BAB III STATUS TANAH TNI DALAM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL
3.1 Kedudukan Tanah TNI Dalam UUPA
3.1.1 Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah oleh TNI
Hak atas tanah yang dilekatkan pada tanah-tanah yang dimanfaatkan oleh TNI adalah hak pakai. Pasal 41 UUPA menerangkan definisi hak pakai, yaitu hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu, dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Jangka waktu hak pakai ini diterangkan dalam Pasal 43 UUPA, yaitu: (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pejabat yang berwenang. (2) Hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.
TNI merupakan lembaga pemerintah dibawah Departemen Pertahanan, hak atas tanah-tanah yang digunakan untuk kepentingan TNI adalah hak pakai. Didalam pelaksanaannya, tanah yang digunakan TNI berasal dari beberapa
46
departemen dan lembaga pemerintah. Sebagian dari tanah yang telah dimanfaatkan oleh TNI telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh TNI sejak periode awal kemerdekaan RI pada tahun 1948 saat agresi militer belanda di Jogjakarta. Tanah TNI ini langsung diserahkan oleh pemerintah RI dalam keadaan darurat militer.
TNI merupakan lembaga pertahanan negara yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 tahun 2002, dimana kedudukan TNI dibawah Departemen Pertahanan. Berikut ini isi dari Pasal mengenai pertahanan negara: 1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. 4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan
yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan,
dan
pengendalian pertahanan negara. 5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. 6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. 7. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
47
8. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. 9. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. 10. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara. 11. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional. 12. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia. 13. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. 15. Panglima adalah Panglima Tentara Tentara Nasional Indonesia. 16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
3.1.2
Pengaturan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Lembaga Pemerintah
Pengaturan pemberian hak suatu tanah untuk lembaga pemerintah dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah. Tanah yang digunakan seluruh lembaga pemerintah merupakan tanah negara. Pengaturan pemberian hak atas suatu tanah negara dilakukan melalui PP No. 40 tahun 1996 tentang hak pakai atas tanah.
Yang dimaksud dengan tanah negara menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah dimana bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas. Tanah yang diperuntukkan oleh kepentingan negara langsung digunakan negara,
48
melalui surat keputusan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Wewenang pemerintah untuk menguasai hak atas tanah yang bersumber pada hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat,
adil,
dan
makmur.
Hak
menguasai
dari
Negara
tersebut,
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra (daerah yang diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
3.2
Tanah TNI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
3.2.1 Penata-gunaan Tanah
Penata-gunaan tanah TNI diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penata-Gunaan Tanah. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah dalam menyediakan tanah bagi terlaksananya seluruh kegiatan TNI. Pemanfaatan tanah yang digunakan TNI diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Pemanfaatan tanah TNI diatur penata-gunaan tanahnya dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 2004. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.
Penata-gunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui pengaturan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
49
2.
Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.5 tahun 1960 Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.
3.
Rencana Tata Ruang Wilayah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan.
4.
Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri.
5.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
Penata-gunaan
tanah
ini
bertujuan
untuk
mengatur
penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan berabagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Kebijakan penata-gunaan tanah diselenggarakan terhadap: a. Bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum mendaftar. b. Tanah negara; c. Tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tanah yang digunakan TNI termasuk kedalam tanah negara, dan harus mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan digunakan sebagai tanah TNI. Kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud di atas ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pedoman, standar dan kriteria teknis dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayah
50
masing-masing. Departemen Pertahanan dan TNI wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah.
Kebijakan penata-gunaan tanah meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagai pedoman umum penata-gunaan tanah di daerah, termasuk aset tanah TNI. Kegiatan di bidang pertanahan merupakan satu kesatuan dalam siklus agraria, yang tidak dapat dipisahkan, meliputi pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penata-gunaan tanah, pengaturan hak-hak atas tanah, serta pendaftaran tanah.
