TESIS
PENGATURAN KEWENANGAN PENDAFTARAN TANAH REDISTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN NASIONAL DIBIDANG PERTANAHAN
I GEDE TRESNA PRATAMA WIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
TESIS
PENGATURAN KEWENANGAN PENDAFTARAN TANAH REDISTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN NASIONAL DIBIDANG PERTANAHAN
I GEDE TRESNA PRATAMA WIJAYA NIM. 1292462013
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
PENGATURAN KEWENANGAN PENDAFTARAN TANAH REDISTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN NASIONAL DIBIDANG PERTANAHAN
Tesis untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
I GEDE TRESNA PRATAMA WIJAYA NIM. 1292462013
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
iii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL: 29 OKTOBER 2015
KOMISI PEMBIMBING
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr Ibrahim R, SH., MH
Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH., MH
NIP. 19551128 198303 1 003
NIP. 19620605 198803 1 020
MENGETAHUI:
Ketua Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Program Universitas Udayana
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)
NIP. 19640402 198911 2 001
NIP. 19590215 198510 2 001
iv
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal: 29 Oktober 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 3718/UN14.4/HK/2015 Tanggal 23 Oktober 2015
Ketua
: Prof. Dr. Ibrahim R., SH., MH
Anggota
: 1. Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH., MH 2. Dr. I Gede Yusa, SH., MH 3. Dr. I Dewa Made Suartha, SH., MH 4. Dr. I Ketut Wirawan, SH., M.Hum
v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa: Nama
: I GEDE TRESNA PRATAMA WIJAYA
Nim
: 1292462013
Program Studi
: Magister Kenotariatan
Judul Tesis
: Pengaturan Kewenangan Pendaftaran Tanah Redistribusi Dalam Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku
Gianyar, 3 Desember 2015 Yang Membuat Pernyataan
I GEDE TRESNA PRATAMA WIJAYA
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “PENGATURAN KEWENANGAN PENDAFTARAN TANAH REDISTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN”. Dalam penulisan ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan tesis ini. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulisan tesis ini tentunya tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing dan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberisn dorongan, semangat, bimbingan, dan saran selama penulis menyelesaikan tesis ini kepada Prof. Dr Ibrahim R., SH., MH selaku pembimbing satu dan kepada pembimbing kedua, Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH., MH. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika Sp.PD KEMD, selaku Rektor Universitas Udayana beserta seluruh jajaran dan staf atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terima kasih juga ditujukan kepada Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH, selaku
vii
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister dan tentunya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa termasuk penulis, Bapak dan Ibu seluruh staf karyawan di Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu penulis dalam proses administrasi. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu tercinta yaitu Ir. Made Gede Wisnu Wijaya, MM dan Ni Ketut Dwi Korawati, saudara-saudara tersayang yaitu I Made Wahyu Septian Wijaya dan Komang Thritya Callysta Wijaya serta keluarga besar yang sabar, memberikan motivasi dan dukungan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Kemudian penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Putu Vera Widyantari, SH., MKn, yang selalu memberikan masukan serta perhatian yang besar kepada penulis, sahabat saya, Made Dwi Kurnia Hartawan, SH., MH serta sahabat-sahabat penulis lainnya dan seluruh teman-teman Angkatan V Mandiri Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat dalam penulisan tesis ini. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga Sang Hyang Widhi / Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebahagian dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga tesis ini
viii
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.
