PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG
E-JURNAL
OLEH : NURPIANDI NIM 080565201080
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHANAN FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG NURPIANDI Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip UMRAH,
[email protected]
ABSTRAK Setiap lingkungan yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi agar lingkungan hidup tersebut kembali berfungsi dengan menerapkan peraturan yang jelas, sehingga dalam perbaikanya mempunyai landasan yang tepat agar lingkungan hidup yang diperbaiki tersebut tidak menyalahi aturan. Sektor pembangunan dan perbuatan manusia yang berpotensi dan memberikan akses-akses negatif banyak sekali. Untuk mengatasi dan mengantisifasi akses-akses negatif tersebut, maka diperlukan adanya sejumlah peraturan yang diinformasikan secara jelas dan kemudian disosialisasikan secara lebih terarah dan sampai ketangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BLH dalam memberikan Informasi tentang lingkungan hidup kepada masyarakat di Kota Tanjungpinang serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BLH Kota Tanjungpinang dalam rangka pemberian informasi tentang lingkungan hidup kepada masyarakat, dari permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini diukur dengan Indikator yaitu Program kerja, Sistem pemberian informasi, Media massa dan Sarana Prasarana. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mewakili masyarakat (RT dan RW) sebagai orang yang wajib mendapatkan informasi tentang lingkungan hidup yang berjumlah 8 orang, masyarakat berjumlah 4 orang dan Kepala BLH dijadikan sebagai Informen kunci, serta masyarakat sebagai Informan pendukung, metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, dan untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap penulis menggunakan tekhnik wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa peran BLH Kota Tanjungpinang dalam memberikan informasi tentang lingkungan hidup berjalan kurang optimal ini dilihat dari jawaban Informen, dominan menjawab kurang baik terutama pada indikator system pemberian informasi dan ketersediaan sarana dan prasarana.
Kata Kunci : Peran, Pemberian Informasi, Lingkungan Hidup
PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG DALAM MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG NURPIANDI Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip UMRAH,
[email protected] ABSTRACT For any environment which was being damaged or imbalanced need to be rehabilitated in order to regain its function by applying clear regulation, thus during its reconstruction has proper reference so that the in its reconstructions is not against the law. Development sector and human’s activities have the potential in giving negative acces at greate number, especially in technology. To cope and to anticipated those negative acces, thus, a sum of regulation informed clearly is crucially demanded and after that being socialized more direct and get to the bottom of the society. The purpose of this study was to determine the role of BLH in providing environmental information to the public in Tanjungpinang as well as to identify any obstacles faced by BLH Tanjungpinang the purpose of providing information about the environment to the public, of the problems above, this study measured with indicators that work program, information delivery system , media massa and Infrastructure. Informants were selected in this study are the ones who represent the community ( RT and RW ) as the person who shall obtain information about the environment , amounting to 8 people , the community consists of 4 persons and Chief BLH Informen used as a key , and the community as a supporter informant , the research method used is descriptive qualitative , and to obtain accurate and complete data the authors used interview techniques and documentation. From the analysis it can be concluded that the role of BLH Tanjungpinang in providing information about running a less than optimal environment is seen from Informen answer, replied less dominant, particularly in the indicator system of provision of information and the availability of facilities and infrastructure.
Key Word : Role, Giving of Information, Environment
1 tetapi sebaliknya manusia juga dapat menjadi
BAB I
penyelamat dan pemelihara lingkungan.
PENDAHULUAN A.
Setiap pemanfaatan sumber daya
Latar Belakang Lingkungan Hidup adalah kesatuan
perlu diperhatikan batasan mengenai daya
ruang dengan semua benda, daya, keadaan
guna dan hasil guna dari suatu pemanfaatan
dan mahluk hidup termasuk manusia dan
tersebut.Segala kegiatan yang di lakukan
perilakunya
yang
hendaklah dilaksanakan segala perhitungan
kelangsungan
peri
mempengaruhi kehidupan
dan
yang baik,
sehingga tidak mengurangi
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup
kemampuan
dan
lain. Pembangunan dan lingkungan hidup
tersebut.
merupakan dua hal
yang
tidak dapat
kelestarian
lingkungan
Pencemaran lingkungan yang kini
dipisahkan dan saling kait mengait satu sama
dirasakan,
berkaitan
lainnya dalam rangka untuk meningkatkan
perkembangan
taraf hidup masyarakat.
teknologi yang semakin maju, pola-pola
ilmu
erat
dengan
pengetahuan
dan
Upaya pengelolaan lingkungan hidup
hidup yang semakin mewah, tingkah laku
mencakup segala sesuatu yang ada di
manusia yang tidak terkontrol dan lain
lingkungan itu sendiri, termasuk didalamnya
sebagainya. Masalah pencemaran timbul
benda, zat organik, dan manusia. Peranan
bilamana suatu zat atau energy dengan
manusia sebagai mahluk yang diberikan
tingkat konsentrasi yang sedemikian rupa
kelebihan akal dan fikiran, harus dapat
dapat merubah kondisi lingkungan, baik
menciptakan hubungan timbal balik secara
secara langsung maupun tidak langsung dan
harmonis.
pada akhirnya lingkungannya tidak lagi
Untuk
pengelolaan
itu
dalam
rangka
lingkungan
hidup
peranan
manusia sangat menentukan. Manusia dapat merusak
dan
mencemarkan
lingkungan,
berfungsi sebagaimana mestinya. Mengingat lingkungan lingkungan
hidup rusak
pentingnya ini, atau
fungsi
maka
setiap
terganggu
2 keseimbangannya perlu direhabilitasi agar
4. Barang
siapa
merusak
atau
lingkungan hidup tersebut kembali berfungsi
mencemarkan lingkungan harus memikul
dengan menerapkan peraturan yang jelas,
tanggung jawab.
sehingga dalam perbaikanya mempunyai
Untuk
mengupayakan
landasan yang tepat agar lingkungan hidup
penanggulangan
yang diperbaiki itu tidak menyalahi aturan.
tersebut, maka dalam pasal 7 Undang-
Lingkungan hidup tersebut setelah diperbaiki
undang Lingkungan Hidup (UULH) – 1982
atau direhabilitasi diharapkan benar-benar
telah pula menetapkan kewajiban para
dapat
pengusaha untuk memelihara kelestarian
berfungsi
kehidupan
dan
sebagai memberi
penunjang
manfaat
bagi
kesejahteraan masyarakat.
lingkungan
lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sehingga
Adanya hubungan yang erat antara
pencemaran
terwujudnya
berkesinambungan.
pembangunan
Kewajiban
yang
manusia dengan lingkungan disekitarnya,
dimaksud dicantumkan dalam setiap izin
dalam hal ini dapat kita lihat dalam suatu
yang
ketentuan
berwenang.
yang
bertujuan
untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia
melalui
lingkungan
hidupnya
dikeluarkan
oleh
instansi
yang
Upaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup ini selain diatur dalam
antara lain :
UULH – 1982, juga diatur dalam Undang-
1. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai
undang Republik Indonesia No 23 tahun
Pembina lingkungan hidup.
1997,
2. Setiap orang memiliki hak terhadap lingkungan hidup yang sehat. 3. Setiap
orang
Pengelolaan
Dalam
menjelaskan
Lingkungan
undang-undang
bahwa
untuk
tersebut mencegah
memelihara
terjadinya pencemaran terhadap lingkungan,
lingkungan hidup dan mencegah serta
tidak saja di monopoli oleh peraturan
menanggulangi
ataupun undang-undang yang ada, akan
pencemaran.
wajib
Hidup.
tentang
kerusakan
dan
tetapi peran serta masyarakat juga dilibatkan.
3 Keterlibatan masyarakat dalam mengatasi
baik dan sehat yang didambakan oleh setiap
masalah lingkungan sudah merupakan hak
manusia tentunya tidak terlepas dari kontrol
dan kewajiban bagi setiap orang, karena
hukum, peran serta masyarakat, seperti yang
berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUPLH Nomor
telah dikemukakan diatas. Namun sejauh
23 Tahun 1997, menyatakan bahwa :“Setiap
mana
orang mempunyai hak yang sama atas
memberikan kontribusinya dalam upaya
lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
mencegah terjadinya pencemaran terhadap
Dalam
perkembangannya
Uundang-Undang
dapat
lingkungan.
sebagai
satu kota diwilayah Provinsi Kepulauan Riau
penyempurnaannya maka lahirlah Undang-
yang memiliki potensi untuk berkembang
Undang
tentang
dengan cepat. Kota Tanjungpinang walaupun
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
pertumbuhan ekonominya masih tergolong di
hidup lebih baik, hal ini terjadi karena secara
bawah dari kota-kota besar lainya, namun
hirarki UU No 32 tahun 2009 merupakan
dengan fungsinya sebagai hinterland dari
penyempurnaan dari UUPLH tahun 1997.
dari kota Batam, Kota ini memiliki potensi
UU No 32 tahun 2009 ini memuat hal-hal
untuk berkembang dengan cepat.
No
32
tahun
hukum
Kota Tanjungpinang merupakan salah
beberapa
23
atau
1997
memiliki
No
ternyata
peraturan
kekurangan,
tahun
2009
yang lebih jelas dan rinci, seperti adanya pola
perlindungan
lingkungan,
upaya
Pesatnya kota,
maka
pertumbuhan
akan
pemukiman
bahan berbahaya dan beracun (B3), serta
ekonomi
limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).
Pembangunan
Kota
memang
membawa
akibat-akibat
positif
bagi
kehidupan-
akan
meningkatkan
nilai
baru
di
pusat-pusat
pusat-pusat
pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan
Hak atas informasi lingkungan hidup
dan
tumbuh
penduduk
kota
kegiatan
Tanjungpinang.
dan
kehidupan umat manusia, hakikatnya kota
mengaktulisasikan haknya atas lingkungan
akan selalu berarti perkembangannya bagi
hidup yang baik dan sehat. Lingkungan yang
peradaban manusia. Lebih konkrit lagi,
4 pembangunan
kota
Tanjungpinang
selaku
seringkali
khususnya
Kota
ibukota
menjadi
Provinsi
menjadi
permasalahan
adalah
apakah
bagi
informasi lingkungan atau peraturan tersebut
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
sudah sampai ketangan masyarakat yang
rakyat pada umumnya. Namun demikian,
memang
disisi lain pembangunan Kota juga dapat
tersebut. Namun demikian, pada kenyataanya
membawa
di beberapa tempat pemukiman penduduk
dampak
indikator
dapat dikatakan sudah memadai, namun yang
negatif
terhadap
kehidupan masyarakat perkotaan.
memiliki
hak
atas
informasi
yang dimana lingkungannya belum pernah
Berbagai masalah akan muncul oleh
terjangkau oleh pemerintah seperti daerah-
pembangunan Kota yang terus menerus
daerah pesisir pantai masih kumuh dan kotor.
meningkat tanpa aspek perencanaan yang
Ini menunjukan indikasi bahwa disamping
matang, sering masalah yang terjadi dan
masyarakat masih belum mengetahui arti
tidak dapat ditinggalkan adalah masalah
pentingnya kebersihan lingkungan, mereka
sampah
Maka
juga masih kurang mendapatkan informasi
Kota
tentang berbagai hal yang berkenaan dengan
Tanjungpinang harus mendapatkan informasi
kebijakan dan peraturan lingkungan itu
yang berkaitan dengan lingkungan hidup,
sendiri, maka Pemerintah berwenang dan
mereka harus tahu dan mengerti betapa
bertanggung jawab dalam hal ini.
dan
lingkungan
masyarakat
pentingnya
Kota
menjaga
hidup.
khususnya
hidup
Kata berwenang dan bertanggung
khususnya dilingkungan sekitar mereka.
jawab merupakan dua hal penting yang
Serta harus ikut serta dalam mensukseskan
saling terkait yang tidak dapat dipisahkan
program-program yang telah di rencanakan
dan mengandung arti bahwa daerah Otonom
oleh Pemerintah guna menjaga Kelestarian
memiliki hak mengelola sumber daya alam
Lingkungan Hidup sekitar.
dan disisi lain berkewajiban menjaganya
Dilihat
dari
lingkungan
sejumlah
peraturan
lingkungan yang ada pada saat sekarang ini,
agar tercapai kelestarian lingkungan hidup.