Penyelenggaraan penata-gunaan tanah di kabupaten / kota meliputi : a. Penetapan kegiatan penata-gunaan tanah; b. Pelaksanaan kegiatan penata-gunaan tanah,
Dalam rangka penetapan kegiatan penata-gunaan tanah dilakukan inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; penetapan neraca penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta kajian kondisi fisik wilayah. Selain menjadi bahan utama dalam rangka menyusun pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hasil inventarisasi yang disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian berskala lebih besar dari peta Rencana Tata Ruang Wilayah dikelola dalam suatu sistem informasi manajemen pertanahan antara lain melalui sistem informasi penggunaan tanah. Penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfatan tanah dapat dilaksanakan melalui penataan kembali, upaya kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka penyelenggaraan penata-gunaan tanah dilaksanakan pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah. Pembinaan dilaksanakan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan arahan. Sedangkan
51
pengendalian dilaksanakan melaului pengawasan yang diwujudkan melalui supervisi, pelaporan, dan penertiban. Penata-gunaan tanah merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. bagi Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah, penata-gunaan tanah merujuk pada recana tata ruang lain yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk daerah bersangkutan.
Penggunaan tanah oleh TNI mempunyai kekuatan hukum sebagai kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara: a. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau b. Pencabutan hak atas tanah
Pengadaan
tanah
selain
bagi
pelakasanaan
pembangunan
untuk
kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara suka rela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kepentingan umum yang disebutkan diatas juga menyangkut fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini termaktub dalam Pasal 5 Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005 yang berbunyi :
Pembangunan kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi: a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih,saluran pembuangan air an sanitasi. b. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya. c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat. d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal, e. Peribadatan. f. Pendidikan atau Sekolah.
52
g. Pasar umum. h. Fasilitas pemakaman umum. i. Fasilitas keselamatan umum. j. Pos dan telekomunikasi. k. Sarana olahraga. l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya. m. Kantor pemerintahan, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; o. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. p. Rumah susun sederhana. q. Tempat pembuangan sampah. r. Cagar alam dan cagar budaya. s. Pertamanan. t. Panti sosial. u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Karena tanah TNI merupakan tanah negara maka kebijakan pemakaian dan pemanfaatannya pun harus mengacu kepada kebijakan penata-gunaan tanah negara.
Tanah TNI disediakan melalui mekanisme pengadaan tanah dari Departemen Pertahanan dibawah direktorat konstruksi. Karena TNI dibawah Departemen Pertahanan, sehingga penggunaan tanahnya dikenai hak pakai. Prosedur pemberian tanah untuk TNI adalah melalui persetujuan Departemen Pertahanan. Departemen Pertahanan mendapatkan izin hak pakai atas tanah untuk TNI melalui Departemen Dalam Negeri yang izinnya dikeluarkan oleh BPN.
53
3.2.2 Hukum Perdata Yang Mengatur Tanah TNI
Hukum perdata adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan perorangan, mengatur hak dan kewajiban perorangan baik dalam hubungan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat (Masriyani, 2004). Hukum perdata dalam arti luas dapat dibedakan menjadi : 1. Hukum perdata material dan hukum perdata formal atau hukum acara perdata. 2. Hukum perdata (dalam arti sempit) dan hukum dagang; 3. Hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis (hukum adat).
Tanah yang digunakan oleh TNI termasuk dalam hukum perdata kebendaan. Hukum kebendaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan kebendaan. Hukum kebendaan menganut sistem tertutup, artinya seseorang tidak boleh mengadakan hak kebendaan baru, selain apa yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hukum kebendaan bersifat memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi dan dilaksanakan serta tidak memberikan wewenang lain, selain apa yang telah diatur didalamnya. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang serta setiap orang wajib menghormatinya. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum. Pengertian ini lebih luas diabandingkan pengertian secara yuridis.