Gianyar, 3 Desember 2015
Penulis
ix
ABSTRAK
Pengaturan Kewenangan Pendaftaran Tanah Redistribusi Dalam Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan Kegiatan redistribusi tanah ialah dimana tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, di prioritaskan para petani penggarap. Pada pasal 2 ayat (2) KEPPRES No.34 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dimana penetapan tanah negara untuk menjadi tanah obyek landreform merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Akan tetapi di dalam pasal 11 Peraturan Kepala BPN No.2 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai penetapan tanah negara untuk menjadi tanah obyek landreform, maka dari ini terjadi konflik norma yang mengakibatkan ketidakpastian. Berdasarkan hal diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pengaturan sistem Redistribusi atas tanah setelah diberlakukannya KEPRRES No.34 Tahun 2003 dan bagaimana sebaiknya kewenangan pengaturan pendaftaran tanah redistribusi dalam kebijakan nasional dibidang pertanahan. Jenis penelitian dalam tesis ini ialah penelitian hukum normatif, karena beranjak dari konflik norma terkait siapakah yang berhak memberi keputusan mengenai penetapan tanah negara untuk menjadi tanah obyek landreform. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang berkaitan dengan tesis ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca dan mencatat literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji adalah pengaturan kewenangan sistem Redistribusi atas tanah setelah diberlakukannya KEPPRES No.34 Tahun 2003 dengan melihat ketentuan 2 (dua) peraturan yang terlibat konflik tersebut berpedoman pada AAUPB, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala BPN No.2 Tahun 2003 sehingga, seharusnya kewenangan tentang pemberian keputusan mengenai penetapan tanah negara yang akan menjadi obyek landreform ialah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan pengaturan pendaftaran tanah redistribusi dalam kebijakan nasional di bidang pertanahan menurut dengan Pasal 5 PP No.24 Tahun 1997 dan berpedoman pada AAUPB, sebaiknya tetap menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Kata Kunci: tanah, redistribusi, pendaftaran, kebijakan pertanahan nasional
x
ABSTRACT
Land Registration Authority setting Redistribution In the field of the National Land Policy
Land redistribution activities are lands excess of the maximum limit being taken by the government to further damages to be distributed to people in need and prioritized the peasants. The provisions of Article 2 paragraph (2) of Presidential Decree 34 of 2003 explained that the establishment of state land to be land reform object is the authority of Regency / City Government. However, in Article 11 of Regulation Head of BPN # 2 in 2013 explained that the Head of the Regional Office of the National Land Agency (BPN) to make a decision regarding the establishment of state land to be land reform object. This causes of this conflict, the norms that lead to legal uncertainty. Based on the above, the main problem in this research is how the system setup redistribution of land after the enactment of Presidential Decree No. 34 Year 2003 and how should the redistribution of land registration authority in setting national policy in the field of land. This type of research in this thesis is a normative legal research, related to who has the right to make a decision regarding the establishment of state land to be land reform object. The approach used is the approach of legislation and approach concepts related to this thesis. Mechanical collection of legal materials by reading and recording the literature related to the problems. Results of a study of the problem studied is setting authority over land redistribution system after the enactment of Presidential Decree 34 of 2003 to see the provisions of 2 (two) regulations involved in the conflict based on the principles of good governance (Good Governance Principles), Regulation of the Minister of State Agrarian / Head of BPN Number 3 of 1999 and the Decision of the National Land Agency Number 2 of 2003, should have the authority on granting decisions regarding the establishment of state land that would become the object of reform is the authority of district / city governments. While the redistribution of land registration authority in setting national policy in the field of land menurutdengan Article 5 of Government Regulation No.24 of 1997 and be guided by the general principles of good governance (Good Governance Principles) should remain the authority of the District Land Office / City Keywords: land, redistribution, registration, national land policy
xi
RINGKASAN
Tesis ini menganalisa tentang wewenang Kantor Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam pelaksanaan redistribusi ditinjau dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003. Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah karena adanya konflik norma. Pada pasal 2 ayat (2) huruf e KEPPRES Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan menyatakan bahwa penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian kelebihan maksimum dan tanah absentee sedangkan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa kepala kanwil BPN lah yang memberikan keputusan mengenai penetapan tanah negara menjadi tanah obyek landreform. Berdasarkan uraian tersebut maka pada sub bab ini diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis, metode penelitian yang digunakan. Bab II, menguraikan tentang kajian pustaka yang terdapat dalam tesis ini yang terdiri dari 9 (sembilan) sub bab, yaitu pengertian tanah, pengertian pendaftaran tanah, tujuan dan manfaat pendaftaran tanah, objek pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah, redistribusi tanah serta kebijakan pertanahan nasional. Bab III, menguraikan pembahasan terhadap rumusan permasalahan pertama yang diuraikan dalam 2 (dua) sub bab, sub bab pertama menguraikan tentang pengaturan kewenangan sistem redistribusi atas tanah setelah diberlakukannya KEPPRES Nomor 34 Tahun 2003, dan sub bab kedua menguraikan tentang pelaksanaan sistem redistribusi atas tanah setelah diberlakukannya KEPPRES Nomor 34 Tahun 2003. Bab IV, menguraikan pembahasan terhadap rumusan permasalahan kedua yang diuraikan dalam 3 (tiga) sub bab, yang pertama menguraikan tentang kewenangan pengaturan pendaftaran tanah bekas redistribusi dalam kebijakan nasional di bidang pertanahan, sub bab kedua menguraikan tentang akibat hukum jika
xii
tanah bekas redistribusi telah di daftarkan, dan sub bab ketiga menguraikan tentang kendala-kendala dalam pendaftaran tanah bekas redistribusi. Bab V, sebagai bab penutup yang menguraikan tentang simpulan dan saran. Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah Pengaturan sistem Redistribusi atas tanah setelah diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 ialah sesuai dengan Pasal 2 huruf (e) di dalam pelaksanaan sistem redististribusi tanah, maka pemerintah Kabupaten/Kota lah yang memiliki kewenangan di dalam subyek dan obyek redistribusi atas tanah, dimana subyek yang dimaksud disini adalah menetapkan tanah-tanah yang akan di redistribusikan dan siapakah yang berhak terhadap tanah tersebut sesuai dengan aturan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 mengenai pelaksanaan tanah dan pembagian ganti rugi. Penyerahan urusan pertanahan kepada daerahotonom oleh pemerintah pusat harus segera dilakukan. Hal ini dianggap penting agar semua kota dan kabupaten mudah mengatur lokasilahan guna perencanaan tata ruang dan Kewenangan pengaturan pendaftaran tanah redistribusi dalam kebijakan nasional di bidang pertanahan ialah sebaiknya tetap dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa, instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya, dalam pasal 6 ayat (1) menjelaskan, dimana dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Saran yang dapat diberikan terhadap kedua permasalahan ini diantaranya, terdiri dari2 (dua) yaitu terhadap kantor pertanahan dan terhadap masyarakat.