5 Untuk
memenuhi
syarat
kalimat
bertanggung jawab memelihara kelstarian
kesadaran lingkungan hidup di tengah masyarakat masih rendah.
lingkungan hidup diatas, salah satunya
2. Masih kurangnya peran serta lembaga-
adalah pembentukan lembaga yang Relevan
lembaga organisasi masyarakat seperti
yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota.
halnya LSM, Organisasi Pemuda, PKK,
Berdasarkan Badan
pada
Lingkungan
uraian Hidup
diatas,
dan organisasi lainnya yang terkait
Kota
dalam hal penanggulangan pencemaran
Tanjungpinang memiliki peran yang sangat
lingkungan hidup.
penting di dalam kehidupan masyarakat,
3. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan
bahkan sangat mempengaruhi perubahan
pola hidup yang tidak teratur, biasanya
lingkungan kota tanjungpinang kedepannya.
akan sulit diberikan pengertian tentang
Kurangnya
kesadaran
masyarakat
peraturan bilamana informasi tentang
terhadap pentingnya lingkungan hidup yang
lingkungan hidup itu tidak jelas dan tepat
sehat ini mengindikasikan beberapa gejala
disampaikan kepada mereka. Berbeda
sebagai berikut :
dengan
1. Pencemaran atau penurunan kualitas
sehari-hari terbiasa hidup serba teratur
lingkungan hidup pada saat ini, telah
dan selalu mendapatkan informasi, baik
meluas di Kota Tanjungpinang yang di
melalui media massa, jurnal, buku
akibatkan oleh timbunan sampah rumah
bacaan, seminar dan lain sebagainya.
tangga pada kawasan pinggiran sungai
Mereka akan lebih mudah diberikan
dan
pengertian tentang peraturan yang akan
kawasan
pemukiman
yang
kelihatannya semakin memprihatinkan
kebiasaan
masyarakat
yang
dilaksakan
seperti daerah-daerah yang berdekatan
Berdasarkan indikasi diatas maka
dengan laut dan pemukiman yang terlalu
peran Badan Lingkungan Hidup sebagai
padat.
lembaga pemerintah yang bergerak dibidang
Hal
ini
menunjukan
bahwa
lingkungan hidup sangat diperlukan bagi
6 masyarakat awam dan masyarakat yang
KEPADA MASYARAKAT DI KOTA
belum
TANJUNGPINAN ”.
mengetahui
mengenai
tentang
lingkungan
hidup
informasi tersebut,
B.
Rumusan Masalah
Informasi yang dimaksud adalah antara lain : Berdasarkan
pada
latar
belakang
1. Informasi mengenai cara Pengelolaan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
permasalahanya yaitu :“Bagaimanakah Peran
2. Informasi mengenai cara Pengelolaan Badan
Lingkungan
Hidup
Kota
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tanjungpinang dalam memberikan informasi (LB3). tentang lingkungan hidup kepada masyarakat 3. Informasi mengenai cara pengolahan
Kota Tanjungpinang ?”
barang bekas menjadi barang yang C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
memiliki nilai ekonomis. 1.
Tujuan Penelitian
4. Informasi mengenai cara memanfaatkan Secara ringkas tujuan penelitian ini pekarangan menjadi sumur resapan. dapat dikemukakakn sebagai berikut : 5. Informasi mengenai cara membedakan a. Untuk
mengetahui
peran
Badan
Kota
dalam
antara sampah Organik dan non Organik. Lingkungan
Hidup
6. Informasi mengenai proses terurainaya memberikan
Informasi
tentang
suatu barang dan berapa lama proses Lingkungan hidup kepada masyarakat di terurainya. kota Tanjungpinang. Dengan latar belakang pemikiran dan b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan gejala tersebut diatas, maka penelitian skripsi yang dihadapi oleh Badan Lingkungan ini
diberi
judul
“PERAN
BADAN HidupKota Tanjungpinang dalam rangka
LINGKUNGAN
HIDUP
TANJUNGPINANG MEMBERIKAN TENTANG
KOTA DALAM
INFORMASI
LINGKUNGAN
HIDUP
pemberian
Informasi
tentang
Lingkungan Hidup kepada masyarakat.
7 2.
ksalahpahaman dalam pengertian konsep
Kegunaan Penelitian
Adapun kegunanaan atau penelitan ini
tersebut dengan masalah yang sedang diteliti.
adalah sebagai berikut :
Adapun salah satu Peran Badan
a. Untuk penerapan ilmu yang telah peneliti
Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
pelajari khususnya dalam bidang ilmu
adalah
pemerintahan.
lingkungan
b. Untuk memberikan bahan pertimbangan kepada
pemerintah
khususnya
Memberikan
Didalam
hidup
informasi kepada
memberikan
tentang
masyarakat.
informasi
kepada
Kota
masyarakat agar informasi tersebut diterima
mengupayakan
dan dijalankan oleh masyarakat maka Badan
Tanjungpinang
dalam
pemberian
Informasi
tentang
Lingkungan Hidup.
Lingkungan beberapa
Hidup faktor
harus yang
mempunyai mempengaruhi
c. Sebagai bahan kajian bagi pihak-pihak
pemberian informasi tersebut, diantaranya :
yang berkepentingan, baik dalam rangka
Program kerja, Sistem pemberian informasi,
studi maupun dalam rangka merumuskan
media massa, serta sarana dan prasarana.
kebijaksanaan tentang tanggung jawab
D.
Dari
Konsep
ini
dapat
diambil
menyampaikan informasi dan hak atas
indikator yang mempengaruhi peran Badan
Lingkungan Hidup kepada masyarakat
Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
luas.
dalam
informasi
tentang
lingkungan hidup kepada masyarakat,
Konsep Operasional Konsep
memberikan
adalah
Faktor-faktor mempengaruhi dalam
penjabaran lebih lanjut tentang gejala yang
pemberian Informasi menurut Koesnadi (
diteliti dan dikelompokkan dalam variable
2002 : 428 )adalah :
penelitian
adapun
1. Program Kerja adalah proses dasar yang
digunakan
untuk
menjelaskan
Operasional
konsep
operasional
mempermudah
gejala-gejala
yang
dalam diteliti,
disamping itu juga untuk menghindari
digunakan gunakan tujuan-tujuan
dan
untuk memilih menguraikan
bagaimana cara pencapainnya, adapun
8 indikatornya
adalah
antara
sebagai
berikut:
2. Sistem
Pemberian
Informasi
adalah
seluruh bagian-bagian dari yang terbesar
a. Pemberian
Informasi
Tentang
Lingkungan Hidup
sampai yang terkecil, serta memiliki peran dan fungsi yang sama dalam
b. Melestarikan Lingkungan
proses
pemberian
Informasi,
c. Menciptakan masyarakat yang taat
indikatornya adalah sebagai berikut :
akan Lingkungan
a. Turun langsung ke masyarakat
Program Kerja juga bisa diartikan
b. Melalui
sebagai
suatu
proses
pemilihan
Lembaga-Lembaga
dan
Pemberian Informasi baik Lembaga
pemikiran yang menghubungkan fakta-fakta
Pemerintah ( BLH, Kelurahan, RT
berdasarkan asumsi-asumsi yang berkaitan
dan RW ) maupun LSM
dengan masa datang dengan menggambarkan
Dengan informasi
yang diyakini diperlukan untuk mencapai
landasan yang jelas maka segala pesan yang
tujuan-tujuan
disampaikan akan dapat diterima dengan
dan
menguraikan
baik,
dan
penyampaian
dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu
tertentu
yang
mekanisme
berdasarkan
bagaimana pencapaiannya. Oleh karena itu
baik oleh masyarakat
dalam rangka menunjang keberhasilan suatu
3. Media Massa adalah segala sesuatu yang
kegiatan, salah satu faktor utama yang
digunakan untuk penyebaran informasi
menunjang keberhasilan kegiatan yang akan
demi mencapai sebuah tujuan yang ingin
dilakukan
dengan
dicapai,
ditetapkannya program kerja yang jelas dari
berikut :
Badan
a. Media Elektronik
tersebut
adalah
Lingkungan
Tanjungpinang,
Hidup
dalam
b. Media Cetak
pelaksanaannya akan lebih sistematis dan
c. Media Sosial
terarah.
sehingga
Kota
indikatornya
adalah
sebagai
Dalam suatu kegiatan peran media massa sangat berpengaruh dalam penyebaran
9 informasi, karena media massa merupakan
ini, hanya akan memberikan gambaran
suatu media yang hampir setiap saat berada
secara
dilingkungan
mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan
masyarakat
serta
mudah
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
sistematis,
faktual
dan
akurat
ruang lingkup judul penelitian.
4. Sarana dan Prasarana adalah segala
Sugiyono bahwa
mencapai maksud dan tujuan tertentu
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
serta yang digunakan sebagai faktor
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau
pendukung utama bagi berlangsungnya
lebih tanpa membuat perbandingan, atau
suatu
menghubungkan antara variabel satu dengan
indikatornya
adalah
penelitian
menyatakan
sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam
kegiatan,
“
(2011:11),
deskriptif
adalah
variabel lain”.
sebagai berikut : a. Kendaraan Operasional
Dalam
penelitian
deskirptif
ini
b. Papan-Papan Informasi
peneliti hanya melihat atau memberikan
c. Pamplet
suatu
d. Bank Sampah
fenomena sosial yang terdapat atau terjadi di
Untuk
melaksanakan
gambaran
mengenai
fenomena-
kegiatan
dalam atau di tengah masyarakat khususnya
sosialisasi sangat diperlikan adanya berbagai
mengenai Peran Badan Lingkungan Hidup
sarana dan prasarana pendukung, seperti :
Kota Tanjungpinang dalam memberikan
alat transportasi yang dapat mencapai ke
Informasi
daerah-daerah
kepada Masyarakat di Kota Tanjungpinang.
terpencil,
alat
bantu/alat
Tentang
Lingkungan
Hidup
peraga, modul, dan sebagainya.
2.
E.
Penelitian ini dilaksanakan di Badan
Metode Penelitian 1.
Jenis Penelitian
Lokasi Penelitian
Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Hal
Jenis penelitian yang dilakukan ini
ini dilakukan karena Badan Lingkungan
adalah deskriptif kualitatif, yang mana
Hidup merupakan Instansi pemerintah yang
peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif
bergerak dibidang Lingkungan Hidup selain
10 itu guna mempermudah penelitian dalam
pendukung
mendapatkan
penelitian,
sejumlah
data
yang
di
untuk
menentukan
hasil
Informan ini dipilih karena
perlukan, baik dengan wawancara langsung
daerah-daerah tersebut merupakan daerah
dengan kepala Badan Lingkungan Hidup
tempat hulu sungai, pesisir dan daerah yang
maupun masyarakat yang telah di pilih oleh
mengalami perubahan lingkungan seperti
peneliti yang berada di Wilayah Kota
kebanjiran pada saat musim penghujan.
Tanjungpinang. Selain itu penulis merasa
Tabel I.1
belum ada penelitian dengan permasalahan diatas yang dilakukan oleh peneliti lain. 3.
Informan
Dalam
hal
ini
tidak
mengenai
populasi dan sampel melainkan responden hal ini serupa dengan yang di ungkapkan Sugiyono
(2011:65)
yang
menyatakan
Jumlah Informan Penelitian
No Jabatan 1 Kepala Badan Lingkungan Hidup 2 Ketua Rukun Warga ( RW ) 3 Ketua Rukun Tetangga ( RT ) 4 Masyarakat Jumlah Sumber : Data Tahun 2015 F.
Jenis dan Sumber Data
bahwa, “dalam penelitian kualitatif tidak
a.
mengenal populasi dan sampel” Responden
Data
dalam hal ini adalah Informan yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu kepala BLH Kota Tanjugpinang sebagai key informan, Dikarenakan
kepala
Badan
Lingkungan
Hidup ini merupakan Kepala dari lembaga pemerintah
yang
bergerak
dibidang
pemberian Informasi mengenai lingkungan hidup itu sendiri, serta masyarakat yang
Jumlah ( Orang ) 1 2 6 4 13
Data Primer yang
dikumpulkan
diperoleh
atau
dilapangan
oleh
langsung
peneliti. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Merupakan data langsung yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dimana data tersebut terdiri dari Peranan Badan Lingkungan Hidup kota Tanjungpinang. b. Data
Data Skunder yang
diperoleh
atau
posisinya sebagai perangkat RT dan RW, dikumpulkan oleh orang yang melakukan serta masyarakat langsung sebagai informan penelitian dari sumber-sumber yang telah
11 ada. Data yang diambil langsung dari Badan
pedoman wawancara sebagai acuan dalam
Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
pengajuan pertanyaan. Dalam penelitian ini
yang telah ada dan diolah dalam kaitannya
wawancara akan dilakukan dengan Kepala
dengan penelitian ini yaitu terdiri dari
Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota
gambaran umum Badan Lingkungan Hidup
Tanjungpinang sebagai key informan yang
Kota Tanjungpinang:
akan diambil dari unsur pimpinan yang
1. Sejarah singkat Kota Tanjungpinang
dianggap
mengetahui
benar
a. Geologis daerah
permasalahan
b. Geografi
pengumpulan datanya dengan menggunakan
2. Gambaran umum Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
pedoman
penelitian,
tentang
wawancara.
adapun
Peneliti
alat
juga
melakukan Wawancara kepada beberapa
3. Tupokasi Badan Lingkungan Hidup
Orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat
4. Struktur Organisasi
yang bergerak di Bidang Informasi dan
G.
Teknik dan Alat Pengumpulan
Masyarakat guna memperlancar Analisa
Data
Peneliti.
a. Teknik Wawancara Menurut Hasan ( 2002 : 85 ) “Wawancara adalah teknik pengumpulan data
Penyuluhan Lingkungan Hidup Mewakili
dengan
mengajukan
pertanyaan
langsung oleh pewancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau
Teknik Dokementasi
Dokumentasi
adalah
salah
satu
metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat
atau
menganalisis
dokumen-
dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.
direkam”. Teknik
pengumpulan
data
ini
merupakan proses tanya jawab anatara dua orang atau lebih. Bertatap muka secara langsung
b.
dengan
menggunakan
sebuah
Sejumlah
besar
fakta
dan
data
tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.Sebagian
besar
data
yang
tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan
12 harian, cenderamata, laporan, artefak, foto,
BAB II
dan sebagainya.Sifat utama data ini tak
LANDASAN TEORI
terbatas pada ruang dan waktu sehingga
A.