Benda yang menjadi objek dari suatu hubungan hukum, dapat dibedakan menjadi (Masriyani,2004): 1. Benda yang bewujud dan benda yang tidak berwujud atau yang berupa hak. 2. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Benda yang masih akan ada ini dapat dibedakan menjadi
: yang sifatnya
54
absolut, karena barangnya memang belum ada, misalnya benda untuk musim panen yang akan datang ; dan ada yang sifatnya relatif, barangnya sebenarnya sudah ada tetapi bagi orang-orang tertentu dianggap belum ada, misalnya barangnya sudah dibeli tetapi belum diserahkan. 3. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangkan. 4. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. 5. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak masih dapat dibedakan menjadi benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis.
TNI tunduk dan patuh kepada hukum perdata umum. Dalam Pasal 65 ayat 2 UU No. 3 tahun 2002 tentang TNI dinyatakan bahwa, penegakan hukum perdata dilakukan oleh peradilan umum dan bukan oleh peradilan militer. Sehingga masalah penetapan tanah yang digunakan TNI diatur dalam undang-undang perdata umum bukan undang-undang militer. Dalam Pasal 65 ayat 2 UU No. 3 tahun 2002 tentang TNI, selanjutnya disebut UU TNI, prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Jika hukum perdata umum tidak berfungsi maka TNI mengikuti hukum peradilan yang diatur undang-undang. Hal ini sesuai Pasal 65 ayat 3 UU No. 3 tahun 2002 disebutkan apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berfungsi, maka prajurit tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Pasal diatas menjelaskan bahwa TNI tunduk kepada peraturan peradilan umum mengenai tindak perdata. Lembaga hukum TNI mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dan lembaga TNI.
55
3.2.3 Hak Pakai Atas Tanah TNI
Hak atas tanah yang digunakan oleh TNI merupakan hak pakai yang diberikan oleh negara melalui Departemen Pertahanan. Hak pakai yang digunakan oleh TNI merupakan aplikasi dari ketentuan UUPA tentang pertanahan, yang mengatur hak penggunaan tanah bagi instansi pemerintah. Hak pakai atas tanah yang digunakan TNI diterangkan dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, tentang terjadinya hak pakai. Hak pakai atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hak pakai atas pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian Hak pakai atas tanah negara dan tanah hak Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Hak pakai atas tanah negara dan atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 43 PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak pakai dijelaskan bahwa hak pakai wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang hak pakai diberikan serifikat hak atas tanah. Dalam Pasal 44 PP No. 40 tahun 1996
tentang
Pendaftaran Hak pakai dijelaskan mengenai : 1. Hak pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak Milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah. 2. Pemberian hak pakai atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. 3. Hak pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak saat pendaftarannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2. 4. Ketentuan lain mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran hak pakai atas tanah hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
56
Sebagian besar tanah yang digunakan TNI berasal dari aset tanah negara, dan tanah departemen lain yang diberikan untuk TNI. Contohnya tanah yang digunakan Markas Komando Badan Intelijen Stategis TNI (Bais TNI), tanah seluas 3,5 hektar, merupakan tanah yang diperoleh dari departemen keuangan. Departemen keuangan memberikan tanah kepada Bais TNI melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan.
Hak atas tanah yang digunakan TNI merupakan hak pakai dari negara yang diberikan oleh Departemen Pertahanan untuk disalurkan penggunaannya kepada jajaran TNI Angkatan Darat, TNI angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, melalui pejabat yang berwenang.
Jangka waktu hak pakai yang diberikan telah diatur pada Pasal 45 PP No. 40 tahun 1996 tentang hak pakai, yaitu: 1. Hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. 2. Sesudah jangka waktu hak pakai atau perpanjangannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak pakai atas tanah yang sama. 3. Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada: a. Departemen,
Lembaga
Pemerintah
Non
Departemen,
dan
Pemerintah Daerah; b. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional; c. Badan keagamaan dan badan sosial.