xiii
DAFTAR ISI
Halaman
SAMPUL DALAM ................................................................................................ ii PRASYARAT GELAR ........................................................................................ iii LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iv PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....................................................................v PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .................................................................. vi UCAPAN TERIMA KASIH............................................................................... vii ABSTRAK ..............................................................................................................x ABSTRACT .......................................................................................................... xi RINGKASAN ...................................................................................................... xii DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................1 1.1 Latar Belakang ..............................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................15 1.3 Tujuan Penelitian .........................................................................................16 a. Tujuan Umum .........................................................................................16 b. Tujuan Khusus........................................................................................16 1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................................17 a. Manfaat Teoritis .....................................................................................17 b. Manfaat Praktis ......................................................................................17
xiv
1.5 Landasan Teoritis ........................................................................................18 1.6 Metode Penelitian ........................................................................................48 a. Jenis Penelitian .......................................................................................48 b. Jenis Pendekatan ....................................................................................49 c. Sumber Bahan Hukum ...........................................................................50 d. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum ...................................................51 e. Tekhnik Analisa Bahan Hukum ............................................................52 BAB II KAJIAN TENTANG KEPASTIAN HUKUM, PENDAFTARAN TANAH, TANAH REDISTRIBUSI DAN KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN................................................................................................................54
2.1 Kepastian Hukum .......................................................................................54 2.2 Pengertian Tanah ........................................................................................57 2.3 Pengertian Pendaftaran Tanah ....................................................................62 2.4 Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah ....................................................66 2.4.1 Tujuan Pendaftaran Tanah ................................................................66 2.4.2 Manfaat Pendaftaran Tanah ..............................................................71 2.5 Objek Pendaftaran Tanah ............................................................................73 2.6 Sistem Pendaftaran Tanah ...........................................................................80 2.7 Kegiatan Pendaftaran Tanah ......................................................................83 2.8 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ..................................................................87 2.9 Redistribusi Tanah ......................................................................................88 2.10 Kebijakan Pertanahan Nasional.................................................................95
xv
BAB III PENGATURAN KEWENANGAN SISTEM REDISTRIBUSI ATAS TANAH SETELAH DIBERLAKUKANNYA KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003 ....................................................................................................................98 3.1 Pengaturan Kewenangan Sistem Redistribusi Atas Tanah Setelah Diberlakukannya KEPPRES No. 34 Tahun 2003 dan Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 ..............................................................................98 3.2 Pelaksanaan Sistem Redistribusi Atas Tanah Setelah Diberlakukannya KEPPRES No. 34 Tahun 2003 dan Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013 ...............................................................................................106 BAB IV KEWENANGAN PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH REDISTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN..................................................................................................121 4.1 Kewenangan Pengaturan Pendaftaran Tanah Redistribusi dalam Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ................................................................121 4.2 Akibat Hukum Jika Tanah Redistribusi Telah di Daftarkan ...................126 4.3 Kendala-kendala Dalam Pendaftaran Tanah Redistribusi ........................132 BAB V PENUTUP ..............................................................................................137 5.1 Kesimpulan ...............................................................................................137 5.2 Saran .........................................................................................................138 DAFTAR BACAAN ..........................................................................................140 LAMPIRAN
xvi