Peran
memberi peluang kepada peneliti untuk
Peran menurut Soekamto (2009 : 122)
mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di
adalah : “Suatu system kaidah-kaidah yang
waktu silam. Secara detail bahan dokumenter
berisikan patokan-patokan perikelakuan pada
terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi,
kedudukan-kedudukan mana dapat dipunyai
surat-surat pribadi, buku atau catatan harian,
pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi
memorial, klipping, dokumen pemerintah
yang mempunyai peranan tadi dinamakan
atau swasta, data di server dan flashdisk, data
pemegang peranan (Role Accupant), dan
tersimpan di website, dan lain-lain.
perikelakuannya
H.
pemegang peranan dapat disesuaikan atau
Analisa Data Data
yang
diperoleh
dari
hasil
penelitian melalui wawancara maupun data dari bahan ferpustakaan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisis dengan
adalah
berperannya
mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan kaidah-kaidah”. Menurut Rivai ( 2004 : 147-148 ) ada terdapat dua peran yang berbeda yaitu : 1. Peran kepemimpinan yaitu mengerjakan
metode kualitatif. Menurut Hasan (2002 : 98) “Analisa
Kualitatif
menggunakan
model
adalah
yang
matematik,
tidak model
hal yang benar, ini ada hubungannya dengan visi dan arah. 2. Peran manajemen yaitu menggerakan hal secara benar atau pelaksanaanya.
statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya setelah itu akan didapatkan jawaban
Menurut Sunyoto dan Burhanudin ( 2011 : 51-52 ) Peran atau Roles adalah
tentang bagaimana peran Badan Lingkungan
prilaku yang diharapkan dari suatu posisi,
Hidup
peran ini berkaitan dengan pengharapan
Kota
Tanjungpinang
dalam
memberikan informasi kepada masyarakat di kota tanjungpinang.
prilaku untuk posisi-posisi tertentu.
13 Selanjutnya menurut Soesanto ( 1996 : 94 )
olehkeadaan sosial baik dari dalam maupun
Peranan tau Role dapat diartikan sebai
dari luar dan bersifat stabil.
berikut :
Dari definisi tersebut diatas dapat
“Dinamisasi
status
ataupun
penggunaan dari Hak dan Kewajiban atau
disimpulkan bahwa peran dari seseorang akan bermanfaat bagi orang lain, jika
bisa jugaa disebut status subjektif dan status sendiri adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari individunya, jadi statusnya adalah
kedudukan
subjektif
yang
seseorang mempunyai sesuatu kedudukan atau jabatan dalam suatu unit organisasi yang formal.
Jadi
apabila
pemerintah
memberikan Hak dan Kewajiban kepada berperandalam pemberian informasi secara
orang yang mempunyai kedudukan tadi”.
langsung kepada masyarakat dan menjadi Dari semua pendapat diatas peran contoh apa yang diberikannya maka tidaklah didifinisikan dari sudut pandang kedudukan mustahil masyarakat menuruti apa yang seseorang dalam suatu kelompok atau unit dikatakan
oleh
pemerintah.
Apalagi
formal, sehingga peran secara substansial pemerintah tersebut terjun langsung ke atau arti sesungguhnya secara harfiah kurang tengah masyarakat. begitu dijelaskan, berikut ini : Peran menjelaskan
menurut bahwa:
Ali
(2002:446)
”Istilah
peranan
dipakaiuntuk menunjukan gabungan polapola kebudayaan yang berkaitan dengan
B.
Pemerintah Menurut Taliziduhu Ndraha ( 2002 :
10 ) menyebutkan bahwa : “Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang
Mengacu pendapat
memepelajari bagaimana memenuhi dan
diatas maka dapat disimpulkan bahwa
melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap
Peranadalah seperangkat tingkah laku yang
orang akan jasa public dan layanan civil
diharapkan
lain
dalam hubungan pemerintahan (sehingga
kedudukannya
dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh
posisistatus tertentu.
oleh
terhadapseseorang
sesuai
orang
dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi
yang bersangkutan”.
14 Peran dan Fungsi dari pemerintah
fungsi
pemerintah
disini sangat besar dimana pemerintah harus
pembinaan
mempelajari bagaimana caranya memenuhi
peradilan.
kebutuhan
masyarakat
dan
adalah
masyarakat,
pengaturan,
kepolisian
dan
melindungi
Dari pendapat diatas sangat jelas
kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat
bahwa Tugas dan Fungsi pemerintah yang
tersebut, berarti jelas bahwa kebutuhan
dimana pemerintah memiliki tugas dalam
masyarakat
akan
melestarikan lingkungan dan memiliki fungsi
Lingkungan
Hidup
Informasi yang
mengenai lebih
baik
dalam pembinaan masyarakat, tugas dan
merupakan peran yang harus disampaikan
fungsi pemerintah disini antara lain adalah
oleh pemerintah demi memenuhi kebutuhan
melestarikan
dan melindungi masyarakat itu sendiri.
terganggunya lingkungan yang merupakan
Apabila peran ini tidak djalankan pemerintah
maka
pemerintah
tidak
lingkungan
sehingga
tidak
tempat tinggal dari semua mahluk hidup di bumi
dan
memiliki
fungsi
melakukan fungsi sebagaimana mestinya dan
masyarakat
masyarakatpun tidak akan mendapatkan
mendapatkan informasi dan pengetahuan
Informasi mengenai Lingkungan Hidup itu
mengenai lingkungan hidup sehingga dapat
sendiri serta tidak akan memperdulikan
mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.
keadaan minimnya
lingkungan informasi
disekitarnya dan
Menurut Inu Kencana Syafiie dan
pengetahuan
Andi Azikin ( 2007 : 10 ) dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Pemerintah”
Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Kencana
Syafeei
masyarakat
karna
tentang Lingkungan Hidup.
Inu
sehingga
pembinaan
(
2007
:10
menyebutkan bahwa : “Ilmu Pemerintahan
)
adalah Ilmu yang memepelajari bagaimana
menyebutkan bahwa : “Tugas pemerintah
melaksanakan koordinasi dan kemampuan
antara lain adalah tata usaha Negara, rumah
memimpin bidang legislasi, yudikasi dan
tangga Negara, pemerintahan, pembangunan,
eksekusi dalam hubungan pusat dan daerah,
dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan
antar lembaga serta antara yang memerintah
15 dan yang diperintah secara baik dan benar
116) dalam bukunya yang berjudul “
dalam
Lingkungan Hidup dan Pembangunan”,
berbagai
peristiwa
dan
gejala
pemerintah”.
bahwa : “pembangunan
Jadi Objek formal ilmu pemerintahan disini adalah hubungan antara penguasa dan rakyatnya yang dimana pemerintah sebagai orang yang berkuasa harus menggunakan kekuasannya untuk kepentingan masyarakat
menimbulkan
perubahan sehingga mempengaruhi tingkat keseimbangan
manusia
hidup.
pembangunan
Oleh
dan
lingkungan maka
yang
dirubah lingkungan alam dan lingkungan sosial. Perubahan lingkungan alam dan lingkungan sosial dapat menimbulkan akses-
banyak,
kepentingan
masyarakat
disini
akses negatif”
termasuk lingkungan hidup yang sehat dan Sektor pembangunan dan perbuatan memberikan
Informasi-informasi
yang manusia yang berpotensi dan memberikan
dibutuhkan masyarakat akan hidup dan akses-akses negatif banyak sekali, khusunya lingkungan sehat sehingga timbul semangat dalam bidang teknologi dan lingkungan masyarakat untuk menjaga keseimbangan hidup. Untuk mengatasi dan mengantisipasi ekosistem lingkungan hidup kita. akses-akses
negatif
tersebut,
maka
Dari keseluruhan pengertian diatas diperlukan adanya sejumlah peraturan yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah diinformasikan secara jelas, dan kemudian adalah kelompok orang tertentu yang secara disosialisasikan secara lebih terarah dan baik dan benar dalam melakukan funsinya sampai
ke
tangan
masyarakat.Sehingga
atar yang memerintah dan yang diperintah masyarakat mendapatkan informasi tentang C.
Lingkungan Hidup lingkungan. Manusia memiliki kemampuan untuk Hal
menjadikan
pembangunan
ini
yang
demikian
bila
tidak
ber diinformasikan secara jelas dan tepat, maka
kesinambungan. Oleh karena itu aspek bukan mustahil akses-akses negatif tersebut lingkungan harus diperhatikan. Sebagaimana akan menjadi tidak diperhatikan. Hubungan yang dikatakan oleh Emil Salim ( 1995 : pengaruh timbal balik antara ruang dan
16 semua benda, daya, keadaan dan mahluk
gangguan
hidup, termasuk manusia dan prilakunya
masalah
dengan lingkungan akan dapat berlangsung
berhubungan dengan pengembangan serta
sedemikian rupa, apabila pengaruh tersebut
biaya-biaya
berada dalam batas-batas keseimbangan dan
institusional dan masalah persepsi manusia
tidak terganggu antara satu dengan yang
terhadapnya”.
lainnya,
maka
hal
tersebut
terhadap
lingkungan
kependudukan,
sosial,
hidup,
masalah
yang
masalah-masalah
dapat Permasalahan-permasalahan
dikelompokan tidak mengganggu lingkungan lingkungan yang di kemukakan diatas, hidup. merupakan prioritas utama yang justru Jika timbul ketergantungan hubungan terletak
pada
problem
timbal balik antara hal-hal yang tersebut pencemaran.Kerusakan
dan
gangguan
diatas dengan lingkunganya yang disebabkan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh oleh batas-batas kemampuan salah satu sub hal-hal yang demikian itu menimbulkan system sudah terlampaui, tidak lagi seimbang masalah bagi masyarakat yang perlu segera atau
tidak
lagi
mampu
memainkan dicegah dan ditanggulangi, sehingga timbul
fungsinya,
maka
terjadilah
tidak pemikiran agar peraturan hukum berperan
keharmonisan terhadap lingkungan hidup. dalam Dan
kesenjangan
seperti
inilah
menampung
kebijaksanaan
akan lingkungan kedalam peraturan perundang-
menimbulkan
suatu
problem
yang undangan.
dinamakan masalah lingkungan. Menurut Abdurrahman ( 1993 : Soekanto (2009 : 313) mengatakan
28),mengatakan bahwa : “Dalam mengatur
bahwa : “Masalah lingkungan ini terjadi
masalah lingkungan serta menginformasikan
tidak saja sebagai akibat dari timbulnya salah
peraturannya, peranan pemerintah paling
satu kondisi tersebut diatas, tetapi masalah
menentukan sehingga sosial control dapat
yang menjadi pokok utama adalah masalah
dilakukan
pencemaran
wewenang
terhadap
lingkungan
dan
oleh
pemerintah
kekuasaannya
melalui dengan
17 menggunakan hukum sebagai alat untuk
serta masyarakat dalam proses pengambilan
menetapkan
dalam
keputusan
jangan
Menurutnya, informasi itu harus sampai
bidang
peraturan-peraturan
lingkungan
semuaorang sendiri,
hidup,
bertingkah
sehingga
agar
laku
dapat
semaunya
menimbulkan
kerusakan lingkungan”.
ketangan
dibidang
lingkungan
masyarakat
hidup.
yang
akan
melaksanakan atau yang terkena rencana kegiatan, dan informasi yang disampaikan itu harus dilaksanakan tepat waktu, lengkap
Sumartono (1991 : 29),mengatakan serta
mudah
dipahami
(Ontime,
bahwa sejak semula perangkat hukum telah Comprehensive, and Comprehensible). memberikan
arah
tentang
peraturan Penyampaian informasi yang tepat
lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat dari dan jelas tentang peraturan lingkungan hidup ketentuan dari sejumlah peraturan-peraturan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan hukum dibidang lingkungan hidup yang dari
kehidupan
manusia.Manusia
dalam
dikeluarkan sejak zaman kolonial belanda, sejarah kehidupannya adalah sumber dan pendudukan
jepang,
sampai
Indonesia penunjang
yang
amat
penting
untuk
Lingkungan
yang
merdeka. Akan tetapi harus di akui, bahwa melangsungkan kehidupan. sejumlah aturan-aturan hukum dalam bidang Hukum
Tata
lingkungan hidup pada waktu itu dapat selanjutnya disingkat dengan sebutan HTL, dikatakan
masih
bersifat
sektoral
dan yaitu
Hukum
yang
mengatur
tentang
cenderung pada pemanfaatan lingkungan penataan lingkungan menegaskan bahwa didaerah tertentu. untuk mewujudkan tercapainya keselarasan D.