Alokasi waktu hak pakai atas tanah untuk TNI telah diatur dalam PP No. 40 tahun 1996. Dalam Pasal 46 PP No. 40 tahun 1996 dijelaskan mengenai alokasi waktu pemakaian tanah hak pakai:
57
1. Hak pakai atas tanah negara dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat sebagai pemegang hak, jika memenuhi syarat tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. 2. Hak pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul pemegang hak pengelolaan.
Tanah yang digunakan oleh TNI merupakan hak pakai yang berbeda dengan hak pakai biasa karena hak pakainya memiliki atribut sebagai berikut: ¾ Hak untuk memanfaatkan tanah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya atas dasar Hak Menguasai oleh Negara. ¾ Jangka waktunya tidak terbatas selama masih dipergunakan untuk pelaksanaan tugasnya tersebut. ¾ Subyek dari hak pakai ini adalah: a. Publiekrechtelijk, maka di sini adalah departemen, direktorat jenderal dan sebagainya. b. Publiekrechtelijk internasional, maka disini adalah perwakilan negara-negara asing, untuk kantor dan rumah delegasinya. c. Publiekrechtelijk agama dan sosial, tentunya dengan rekomendasi dari departemen agama. ¾ Hak atas tanah hak pakai ini tidak dapat dialihkan dan juga tidak dapat digunakan sebagai obyek hak tanggungan. ¾ Dasar hukum pemberian hak ini diatur oleh Pasal 49 UUPA, Ketentuan Konversi Pasal 1 ayat 2 PMA 9 tahun 1995, PMDN 1 tahun 1977 dan Pasal 5 ayat b PMDN 6 tahun 1972. Pasal 49 UUPA menjamin kepada organisasi keagamaan dan sosial selain hak milik juga hak pakai. Sedangkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 Ketentuan Konversi UUPA bahwa Hak Eigendom pemerintah negara asing untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan diberikan hak pakai untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berlangsung selama
58
melaksanakan tugasnya. Tentu juga hak-hak tanah yang kemudian mereka kuasa untuk gedung-gedung perwakilannya. Pasal 5 PMA 9 tahun 1995, menyatakan tanah-tanah untuk yang berasal dari hak penguasaan yang khusus dipergunakan sendiri untuk pelaksanaan tugasnya dari daerah-daerah otonom seterusnya dikonversi menjadi hak pakai. Pasal 4 ayat 5c PMDN 6 tahun 1972, memberikan Hak pakai ini untuk keperluan Departemen, Direktur Jenderal, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah. ¾ Hak pakai harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1979 tentang pedoman penetapan uang administrasi dan biaya pendaftaran tanah dalam rangka pemberian Hak pakai atas tanah negara untuk instansi pemerintah. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa untuk pemberian hak atas tanah yang dikuasai negara kepada instansi-instansi pemerintah c.q. Lembaga Tertinggi
Negara,
Departemen-departemen
dan
Lembaga
Non
Departemen, kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara. Pemberian hak tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipergunakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemberian hak pakai serta penentuan besarnya biaya administrasi ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menurut Pasal 5b PMDN No. 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah dan dinyatakan di dalam surat keputusan pemberian hak pakainya. Hak pakai tersebut harus didaftarkan di Kantor Pertanahan. ¾ Hak ini berakhir, jika tidak dipergunakan lagi oleh instansi yang bersangkutan. ¾ Wewenang memberikan hak pakai ini ada pada Kanwil BPN yang dapat kita simak Pasal 5 ayat b PMDN 6/1972. ¾ Dan akhirnya hak ini seperti tersebut di atas tidak dapat dialihkan kepada swasta, karena memang tidak ada right of disposalnya dan jika hak ini akan dialihkan kepada sesama instansi pemerintah maka dengan mencabut
59
SK pemberian hak yang pertama kemudian membuat SK baru dengan memberikan kepada instansi lain. ¾ Alas hak ini harus dilakukan pendaftaran dan membayar uang administrasi. Sehubungan dengan hak pakai, Pasal 45 PP No. 40 tahun 1996 menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek dari hak pakai ini adalah: a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah. b. Perwakilan Negara Asing dan perwakilan badan internasional. c. Badan Keagamaan dan Badan Sosial. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa Hak pakai ini tidak dapat dijadikan jaminan hutang. 3.3
Peraturan Dephan dan TNI Tentang Penggunaan Tanah TNI
3.3.1 Pembinaan Kemampuan Pertahanan
Tanah merupakan alat pertahanan yang mendukung kemampuan pertahanan suatu negara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara disebutkan bahwa pertahanan negara mempunyai komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pelaksanaannya. Komponen utama pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Sedangkan komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sedangkan sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
60
Dalam sistem pertahanan yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud aslinya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Tanah termasuk dalam salah satu sistem pertahanan negara. Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara. Segala sumber daya nasional (termasuk tanah di dalamnya) yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup. Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang pertahanan negara disebutkan bahwa wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 23 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang pertahanan negara menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan.
