banyak pengangguran

13-1

: Saya sebenarnya merasa kurang puas, akan tetapi saya juga serba

salah kalau emang pabrik ini ditutup pasti banyak pengangguran banyak yang kehilangan penghasilan.tetapi asap yang kita hirup tiap hari ini bahaya ,itu bahan kimia semua neng 13-3

: kalo ditanya si neng sebenanrnya kurang puas, saya tidak tahu ada kegiatan pengawasan tersebut, dan disini masih terjadi pencemaran terutama debu neng

13-2

: Saya merasa kurang puas ,saya juga tidak tahu sebenarnya ada pengawasan atau tidak, faktanya saya masih merasakan neng mencium bau tak sedap,terus kalau sudah rada siang itu truk – truk gede dari pabrik lewat debunya kemana- mana

Riwayat Hidup

Nama : Choiriah Tempat/tanggal/lahir : Serang,05 Oktober 1992 Jenis kelamin : Perempuan Agama : Islam Alamat : Jl. Ketileng timur no 120- rt/rw 02/01 Cilegon- Banten Nomor Telepon : 087771866249 Riwayat Pendidikan SD SMP SMA

: SDN 1 Ketileng Timur : SMP Negeri 7 Cilegon : SMA Informatika Serang

Data Orang tua Nama ayah Tempat/tanggal lahir Pekerjaan Agama Alamat

: H.Hujaini : 6 maret 1958 : Wiraswasta : Islam : Jl. Ketileng Timur no 120 rt/rw 02/01 Cilegon – Banten

Namaibu Tempat/tanggal/lahir Pekerjaan Agama alamat

: Almarhumah Hj. Aisyah : 9 juni 1960 : Ibu rumah tangga : Islam : Jl. Ketileng Timur no 120 rt/rw 02/01 Cilegon – Banten