Informasi
hubungan
Koesnadi (2002 : 97) mengatakan
lingkungan,
antara
manusia
diperlukan
dengan
seperangkat
bahwa pemberian informasi yang benar dan
peraturan
tepat
merupakan
lingkungan hidup. Peraturan tersebut adalah
prasyarat yang paling penting untuk peran
peraturan yang memiliki kekuatan hukum
kepada
masyarakat
yang
mengatur
kepentingan
18 dan disampaikan secara transparan kepada
bersama-sama untuk mengatasi masalah
masyarakat.Salah
lingkungan
satu
upaya
untuk
hidup
dan
berusaha
memberikan kesadaran kepada masyarakat
menghasilkan kegiatan-kegiatan pengelolaan
adalah dengan mengingatkan pentingnya
lingkungan hidup.
peraturan
lingkungan
hidup
dan
Selain pemerintah yang bertanggung
menyampaikan informasi tentang peraturan
jawab dalam pemberian informasi tentang
tersebut sedini mungkin.
lingkungan hidup kepada masyarakat, pers
Menurut Kumurutomo dan Margono
atau media massa dapat di ikut sertakan
(2001 : 11) definisi dari Informasi yaitu data
dalam penyebaran informasi ini karena pers
yang telah disusun sedemikian rupa sehingga
dapat mempengaruhi masyarakat selain itu
bermanfaat karena dapat dikomunikasikan
juga pers dalam kenyataannya berfungsi
kepada seseorang yang akan menggunakan
sebagai media informasi dan komunikasi. Menurut Koesnadi ( 2002 : 428
untuk membuat keputusan. Didalam Hukum Tata Lingkungan,
)Mengatakan bahwa : Dalam pemberian informasi yang baik harus mempunyai
diatur tentang proses pemberian informasi dalam
pengelolaan
lingkungan
hidup.
Informasi yang demikian ini adalah sangat
beberapa factor yang mempengaruhinya adalah : 1. Program kerja 2. Bagaimana Sistem Pemberian Informasi
mutlak diperlukan untuk menginformasikan peraturan baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Informasi
3. Media Massa 4. Sarana dan Prasarana
tersebut sangat
Suatu informasi atau pemberitaan
berguna demi melestarikan dan menjaga
yang akan disampaikan harus dapat dipahami
lingkungan
oleh warga masyarakat, karena jika tidak
kemunduran
kita
agar
mengalami serta
demikian maka informasi tersebut tidak akan
yang
berarti, dan tidak berguna sama sekali.
demikian, maka seluruh anggota masyarakat
Informasi yang tidak dapat dipahami oleh
akan mempunyai motivasi yang kuat untuk
warga masyarakat bukan saja tidak berguna
pencemaran.
dan
tidak
Adanya
perubahan Informasi
19 sama sekali tapi juga akan menunda rencana
dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
penetapan waktu pelaksanaan pengelolaan
Nomor 31 Tahun 1983 tentang pembentukan
lingkungan
Kota
tersebut.
Oleh
karena
itu,
Administratif
informasi yang disajikan harus menggunakan
Kemudian
bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami
Nomor 5 Tahun 2001Tanjungpinang dinaikan
serta mudah dibaca oleh masyarakat.
statusnya menjadi daerah Otonom Kota
A.
berdasarkan
Tanjungpinang. Undang-Undang
BAB III
Tanjungpinang. Perubahan status pemerintah
GAMBARAN UMUM LOKASI
diikuti dengan pemekaran Kecamatan yang
PENELITIAN
semula terdiri dari 2 kecamatan berubah
Gambaran
Umum
Kota
1. Keadaan Geografis
Tanjungpinang Kota
menjadi 4 kecamatan.
Tanjungpinang
awal
mulanya
Secara geografis wilyah Kota Tanjungpinang
merupakan pusat pemerintahan kabupaten
terletak di Pulau Bintan dengan posisi berada
Bintan, yang dahulunya bernama Kabuten
pada 0º 51 sampai dengan 0º 59 Lintang
Kepulauan Riau. Laju pertumbuhan berbagai
Utara dan 104 23 sampai 104 34. Kota
sector kehidupan masyarakat dan laju gerak
Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan, yang
pembangunan serta yang berdekatan dengan
sebagaian besar daerahnya adalah lautan
Negara Singapura dan Malaysia menjadikan
dengan luas wilayah secara keseluruhan
Kota
lagi
mencapai 239.5 Km² dengan Luas daratan
mencerminkan sebagai Ibukota Kecamatan.
131.54 Km² luas lautan 107.96 Km². Adapun
Hal
batas wilayah Kota Tanjungpinang sebagai
Tanjungpinang
tersebut
Kabupaten
tidak
mendorong
Kepulauan
pemerintah Riau
untuk
berikut :
meningkatkan status Tanjungpinang sebagai
Sebelah Utara : Teluk Bintan Kecamatan
sebuah Kota Administratif.
Teluk Bintang Kabupaten Bintan
Pada tanggal 18 Oktober 1983, Kota Administratif
Tanjungpinang
diresmikan
20 Sebelah Selatan : Selat Karas, Desa Matang
sebuah
Baru, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten
berkembang
Bintan
pembangunan fisik maupun pembangunan
Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Timur,
Ekonominya dan dengan ditetapkannya Kota
Kabupaten Bintan
Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi
Sebelah Barat : Selat Karas, Kecamatan
Kepulauan Riau . Dengan demikian banyak
Galang Kota Batam dan Desa Pangkil,
para
Kecamatan Teluk Bintan, Kebupaten Bintan.
mengadu
Kota Tanjungpinang berada disalah satu
Kota
yang
sedang
baik
pendatang nasib
dan
dalam
dari
bidang
berbagai
untuk
hidup
mulai
daerah di
Kota
Tanjungpinang.
Tanjung dan Teluk Pulau Bintan yang
Tanjungpinang
dengan
segala
merupakan bagian dari Kepulauan Riau, yang
Fenomenanya ternyata mampu menjadi daya
berdekatan dengan Pulau Batam sebagai
tarik tersendiri bagi para pendatang, dapat
pusat pertumbuhan baru Indonesia bagian
disadari secara teoritis bahwa penduduk yang
Barat dan Kepulauan Riau serta berdekatan
datang ke kota akan mempengaruhi berbagai
dengan Negara tetangga Singapura.
kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Keadaan Demografis Penduduk
Kota
B. Tanjungpinang
Sejarah
Terbentuknya
Lingkungan
Hidup
Badan Kota
cenderung mengalami peningkatan yang
Tanjungpinang
cukup signifikan dari setiap tahunnya. Salah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5
satu dari penyebab terjadinya peningkatan
Tahun 2001 tentang pembentukan Kota
penduduk tersebut adalah adanya Urbanisasi
Tanjungpinang. Dan lebih jelasnya di dalam
yaitu perpindahan penduduk dari desa ke
pasal 13 Undang-undang Nomor 5 tahun
kota.
2001 dijelaskan bahwa untuk kelengkapan Ada
beberapa
hal
yang
menjadi
Perangkat Pemerintah Kota Tanjungpinang,
penyebab utama arus Urbanisasi tersebut jika
dibentuk
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
dilihat dari Kota Tanjungpinang adalah
Rakyat Kota, Sekretariat Kota, dan Lembaga
21 Teknis Kota sesuai peraturan perundangundangan
yang
berlaku.
3.1 Sub Bidang Konservasi dan Tata
Dengan
Lingkungan
ditetapkannya Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau maka
3.2 Sub Bidang Amdal 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan
tidaklah mustahil akan berdanpak pada
Kerusakan
lingkngan di Kota Tnjungpinang. Maka
membawahi :
dengan itu dibentuknya Badan Pengendalian Danpak
Lingkungan
Tanjungpinang
Daerah
Kota
(BAPEDALDA)
yang
4.1 Sub
Hidup
Kota
Tanjungpinang
Bidang
4.2 Sub
5. Bidang Pengelolaan Limbah Domestik,
C.
membawahi :
Struktur Organisasi dan Tupoksi Hidup
5.1
Kota
5.2
a. Struktur Organisasi Lingkungan
dan
Hidup
Kota
Tanjungpinang terdiri dari :
Sub
6. Bidang
Penataan
2. Sekretariat, membawahi
membawahi
2.1
Sub Bagian Perencanaan
2.2
Sub Bagian Keuangan
2.3
Sub
Umum
Bidang
Pemulihan
Lingkungan
Peningkatan
Lingkungan
Kapasitas
dan
Lingkungan,
6.1 Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dan
6.2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas
Kepegawaian 3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, membawahi:
Lingkungan,
Sub Bidang Pengelolaan Limbah
1. Kepala Badan
Bagian
Pemulihan
Domestik dan B3
Tanjungpinang
Badan
Pengendalian
Kerusakan Lingkungan
B3
Lingkungan
Pengendalian
Bidang
(BLH).
Badan
Hidup,
Pencemaran Lingkungan
sekarang berubah nama menjadi Badan Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan 7.
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8.
Kelompok Jabatan Fungsional
22 b.
d. Penerapan dan Pengawasan Rencana
Uraian Tugas dan Fungsi Secara
Umum
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
1. Badan Lingkungan Hidup mempunyai
Rencana
tugas pokok yaitu : a. Membantu
(RPL)
serta
dalam
AMDAL;
melaksanakan lingkungan hidup dan
e. Penerapan
tugas-tugas
Walikota
Pemantauan
pembantuan
yang f.
pengembangan
Funsi
urusan
g. Pelaksanaan urusan lain mengenai
lingkungan hidup.
pengendalian
melaksakan
tugas
sebagaimana dimaksud ayat 1
dampak
lingkungan
pokok
yang diberikan oleh pimpinan;
badan
c. Uraian
lingkungan hidup melaksanakan fungsi : a. Pengendalian dan pencegahan dampak serta
kelestarian
lingkungan hidup;
koordinasi pelaksanaan pengelolaan
pencemaran
teknis
Pelaksanaan
b. Merumuskan kebijakan teknis dan
lingkungan
pengendalian
Informasi Lingkungan;
diberikan kepada pemerintah daerah.
2. Untuk
Lingkungan
Tugas
dan
Fungsi
Secara Khusus 1.
Kepala Badan
penanggulangan
Kepala Badan mempunyai tugas dan
kerusakan
pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
dan
lingkungan.
mengendalikan Kegiatan Badan Lingkungan
b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan
pencemaran
dan
Hidup
dalam
melaksanakan
membantu tugas
Walikota
Pemerintah
Kota
kerusakan lingkungan hidup serta
dibidang Lingkungan Hidup serta tugas
pengawasan
pembantuan
Mengenai
pelaksanan Dampak
Analisa
Lingkungan
(AMDAL); c. Pelestarian dan pemulihan lingkungan
yang
Pemerintah Kota.
ditugaskan
kepada
23 2.
Bagian Sekretariat
mengevaluasi
Sekretariat mempunyai tugas pokok
Lingkungan Hidup.
melaksanakan sebagian tugas Badan di
b.
bidang kesekretariatan. Untuk
peleksanaan
Mengkoordinir
usulan
program
rencana
program/kegiatan dari sub bagian dan
melaksanakan
tugas
pokok
bidang
dalam
rangka
penyusunan
sebagaimana dimaksud ayat 1, Sekretariat
rencana
kerja
tahunan
Lingkungan
menyelenggarakan fungsi :
Hidup.
a. Penyususnan program; b. Dalam
c.
penyelenggaran
penyusunan
program meliputi penyusunan program
rencana kegiatan tahunan. d.
dan anggaran; pelaksanaan
SPM
e.
Bidang Lingkungan Hidup; f.
Pengembangan
dan
penerapan
: urusan rumah tangga, kepegawaian,
instrumen Lingkungan Hidup bidang
hukum
perencanaan.
dan
organisasi,
hubungan
masyarakat. e. Penyelesaian
2.2 urusan
Perlengkapan,
keuangan
meliputi
:
dan
a.
Urusan
tindak lanjut LHP dan perlengkapan.
b.
Menyiapkan laporan bulanan, triwulan,
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
penyususnan
perencanaan program, anggaran dan
urusan
tahunan, rutin, dan kegiatan. c.
Sub Bagian Perencanaan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
tindak lanjut LHP dan perlengkapan.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Sub Bagian Keuangan
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,
Perbendaharaan, Akutansi, Verifikasi,
a.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
d. Penyelenggaraan ketatausahaan meliputi
2.1
Penyiapan penyusunan LAKIP serta laporan tahunan.
c. Mengkoordinasi
f.
Penyiapan bahan evaluasi dan laporan
24 2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a.
Penyelenggaraan
sebagian
tugas
sekretariat di bidang administrasi umum dan kepegawaian. b.
Pelaksanaan
Pelaksanaan
pengadaan
pemeliharaan
e.
f.
c.
valuasi
ekonomi
Menyelenggarakan
inventarisasi
lingkungan hidup. d.
Pengkoordinasian dalam Perencanaan Keanekaragaman hayati.
e.
Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi
Pelaksanaan administrasi kepegawaian,
berkelanjutan keanekaragaman hayati
Pengolahan dan Pendokumentasian data
ekosistem darat, pesisir dan laut. f.
dan
pemanfaatan
Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi
urusan disiplin pegawai.
upaya pelestarian ekosistem darat, laut
Penyiapan Daftar Penilaian Pekerjaan
dan pesisir. g.