3.3.2 Peraturan TNI Tentang Penggunaan Tanah TNI
Pengaturan penggunaan tanah oleh TNI diatur oleh peraturan menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta perangkat pimpinan TNI yang terdiri atas Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Pusat pemberi keputusan pada pengalokasian tanah di lingkungan TNI adalah Mabes TNI. Peraturan TNI mengenai pengalokasian penggunaan tanah ditetapkan oleh surat keputusan Menteri Pertahanan atau surat keputusan Panglima TNI. Berikut ini beberapa contoh pengalokasian tanah bagi TNI yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Pertanahan atau Surat Keputusan Panglima TNI:
61
1.
Tukar menukar sebidang persil/ tanah berikut 30 (tiga puluh) gudang TNIAL/ kko di cilandak jakarta dengan sebidang persil/ tanah yayasan sosial bhumiamca pusat (jakarta) di sungai bambu wilayah jakarta utara, yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : SKEP / 02 /1 /1975;
2.
Penyerahan areal tanah dephankam yang terkena proyek yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : SKEP/1227/XI /1975;
3.
Penggunaan tanah dan bangunan untuk instalasi KORMA HANKAM yang ditetapkan
melalui
Surat
Keputusan
Menteri
Pertahanan-
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : SKEP/1228/XI/1975. Surat keputusan ini berisi pemindahan kantor & instalansi korma hankam dari kompleks Gereja Room. Menggunakan bangunan-bangunan koompleks cawang untuk instalansi Pemeliharaan dan perbaikan Korma Hankam. 4.
Penukaran tanah dan bangunan di lingkungan kodam IX/Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : SKEP/1231/XI /1975.
Tanah TNI tidak dapat digunakan untuk keperluan ekonomi. Hal ini diatur oleh Pasal 39 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yang isinya mengatur bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam : 1. Kegiatan dalam menjadi anggota partai politik. 2. Kegiatan politik praktis. 3. Kegiatan bisnis.
Induk koperasi angkatan sebagai lembaga TNI yang bergerak dibidang ekonomi tidak diperkenankan menjalankan kegiatan bisinisnya. Tanah yang dipakai oleh TNI tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan ekonomi TNI atau dialih fungsikan untuk kegiatan bisnis. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu :
62
(1) Dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat 1 diatur dalam keputusan presiden.
Dengan berlakunya undang-undang ini maka TNI tidak dapat melakukan penggunaan aset yang dimilikinya untuk kegiatan ekonomi/bisnis. TNI tidak dapat menjual, mengalihkan atau bekerjasama dengan pihak lain utuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan status hak pakai yang diberikan oleh BPN. TNI mengalami limitasi dalam bidang penggunaan tanah sejak adanya undang-undang TNI tahun 2004. Undang-Undang TNI tahun 2004 berlaku surut sejak ditetapkannya pada tanggal 16 Oktober 2004. Pengawasan jalannya peraturan tersebut dilaksanakan oleh peradilan umum/peradilan tata usaha negara.
\
63