(ASKES), kartu pegawai, cuti pegawai.
i.
Pengembangan
dan perfustakaan.
Pegawai (DP3). Asuransi Kesehatan
h.
Pemetaan Kondisi Ekosistem darat,
lingkungan.
Pelaksanaan administrasi surat masuk,
kepegawaian, kepangkatan, enggajian,
g.
b.
Pelaksanaan Administrasi perjalanan
pendistribusian dan pemeliharaan arsip
Sub Bidang Konservasi dan Tata
pesisir dan laut.
gedung,
dinas.
Bidang Tata Lingkungan
Lingkungan
dan
peralatan, dan kendaraan. d.
3.1
a.
pendistribusian perlengkapan kantor. c.
3.
Pembuatan laporan pengadaan barang
Koordinasi dan pelaksanaan upaya pelestarian keaneka ragaman hayati
h.
Pemberdayaan
masyarakat
dalam
dan menyusun inventaris barang.
upaya/kegiatan yang berkaitan dengan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
tata lingkungan.
oleh pimpinan.
i.
Pengembangan
dan
penerapan
instrument Lingkungan hidup bidang tata lingkungan.
25 j.
Pengembangan informasi
manajemen dan
system
f.
Pengembangan
pengelolaan
Amdal.
Memberi masukan pada penyusunan kajian
lingkungan
penerapan
instrumen Lingkungan Hidup Bidang
keanekaragaman hayati. k.
dan
hidup
4. Bidan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
strategis
4.1
Sub
Bidang
Pengendalian
(KLHS) pada tingkat kota. Pencemaran Lingkungan l.
Perumusan penetapan dan pelaksanaan a.
Pengawasan dan pengendalian terhadap
kebijakan rencana perlindungan dan penataan penanggung jawab usaha/atau pengelolaan
lingkungan
hidup kegiatan
yan
dapat
menyebabkan
(RPPLH). terjadinya m.
Pengembangan
dan
pencemaran
lingkungan
penerapan Udara.
instrumen lingkungan hidup
bidang b.
Pengawasan dan pengendalian terhadap
konservasi dan tata lingkungan. penataan penanggung jawab usaha/atau 3.2
Sub Bidang Amdal kegiatan yang dapat menyebabkan
a.
Perumusan
Penerbitan
Izin terjadinya pencemaran Air.
Lingkungan. b.
c.
Pengelolaan kualitas Air.
d.
Pengendalian
Perumusan Penetapan dan pelaksanaan Pencemaran
Air
dan
AMDAL, UKL/UPL dan SPPL. Udara. c.
Penilaian AMDAL bagi jenis usaha e. dan/atau
kegiatan
yang
Pengawasan
terhadap
penataan
memiliki persyaratan yang tercantum dalam izin
danpak penting terhadap lingkungan pembuangan Air Limbah ke Air atau hidup. Sumber Air. d.
Pemberian rekomendasi UKL-UPL. f.
e.
Pembinaan
terhadap
jenis
Pengelolaan
Kualitas
Udara
usaha Pengendalian Pencemaran Udara.
dan/atau
kegiatan
yang
memiliki
AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.
dan
26 g.
Pemantauan kualiatas udara ambien,
pertanian,
emisi
tanaman
sumber
bergerak
dan
tidak
bergerak. Penetapan kelas air pada sumber air.
i.
Pemantauan Kualitas air pada sumber air.
e.
hutan
kriteria
baku
Pengendalian
Pencemaran
air
pada
dan
atas
pengendalian
Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.
g.
Pengembangan
Pengawasan
kerusakan lahan dan/atau tanah. f.
sumber air. k.
berdasarkan
dan
kerusakan tanah nasional.
h.
j.
perkebunan
penerapan
Pengembangan
dan
penerapan
instrument Lingkungan Hidup bidang
instrument Lingkungan Hidup Bidang
pengendalian kerusakan lingkungan.
Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
5. Bidang Pengelolaan Limbah Domestik, B3 dan Pemulihan Lingkungan
4.2 Sub Bidang Pengendalian Kerusakan
5.1 Sub Bidang Pengelolaan Limbah Lingkungan a.
b.
Domestik dan B3
Pengendalian kerusakan tanah akibat
a.
Pengelolaan Limbah Domestik dan B3.
kegiatan Biomassa.
b.
Pengawasan
Pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan
penataan penaggung jawab usaha/atau
domestic dan B3.
kegiatan
yang
dapat
menyebabkan
c.
terjadinya kerusakan lahan dan/atau tanah. c.
Pengawasan dan pengendalian terhadap
kegiatan
yang
dapat
pengelolaan
bahan
pemberian
limbah
Izin
Penyiapan
bahan
pemberian
Izin
Penyiapan Sementara Limbah e.
menyebabkan
terjadinya kerusakan Pesisir dan Laut.
Penyiapan
pengendalian
Pengumpulan Limbah B3. d.
penataan penanggung jawab usaha/atau
d.
dan
Penyiapan bahan pemberian Izin Lokasi Pengelolaan Limbah B3.
f.
Pemantauan
dan
pengawasan
Penetapan kriteria baku kerusakan lahan
pelaksanaan
pemulihan
dan/atau tanah untuk untuk kegiatan
pencemaran limbah domestic dan B3.
akibat
27 g.
Pengawasan tanggap
pelaksanaan darurat,
system
h.
Pengawasan
penanggulangan
h.
Pengembangan
dan
pemulihan
kerusakan lingkungan hidup akibat jenis
kecelakaan pengelolaan Limbah B3 terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan.
pelaksanaan
usaha dan/atau kegiatan. i.
Pengembangan
penerapan
dan
penerapan
instrument Lingkungan Hidup bidang
instrument Lingkungan Hidup bidang
pemulihan lingkungan
pengelolaan limbah domestic dan B3. 6. Bidang Penataan Lingkungan dan 5.2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan
Peningkatan
a.
Lingkungan Hidup
Pengkoordinasian pengendalian
dan
pelaksanaan
kerusakan
lingkungan
Perumusan
penetapan
kebijakan
a.
pelaksanaan
pemulihan
b.
Pengembangan
dan
penerapan
c.
Penetapan
Penegakan
Hukum
Pembinaan dan pengawasan penerapan menajemen
lingkungan,
ramah lingkungan. kawasan
yang
berisiko
menimbulkan bencana lingkungan. g.
Pelaksanaan
ekolabel, produksi bersih, dan teknologi
Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.
f.
Pembinaan dan pengawasan terhadap
system
instrument lingkungan hidup. e.
Hukum
Lingkungan Hidup.
kerusakan lingkungan hidup. d.
Penegakan
dan peraturan kepala daerah.
dan pelndungan atmosfir Koordinasi
Bidang
pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah
pengendalian dampak perubahan iklim
c.
Sub
Kapasitas
Linkungan Hidup
hidup. b.
6.1
Peningkatan
Pengelolaan dan pelaksanaan pemulihan terhadap ekosistem darat, pesisir dan laut akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
d.
Penyelesaian sengketa lingungan hidup.
e.
Pengembangan dan penerapan instruen lingkungan hidup bidang penegakan hokum lingkungan.
28 6.2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas
h.
Pelaksnaan
b.
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
i.
Pengembangan
dan
Penerapan
instrument Lingkungan Hidup bidang
Hidup.
penataan
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan
peningkatan kapasitas lingkungan hidup. j.
lingkungan
Pengembangan
dan
bidang
penerapan
Standar Kompetensi Personil Bidang
instrument Lingkungan Hidup bidang
Lingkungan Hidup pada skala kota.
peningkatan kapasitas lingkungan.
Pengelolaan
system
informasi
BAB IV
lingkungan hidup. d.
kunci
Sumber Daya Manusia Lingkungan
Standar Nasional Indonesia (SNI) dan
c.
kinerja
(IKK) Lingkungan Hidup.
Lingkungan a.
indicator
Pemberdayaan
PERAN BADAN LINGKUNGAN masyarakat
HIDUP KOTA
dalam
TANJUNGPINANG DALAM upaya/kegiatan dan
Penataan
Pengembangan
lingkungan
Kapasitas
MEMBERIKAN INFORMASI
pada
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA MASYARAKAT DI KOTA
skala kota.
TANJUNGPINANG e.
Pengebangan kerjasama
dan serta
perlindungan
pelaksanaan
kemitraan dan
dalam
pengelolaan
lingkungan hidup. f.
g.
Peningkatan
A.
Identitas Informan Sebelum
dikemukakan
hasil-hasil
penelitian beserta analisanya terlebih dahulu
Kapasitas
masyarakat
akan
dikemukakan
gambaran
pesisir dan laut dalam perlindungan dan
karakteristik
pengelolaan lingkungan hidup.
gambaran karakteristik ini merupakan profil
Pengembangan
sumber data yang memberikan gambaran
pemanfaatan lingkungan hidup.
dan
pensosialisasian
teknologi
ramah
Informan
tentang
penelitian
ini,
pemahaman terhadap data hasil penelitian sehingga dapat diletakkan pertimbangan yang profesional atas hasil penelitian ini.
29 Tanggapan
Informen
terhadap
itu Pendidikan sebagai suatu usaha yang
wawancara yang peneliti ajukan cukup positif
sadar guna mengembangkan kepribadian dan
selama pengambilan data. Selama proses
kemampuan sehingga akan mempengaruhi
pengumpulan data hambatan kecil yang
pola
ditemukan hanyalah berkenaan dengan hari
Berdasarkan penelitian terhadap Informan,
dan waktu pertemuan untuk melaksanakan
pendidikannya sangat bervariasi, untuk lebih
wawancara terhadap Informan kunci (Kepala
jelasnya dapat dilihat pada table berikut :
Badan
Tabel IV.1
Lingkungan
Hidup).
Hal
ini
dikarenakan beban kerja yang banyak sesuai
piker
dan
tindakan
seseorang.
Distribusi Informan Menurut Tingkat Pendidikan
dengan jabatan yang dipegangnya, akan tetapi dengan kesepakatan bersama semua hambatan tersebut dapat diatasi. Untuk
mempermudah
dalam
penganalisaan data untuk menunjang hasil penelitian,
maka
sebelum
menguraikan
tentang Variabel penelitian dan indicator
No 1 2 3 4 5
Tingkat Pendidikan SD/SLTP SLTA D3 S1 S2 Jumlah
Jumlah (orang) 2 4 3 3 1 13
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2014
penelitian, maka penulis melihat terlebih
Dari Tabel diatas menunjukan bahwa
dahulu tentang identitas Informan yang akan
tingkat pendidikan Informan cukup memadai
dijelaskan dibawah ini :
untuk memberikan keterangan dan jawaban
1. Distribusi Informan Menurut Tingkat
yang tepat sebagaimana yang diinginkan
Pendidikan
penulis, dapat diketahui bahwa Informen
Pendidikan merupakan suatu factor yang
yang berpendidikan SD/SLTP berjumlah 2
sangat menentukan bagi kemajuan seseorang
orang, Informan yang berpendidikan SLTA
atau masyarakat suatu bangsa ditentukan oleh
sederajat berjumlah 4 orang, Informan yang
tingkat pendidikan yang dimiliki oleh bangsa
berpendidikan
atau masyarakat yang bersangkutan. Selain
Informan yang berpendidikan S1 berjumlah 3
D3
berjumlah
3
orang,
30 orang, sedangkan yang paling dominan untuk
Dari table diatas menunjukan bahwa
Informan yang berpendidikan S2 adalah
tingkat umur Informan cukup memadai untuk
berjumlah 1 orang, dengan tingkat Pendidian
memberikan keterangan dan jawaban yang
Informan yang memadai, penulis berasumsi
tepat sebagaimana yang diinginkan penulis,
bahwa Informan mempunyai kemampuan
dan dapat diketahui bahwa kelompok umur
dalam memberikan keterangan dan jawaban
30-39 tahun berjumlah 3 orang, kelompok
yang tepat terhadap permasalahan penelitian
umur 40-49 berjumlah 6 orang, kelompok
yang diinginkan penulis.
umur 50-59 berjumlah 2 orang, kelompok
2.
umur 60-69 berjumlah 2 orang.
Distribusi Informan Menurut Tingkat
B.
Umur Tingkat
umur
seseorang
akan
Peran
Badan
dalam melakukan pekerjaanya, begitu juga akan
mempengaruhi
pemahaman
dalam
memberikan keterangan dan jawaban secara objektif dalam penelitian ini. Adapun tingkat umur Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut : Tabel IV.2 Distribusi Informan Menurut Tingkat Umur No 1 2 3 4
Tingkat Umur Jumlah (Orang) 30 - 39 3 40 - 49 6 50 - 59 2 60 - 69 2 Jumlah 13 Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2014
Hidup
Kota Tanjungpinang dalam memberikan Informasi tentang
mempengaruhi aktifitas seseorang tersebut
Lingkungan
kepada
Lingkungan
Masyarakat
di
Hidup Kota
Tanjungpinang. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang sebagai salah satu badan yang ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana
Kerja
Pemerintahan
(SOTK) Kota
diwilayah
Tanjungpinang,
mempunyai peranan yang sangat penting dalam
memberikan
pandangan
positif
terhadap keberadaan Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Didalam uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUFOKASI) Badan Lingkungan Hidup Kota dengan jelas memberikan porsi kepada BLH untuk memantau, menginformasikan segala
kebijakan
Pemerintah
Kota
31 Tanjungpinang dalam hal yang bersangkutan
aspirasi masyarakat serta menginformasikan
dengan
kebijakan-kebijakan
Lingkungan
Hidup
kepada
masyarakat Kota Tanjungpinang. Birokrasi
sebagai
Pemerintah
yang
Kota
dibuat
Tanjungpinang
oleh dalam
pelaksana
menata Lingkungan Hidup. Sedangkan suatu
Administrasi Publik sesungguhnya dapat
kebijakan dilaksakan melalui proses panjang
dipahami sebagai kreasi impersonal yang
sejak enentuan agenda kebijakan, negosiasi
mampu mengagregasikan berbagai aspirasi
dan pengesahan, kebijakan, implementasi
dan kepentingan serta memperjuangkannya
kebijakan dan evaluasi kebijakan. Proses
dalam proses politik. Hasil dari perjuangan
Pelaksanaan peran yang dilakukan meliputi:
itu atau Output-nya adalah berupa kebijakan
1. Program Kerja, adalah dalam rangka
public yang harus di sosialisasikan kepada
menunjang keberhasilan suatu kegiatan,
masyarakat luas. Sebuah kebijakan yang
salah satu factor utama yang menunjang
dihasilkan
keberhasilan
dan
diharapkan
mampu
kegiatan
dilakukan
bersipat substansial ditengah masyarakat.
ditetapkan program kerja yang jelas dari
Suatu kebijakan public diadakan untuk
BLH Kota Tanjungpinang,
memecahkan masalah public, khususnya
dalam
masalah Lingkungan Hidup. Peran Badan
sistematis dan terarah.
Hidup
Kota
Tanjungpinang
adalah
akan
merefleksikan aspirasi dan kepentingan yang
Lingkungan
tersebut
yang
pelaksanaannya
dengan
sehingga
akan
lebih
2. Sistem Pemberian Informasi, adalah
sangatlah penting dalam mengantisipasi Kota
dengan
Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi dari
informasi yang baik dan benar, maka
pencemaran
segala pesan yang disampaikan akan
Lingkungan
dan
perusakan
mekanisme
Hutan serta Perubahan Iklim kea rah yang
dapat
negatif.
masyarakat.
Badan
Lingkungan
Hidup
diterima
dengan
penyampaian
baik
oleh
Kota
3. Media Massa, adalah Demi kelancaran
Tanjungpinang diharapkan mampu menyerap
suatu kegiatan informasi/sosialisasi suatu
32 kebijakan pemerintah, maka dalam suatu
Lingkungan
kegiatan peran media massa sangat
Tanjungpinang, maka dilakukanlah penelitian
berpengaruh
lapangan.
informasi,
dalam karena
penyebaran media
massa
merupakan suatu media yang hamper setiap
saat
berada
dilingkungan
masyarakatdan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, selain itu juga pers berfungsi sebagai kontrol
Pemerintah
Kota
Program Kerja Proses penyususnan agenda kebijakan
mulai ketika para pengambil keputusan kebijakan menyadari adanya masalah publik yang perlu dipecahkan melalui tindakan pemerintah, kesadaran demikian akan timbul jika ada pelaku yang berasal dari media
sosial. 4. Sarana dan Prasarana, adalah Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sangat diperlukan adanya berbagai sarana dan prasarana
1.
Hidup
pendukung
seperti
:
alat
transportasi untuk menjangkau daerahdaerah terpencil, alat bantu/alat peraga, modul, dan sebagainya. Penyebaran Informasi tentang pentingnya kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat, adalah sasaran utama yang harus dicapai dalam topik pembahasan skripsi ini. Proses penyebaran informasi tentang lingkungan hidup ini akan tepat sasaran jia dilakukan dengan cara dan metode yang tepat pula. Untuk mengetahui gambaan tentang proses penebaran Informasi tentang kebijakan
massa, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang mengangkat suatu situasi sistematik
dan
dapat
dipertanggung
jawabkan. Faktor utama yang menjadi penunjang keberhasilan kegiatan yang akan dilaksakan tersebut adalah dengan ditetapkanya program kerja yang jelas dari Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih sistematis dan terarah. Untuk mengetahui proses penyebaran Informasi tentang lingkungan hidup yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, maka dapat dibuktikan bahwa Program kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang melalui hasil
33 wawancara yang didapatkan oleh peneliti,
Wawancara
juga
dilakukan
kepada
Badan Lingkungan Hidup memiliki program
masyarakat guna memperkuat data penelitian
kerja
dengan pertanyaan, Bagaimana tanggapan
pemberian
lingkungan
informasi
hidup
kepada
mengenai masyarakat,
Bapak/Ibu
mengenai
program
kerja
sebagaimana yang dikatakan Abdurahman (
penyampaian informasi tentang lingkungan
1993 : 28 ) :
hidup yang diberikan oleh Badan Lingkungan
“Dalam mengatur masalah lingkungan serta
Hidup
menginformasikan
peraturannya,
peranan
Kota
Tanjungpinang
kepada
masyarakat ?.
pemerintah paling menentukan sehingga sosial
control
dapat
dilakukan
oleh
M. Safe’I ( Ketua RT ) mengatakan:
pemerintah melalui wewenang kekuasaanya
“Menurut yang saya ketahui program kerja
dengan menggunakan hukum sebagai alat
dari BLH itu bagus, tapi selama saya menjadi
untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam
RT belum pernah ada BLH memberikan
bidang lingkungan hidup, agar jangan semua
informasi langsung kepada kami.
orang bertingkah laku semaunya sendiri, sehingga
dapat
menimbulkan
kerusakan
(wawancara dilakukan pada hari sabtu, 22 november 2014)
lingkungan”. Ini
dibuktikan
dengan
wawancara
dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang : “Dalam program kerja pemberian informasi mengenai
lingkungan
masyarakat
sudah
hidup
dijalankan,
kepada mendapat
respon positif dari masyarakat dan BLH juga belum pernah membuat poling/jejak pendapat yang biasanya dirumuskan dalam index kepuasan masyarakat ( IKM ) terhadap standar pelayanan minimal ( SPM ). (Wawancara dilakukan pada hari selasa, 18 November 2014 )
Nurhendi Yenti ( Ketua RT ) mengatakan : “Menurut saya program kerjanya sudah bagus, tapi belum ada sosialisasanya langsung kepada masyarakat” (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 7 Desember 2014) Supradyanto ( Ketua RT ) mengatakan : “Menurut saya programnya udah baik, karena BLH sudah memberikan sosialisasi dan peraturan
untuk
tidak
menimbun
dan
membuka lahan baru di daerah pesisir pohonpohon bakau yang disampaikan melalui kelurahan dan turun ke RT dan RW. (Wawancara
dilakukan
Minggu, 7 Desember 2014)
pada
hari
34 Ridwan ( Ketua RT ) mengatakan :
H. Wan Rafilwar ( Ketua RW ) mengatakan :
“Menurut yang saya ketahui selama saya menjabat sebagai ketua RT belum pernah ada sosialisasi yang diberikan oleh BLH, Jadi saya belum bisa memberikan penilaian mengenai program kerja dari BLH tersebut”. (Wawancara
dilakukan
pada
hari
“Saya sering mengikuti seminar mengenai lingkungan hidup ini, jadi menurut saya program Badan Lingkungan Hidup ini sangat bagus, karna kita perlu lingkungan yang baik dan sehat”. (Wawancara
Minggu, 14 Desember 2014)
dilakukan
pada
hari
Minggu, 4 Januari 2015) Widodo ( Ketua RT ) mengatakan : Taufik “Menurut saya program kerja dari BLH ini masih kurang, karna belum pernah ada sosialisasinya yang masuk ke daerah RT
Zulfikar
(
Masyarakat
)
mengatakan : “Kalau
Program
kerja
dari
BLH
ini
memberikan Informasi, menurut saya bagus.
saya”. (Wawancara
dilakukan
pada
hari
Karena Informasi tentang lingkungan hidup ini sangat diperlukan untuk saat sekarang ini,
Minggu, 14 Desembar 2014
dimana perkembangan pembangunan di Kota M. Bukhari ( Ketua RW ) mengatakan : “Program kerjanya sudah bagus, tetapi sosialisasinya saya rasa masih kurang karena informasi mengenai lingkungan hidup ini belum
langsung
sampai
ke
tangan
Tanjungpinang
ini
terus
mengalami
peningkatan, bukan tidak mungkin apabila informasi ini tidak diberikan kedepannya akan menimbulkan danpak negatif”. (Wawancara dilakukan pada hari, Kamis 19 February 2015)
masyarakat, hanya papan informasinya saja yang ada.”
Agus Gunawan ( Masyarakat ) mengatakan :
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 21 Desember 2014)
“Program Kerjanya bagus, karena Informasi mengenai
Abdullah ( Ketua RT ) mengatakan : “Sudah
bagus,
karna
disini
lingkungan
hidup
ini
bukan
sekedar tentang membuang sampah saja, Badan
karena masih banyak yang tidak kita ketahui tentang limbah-limbah beracun lainya”.
Lingkungan Hidup atau BLH sudah ada sosialisasinya dengan memberikan papan
(Wawancara dilakukan pada hari, Kamis 19
plang informasi tentang lingkungan hidup
Februari 2015)
dan bak sampah”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 4 Januari 2015)
35 Asmiati ( Masyarakat ) mengatakan :
2.
Sistem Pemberian Informasi Tentang
“Bagus, tetapi yang menjadi masalahnya
Lingkungan Hidup
informasi yang merupakan program kerja
Dengan
dari BLH tersebut belum saya rasakan langsung”.
mekanisme
penyampaian
informasi yang baik, maka segala pesan yang
(Wawancara dilakukan pada hari, jumat 20
disampaikan akan dapat diterima dengan baik
February 2015)
oleh masyarakat. Setiap kebijakan yang
Misra Marhimi ( Masyarakat ) mengatakan :
dibuat mempunyai landasan yang jelas,
“Program Kerjanya bagus, karena memang
artinya kebijakan dipilih dengan mempelajari
Informasi mengenai lingkungan Hidup ini
tujuan-tujuan yang hendak dicapai, cara-cara
sangat diperlukan, karena masyarakat masih
mencapai
tujuan
dan
stategi
banyak sekali yang tidak mengetahuinya, sehingga membuang sampah dan limbah
implementasinya.
rumah tangga di sembarangan tempat”.
Seperti yang di katakana olehKoesnadi (
(Wawancara dilakukan pada hari, Sabtu 21
2002:97) : “Pemberian informasi yang benar
February 2015) dan tepat kepada masyarakat merupakan Dari jawaban Informan diatas, dapat prasyarat yang paling penting untuk peran dikatakan
program
kerja
dari
Badan serta masyarakat dalam proses pengambilan
Lingkungan Hidup ini sudah bagus dan masyarakat
berharap
Informasi
keputusan dibidang lingkungan hidup”
tersebut Ini juga diperkuat oleh Kumurutomo dan
benar-benar sampai ke tangan masyarakat, Margono (2001:11) : karena dilihat dari kenyataan yang ada saat
“Informasi yaitu data yang telah disusun
ini Informasi itu belum banyak sampai ke
sedemikian rupa sehingga bermanfaat karena
tangan masyarakat, hanya sebagaian kecil
dapat dikomunikasikan kepada seseorang
saja yang baru mendapatkannya padahal informasi
ini
sangat
dibutuhkan
yang akan menggunakan untuk membuat keputusan”
oleh Pemerintah dalam hal ini (BLH) harus
masyarakat
dan
masyarakat
berhak mampu merubah system pemberian informasi
mendapatkannya. dari yang kurang baik menjadi baik menurut
36 penilaian masyarakat, dalam hal ini salah satu caranya adalah melakukan komunikasi dan
bahwa pemberian informasi tidak sampai dan langsung ke masyarakat”. (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 22
kerjasama yang baik antara dinas-dinas yang
November 2014)
terkait dengan pemberian informasi tersebut. Nurhendi Hasil wawancara dengan kepala Badan Lingkungan
Hidup
Kota
Tanjungpinang
mengenai hubungan kerja sama antara BLH
Yenti
(
Ketua
RT
)
mengatakan : “Badan Lingkungan Hidup Ini memang belum pernah turun langsung ke RT daerah saya, tetapi kalau untuk di daerah posyandu
dengan instansi yang terkait dengan system pemberian informasi mengenai lingkungan
mungkin sudah karna pernah ada sosialisasi mengenai
lingkungan
hidup
ini
yang
diberikan disana”.
hidup kepada masyarakat :
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 7 “Sudah ada kerja sama dengan instansi yang
Desember 2014)
terkait, terutama dalam pembahasan Upaya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Supradyanto ( Ketua RT ) mengatakan :
Hidup
“Sistemnya
(UKL-UPL)
(PP.27/2012),
dan
sudah
berjalan
cukup
baik
penyususunan status lingkungan hidup daerah
walaupun masih banyak kekurangannya,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32
hanya terkadang masyarakatnya sendiri yang
tahun
agak susah dikasih tahu karna masih berbuat
2009
tentang
perlindungan
dan
sembarangan yang akhirnya bsa merusak
pengelolaan lingkungan hidup. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa,
lingkungan”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 7
18 November 2014)
Desember 2014) Wawancara singkat peneliti dengan masyarakat mengenai system pemberian Informasi Lingkungan
yang
dilakukan
Hidup
Kota
oleh
Badan
Tanjungpinang
kepada masyarakat : M. Safe’I ( Ketua RT ) mengatakan:
Ridwan ( Ketua RT ) mengatakan : “Saya juga tidak tahu disini apakah sistemnya yang salah atau aparatur pelaksananya salah, sehingga informasi yang seharusnya sampai ke tangan masyarakat ini tidak diberikan atau disampaikan langsung ke tangan masyarakat itu sendiri”.
“Sistem pemberian informasi yang diberikan
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 14
oleh Badan Lingkungan Hidup tidak sampai
Desember 2014)
ke tujuan, karna seperti yang saya bilang tadi
37 Widodo ( Ketua RT ) mengatakan :
pemberian informasi mengenai lingkungan
“Seperti yang saya katakana tadi kami belum
hidup ini dengan melalui seminar, tetapi
pernah mendapatkan informasi mengenai lingkungan hidup ini melalui BLH langsung ataupun melalui kelurahan, jadi saya tidak mengetahui peran dan apa saja yang menjadi
masyarakatnya yang masih belum menyadari akan
pentingnya
lingkungan
hidup
itu
sendiri”. (Wawancara
dilakukan
pada
hari
Minggu, 4 Januari 2014)
kewenangan dari BLH tersebut”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 14
Taufik
Zulfikar
(
Masyarakat
)
Desember 2014)
mengatakan :
H. Bukhari ( Ketua RW ) mengatakan :
“Kalau untuk masalah system menurut saya
“Menurut saya Badan Lingkungan Hidup ini
masih kurang, karena disini pihak Kelurahan
kurang menginformasikan mengenai tugas pokok
dan
fungsi
mereka
sehingga
masyarakat kurang mengetahui peran dan kewenangan dari Badan Lingkungan Hidup
RT dan RW tidak dilibatkan, apabila dilibatkan pastilah informasi itu sampai ke masyarakat”. (Wawancara dilakukan pada hari, kamis 19
tersebut”.
february 2015)
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu 21
Agus Gunawan ( Masyarakat ) mengatakan :
Desember 2014) “Menurut saya system nya masih kurang, Abdullah ( Ketua RT ) mengatakan :
apabila BLH ini sudah menggunakan system
“Sistem yang digunakan sudah cukup bagus,
yang baik mungkin Informasi mengenai
karena Badan Lingkungan Hidup sudah menginformasikan
mengenai
masalah
lingkungan hidup ini melalui RT dan RT memberikan masyarakat,
informasi seperti
tersebut
menjaga
kepada
kebersihan
lingkungan Hidup ini akan sampai ke tujuannya yaitu masyarakat” (Wawancara dilakukan pada hari, kamis 19 February 2015) Asmiati ( Masyarakat ) mengatakan :
lingkungan, kebersihan paret dan lain-lain”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 4
“Bagus kalau menurut saya, karena pernah
Januari 2015)
ada dari pihak BLH yang mengajak warga disini untuk berpartisipasi dalam lomba daur
H. Wan Rafilwar ( Ketua RW ) mengatakan : “Sudah baik karena disini Badan Lingkungan Hidup ini sudah cukup berperan dalam
ulang sampah atau barang bekas menjadi barang yang bernilai ekonomis”. (Wawancara dilakukan pada hari, Jumat 20 February 2015)
38 Misra Marhimi ( Masyarakat ) mengatakan :
dijalankan pemerintah, maka dari itu peran
“Menurut saya masih kurang apabila system
media massa ini sangat berpengaruh dalam
yang dijalankan sudah baik pasti masyarakat
penyebaran informasi, karna masyarakat
tidak akan membuang sampah dan limbah disembarang tempat” (Wawancara dilakukan pada hari, sabtu 21 February 2015)
sudah tidak awam lagi dengan yang namanya media massa. Koesnadi (2002:114) Dalam bukunya
Jawaban para Informen dari keseluruhan
Hukum Tata Lingkungan mengatakan bahwa
hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa
“Wartawan, Media massa dan Komunikator
Badan
Kota
lainnya dapat menjadi pembawa pesan,
Tanjungpinang dalam menggunakan system
penggerak dan motivator dari sikap hidup dan
pemberian Informasi kurang memuaskan
nilai-nilai
terutama untuk masyarakat kalangan bwah,
dimasyarakat”.
Lingkungan
Hidup
pelestarian
lingkungan
padahal bila dilihat dari kenyataan yang ada
Diperkuat juga oleh Suraso (2001:143)
masyarakat dari golongan bawah harus lebih
menyebutkan bahwa : “Dalam era yang
diperhatikan
tentang
semakin modern ini pers atau media massa
lingkungan hidup ini sangat minim yang
mampu memiliki fungsi informasi, eduksi,
mereka
reaksi, dan membuat pembaca memiliki
karena
ketahui.
berharap
informasi
Jadi
pemerintah
dsni
masyarakat
khususnya
Badan
kepastian terhadap paparan yang disajikan”.
Lingkungan Hidup lebih meningkatkan lagi
Ini dibuktikan dalam wawancara penulis
peran mereka baik di system pemberian
dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup
informasi dan lain sebagainnya.
Kota Tanjungpinang: “Sudah ada kerjasama dengan beberapa
3.
Peranan Media Massa
media massa dalam penyampaian tentang
Dalam proses penyebaran Informasi, maka
peranan
media
massa
sangatlah
lingkungan hidup kepada masyarakat kota tanjungpinang anatar lain : Batam pos, Tribun,
dominan,
baik
media
cetak
maupun
elektronik demi kelancarani kebijakan yang
Haluan
Kepri,
Koran
Sindo,
Tanjungpinang pos, Kepri pos dan media cetak lainnya”.
39 (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 November 2014) Begitu
(Wawancara
dilakukan
pada
hari
Minggu, 7 Desember 2014)
juga
dengan
masyarakat Ridwan ( Ketua RT ) mengatakan :
berpendapat bahwa peran media massa dalam
“Sangat berperan karena informasi melalui
proses penyebaran informasi ini sangat
elektronik itu sangat jitu sekali karenan sudah
berpengaruh,
hampir semua rumah sudah memiliki televisi,
ini
dibuktikan
dalam
media cetak juga membantu tetapi bagi
wawancara kepada masyarakat berikut :
kalangan tertentu saja bagi orang-orang yang
M. Safe’I ( Ketua RT ) mengatakan:
rajin membaca koran saja”.
“Sosialisasi melalui media massa sangat
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 14
berperan sekali disaat sekarang ini, bahkan
Desember 2014)
media
sosial
seperti
facebook
bisa
Widodo ( Ketua RT ) menyatakan :
memberikan informasi tanpa harus membaca Koran”.
“Kalau pribadi saya untuk media massa
(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 22
seperti media cetak itu sangat membantu karna setiap hari saya sering membaca
November 2014) Nurhendi
Koran, tetapi kalau untuk media elektronik Yenti
(
Ketua
RT
)
lokal Tanjungpinang masih belum efektiv karena siaran lokal kita di Tanjungpinang ini
mengatakan : “Iya sangat berperan sekali karena mudah
masih kurang peminatnya”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 14
untuk didapat dan menjangkau seluruh Desember 2014)
lapisan masyarakat”. (Wawancara
dilakukan
pada
hari
Minggu, 7 Desember 2014)
“Cukup berperan karena saat sekarang ini
Supradyanto ( Ketua RT ) mengatakan : “Cukup membantu, tetapi biasanya di media cetak itu hanya memuat tentang masalah yang sudah terjadi saja seperti illegal loging , pembukaan
lahan
secara
H. Bukhari ( Ketua RW ) mengatakan :
berlebihan,
media cetak itu sudah merupakan kebutuhan bagi
masyarakat
setiap
harinya
untuk
memperoleh informasi apapun”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 21 Desember 2014)
pertambangan dan lain sebainya saja, untuk
Abdullah ( Ketua RT ) mengatakan :
kedepan saya mengharapkan informasi yang
“Media massa ini sangat membantu sekali
diberikan juga harus di bersifat seperti
karena masyarakat lebih banyak mendapat
pencegahannya dan penanggulanagnya”.
40 informasi dari media tersebut khususnya media cetak”.
(Wawancara dilakukan pada hari, Jumat 20 February 2015)
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 4 Misra Marhimi ( Masyarakat ) mengatakan : Januari 2015) “Sangat membantu, karena media ini bukan H. Wan Rafilwar ( Ketua RW ) mengatakan:
sesuatu hal yang tabu lagi, karena setiap hari
“Menurut saya media ini penting sekali,
media ini diperlukan oleh masyarakat karena
karena jangkauannya sangat luas karena
memuat berbagai informasi yangdiperlukan
masyarakat kita sekarang sudah hamper
masyarakat”.
semua bisa membaca”
(Wawancara dilakukan pada hari, Sabtu 21
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 4
February 2015)
Januari 2015) Taufik Zulfikar ( Masyarakat ) mengatakan :
Seperti
yang
dikatakan
peneliti
sebelumnya bahwa media massa ini sangat
“Sangat membantu sekali, karena saya sendiri
berperan dan berpengaruh sekali dalam
saja seperti itu, setiap hari memerlukan
pemberian
informasi melalui media cetak maupun
informasi
di
kehidupan
masyarakat sehari-hari, dikarenakan media
elektronik”. (Wawancara dilakukan pada hari, Kamis 19 February 2015) Agus Gunawan ( Masyarakat ) mengatakan : “Membantu sekali, terutama media cetak, dimana ini memang dikhususkan untuk wilayah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya”
cetak maupun elektronik ini mudah didapat dan tidak menjadi hal yang asing lagi untuk masyarakat kita sekarang ini. Jadi Lingkungan
tidak
salah
Hidup
Kota
apabila
Badan
Tanjungpinang
melakukan hubungan kerja sama dengan
(Wawancara dilakukan pada hari, Kamis 19 media massa demi mensukseskan program February 2015) kerja mereka mengenai pemberian informasi Asmiati ( Masyarakat ) mengatakan : tentang lingkungan hidup kepada masyarakat, “Sangat membantu, dan menurut saya sangat efektif apabila memberikan Informasi melalui media cetak ini, Karena hampir seluruh masyarakat sering membaca Koran setiap
dari hasil wawancara juga ada masukan dari salah seorang informen yang mengharapkan agar berita yang dimuat mengenai lingkungan
harinya”. hidup ini jangan berupa danpak yang
41 ditimbulkan saja tetapi harus dibarengi dengan pencegahan dan penanganan dari
e. Pembinaan Bank Sampah f.
Lomba Keluraha Bersih dan Hijau
g. Gelar Hari Lingkungan Hidup maslah lingkungan hidup itu sendiri. 4.
h. Pekan Lingkungan Hidup Indonesia i.
Sarana dan Prasarana Untuk
melaksanakan
kegiatan
Pembimbing Sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata) (Wawancara dilakukan pada hari Selasa,
sosialisasi sangat diperlukan adanya berbagai
18 November 2014)
sarana dan prasarana pendukung seperti : alat Berikut ini adalah hasil wawancara transportasi yang dapat menjangkau daerahpeneliti
dengan
masyarakat
yang
daerah jauh, alat peraga, modul, papan-papan menyebutkan antara lain : informasi, bank sampah daur ulang dan lain sebagainya.
M. Safe’I ( Ketua RT ) mengatakan : “Kalau
Untuk
mengetahui
sejauh
dibilang
memadai
sih
belum,
mana
mungkin cukup karena didaerah sini ada
ketersedian sarana dan prasarana dalam
sebagian tempat yang mendapatkan bak
kegiatan sosialisasi tentang lingkungan hidup
sampah dari Badan Lingkungan Hidup, tetapi kalau untuk informasi mengenai lingkungan
di kota tanjungpinang, dapat dilihat dari hasil
hidup memang belum pernah diberikan
wawncara peniliti dengan Kepala Badan
secara langsung”.
Lingkungan
Hidup
Kota
Tanjungpinang
November 2014)
berikut ini : “Untuk
(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 22
kegiatan
sosialisasi
sudah
Nurhendi Yenti ( Ketua RT ) mengatakan :
diprogramkan dalam Dokumen Pelaksana
“Kalau untuk sarana seperti bak sampah
Anggaran (DPA) yakni pada program :
mungkin sudah baik, tetapi kalau sarana dan
a. Koordinasi
Penilaian
Kota
Bersih
(Adipura) b. Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan dan Koordinasi Limbah B3
prasarana lain seperti papan informasi dan lain sebagainya saya rasa masih belum”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 7 Desember 2014)
c. Pembinaan usaha dan/ kegiatan skala kecil d. Pembentukan dan Pembinaan Kader Lingkungan
Supradyanto ( Ketua RT ) mengatakan : “Sepertinya masih kurang, karena dilihat dari kenyataan yang ada memang masih minim
42 sekali sarana dan prasarananya, sehingga
Abdullah ( Ketua RT ) mengatakan :
informasi tidak sampai ke tangan masyarakat
“Kalau untuk sarana dan prasarana disini
langsung”.
saya rasa sudah cukup memuaskan, walaupun
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 7
masih terdapat kekurangan dimana papan informasi yang diberikan oleh BLH masih di
Desember 2014)
tempat-tempat tertentu saja dan bahkan ada
Ridwan ( Ketua RT ) mengatakan :
papan-papan informasi yang sudah rusak, “Sepertinya untuk daerah tanjungpinang ini belum, karena selama ini belum pernah ada sarana dan prasarana penyampaian informasi ini didaerah RT saya”.
BLH khususnya untuk bisa merawat fasilitasfasilitas tersebut jangan dibiarkan rusak begitu saja”.
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu 14 Desember 2014)
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 4 Januari 2015)
Widodo ( Ketua RT ) mengatakan :
H. Wan Rafilwar ( Ketua RW ) mengatakan :
“Menurut saya kalau untuk sarana dan prasarana
penunjang
informasi
yang
Lingkungan
disini saya mengharapkan agar pemerintah
proses
diberikan
Hidup
ini
pemberian oleh
Badan
masih
belum
memadai, karena selama 2 Tahun saya menjadi RT memang belum pernah ada
“Kalau untuk sarana dan prasarana menurut saya
belum
terkadang
semua
terpenuhi
dipemerintahan
karena
ini
untuk
mendapatkan bantuan sarana dan prasarana itu butuh proses yang cukup sulit” (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 4
sosialisasi dari Badan Lingkungan Hidup”. (Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 14
Desember 2015) Taufik Zulfikar ( Masyarakat ) mengatakan :
Desember 2014)
“Menurut saya belum, apabila semua sudah
H. Bukhari ( Ketua RW ) mengatakan :
terpenuhi “Menurut saya untuk sarana dan sarana masih kurang, karena apabila sarana dan prasarana mendukung
mungkin
kami
akan
mendapatkan informasi mengenai lingkungan
mungkin
hambatan-hambatan
untuk mensukseskan program ini berkurang dan
informasinya
pun
sampai
ke
masyarakat”. (Wawancara dilakukan pada hari, Kamis 19
hidup tersebut dari Badan Lingkungan Hidup langsung”.
February 2015)
(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 21
Agus Gunawan ( Masyarakat ) mengatakan :
Desember 2014)
“Menurut saya belum, dilihat dari kenyataan yang
ada
tempat-tempat
sampah
yang
43 disediakan oleh BLH saja belum merata kesemua tempat”.
jadi tugas Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selaku badan yang bergerak
(Wawancara dilakukan pada hari, Kamis 19 di Lingkungan Hidup
seharusnya peka
February 2015) terhadap sarana dan prasarana yang dirasakan Asmiati ( Masyarakat ) mengatakan : masih kurang tersebut. “Menurut saya masih kurang, karena saya masih jarang sekali melihat sarana dan prasarana milik BLH tersebut”.
C.
Hambatan-Hambatan yang dihadapi
Badan
(Wawancara dilakukan pada hari, jumat 20 February 2015)
Lingkungan
Hidup
Kota
wawancara Penulis
kepada
Tanjungpinang Dalam
Misra Marhimi ( Masyarakat ) mengatakan :
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota
“Menurut saya masih belum terpenuhi semua,
Tanjungpinag menyatakan bahwa hambatan-
karena papan informasi dan bak sampah yang
hambatan yang dihadapi dalam pemberian
disediakan oleh BLH masih ditempat-tempat tertentu saja”.
informasi tentang lingkungan hidup kepada
(Wawancara dilakukan pada hari, Sabtu 21
masyarakat di Kota Tanjungpinang adalah
February 2015)
sebagai berikut :
Dari hasil penelitian dan hasil wawancara 1. Pemahaman peneliti
dengan
masyarakat,
masyarakat
tentang
mereka pentingnya
mengelola
pelestarian
mengharapkan adanya perbaikan sarana dan lingkungan
masih
rendah,
sehingga
prasarana oleh Badan Lingkungan Hidup informasi untuk mencegah pencemaran Kota Tanjungpinang yang dirasa masih lingkungan (air, udara dan kerusakan kurang memuaskan guna mencapai program lahan) terkadang kurang ditanggapi. kerja
yang
diharapkan
terutama
dalam 2. Masalah
menjaga lingkungan hidup
yang sehat.
Karena
sarana
pengelolaan
lingkungan
merupakan andil semua pihak terutama tanpa
ketersediaan
dan bagi pemerkasa kegiatan yang berdanpak
prasaraana yang lengkap atau memadai, maka lingkungan, karena jika informasi yang program kerja yang akan dilaksanakan tidak diterima belum dipelajari dengan baik, akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan,
44 tidak
menutup
kemungkinan
menimbulkan salah persepsi.
indikator yaitu sebagai berikut :
3. Masih terbatasnya SDM di BLH Kota Tanjungpinang
Pemberian
informasi
tentang
perubahan
lingkungan
hidup
kepada
struktur organisasi dan mutasi pegawai,
masyarakat
dan
dilaksanakan
karena
untuk
kwalitas
a. Dilihat dari indikator Program kerja,
atau
kwantitas
baik
Hal ini dapat dilihat dari beberapa
adanya
memahami
masalah
lingkungan hidup, staf/pegawai BLH
respon
harus
informen,
mengikuti
beberapa
jenis
sudah
bagus
dan
positif
mendaptkan
dari
tetapi
untuk
beberapa masyarakat
bimbingan teknis sehingga data dan
berharap agar program kerjanya
informasi
lebih ditingkatkan lagi.
yang
masyarakat
disampaikan
harus
benar
kepada
dan
dapat
dipertanggung jawabkan.
informasinya
dapat
dikatakan
kurang, dimana system pemberian
BAB V
informasi
PENUTUP A.
b. Dalam indikator system pemberian
yang
dilakukan
oleh
Kesimpulan
Badan Lingkungan Hidup Kota
Berdasarkan uraian yang telah
Tanjungpinang kurang memuaskan
dijelaskan
bagian-bagian
masyarakat karena tidak semua
terdahulu, khususnya mengenai hasil-
masyarakat mendapatkan informasi
hasil
tersebut,
yang
pada
didapat
penulis,
maka
selain
itu
Badan
selanjutnya dapat ditarik kesimpulan
Lingkungan Hidup masih kurang
bahwa peran Badan Lingkungan Hidup (
melakukan hubungan kerja dengan
BLH ) Kota Tanjungpinang dalam
dinas-dinas terkait yang langsung
memberikan
Tentang
berhubungan dengan masyarakat,
belum
seperti kelurahan yang diteruskan
Lingkungan maksimal.
Informasi Hidup
berjalan
45 melalaui RT dan RW masingmasing tempat.
adalah
masyarakat
tentang
pentingnya mengelola pelestarian
c. Pada Indikator Media Massa dapat dikatakan
a. Pemahaman
bahwa
faktor
Media
pendukung
Massa
lingkungan masih rendah, sehingga informasi
untuk
mencegah
yang
pencemaran lingkungan ( air, udara
terpenting
untuk
menunjang
dan kerusakan lahan ) terkadang
pelaksanaan
program
pemberian
kurang ditanggapi.
informasi diterima
tersebut oleh
dan
seluruh
dapat lapisan
masyarakat.
b. Masalah pengelolaan lingkungan merupakan
andil
semua
pihak
terutama bagi pemerkasa kegiatan
d. Untuk sarana dan prasarana dapat
yang berdanpak lingkungan, karena
dinilai kurang tersedia dengan baik,
jika informasi yang diterima belum
ini dapat dilihat kurangnya sarana
dipelajari
prasarana
menutup
dan
kurangnya
peremajaan untuk sarana-sarana yg sudah ada sehingga masyarakat
dengan
baik,
tidak
kemungkinan
menimbulkan salah persepsi. c. Masih terbatasnya SDM
di BLH
tidak bsa memperoleh informasi
Kota Tanjungpinang baik kwalitas
secara optimal.
atau
Menurut Hasil wawancara penulis
perubahan struktur organisasi dan
kwantitas
karena
kepada kepala Badan Lingkungan Hidup
mutasi
Kota Tanjungpinang, adapun hambatan-
memahami
hambatan yang dihadapi oleh Badan
hidup,
Lingkungan
rangka
mengikuti beberapa jenis bimbingan
pemberian informasi tentang lingkungan
teknis sehingga data dan informasi
hidup
yang
Hidup
dalam
kepada masyarakat di Kota
Tanjungpinang adalah sebagai berikut :
pegawai,
dan
adanya
masalah
lingkungan
staf/pegawai BLH
disampaikan
untuk
harus
kepada
46
B.
masyarakat harus benar dan dapat
Program-Program Kerja pemberian
dipertanggung jawabkan.
Informasi
Lingkungan
Hidup agar sampai ke tujuannya.
Saran-saran Menindak
tentang
lanjuti
beberapa
2. Badan Lingkunga Hidup ( BLH )
permaslahan yang dihadapi oleh Badan
diharapkan
Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
system pemberian Informasi yang
dalam memberikan informasi tentang
lebih efektif serta melibatkan pihak-
lingkungan hidup kepada masyarakat di
pihak yang langsung berhubungan
Kota Tanjungpinang sebagaimana telah
dengan masyarakat seperti LSM,
dijelaskan
Kelurahan, RT dan RW setempat.
dalam
bagian
terdahulu
mampu
menerapkan
mengenai hasil-hasil penelitian yang
3. Badan Lingkungan Hidup ( BLH )
telah dilaksanakan, maka penulis perlu
diharapkan mampu meningkatkan
memberikan
peran Media Massa dalam proses
beberapa
saran
dan
masukan untuk ditujukan kepada pihak-
pemberian
Informasi
pihak
lingkungan
hidup,
yang
melaksanakan
berwenang
tidak
hanya
Pemberian
memuat danpak-danpak yang sudah
Badan
terjadi tetapi juga harus memuat
Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
informasi mengenai pencegahan dan
khususnya
pengolahan mengenai sampah, B3
Informasi
kegiatan
dalam
mengenai
pada
pada
kantor
proses
pemberian
informasi tentang lingkungan hidup
dan LB3.
yang menjadi program pokok dari
4. Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) Kota
juga diharapkan bisa melengkapi
Tanjungpinang itu sendiri, yaitu sebagai
sarana dan prasaran guna kelancaran
berikut :
operasional
1. Badan Lingkungan Hidup ( BLH )
pemberian Informasi tersebut.
diharapkan bisa meningkatkan lagi
dari
program
kerja
47 5. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lebaga-lembaga
yang
bergerak
dibidang Lingkungan Hidup dan pemberian
Informasi
juga
diharapkan mampu berperan aktif dalam membantu Program Kerja BLH yang menyangkut Pemberian Informasi
tentang
Lingkungan
Hidup kepada masyarakat. 6. Masyarakat juga harus lebih aktif dan
ikut
berfartisipasi
dalam
program-program yang di lakukan oleh BLH, baik seminar mengenai lingkungan
hidup
perlombaan-perlombaan
maupun mengenai
lingkungan hidup. Dari saran-saran yang telah penulis kemukakan diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dan Lembaga-Lembaga yang bergerak di pemberian Informasi dan Lingkungan Hidup, diharapkan dapat memperbaiki mutu dan efektifitas Kinerjanya agar Program Kerja Pemberian Informasi Tentang Lingkungan Hidup kepada
Masyarakat khususnya di Wilayah Kota Tanjungpinang berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
48
DAFTAR FUSTAKA
Azikin, Andi dan Syafiie, Inu Kencana. 2007. Perbandingan Pemerintah. Bandung : Refika Aditama Ali, Hasyimi. A. 2002. Organisasi dan Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara Abdurahmam, 1993. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung : Alumni. Hasan, Iqbal. 2002. Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Kumorotomo, Wahyudi dan Subondo. A. Margono 2001. Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Ndaraha, Talizidudu. 2002. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Bina Aksara Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan dan Prilaku Organisasai ( edisi kedua ). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Syafiie, Inu Kencana 1994. Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Pertja Salim, Emil. 1995. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta : Mitra Sumber Widya. Sugiyono.2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta Sunyoto, Danang dan Burhanudin. 2011. Prilaku Organisasi ( cetakan pertama ) Jakarta : PT Buku Seru Soekamto, Soerjono. 2009. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalahmasalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti. Soemartono, Gatot P. 1991. Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Siagian,
Dergbinson,
dan
Sugiarto.2003.
PT.Gramedia Pustaka Utama.
Tehnik
Sampling.
Jakarta
:
49
Silalahi, Daud.1995. AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia. Bandung Mandar Maju Suharsimi, Arikuntoro.1998. Prosedur Penelitian Sistem Pendekatan Praktif. Jakarta : Bina Aksara. Soesanto. S. Astrid.1996. Peranan Staff dan Manajemen. Jakarta : PT.Gunung Agung. DOKUMEN Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Struktur Organisasi dan TUPOKSI Badan Lingkungan Hidup